BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP …dlhk.jatengprov.go.id/ppid/wp-content/uploads/2019/07/2.-BAB-II.pdf · Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Page 9 BAB

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Page 9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Berdasarkan Peraturan

Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Pada Bab II,

Pasal 2, 3 dan 4, disebutkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan

Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah,

Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan,

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/ Lahan dan

Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Pemberdayaan

Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Perlindungan Hutan;

b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan

Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah,

Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan,

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/ Lahan dan

Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Pemberdayaan

Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Perlindungan Hutan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Pengkajian

Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan

Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan

Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi

Hutan/ Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan,


Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;

d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di

lingkungan dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas

dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

adalah sebagai berikut :

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana diuraikan di atas, Kepala Dinas, membawahkan:

a. Sekretariat;

b. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas

Lingkungan Hidup;

c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun,

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

d. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan;

e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya

Alam ;

f. Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

g. Cabang Dinas;

h. UPT Dinas;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program

kegiatan di Lingkungan Dinas;

c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,


kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan

dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan

tata laksana di lingkungan Dinas;

e. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah dan pengelolaan informasi;

f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan

pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas; dan

g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, terdiri dari :

1) Subbagian Program;

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian;

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di Bidang Program.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan


dan pelaporan di bidang keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum Dan Kepegawaian melakukan penyiapan bahan


dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.3 Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas

Lingkungan Hidup

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas

Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,


koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

bidang penataan lingkungan hidup, pengkajian dan penanganan

dampak lingkungan hidup dan pengembangan Kapasitas dan fasilitas

teknis lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan

Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan

dampak lingkungan hidup;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas

dan fasilitas teknis lingkungan hidup; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dang fungsinya.


Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1) Seksi Penataan Lingkungan Hidup;

2) Seksi Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup;

3) Seksi Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup;

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala


Lingkungan Hidup.

1) Seksi Penataan Lingkungan Hidup

Seksi Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas, melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan

hidup.

2) Seksi Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup

Seksi Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,


bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup.


3) Seksi Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup

Seksi Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup



bidang pengembangan Kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup.

2.1.4 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun,

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun,

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan

sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan

Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan

limbah bahan berbahaya beracun;


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian

pencemaran lingkungan hidup;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan

lingkungan hidup; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.


Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;

2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;





Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

mempunyai tugas, Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun.

2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas,

melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas,

melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

2.1.5 Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud di atas,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan hutan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan dan

Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang penataan dan

pemanfaatan hutan;

b. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan

bidang penataan dan pemanfaatan hutan;

c. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan

pengawasan bidang penataan dan pemanfaatan hutan;

d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan, bidang penataan

dan pemanfaatan hutan;

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidag penataan dan

pemanfaatan hutan;


f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penatagunaan kawasan

hutan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya

Alam sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi

sumber daya alam. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang rehabilitasi hutan/lahan

dan konservasi sumber daya alam;

b. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan

bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;

c. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan

pengawasan bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber

daya alam;

d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan, bidang rehabilitasi

hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidag rehabilitasi hutan dan

lahan dan konservasi sumber daya alam;

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan/lahan

dan konservasi sumber daya alam;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan

Kehutananan

Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,


koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang

Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan,

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi :


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan lingkungan

Hidup dan Kehutanan;


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan, terdiri dari :

1) Seksi Penyuluhan;

2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;



Bidang.

1) Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan lingkungan

hidup dan kehutanan.

2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2.1.8 Cabang Dinas Kehutanan

Dalam melaksanakan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas LHK membentuk

Cabang Dinas (Kelas A) yang dipimpin oleh Kepala Cabang yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Cabang Dinas

Kehutanan sebanyak 11 (sebelas), yaitu :

a. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I berkedudukan

di Kabupaten Blora;


b. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah II berkedudukan

di Kabupaten Pati;

c. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III berkedudukan

di Kabupaten Semarang;

d. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IV berkedudukan

di Kota Pekalongan ;

e. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah V berkedudukan

di Kota Tegal;

f. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VI berkedudukan

di Kabupaten Banyumas;

g. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII berkedudukan

di Kabupaten Banjarnegara;

h. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII

berkedudukan di Kabupaten Kebumen ;

i. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IX berkedudukan

di Kota Magelang;

j. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X berkedudukan

di Kota Surakarta;

k. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah XI berkedudukan

di Kabupaten Wonogiri.

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub

urusan kehutanan di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas,

Cabang Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana sub urusan penataan, pemanfaatan,

perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat,

rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah

kerjanya;

b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan penataan,

pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan

masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya

alam di wilayah kerjanya;

c. Evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penataan, pemanfaatan,

perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat,

rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah

kerjanya;

d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas

dan fungsinya.


Cabang Dinas terdiri dari :

a. Kepala Cabang Dinas

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan;

d. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas sedangan Seksi-

seksi, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud mempunyai tugas

melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional,

pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang

ketatausahaan, meliputi :

a. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;

b. Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

c. Menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan

kegiatan;

d. Menyiapkanpengelolaan keuangan;

e. Menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. Menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;

g. Menyiapkan kerja sama dan kehumasan;

h. Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

a. Menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan evaluasi dan

pelaporan; dan

b. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Cabang.

2) Seksi Penyuluhan, Pemanfaatan Dan Perlindungan Hutan

Seksi Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan mempunyai

tugas menyiapkan pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang

Penataan, Pemanfaatan, Perlindungan, Penyuluhan dan

Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerja

Cabang Dinas, meliputi:

a. Menyiapkan penyusunan rencana penataan, pemanfaatan,

perlindungan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di

bidang kehutanan;


b. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan

pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan;

c. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan

pemanfatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

d. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan

pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri hasil hutan

kayu kapasitas produksi < 6.000 m3/tahun dan bukan kayu;

e. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian pengamanan hutan;

f. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan

lahan;

g. Menyiapkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

h. Menyiapkan pelaksanaan perhutanan sosial dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kehutanan;

i. Pengendalian pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus

(KHDTK) untuk religi.

j. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan,

pemanfaatan, perlindungan, penyuluhan, dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kehutanan; dan

a. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Cabang.

3) Seksi Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Seksi Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai

tugas menyiapkan pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang

rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di

wilayahKerja Cabang Dinas, meliputi :

a. Menyiapkan penyusunan rencana rehabilitasi hutan/lahan dan

konservasi sumber daya alam;

b. Menyiapkan pelaksanaan rehabilitasi hutan/lahan di luar

kawasan hutan negara;

c. Menyiapkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan

hutan rakyat dan hutan kota;

d. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sebagai

upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak

dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix)

CITES.

e. menyiapkan pelaksanaan pengendalian pengelolaan kawasan

ekosistem esensial dan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam

dan Kawasan Pelestarian Alam


f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi

hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Cabang.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai

dengan kebutuhan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan

fungsional masing – masing sesuai dengan peraturan perundang -

undangan.

