BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAHbapppeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/SEKRETARIAT/197/5...II-1 | Renstra Bap ppeda Kota Surakarta Tahun 2016- 2 0 2 1 BAB II

II-1 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapppeda Kota Surakarta

Bapppeda Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Selanjutnya, dijabarkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan ditindaklanjuti dengan

Lampiran XXVIII Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, Tata Kerja dan Bagan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penunjang bidang

perencanaan, penelitian, dan pengembangan berdasakan asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan;

2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;

3. Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;

4. Perencanaan bidang ekonomi;

5. Perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan;

6. Penyusunan dan pengelolaan data dan laporan;

7. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;

8. Penyelenggaraan sosialisasi;

9. Pembinaan jabatan fungsional; dan

10. Pengelolaan UPT.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah


Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagai berikut:

Sumber : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Bapppeda Kota Surakarta

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi

Bappeda berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 memiliki

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Bapppeda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan,

penelitian, dan pengembangan daerah; evaluasi dan pelaporan;

keuangan; umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Badan.


Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana

strategis dan rencana kerja Badan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana

kerja badan;

c. Member petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan;

d. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program

kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas,

e. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan

agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;

f. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;

g. Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai

bidang tugas;

h. Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

i. Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi, evaluasi, dan

pelaporan;

j. Mengelola administrasi keuangan;

k. Mengelola administrasi umum dan kepegawaian;

l. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di

bidang perencanan, penelitian, dan pengembangan; evaluasi dan

pelaporan; keuangan; umum dan kepegawaian;

m. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan

rencana strategis, rencana kerja, SIRUP, Penetapan Kinerja, LKjIP,

LKPJ, LPPD, EKPPD, dan SPIP Badan;

n. Melaksanak koordinasi dan verifikasi Laporan Realisasi

Pelaksanaan Kegiata Pembangunan dan Laporan Evaluasi Hasil

RKPD BAdan secara bulanan dan triwulanan;

o. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi penyusunan standar

operasional prosedur Badan;

p. Melaksanakan fungsi keterbukaan informasi publik Badan;

q. Mengelola pengaduan masyarakat Badan;

r. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;

s. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas;


t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

u. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) subbagian, yaitu subbagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; subbagian Keuangan; dan

subbagian Umum Dan Kepegawaian, dengan tugas sebagai berikut.

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan

pelaporan.

b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi,

dan pelaksanaan di bidang keuangan; meliputi pengelolaan

keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan

badan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan

kepegawaian, hokum, humas, organisasi dan tatalaksana,

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan

badan.

3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan

pengembangan wilayah.

Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang infrastruktur

dan pengembangan wilayah berdasarkan rencana rencana

strategis dan rencana kerja Badan;

b. memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan;


c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,


kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;

d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan


e. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;

f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang infrastruktur,

pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. Melaksanakan koordinasi perencanaan di bidang infrastruktur

dan pengembangan wilayah;

h. Melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan penerapan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota;

i. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) kota;

j. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Umum Tata

Ruang Hijau (RUTRH)

k. melaksanakan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis

(KLHS) dokumen perencanaan pembangunan daerah;

l. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Umum

Pembangunan Infrastruktur Kota;

m. melaksanakan penyusunandan evaluasi Rencana Pembangunan

Investasi Jangka Menengah (RPIJM) untuk bidang infrastruktur

kota;

n. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Strategi Sanitasi kota;

o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

p. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi di bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah;

q. melaksanakan pembangunan manusia dan masyarakat di

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

r. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan

RKPD Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

s. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Bidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah;

t. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

RKPD Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;


u. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD Bidang infrastruktur dan

pengembangan wilayah;

v. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang infrastruktur dan


w. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

x. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang infrastruktur dan


y. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kab/Kota Bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah;

z. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah Bidang infrastruktur dan


aa. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah Bidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah;

bb. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;

cc. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;

dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai


ee. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh

atasan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan

3 (tiga) subbidang, yaitu subbidang Infrastruktur Kota, subbidang

Pengembangan Wilayah, dan subbidang Prasarana Kota, dengan tugas

sebagai berikut.

a. Subbidang Infrastruktur Kota, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur kota.


b. Subbidang Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas melakukan


pelaksanaan perencanaan di bidang pengembangan wilayah.

c. Subbidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang pengelolaan

lingkungan hidup.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang

investasi dan pengembangan sumber daya, serta pengembangan dunia

usaha dan ekonomi kreatif.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang Ekonomi

berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;

b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan;







f. merumuskan kebijakan teknis di bidang investasi dan

pengembangan sumber daya, serta pengembangan dunia usaha

dan ekonomi kreatif;

g. melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan

bidang investasi dan pengembangan sumber daya, serta

pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif;

h. melaksanakan penyusunan perencanaan pengembangan

pembangunan bidang investasi dan pengembangan sumber daya,

serta pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif;

i. melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan investasi

dan pengembangan sumber daya, serta pengembangan dunia

usaha dan ekonomi kreatif;

j. melaksanakan penghimpunan dan pelaporan kegiatan investasi

dan pengembangan sumber daya, serta pengembangan dunia

usaha dan ekonomi kreatif;


k. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan

RKPD bidang ekonomi;

l. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Bidang ekonomi;

m. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

RKPD Bidang ekonomi;

n. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD Bidang ekonomi;

o. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang ekonomi;

p. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD Bidang ekonomi;

q. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang ekonomi;

r. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kab/Kota Bidang

ekonomi;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah Bidang ekonomi;

t. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah Bidang ekonomi;

u. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja

bidang ekonomi;

v. melaksanakan sosialisasi di bidang ekonomi;

w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;

x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka


pelaksanaan tugas;

y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai


z. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi, membawahkan 2 (dua) subbidang, yaitu

subbidang Investasi dan Pengembangan Sumber Daya; dan subbidang

Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif, dengan tugas

sebagai berikut.

a. Subbidang Investasi dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai


pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang investasi dan


Pengembangan Sumber Daya, meliputi penyusunan rencana

program pembangunan investasi dan Pengembangan Sumber

Daya.

b. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di

bidang pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif, meliputi

penyusunan rencana pengembangan dunia usaha dan ekonomi

kreatif.

5. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Kependudukan,

Kesehatan, Pendidikan, Arsip, perpustakaan dan Pemuda Olahraga,

Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang sosial,

budaya dan pemerintahan berdasarkan rencana strategis dan

rencana kerja Badan;


bawahan;







f. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan

Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Arsip Perpusatakaan dan

Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan

Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Sosial

g. melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan

bidang Pemerintahan dan Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan,

Arsip Perpustakaan dan Pemuda Olahraga, Kebudayaan,


Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial;

h. melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang

Pemerintahan dan Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Arsip

Perpustakaan dan Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata,

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Sosial;

i. melaksanakan penyusunan indikator kinerja program bidang


perpustakaan dan Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata,



j. melaksanakan inventarisasi permasalahan pokok di bidang


Perpustakaan dan Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata,



k. melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan di

bidang sosial budaya dan pemerintahan melalui penghimpunan

dan pelaporan serta evaluasi kegiatan di bidang sosial budaya dan

pemerintahan;

l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja

bidang sosial, budaya dan pemerintahan;

m. melaksanakan sosialisasi di bidang sosial budaya dan

pemerintahan;

n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;

o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka


pelaksanaan tugas;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai


q. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh

atasan.

Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan membawahkan 3 (tiga)

subbidang, yaitu subbidang Pemerintahan dan Kependudukan;


subbidang Sosial; dan subbidang Budaya dengan tugas sebagai

berikut.

a. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas


pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Pemerintahan

dan Kependudukan, meliputi: penyiapan bahan penyusunan

perencanaan program/proyek di sektor ketentraman dan

ketertiban umum, kebencanaan dan kebakaran, hukum, aparatur

daerah, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

b. Subbidang sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

perencanaan di bidang kesehatan, pendidikan, arsip perpustakaan

dan pemuda olahraga.

c. Subbidang budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

6. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan

Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas


pelaksanaan perencanaan di bidang penyusunan program, data dan

dokumentasi, monitoring evaluasi dan pelaporan.

Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang Penyusunan

Program dan Pelaporan berdasarkan rencana strategis dan

rencana kerja Badan;


bawahan;








f. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyusunan program;

g. merumuskan kebijakan teknis di bidang data dan dokumentasi;

h. merumuskan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi dan

pelaporan;

i. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan

jangka panjang, jangka menengah dan tahunan kota;

j. melaksanakan pembangunan manusia dan masyarakat di bidang

penyusunan program dan pelaporan;

k. melaksanakan penyiapan data dan informasi guna penyusunan

dokumen perencanaan dan program pelaksanaan kegiatan di

dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

l. melaksanakan koordinasi dan menyusun kegiatan pemantauan,

supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap kebijakan

perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan

perencanaan, pelaksanaan dan rencana pembangunan daerah;

n. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan

RKPD bidang penyusunan program dan pelaporan;

o. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Bidang Penyusunan Program dan

Pelaporan;

p. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

RKPD Bidang Penyusunan Program & Pelaporan;

q. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Penyusunan Program &

Pelaporan

r. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Penyusunan Program &

Pelaporan;

s. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan;

t. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Penyusunan Program dan

Pelaporan;

u. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Kegiatan K/L, Provinsi di Kab/Kota Bidang Penyusunan Program

dan Pelaporan;


v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah Bidang Penyusunan Program

dan Pelaporan;

w. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah Bidang Penyusunan Program dan pelaporan

x. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja

Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan;

y. melaksanakan sosialisasi di bidang Penyusunan Program dan

Pelaporan;

z. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;

aa. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka


pelaksanaan tugas;

bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai


cc. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh

atasan.

Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan, membawahkan 3

(tiga) subbidang Penyusunan Program; subbidang Data dan

Dokumentasi; dan subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,

dengan tugas sebagai berikut.

a. Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan


pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penelitian, dan

pengembangan daerah.

b. Subbidang Data dan Dokumentasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang data dan

dokumentasi.

c. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang monitoring, evaluasi dan

pelaporan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan

daerah.


7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas


pelaksanaan perencanaan di bidang Kreativitas, Inovasi, Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan

Inovasi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang Penelitian

dan Pengembangan berdasarkan rencana strategis dan rencana

kerja Badan;


bawahan;







f. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kreativitas, Inovasi,

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan,

Teknologi dan Inovasi (Iptekin);

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas di bidang penelitian

dan pengembangan;

h. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;

i. melaksanakan koordinasi pembangunan dan pelayanan

masyarakat di bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi

(Iptekin);

j. melaksanakan koordinasi usulan dan/atau pelaksanaan kegiatan

kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,

perekayasaan dan pengoperasian) yang dilakukan oleh perguruan

tinggi, lembaga ilmiah, instansi pemerintah lainnya, pejabat

fungsional peneliti, organisasi kemasyarakatan dan organisasi

profesi yang menggunakan anggaran pemerintah kota;

k. melaksanakan publikasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan

pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin);

l. melaksanakan kegiatan dalam mendorong tumbuhnya budaya

kreativitas dan inovasi di bidang teknologi;


m. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi

kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;

n. melaksanakan koordinasi optimalisasi jejaring atau kerjasama

kegiatan kelitbangan dengan institusi kelitbangan lainnya baik

dengan lembaga litbang pemerintah maupun swasta;

o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja

bidang penelitian dan pengembangan;

p. melaksanakan sosialisasi di bidang penelitian dan pengembangan;

q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;

r. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka


pelaksanaan tugas;

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan

t. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh

atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan 2 (dua)

subbidang, yaitu subbidang Kreativitas Inovasi dan Penelitian dan

subbidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan,

Teknologi, dan Inovasi, dengan tugas sebagai berikut.

a. Subbidang Kreativitas Inovasi dan Penelitian mempunyai tugas


pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Kreativitas

Inovasi dan Penelitian meliputi penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan program penelitian dan pengembangan.

b. Subbidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan,

Teknologi Dan Inovasi Kepala Subbidang Pengembangan Dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi mempunyai


pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi penyiapan

dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan.

