Upload
tranmien
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB II
BAHAN RUJUKAN
2.1 Sistem Informasi Akuntansi
Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya
yaitu untuk memperoleh laba. Dalam mencapai tujuan tersebut manajemen perusahaan
membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, lengkap dan tepat waktu untuk
membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan. Untuk mendapatkan
informasi akuntansi yang tepat, diperlukan suatu alat bantu yaitu Sistem Informasi
Akuntansi.
2.1.1 Pengertian Sistem, Informasi, dan Akuntansi
Sistem dirancang oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi yang berguna
bagi pihak ekstern maupun intern perusahaan. Definisi sistem menurut La Midjan
danAzhar Susanto (2001:2) adalah sebagai berikut :
“Sistem adalah kumpulan/group dari bagian/komponen apapun baik phisik ataupun
non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis
untuk mencapai satu tujuan tertentu.”
Menurut S.P Hariningsih (2006:24) pengertian sistem adalah sebagai berikut:
“Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan
(interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama
(common purpose).
Krismiaji (2002:1) berpendapat bahwa pengertian sistem adalah:
“Sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan
untuk mencapai serangkaian tujuan.”
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan
dari seperangkat unsur atau komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja
sama secara harmonis untuk mencapai serangkaian tujuan.
Bahasan selanjutnya adalah informasi. Sebuah informasi haruslah informasi
yang berguna terhadap berlangsungnya suatu perusahaan, karena informasi tersebut
akan mempengaruhi suatu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan.
Pengertian informasi menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:28) yaitu:
“Informasi diartikan sebagai keluaran (output) dari suatu pengolahan data (sistem
informasi) yang telah diorganisir dan berguna bagi orang yang menerima.”
Menurut Krismiaji (2002:15) informasi adalah:
“Informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan
manfaat.”
S.P Harinigsih (2006:11) menyebutkan bahwa informasi adalah:
“Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data dan memiliki nilai tambah.”
Dari beberapa pernyataan diatas mengenai informasi, dapat disimpulkan bahwa
informasi adalah suatu data yang telah diproses lebih lanjut yang memiliki manfaat atau
kegunaan bagi orang yang menggunakannya.
Terakhir adalah akuntansi. Akuntansi menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui
(2000:38) adalah:
“Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomik
untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh
pengguna informasi.”
AICPA (American Institute of CertifiedPublic Accountants) yang dikutip oleh Sofyan
Syafri Harahap (2004:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah:
“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dam peringkasan transaksi dan
kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk
satuan uang, atau penginterprestasian hasil proses tersebut.”
Definisi akuntansi dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)
yang dikutip Sofyan Syafri Harahap (2004:4) adalah:
“Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan
informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai
alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.”
Dari pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
akuntansi adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, dan penggolongan suatu
transaksi atau informasi keuangan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan.
2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem dari berbagai sistem yang
digunakan oleh manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. Sistem ini
dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh
perusahaan dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan.
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Barry E. Cushing yang
dikutip oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001:15) adalah sebagai berikut:
“Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat sumber daya manusia dan modal
dalam suatu organisasi yang dibangun untuk menyajikan informasi keuangan yang
diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data keuangan.”
Menurut Krismiaji (2002:5) mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi adalah:
“Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi
guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan,
dan mengoperasikan bisnis.”
Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003:1) sistem informasi
akuntansi adalah:
“Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan
peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi
informasi.”
Dengan demikian dapat disimpulkan, sistem informasi akuntansi adalah
kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang memproses data dan
transaksi dalam suatu organisasi yang guna mendapatkan informasi yang bermanfaat
untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.
2.1.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi
Tujuan sistem informasi akuntansi yang dikemukakan oleh La Midjan dan
Azhar Susanto (2001:37) yaitu :
a. Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi yang tepat guna
(relevance), lengkap dan terpercaya (akurat).
b. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian intern, yaitu
sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan.
c. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata usaha
untuk sistem informasi akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh lebih
murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem informasi
akuntansi.
