Upload
hoangtruc
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 11
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi
A. Letak Geografis dan Batas Wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau
Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa,
memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'-06°15' Lintang Selatan
dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'-124°45' Bujur
Timur. Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Utara berbatasan dengan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan
berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores, sebelah Timur berbatasan
dengan Provinsi Maluku di Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan
dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.
Gambar 1. Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 12
B. Luas Wilayah
Sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara (75 persen atau 110.000
km²) merupakan perairan (laut). Sedangkan wilayah daratan, mencakup
jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan beberapa pulau kecil, adalah seluas
38.140 km² (25 persen).
Secara administrasi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2013
terdiri atas 11 (sebelas) wilayah Kabupaten dengan terbentuknya
Kabupaten Kolaka Timur yaitu (Kabupaten Buton, Muna, Konawe,
Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana, Kolaka Utara, Buton Utara,
Konawe Utara dan Kolaka Timur) dan 2 (dua) wilayah kota, (Kota
Kendari serta Kota Bau-Bau). Persentase dan luas masing-masing wilayah
tersebut bisa dilihat pada Gambar 2 di bawah ini
Gambar 2. Persentase Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2013
C. Penggunaan Tanah
Peta topografi menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara umumnya
memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang berbukit-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 13
bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang
merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian.
keadaan permukaan tanah wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Permukaan tanah pegunungan seluas 1.868.860 ha telah digunakan untuk
usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di
atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40
derajat.
Kondisi batuan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari
sudut geologis, terdiri atas batuan sedimen, batuan metamorfosis, dan
batuan beku. Dari ketiga jenis batuan tersebut, yang terluas adalah batuan
sedimen seluas 2.579,79 ha (67,64 persen). Dari jenis tanah, Provinsi
Sulawesi Tenggara memiliki sedikitnya enam jenis tanah, yaitu tanah
podsolik seluas 2.299.729 ha atau 60,30 persen dari luas tanah Sulawesi
Tenggara, tanah mediteran seluas 898.802 ha (23,57 persen), tanah latosol
seluas 349.784 ha (9,17 persen), tanah organosol seluas 116.099 ha (3,04
persen), jenis tanah alluvial seluas 129.569 ha (3,40 persen) dan tanah
grumosol seluas 20.017 ha (0,52 persen).
D. Perairan (Sungai dan Laut)
Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang
melintasi hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada
umumnya potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk
kebutuhan industri, rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai,
seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha, melintasi Kabupaten
Kolaka, dan Konawe. DAS tersebut seluas 7.150,68 km² dengan debit air
rata-rata 200 m³/detik. Bendungan Wawotobi yang menampung aliran
sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di daerah Konawe seluas
18.000 ha. Selain itu, masih dapat dijumpai banyak aliran sungai di
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga
berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti:
Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 14
Bombana (Kecamatan Rumbia, dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai
Kabangka Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten
Kolaka, dan Sungai Sampolawa di Kabupaten Buton.
Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki perairan (laut) yang sangat
luas. Luas perairan Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 110.000
km². Perairan tersebut, sangat potensial untuk pengembangan usaha
perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping memiliki
bermacam-macam jenis ikan dan berbagai varietas biota, juga memiliki
panorama laut yang sangat indah. Berbagai spesies ikan yang banyak
ditangkap nelayan dari perairan laut Sulawesi Tenggara adalah:
Cakalang, Teri, Layang, Kembung, Udang dan masih banyak lagi jenis
ikan yang lain. Di samping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti:
Teripang, Agar-agar, Japing-Japing (kerang mutiara), Kerang Lola
(Trochusniloticus), Mutiara dan sebagainya.
Sulawesi Tenggara merupakan daerah wisata bahari. Di sebelah
Tenggara terdapat Taman Nasional Wakatobi yang memiliki potensi
sumberdaya alam laut yang bernilai tinggi baik jenis dan keunikannya,
dengan panorama bawah laut yang menakjubkan. Taman nasional ini
memiliki 25 buah gugusan terumbu karang dengan keliling pantai dari
pulaupulau karang sepanjang 600 km. Lebih dari 112 jenis karang dari 13
famili diantaranya Acropora formosa, A.hyacinthus, Psammocora
profundasafla, Pavona cactus, Leptoseris yabei, Fungia molucensis, Lobophyllia
robusta,Merulina ampliata, Platygyra versifora, Euphyllia glabrescens,
Tubastraea frondes, Stylophora pistillata, Sarcophyton throchelliophorum, dan
Sinularia spp.
E. Tipe Iklim
Sulawesi Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan
penghujan. Musim Kemarau terjadi antara Bulan Juni dan September,
dimana angin Timur yang bertiup dari Australia tidak banyak
mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 15
Sebaliknya Musim Hujan terjadi antara Bulan Desember dan Maret,
dimana angin Barat yang bertiup dari Benua Asia dan Samudera Pasifik
banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. Keadaan
seperti itu berganti setiap setengah Tahun setelah melewati masa
peralihan pada bulan April - Mei dan Oktober - November.
Curah hujan dipengaruhi oleh perbedaan iklim, orografi dan
perputaran/pertemuan arus udara. Hal ini menimbulkan adanya
perbedaan curah hujan menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Di
wilayah Sulawesi Tengara, curah hujan yang lebih dari 2.000 mm
perTahun, meliputi wilayah sebelah Utara “garis lurus Kendari-Kolaka”
dan bagian Utara Pulau Buton dan Pulau Wawonii. Sedangkan wilayah
dengan curah hujan kurang dari 2.000 mm perTahun, meliputi wilayah
sebelah Selatan “garis lurus” Kendari-Kolaka dan wilayah kepulauan di
sebelah Selatan dan Tenggara jazirah Sulawesi Tenggara.
Tinggi rendahnya suhu udara dipengaruhi oleh letak geografis
wilayah dan ketinggian dari permukaan laut. Sulawesi Tenggara yang
terletak di daerah khatulistiwa dengan ketinggian pada umumnya di
bawah 1.000 meter, sehingga beriklim tropis. Pada Tahun 2009, suhu
udara maksimum rata-rata berkisar antara 30ºC - 35ºC, dan suhu
minimum rata-rata berkisar antara 22ºC -25ºC.
F. Demografi
Hasil Sensus Penduduk 2011, jumlah penduduk Sulawesi Tenggara
adalah sebesar 2.227.775 Jiwa, yang terdiri dari 1.144.153 laki-laki dan
1.132.867 perempuan. Kolaka, Kendari dan Muna adalah 3
Kabupaten/Kota yang berpenduduk terbanyak, yaitu masing-masing
berjumlah 321.506 Jiwa, 295.737 Jiwa, dan 273.616 Jiwa. Distribusi
penduduk Sulawesi Tenggara, untuk wilayah daratan paling banyak
terkonsentrasi di Kabupaten Kolaka yaitu sebesar 14,11 persen dan
terkecil di Kabupaten Konawe Utara yaitu sebesar 2,31 persen. Sedangkan
di wilayah kepulauan paling banyak terkonsentrasi di Kabupaten Muna
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 16
yaitu sebesar 12,02 persen dan terkecil di Kabupaten Buton Utara yaitu
sebesar 2,46 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 1. Jumlah Penduduk Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2007-2011
2007 2008 2009 2010 2011
1 Buton 275,666 279,546 284,627 255,712 260,801
2 Muna 243,379 246,004 248,461 268,277 273,616
3 Konawe 224,345 228,706 233,080 241,982 246,798
4 Kolaka 278,829 281,450 287,246 315,232 321,506
5 Konawe Selatan 237,918 240,053 244,046 264,587 269,853
6 Bombana 108,231 109,883 111,481 139,235 142,006
7 Wakatobi 99,492 101,475 103,423 92,995 94,846
8 Kolaka Utara 94,497 111,418 118,386 121,340 123,755
9 Buton Utara 48,184 45,760 46,635 51,533 52,560
10 Konawe Utara 44,887 45,760 46,635 51,533 52,560
11 Kota Kendari 251,477 254,236 260,867 289,966 295,737
12 Kota BauBau 124,609 127,743 130,862 136,991 139,717 2,031,514 2,072,034 2,115,749 2,229,383 2,273,755
TahunKabupatenNo
Jumlah
Sumber: BPS Prov. Sultra Tahun 2013
Dengan luas wilayah Sulawesi Tenggara sekitar 38.140 kilo meter
persegi yang didiami oleh 2.230.569 Jiwa, maka rata-rata tingkat
kepadatan penduduk Sulawesi Tenggara adalah sebesar 58,48 Jiwa per
kilometer persegi. Daerah yang paling tinggi tingkat kepadatan
penduduknya adalah Kota Kendari sebesar 978,30 Jiwa per kilometer
persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Konawe Utara
yakni sebesar 10,55 Jiwa per kilometer persegi.
Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tenggara selama sepuluh Tahun
terakhir, Tahun 2000-2010 sebesar 2,07 persen per Tahun, Lebih besar jika
dibandingkan dengan laju pertumbuhan Penduduk Nasional sebesar 1,49
persen. Laju pertumbuhan Penduduk Kota Kendari merupakan yang
tertinggi di Sulawesi Tenggara yakni sebesar 3,52 persen, diikuti
Kabupaten Bombana sebesar 3,29 persen dan Kabupaten Kolaka Utara
sebesar 2,88 persen. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Wakatobi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 17
yakni sebesar 0,33 persen, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 di
bawah ini:
Gambar 3. Persentase Distribusi Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2013
2.1.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012 yang
diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan
peningkatan yang cukup menggembirakan dari Tahun ke Tahun di atas
pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional. Tahun 2008 pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Tenggara mencapai 7,27 persen, kemudian pada Tahun
2009 pertumbuhan ekonomi meningkat mencapai 7,57 persen..
Selanjutnya pada Tahun 2010 mencapai 8,19 persen dan pada Tahun 2011
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara mencapai 8,68 persen.
Untuk Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 10,41
persen masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 18
mencapai posisi kedua dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini :
Tabel 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Sulawesi
Tenggara Tahun 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
1 Pertanian 36.44 35.02 33.16 31.71 30.52
2 Pertambangan dan Penggalian 4.60 4.28 5.09 6.08 7.76
3 Industri Pengolahan 7.62 6.43 7.13 6.93 6.36
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0.87 0.93 0.93 0.93 0.98
5 Konstruksi/Bangunan 7.40 7.72 7.99 8.56 8.79
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 16.26 17.45 18.02 18.62 19.09
7 Pengangkutan dan Komunikasi 8.46 9.26 9.34 9.21 8.98
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 5.38 5.30 5.44 5.93 5.97
9 Jasa-Jasa 12.97 13.61 12.89 12.03 11.56
7.27 7.57 8.19 8.68 10.41
NOTAHUN
SEKTOR EKONOMI
PDRB Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013 b. Laju Inflasi
Inflasi yang tinggi merupakan salah satu fenomena dalam
perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan
menurunkan pendapatan rill masyarakat. Inflasi dapat dilihat dari
perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam beberapa Tahun
terakhir inflasi Sulawesi Tenggara cenderung berada diatas rata-rata
inflasi nasional. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada jalannya roda
perekonomian.
Laju inflasi dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 cenderung
mengalami ketidakstabilan yang ditunjukkan dengan fluktuasi laju inflasi
pada tingkat satu hingga dua digit. Inflasi tertinggi terjadi pada Tahun
2008, yakni sebesar 15,88 persen (per November 2008) dan lebih tinggi
dibandingkan laju inflasi nasional yang mencapai 11,06 persen. Namun
pada Tahun 2009 inflasi cukup terkendali hingga mencapai 4,60 persen
dan mencapai 4,29 persen Tahun 2010 dan pada Tahun 2011 inflasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 19
mencapai 5,09 persen dan pada Tahun 2012 tingkat inflasi mencapai 4,03
persen. Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada
gambar 4 berikut ini:
Gambar 4. Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012
Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013
c. PDRB Per Kapita
PDRB per kapita merupakan ukuran kemakmuran suatu wilayah.
PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan atas Dasar
Harga Berlaku maupun Harga Konstan (2000), terus mengalami
peningkatan. Pada Tahun 2008 pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi
Tenggara mencapai 4,65 Juta, kemudian pada Tahun 2009 mencapai 4,91
Juta. Pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 pendapatan perkapita masyarakat
Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan mencapai 5,15 Juta dan 5,49
Juta dan pada Tahun 2012 meningkat mencapai 6,04 Juta. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini pendapatan perkapita
masyarakat Sulawesi Tenggara atas dasar harga berlaku dan atas dasar
harga konstan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 20
Tabel 3. Pendapatan Perkapita Masyarakat Sulawesi Tenggara Atas
Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
1 PRDB Perkapita ADH Berlaku 10,335,160 11,704,610 12,548,270 13,905,820 15,526,330
2 PRDB Perkapita ADH Konstan 4,659,810 4,912,780 5,153,420 5,498,630 6,046,900
TahunUraianNo
Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013
d. Jumlah Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara periode 2008-2012
cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2008 jumlah penduduk
miskin mencapai 435.930 orang, Tahun 2009 turun menjadi 434.340 orang
(18,93%), kemudian pada Tahun 2010 turun menjadi 400.700 orang
(17,05%). Selanjutnya jumlah penduduk miskin semakin berkurang pada
Tahun 2012 sebesar 300.425 orang (13,06%) bila dibandingkan Tahun 2011
yang mencapai 224.280 orang (14,61%) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 4. Total dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
1 Tingkat Penduduk Miskin (%) 19.53 18.93 17.05 14.61 13.06
2 Total Penduduk Miskin (Orang) 435,930 434,340 400,700 334,280 30,425
3 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan (Orang) 27,200 26,190 22,180 28,330 29,560
4 Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan (Orang) 408,730 408,150 378,520 305,950 27,470
NoTahun
Uraian
Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 21
2. Kesejahteraan Sosial
a. Pendidikan
a) Angka Melek Huruf (AMH)
Prosentase Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Sulawesi
Tenggara menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sejak
usia 45 Tahun. Provinsi Sulawesi Tenggara menempati fase tertinggi
dibanding dengan provinsi lain di wilayah sulawesi dalam hal
kesenjangan AMH antara laiki-laki dan perempuan. Pada kelompok usia
45 hingga 60 Tahun ke atas.