8. UPT Solo Technopark

Selain beberapa bidang di atas; Badan Perencanaan, Penelitian,

dan Pengembangan Daerah juga memiliki satu buah unit pengelola


teknis, yaitu UPT Solo Technopark. Sesuai dengan ketentuan Peraturan

Walikota Surakarta Nomor 1-C Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola

BLUD UPT Solo Technopark pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa Unit

Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan,

Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta yang

selanjutnya disebut Solo Technopark adalah Unit Pelaksana Teknis

Solo Technopark pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah Kota Surakarta yang menerapkan pola

pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Visi dari Solo Technopark

adalah "menjadi pusat pengembangan sumberdaya manusia berstandar

internasional dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi melalui

kegiatan-kegiatan inovatif".

Struktur organisasi Solo Technopark terdiri atas:

a. Pemimpin

b. Pejabat Keuangan yang membawahi:

1) Divisi Anggaran;

2) Divisi Akuntansi; dan

3) Divisi Pengelolaan Aset

c. Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan membawahi:

1) Divisi Diklat dan Teaching Factory;

2) Divisi Riset dan Inkubator; dan

3) Divisi Produksi dan Pemasaran.

d. Pejabat Teknis Umum membawahi:

1) Divisi Pengembangan Kawasan;

2) Divisi Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan

3) Divisi Kerjasama.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data bulan Maret tahun 2017, dalam melaksanakan

kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Surakarta didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 51 personil,

terdiri atas 21 orang laki-laki dan 30 perempuan. Secara rinci jumlah

pegawai Bapppeda berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada gambar

berikut:


Sekretariat Sosbud Ekonomi Litbang Penyugram IPW UPT-STP

14

8

5 5

8

7

4

Sumber: Bapppeda Kota Surakarta 2017

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bapppeda berdasarkan Unit Kerja

Komposisi pegawai Bapppeda Kota Surakarta berdasarkan tingkat

pendidikan terendah adalah SD sedangkan tertinggi adalah S2 namun

belum ada yang berpendidikan S3, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan

gambar berikut.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Bapppeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017

No Bidang

Pendidikan (Orang) Total

(Orang) SD SLTP SLTA

D3/

SM S-1 S-2 S-3

1 Sekretariat - - 3 1 4 4 - 12

2 Sosial

Budaya 1 - - - 3 3 - 7

3 Ekonomi - - - - - 4 - 4

4 Litbang - - - - 2 2 - 4

5 Penyusunan

Program - - - 1 2 4 - 7

6 IPW - - - - 4 3 - 7

7 UPT - STP - - - 1 3 - - 4

Jumlah (Orang) 1 - 3 3 18 20 - 45

Laki-laki (orang) 1 - 1 1 8 11 - 22

Perempuan (orang) - - 2 2 10 9 - 23

Sumber: Bapppeda Kota Surakarta, 2017


SD2%

SLTA7%

D3/SM7%

S-140%

S-244%

Perempuan51%

Laki-laki49%

Sumber: Bappeda Kota Surakarta, 2017

Gambar 2.3

Komposisi Pegawai Bapppeda berdasarkan Jenis Kelamin dan

Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai Bapppeda Kota Surakarta berdasarkan Golongan

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Bapppeda Berdasarkan Golongan Tahun 2017

NO UNIT KERJA GOLONGAN (Orang) Total

(Orang) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7

1 Sekretariat - 4 5 3 12

2 Sosial Budaya 1 - 5 1 7

3 Ekonomi - - 1 3 4

4 Litbang - - 2 2 4

5 Penyusunan

Program - 1 6 - 7

6 IPW - 1 3 3 7

7 UPT – STP - - 4 - 4

Jumlah (Orang) 1 6 26 12 45

Persentase (%) 2,22 13,33 57,78 26,67 100

Laki-laki (orang) 1 3 11 7 22

Perempuan (orang) - 3 15 5 23


Komposisi pegawai Bapppeda Kota Surakarta berdasarkan eselon dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Bapppeda Berdasarkan Eselon

No. Jabatan Laki-Laki (orang)

Perempuan (orang)

Jumlah (orang)

1. Kepala (Eselon II/a) 1 - 1

2. Sekretaris (Eselon III/a) - 1 1

3. Kepala Bidang/Unit SPE (Eselon

III/a) 2 2 4

4. Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) - 4 4

5. Kepala Sub Bidang/Seksi (Eselon

IV/a) 8 5 13

Jumlah 11 12 23



2. Sumber Daya Asset/Modal

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap

operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer,

telekomunikasi, dan transportasi. Sarana prasarana di Bapppeda Kota

Surakarta dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Kondisi sarana dan prasarana di Bapppeda Kota Surakarta dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Daerah Kota Surakarta