2.1.9 Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan teknis operasional tertentu Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah didukung 4

(empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah, yaitu :

2.1.9.1 Balai Pengujian Laboratorium Laboratorium Lingkungan Hidup A

Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A mempunyai

tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu Dinas di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian

mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan

Hidup Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengujian Kualitas

Lingkungan, Dan Pengendalian Mutu Dan Pengembangan

Laboratorium Lingkungan;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang

Pengujian Kualitas Lingkungan, Dan Pengendalian Mutu Dan

Pengembangan Laboratorium Lingkungan;

c. evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengujian Kualitas Lingkungan, Dan

Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan;

d. pengelolaan ketatausahaan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup

Kelas A, terdiri atas :

a. Kepala Balai;


c. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan;

d. Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan;


e. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium. Sedangkan seksi-seksi,

masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan

teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan,

meliputi:

a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;

b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;

d. menyiapkan pengelolaan keuangan;

e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;

h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan

j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

2) Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan

Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi

dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengujian kualitas lingkungan, meliuputi :

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang

pengujian kualitas lingkungan;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di

bidang pengujian kualitas lingkungan;

c. menyiapkan pelaksanaan pengambilan, pengujian, dan analisis

contoh uji kualitas lingkungan;

d. menyiapkan pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji

dan pengujian kualitas lingkungan serta ketidakpastian pengujian;

e. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap industri

dan kondisi lingkungan dengan mengambil contoh uji parameter

kualitas lingkungan dan data-data lain;

f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kualitas

lingkungan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


3) Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan

Seksi Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium

Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian

mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan, meliputi :


pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;


bidang pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium

lingkungan;

c. menyiapkan sistem manajemen mutu laboratorium;

d. menyiapkan penanganan pengaduan pelayanan laboratorium;

e. menyiapkan pengkajian kualitas lingkungan tingkat tapak;

f. menyiapkan fasilitasi teknis laboratorium lingkungan;

g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian mutu

dan pengembangan laboratorium lingkungan; dan

i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

2.1.9.2 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA

Mangkunagoro I

Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I merupakan unsur

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro

I. Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I melaksanakan tugas

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di

bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan

Taman Hutan Raya, meliputi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penataan,

Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan

Raya;


Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman

Hutan Raya.;


c. evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya

Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.;




Susunan organisasi Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I

Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Balai;


c. Seksi Pemanfaatan;

d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan,

meliputi :

a. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

b. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;

c. menyiapkan pengelolaan keuangan;

d. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

e. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

f. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;

g. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan


3) Seksi Pemanfaatan

Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanfaatan

Taman Hutan Raya, meliputi :


Pemanfaatan Taman Hutan Raya;


bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya;

c. menyiapkan pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan

taman hutan raya;

d. menyiapkan pengembangan kerjasama pengelolaan/pemanfaatan

taman hutan raya;


e. menyiapkan pengelolaan sistem informasi pelayanan pemanfaatan

taman hutan raya;

f. menyiapkan pengendalian pemanfaatan taman hutan raya;

g. menyiapkan fasilitasi dan pelayanan pemanfaatan taman hutan raya;

h. menyiapkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di daerah

penyangga kawasan taman hutan raya;

g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanfaatan Taman

Hutan Raya; dan

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi

dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang

Konservasi Sumber Daya Alam, meliputi :


Konservasi Sumber Daya Alam;


bidang Konservasi Sumber Daya Alam;

c. menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan

taman hutan raya;

d. menyiapkan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitat dan

penetapan koridor kehidupan liar;

e. menyiapkan pemulihan ekosistem kawasan taman hutan raya;

f. menyiapkan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan taman hutan raya;

g. menyiapkan pengelolaan data base dan sistem informasi koleksi jenis

tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan;

h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Konservasi Sumber

Daya Alam; dan



Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan.


2.1.9.3 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan

Tanaman Hutan

Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan merupakan unsur

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu di bidang perbenihan tanaman hutan. Balai Sertifikasi Dan

Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh Kepala Balai yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan

pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan peredaran benih

tanaman hutan;


pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan

peredaran benih tanaman hutan;

c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan

sumber benih, dan sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan;




Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:

a. Kepala Balai ;


c. Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Benih;

d. Seksi Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit;

e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Subbagian dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Sedangkan seksi-seksi,

masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan

pelaksana teknis operasional, dan pelaporan ketatausahaan,

meliputi :











j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Benih;

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis

operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi

dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan

persemaian, meliputi:


pengelolaan dan pengembangan sumber benih;

b. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional

di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih;

c. menyiapkan pengelolaan dan pengembangan sumber benih dan

sumber daya genetik tanaman hutan;

d. menyiapkan identifikasi, inventarisasi, deskripsi dan pemetaan

sumber benih;

e. menyiapkan monitoring dan bimbingan teknis pengelolaan

sumber benih dan sumber daya genetik;

f. menyiapkan pengelolaan persemaian permanen;

g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan

dan pengembangan sumber benih; dan

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit;

Seksi Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,

evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi Dan Peredaran

BenihTanaman Hutan, meliputi:


sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan;


bidang sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan;

c. menyiapkan pengujian mutu benih dan mutu bibit tanaman

hutan;

d. menyiapkan sertifikasi mutu benih, mutu bibit dan sumber benih

tanaman hutan;


e. menyiapkan pengawasan pengadaan dan peredaran benih/bibit

tanaman hutan;

f. menyiapkan penyusunan bahan informasi perbenihan tanaman

hutan;

g. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan pengada dan

pengedar benih dan atau bibit terdaftar;

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi

dan peredaran benih tanaman hutan; dan






2.1.9.4 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B

Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B merupakan unsur pelaksana

tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di

bidang Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden, meliputi :


konservasi tumbuhan dan pemanfaatan kebun raya;


bidang konservasi tumbuhan dan pemanfaatan kebun raya;

c. menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan

kawasan Kebun Raya Baturraden;

d. menyiapkan perlindungan dan pengamanan di kawasan Balai

Kebun Raya Baturraden;

e. menyiapkan pengawetan genetik dan jenis tumbuhan di kawasan

Balai Kebun Raya Baturraden;

f. menyiapkan pemeliharaan kawasan melalui kegiatan perawatan

dan penataan lingkungan di Balai Kebun Raya Baturraden;

g. menyiapkan pemeliharaan dan pengembangan koleksi tumbuhan

melalui kegiatan perbanyakan, perawatan, dan pendokumentasian

data koleksi tumbuhan,

h. menyiapkan pengembangan data base dan sistem informasi

pengelolaan Balai Kebun Raya Baturraden;

i. menyiapkan dukungan teknis pada dinas terkait pembinaan dan

pengawasan atas penyelenggaraan kebun raya yang dilaksanakan

oleh pemerintah kabupaten/kota;


j. menyiapkan pemanfaatan kawasan dan koleksi tumbuhan untuk

kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan dan konservasi

tumbuhan, wisata alam dan jasa lingkungan di kebun raya

baturraden;

k. menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung

pengembangan pemanfaatan di kawasan Balai Kebun Raya

Baturraden;

l. menyiapkan pengendalian pengusahaan pariwisata alam di

kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;

m. menyiapkan pengembangan kerja sama dan kemitraan

pengelolaan/pemanfaatan Balai Kebun Raya Baturraden;

n. menyiapkan pengembangan sistem informasi pelayanan

pemanfaatan Kebun Raya Baturraden;

o. menyiapkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar


p. menyiapkan penerimaan pendapatan daerah dari pemanfaatan


q. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Balai

Kebun Raya; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Susunan organisasi Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B, terdiri atas:

1) Kepala Balai;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan

pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang

Ketatausahaan, meliputi:










j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.






2.2 SUMBERDAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah saat ini didukung oleh sumberdaya

aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai

disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini.

Berdasarkan Status Pegawai

NO. STATUS JUMLAH

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 918

2. Tenaga Non PNS 150

Total 1.068

Tabel 2.2

Distribusi Berdasarkan Esselonering Pegawai

No. Unit Kerja Eselon Jumlah

1. Kepala Dinas II 1

2. Sekretaris III 1

3. Kepala Bidang III 5

4. Kepala Balai III 14

5. Kasubbag/ Kepala Seksi IV 59

Total 80

Berdasarkan tingkat pendidikannya, distribusi pegawai Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana

tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1. Doktoral (S3) 1

2. Pasca Sarjana (S2) 140

3. Sarjana (S1)/D4 574

4. Sarjana Muda/Diploma III (D3) 65

5. Diploma II (D2) -

6. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 123

7. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLPTP)

15

8. Sekolah Dasar (SD) -

Total 918


Pada tahun 2018, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yang bertugas di kantor Induk Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebanyak 123 orang, dan yang bertugas di Cabang Dinas

Kehutanan, dan Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Jawa Tengah sebanyak 795 orang.