Jumlah AMH di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data
berbasis profil pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2010,
menunjukkan bahwa AMH 15 Tahun ke atas mengalami peningkatan
dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2004, AMH sebesar 90,70 persen, dan
pada Tahun 2011 AMH sudah mencapai 92,50 persen. AMH penduduk
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2011 ditunjukan pada gambar 5
berikut.
Gambar 5. Angka Melek Huruf Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2004-2011
Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sultra, 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 22
b) Indeks Rata-Rata Lama Sekolah
Angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tenggara relatif lebih
baik dari angka nasional. Selain diatas rata-rata nasional, angka rata-rata
lama sekolah Sulawesi Tenggara perkembangannya seiring dengan
perkembangan tingkat nasional. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah
di Sulawesi Tenggara adalah 8,1 tahun atau berada pada peringkat ke-16
tertinggi, atau ke-2 tertinggi di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Utara.
Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara
mengalami kemajuan dari Tahun ke Tahun, dimana pada Tahun 2005
mencapai 7,6 Tahun dan meningkat pada Tahun 2008 mencapai 7,74
Tahun. Kemudian pada Tahun 2009 mencapai 7,90 Tahun dan Tahun 2010
mencapai 8,11 Tahun. Hal ini menunjukan penduduk hanya tamat
sekolah dasar dan berpendidikan lanjutan tingkat pertama di kelas 1
(satu).
Oleh karena itu kebijakan yang tepat perlu dilakukan untuk
mengajak penduduk usia sekolah agar bersekolah. Strategi yang dapat
dilakukan dapat melalui pembangunan sekolah-sekolah di darah
terpencil, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya
sekolah dan melalui pembebasan biaya sekolah untuk masyarakat miskin.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Tenggara Tahun
2005-2010
Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sultra, 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 23
c) Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mengalami peningkatan
dari Tahun ke Tahun. Indikator penting keberhasilan pendidikan
ditunjukkan oleh semakin membaiknya angka partisipasi murni (APM)
dan angka partisipasi kasar (APK). Perkembangan APM dan APK mulai
dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Salah satu faktor keberhasilannya adalah
kebijakan pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) mulai dari
Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas, meliputi sekolah
negeri, swasta dan keagamaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini
Tabel 5. Capaian APM Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
APM SD/MI (%) 93,07 93,81 95,52 96,24 97,20
APM SMP/MTs 69,40 71,13 76,78 81,02 85,72
APM SM/MA 44,26 47,66 50,96 51,00 53,81
Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sultra, 2013
Peningkatan APK dan APM ditunjang dengan pembangunan
infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang
dilengkapi dengan laboratorium dan perpustakaan. Selama Tahun 2008
hingga Tahun 2011 telah terbangun 3.652 unit gedung sekolah mulai dari
SD hingga SMA dan sederajat.
d) Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka partisipasi kasar SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA
mengalami peningkatan setiap Tahunnya, hal ini menandakan semakin
membaiknya sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal
partisipasi dalam mengikuti pendidikan wajib belajar maupun
pendidikan lanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 7
berikut ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 24
Gambar 7. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2011
Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sultra, 2012
b. Kesehatan
Derajat kesehatan merupakan indikator utama pembangunan
sumberdaya manusia. Selama kurun waktu lima tahun 2007-2012,
pelayanan kesehatan adalah merupakan salah satu kegiatan unggulan
yang termasuk dalam program pokok BAHTERAMAS. Pelaksanaan
pembebasan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap ting
pertama di puskesmas sampai dengan rawat jalan dan rawat inap tingkat
lanjut dengan fasilitas kelas III di RSUD Kabupaten/Kota, dengan rujukan
tertinggi di RSUD provinsi. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup dari 67,2 tahun
pada tahun 2007 menjadi 70,1 tahun pada tahun 2011, menurunnya kasus
kematian ibu dari 92 kasus pada tahun 2007 menjadi 69 kasus pada tahun
2011, menurunnya kasus kematian bayi+neonatal dari 518 kasus pada
tahun 2007 menjadi 429 kasus pada tahun 2011, dan menurunnya kasus
gizi buruk dari 2.662 kasus pada tahun 2007 menjadi 508 kasus pada
tahun 2011.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 25
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan
meningkatnya umur harapan hidup dari 67,2 tahun pada tahun 2007
menjadi 70,1 tahun pada tahun 2011, menurunnya kasus kematian ibu
dari 92 kasus pada tahun 2007 menjadi 69 kasus pada tahun 2011,
menurunnya kasus kematian bayi+neonatal dari 518 kasus pada tahun
2007 menjadi 429 kasus pada tahun 2011, dan menurunnya kasus gizi
buruk dari 2.662 kasus pada tahun 2007 menjadi 508 kasus pada tahun
2011. Adapun kecenderungan pencapaian indikator aspek kesejahteraan
disajikan seperti pada Tabel berikut.
Umur harapan hidup waktu lahir sangat berpengaruh pada
penurunan kematian bayi. Oleh karena itu umur harapan hidup sangat
peka terhadap perubahan derajat kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin kenaikan
angka harapan hidup pada waktu lahir dan penurunan AKB.
Meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung juga memberi
gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat
kesehatan masyarakat. Usia Harapan Hidup di proyeksikan meningkat
dari 69,29 tahun 2007 menjadi 70,01 tahun 2011.
Angka kelangsungan Hidup Bayi memberikan gambaran
kemampuan seorang anak dalam periode usia dibawah 12 bulan. Angka
kelansgungan hidup merupakan indikator yang memberikan gambaran
tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka ini selain memberikan
gambaran kondisi ekonomi juga memberikan gambaran tentang
kemampuan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang
berkualitas khususnya pada ibu hamil. Hasil estimasi yang dilakukan
berdasarkan SDKI tahun 2007 dan laporan kematian bayi menunjukan
bahwa AKHB di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukan peningkatan
yakni dari 959 per 1000 KH menjadi 965 per 1000 KH.
Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan menunjukan penurunan
drastis yakni dari 2662 kasus tahun 2007 turun menjadi 508 kasus tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 26
2011. Semua kasus yang ditemukan telah diintervensi dan beberapa
diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan.
Jumlah kasus kematian ibu dalam 5 tahun terakhir menunjukan
penurunan yakni dari 92 kasus tahun 2007 menjadi 69 kasus tahun 2011.
Kasus kematian bayi dan anak balita menunjukan penurunan pada tahun
2011 bila dibandingkan dengan tahun pada awal RPJMD ini (Tahun 2007).
Kasus kematian Bayi turun dari 518 kasus menjadi 429 kasus. Begitu pula
kasus kematian anak balita turun dari 151 kasus menjadi 126 kasus.
Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan
pelayanan kesehatan anak diantaranya peningkatan kapasitas tenaga,
kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan
balita penanganan komplikasi neonatal, deteksi dini tumbuh kembang
bayi serta kegiatan yang sifatnya dukungan manajemen.
Umur harapan hidup waktu lahir sangat berpengaruh pada
penurunan kematian bayi. Oleh karena itu umur harapan hidup sangat
peka terhadap perubahan derajat kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin kenaikan
angka harapan hidup pada waktu lahir dan penurunan AKB.
Meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung juga memberi
gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat
kesehatan masyarakat. Usia Harapan Hidup di proyeksikan meningkat
dari 69,29 tahun 2007 menjadi 70,01 tahun 2011.
Angka kelangsungan Hidup Bayi memberikan gambaran
kemampuan seorang anak dalam periode usia dibawah 12 bulan. Angka
kelansgungan hidup merupakan indikator yang memberikan gambaran
tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka ini selain memberikan
gambaran kondisi ekonomi juga memberikan gambaran tentang
kemampuan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang
berkualitas khususnya pada ibu hamil. Hasil estimasi yang dilakukan
berdasarkan SDKI tahun 2007 dan laporan kematian bayi menunjukan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 27
bahwa AKHB di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukan peningkatan
yakni dari 959 per 1000 KH menjadi 965 per 1000 KH.
Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan menunjukan penurunan
drastis yakni dari 2662 kasus tahun 2007 turun menjadi 508 kasus tahun
2011. Semua kasus yang ditemukan telah diintervensi dan beberapa
diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan.
Jumlah kasus kematian ibu dalam 5 tahun terakhir menunjukan
penurunan yakni dari 92 kasus tahun 2007 menjadi 69 kasus tahun 2011.
Kasus kematian bayi dan anak balita menunjukan penurunan pada
tahun 2011 bila dibandingkan dengan tahun pada awal RPJMD ini
(Tahun 2007). Kasus kematian Bayi turun dari 518 kasus menjadi 429
kasus. Begitu pula kasus kematian anak balita turun dari 151 kasus
menjadi 126 kasus.
Lebih jelasnya capaian indikator bidang kesehatan Provinsi
Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 6. Capaian Indikator Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2007-2011
Indikator 2007 2008 2009 2010 2011
Angka Harapan Hidup (thn)
69,29 69,46 69,63 69,80 70,01
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
959 960,2 961,4 962,6 963,8
Jumlah Kasus Kematian Ibu
92 80 55 74 66
Jumlah Kasus Kematian Bayi
518 422 518 587 429
Jumlah kematian balita 151 141 212 250 126
Jumlah Kasus Gizi Buruk 2662 1137 1246 938 508
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 28
c. Ketenagakerjaan
Keadaan ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2012
menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan adanya
peningkatan kelompok penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja, serta
penurunan tingkat pengangguran. Secara keseluruhan struktur
ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara pada Tahun 2012, jumlah
penduduk yang bekerja mencapai 975.879 orang, mengalami penurunan
bila dibandingkan Tahun 2011 yang mencapai 1.026.548 orang.
Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan
utama, di mana pada Tahun 2012 jumlah penduduk yang bekerja di sektor
pertanian dan sektor lainnya (bangunan, angkutan, pertambangan dan
penggalian, listrik, gas dan air minum dan lembaga keuangan) mengalami
penurunan. Sedangkan sektor industri, perdagangan, RM dan sektor jasa
mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor
pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan
tenaga kerja.
Pekerja yang berstatus buruh/karyawan dan pekerja
keluarga/tidak dibayar memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan
status pekerjaan yang lain yaitu sebesar 535.709 orang (52,19 %). Selama
periode Februari 2012 sampai dengan Agustus 2012 terjadi pergeseran
status pekerjaan dimana terjadi penurunan jumlah pekerja yang berstatus
berusaha sendiri sebesar 6.954 orang (3,46%), berusaha dibantu buruh
tidak tetap sebesar 12.418 orang (5,41%) dan pekerja keluarga/tidak
dibayar sebesar 13.459 orang (5,31 %). Sementara status pekerjaan yang
mengalami peningkatan yaitu berusaha dibantu buruh tetap sebesar 72
orang (0,23 %), buruh/karyawan sebesar 28.183 orang (10,53%), pekerja
bebas pertanian sebesar 6.471 orang (59,29%), dan pekerja bebas non
pertanian sebesar 6.519 orang (26,34%).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 29
Tabel 7. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Utama dan Menurut Status Pekerjaan Prov. Sultra Tahun 2007-
2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan:
a Pertanian 512,140 524,491 467,268 527,066 467,200 399,425
b Industri Pengolahan 54,233 58,067 56,482 51,163 51,782 63,469
c Konstruksi/Bangunan 33,675 30,741 42,103 32,385
d Perdagangan, Hotel & Restoran 127,469 134,752 141,035 153,502 169,917 180,974
e Pengangkutan & Komunikasi 48,663 47,686 55,252 48,921
f Jasa-Jasa 102,412 98,624 110,430 142,004 175,356 176,526
g Lain-Lain* 11,010 10,724 60,459 29,230 162,293 155,485
2a Sektor Formal (Agustus) 202,319 192,550 230,292 278,499 326,590 321,220
Berusaha dibantu buruh tetap 26,488 24,834 22,335 31,074 30,799 33,501
Buruh/karyawan 175,831 167,716 207,957 247,425 295,791 287,719 b Sektor Informal (Agustus) 692,282 730,568 720,584 719,179 699,958 654,659
Berusaha sendiri 172,505 154,674 171,118 163,476 194,145 176,429
Berusaha dibantu buruh tidak dibayar 255,624 260,831 239,841 244,732 217,239 203,647
Pekerja bebas dipertanian 10,854 22,344 12,402 12,845 17,385 55,903
Pekerja bebas di non pertanian 11,831 21,361 22,433 18,572 31,271
Pekerja tidak dibayar 241,468 271,358 274,790 279,554 239,918 218,680
No UraianTahun (Capaian)
Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan:
Sumber: BPS Prov. Sultra Tahun 2013
Dari tujuh kategori status pekerjaan, dapat diidentifikasi 2
kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan
formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap
dan buruh/karyawan, yang menunjukan perkembangan yang meningkat
hal ini menunjukan semakin terbukanya lapangan kerja. Sementara
kelompok kegiatan informal umumnya adalah mereka yang berstatus di
luar itu, yang menunjukan penurunan setiap tahunnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 30
B. Aspek Pelayanan Umum
1. Fokus Layanan Urusan Wajib
a. Pendidikan
a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
APS jenjang usia pendidikan dasar di Sulawesi Tenggara tergolong
cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain kecuali Provinsi
Sulawesi Utara, baik pada jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs.