No. Nama/Jenis Barang Jumlah Satuan Kondisi

1. Station Wagon 5 Unit Baik

2. Sepeda Motor 16 Unit Baik

3. Global Positioning System 3 Unit Baik

4. Mesin Ketik Manual Portable

(11-13) 2 Unit Baik

5. Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

3 Unit Kurang Baik

6. Mesin Ketik Manual

Longewagen (18) 1 Unit Baik

7. Mesin Foto Copy dengan

Kertas double Folio 1 Unit Baik

8. Lemari Besi 5 Unit 3 Baik / 2 Kurang Baik

9. Rak Besi/Metal 1 Unit Kurang Baik

10. Rak Kayu 1 Unit Rusak Berat

11. Filling Besi/Metal 14 Unit 13 Kurang Baik / 1 Baik

12. Peti Uang 1 Unit Baik

13. Lemari Sorok 15 Unit Kurang Baik

14. Lemari Kaca 14 Unit 8 Baik / 6

Kurang Baik

15. Lemari kayu 3 Unit Kurang Baik

16. Papan Nama Instansi 3 Unit Baik

17. Papan Pengumuman 1 Unit Baik

18. White Board 7 Unit Kurang Baik

19. Keyboard 1 Unit Baik

20. Copy Board/ Electric White Board

1 Unit Kurang Baik

21. Peta 4 Unit Rusak Berat

22. Mesin Absensi 1 Unit Baik

23. Display 1 Unit Baik

24. Rak Kayu 1 Unit Rusak Berat



25. Meja Rapat 33 Unit 16 Baik / 17 Kurang Baik

26. Meja Tulis 32 Unit 9 Baik / 23

Kurang Baik

27. Meja Telepon 3 Unit Kurang Baik

28. Meja Panjang 1 Unit Kurang Baik

29. Kursi Rapat 120 Unit 88 Baik / 32

Rusak Berat

30. Kursi Tamu 2 Unit Kurang Baik

31. Kursi Biasa 25 Unit 22 Baik / 3 Rusak Berat

32. Meja Komputer 9 Unit Kurang Baik

33. Meja Biro 1 Unit Baik

34. Sofa 1 Unit Baik

35. Jam Elektronik 2 Unit Kurang Baik

36. AC Unit 8 Unit 7 Baik / 1 Rusak Berat

37. AC Split 15 Unit Baik

38. Exhause Fan 2 Unit Baik

39. Televisi 2 Unit 1 Baik / 1

Kurang Baik

40. Cassette Recorder 1 Unit Kurang Baik

41. Wireless 3 Unit Baik

42. Unit Power Supply 4 Unit 3 Baik / 1

Kurang Baik

43. Camera Film 5 Unit Baik

44. Lambang Garuda Pancasila 2 Unit Baik

45. Handy Cam 2 Unit 2 Baik / 2

Rusak Berat

46. Mainframe 1 Unit Baik

47. P.C Unit 30 Unit 26 Baik / 5 Rusak Berat

48. Lap Top 24 Unit 22 Baik / 2

Rusak Berat

49. Note Book 12 Unit Baik

50. CPU 1 Unit Baik

51. Printer 8 Unit 7 Baik / 1

Rusak Berat

52. Scanner 5 Unit 4 Baik / 1 Rusak Berat

53. Viewer 6 Unit Baik

54. Monitor 4 Unit Baik

55. Printer 29 Unit Baik



56. Scanner 3 Unit Baik

57. Peralatan Personal Komputer Lain-lain

2 Unit Baik

58. Server 2 Unit Baik

59. Peralatan Jaringan Lain-lain 2 Unit Baik

60. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 20 Unit Baik

61. Meja Kerja Pegawai Non Struktural

44 Unit Kurang Baik

62. Meja Kerja Pejabat Lain-lain 20 Unit Baik

63. Meja Tamu Ruangan Tunggu

Pejabat Eselon III 1 set Kurang Baik

64. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 Unit Baik

65. Kursi Kerja Pegawai Non

Struktural 46 Unit 40 Baik / 6

Kurang Baik

66. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III

2 Unit Kurang Baik

67. Lemari Arsip untuk Arsip

Dinamis 1 Unit Baik

68. Compact Disc. Player 1 Unit Baik

69. Uninterruptible Power Supply (UPS)

6 Unit Baik

70. Camera Elektronik 12 Unit Baik

71. Photo Tustel 1 Unit Baik

72. Pesawat Telepon 7 Unit Baik

73. Handy Talky 1 Unit Baik

74. Sound System 2 Unit Baik

75. Faksimile 1 Unit Baik

76. Buku Ilmu Pengetahuan

Umum 5 Buah Baik

77. Buku Ensiklopedia, Kamus, Buku Referensi

3 Buah Baik

78. Buku Sosiologi 2 Buah Baik

79. Buku Statistik 4 Buah Baik

80. Buku Ilmu Politik 2 Buah Baik

81. Buku Ekonomi 4 Buah Baik

82. Buku Hukum 66 Buah Baik

83. Buku Administrasi,

Pertahanan dan Keamanan 4 Buah Baik

84. Buku Ilmu Pengetahuan

Praktis Lain-Lain 10 Buah Baik