Selain SDM, dalam pelaksanaan pelayanan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa

Tengah didukung dengan sarana dan prasarana berupa aset yang tersebar

di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

maupun kantor Cabag Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis.

Kondisi aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa

Tengah sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana Tabel 2.4

Tabel 2.4

Aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah

No. Kelompok/ Jenis Barang *) Jumlah/ Volume

1. Tanah 11

2. Bangunan 187

3. Kendaraan Roda 4 49

4. Kendaraan Roda 2 59

5. Alat-alat besar 26

6. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 6.108

7. Alat-alat Studio dan Komunikasi 469

8. Alat-alat Laboratorium 938

9. Gedung dan Bangunan/Bangunan air kotor/ IPAL

51

10. Perahu 1

11. Jalan, irigasi, jaringan 18

12. Barang Lainnya 3.680

Total 11.597

Beberapa inovasi teknologi informasi yang dikembangkan Dinas LHK

Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kinerja dan pelayanan antara lain:

1. Sistem Informasi Dinas LHK, Website utama Dinas LHK

Aplikasi ini disediakan untuk memberikan informasi dan profil dinas. Sistem

ini dapat diakses melalui http://dlhk.jatengprov.go.id.

2. Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Aplikasi ini disediakan untuk memberikan informasi pejabat pengelola

informasi daerah pada Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah. Sistem ini dapat

diakses melalui http://ppid.dlhk.jatengprov.go.id.

http://dlhk.jatengprov.go.id/

http://dlhk.jatengprov.go.id/

http://ppid.dlhk.jatengprov.go.id/

http://ppid.dlhk.jatengprov.go.id/


3. Sistem Informasi Portal Data Dinas LHK

Aplikasi ini disediakan untuk memberikan informasi data dan informasi

terkait tugas dan kewenagan Dinas LHK. Sistem ini dapat diakses melalui

http://data.dlhk. jatengprov.go.id.

4. Sistem Informasi Sumber Pencemar Air

Aplikasi ini disediakan untuk memberikan informasi mengenai data

pengendalian pencemaran air dan data kualitas air. Sistem ini dapat diakses

melalui http://ppa.dlhk. jatengprov.go.id.

5. Sistem Informasi Penanaman

Aplikasi ini disediakan untuk menyajikan data permohonan bibit yang

dilakukan oleh masyarakat, sekolah dll. Sistem ini dapat diakses melalui

http://penanaman.dlhk. jatengprov.go.id.

6. Sistem Informasi Jawa Tengah Ijo Royo-Royo

Aplikasi ini disediakan untuk menyajikan data informasi Jawa Tengah Ijo

Royo. Sistem ini dapat diakses melalui http://sijiro.dlhk. jatengprov.go.id.

7. Sistem Informasi Registrasi (SIGit)

Aplikasi ini disediakan untuk memberikan informasi koleksi tumbuhan

Kebun Raya Baturraden. Sistem ini dapat diakses melalui localhost/Sigit-

Brd/ (offline)

8. Sistem Informasi Laboratorium Informasi Management System

Aplikasi ini disediakan untuk memberikan informasi laporan hasil uji melalui

aplikasi. Sistem ini dapat diakses melalui http://Lablh.jateng.cloud

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup dalam kurun waktu 2013 -

2018 merujuk pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan urusan lingkungan di Jawa Tengah, Dinas

Lingkungan Hidup dan kehutanan memberikan pelayanan kepada

masyarakat meliputi: layanan jasa uji kualitas lingkungan, layanan

http://kebunrayabaturraden.id/




http://lablh.jateng.cloud/

http://lablh.jateng.cloud/


perijinan lingkungan, layanan informasi kualitas air, layanan informasi

kualitas udara, layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat/sengketa

lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan. Layanan ini diharapkan

memberikan jaminan terhadap keberlangsungan mahluk hidup,

kelestarian ekosistem serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga.

Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah dapat ditunjukkan

melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan komponen Indeks

Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan lahan.

Selain itu juga ditambah dengan jumlah pengaduan dugaan pencemaran/

kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti. Sementara untuk jumlah

pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang

ditindaklanjuti dari tahun 2013 sampai dengan 2018 menunjukkan

capaian 100%. Selengkapnya untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

dan Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan

lingkungan yang ditindaklanjuti 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengaduan Masyarakat

Terkait Sengketa Lingkungan Tahun 2013-2018

No Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Air (IKA)

b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

(IKTL)

50,85 44,44 45,40 59,74

50,72 43,85 45,61 59,70

56,59 45,79 57,07 64,32

64,12 48,85 77,30 65,68

66,33 48,17 83,91 66,76

66,53 51,14 82,97 65,74

2 Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %

100 100 100 100 100 100

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tahun 2018, Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Tengah 66,53 dapat disimpulkan

bahwa kondisi lingkungan hidup di Jawa Tengah cukup baik.


2.3.1. Indeks Kualitas Air

Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemantauan kualitas air

pada 25 sungai yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.6 Pemantauan Kualitas Air