Berdasarkan persentase APS tersebut belum dapat dikatakan bahwa
upaya pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam pencapaian target
wajib belajar 9 tahun telah tercapai karena sebagian besar antar kabupaten
masih mempunyai kesenjangan yang relatif tinggi. Lebih jelasnya dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 8. APS SD/MI dan APS SMP/MTs di Sulawesi Tenggara Tahun
2008-2011
Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sultra, 2013
Persentase angka melanjutkan berfluktuasi dan angka dropout
pada tingkat pendidikan dasar cenderung menurun pada seluruh provinsi
di Sulawesi dan umumnya kedua rasio tersebut berada di atas rata-rata
nasional. Angka melanjutkan pada tingkat SD dan SMP Provinsi Sulawesi
Tenggara tidak pernah mencapai 100 persen tetapi angka dropout paling
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 31
tinggi mencapai 4 persen pada jenjang pendidikan dasar. Secara umum
Provinsi Sulawesi Tenggara tingkat dropout berada di bawah rata-rata
nasional.
b) Rasio Murid dan Guru
Sama dengan Propinsi lainnya di Sulawesi, ratio siswa per kelas
pada kisaran stabil kurang dari 30 siswa. Di Sulawesi Tenggara ratio
tersebut belum mengarah pada perkembangan peningkatan atau
penurunan tetapi cenderung berfluktuasi baik SD/MI, SMP/MTS
maupun SMA/MA dan selaras dengan ratio secara nasional.
Tabel 8. Ratio Murid dan Guru SD, SMP, MPS di Sulawesi Tenggara
Tahun 2008-2011
No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011
1 SD/MI
a. Jumlah Guru 24.743 25.175 26.089 26.818
b. Jumlah Murid 335.526 336.737 345.678 348.734
c. Rasio 7.37 7.48 7.55 7.69
2 SMP/MTs
a. Jumlah Guru 9.117 9.904 10.133 11,062
b. Jumlah Murid 116.992 112.549 114.724 118.408
c. Rasio 8.80 8.83 9.34 8.80
3 SMTA/SMK
a. Jumlah Guru 7.363 8.015 8.498 8.467
b. Jumlah Murid 82.433 83.532 87.045 92.594
c. Rasio 8.93 9.60 9.76 9.14 Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sultra, 2013
c) Angka Putus sekolah
Angka putus sekolah (DO) di Sulawesi Tenggara masih tinggi pada
tingkat SMA dan Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK Masih
paling rendah diantara provinsi di Sulawesi. Angka putus sekolah pada
tingkat SMA di Sulawesi Tenggara masih diatas rata-rata nasional.
Sementara pada jenjang pendidikan SD dan SMP, angka putus sekolah
sudah dibawah 2 persen, dan masih dibawah rata-rata nasional.
Sementara itu, untuk angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, provinsi
Sulawesi Tenggara adalah provinsi dengan angka melanjutkan paling
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 32
tinggi diantara provinsi di Sulawesi, namun angka melanjutkan sekolah
dari SMP ke Sekolah Menengah (SMA/SMK) terhitung terendah di
Sulawesi.
Gambar 9. Angka Putus Sekolah Antar Provinsi di Sulawesi dan Nasional
Tahun Anggaran 2009/2010
Sumber: Laporan PEA-World Bank, 2012 b. Kesehatan
a) Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
Pembangunan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara dalam
kurun waktu Tahun 2007 hingga Tahun 2011 meningkat pesat, terutama
yang terkait langsung dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
seperti Puskesmas Keliling mencapa133 uniT (184,7%) dari 72 Unit tahun
2007 menjadi 205 unit tahun 2011, Polindes/Poskesdes 450 unit dari 536
Unit tahun 2007 menjadi 986 Unit Tahun 2011 (84,0%) dan Posyandu 628
unit dari 2241 unit tahun 2007 menjadi 2.869 unit tahun 2011.
Pembangunan sarana kesehatan tersebut signifikan dengan peningkatan
derajat kesehatan masyarakat seperti dikemukakan terdahulu.Secara rinci
pembangunan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara disajikan pada
Tabel berikut ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 33
Tabel 9. Perkembangan Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Sulawesi
Tenggara Tahun 2007 - 2011
Sarana Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011
RS Umum (Pemerintah+ swasta) 16 20 20 16 25
Rumah Sakit Jiwa 1 1 1 1 1
Rumah Bersalin 0 6 1 2 7
Puskesmas Perawatan 63 66 66 68 71
Puskesmas Non Perawatan 144 141 157 172 177
Puskesmas Keliling 72 129 437 107 205
Puskesmas Pembantu 518 589 586 491 499
Polindes dan poskesdes 536 414 755 902 986
Posyandu 2.241 2.701 2.822 2.876 2.869 Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sultra, 2013
Indikator yang digunakan untuk menilai ketersediaan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan meliputi ratio posyandu persatuan balita,
ratio Puskesmas, poliklinik dan Pustu persatuan penduduk dan ratio
Rumah Sakit Persatuan Penduduk. Hal ini dijelaskan pada tabel berikut
Tabel 10. Ketersediaan sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Per
Satuan Penduduk
Sarana Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Puskesmas 172 207 223 240 248
Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk
2,5 2,99 3,16 3,2 3,34
Jumlah Puskesmas Pembantu 471 589 586 491 499
Raio Pustu per 10.000 penduduk 2,32 2,8 2,7 2,2 1,9
Jumlah Posyandu 2.406 2.701 2.822 2.886 2.902
Rasio Posyandu dalam 1000 balita 11,6 11,6 11,9 11,4 12,9
Jumlah RS 21 21 21 25 25
Rasio RS 150.000 penduduk 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7
Jumlah TT 1.032 1.163 141 1.607 1.811
Rasio TT terhadap 1.500 penduduk
0,8 0,9 1 1,1 1,2
Jumlah TT Kelas III 660 710 799 908 943
Rasio terhadap 1500 penduduk sasaran jamkesmas +Bahteramas
0,7 0,7 0,8 0,9 1
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 34
Pada tabel dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan rasio dokter
spesialis dari 2,31 padat tahun 2007 menjadi 3,07 tahun 2011 (4per
100.000), begitu pula dokter umum meningkat dari 9,94 menjadi 19,5
(standar 25 per 100.000 penduduk). Kondisi ini memberikan gambaran
bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara masih memhutuhkan tenaga medis,
dan bila hal ini tidak segera dipenuhi maka implikasinya adalah kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat tidak terjamin.
Ketersediaan tenaga kesehatan di luar dokter juga menunjukan
perbaikan, ratio bidan meningkat dari 32,6 per 100.000 penduduk menjadi
78,1 (standar 75 per 100.000 penduduk). Begitu pula tenaga kesehatan
lainnya juga menunjukan peningkatan. Berdasarkan ratio tersebut,
Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu memberikan perhatian terhadap
keberadaan tenaga-tenaga sanitasi, farmasi dan perawat yang
belummemenuhi standar kebutuhan.
Di Provinsi Sulawesi Tenggara rasio Posyandu terhadap Desa
adalah 1,36, yang artinya terdapat Desa yang memiliki 2 Posyandu. Bila di
bandingkan dengan jumlah Balita dapat dijelaskan bahwa rata-rata setiap
Posyandu memiliki 86 – 89 balita atau dengan kata bahwa sampai dengan
tahun 2012 Rasio Posyandu per 1000 balita 12. Pencapaian ini sudah
cukup baik, karena dalam satu Posyandu idealnya 100 orang balita.
Dengan demikian indeks rasio capaian kinerja sudah diatas >100.
Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tenggara menunjukan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat
dilihat Rasio Puskesmas per 30000 penduduk yang cenderung semakin
baik yakni dari setiap 12.000 satu Puskesmas menjadi 7.500 orang setiap
Puskesmas. Begitu pula bila dibandingkan dengan standar menurut
Kementerian Kesehatan RI (1 : 30.000 penduduk) dapat dijelaskan bahwa
ketersediaan Puskesmas bukan merupakan hambatan dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 35
Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tenggara menunjukan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat
dilihat Rasio Puskesmas Pembantu per 10000 penduduk yang cenderung
semakin baik yakni rata-rata setiap Pustu memiliki sasaran penduduk
3000 – 5000 orang. Begitu pula bila dibandingkan dengan standar menurut
Kementerian Kesehatan RI (1 : 10.000 penduduk) dapat dijelaskan bahwa
ketersediaan Puskesmas Pembantu bukan merupakan hambatan dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Ketersediaan Rumah Sakit diukur dengan Rasio terhadap
penduduk atau per 150.000 penduduk. Berdasarkan hasil evaluasi, dari
aspek kuantitatif ketersesediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan
bukan masalah. Hal ini dijelaskan bahwa Rasio rumah sakit terhadap
penduduk (per 150000 penduduk) memiliki nilai >1,0, yang artinya
keberadaan rumah sakit sudah diatas ambang batas minimal menurut
Kementerian Kesehatan. Namun demikian, permasalahan yang sedang
dihadapi saat ini adalah kualitas pelayanan kesehatan.
Begitu pula ketersedia TT Kelas III, menunjukan perbaikan yakni
dari 0,8 per 1500 penduduk menjadi 1,2 per 1500 penduduk. Kondisi ini
menunjukan bahwa permasalahan ketersediaan tempat tidur, secara
kuantitif sudah dapat ditanggulangi.
b) Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan
Jumlah tenaga yang bekerja di pelayanan kesehatan terus
bertambah dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2007 jumlah tenaga
kesehatan sebanyak 3.851 orang menjadi 6.980 tahun 2011, terjadi
penambahan sebanyak 3129 orang (81,3%). Persentase Penambahan yang
paling besar adalah tenaga farmasi sebesar 193,6%, Bidan sebesar 124,3%
dan dokter umum sebesar 119,8%. Perkembangan jumlah Tenaga
Kesehatan di Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel berikut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 36
Tabel 11. Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun
2007 – 2011
Tenaga Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011
Dokter Spesialis 47 51 54 60 70
Dokter Umum 202 300 299 352 444
Dokter Gigi 58 78 77 85 110
Perawat 2.017 3.069 2.999 3.153 3.365
Bidan 662 1.144 1.244 1.500 1.485
Tenaga Farmasi dan Apoteker 157 124 155 199 461
Ahli Gizi 385 443 507 576 581
Tenaga Sanitasi 323 421 491 489 464 Total 3.851 5.630 5.826 6.414 6.980
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sultra, 2013
Sehubungan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dapat
dijelaksan melalui indikator seperti berikut pada Tabel Berikut
Tabel 12. Rasio Keadaan Tenaga per 100.000 penduduk di Provinsi
Sulawesi Tenggara tahun 2007-2011
No Tenaga Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011
1.
Jumlah Dokter Spesialis 47 51 54 60 70
Rasio Dokter Spesialis (4 Per-100.000 Pddk)
2,31 2,4 2,55 2,69 3,07
2. Jumlah Dokter Umum 202 300 299 352 444
Rasio Dokter (25 Per-100.000 Pddk) 9,94 14,4 14,12 15,77 19,5
3.
Jumlah Dokter Gigi 58 78 77 85 131
Rasio Dokter Gigi (6 Per-100.000 Pddk)
2,31 3,75 3,63 3,81 5,75
4.
Jumlah Perawat 2.017 3.069 2.999 3.153 3.349
Rasio Perawat (158 Per-100.000 99,3 147 141,6 141,2 147
5.
Jumlah Bidan 662 1.144 1.244 1.500 1.779
Rasio Bidan (75 Per-100.000 Pddk) 32,6 55,4 58,7 67,2 78,1
6.
Rasio Tenaga Farmasi dan Apoteker 157 124 155 199 477
Rasio Tenaga Kefarmasian (28 Per-100.000 Pddk)
2,7 2,6 4,1 6,1 20,9
7.
Jumlah Ahli Gizi 385 443 507 576 581
Rasio Ahli Gizi (25 Per-100.000 Pddk) 19 21,3 23,9 25,8 25,5
8.
Jumlah Tenaga Sanitasi 323 421 491 489 464
Rasio Tenaga Sanitarian (30 Per-100.000 Pddk)
15,9 29,3 23,2 21,9 20,4
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 37
Pada tabel dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan rasio dokter
spesialis dari 2,31 padat tahun 2007 menjadi 3,07 tahun 2011 (per 100.000),
begitu pula dokter umum meningkat dari 9,94 menjadi 19,5 (standar 25
per 100.000 penduduk). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa
Provinsi Sulawesi Tenggara masih memhutuhkan tenaga medis, dan bila
hal ini tidak segera dipenuhi maka implikasinya adalah kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat tidak terjamin.
Ketersediaan tenaga kesehatan di luar dokter juga menunjukan
perbaikan, Rasio bidan meningkat dari 32,6 per 100.000 penduduk
menjadi 78,1 (standar 75 per 100.000 penduduk). Begitu pula tenaga
kesehatan lainnya juga menunjukan peningkatan. Berdasarkan Rasio
tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu memberikan perhatian
terhadap keberadaan tenaga-tenaga sanitasi, farmasi dan perawat yang
belummemenuhi standar kebutuhan.
c) Cakupan Pelayanan Kesehatan
Dalam rangka mengurukur keberhasilan capaian pelayanan
kesehatan ada beberapa indikator yang digunakan yang meliputi
indikator pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pebaikan
gizi, Pengendalian Penyakit, Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan
pemberdayaan masyarakat. Cakupan pelayanan ibu hamil berkualitas
(K4) meningkat dari 70,75% tahun 2007 menjadi 82,09% tahun 2011.
Begitu pula cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan,
pelayananibu nifas, penanganan komplikasi dan peserta KB aktif juga
menunjukan peningkatan.
Kunjungan neonatal lengkap menunjukan peningkatan yakni
74,89% tahun 2007 menjadi 87,71% tahun 2012. Begitu pula cakupa
penanganan komplikasi walaupun belum mencapai target, tetapi
capaiannya cenderung meningkat. Sedangkan cakupan Balita gizi buruk
yang dirawat, Rasio capaian kinerjanya sangat baik yaitu 100. Hal ini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 38
menunjukan bahwa penderita gizi buruk yang ditemukan semuanya
dirawat.
Cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Sulawesi Tenggara
menunjukan peningkatan dari 75 tahun 2007 menjadi 80,2% tahun 2012.