James A Hall (2001:18) dan Muhammad Fakhri Husein (2003:5) memiliki
pendapat yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh La Midjan Dan Azhar
Susanto, dalam bukunya masing-masing mereka menyebutkan bahwa terdapat tiga
tujuan utama yang paling umum bagi semua sistem, yaitu:
a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, kepengurusan merujuk pada
tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara
benar.
b. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, sistem informasi
umumnya menyediakan beberapa informasi yang diperlukan dalam pembuatan
keputusan.
c. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informasi
menyediakan informasi bagi para personel untuk melakukan tugasnya masing-
masing.
Dari berbagai pendapat diatas mengenai tujuan sistem informasi akuntansi
dalam suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan
untuk memperbaiki kualitas pada suatu perusahaan dalam mempertimbangkan suatu
pengambilan keputusan manajemen perusahaan ataupun dalam kegiatan operasi
perusahaan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dengan biaya,
serta meningkatkan pengendalian intern perusahaan.
2.1.4 Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi
Komponen-komponen akuntansi merupakan suatu bagian yang saling terkait
dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga akan membentuk suatu kesatuan
yang utuh. Sistem informasi akuntansi adalah nyata, maka ia memerlukan sumber daya
fisik dan komponen yang berhubungan.
Azhar susanto (2004:207), Muhammada Fakhri Husein (2003:6), dan
Krismiaji (2002:16) dalam bukunya masing-masing sepakat menyebutkan bahwa
komponen-komponen akuntansi terdiri:
a. Prosesor, alat fisik dimana data ditransformasikan. Prosesor ini terdiri dari
beberapa komponen yaitu hardware, software, dan brainware. Saat ini sebagian
perusahaan mengolah datanya dengan menggunakan komputer, agar dapat
meghasilkan informasi secara cepat dan akurat.
b. Input/output, data yang dikumpulkan dan dimasukan ke dalam sistem disebut
input, sedangkan informasi yang dihasilkan atas data tersebut disebut output.
c. Database, kumpulan data-data yang tersimpan didalam media penyimpanan data .
Data tersebut disimpan untuk digunakan kembali dimasa mendatang.
d. Prosedur, sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan
informasi tanpa instruksi dan prosedur rinci. Prosedur merupakan langkah-
langkah tertentu yang dilakukan dalam satu atau lebih fungsi sistem informasi
akuntansi.
e. Pemakai atau sumber daya lain, orang yang berinteraksi dengan sistem dan
menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut pemakai. Sistem
informasi akuntansi memerlukan sumberdaya lain, misalnya pegawai yang
menjalankan fungsi SIA tertentu seperti pencatatan data.
2.2 Tinjauan Umum Tentang Bank
2.2.1 Pengertian Bank
Bank berasal dari bahasa Italia “banco” yang berarti bangku. Bangku ini
dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiaan operasionalnya kepada para nasabah,
dan sekarang istilah bangku ini lebih dikenal dengan sebutan Bank.
Saat ini, Bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting
dalam perekonomian sebuah negara. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan
atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Bank secara sederhana dapat
diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana
(tabungan atau simpanan) dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana (kredit)
tersebut kepada masyarakat pula.
Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart yang dikutip oleh Drs. O.P. Simorangkir
(2004:10) mendefinisikan bahwa bank adalah sebagi berikut:
“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan lain, dengan
memberikan kredit berupa uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan
jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral.”
Undang-Undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Drs. H.
Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan (2002:2) definisi dari
bank adalah:
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Menurut Kasmir (2003:2) yang dimaksud dengan bank adalah:
“Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke
masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.”
Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian
bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat ataupun untuk memperedarkan alat penukaran uang berupa uang
giral.
2.2.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
menyatakan tentang asas, fungsi dan tujuan dari Bank
1. Asas Bank
Asas perbankan yang dianut Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan
Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati–hatian”. Yang dimaksud demokrasi ekonomi ialah
demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.
Sedangkan yang dimaksud prinsip kehati–hatian adalah bahwa pihak bank dan
orang–orang yang terlibat di dalamnya ketika harus membuat kebijaksanaan dan
menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya
masing–masing secara cermat, teliti, dan professional, sehingga memperoleh
kepercayaan dari masyarakat.