85. Buku Perencanaan Fisik, Pertamanan, dll.

2 Buah Baik

86. Buku Laporan Penyelidikan 1 Buah Baik



87. Pengetahuan Bahasa Indonesia

1 Buah Baik

88. Compact Disk 4 Unit Baik

89. Amplifier 1 Unit Baik

90. Mic Conference 1 set Baik

91. Mesin Foto copy dengan kertas folio

1 unit Baik


Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana UPT Solo Technopark Kota Surakarta

No Nama/Jenis Barang Jumlah Satuan

1. Peralatan dan Mesin 585 buah

2. Gedung dan Bangunan 5 unit

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan 16 unit

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan 3 buah

Sumber: Solo Technopark, 2017


C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bapppeda mengemban tugas pokok menyelenggarakan urusan di

bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Surakarta telah

diupayakan sejalan dan terpadu dengan perencanaan pembangunan

nasional dan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan komitmen Kota

Surakarta menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja urusan wajib perencanaan

pembangunan di Kota Surakarta mengacu pada 4 (empat) indikator kinerja

kunci, antara lain: 1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025;

2) tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD tahun 2010-2015; 3)

tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD tiap tahun yang ditetapkan

dengan Peraturan Walikota; dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam

RKPD untuk mengetahui tingkat capaian kinerja per tahun. Secara lengkap

hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2011-2016 dapat

disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Ada Ada Ada Ada Ada

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Ada Ada Ada Tidak ada

(Rancangan Awal)

Ada

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwal

Ada Ada Ada Ada Ada

4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

72,69 90 61,11 63 65


Perencanaan pembangunan yang terkait dengan penelitian dan

pengembangan dapat diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase

Penerapan Inovasi dan Persentase Ketersediaan Dokumen IPTEK sesuai

amanat pemerintah. Kedua indikator tersebut merupakan indikator baru

yang muncul karena adanya tugas pokok Bapppeda yang baru yaitu


penelotian dan pengembangan. Secara lengkap hasil kinerja urusan

Penelitian dan Pengembangan tahun 2011-2016 dapat disajikan pada Tabel

2.7.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

1. Persentase Penerapan

Inovasi - - - - 2,25

2. Persentase Ketersediaan Dokumen IPTEK sesuai

amanat pemerintah

- - - - 6,52


Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bapppeda Kota

Surakarta didukung dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendanai

program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan

anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bapppeda Kota Surakarta

dapat dilihat pada Tabel 2.8.


Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bapppeda Kota Surakarta

No. Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi

dan Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1. Belanja

Tidak

Langsung

2.827.922.000 2.991.462.000 3.346.064.000 4.193.614.000 2.788.222.150 2.915.226.671 3.269.742.317 4.038.059.249 98,60 97,46 97,71 96,29 12,40% 11,62%

2. Belanja

Langsung

6.025.234.000 7.330.460.000 9.383.645.000 10.479.269.000 4.946.562.725 6.507.123.902 8.339.940.315 8.928.889.907 82,10 88,77 88,88 85,21 27,27% 27,55%