Cakupan penemuan kasus TB BTA+ befluktuasi. Pada tahun 2009 terjadi
penurunan dari 79% tahun 2007 menjadi 49%, kemudian menunjukan
peningkatan menjadi 79% tahun 2012. Capaian program Rumah Tangga
Ber-PHBS pada tahun 2008 sebesar 21,9 % dan pada tahun 2011 sebesar
menjadi 38,72%, dengan sasaran target 70 % ditahun 2014. Sedangkan
cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap airminum
berlualitas menunjukan peningkatan yakni dari 44,77 tahun 2007 menjadi
54,62% tahun 2011. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 13. Pencapaian Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Tahun 2007-2011
Provinsi Sulawesi Tenggara
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011
1 Cakupan Kunjungan neonatal lengkap 74,89 75,33 75,85 83,91 87,71
2 Penanganan kasus gizi buruk 100 100 100 100 100
3 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 70,75 75,76 84,32 85,87 82,09
4 Cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan kompeten
71,45 80,38 84,32 85,87 89,03
5 Cakupan desa UCI 75 76 78 79,2 80,2
6 Cakupan masyarakat miskin yg mendapat yankes dasar
50 51,07 100 100 100
7 Cakupan masyarakat miskin yang mendapat yankes rujukan
50 100 100 100 100
8 Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin
80 83,3 86,7 90 93,3
9 Cakup Penemuan dan Penanganan BTA Positif
79 70 49 67 77
10 Cakupan Rumah Tangga dengan PHBS
19,73 21,9 26,4 38,54 38,72
11 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
44,77 65,56 62,6 62,6 54,62
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 39
c. Pekerjaan Umum
Dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi di Sulawesi
Tenggara, maka ketersedian sarana infrastruktur sangat penting, sebab
dengan ketersediaan infratsruktur jalan yang baik akan memberikan efek
positif terhadap perkembangan investasi disuatu daerah. Ketersedian
jalan yang baik akan memperlancar distribusi baik untuk kebutuhan
konsumsi masyarakat maupun untuk kelancaran pergerakan supply input
dari suatu daerah ke daerah lain. Di Sulawesi Tenggara penyedian
perbaikan infrastrutur jalan juga menjadi perhatian pemerintah dalam
pembangunannya terutama jalan–jalan penghubung dengan provinsi lain
dan jalan penghubungan antar kabupaten. Baiknya jalan yang
menghubungkan antara provinsi Sulawesi Tenggara dengan provinsi
Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah, akan sangat membantu dalam
pertukaran barang dan jasa di daerah ini.
Sesuai dengan Kepmen PU No. 480/KPTS/1996, komponen jalan
dalam jaringan primer di Propinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
1. Jalan Arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama yang
merupakan tulang punggung transportasi nasional yang
menghubungkan pintu gerbang utama, pelabuhan utama atau Bandar
udara kelas utama.
2. Jalan Kolektor 1 yaitu jalan yang menghubungkan antar ibukota
propinsi.
3. Jalan Kolektor 2 yaitu jalan yang menghubungkan ibukota propinsi
dengan ibukota Kabupaten / Kota.
4. Jalan Kolektor 3 yaitu jalan yang menghubungkan antar ibukota
Kabupaten / Kota
Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang
telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2012
mencapai 1,398,243.18 Km, yang terdiri dari 1,397,051 Km jalan nasional,
906.09 Km jalan provinsi, dan 286.09 Km jalan strategis provinsi. Kondisi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 40
jalan provinsi terdiri dari 1,128.92 Km jalan beraspal, 969.35 Km jalan non
aspal.
Secara umum, walaupun aspek ketersediaan jalan sudah
mencukupi, akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa aspek yang masih
harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara
lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat–pusat
kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan
jasa anatar wilayah tersebut. Tingginya tingat kerusakan jalan, baik rusak
ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya
tingkat keselamatan penggguna jalan yang ditandai dengan
meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan
juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan
untuk mencapai suatu wilayah tertentu, sehingga biaya operasional
kendaraan akan meningkat.
Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan
berstatus yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2012
mencapai 7.515,85 Km, yang terdiri dari 1.397,05 Km jalan nasional, 906,09
Km jalan provinsi, dan 5.212,71 Km jalan Kabupaten/Kota dimana 286,09
Km diantaranya sebagai jalan strategis provinsi. Jalan dalam kondisi
mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang di provinsi provinsi
Sulawesi Tenggara yang terdiri dari jalan nasional dan jalan provinsi
mencapai 62,95%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 14. Status dan Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2012
No Status Panjang (km)
Konstruksi (Km) Kondisi (Km)
Aspal Non Aspal
Baik Sedang Rusak
1 Nasional 1.397,05 1.217,41 179,64 570,29 387,30 439,46
2 Provinsi 906.09 552.46 353.63 297.78 186.14 421.07
3 Startegis Provinsi 286.09 24.00 262.09 15.65 32.45 237.99 Sumber : Dinas PU Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 41
Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan
kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk
kebutuhan sehari – hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk
pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan
pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk
tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana
pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi,
rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi
bangunan penahan gelombang laut.
Sampai dengan tahun 2012, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
terdapat 7 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan pusat dengan
luas area 31.786 Ha, dimana 63,167 % kondisi baik; 24,545 % rusak ringan;
dan 12,288 rusak berat. Selain itu, terdapat 15 Daerah Irigasi (DI) yang
merupakan kewenangan Provinsi dengan luas area 20.530 Ha, dimana
79,76 % kondisi baik; 8,53 % rusak ringan; 10,96 % rusak berat.
d. Perumahan
a) Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air bersih
Ketersediaan air bersih yang akan digunakan untuk mandi cuci dan
konsumsi sangat penting bagi masyarakat. Ketersediaan air bersih bagi
penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006–2011 dapat terlihat
pada Tabel berikut :
Tabel 15. Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006-2011
Tahun Jumlah Pelanggan
air bersih Jumlah Rumah
Tangga Rasio (%)
2006 45.625 466.440 9,78
2007 46.604 452.528 10,29
2008 49.101 503.518 9,75
2009 55.696 529.972 10,50
2010 58.446 502.066 11,64
2011 44.393 512.120 8,66 Sumber : BPS Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 42
Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Provinsi
Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat
setiap Tahunnya. Tahun 2006 jumlah rumah tangga yang menggunakan
air bersih sebesar 9,78 persen, meningkat menjadi 10,29 persen pada
Tahun 2007. Namun pada Tahun 2011 mengalami penurunan mencapai
8,66 persen.
b) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Saat ini listrik telah menjadi salah satu kebutuhan vital bagi
masyarakat. Ketersediaan listrik bagi rumah tangga menjadi salah satu
indikator penting pembangunan. Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006-2011
dapat terlihat pada Tabel berikut :
Tabel 16. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2006-2011
Tahun Jumlah
Pelanggan Jumlah Rumah
Tangga Rasio (%)
2006 189.918 466.440 40,71
2007 193.901 452.528 42,84
2008 194.446 503.518 38,61
2009 195.842 529.972 36,95
2010 140.786 502.066 28,04
2011 197.483 512.120 38,56 Sumber : BPS Prov. Sultra, 2013
Berdasarkan tabel tersebut diatas, persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006-2011
mengalami fluktuatif, dimana pada Tahun 2006 jumlah pelanggan
sebanyak 189.918 dengan jumlah rumah tangga 466.440 atau sekitar 40,71
persen persen atau jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik.
Namun pada Tahun 2011 jumlah pelanggan sebanyak 197.483 dengan
jumlah rumah tangga 512.120 atau sekitar 38,56 persen atau jumlah rumah
tangga yang menggunakan listrik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 43
e. Perhubungan
Jumlah arus penumpang dan barang baik yang datang maupun
yang berangkat melalui transportasi darat, laut dan udara menunjukan
frekwensi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya bahwa
perekonomian Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
tersebut menunjukan perkembangan yang semakin baik. Lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 17. Arus Penumpang dan Barang yang Datang dan Berangkat
Melalui Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan dan Udara
No Arus Penumpang dan Barang 2008 2009 2010 2011
1. Jumlah Penumpang Angkutan Umum 195,202,209 239,589,837 249,424,263 250,356,316
2. Arus Kedatangan Dengan Penyeberangan Laut (org)
834,036 762,929 794,694 797,294
3. Arus Kedatangan Dengan Transportasi Darat (org)
21,320,410 21,654,520 23,996,472 25,321,430
4. Arus Keberangkatan Dengan Penyeberangan Laut (org)
725,643 751,237 794,694 812,542
5. Arus Keberangkatan Dengan Transportasi darat
172,322,120 216,421,151 223,838,403 223,425,050
6. Jumlah Barang Yang Terangkut Melalui Angkutan Umum
583,152 586,546 622,035 960,669
7. Jumlah Barang Masuk Melalui Penyeberangan Laut (ton)
121,250 124,321 126,210 128,562
8. Jumlah Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Darat (ton)
163,351 143,645 126,210 456,045
9. Jumlah Barang Keluar Melalui Penyeberangan Laut
101,240 105,158 131,230 134,520
10 Jumlah Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Daarat
197,311 213,422 238,385 241,542
11 Arus Angkutan Udara 7,932,184 8,453,046 8,021,731 8,061,355
12 Arus Kedatangan Dengan Transportasi Udara (Orang)
207,686 272,163 270,497 295,420
13 Arus Keberangkatan Dengan Transportasi Udara (orang)
210,661 279,645 237,209 304,017
14 Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Udara (kg)
4,314,135 4,279,936 3,972,181 4,349,449
15 Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Udara (kg)
3,199,702 3,621,302 3,541,844 3,112,469
Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sultra, 2013
f. Ketenagakerjaan
Keadaan ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara pada Februari 2013
menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan adanya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 44
peningkatan kelompok penduduk yang bekerja, serta penurunan tingkat
pengangguran.
Pada bulan Februari 2013, jumlah angkatan kerja mencapai
1.060.340 orang dan bertambah 43.383 orang (4,27 persen) dibanding
keadaan Agustus 2012 yaitu sebesar 1.016.957 orang dan berkurang 33.801
orang (3,09 persen) dibanding keadaan Februari 2012 yaitu sebesar
1.094.141 orang. Penduduk yang bekerja pada Februari 2013 mencapai
1.023.549 orang dan bertambah 47.670 orang (4,88 persen) dibanding
keadaan Agustus 2012 yaitu sebesar 975.879 orang, dan berkurang sebesar
36.686 orang (3,46 persen) dibanding keadaan Februari 2012 yaitu sebesar
1.060.235 orang. Jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2013
sebesar 36.791 orang, mengalami penurunan sekitar 4.287 orang (10,44
persen) jika dibanding keadaan Agustus 2012 yaitu sebesar 41.078 orang,
dan mengalami kenaikan 2.885 orang (8,51 persen) jika dibanding keadaan
Februari 2012 yaitu sebesar 33.906 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 3,52 poin selama periode
satu tahun terakhir (Februari 2012-Februari 2013) dan mengalami
peningkatan sebesar 2,23 poin dibanding TPAK bulan Agustus 2012.
Lebih jelasnya dapat lihat pada tabel berikut ini menjelaskan
jumlah penduduk yang bekerja dan tingkat pengangguran
Tabel 18. Penduduk Menurut Kegiatan Utama di Sulawesi Tenggara
Tahun 2011-2013
2013
Februari Agustus Februari Agustus Agustus
1 2 3 4 5 6 7
1 Angkatan Kerja 1,064,366 1,058,999 1,094,141 998,957 1,060,340
a. Bekerja 1,018,134 1,026,548 1,060,235 957,879 1,023,549
b. Pengangguran Terbuka 46,232 32,451 33,906 41,078 36,791
2 Bukan Angkatan Kerja 405,260 423,881 402,533 493,026 463,484
3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 72,42 71,42 73,1 67,35 69,58
Tingkat Pengangguran Terbuka 4.34 3.06 3.10 4.11 3.47
Pekerja Tidak Penuh 394,920 407,542 423,497 427,625 395,520
Setengah Penganggur 213,515 270,253 217,309 272,722 284,711
Tahun
Kegiatan UtamaNo 2011 2012
Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 45
2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap
indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan
daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian,
kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan
perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
a. Bidang Pertanian
Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan sektor
strategis namun mengalami perlambatan pertumbuhan dalam dua tahun
terakhir. Selain merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, sektor
pertanian juga merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap
perekonomian Sulawesi Tenggara. Dalam rangka meningkatkan kinerja
sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah
menetapkan 4 komoditi unggulan dalam RPJMD 2008-2013. Keempat
komoditi tersebut adalah: tanaman kakao di sub-sektor perkebunan, padi
di sub-sektor tanaman pangan, sapi di sub-sektor peternakan, dan rumput
laut di sub-sektor perikanan dan kelautan. Keempat komoditi tersebut
merupakan kontributor terbesar di sub-sektor masing-masing. Dari
keempat komoditi unggulan, tanaman kakao merupakan komoditi yang
berhasil menjadi komoditi ekspor. Tantangan sektor pertanian di Sulawesi
Tenggara dalam dua tahun terakhir adalah semakin melambatnya
pertumbuhan di sektor pertanian, dan semakin berkurangnya belanja
langsung sektor pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
1. Sub Sektor Tanaman Pangan
Capain kinerja Aspek Sub Sektor Tanaman Pangan Sultra sejak
tahun 2008-2011 rata-rata melebihi target capaian pemerintah daerah
Provinsi Sultra walaupun masih berfluktuatif. Capain kinerja Aspek Sub
Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2008 sebesar 91,4%, sedangkan pada
tahun 2009 meningkat sebesar 101,6%, pada tahun 2010 sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 46
meningkat 109,93%. Namun capain kinerja pada tahun 2011 menurun
sebesar 87,3%.