No Nama Sungai 2015 2016 2017 2018

Nilai IP

Status Mutu

Nilai IP

Status Mutu

Nilai IP

Status Mutu

Nilai IP

Status Mutu

1 Baki 4,16 Cemar

Ringan

2,28 Cemar

Ringan

4,56 Cemar

Ringan

3,84 Cemar

Ringan

2 Premulung 9,79 Cemar

Sedang

7,71 Cemar

Sedang

5,52 Cemar

Sedang

4,46 Cemar

Ringan

3 Mungkung 7,17 Cemar

Sedang

6,13 Cemar

Sedang

5,23 Cemar

Sedang

4,22 Cemar

Ringan

4 Grompol 5,78 Cemar

Sedang

2,05 Cemar

Ringan

4,8 Cemar

Ringan

4,67 Cemar

Ringan

5 Samin 4,32 Cemar

Ringan

4,28 Cemar

Ringan

5,38 Cemar

Sedang

3,76 Cemar

Ringan

6 Jlantah 3,86 Cemar Ringan

2,46 Cemar Ringan

3,8 Cemar Ringan

2,82 Cemar Ringan

7 Palur 10,19 Cemar Berat

3,94 Cemar Ringan

5,54 Cemar Sedang

4,57 Cemar Ringan

8 Pepe 7,35 Cemar Sedang

2,01 Cemar Ringan

4,57 Cemar Ringan

4,37 Cemar Ringan

9 Babon 4,45 Cemar Ringan

4,86 Cemar Ringan

2,8 Cemar Ringan

10 Bogowonto 1,94 Cemar Ringan

2,09 Cemar Ringan

11 Garang 2,85 Cemar Ringan

4,5 Cemar Ringan

4 Cemar Ringan

5,58 Cemar Sedang

12 Gung 3,39 Cemar Ringan

2,88 Cemar Ringan

3,28 Cemar Ringan

2,93 Cemar Ringan

13 Kupang 3,99 Cemar Ringan

2,36 Cemar Ringan

14 Luk Ulo 1,82 Cemar Ringan

1,31 Cemar Ringan

15 Lusi 2,43 Cemar

Ringan

2,55 Cemar

Ringan

2,21 Cemar

Ringan

2,15 Cemar

Ringan

16 Pemali 7,63 Cemar

Ringan

6,64 Cemar

Ringan

3,1 Cemar

Ringan

1,85 Cemar

Ringan

17 Sambong 3,84 Cemar

Ringan

2,66 Cemar

Ringan

18 Serang 1,95 Cemar

Ringan

2,99 Cemar

Ringan

2,63 Cemar

Ringan

2,19 Cemar

Ringan

19 Serayu 2,82 Cemar

Ringan

3,26 Cemar

Ringan

1,91 Cemar

Ringan

1,57 Cemar

Ringan

20 Tuntang 2,47 Cemar

Ringan

3,11 Cemar

Ringan

3,49 Cemar

Ringan

2,68 Cemar

Ringan

21 Wulan 4,7 Cemar Ringan

4,07 Cemar Ringan

4,75 Cemar Ringan

1,77 Cemar Ringan

22 Bengawan Solo

7,6 Cemar Sedang

4,51 Cemar Ringan

2,18 Cemar Ringan

3,91 Cemar Ringan

23 Progo 2,57 Cemar Ringan

3,26 Cemar Ringan

1,53 Cemar Ringan

1,25 Cemar Ringan


No Nama Sungai 2015 2016 2017 2018

Nilai IP

Status Mutu

Nilai IP

Status Mutu

Nilai IP

Status Mutu

Nilai IP

Status Mutu

24 Cintanduy 2,31 Cemar Ringan

4,86 Cemar Ringan

0,92 Kondisi Baik

1,97 Cemar Ringan

25 Cisanggarung 2,68 Cemar Ringan

3,96 Cemar Ringan

0,25 Cemar Ringan

2,83 Cemar Ringan

Nilai IP Jawa Tengah

4,8 3,96 3,46 Cemar Sedang

2,98 Cemar Ringan

Jumlah Sungai Yg dihitung

20 21 25 25

Dari hasil perhitungan status mutu kualitas air sungai dengan

menggunakan metode indeks pencemar yang mengacu pada Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman

Penentuan Status Mutu Air, pada tahun 2018 menunjukan bahwa Sungai

Garang termasuk dalam kategori Cemar Sedang, sedangkan lainnya dalam

kondisi Cemar Ringan.

Pada tahun 2017 anak sungai Bengawan Solo seperti Sungai

Premulung, Mungkung, Samin Palur masuk dalam kategori Cemar Sedang.

Namun di tahun 2018 kualitas air meningkat kualitasnya menjadi cemar

ringan. Peningkatan kualitas air sungai Bengawan Solo tidak bisa

dipisahkan oleh penanganan permasalahan di anak sungai Bengawan Solo

yang kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan utama di Sungai Bengawan Solo beserta anak-anak sungai

adalah limbah domestik dimana parameter Fecal Coliform, Total Coliform

selalu melebihi baku mutu sedangkan BOD, COD, Minyak Lemak, Klorin

Bebas dan Detergen sebagai Metilen Blue Aktif Surfaktan (MBAS) sebagian

besar melebihi baku mutu. Selain dari limbah domestik rumah tangga,

sektor industri besar/menengah/kecil juga berkontribusi menyumbang

pencemaran dan banyak industri garmen yang belum mengolah air limbah

domestik yang sebagian besar bersumber dari karyawan. Di DAS Solo juga

banyak terdapat industri tekstil dan yang terbaru adalah industri rayon

yang membuang air limbahnya langsung ke Sungai Bengawan Solo. Sektor

pertanian, perkebunan dan peternakan juga menyumbang pencemaran

didaerah hulu sungai Bengawan Solo dan Anak Sungai Bengawan Solo

yang dibuktikan dengan parameter Nitrit melebihi baku mutu.

Sungai utama dari DAS Serayu adalah sungai Serayu yang pada

tahun 2018 masuk dalam kategori cemar ringan. Pencemaran terbesar

adalah limbah domestik dimana hampir seluruh lokasi sampel parameter

Fecal Coliform, Total Coliform melebihi baku mutu sedangkan parameter

BOD, COD, Minyak Lemak dan Detergen sebagai MBAS sebagian besar


melebihi baku mutu. Pada daerah Dieng parameter Nitrat melebihi baku

mutu yang selalu terjadi setiap tahun yang disebabkan aktifitas pertanian

dalam arti luas yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk

kimia dan pestisida secara berlebihan. Di DAS Serayu tidak banyak

industri besar/menengah akan tetapi didominasi oleh industri pengolahan

kayu dan industri kecil tapioka dan tahu. Kabupaten Purbalingga

merupakan sentra industri rambut palsu dan bulu mata palsu yang

melibatkan jumlah karyawan yang cukup banyak dan rata-rata tidak

dilakukan pengelolaan air limbah proses dan domestik.

DAS Serang merupakan DAS yang memiliki 3 sungai utama yaitu

sungai Serang, Sungai Lusi dan Sungai Wulan. Sungai Serang dan Lusi

bergabung menjadi satu dan mengalir di sungai Wulan. Dari ketiga sungai

tersebut yang memiliki tingkat pecemaran yang tertinggi berada di Sungai

Wulan. Ketiga sungai tersebut memiliki permasalahan yang sama seperti

sungai lain yaitu permasalahan limbah domestik, aktifitas pertanian

didaerah hulu juga terkadang parameter Nitrit melebihi baku mutu namun

hal tersebut tidak terjadi setiap saat. Terdapat industri yang sering

membuang air limbah ke sungai Wulan yang berkontribusi memperburuk

kualitas air sungai Wulan dan hal tersebut selalu terjadi hampir setiap

tahun namun untuk saat ini perusahaan tersebut masih dalam proses

penegakan hukum oleh Kementerian LHK RI.

Sungai Garang dan Sungai Babon adalah sungai yang melintasi

Kabupaten Semarang dan Kota Semarang yang memiliki nilai indeks

pencemar yang cukup tinggi. Permasalahan di kedua sungai tersebut

adalah air limbah domestik dan sampah. Peningkatan kualitas air sungai

Garang sangat dibutuhkan mengingat sungai Garang digunakan sebagai

bahan baku air oleh PDAM Kota Semarang.

Sungai Kupang juga memiliki nilai indeks pencemar yang cukup

tinggi namun permasalahan utama adalah limbah domestik. Selain

domestik yang dominan mencemari sungai adalah industri

menengah/besar yang didominasi industri tekstil dan industri kecil batik

dan jean wash (pencucian jeans) yang cenderung tidak mau mengolah air

limbahnya.

Kualitas air di Sungai Progo cenderung masih bagus namun juga

tidak lepas dari permasalahan limbah domestik. Permasalahan di sungai

yang menjadi perhatian adalah mata air Jumprit (sebagai air suci untuk

upacara keagamaan) yang terkadang melebihi baku mutu. Hal tersebut

bisa terjadi karena bagian atas mata air Jumprit terdapat permukiman

yang tidak diketahui desain pengelolaan air limbah domestiknya dan


sebagian tidak diolah dan langsung dibuang dan/atau diresapkan kedalam

tanah. Meresapkan air limbah domsetik kedalam tanah tidak serta merta

mengatasi masalah karena air resapannya masuk kedalam jaringan aliran

air bawah tanah menyebabkan mata air Jumprit tercemar. Sungai Pemali,

Sungai Gung, Sungai Tuntang, Sungai Luk Ulo, Sungai Bogowonto dan

Sungai Sambong juga mengalami permasalahan limbah domestik yang

sama.