2. Fungsi Bank
Pasal 3 Undang–Undang Perbankan menjelaskan bank dalam membuat
kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu mematuhi seluruh
peraturan perundang–undangan yang berlaku secara konsisten, dengan didasari
oleh itikad baik.
3. Tujuan Bank
Pasal 4 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan rakyat banyak.
Bank sebagai lembaga kepercayaan dituntut untuk selalu memperhatikan
kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam
mengembangkan usahanya.
2.2.3 Jenis-Jenis Bank di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, jenis
bank berdasarkan kegiatan usahanya terdiri dari:
1. Bank Umum
Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pengertian Bank Umum
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalan lalu
lintas pembayaran.
Tugas Bank Umum meliputi:
A. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya.
B. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.
C. Memberikan jasa bank lainnya dalam bentuk transfer, kliring, jual beli valuta
asing, jual beli obligasi dan lain sebaginya.
D. Menerima setoran pembayaran dari instansi atau perusahaan seperti
pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah, pembayaran telepon,
pembayaran air, dan lainnya.
E. Melayani pembayaran gaji/pensiun pegawai, juga pembayaran deviden.
F. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
G. Melakukan kegiatan lainnya yang biasa dilakukan oleh bank, yang tidak
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Bank Perkreditan Rakyat
Sesuai dengan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bank Perkreditan
Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.
Tugas Bank Perkreditan Rakyat adalah,
A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya.
B. Memberikan kredit seperti Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit
Konsumtif.
C. Menyediakan pembiayaan yang ditetapkan dan penempatan dana berdasarkan
Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
D. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indnesia (SBI),
deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.
2.3 Kredit
2.3.1 Pengertian Kredit
Kredit berasal dari bahasa yunani “credere” yang berarti kepercayaan,
dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah
memperoleh kepercayaan, dalam arti seorang debitur diberi kepercayaan oleh
kreditur yakni debitur sanggup untuk memenuhi segala tuntutan yang diperjanjikan
antara kedua belah pihak dalam waktu yang wajar sesuai dengan ketentuan yang
disepakati.
Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 UU No. 10 tahun 1998 Tentang
Pokok-Pokok Perbankan adalah:
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Menurut Drs. O.P Simorangkir dalam bukunya Pengantar Lembaga Keuangan
Bank dan Non Bank (2004:100) adalah:
“Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas
prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang.”
Pendapat lain mengenai kredit pun datang dari Drs. H. Malayu Hasibuan dalam
bukunya Dasar-dasar Perbankan (2002:87) yaitu:
“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama
bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”
Kesimpulan dari pernyataan diatas, kredit adalah pemberian prestasi seperti
uang atau barang, yang selanjutnya dibuat persetujuan atau perjanjian pinjam
meminjam dimana peminjam akan balas prestasi bersama dengan bunganya pada
jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
2.3.2 Tujuan Kredit
Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari
falsafah yang dianut olah suatu negara. Di Indonesia dimana Pancasila merupakan
dasar dan falsafah negara, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan,
melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang
adil dan makmur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan yang dikutip oleh Drs. O.P Simorangkir (2004:102)
tujuan dari kredit adalah untuk :
1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan
pembangunan.
2. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna
menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat
memperluas usahanya.
Kasmir (2003:105) berpendapat bahwa dalam praktiknya tujuan pemberian
kredit suatu bank adalah sebagai berikut:
1. Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak
perbankan maka semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan
pembangunan diberbagai sektor.
2. Membantu usaha nasabah, baik yang memerlukan dana, investasi ataupun
modal kerja.
3. Mencari keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang
diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang
dibebankan kepada nasabah.
Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2002:88) tujuan kredit adalah sebagai
berikut:
1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dari beberapa pernyataan diatas mengenai tujuan kredit dapat disimpulkan
bahwa terlihat adanya kepentingan yang seimbang antara,
A. Kepentingan masyarakat (rakyat),
B. Kepentingan pemerintah, dan
C. Kepentingan pemilik modal (pengusaha).
2.3.3 Fungsi Kredit
Fungsi pokok kredit dewasa ini pada dasarnya untuk melayani kebutuhan
masyarakat dalam rangka mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi,
jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk
menaikan taraf hidup manusia.