Untuk capaian kinerja Sub Sektor hortikultura secara umum berada
diatas target pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, walaupun
cenderung berfuktuasi dari tahun ketahun. Capain kinerja sub sektor
hortikultura pada tahun 2008 sebesar 125,7%, dan pada tahun 2009
meningkat sebesar 134,9%. Capain kinerja pada tahun 2010 justru
menurun menjadi 96,7% , dan pada tahun 2011 kembali meningkat
sebesar 103,4%.
Untuk capaian kinerja Sub Sektor perkebunan secara umum berada
diatas target pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, walaupun masih
berfuktuasi dari tahun ketahun. Capain kinerja Sub Sektor Perkebunan
pada tahun 2008 sebesar 107,32% , namun pada tahun 2009 menurun
menjadi 85,6 %. Pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 122,9 % ,
dan pada tahun 2011meningkat menjadi 127,1%.
Capaian kinerja Sub Sektor Peternakan secara umum berada diatas
target pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, walaupun masih
berfuktuasi dari tahun ketahun. Capain kinerja Sub Sektor Peternakan
pada tahun 2008 sebesar 92,6%, dan pada tahun 2009 meningkat sebesar
106,1%, pada tahun 2010 meningkat sebesar 107,47 % , dan capain kinerja
pada tahun 2011 justru menurun menjadi 87,0%.
Capain kinerja Sub Sektor Perikanan secara umum berada diatas
target pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, walaupun masih
berfuktuasi dari tahun ketahun sejak tahun 2008-2011. kinerja Sub Sektor
Perikanan pada tahun 2008 sebesar 123,9%, dan pada tahun 2009
meningkat menjadi 124,0%. Namun pada tahun 2010 kembali menurun
menjadi 91,8%, dan kinerja pada tahun 2011 kembali meningkat sebesar
108,2%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 47
Gambar 10. Tingkat Capain Kinerja Dinas Pertanian Setiap Sub Sektor
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
Sedangkan Trend capain kinerja NTP Sultra masih berfluktuatif.
Trend capain kinerja NTP Sultra pada tahun 2008 meningkat sebesar
6,64%, namun pada tahun 2009 menurun sebesar -2,43%, dan pada tahun
2010 kembali meningkat sebesar 0,14%.
Untuk Trend capain kinerja Sub Sektor Tanaman Pangan
menunjukkan trend negative walaupun meningkat pada tahun 2011.
Trend capain kinerja Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2009
menurun sebesar -0,18%, pada tahun 2010 kembali menurun sebesar -
2,01%, namun pada tahun 2011 meningkat sebesar 1,67%.
Trend capaian kinerja Sub Sektor Hortikultura masih berfluktuasi
sejak tahun 2009-2011. Trend capain kinerja Sub Sektor Hortikultura
pada tahun 2009 meningkat sebesar 5,01%, namun pada tahun 2010
menurun sebesar -2,20 %, dan pada tahun 2011 kembali meningkat
sebesar 0,77%.
Untuk Trend capain kinerja Sub Sektor perkebunan menunjukkan
trend negative walaupun meningkat pada tahun 2009. Trend capain
kinerja Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2009 meningkat sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 48
15,54%, namun pada tahun 2010 menurun sebesar -6,09 %, dan pada
tahun 2011 terus menurun sebesar -2,54%.
Untuk Trend capaian kinerja Sub Sektor peternakan menunjukkan
trend negative walaupun meningkat pada tahun 2009. Trend capain
kinerja Sub Sektor Peternakan pada tahun 2009 meningkat sebesar 5,50%,
namun pada tahun 2010 menurun sebesar -4,46%, dan pada tahun 2011
terus menurun sebesar -0,84%.
Untuk Trend capain kinerja Sub Sektor perkebunan menunjukkan
trend positif , sejak tahun 2009-2011. Trend capain kinerja Sub Sektor
Perikanan pada tahun 2009 meningkat sebesar 1,76%, pada tahun 2010
meningkat sebesar 2,50%, dan pada tahun 2011 terus meningkat sebesar
2,01%.
2. Produkstivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal
Produksitas Padi Per Hektar Provinsi Sulawesi Tenggara secara
umum meningkat dari tahun 2008-2011, walaupun menurun pada tahun
2011. Produksitas Padi Per Hektar (Ku/Ha) pada tahun 2008 sebesar
39,53(Ku/Ha), pada tahun 2009 meningkat menjadi 41,51(Ku/Ha), dan
pada tahun 2010 terus meningkat menjadi 42,19 (Ku/Ha). Namun pada
tahun 2011 menurun menjadi 41,34(Ku/Ha).
Untuk Produktivitas Jagung Per Hektar sejak tahun 2008-2011
masih berfluktuatif dan menunjukkan penurunan pada dua tahun
terakhir. Produktivitas Jagung Per Hektar (Ku/Ha) pada tahun 2008
sebesar 24,98 (Ku/Ha) dan tahun 2009 meningkat menjadi 26,33(Ku/Ha).
Namun pada tahun 2010 menurun sebesar 25,28(Ku/Ha) dan pada tahun
2011 kembali menurun sebesar 23,53(Ku/Ha).
Produktivitas Kedelai Per Hektar masih berfluktuatif sejak tahun
2008-2011. Produktivitas Kedelai Per Hektar pada tahun 2008 sebesar
9,3(Ku/Ha) dan pada tahun 2009 menurun menjadi 8,36(Ku/Ha). Pada
tahun 2010 kembali meningkat menjadi 12,04(Ku/Ha), dan pada tahun
2011 kembali menurun sebesar 10,51(Ku/Ha).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 49
Produksitas Kacang Tanah Per Hektar Provinsi Sulawesi Tenggara
secara umum menurun dari tahun 2008-2011, walaupun meningkat pada
tahun 2011. Produktivitas Kacang Tanah Per Hektar (Ku/Ha), pada tahun
2008 sebesar 8,92(Ku/Ha), pada tahun 2009 menurun sebesar
8,48(Ku/Ha), pada tahun 2010 menurun sebesar 7,14(Ku/Ha), pada tahun
2011 meningkat sedikit menjadi sebesar 7,7 (Ku/Ha), dan pada tahun 2011
kembali menurun sebesar 10,51(Ku/Ha).
Produksitas Kacang hijau Per Hektar Provinsi Sulawesi Tenggara
secara umum menurun dari tahun 2008-2011. Produktivitas Kacang Hijau
Per Hektar (Ku/Ha) pada tahun 2008 sebesar 8,37 (Ku/Ha), pada tahun
2009 menurun sebesar 8,35 (Ku/Ha), serta tahun 2010 menurun menjadi
8,04(Ku/Ha), dan pada tahun 2011 lebih statis yaitu 8,04(Ku/Ha).
Begitupun Produktivitas Ubi jalar Per Hektar masih berfluktuatif
sejak tahun 2008-2011. Produktivitas Ubi Jalar Per Hektar (Ku/Ha) pada
tahun 2008 sebesar 86,12(Ku/Ha), pada tahun 2009 menurun sebesar
80,36(Ku/Ha),pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 83,57(Ku/Ha),
pada tahun 2011 menurun sebesar 81,36(Ku/Ha).
Untuk melihat Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal
Lainnya dapat ditunjukan pada gambar berikut.
Gambar 11. Produktifitas Padi dan Tanaman Pangan di Sulawesi
Tenggara Tahun 2008-2011
Sumber : Data Sekunder diolah 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 50
Sedangkan untuk Trend capain kinerja produktivitas Padi
menunjukkan trend positif tahun 2009-2010, walaupun sempat negative
pada tahun 2011. Trend capaian kinerja produktivitas Padi pada tahun
2009 meningkat sebesar 4,8%, pada tahun 2010 meningkat sebesar 1,6%,
pada tahun 2011 justru menurun sebesar -2,1%.
Untuk Trend capaian kinerja produktivitas jagung menunjukkan
trend negatif tahun 2009. Trend capain kinerja produktivitas Jagung pada
tahun 2009 meningkat sebesar 5,1%, namun pada tahun 2010 menurun
sebesar -4,2%, dan pada tahun 2011 menurun sebesar -7,4%.
Trend capaian kinerja produktivitas kedelai menunjukkan trend
yang fluktuatif dari tahun 2009-2011. Trend capaian kinerja produktivitas
Kedelai, pada tahun 2009 menurun sebesar -11,2%, tapi pada tahun 2010
meningkat sebesar 30,6%, dan pada tahun 2011 kembali menurun sebesar
-14,6%
Untuk Trend capain kinerja produktivitas Kacang Tanah
menunjukkan trend negatif dari tahun 2009-2010 dan menjadi posisif pada
tahun 2011. Pada tahun 2009 Trend capain kinerja menurun sebesar -5,2%,
pada tahun 2010 menurun sebesar -18,8%, dan pada tahun 2011 kembali
meningkat sebesar 7,4%
Sedangkan untuk Trend capain kinerja produktivitas Kacang hijau
menunjukkan trend negatif tahun 2009-2010. Trend capain kinerja
produktivitas Kacang Hijau, pada tahun 2009 menurun sebesar -0,2%,
pada tahun 2010 menurun sebesar -3,9 %, serta pada tahun 2011 tidak
mengalami peningkatan atau sebesar 0,0%
Trend capain kinerja produktivitas ubi kayu menunjukkan trend
positif tahun 2009-2011, walaupun sempat negative pada tahun 2010.
Trend capain kinerja produktivitas Ubi Kayu, meningkat pada tahun 2009
meningkat sebesar 2,8%, pada tahun 2010 menurun sebesar -7,5%, pada
tahun 2011 kembali meningkat sebesar 5,3%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 51
Trend capain kinerja produktivitas ubi jalar menunjukkan trend
negative tahun 2009-2010, walaupun sempat meningkat pesentasenya
pada tahun 2010. Trend capain kinerja produktivitas Ubi Jalar, pada tahun
2009 menurun sebesar -7,2%, pada tahun 2010 meningkat sebesar 3,8%,
pada tahun 2011 kembali menurun sebesar -2,7%
Untuk melihat trend perkembangan kinerja Produktivitas Padi atau
Bahan Pangan Utama Lokal dapat ditunjukan pada gambar berikut.
Gambar 12. Trend Capain Kinerja Produktivitas Padi atau Bahan Pangan
Utama Lokal di Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
3. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB sejak tahun 2008-2011
menunjukan angka presentase yang semakin menurun setiap tahunnya.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun pada tahun 2008
sebesar 36,44%, pada tahun 2009 menurun menjadi sebesar 35,02%, dan
pada tahun 2010 menurun sebesar 33,2%, serta pada tahun 2011
konstribusi sektor pertanian menjadi 31,71%.
Untuk melihat trend perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dapat ditujukan pada
gambar berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 52
Gambar 13. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Sulawesi
Tenggara Tahun 2009-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
4. Luas Lahan Produktif Pertanian
Luas Lahan Produktif Pertanian setiap tahun sejak tahun 2008-2011
menunjukkan keluasan yang semakin bertambah. Luas Lahan Bukan
Sawah (Lahan Kering) semakin meningkat sejak tahun 2008-2011. Hal ini
dapat dilihat dari Luas Lahan Bukan Sawah (Lahan Kering) pada tahun
2008 sebesar 843.553 Ha, pada tahun 2009 menurun menjadi 545.669 Ha,
pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 556.306 Ha, dan pada
tahun 2009 kembali meningkat menjadi 602.270 Ha.
Sedangkan Luas Lahan Sawah semakin meningkat sejak tahun
2008-2011walaupun terjadi penurunan luas pada tahun 2009. Pada tahun
2008 luas lahan sawah sebesar 115.825 Ha, pada tahun 2009 menurun
menjadi 96.991 Ha, pada tahun 2010 luas lahan sawah kembali
meningkat menjadi 106.021 Ha, pada tahun 2011 luas lahan sawah
meningkat menjadi 108.655 Ha
Untuk melihat perkembangan Luas Lahan Produktif Pertanian
Provinsi Sulawesi Tenggara dapat ditujukan pada gambar berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 53
Gambar 14. Luas Lahan Produktif Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun
2009-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
Untuk Trend perkembangan Luas Lahan Bukan Sawah (Lahan
Kering) meningkat sejak tahun 2009-2011, walaupun negative pada tahun
2009. Trend perkembangan Luas Lahan Bukan Sawah (Lahan Kering)
pada tahun 2009 menurun sebesar -54,59%, namun pada tahun 2010
kembali meningkat sebesar 1,91% pada tahun 2011 meningkat sebesar
7,63%.
Sedangkan Trend perkembangan Luas Lahan Sawah meningkat
sejak tahun 2009-2011, walaupun negative pada tahun 2009. Trend
perkembangan Luas Lahan Sawah pada tahun 2009 menurun sebesar -
19,42 % pada tahun 2010 meningkat sebesar 8,52% pada tahun 2011
kembali meningkat sebesar 2,42%.
5. Pertumbuhan Hasil Produksi Tanaman Pangan
Pertumbuhan hasil produksi Tanaman Pangan Provinsi sulawesi
Tenggara sejak tahun 2008-2011 masih berfluktuasi setiap tahunnya.
Persentase Pertumbuhan Hasil Produksi Padi menunjukkan peningkatan
walaupun menurun pada tahun 2008. Persentase Pertumbuhan Hasil
Produksi Padi pada tahun 2008 menurun sebesar -4,3%, namun pada
tahun 2009 meningkat sebesar 0,5%, pada tahun 2010 meningkat sebesar
11,6%, serta pada tahun 2011 meningkat sebesar 8,1%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 54
Untuk persentase pertumbuhan hasil Produksi jagung
menunjukkan penurunan walaupun meningkat pada tahun 2010.
Persentase Pertumbuhan Hasil Produksi Jagung pada tahun 2008 sebesar
menurun -4,1%, dan pada tahun 2009 menurun sebesar, -23,0%. Tetapi
pada tahun 2010 meningkat sebesar 4,4%, dan pada tahun 2011 kembali
menurun sebesar -9,1%.