Secara umum penurunan kualitas air sungai di Jawa Tengah

sudah tercemar limbah domestik yang ditunjukan dengan parameter Fecal

dan Total Coliform selalu melebihi baku mutu hampir pada seluruh lokasi

pantau. Terlampauinya parameter tersebut mengindikasikan pengelolaan

limbah domestik di permukiman masih belum maksimal yang didukung

oleh parameter pendukung seperti parameter minyak dan lemak, Klorin

Bebas, Florida, Detergen sebagai MBAS yang terkadang melebihi baku

mutu. Penanganan limbah domestik tidak hanya berfokus pada kebiasaan

masyarakat yang buang air sembarangan namun juga harus dilihat

spesifikasi pengolahan air limbah domestik yang sebagian besar

diresapkan atau sama sekali tidak dilakukan pengolahan. Selain limbah

domestik kebiasaan penduduk yang membuang sampah ke sungai juga

mempengaruhi penurunan kualitas air sungai.

Sektor pertanian dalam arti luas juga termasuk salah satu

penyumbang pencemar dimana hal tersebut dibuktikan dengan terdapat

parameter Total Phospat dan N melebihi baku mutu di kawasan Dieng dan

daerah hulu DAS Bengawan Solo. Hal tersebut bisa terjadi karena

penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Penggunaan

pakan ikan yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kualitas air sungai.

2.3.2. Indeks Kualitas Udara

Pengukuran kualitas udara ambien di Provinsi Jawa Tengah telah

dilakukan di 35 Kabupaten/Kota oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan 2 metode

pengambilan sampel yaitu:

1. Metode Manual Aktive

Metode Manual aktive dilakukan di 3 titik lokasi yang mewakili

kawasan perumahan, industri dan padat lalu lintas dengan parameter

SO2, NO2, CO, TSP, NH3, OX, H2S, Hidrokarbon (HC) dan kebisingan.

Secara umum dari hasil analisa yang dilakukan di 35 Kabupaten/Kota,

berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 8 tahun 2001 tentang Baku

Mutu Udara Ambien untuk parameter Hidrokarbon melebihi baku


mutu dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang

menghasikan emisi gas buang akibat perawatan kendaraan yang

kurang memadai dan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan

kualitas yang kurang baik (premium).

2. Metode Passive Sampler

Metode Passive sampler dilakukan di 35 Kabupaten/Kota pada 4 titik

lokasi yang mewaliki kawasan transportasi, industri, pemukiman dan

perkantoran dengan parameter NO2 dan SO2. Berdasarkan PP 41

tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara untuk

perhitungan Indeks Kulaitas Udara (IKU) mengacu pada parameter NO2

dan SO2.

Secara umum parameter NO2 dan SO2 di 35 Kabupaten /Kota se-

Jateng memenuhi baku mutu. Kondisi udara dimaksud menggambarkan

bahwa udara ambien di Jawa Tengah dalam kondisi sangat baik. Pemilihan

lokasi dan pemasangan passive sampler sangat berpengaruh terhadap

hasil analisa parameter SO2 dan NO2.

2.3.3. Persampahan

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat tahun

2018 mencapai 5.418.060 Ton/ thn atau 14.844 ton/hari, meningkat jika

dibandingkan dengan timbulan sampah tahun 2017 sebesar 5.380.906,77

ton/ thn atau 14.742 ton/hari. Kondisi pelayanan penanganan sampah

pada tahun 2018 sebesar 25,27%. Kondisi penanganan sampah ini

dilakukan melalui pengangkutan sampah ke TPA dan dilakukan

pemprosesan akhir di TPA melalui system control landfill atau sanitary

landfill. Total TPA di Jawa Tengah terdapat 59 buah, namun yang

dioperasionalkan secara sanitary landfill baru 1 TPA (1,69%) (Kabupaten

Pati), 31 TPA controll landfill (52,54%) dan 27 (45,76%) TPA lainnya masih

dioperasionalkan secara open dumping. Pengurangan sampah yang

terangkut dari sumbernya sebesar 6,2%. Pengurangan ini dilakukan

melalui kegiatan bank sampah unit, bank sampah induk, Pusat Daur

Ulang, Proklim, Adiwiyata, Lubang organik, Rosok dan TPS3R yang

berbasis comunity.

Selanjutnya rekayasa sosial sangat dibutuhkan dalam upaya

pengelolaan sampah, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan masyarakat

dalam pemilahan sampah dan fasilitasi pembangunan rumah pilah bank

sampah serta tempat pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recylcle)

untuk kelompok masyarakat diperlukan dalam upaya gerak pemerintah

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilahan


sampah pada sumbernya dan menabung sampah di bank sampah

sehingga timbulan sampah terkurangi dan perekonomian masyarakat

meningkat. Dalam kurun waktu 2013-2018 telah terfasilitasi 34 rumah

pilah bank sampah yang tersebar di 21 Kab/Kota se Jawa Tengah yang

mampu mengurangi 40.200, 83 ton sampah, dan mampu merubah prilaku

masyarakat sekitar bank sampah untuk memilah sampah pada

sumbernya.

Tabel 2.7 Kinerja Pembangunan Rumah Pilah Bank Sampah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018

No. Tahun Jumlah (Unit)

Sampah Yang

Terkelola (Ton)

Lokasi

1. 2013 8 28,28 Kebumen, Grobogan, Temanggung, Wonosobo, Blora, Magelang, Kota Semarang

dan Kabupaten Purworejo

2. 2014 3 9,85 Temanggung, Purbalingga, Pekalongan

3. 2015 5 16,425 Purworejo, Tegal, Purbalingga, Kota Semarang, Kota Salatiga

4. 2016 4 13,14 Karanganyar, Semarang, Banyumas, Kota Semarang

5. 2017 4 13,14 Magelang, Kebumen Wonosobo,Purbalingga

6. 2018 6 40.120 Klaten, Kabupaten Semarang, Wonogiri,

Kebumen, Temanggung, Kota Salatiga, Purbalingga, Brebes, Wonosobo

Kinerja pelayanan urusan kehutanan yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai

berikut :

1. Kinerja Pelayanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan,

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan di lahan hutan negara dan

lahan milik. Pada Tahun 2018 Luas hutan di Jawa Tengah sebesar

1.249.104,02 Ha yang terdiri dari hutan negara seluas 651.214,02 Ha

dan hutan rakyat seluas 637.890 Ha. Berdasarkan review lahan kritis

yang dilakukan pada tahun 2013, luas lahan kritis di Jawa Tengah

seluas 634.601 Ha. Penanganan dan peningkatan tutupan pohon pada

lahan kritis dilakukan melalui aktifitas rehabilitasi hutan dan lahan.

Kinerja penanganan lahan yang direhabilitasi meningkat dari 10,85%

pada tahun 2014 menjadi 30,76 % pada tahun 2018. Perkembangan

penanganan lahan kritis tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.8.


Tabel 2.8

Kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No. Luas (Ha) Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 Luas hutan (dalam

dan luar kawasan) 1.289.104,54 1.289.104,54 1.289.104,54 *)1.249.104,02 1.249.104,02

2 Luas lahan kritis 634.601 634.601 634.601 634.601 634.601

3 Lahan yang

direhabilitasi 68.854 109.189 146.108 181.432 195.203

4 % Lahan yang

direhabilitasi 10,85*) 17,21 23,02 28,59 30,76

*) Hasil Overlay citra satelit, tahun 2017

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan didukung dengan

pembangunan kebun Bibit Rakyat dan Gerakan Satu orang tanam dua

puluh lima pohon. Aktifitas rehabilitasi lainnya adalah pemanfaatan

lahan di kawasan hutan dengan pola integrated farming system dengan

memanfaatkan tanaman di bawah tegakan. Capaian tahun 2018 telah

dilakukan penanaman bawah tegakan seluas 50.000 ha, dengan

Komoditas yang ditanam/dikembangkan antara lain jahe, kunyit, temu

lawak, jagung dan padi gogo.