Kasmir S.E (2003:97) dan O.P. Simorangkir (2004:102) dalam bukunya
masing-masing sepakat menyebutkan bahwa fungsi kredit perbankan dalam
kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :
1. Kredit pada hakekatnya meningkatkan daya guna uang
Dengan diberikannya kredit, uang akan menjadi lebih berguna untuk
menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya
sehingga, daerah yang kekurangan uang pun dapat memperoleh kredit.
3. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dan peredaran barang
Dengan kredit, para pengusaha dapat memroses bahan baku menjadi barang
jadi, sehingga daya guna barang menjadi meningkat. Kredit pun dapat
memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
Kredit dapat membantu dalam hal,
A. Pengendali inflasi
B. Peningkatan ekspor, dan
C. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
Bantuan kredit yang diberikan oleh bank dapat mengatasi kekurangan
kemampuan para pengusaha di bidang permodalan, sehingga para pengusaha
akan dapat meningkatkan usahanya.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut
akan memerlukan tenaga kerja sehingga, dapat mengurangi penganguran dan
dapat meningkatkan pendapatannya.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional
Bank besar diluar negeri dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik
langsung ataupun tidak. Bantuan ini dapat mempererat hubungan ekonomi
antarnegara dan meningkatkan hubungan internasional.
Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan
(2002:88) memiliki pendapat yang berbeda. Beliau menyebutkan bahwa fungsi kredit
adalah sebagai berikut:
1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan
perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang.
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lainnya).
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
6. Meningkatkan daya guna (utility) barang.
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.
9. Memperbesar modal kerja perusahaan.
10. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.
2.3.4 Unsur-Unsur Kredit
Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit
menurut Drs. O.P. Simongkir (2004:101) antara lain adalah:
1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit kepada penerima kredit
bahwa prestasi yang diberikan akan benar-benar diterimanya kembali dalam
jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu masa yang akan memisahkan antara pemberian prestasi dan
kontraprestasi pada masa yang akan datang.
3. Resiko, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari
jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pengembalian
kredit yang akan diterima kemudian hari.
Pendapat yang berbeda datang dari Kasmir (2003:103) dan Hendro
Prabowo (2006:150) dalam bukunya masing-masing mereka menyebutkan bahwa
terdapat lima unsur-unsur dalam pemberian fasilitas kredit yaitu:
1. Kepercayaan, keyakinan dari pemberi kredit kepada penerima kredit untuk
mengembalikan pinjamannya sesuai perjanjian.
2. Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana
masing-masing pihak menandatangi hak dan kewajibannya.
3. Waktu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah
disepakati.
4. Resiko, dalam pemberian kredit tentu mengandung kemungkinan kerugian
(resiko) artinya, pinjaman yang diberikan kemungkinan tidak akan kembali
(tidak tertagih).
5. Balas jasa (imbalan), bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau
pendapatan atas pemberian suatu kredit.
2.3.5 Prinsip- Prinsip Pemberian Kredit
Dalam pemberian kredit, pihak kreditor harus mempertimbangkan berbagai
hal, terutama mengenai calon peminjam agar kredit yang diberikan tidak mengalami
kredit macet. Oleh karena itu, pemberian kredit harus sesuai dengan prinsip-prinsip
yang telah yang telah ditentukan.
Kasmir (2003:105) dan Syamsu Iskandar (2008:121) menyebutkan bahwa
kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank kepada nasabahnya harus
berdasarkan pada asas 5C dan asas 7P. Namun, Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan
(2002:107) berpendapat bahwa terdapat tiga macam analisis dalam
mempertimbangkan permohonan pemberian kredit kepada nasabah yaitu asas 5C,
asas 7P, dan asas 3R. Berikut penjelasannya:
1. Asas 5C
A. Character (Watak/Kepribadian)
Character atau watak calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan
penting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank harus yakin calon
peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu
memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi
hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.