Persentase pertumbuhan hasil produksi kedelai menunjukkan
peningkatan sejak tahun 2008-2011, walaupun terjadi kontraktif pada
tahun 2010. Persentase pertumbuhan hasil Produksi Kedelai pada tahun
2008 meningkat sebesar 13,0%, dan pada tahun 2009 terus meningkat
sebesar 47,3%. Namun pada tahun 2010 justru menurun sebesar -42,9%,
dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 90,8%. Persentase pertumbuhan
hasil produksi kacang tanah menunjukkan menunjukkan sejak tahun
2008-2011. Persentase pertumbuhan hasil Produksi Kacang Tanah pada
tahun 2008 menurun sebesar -9,0%, pada tahun 2009 kembali menurun
sebesar -26,7%, pada tahun 2010 sebesar menurun -2,9%, pada tahun 2011
menurun sebesar -8,1%.
Persentase pertumbuhan hasil Produksi kacang hijau menunjukkan
penurunan sejak tahun 2008-2011, walaupun terjadi peningkatan pada
tahun 2011. Persentase pertumbuhan hasil Produksi Kacang Hijau pada
tahun 2008 menurun sebesar -10,5%, pada tahun 2009 kembali menurun
sebesar -31,0%, pada tahun 2010 menurun sebesar -20,4%, tetapi pada
tahun 2011 meningkat sebesar 69,7%
Persentase pertumbuhan hasil Produksi ubi kayu menunjukkan
presentase yag fluktuatif sejak tahun 2008-2011. Persentase pertumbuhan
hasil Produksi Ubi Kayu, pada tahun 2008 menurun sebesar -9,0%, tetapi
pada tahun 2009 meningkat sebesar 4,2%. Sedangkan pada tahun 2010
kembali menurun sebesar -28,0%, dan pada tahun 2011 meningkat sebesar
0,9%. Sedangkan pertumbuhan hasil Produksi ubi jalar berfluktuatif sejak
tahun 2008-2011. Persentase pertumbuhan hasil Produksi Ubi Jalar, pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 55
tahun 2008 meningkat sebesar 12,0%, namun pada tahun 2009 menurun
sebesar -17,2%, pada tahun 2010 menurun sebesar -1,1%, dan pada tahun
2011 meningkat sebesar 4,6%.
Perkembangan presentase hasil produksi Tanaman Pangan
Provinsi Sulawesi Tenggara dapat ditujukan pada gambar berikut.
Gambar 15. Presentase Hasil Produksi Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2008-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
2. Bidang Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dan
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sesuai
dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
140 Tanggal 15 April 2001 disebutkan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di
bidang kelautan dan perikanan. Kepala Dinas dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan uraian tugas jabatan struktural dan
non struktural di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sulawesi Tenggara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2009.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 56
1. Produksi Perikanan Tangkap
Target Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi tenggara
215.000 ton setiap tahunnya sebagaiman yang tercantum dalam RPJMD.
Pada umumnya produksi perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
mengalami peningkatan sampai tahun 2011, namun capain produksi pada
tahun 2007 dan 2008 masih dibawah target produksi perikanan.
Produksi Perikanan Tangkap Prov Sultra pada tahun 2007 sebesar
209.036 Ton atau dengan tingkat capaian target sebesar 97,23 %. Pada
tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 213.310 Ton atau dengan
tingkat capaian target sebesar 99,21 %. pada tahun 2009 meningkat sebesar
223.297 Ton, atau dengan tingkat capaian berada diatas target pemerintah
yaitu sebesar 103,86 %. pada tahun 2010 sebesar 227.238 Ton, atau
dengan tingkat capaian berada diatas target pemerintah sebesar 105,69 %.
pada tahun 2011 sebesar 227.272 Ton, atau dengan tingkat capaian
berada diatas target pemerintah yaitu sebesar 105,71 %
Jumlah target produksi, capain kinerja dan presentase capaian
produksi perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-2011
dapat ditunjukan pada gambar berikut.
Gambar 16. Jumlah Target Produksi, Capain Kinerja dan Presentase
Capaian Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2008-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 57
2. Produksi Perikanan Budidaya
Untuk target produksi perikanan budidaya pemerintah Provinsi
Sultra dalam RPJMD sebesar 119.019,30 ton setiap tahunnya. Dengan
merujuk pada target tersebut, maka capain produksi perikanan budidaya
pada umumnya berada diatas rata-rata target dan sasaran pemerintah
sejak tahun 2008-2011. Begitu pula trend perkembangan produksi dari
tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.
Produksi perikanan budidaya provinsi Sultra pada tahun 2007
sebesar 419.637,20 ton, atau dengan tingkat capaian target sebesar 352,6%.
Pada tahun 2008 produksi perikanan budidaya meningkat menjadi
519179,20 ton, atau dengan tingkat capaian target sebesar 436,2%. Pada
tahun 2009 produksi perikanan budidaya meningkat sebesar 517.801,00
ton, atau dengan tingkat capaian target sebesar 435,1%. Pada tahun 2010
meningkat sebesar 570567,35 ton, atau dengan tingkat capaian target
sebesar 479,4%. Dan pada tahun 2011 terus meningkat sebesar 647836 ton,
atau dengan tingkat capaian target sebesar 544,3 %.
Jumlah target produksi, capain kinerja dan presentase capaian
produksi perikanan budidaya Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-
2011 dapat ditunjukkan pada gambar berikut.
Gambar 17. Jumlah Target Produksi, Capain Kinerja dan Presentase
Capaian Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2008-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 58
Sedangkan Proporsi rasio perikanan tangkap dan budidaya
semakin didominasi oleh perikanan budidaya sejak tahun 2007-2011.
Proporsi rasio perikanan tangkap setiap tahunnya semakin
menurun. Pada tahun 2007 Perikanan Tangkap 33,3%, Pada tahun 2008
Perikanan Tangkap menurun 29,1%. Pada tahun 2009 proposri Perikanan
Tangkap semakin menurun menjadi 30,1%. Pada tahun 2010 proporsi
Perikanan Tangkap menurun menjadi 28,5%. Pada tahun 2011 Perikanan
Tangkap menjadi 26,0%.
Padan sisi lain Proporsi rasio perikanan budidaya setiap tahunnya
semakin meningkat. Pada tahun 2007 Proporasi produksi Perikanan
Budidaya sebesar 66,7%. Pada tahun 2008 Proporasi produksi Perikanan
Budidaya menurun menjadi 70,9%. Pada tahun 2009 Proporasi produksi
Perikanan Budidaya terus menurun 69,9%. Pada tahun 2010 Proporasi
produksi Perikanan Budidaya menurun menjadi 71,5%. Pada tahun 2011
Proporasi produksi Perikanan Budidaya menjadi 74,0%.
Jumlah Proporsi rasio perikanan tangkap dan budidaya Provinsi
Sulawesi Tenggara tahun 2008-2011 dapat ditunjukkan pada gambar
berikut.
Gambar 18. Jumlah Proporsi Rasio Perikanan Tangkap dan Budidaya
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 59
3. Produksi Hasil Laut
Produksi hasil laut Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun ketahun
sejak tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Jumlah Produksi hasil laut
pada tahun 2007 sebesar 207.195 Ton, untuk Produksi hasil laut pada
tahun 2008 meningkat sebesar 208.303 Ton atau trend pertumbuhan
produksi positif sebesar 0,53%. Pada tahun 2009 sebesar 217.513 Ton atau
trend pertumbuhan produksi positif sebesar 4,42 %. Jumlah Produksi
Hasil Laut pada tahun 2010 sebesar 221.412 Ton atau trend pertumbuhan
produksi positif meningkat sebesar 1,79%. Jumlah produksi hasil laut
pada tahun 2011 sebesar 221.434 Ton atau trend pertumbuhan produksi
positif meningkat sebesar 0,01%
Jumlah dan ternd pertumbuhan produksi hasil laut Provinsi
Sulawesi Tenggara tahun 2007-2011 dapat ditunjukkan pada gambar
berikut.
Gambar 19. Jumlah dan Trend Pertumbuhan Produksi Hasil Laut
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
4. Industri Kecil Perikanan
a) Industri Kecil Perikanan Kolam
Jumlah Industri Kecil perikanan kolam Provinsi Sulawesi Tenggara
menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun sejak tahun 2007-2011.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 60
Jumlah Unit usaha Kolam pada tahun 2007 sebesar 1741 unit, Jumlah Unit
usaha Kolam meningkat pada tahun 2008 sebesar 2329 Unit Usaha atau
meningkat sebesar 33,77%. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 2724 Unit
usaha atau meningkat sebesar 16,96 %. Pada tahun 2010 terus mengalami
peningkatan menjadi 2824 Unit usaha atau meningkat sebesar 3,67%.
dan pada tahun 2011menjadi 2854 Unit usaha atau meningkat sebesar
1,06%.
b) Jumlah unit usaha Tambak/ Air Payau
Sedangkan Jumlah unit usaha Tambak/ Air Payau Provinsi
Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. unit
usaha Tambak/ Air Payau pada tahun 2007 berjumlah 6444 unit. Jumlah
unit usaha Tambak/ Air Payau pada tahun 2008 sebesar 6692 unit, atau
meningkat sebesar 3,85%. Pada tahun 2009 Jumlah unit usaha Tambak/
Air Payau sebesar 6574 unit, atau menurun sebesar -1,76 %. pada tahun
2010 kembali meningkat sebesar 11060 unit, atau meningkat sebesar
68,24%. Sedangkan pada tahun 2007 Jumlah unit usaha Tambak/ Air
Payau sebesar 11492 unit, atau meningkat sebesar 3,91%. Jumlah dan
trend pertumbuhan Industri Kecil perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
tahun 2007-2011 dapat ditunjukkan pada gambar berikut.
Gambar 20. Jumlah dan Trend Industri Kecil Perikanan Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2007-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 61
c) Unit Pengolahan Ikan
Jumlah Unit Pengolahan Ikan Provinsi Sulawesi Tenggara
meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah Unit Pengolahan Ikan pada tahun
2007 sebesar 297 unit, pada tahun 2008 mengkat menjadi 323 unit, atau
meningkat sebesar 8,75% dari athun sebelumnnya. Pada tahun 2009
jumlah pegelolaan ikan meningkat menjadi 358 unit atau meningkat
sebesar 10, 84%. Pada tahun 2010 jumlah pegelolaan ikan meningkat
menjadi 566 unit atau meningkat sebesar 58,10%.
Jumlah dan trend Unit Pengolahan Ikan Provinsi Sulawesi
Tenggara tahun 2007-2011 dapat ditunjukkan pada gambar berikut.
Gambar 21. Jumlah dan Trend Unit Pengolahan Ikan Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2007-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
5. Konsumsi Ikan penduduk
Konsumsi ikan setiap penduduk Provinsi sulawesi Tenggara
menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Konsumsi ikan setiap
penduduk tahun 2007 sebesar 36,5 Kg/kapita. Pada tahun 2008 Konsumsi
ikan setiap penduduk meningkat sebesar 38,9 Kg/kapita, atau meningkat
sebesar 6,58%. Konsumsi ikan setiap penduduk tahun 2009 sebesar 39,1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 62
Kg, atau meningkat sebesar 0,51 %. Dan pada tahun 2011 konsumsi ikan
setiap penduduk sebesar 45,8 Kg, atau meningkat sebesar 17,14 %.
Jumlah dan trend perkembangan konsumsi ikan setiap penduduk
Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007-2011 dapat ditunjukkan pada
gambar berikut.
Gambar 22. Presentase dan Trend Perkembangan Konsumsi Ikan Setiap
Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
6. Nilai Tukar Nelayan
Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat dari
tahun ke tahun sejak tahun 2007-2011. Nilai Tukar Nelayan pada tahun
2007 sebesar 102,74 % , pada tahun 2008 meningkat menjadi 103,24 % ,
atau meningkat sebesar 0,49 %, dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009
jumlah pengelolaan ikan meningkat menjadi 106,2 % atau meningkat
sebesar 2,87 %. Pada tahun 2010 jumlah pegelolaan ikan meningkat
menjadi 5107,19 % atau meningkat sebesar 0,93 %. Jumlah dan trend
Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007-2011 dapat
ditunjukkan pada gambar berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 63
Gambar 23. Presentase dan Trend Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2007-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
3. Bidang Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral
Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai kontribusi
cukup besar dalam mendukung perekonomian Sulawesi Tenggara.
Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang paling besar dalam
menyumbangkan pendapatan daerah dan mendongkrak perekonomian
daerah. Selain itu, komitmen pemerintah daerah pada bidang energi dan
sumber daya mineral dengan berupaya untuk mengatasi defisit daya
listrik di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2009 diwujudkan dengan cara
merelokasi genset melalui dukungan APBD, tahun 2011 PT. PLN
(Persero) telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
kapasitas terpasang 2x10 MW, PLTM Rongi 2x0,4 MW, PLTM Sabilambo
kapasitas 2x1 MW. Dalam mengatasi krisis listrik skala kecil pada daerah-
daerah terpencil telah dikembangkan Listrik Tenaga Surya dan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pada tahun 2008 s.d
2012 telah dikembangkan PLTS sebanyak 6.920 unit dan pada tahun 2009
pemerintah daerah telah membangun Pembakit Listrik Tenaga
Mikrohidro (PLTMH) kapasitas 40 kw di Desa Tekonea Kab. Konawe.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 64
Tabel 19. Capaian Kinerja Pelayanan Umum Bidang Urusan Energi dan
Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012
No. Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1.