Luas hutan mangrove di Jawa Tengah kurun waktu 2013-2018

fluktuatif. Luas hutan mangrove di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar

21.119,01 ha dengan kondisi rusak mencapai 4.616,62 ha atau sebesar

21,86%. Perkembangan luas penanaman hutan mangrove dapat dilihat

pada Tabel 2.9

Tabel 2.9

Luas Penanaman Mangrove 2013-2017

No RHL Luas penanaman (Ha)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Luas hutan Mangrove

40,36 45,36 102,5 40 48,38 35

2. Kinerja Pelayanan Penanganan Gangguan Keamanan Hutan

Tahun 2018 hutan negara di Jawa Tengah seluas 651.214,02 ha dan

hutan rakyat seluas 597.890 ha, sehingga luas lahan yang berfungsi

sebagai kawasan hutan seluas 1.249.104,02 ha. Pada tahun 2018 telah

terjadi pencurian kayu sebanyak 21.752 pohon atau seluas 29,00 ha

dan kebakaran hutan 3.782,32 ha. Kerusakan hutan tahun 2013,

2014, dan 2016 cenderung mengalami fluktuatif (penurunan), namun

kondisi berbeda terjadi pada tahun 2015, 2017 dan 2018 berdasarkan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kondisi tahun

2015 terjadinya peristiwa badai El Nino yang terjadi di beberapa titik


samudera di daerah tropikal Pasifik. Bahkan intensitas El Nino

semakin meningkat dan menjadi lebih kencang, sehingga membuat

suhu di beberapa titik daerah tropikal menjadi panas, sehingga angka

kebakaran meningkat kembali. Di tahun 2018 luas kerusakan hutan

kaibat kebakaran kembali meningkat, hal ini dikarenakan

meningkatnya suhu udara di tahun 2018. Menurut BMKG, tahun 2018

sendiri menempati urutan ketiga dengan anomali suhu udara sebesar

0.46°C dibandingkan dengan periode normal 1981-2010.

Penanganan yang telah dilakukan antara lain melalui perlindungan

dan pengamanan hutan dengan mencegah dan membatasi kerusakan

hutan yang disebabkan oleh kebakaran, selain itu adanya

pemberdayaan masyarakat desa hutan (MDH) yang terlibat dalam

perlindungan keamanan hutan yang dibentuk dalam wadah

Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta

adanya penegakan hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana

kejahatan hutan. Gangguan kemanan hutan di Jawa Tengah dapat

dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10 Gangguan Keamanan Hutan di Jawa Tengah

Tahun 2013 - 2018

No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Luas pencurian

pohon 38,73 30,74 4,49 9,38 29,82 29,00

2. Luas Kebakaran

hutan 1.215,31 1.196,68 6.136 116,20 1.320,96 3.782,32

Total Luas Kerusakan hutan

1.243,31 1.227,42 6.140,49 125,58 1.350,78 3.811,32


3. Kinerja pelayanan sertifikasi pengelolaan hutan dan pengolahan hasil

hutan dan pertumbuhan kontribusi kehutanan

Dalam rangka menjaga kelestarian hutan di Jawa Tengah, telah

dilakukan upaya sertifikasi pengelolaan hutan lestari ditingkat tapak

dan terhadap industri yang mengolah hasil hutan. Terkait pemanfaatan

hasil hutan, jumlah industri pengolahan hasil hutan kayu menunjukan

kecenderungan meningkat. Arah pengembangan selanjutnya adalah

mendorong dan meningkatkan industri pengolahan kayu yang

bersertifikasi legal kayu (sistem verifikasi legalitas kayu/ SVLK).

Adapun sertifikasi industri pengolahan hasil hutan sebanyak 536 unit

dari 643 unit yang tersebar di Jawa Tengah.

Jumlah sertifikasi hutan hutan rakyat sampai dengan tahun 2018

sebanyak 36 unit dari 35 Kabupaten Kota.

Tabel 2.11

Unit Manajemen Hutan Rakyat Pemegang SVLK

No UMHR Lokasi

1 36 Lokasi Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Boyolali, Kab. Blora (2

lokasi), Kab. Cilacap (3 lokasi), Kab. Grobogan (4 lokasi), Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kab. Kebumen,

Kab. Magelang (2 lokasi), Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo (2

lokasi), Kab. Rembang (2 lokasi), Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen, Kab. Tegal, Kab. Temanggung (2 lokasi), Kab. Wonosobo (3

lokasi)

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2017sebesar 0,47

(ADHB). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

No TAHUN

Kontribusi Terhadap PDRB

Nilai sektor kehutanan (juta

rupiah)

ADHB

%

Nilai Total PDRB (Juta Rupiah)

ADHK

%

1. 2014 5.282.203,81 0,57 4.073.354,75 0,53

2. 2015 5.653.154,17 0,56 3.997.568,24 0,50

3. 2016 5.516.303,28 0,50 3.823.956,28 0,45

4. 2017 5.591.369,96 0,47 3.830.206,81 0,43

5. 2018 5.917.356,34 0,47 3.921.781,90 0,42

Kontribusi subsektor Kehutanan 2018 sama dengan tahun

2017 namun menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada

tahun 2014 kontribusinya sebesar 0,57 persen, lalu menurun menjadi


0,56 persen pada tahun 2015; menurun menjadi 0,50 persen pada

tahun 2016; kemudian menurun menjadi 0,47 persen pada tahun 2017

dan 2018. Penurunan kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB

Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa Jawa Tengah mulai

mengalami transformasi struktural perekonomian dengan

kecenderungan penurunan peranan lapangan usaha di bidang

pertanian secara umum.

Grafik 2.11. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap

PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , 2018

4. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik

nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya

kecuali kayu yang berasal dari hutan. Prospek HHBK dimasa yang

akan datang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan adanya

batasan pemanenan kayu sebagai komoditi utama hutan dan

diharapkan dikembangkan dan kontribusinya terhadap pendapatan

masyarakat, agar dapat menarik minat para masyarakat dalam

mengembang usaha pada HHBK. Data Produksi Hasil Hutan dapat di

lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

No.

Jenis hasil

hutan/

K . P . H .

2014

Produksi

Ton

2015

Produksi

Ton

2016

Produksi

Ton

2017

Produksi

Ton

2018

Produksi

Ton

I GETAH PINUS 42.648 49.922 18.409 39.703 39.702,65

II K O P A L 231 199 47 148 148,29

III DAUN KAYU

PUTIH

8.785 7.911 353 490.448

490.447,84


5. Kinerja pelayanan pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan

penatagunaan kawasan hutan

Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan

Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling

Banyak 5 (lima) Hektar; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk

Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan

Luas Paling Banyak 5 (lima) Hektar dan pertimbangan teknis

penggunaan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan yang berhubungan

dengan penataan batas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk

sebagai kawasan hutan kemudian dipakai untuk kepentingan umum.

Pertimbangan teknis proses pemantapan dan penatagunaan kawasan

hutan dalam kurun waktu Tahun 2014 s.d Tahun 2018 selengkapnya

dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14 Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan

Tahun 2013-2017

No Tahun Jumlah Permohonan Pertimbangan Teknis

Tindak Lanjut Permohonan

% terlayani

1. 2014 9 Pertek 9 Pertek 100 %

2. 2015 8 Pertek 8 Pertek 100 %

3. 2016 8 Pertek 8 Pertek 100 %

4. 2017 8 Pertek 8 Pertek 100 %

5. 2018 8 Pertek 8 Pertek 100%

Selanjutnya capaian kinerja urusan lingkungan hidup dan

kehutanan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

dalam mendukung pencapaian misi ke-7 diarahkan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung

pertumbuhan dan kelancaran perekonomian. Peningkatan tersebut

dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya

dukung dan daya tampung lingkungan serta antisipasi bencana dengan

menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan.