Total BTL

+ BL 8.853.156.000 10.321.922.000 12.729.709.000 14.672.883.000 7.734.784.875 9.422.350.573 11.609.682.632 12.966.949.156 87,37 91,28 91,20 88,37 - -


Alokasi penggunaan anggaran berdasarkan program kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran Bapppeda Kota Surakarta

tahun 2011 s.d. 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Bapppeda Per Program Kota Surakarta

No. Program

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Angg

aran

Reali

sasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

451.799.000 704.960.000 631.710.000 1.266.381.000 1.169.400.000 393.509.739 673.322.368 587.480.937 1.092.185.572 1.019.723.385 87,10% 95,51% 93,00% 86,24% 87,20% 34,61% 34,41%

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

315.025.000 473.000.000 852.680.000 935.130.000 397.000.000 287.132.761 411.118.519 771.866.467 810.402.739 266.728.247 91,15% 86,92% 90,52% 86,66% 67,19% 20,64% 17,21%


No. Program


Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Angg

aran

Reali

sasi

3. Program

pengembang

an data/

informasi

475.000.000 430.000.000 1.067.500.000 1.208.000.000 558.690.000 434.958.650 397.821.875 928.232.575 892.197.400 405.124.700 91,57% 92,52% 86,95% 73,86% 72,51% 24,55% 16,58%

4. Program

pengembang

an

data/infor-masi/

statistik

daerah

160.000.000 220.000.000 240.000.000 187.000.000 189.000.000 156.913.600 217.957.850 221.222.400 154.926.700 146.769.000 98,07% 99,07% 92,18% 82,85% 77,66% 6,39% 1,29%

5. Program

peningkatan

keamanan

dan

kenyamanan

lingkungan

- 32.000.000 - - - - 30.859.900 - - - 96,44% - - - -100,00% -100,00%

6. Program

Perencanaan

Tata Ruang

265.560.000 1.225.000.000 450.000.000 130.000.000 478.376.000 233.004.000 1.106.557.700 405.215.700 100.579.300 397.423.800 87,74% 90,33% 90,05% 77,37% 83,08% 123,72% 132,87%

7. Program

Kerjasama

Pembangun-

an

270.000.000 360.000.000 285.000.000 268.865.000 341.700.000 245.172.375 339.736.515 190.191.325 228.727.743 315.328.619 90,80% 94,37% 66,73% 85,07% 92,28% 8,48% 13,17%

8. Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

- - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Program

Pengendali-an

Pemanfaatan

Ruang

40.000.000 130.000.000 100.000.000 550.000.000 100.000.000 37.870.850 107.895.850 63.901.525 499.947.700 44.536.700 94,68% 83,00% 63,90% 90,90% 44,54% 142,53% 183,85%

10

.

Program

peningkatan

dan pengem-

bangan

pengelolaan

100.000.000 100.000.000 150.000.000 164.100.000 225.000.000 97.609.150 99.192.225 140.217.555 161.192.800 214.102.850 97,61% 99,19% 93,48% 98,23% 95,16% 24,13% 22,69%


No. Program


Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Angg

aran

Reali

sasi

keuangan

daerah

11.

Program peningkatan

kemampuan

teknologi

industri

- - - - - - - - - - - - - - - - -

12

.

Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun

desa

227.210.000 245.500.000 250.000.000 378.150.000 25.000.000 224.770.650 241.464.375 243.217.350 338.575.900 21.081.200 98,93% 98,36% 97,29% 89,53% 84,32% -8,06% -11,60%

13

.

Program

perbaikan

perumahan

akibat

bencana

alam/sosial

240.000.000 - - - - 209.593.950 - - - - 87,33% - - - - -100,00% -100,00%

14

.

Program

Perencanaan Pengembang

an Wilayah

Strategis

dan Cepat

Tumbuh

- 75.000.000 216.525.000 397.350.000 525.000.000 - 73.364.925 195.293.706 300.826.250 455.505.100 - 97,82% 90,19% 75,71% 86,76% 101,45% 90,55%

15

.

Program

perencanaan

pengembang

an kota-kota menengah

dan besar

649.255.000 830.000.000 1.406.630.000 479.000.000 2.054.045.000 491.421.400 679.356.875 1.218.561.925 427.956.475 1.324.108.800 75,69% 81,85% 86,63% 89,34% 64,46% 90,05% 65,53%

16.