Penerimaan daerah dari sektor
pertambangan 110,123,538,948 41,485,060,034 60,855,129,327 103,115,397,967 91,383,706,647
- Royalti 6,661,181,653 5,022,253,169 14,518,085,420 17,033,581,830 31,051,523,134
- Iuran Tetap 462,357,295 299,986,837 892,267,287 1,023,969,736 1,543,551,661
- Sumbangan Pihak Ketiga
103,000,000,000 36,162,820,028 45,444,776,620 85,057,846,401 58,788,631,852
2. Rasio Elektrifikasi (%) 37.16 41.00 50.95 57.59 61.95
3. Rasio Desa Berlistrik (%) 65.25 66.86 69.28 72.32 74.34
4. Daya Terpasang (MW) 93,076 103,356 130,300 151,300 174,300
Sumber: Dinas Pertambangan dan ESDM Prov. Sultra, 2013 4. Bidang Perdagangan dan Industri
a. Perkembangan Sektor Industri Kecil
Perkembangan sektor industri kecil baik jumlah perusahaan,
tenaga kerja yang digunakan maupun nilai investasi menunjukan
peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2012, baik industri kimia,
logam dan mesin, hasil pertanian dan kehutanan maupun industri kecil.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 20. Banyaknya Industri, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja
MenurutJenis Industri Tahun 2012
Kelompok / Jenis Industri
Jumlah Perusahaan
Jumlah Tenaga Kerja
Investasi (Rp.000)
Nilai (Rp.000)
Industri Kimia 6 417 32.695.803 65.527.001
Industri Logam dan Mesin 3 690 29.551.883 2.500.011.218
Industri Aneka - - - -
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
46 1.506 364.784.577 110.435.564
Industri Kecil : - IK Hasil Pertanian dan
Kehutanan - IK Kimia - IK Logam dan Mesin - IK Aneka
12.398 7.497
1.744 1.237 1.920
69.840 36.682
9.768 8.746 14.644
1.413.670.317 913.479.121
222.206.875 122.326.912 155.657.409
3.279.675.746 1.926.811.786
753.530.327 244.772.788 354.560.845
Jumlah 12.453 72.453 1.840.702.580 5.955.649.529 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 65
b. Perkembangan Sektor Perdagangan Luar Negeri
Perkembangan sektor perdagangan luar negeri menunjukan kinerja
yang signifikan baik volume maupun nilai perdagangan, pada Tahun 2008
volume perdagangan mencapai 2,3 juta ton meningkat menjadi 14,05 juta
ton pada Tahun 2012 dengan nilai perdagangan mencapai 463,19 juta USD
pada Tahun 2008 meningkat menjadi 703,33 juta USD. Hal ini menunjukan
bahwa perekonomian Sulawesi Tenggara menunjukan perkembangan
yang semakin baik dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 21. Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Sulawewi Tenggara
Tahun 2008-2012
Uraian TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012 Volume (Ton) 2.337.816 2.034.241 3.069.386 5.783.205 14.053.328
Nilai (USD) 463.197.880 199.898.650 334.550.042 440.772.202 703.334.264
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2013
Demikian pula jumlah eksportir semakin meningkat setiap
tahunnya dan jenis komoditi yang diperdagangan mencakup hasil
tambang, hasil laut dan hasil perkebunan. Namun pada Tahun 2010
semakin bertambah jumlah komoditi yang diperdagangkan yaitu hasil
hutan (kayu jati). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini
dengan jumlah volume dan nilai yang dperdagangkan.
Tahun 2008 terdapat 7 perusahaan berupa hasil tambang (bijih
nikel, fero nikel), hasil laut (bambu laut), hasil perkebunan (kakao), tahun
Pada Tahun 2010 sebanyak 22 perusahaan beruapa hasil tambang (bijih
nikel, fero nikel, batu cromid), hasil laut (gurita beku, cakalang, ikan,
udang, campuran), hasil hutan (kayu jati), hasil perkebunan (kakao)
kemudia tahun 2012 sebanyak 38 perusahaan berupa hasil tambang (bijih
nikel, fero nikel, aspal), hasil laut (gurita beku, cakalang, rumput laut).
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 66
Tabel 22. Ekspor Berdasarkan Jumlah Eksportir Sulawewi Tenggara
Tahun 2008-2012
Tahun Jumlah
Eksportir Jenis Komoditi Nilai (USD)
Volume (Ton)
2008 7 perusahaan
hasil tambang (bijih nikel, fero nikel)
hasil laut (bambu laut hasil perkebunan
(kakao)
463.197.880,00 2.337.816,43
2009 8 perusahaan
hasil tambang (bijih nikel, fero nikel)
hasil perkebunan (kakao)
199.898.650,00 2.034.241,81
2010 22 perusahaan
hasil tambang (bijih nikel, fero nikel, batu cromid)
hasil laut (gurita beku, cakalang, ikan, udang, campuran)
hasil hutan (kayu jati)
hasil perkebunan (kakao)
334.550.042,00 3.069.386,60
2011 26 perusahaan
hasil tambang (bijih nikel, fero nikel,aspal)
hasil laut (gurita beku, cakalang, ikan, udang, campuran, rumput laut)
hasil hutan (kayu jati)
440.772.202,74 5.783.205,56
2012 38 perusahaan
hasil tambang (bijih nikel, fero nikel, aspal)
hasil laut (gurita beku, cakalang, rumput laut)
hasil hutan (kayu jati)
703.334.264,44 14.053.328,9
7
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 67
Komoditi hasil tambang, hasil laut, hasil perkebunan dan hasil
hutan tersebut dipasarkan pada beberapa Negara tujuan antara epang,
Taiwan, Cina, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Itali, Yunani,
Malaysia, Meksiko dan Swis, baik dalam bentuk gelondongan maupun
barang setengah jadi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 23. Ekspor Berdasarkan Jumlah Eksportir Sulawesi Tenggara Tahun
2008-2012
Tahun Negara Tujuan Nilai (USD) Volume
(Ton)
2008 Jepang, Cina, Malaysia, India, Korea Selatan, Swis, Belgia
463.197.880,00 2.337.816,43
2009 Jepang, Cina, USA, Malaysia, Belanda,Korea Selatan, Swis
199.898.650,00 2.034.241,81
2010 Jepang, Cina, USA, Hongkong, Malaysia, Belanda, Korea Selatan, Swis, Australia, Italia
334.550.042,00 3.069.386,60
2011 Jepang, Taiwan, Cina, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Itali, dan Yunani
440.772.202,74 5.783.205,56
2012 Jepang, Taiwan, Cina, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Tailand, Meksiko, Ukraina
703.334.264,44 14.053.328,97
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2013 5. Bidang Ketransmigrasian
Perkembangan jumlah transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara
dalam kurun waktu Tahun 2007-2011 menunjukan perkembangan yang
berfluktuatif baik transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa
mandiri, dimana Tahun 2007 jumlah KK mencapai 480 dan 1.868 jiwa,
kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2009 menjadi 228 KK dan
919 jiwa dan naik kembali pada Tahun 2011 menjadi 828 KK dan 3.315
jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 68
Tabel 24. Jumlah Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-
2011
Tahun Umum Transmigrasi Swakarsa Mandiri
Total
KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa
2007 430 1.718 50 150 480 1.868
2008 250 938 100 493 350 1.431
2009 98 389 130 530 228 919
2010 442 1.755 158 638 600 2.393
2011 750 3.030 78 285 828 3.315
Jumlah 6.815 27.938 4.998 14.102 11.813 42.040 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sultra, 2013 C. Aspek Daya Saing Daerah
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan
ekonomi daerah adalah adanya kejelasan sasaran dan kebijakan
pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat dan
dampaknya bagi peningkatan produktivitas daerah. Hal ini ditandai
dengan semakin mantapnya stabilitas makro ekonomi daerah
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 25. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2008- 2011
Indikator Ekonomi
2008
2009
2010
2011
2012
Pertumbuhan Ekonomi (%) (Harga Konstan)
7,27 7,57 8,19 8,68 10,41
Inflasi (%) 15,88 4,60 4,29 5,09 4,03
Penduduk miskin 19,53 18,93 17,05 14,61 13,71
Pengangguran Terbuka 6,05 5,38 4,77 3,06 3,10
Rasio Investasi Terhadap PDRB
24,15 30,54 29,54 32,77 30,47
PDRB/Kapita (ADHK) (Juta) 4,65 4,91 5,21 5,56 5,90
PDRB/Kapita (ADHB) (Juta)
10,33 11,70 12,70 14,06 15,56
Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 69
a. PDRB Perkapita
Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran
suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB per kapita. Berdasarkan
harga berlaku, PDRB per kapita penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2012
adalah 15.526,33 ribu rupiah. Nilai tersebut telah meningkat 11,65 persen
dari keadaan tahun 2011. Pertumbuhan PDRB per kapita itu sangat
dipengaruhi oleh kenaikan harga produksi. Hal itu dapat ditunjukkan
dengan peningkatan indeks implicit yang bergerak dari 256,61 tahun 2011
menjadi 263,80 pada tahun 2012.
Tabel 26. PDRB Per Kapita Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2012
Tahun Atas Dasar Harga Berlaku
Atas Dasar Harga Konstan 2000
(1) (2) (3)
2007 8.527,57 4.432,49
2008 10.335,16 4.659,81
2009 11.704,61 4.912,78
2010 12.548,27 5.153,42
2011* 13.905,82 5.498,63
2012** 15.526,33 6.046,90 Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013 ** Angka sangat sementara, * Angka Sementara b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai
pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung.
Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan
dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar
negeri. Termasuk pula di sini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan
usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2007-2011 dapat terlihat pada Tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 70
Tabel 27. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Rumah
Tangga Perkapita Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-
2012 (Juta Rupiah)
Tahun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga*
2007 8.527,57
2008 10.335,16
2009 11.704,61
2010 12.548,27
2011 13.905,82
2012 15.526,33 Sumber : BPS Prov. Sultra, 2012
Ket : *) Berdasarkan PDRB atas harga berlaku
Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa pengeluaran konsumsi
rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara setiap Tahunnya mengalami
peningkatan, di mana pada Tahun 2007 mencapai Rp. 8,57 juta dan pada
Tahun 2012 meningkat hingga mencapai Rp. 15,52 juta. Hal ini
menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang signifikan.
Secara agregat, pengeluaran konsumsi untuk rumah tangga
mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Tahun 2007-2012
tingginya pengeluaran konsumsi merupakan salah satu indikasi bahwa
tingkat kesejahteraan masyarakat mulai meningkat sehingga berdampak
pada semakin banyaknya pengeluaran untuk konsumsi.
c. Nilai Tukar Petani
Pada Desember 2012, NTP masing-masing subsektor di Sulawesi
Tenggara tercatat sebagai berikut: Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P)
85,51; Subsektor Hortikultura (NTP-H) 118,65; Subsektor Tanaman
Perkebunan Rakyat (NTP-R) 123,40; Subsektor Peternakan (NTP-Pt) 89,89
dan Subsektor Perikanan (NTP-Pi) 108,74. Dimana NTP Sulawesi
Tenggara tercatat 106,23 atau mengalami penurunan 0,04 persen
dibanding bulan sebelumnya, atau berada pada urutan ke delapan belas
penurunan NTP secara nasional. Sedangkan NTP Nasional sebesar 105,87
atau naik sebesar 0,14 persen.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 71
Pada Desember 2012, perubahan indeks harga konsumen
perdesaan di Sulawesi Tenggara naik sebesar 0,70 persen. Hal ini terjadi
karena adanya kenaikan perubahan indeks harga pada semua kelompok
konsumsi yaitu kelompok bahan makanan 1,05 persen; makanan jadi 0,31
persen; perumahan 0,38 persen; sandang 0,12 persen; kesehatan 0,53
persen; pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,10 persen; dan transportasi
dan komunikasi 0,01 persen.
Jika dilihat dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada
Desember 2012. Tiga subsector mengalami kenaikan, satu subsektor tidak
menagalami perubahan dan satu subsektor lainnya mengalami penuruan.
Subsektor yang mengalami kenaikan terjadi pada subsektor tanaman
perkebunan rakyat sebesar 1,03 persen; subsektor peternakan sebesar 0,22
persen; dan subsektor perikanan 0,82 persen. Sub sektor yang tidak
mengalami kenaikan adalah subsektor tanaman pangan ( 0,00 persen);
Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan adalah subsektor
hortikultura turun sebesar 0,08 persen.
Pada Desember 2012, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) di
Sulawesi Tenggara dilaporkan mengalami kenaikan bila dibandingkan
November 2012, yaitu sebesar 0,57 persen dari 133,64 menjadi 134,41. Jika
dilihat untuk masing-masing subsektor, terjadi kenaikan Indeks Harga
yang Dibayar Petani (Ib) pada semua subsektor, yaitu subsektor tanaman
pangan naik sebesar 0,43 persen; subsector hortikultura 0,60 persen;
subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,69 persen; subsektor peternakan
0,49 persen; dan subsektor perikanan 0,60 persen. Naiknya semua
subsektor tersebut menyebabkan terjadinya Ib gabungan mengalami
kenaikan.
d. Produktivitas Total Daerah
Tingkat produktivitas daerah menunjukan kinerja perekonomian
berdasarkan peranan sektor ekonomi terhadap PDRB atas dasar harga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 72
berlaku maupun atas dasar harga konstan, sebagaimana yang ditunjukan
pada tabel berikut ini:
Tabel 28. Peranan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Prov. Sultra Tahun 2005-2009
Sumber: BPS Prov. Sultra, 2010
Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa sektor pertanian masih
memberikan konstribusi yang besar terhadap PDRB dari total nilai PDRB,
kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor
jasa-jasa. Sedangkan sektor Listrik, Gas dan Air memberikan kontribusi
yang kecil terhadap PDRB dari total nilai PDRB
2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur
a. Aksesibilitas Daerah
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2005-2010 dapat terlihat pada Tabel 18 berikut :
Tabel 29. Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2005 -2011
Tahun Panjang Jalan (KM) Jumlah
Kendaraan* Rasio (%)
2005 7.264.98 147.488 4,93
2006 7.785.62 173.468 4,49
2007 8.422.77 206.447 4,08
2008 10.133.95 256.233 3,95
2009 9.704,61 312.091 3,11
2010 10.155,07 324.703 3,13
2011 9.822,05 439.589 2,23 Sumber : BPS Prov. Sultra, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 73
Rasio panjang jalan terhadap kendaraan di Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2005 sebesar 0,049. Rasio panjang jalan terhadap
kendaraan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006 sebesar 0,045. Rasio
panjang jalan terhadap kendaraan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2007 sebesar 0,041. Rasio panjang jalan terhadap kendaraan di Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2008 sebesar 0,040. Rasio panjang jalan
terhadap kendaraan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 sebesar
0,031 dan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Tahun 2010
sebesar 0,031.