Untuk mewujudkan capaian sasaran terwujudnya pembangunan

berwawasan lingkungan terdapat beberapa indikator kinerja sasaran

yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

seperti yang terdapat pada tabel 2.14

Dalam mewujudkan sasaran strategis Renstra Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013-2018, telah teralokasi

anggaran APBD Jawa Tengah selama 5 tahun sebesar 697,574 milyar

atau rata-rata per tahun 139,594 milyar rupiah. Data anggaran Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti terdapat pada tabel 2.15


No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Targe

t NSPK

Target IKK

Target

Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

I. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

% Informasi

status mutu air

(SPM)

SPM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase

pengaduan

akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang

ditindaklanjuti (SPM)

IKK SPM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Terlaksananya

pengendalian dan pengawasan thd sumber pencemaran

pada UMKM/obyek domestik dan usaha dan/atau

kegiatan menengah/besar serta penanganan

pemukiman kumuh

100,851 8

UMKM 175 Usaha 1

Obyek Kumuh 2 Bank Sampa

h

8

UMKM 220 Usaha 1


h

8

UMKM 235 Usaha 1 Obyek

Kumuh 2 Bank Sampah

8

UMKM 250 Usaha 1


h

8

UMKM 265 Usaha 1


h

28

UMKM 175 Usaha

1 Obyek Kumuh

3 Bank Sampah

18

UMKM 243 Usaha

1 Obyek Kumuh

5 Bank Sampah

8

UMKM 237 Usaha 1 Obyek

Kumuh 4 Bank Sampah

8

UMKM 250 Usaha 1


h

8

UMKM 265 Usaha 1


h

350

100 100 150

225

110 100 250

100

100,8 100 200

100

100 100 200

100

100 100 450

44

Tabel 2. 15 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Targe

t NSPK

Target

IKK

Target

Indikator Lainnya


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Terlaksananya pembinaan perbaikan

kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 bagi pelaku

usaha dan/kegiatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (di luar Proper)

100

Pelaku usaha

100 Pelaku usaha

100 Pelaku usaha

100 Pelaku usaha

100 Pelaku usaha

150 Pelaku

usaha

120 Pelaku

usaha

125 Pelaku usaha

100 Pelaku usaha

100 Pelaku usaha

150 120 125 100 100

Pengawasan

pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan

hidup bagi usaha dan/keg wajib AMDAL atau UKL-UPL

(Usaha/Kegiatan)

9 10 12 11 8 12 33 12 11 8 133

,3

330 100 100 100

2. Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Penanaman

bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar

kawasan hutan (ha) (sampai pemeliharaan 3 bln)

220 Ha

20 Jenis

220 Ha

20 Jenis

220 Ha

15 Jenis

220 Ha

15 Jenis

220 Ha

15 Jenis

233

Ha 20 Jenis

264

Ha 20 Jenis

255,5

Ha 15 Jenis

220 Ha

15 Jenis

220 Ha

15 Jenis

106

100

120

100

116

100

100

100

100

100

Penanaman

tanaman ungggulan lokal

daerah/ tanaman langka (jenis)

45


No



Targe

t NSPK

Target

IKK

Target

Indikator Lainnya


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Jumlah luas

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

wilayah perkotaan (ha)

40 40 40 40 40 66,03 77,01 47,84 40 40 165 193 120 100 100

4. Program

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Tanaman

penghijauan di wilayah pesisir

(ha)

220 220 220 220 220 233 264 255,5 220 220 106 120 116 100 100

Presentase

Informasi

status mutu udara ambien (SPM)

SPM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Program

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Peningkatan

kapasitas SDM dan kelembagaannya (sekolah)

12 17 21 22 24 95 149 156 22 24 792 876 743 100 100

Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam

46


No



Targe

t NSPK

Target

IKK

Target

Indikator Lainnya


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tersedianya informasi lingkungan

hidup Jawa Tengah (jenis)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

URUSAN KEHUTANAN

Persentase

rehabilitasi hutan dan lahan

kritis (%)

10 15 20 25 30 10,85 17,20 23,02 28,59 30,76 109 115 115 114 103

Luas hutan

yang

dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman (Ha)

10.000

20.000 30.000 40.000

50.000 15.10

9

30.86

9

40.919

42.500

50.000

151 154 136 106 100

Persentase unit

pengelolaan

hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki

sertifikat/SVLK (%)

14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 100 100 100 100 100

Kontribusi

sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

0,53 0,63 0,73 0,83 0,93 0,53 0,50 0,45 0,45 0,47 100 79,3

7

61,64 54,2

2

50,54

Persentase

Pertimbangan teknis dalam

proses pemantapan dan penatagunaan

kawasan hutan (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Menurunnya

potensi gangguan

20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 100 100 100 100 100

47


No



Targe

t NSPK

Target

IKK

Target

Indikator Lainnya


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

keamanan hutan (lokasi)

Persentase unit

usaha masyarakat

sekitar hutan yang berkembang

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 100 100 100 100 100

48


No. Uraian

Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke Rata- Rata

pertumbuhan Anggaran

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an

Realisa

si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

A Pendapatan 655.500.000 2.550.000.000 3.471.600.000 4.065.700.000 4.335.272.710 3.180.059.920 7.175.163.688 5.002.487.907 4.542.207.710 5.478.612.548 125 281 144 112 126 87,23 26,69

B BELANJA 82.303.918.000 97.669.363.000 138.788.460.000 161.130.275.000 214.920.982.000 76.041.734.517 90.862.632.022 116.978.626.472 156.878.266.594 199.335.929.728

Belanja Tidak Langsung

28.270.805.000 13.951.882.000 45.285.991.000 123.953.094.000 122.899.802.000 25.312.611.329 33.317.699.422 33.960.324.320 121.173.664.760 119.327.791.485 90 96 75 98 97 86,70 72,21

Belanja Pegawai

28.270.805.000 34.757.322.000 45.285.991.000 123.953.094.000 122.899.802.000 25.312.611.329 33.317.699.422 33.960.324.320 121.173.664.760 119.327.791.485 90 96 75 98 97 56,52 72,21

Belanja Langsung

54.033.113.000 83.717.481.000 93.502.469.000 37.177.181.000 92.021.180.000 50.729.123.188 57.544.932.600 83.018.302.152 35.704.601.834 80.008.138.243 94 69 89 96 87 38,48 31,20

Belanja Pegawai

4.740.671.000 22.439.695.000 36.728.060.000 4.900.656.000 9.981.092.000 4.408.480.800 3.966.355.700 32.461.480.359 4.662.063.000 9.561.708.543 93 18 88 95 96 113,51 181,96

Belanja Barang Jasa

40.195.444.000 26.193.759.000 41.005.245.000 30.181.209.000 62.886.397.000 37.767.045.688 41.627.760.080 37.648.039.590 29.012.651.374 58.676.302.699 94 159 92 96 93 25,92 19,99

Belanja Modal

9.096.998.000 35.084.027.000 15.769.164.000 2.095.316.000 19.153.691.000 8.553.596.700 11.950.816.820 12.908.782.203 2.029.887.460 11.770.127.001 94 34 82 97 61 239,50 110,82

JUMLAH BELANJA (A+B+C)

82.303.918.000 97.669.363.000 138.788.460.000 161.130.275.000 214.920.982.000 76.041.734.517 90.862.632.022 116.978.626.472 156.878.266.594 199.335.929.728 92,39 93,03 72,60 97,36 92,75 27,56 27,35

JUMLAH PENDAPATAN

655.500.000 2.550.000.000 3.471.600.000 4.065.700.000 4.335.272.710 3.180.059.920 7.175.163.688 5.002.487.907 4.542.207.710 5.478.612.548 485 281 144 112 126,4 87,23 26,69

Dari 19 kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 18 layanan yang sesuai dengan target dan 1 layanan yang

belum tercapai, yaitu pertumbuhan kontribusi sektor kehutanan. Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya layanan tersebut

karena menurunnya permintaan bahan baku kayu. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 s.d 2018 rasio antara realisasi dan

anggaran dapat dikatakan baik dengan capaian di atas 92%.