B. Capacity (Kemampuan)
Kemampuan calon debitor menyangkut arus kas, dimana arus kas tersebut
mampu untuk membayar kreditnya. Kemampuan ini sangat penting
mengingat kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya
pendapatan/penghasilan calon peminjam dimasa datang.
C. Capital (Modal)
Modal ini menyangkut besar dan struktur modal yang telah dimiliki olah
seorang calon peminjam. Jumlah modal yang dimiliki ini akan menentukan
besar kecilnya kredit serta jangka waktu pambayaran kembali kredit.
D. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)
Kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan
pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan keadaan calon
peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat itu, apakah
pemberian kredit akan berpengaruh dengan usaha calon debitur dan
bagaimana prospek usahanya dimasa yang akan datang.
E. Collateral (Jaminan/Agunan)
Collateral adalah jaminan harta benda calon penerima kredit sebagai
tanggungan jika terjadi ketidakmampuan untuk menyelesaikan kredit
sesuai perjanjian. Jaminan ini merupakan syarat utama yang menentukan
apakah disetujui atau ditolaknya permohonan kredit. Jaminan ini
merupakan syarat utama yang menentukan apakah disetujui atau
ditolaknya permohonan kredit nasabah.
2. Asas 7P
A. Personality (Kepribadian)
Kepribadian ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang
keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. Alasannya adalah
karena kepribadian yang baik akan berusaha untuk membayar
pinjamannya.
B. Party (Golongan)
Party adalah menggolongkan peminjam ke dalam kelompok tertentu
berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya. Dimana setiap klasifikasi
nasabah mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
C. Purpose (Tujuan)
Purpose adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon
penerima kredit, apakah untuk kegiatan konsumtif atau modal kerja.
Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit tidak
dapat diberikan, tetapi jika kredit digunakan untuk kegiatan modal kerja
maka kredit akan dapat diberikan.
D. Prospect (Prospek)
Pihak bank akan menganalisis apakah prospek perusahaan dimasa yang
akan datang dapat berjalan lebih baik atau malah merugi. Jika prospeknya
terlihat baik maka kredit dapat diberikan.
E. Payment (Pembayaran)
Asas payment ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian
kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar. Hal ini dapat diketahui
apabila analisi kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan
pendapatan calon debitur.
F. Profitability (Keuntungan)
Menganalisis kemampuan nasabah mendapatkan laba setelah diberikan
kredit. Keuntungan ini pun ditujukan bagi pihak bank, apakah pemberian
kredit dapat menambah keuntungan bagi bank atau tidak.
G. Protection (Perlindungan)
Protection dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak
diduga sebelumnya, misalkan kredit tidak dikembalikan atau pembayaran
kredit macet. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau
asuransi.
3. Asas 3P
A. Return (Hasil Yang Dicapai)
Return adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan
debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Apabila hasil yang
diperoleh cukup untuk membayar kreditnya maka kredit akan diberikan.
B. Repayment (Pembayaran Kembali)
Dalam hal ini bank harus menilai kemampuan dari calon penerima kredit
untuk membayar kembali pinjamannya pada saat kredit harus diangsur atau
dilunasi.
C. Risk Bearing Ability (Kemampuan Untuk Menanggung Resiko)
Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai resiko kegagalan
andaikan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.
2.3.6 Prosedur Penyaluran Kredit
Prosedur pemberian kredit dari masing-masing bank beragam jenisnya,
namun secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan tidak jauh berbeda. Prosedur
pemberian kredit pada bank dimulai pada saat masuknya permohonan kredit nasabah,
kemudian diproses dan disetujui, sampai kepada pengawasan dari bank atas kredit
yang diberikan kepada nasabah. Prosedur pemberian kredit menurut Syamsu
Iskandar (2008:117) yaitu:
1. Permohonan Kredit
Permohonan kredit adalah permohonan dari nasabah untuk memperoleh kredit
sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian nasabah menulis nama, alamat,
agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir permohonan kredit.
Permohonan kredit tersebut disampaikan kepada kepala cabang/unit. Setelah
mendapat catatan dari Kepala Cabang/Unit, diteruskan kepada Kepala bagian
Kredit, dan oleh Bagian Kredit diadministrasikan/registrasi dan selanjutnya
diproses. Sebelum di proses lebih lanjut permohonan kredit nasabah dicek oleh
Bank Indonesia, untuk mengetahui apakah nasabah telah mendapatkan kredit
dari bank lain.