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan cenderung
menurun selama 5 Tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena
penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah
kendaraan baik motor maupun mobil. Namun hal ini masih belum
menjadi permasalahan yang mendesak karena belum terlihat kemacetan
baik dipedesaan maupun di perkotaan.
Tabel 30. Jumlah Orang Melalui Bandara Haluoleo Kendari Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2011
Tahun Penumpang Datang Penumpang Berangkat
2007 187.252 190.647
2008 207.686 210.601
2009 272.163 279.645
2010 270.497 237.209
2011 295.420 304.017 Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sultra, 2012
Jumlah penumpang datang dan berangkat dari Tahun 2007 sampai
dengan Tahun 2011 cenderung mengalamim peningkatan dari Tahun ke
Tahun. Jika pada Tahun 2007 jumlah penumpang datang sebesar 187.252
orang dan jumlah penumpang berangkat sebesar 190.647 orang. Kondisi
ini meningkat pada Tahun 2011 dimana jumlah penumpang datang
sebesar 295.420 orang dan penumpang berangkat sebesar 304.017 orang,
pertambahan jumlah penumpang datang dan pergi disebabkan geliat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 74
ekonomi diwilayah ini serta adanya penambahan frekuensi penerbangan
di Bandara Haluoleo.
b. Fasilitas Bank dan Non Bank
Sektor perbankan diharapkan dapat mendukung perkembangan
perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya pada sektor rill.
Bank milik pemerintah yang membuka cabang di Provinsi Sulawesi
Tenggara adalah Bank BRI, BNI’46, Bank Mandiri, Bank BTN dan BPD.
Sedangkan Bank swasta nasional yang membuka cabang di Provinsi
Sulawesi Tenggara adalah Bank BII, Bank Danamon, Bank Central Asia,
Bank Panin, Bank Mega, Bank NISP, Bank Artha Graha, Bank Sinar Mas
dan beberapa Bank Perkreditan Rakyat Perkembangan jenis dan jumlah
bank beserta cabang-cabangnya dapat terlihat pada Tabel 20 berikut :
Tabel 31. Jenis dan Jumlah Bank beserta Cabangnya di Sulawesi
Tenggara Tahun 2004-2011
Tahun Bank
Indonesia Bank
Pemerintah Bank
Swasta BPR Total
2004 1 28 9 6 44
2005 1 29 10 6 46
2006 1 60 16 6 83
2007 1 64 16 5 90
2008 1 72 22 1 105
2009 1 72 26 11 110
2010 1 84 37 12 129
2011 1 100 68 12 181 Sumber : BPS Prov. Sultra, 2013
Perkembangan lembaga keuangan cukup meningkat dari Tahun ke
Tahun terutama Bank Pemerintah mencapai 100 unit dan Bank Swasta
mencapai 68 dan BPR mencapai 12 unit pada Tahun 2011, meningkat bila
dibandingkan dengan Tahun 2010.
Pertambahan jumlah bank, baik milik pemerintah dan swasta serta
bank skala kecil seperti BPR Bahteramas menunjukkan adanya
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di wilayah ini sehingga menarik
sektor perbankan untuk melakukan ekspansi. Sektor perbankan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 75
diharapkan melakukan pernannya untuk mendorong sektor rill melalui
fungsi intermediasi perbankannya sehingga dapat mendorong produksi
dan produktifitas masyarakat. Namun untuk melayani masyarakat kecil
dan UMKM dikembangakan BPR Bahteramas yang diharapkan membuka
akses masyarakat dipedesaan utnuk mendapatkan sumber-sumber
pendanaan.
3. Iklim Berinvestasi
a. Angka kriminalitas
Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-20011
relative berfluktuatif. Angka kriminalitas pada tahun 2009 sebanyak 7.652
kasus. Pada tahun 2010 meningkat sebanyak 7.662 kasus kiriminaliats atau
meningkat sebesar 0,13%. Pada tahun 2011 Angka kriminalitas sebanyak
4.140 atau menurun sebesar -45,97%.
Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007-2011
dapat ditunjukkan pada gambar berikut.
Gambar 24. Jumlah dan Trend Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2007-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
b. Kegiatan Pembinaan Politik
Jumlah peserta dalam kegiatan pembinaan politik daerah provinsi
Sultra tahu 2008-20011 relative menurun. Jumlah peserta dalam kegiatan
pembinaan politik daerah pada tahun 2008 sebanyak 200 0rang. Pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 76
tahun 2010 sebanyak 200 orang atau tidak meningkat (0,0%). Pada tahun
2010 peserta dalam kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 159
orang atau menurun sebanyak -25% dari tahun sebelumnya. Pada tahun
2011 peserta dalam kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 100
orang atau meningkat sebanyak -33,3%.
Jumlah peserta dalam kegiatan pembinaan politik Provinsi
Sulawesi Tenggara tahun 2007-2011 dapat ditunjukkan pada gambar
berikut.
Gambar 25. Jumlah dan Trend Jumlah Peserta dalam Kegiatan Pembinaan
Politik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2012
c. Linmas
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Provinsi Sulawesi
Tenggara tahu 2009-20011 relative meningkat sejak tahun 2008-2011.
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2008 sebanyak
107 petugas, pada tahun 2009 bertambah menjadi 109 petugas atau
meningkat sebesar 1,87%. pada tahun 2010 bertambah menjadi 118
petugas atau meningkat sebesar 8,26 %. pada tahun 2011 bertambah
menjadi 120 petugas atau meningkat sebesar 1,69%.
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Provinsi Sulawesi
Tenggara tahun 2007-2011 dapat ditunjukkan pada gambar berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 77
Gambar 26. Trend dan Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2013
Penambahan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Provinsi
Sulawesi Tenggara tahu 2009-20011 relative meningkat. Penambahan
Petugas Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) di Sultra pada tahun 2008
sebanyak 1.076.967 petugas. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.092.176
petugas atau meningkat sebesar 1,41% . Pada tahun 2009 meningkat
menjadi 1.179.120 petugas atau meningkat sebesar 7,96% . Pada tahun
2011 tidak terjadi penambahan atau peningkatan
Gambar 27. Trend dan Penambahan Petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2011
Sumber : Data sekunder diolah 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 78
b. Pengenaan Pajak Daerah
Pengenaan pajak daerah merupakan salah satu Sumber PAD bagi
pemerintah daerah. Realisasi pajak dan macam pajak Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2004-2011 dapat terlihat pada Tabel 21 berikut :
Tabel 32. Jumlah dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2004 – 2011 (Rp 000)
Tahun REALISASI PAJAK
PKB BBN-KB PBB KB PABT/AP
2004 18.100.584 32.775.436 13.438.484 1.350.561
2005 19.519.565 34.419.791 18.005.618 667.815
2006 21.465.463 30.646.059 31.998.924 423.435
2007 24.323.177 36.643.562 38.543.562 485.892
2008 32.669.069 62.804.850 52.956.844 1.252.548
2009 38.934.280 76.631.930 52.017.350 1.690.450
2010 46.054.067 92.416.924 60.268.263 1.707.214
2011 55.748.506 122.420.319 80.461.325 1.760.768
Sumber : BPS Prov. Sultra, 2012
Berdasarkan tabel tersebut di atas Jumlah Realisasi Pajak Provinsi
Sulawesi Tenggara secara umum mengalami peningkatan dari Tahun ke
Tahun, dimana pada Tahun 2004 realisasi pajak PKB sebesar 18.100.584,
realisasi pajak BBN-KB sebesar 32.77.5436, realisasi pajak PBB KB sebesar
13.438.484, dan PABT/AP sebesar 1.350.561. Pada Tahun 201 meningkat
sangat signifikan realisasi pajak PKB sebesar 55.748.506, realisasi pajak
BBN-KB sebesar 122.420.319, realisasi pajak PBB KB sebesar 80.416.325,
dan realisasi pajak PABT/AP sebesar 1.760.768.
3. Fokus Sumber Daya Manusia.
Kualitas sumberdaya manusia masyarakat Sulawesi Tenggara
dapat terlihat dari jumlah yang terserap pada lapangan pekerjaan. Namun
jika dilihat dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang
sedang mencari pekerjaan lebih banyak didominasi oleh lulusan diploma
dan universitas sebanyak 5.884 orang pada Tahun 2011. Lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 79
Tabel 33. Penduduk Sulawesi Tenggara Umur 15 Tahun ke atas yang
Mencari Pekerjaan Menurut Pendidikan Tahun 2011
No Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5
1 Tidak/Belum Tamat SD 862 1,751 2,613
2 Sekolah Dasar 2,239 1,282 3,521
3 SLTP 1,554 2,577 4,131
4 SMTA Umum 6,088 6,582 12,670
5 SMTA Kejuruan 1,906 1,726 3,632
6 Diploma/Universitas 2,419 3,465 5,884
15,068 17,383 32,451 Jumlah
Sumber : BPS Prov. Sultra, 2012
Di samping jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan,
kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari
jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terserap pada lapangan
pekerjaan cukup tinggi mencapai 1.482.880 orang , namun tingkat
kelulusan yang lebih dominan terserap pada lapangan pekerjaan adalah
lulusan SD sampai SMTA
Hal ini menandakan bahwa kualitas sumberdaya manusia masih
perlu ditingkatkan karena jumlah pencari kerja lebih dominan lulusan
diploma dan universitas, bila dibandingkan dengan tamatan SD sampai
dengan SMTA.
Lebih jelasnya jumlah penduduk yang bekerja menurut pendidikan
dapat diilihat pada tabel berikut ini
Tabel 34. Penduduk Sulawesi Tenggara Umur 15 Tahun ke atas yang
Bekerja Menurut Pendidikan Tahun 2011
No Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5
1 Tidak/Belum Tamat SD 145,681 185,929 331,610
2 Sekolah Dasar 160,972 169,431 330,403
3 SLTP 157,805 155,287 313,092
4 SMTA Umum 173,044 144,566 317,610
5 SMTA Kejuruan 36,949 29,257 66,206
6 Diploma/Universitas 60,303 63,656 123,959
734,754 748,126 1,482,880 Jumlah
Sumber : BPS Prov. Sultra, 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 80
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah
Berbagai tantangan dalam pembangunan ekonomi Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2014 dengan permasalahan yang perlu menjadi
perhatian bagi seluruh stakeholder pembangunan dan isu startegis yang
perlu ditangani antara lain:
a. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar masih kurang memadai
dalam menunjang aktifitas perekonomian. Olehnya itu isu strategis
yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan infrastruktur
dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan
oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai dalam menunjang
aktifitas ekonomi dan menunjang kegiatan investasi, berupa jalan dan
jembatan, pelabuhan, bandara, listrik dan air bersih.
b. Pengembangan infrastruktur belum terintegrasi dengan baik. Olehnya
itu isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah
pengembangan cluster infrastruktur ekonomi wilayah pada kawasan
strategis, hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur pada kawasan
strategis belum mendukung bagi aktifitas ekonomi masyarakat.
Pengembangan cluster infrastruktur merupakan kelanjutan dari
kegiatan blocgrant berupa bantuan keuangan pada desa/kelurahan
yang dinilai kurang efektif penyelenggaraannya sehingga polanya
mengalami perubahan berupa pengembangan cluster infrastruktur.
c. Terjadinya tumpah tindih dalam pemanfaatan lahan dan tata ruang
wilayah. Olehnya itu isu strategis yang perlu mendapat operhatian
adalah penyelesaian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota,
serta pengembangan kawasan strategis secara berkelanjutan, hal ini
disebabkan oleh karena rencana tata ruang wilayah provinsi maupun
kabupaten/kota belum terselesaikan sehingga hal ini dapat
menghambat pengembangan beberapa kawasan strategis provinsi
maupun kawasan strategis kabupaten/kota sehingga
penyelesaiannya perlu segera dilakukan dalam menunjang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 81
keseimbangan pemanfaatan ruang.
d. Terjadinya penurunan pada beberapa komoditas strategis dalam
menunjang ketahanan pangan daerah. Olehnya itu isu strategis yang
perlu mendapat perhatian adalah peningkatan produksi pangan
dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan
dan peningkatan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, hal ini disebabkan oleh penurunan
beberapa komoditas hasil pertanian sehingga diperlukan upaya-
upaya peningkatan produksi dan produktifitas dalam rangka
peningkatan nilai tambah dalam upaya peningkatan pendapatan
petani.
e. Kualitas sumberdaya manusia belum memadai. Olehnya itu isu
strategis yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan kualitas
pendidikan masyarakat melalui pemantapan sarana prasarana
pendidikan dan wajib belajar 12 tahun, hal ini disebabkan oleh
kondisi IPM Sulawesi Tenggara masih berada diposisi 25 sejak tiga
tahun terakhir, khususnya pada kondisi angka melek huruf yang
sebagian besar berada pada umur tidak produktif lagi.
f. Pelayanan publik belum memadai dalam menunjang pelaksanaan
reformasi birokrasi. Olehnya itu isu strategis yang perlu mendapat
perhatian adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas
pelayanan publik serta pemantapan sistem pengendalian instansi
pemerintah (SPIP), hal ini disebabkan oleh pelaksanaan reformasi
birokrasi belum berjalan maksimal terutama terkait pelayanan publik
yang belum baik serta pengelolaan keuangan daerah belum
menunjukan performance yang baik.
g. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah, hal ini
disebabkan oleh pengembangan ekonomi lokal belum terintegrasi
dengan pengembangan kebudayaan dan pariwisata dalam upaya
untuk menarik kunjungan wisatawan baik domestik maupun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Page 82
mancanegara sehingga perlu semakin digiatkan pagelaran
kebudayaan daerah.