Tabel 2. 16 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

49


2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dalam 5 tahun terakhir data menunjukkan bahwa pertumbuhan

penduduk terus meningkat yang akan berdampak pada peningkatan

kebutuhan papan, sandang dan pangan. Kondisi ini secara langsung telah

berdampak terhadap meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Disisi

lain fakta menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan terus

menurun, namun permasalahan ini tetap memerlukan prioritas dalam

penanganannya terlebih cukup banyak desa-desa di sekitar hutan masuk

kategori miskin. Memperhatikan potensi sumberdaya hutan baik di

kawasan hutan negara dan lahan masyarakat masih sangat besar

peluangnya untuk dikembangkan dengan fokus pada peningkatan nilai

ekonomi sumberdaya hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain aspek

ekonomi, tuntutan peran hutan bagi kepentingan lingkungan dari waktu ke

waktu terus meningkat seiring dengan menurunnya kualitas lingkungan

sebagai akibat langsung dari meningkatkanya ekploitasi sumberdaya alam

untuk kepentingan manusia.

Sebangun dengan kondisi di Jawa Tengah, secara nasional juga

menghadapi permasalahan dan tantangan yang hampir serupa

sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 dengan beberapa sasaran strategis

yang sangat terkait dengan Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung

lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan

indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada

kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir

utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu

air, udara dan tutupan hutan;

2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan

secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan

kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen

pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu

maupun non kayu; (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati

serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan;

Ditinjau dari aspek penataan ruang daerah, dalam Rencana Pola

Ruang Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

50


Jawa Tengah menghadapi tantangan yang cukup berat, dikarenakan

posisinya sebagai Pelaksana Utama untuk Perwujudan Hutan Lindung,

Perwujudan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya,

Perwujudan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi, Perwujudan

Kawasan Hutan Rakyat. Selain itu Dinas Kehutanan juga menjadi

pendukung untuk Pengembangan Sungai, Pengembangan Waduk,

Pengembangan Embung, Perwujudan Kawasan Resapan Air, Perwujudan

Kawasan Perlindungan Setempat, Perwujudan Kawasan Perlindungan

Plasma Nutfah dan Kawasan Pengungsian Satwa, Perwujudan Kawasan

Lindung Geologi, Kawasan Strategis Prov Jateng dari Sudut Kepentingan

Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atas

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 terhadap program

pembangunan yang terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan,

terdapat dua Program Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

yaitu Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun,

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan dan Program rehabilitasi dan

konservasi sumber daya hutan yang telah di KLHS dikarenakan diduga

berpotensi berdampak negatif terhadap isu-isu pembangunan

berkelanjutan. Atas hasil kajian ini, maka Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan harus mengambil inisiasi dan meningkatkan upaya untuk

mengurangi dampak negatif yang telah diperkirakan akan terjadi.

Berdasarkan kondisi di atas masih banyak tantangan pelayanan

yang perlu ditanggulangi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Jawa Tengah. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun 5

(lima) tahun untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu

instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tantangan/Ancaman (Threat) dan peluang (Opportunities)

merupakan analisis lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi dalam

implementasi rencana strategis (program dan kegiatan). Peluang

(Opportunities) adalah faktor-faktor positif dan bersifat eksternal yang

mampu mengarahkan kelembagaan/organisasi kearahnya yang lebih baik.

Sedang Ancaman (Threats) adalah faktor-faktor negatif dan bersifat

eksternal yang dapat menghambat tercapainya tujuan

kelembagaan/organisasi. Tahapan awal yang dilakukan agar rencana

strategi yang disusun dapat mengantisipasi perubahan dan perkembangan

khususnya pada lingkungan eksternal, maka perlu mengidentifikasi

tantangan dan peluang.

51


Adapun tantangan dalam peningkatan pelayanan di Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tersebut antara lain :

1. Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik ditingkat daerah

(Kabupaten/Kota/Provinsi), tingkat nasional dan dunia, akan

memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap

lingkungan dan kehutanan, berupa; pembukaan lahan secara masif

(konversi lahan), eksploitasi sumberdaya untuk pemenuhan

kebutuhan, dan lain sebagainya;

2. Pertumbuhan ekonomi daerah, nasional dan internasional yang terus

tumbuh, memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup dan

kehutanan, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi

lingkungan yang baik dan tata kelola kepemerintahan yang baik (good

environmental governance);

3. Perubahan iklim global (global warming), akan berdampak terhadap

lingkungan hidup dan kehutanan secara langsung, seperti; kenaikan

suhu permukaan bumi rata-rata, elnino dan lanina, kenaikan muka

air laut (banjir rob);

4. Isu ekonomi hijau (green economics) dan ekonomi biru (blue economics)

menjadi masa depan yang dapat diharapkan dapat menekan laju

penurunan kualitas lingkungan hidup dan deforestasi hutan;

5. Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan

dampak kepada lingkungan belum memadai;

6. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus

ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah

lingkungan;

7. Masih lemahnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup

dan kehutanan, sehingga belum memberikan efek jera kepada setiap

pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dan

kehutanan;

8. Produktifitas hutan dari aspek non kayu masih sangat rendah dan

belum dilakukan sebagai sebuah usaha yang menguntungkan;

9. Ancaman gangguan keamanan hutan, kebakaran hutan dan degradasi

hutan masih cukup tinggi, oleh sebab itu perlu upaya yang lebih

efektif dengan mendorong peran aktif masyarakat sekitar hutan.

10. Penerapan prinsip pengelolaan DAS terpadu menuntut peningkatan

komunikasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program guna

menjamin efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang

mampu meningkatkan daya ungkit program dan kegiatan guna

peningkatan kualitas pembangunan yang berbasis DAS;

52


Disamping tantangan yang harus dihadapi Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa peluang yang harus

dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain sebagai

berikut:

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan, termasuk peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan

pembangunan berkelanjutan;

2. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non

pemerintah;

3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik dan

berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat;

4. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan

lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Program

Kampung Iklim (Proklim), Kelurahan Berseri, Bank Sampah, dan

sebagainya;

5. Kerjasama luar provinsi yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan

lingkungan;

6. Mulai tingginya animo masyarakat untuk mengkonsumsi produk

pemanfaatan hasil hutan, seperti: jamur, madu, gula aren dan lainnya;

7. Kebutuhan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu semakin

meningkat, sehingga meningkatkan peluang sub sektor kehutanan untuk

meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian daerah;

8. Kawasan hutan negara dan lahan kritis yang cukup luas sangat potensial

untuk ditingkatkan produktivitas guna mendukung pemenuhan kebutuhan

hasil hutan dan peningkatan kualitas lingkungan;

9. Jasa lingkungan cukup potensial untuk dikembangkan ekowisata untuk

mendorong pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;

10. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baik di bidang

kehutanan maupun teknologi dalam pengelolaan lingkungan serta

teknologi informasi yang memberikan peluang besar untuk dimanfaatkan

guna meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Jawa Tengah.

53

Documents

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP …dlhk.jatengprov.go.id/ppid/wp-content/uploads/2019/07/2.-BAB-II.pdf · Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Page 9 BAB