2. Investigasi Kredit
Setelah diadakan pengecekan data nasabah, langkah selanjutnya adalah
investigasi kredit. Investigasi kredit adalah mengunjungi secara langsung
ketempat usaha calon debitur yang maksudnya untuk mengumpulkan data atau
informasi peminjam mengenai kegiatan usahanya, apakah sesuai dengan jenis
kredit yang diajukan oleh nasabah atau tidak. Investigasi kredit ini berfungsi
untuk,
A. Mengetahui kebenaran data yang disampaikan oleh nasabah
B. Memperoleh data yang lengkap mengenai nasabah berikut kegiatan usaha
dan data ekonominya, dan
C. Sebagai data antar bank sebagai bahan pembanding.
3. Analisis Kredit
Proses selanjutnya adalah analisis kredit. Analisis Kredit adalah penilaian
terhadap nasabah dan usahanya untuk diperoleh alternatif sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah nasabah tersebut pantas
diberikan kredit atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kondisi dan
potensi perusahaan nasabah apakah usaha nasabah tersebut layak atau tidak
diberikan kredit.
4. Kesimpulan dan Keputusan Kredit
Berdasarkan hasil analisis, maka Kepala Bagian Kredit membuat kesimpulan
dan mengusulkan kepada Kepala cabang/Unit agar permohonan kredit nasabah
disetujui atau ditolak. Bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat
penolakan dengan alasannya.
5. Pencairan Kredit
Apabila hasil keputusan Kepala Cabang/unit atas permohonan kredit disetujui,
maka dibuat surat penegasan kepada nasabah mengenai persetujuan pemberian
fasilitas kredit kepada nasabah dan pembuatan surat lainnya, seperti:
A. Pembuatan akta pengikat jaminan pokok.
B. Pembuatan akta pengikat jaminan tambahan.
C. Pembuatan akta perjanjian kredit.
D. Penutupan asuransi barang jaminan pokok ataupun jaminan tambahan.
E. Melengkapi berkas-berkas administrasi kredit.
F. Pencairan kredit dengan penarikan dari rekening pinjamannya.
6. Pengelolaan/Administrasi Kredit
Pengelolaan kredit adalah rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam
proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan sebagai alat dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar
penetapan hutang debitur, alat dan sistem dokumentasi, dasar pelayanan kepada
pihak luar bank, dan penyelanggaraan kegiatan khususnya dalam bidang
perkreditan.
7. Pengawasan Kredit
Tahap terakhir dari penyaluran kredit adalah pengawasan kredit. Pengawasan
kredit yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan
mengamankan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan, guna menghindari
terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengendalikan atau
mengawasi ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan
yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari
penyelewengan baik oknum intern ataupun oknum ekstern bank.
2.3.7 Jenis-jenis Fasilitas Kredit
Dengan beragamnya produk perbankan dewasa ini, maka timbul produk-
produk kredit yang baru. Jenis dan kredit ini perlu diketahui agar pemberian kredit
dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Pemberian kredit yang tepat kepada objek kredit (kegiatan usahanya)
2. Memberikan keuntungan bagi bank, pengusaha juga masyarakat, dan
3. Membantu kemudahan dalam perencanaan dan pengawasan kredit.
Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2003:101) adalah:
A. Jenis Kredit Berdasarkan Kegunaannya
a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan
perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan
rehabilitasi.
b. Kredit Modal Kerja, yaitu Kreit yang digunakan untuk keperluan
meningkaykan produksi dalan operasionalnya.
B. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Kredit
a. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha
atau produksi atau investasi.
b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara
pribadi.
c. Kredit Perdagangan, yaitu Kredit yang digunakan untuk perdagangan,
biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya
diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan.
C. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu
a. Kredit Jangka Pendek : Kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun.
Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai modal kerja.
b. Kredit jangka Menengah : Kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai
dengan tiga tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya untuk membiayai
kredit modal kerja permanen, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu
besar jumlahnya. Misal, untuk pembelian mesin-mesin ringan.
c. Kredit Jangka Panjang : Kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
Kredit ini cocok untuk membiayai kredit investasi, seperti pembelian
mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, dsb.
D. Jenis Kredit Berdasarkan Segi Jaminannya
a. Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan), kredit yang benar-benar atas
dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali.
Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan, negara kita melarang kredit
seperti ini, maka bank-bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa
jaminan. Kredit ini biasanya diantara sesama pengusaha atau diantara
teman atau keluarga.
b. Kredit Dengan Jaminan (Secure Loan), kredit yang diberikan dengan suatu
jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak
berwujud atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan
dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
E. Jenis Kredit Berdasarkan Sektor Usaha
a. Kredit Pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau
pertanian rakyat. Usaha sektor pertanian dapat berupa jangka pendek atau
jangka panjang.
b. Kredit Peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan
ayam dan jangka panjang peternakan kambing atau sapi.
c. Kredit Industri, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai industri
kecil, menengah, atau besar.
d. Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayanya biasanya
dalam jangka panjang, sepertinya tambang emas, minyak atau timah.
e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun
sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para
mahasiswa.
f. Kredit Profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau
pengacara.
g. Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembanguan atau
pembelian perumahan.
h. Dan sektor-sektor lainnya.
Jenis-jenis kredit lainnya menurut Syamsu Iskandar (2008:89) yaitu,
A. Jenis Kredit Berdasarkan Asal Dana
a. Kredit dengan Dana Dalam Negeri, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan
oleh bank yang dananya berasal dari dalam negeri.
b. Kredit dengan Dana Luar Negeri, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan
oleh bank yang dananya berasal dari luar negeri.
B. Jenis Kredit Dilihat Dari Segi Kebijaksanaan Fasilitas Kredit
a. Kredit Umum, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk
semua golongan masyarakat atau perusahaan.
b. Kredit Prioritas, yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada golongan
tertentu. Misalkan: KUK, PIR.
C. Jenis Kredit Berdasarkan Sifat Kredit
a. Kredit Berulang, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang
dapat diperpanjang jangka waktunya sepanjang masih dibutuhkan,
misalnya KMK(kredit modal kerja)-UMUM.
b. Kredit Aflopend, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang
pelunasannya sesuai dengan angsuran yang disepakati bersama, misalkan
Kredit Investasi.
c. Kredit Transaksional, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank
sesuai kebutuhan pembiayaannya dan bila nasabah masih memerlukannya
maka harus mengajukan permohonan kredit yang baru, misalkan KMK-
Ekspor.
D. Jenis Kredit Dilihat Dari Segi Non Cash Fasilitas Kredit
a. Tender Bond, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk
persyaratan pengajuan tender.
b. Performance Bond, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk
jaminan pelaksanaan pekerjaan.
c. Advance Payment Bond, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan bank
selama masa pemeliharaan.
Jenis Kredit lainnya menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2002:88) yaitu,
A. Jenis Kredit Bedasarkan Sektor Perekonomian
a. Kredit Aksep, yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya
hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit
(L3/BMPK)-nya.
b. Kredit Penjual, yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya
barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya, Usance L/C.
c. Kredit Pembeli, yaitu pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi
barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka,
misalnya red clause L/C.
B. Kredit Berdasarkan Agunan
a. Kredit Agunan Orang adalah kredit yang diberikan dengan jaminan
seseorang terhadap debitur bersangkutan.
b. Kredit Agunan Efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek
dan surat-surat berharga.
c. Kredit Agunan Barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang
tetap, bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini harus
memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai Pasal 1139.
d. Kredit Agunan Dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan
dokumen transaksi, seperti letter of credit (L/C).
C. Kredit Berdasarkan Golongan Ekonomi
a. Golongan Ekonomi Lemah, yaitu kredit yang disalurkan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lainya. Golongan
ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar
Rp.600juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
b. Golongan Ekonomi Menengah dan Konglomerat, yaitu kredit yang
diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
D. Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
a. Kredit Rekening Koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat
ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan. Kredit
rekening koran dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
b. Kredit Berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar
plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis.
2.4 Pengendalian Internal (Internal Control)
2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal
Salah satu tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah membantu manajemen
dalam mengendalikan sebuah organisasi bisnis. Yang dimaskud dengan pengendalian
adalah suatu proses yang mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah objek,
organisasi, atau sebuah sistem.
Krismiaji (2005:215) berpendapat bahwa pengendalian internal adalah sebagai
berikut:
“Pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan metode yang
digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat
dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan
manajemen.”
Menurut Laporan COSO (Commite of Sponsoring Organizations) yang dikutip oleh
Sunarto (2003:137) pengendalian internal adalah:
“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris,
manajemen, personel satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan
memadai tentang pencapaian tujuan suatu perusahaan.”
Definisi lain mengenai pengendalian internal datang dari S.P Hariningsih (2006:129)
menurutnya pengendalian internal adalah:
“Pengendalian internal yaitu struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen.”
Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian
pengendalian intenal adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi yang dirancang
untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, yang dapat mendorong
dipatuhinya kebijakan manajemen, demi tercapainya tujuan perusahaan.
2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal
Manajemen menerapkan pengendalian internal guna untuk memberikan
keyakinan yang menadai untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan pengendalian
internal menurut Sunarto (2003:138) yaitu sebagai berikut:
1. Keandalan dalam pelaporan keuangan artinya, pengendalian ditujuakan untuk
mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
standar akuntansi berlaku umum.
2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.
Tujuan pengendalian internal menurut Krismiaji (2005:215) adalah untuk
mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi, yang timbul karena sebab-sebab
berikut:
1. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan boros.
2. Keputusan manajemen yang tidak baik.
3. Kehilangan atau kerusakan catatan secara tidak disengaja.
4. Kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan data.
5. Tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan oleh para karyawan.
6. Perubahan secara tidak sah terhadap sistem informasi akuntansi atau komponen-
komponannya.
Pendapat lain pun datang dari S.P Hariningsih (2006:130) menurutnya tujuan
dari pengendalian internal adalah:
1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Dari beberapa pernyataan diatas mengenai tujuan pengendalian internal, maka
dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk mendorong efektivitas
dan efisiensi pada perusahaan dengan mematuhi kebijakan-kebijakan manajemen
perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan adanya keandalan dalam data
akuntansi atau pelaporan keuangan perusahaan.
2.4.3 Komponen-Komponen Pengendalian Internal
Komponen-komponen struktur pengendalian internal akan saling berkaitan satu
dengan yang lainnya. Menurut Sunarto (2003:142) dan Krismiaji (2005:222) terdapat
lima komponen dalam struktur pengendalian internal yaitu:
1. Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana dalam suatu organisasi,
mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya.
Lingkungan pengendalian dalam suatu perusahaan terdiri dari berbagai faktor
yaitu:
A. Nilai-nilai integritas dan Etika
B. Komitmen terhadap kompetensi
C. Filosofi manajemen dan gaya operasi
D. Struktur organisasi
E. Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya
F. Cara pembagian otoritas dan tanggung jawab
G. Kebijakan sumber daya manusia dan prosedur
2. Perhitungan Resiko
Organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai resiko yang
dihadapinya. Tahap paling kristis dalam menaksir resiko adalah mengidentifikasi
perubahan kondisi eksternal dan internal dan megidentifikasi tindakan yang
diperlukan.
3. Aktivitas pengendalian
Perusahaan harus menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan
melaksanakannya, untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat
menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman-
ancaman yang muncul, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.
4. Informasi dan Komunikasi
Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang diciptakan untuk
mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, mengelompokan, mencatat, dan
mengendalikan kegiatan organisasi. Sedangkan, komunikasi terkait dengan
memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur
yang terkait dengan pengendalian.
5. Pemonitoran
Pemonitoran adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian
internal. Seluruh proses bisnis harus dipantau dan dilakukan modifikasi
seperlunya. Dengan cara ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah
jika kondisinya menghendaki perubahan.