Program perencanaan

pembangun-

an daerah

650.000.000 1.045.000.000 1.595.400.000 1.696.696.000 2.345.000.000 614.146.100 931.044.800 1.458.083.982 1.522.792.163 2.093.870.245 94,48% 89,10% 91,39% 89,75% 89,29% 39,50% 37,54%


No. Program


Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Angg

aran

Reali

sasi

17

.

Program

Perencanaan

Pembangun-

an Ekonomi

75.000.000 296.000.000 341.400.000 505.000.000 810.000.000 29.745.800 253.909.550 328.376.950 415.826.490 728.119.000 39,66% 85,78% 96,19% 82,34% 89,89% 104,58% 221,16%

18

.

Program

perencanaan

sosial dan

budaya

368.560.000 274.000.000 660.000.000 757.270.000 266.890.000 301.829.850 263.367.900 576.357.600 703.395.575 252.111.900 81,89% 96,12% 87,33% 92,89% 94,46% 16,30% 16,00%

19

.

Program

pengelolaan

ruang terbuka

hijau (RTH)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

20.

Program peningkatan

pengembang

an sistem

pelaporan

capaian

kinerja

30.000.000 - - - - 29.997.500 - - - - 99,99% - - - - -100,00% -100,00%

21

.

Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahtera-

an Sosial

157.825.000 215.000.000 285.000.000 245.585.000 - 112.301.350 173.623.025 267.540.200 216.521.600 - 71,16% 80,75% 93,87% 88,17% - 18,32% 29,88%

22

.

Program

Peningkatan

Iklim

Investasi

dan Realisasi

Investasi

1.250.000.000 400.000.000 - - - 790.930.350 312.926.125 - - - 63,27% 78,23% - - - -68,00% -60,44%

23.

Program peningkatan

kapasitas

kelembaga-

an

50.000.000 - - - - 34.974.750 - - - - 69,95% - - - - -100,00% -100,00%


No. Program


Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Angg

aran

Reali

sasi

perencanaan

24

.

Program

perencanaan prasarana

wilayah dan

sumber daya

alam

250.000.000 - - 399.600.000 - 220.679.900 - - 363.293.700 - 88,27% - - 90,91% - -100,00% -100,00%

25 Program

peningkatan

kapasitas

iptek sistem produksi

- 200.000.000 391.800.000 493.700.000 301.555.000 - 124.997.225 315.425.318 344.481.100 242.200.253 - 62,50% 80,51% 69,78% 80,32% 27,66% 43,96%

26

.

Program

Pengembangan Wilayah

Strategis

dan Cepat

Tumbuh

- 75.000.000 260.000.000 - - - 68.606.300 248.305.075 - - - 91,48% 95,50% - - 246,67% 261,93%

27

.

Program

perancanaan

prasarana

wilayah dan sumber daya

alam

- - 150.000.000 - 250.000.000 - - 133.670.000 - 219.562.800 - - 89,11% - 87,83% -100,00% -100,00%

28.

Program Pengembang

an dan

Keserasian

Kebijakan

Pemuda

- - 50.000.000 131.315.000 72.935.000 - - 46.779.725 94.069.000 59.528.200 - - 93,56% 71,64% 81,62% 59,09% 32,19%

29

.

Program

peningkatan

pengembang

an sistem pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

- - - 79.252.000 100.000.000 - - - 73.296.100 87.757.200 - - - 92,48% 87,76% 26,18% 19,73%


No. Program


Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Angg

aran

Reali

sasi

30

.

Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya

- - - 158.325.000 - - - 146.519.000 - - - 92,54% -100,00% -100,00%

31

.

Program

Pemberdaya

an

Kelembaga-an

Kesejahtera-

an Sosial

- - - 48.550.000 100.000.000 - - - 41.176.600 99.437.600 - - - 84,81% 99,44% 105,97% 141,49%

32 Program

Perbaikan

Gizi Masyarakat

- - - - 55.000.000 - - - - 52.008.436 - - - - 94,56% -100,00% -100,00%

33 Program

Penataan

Administrasi

Kependuduk

an

- - - - 182.102.000 - - - - 176.594.500 - - - - 96,98% -100,00% -100,00%

34 Program

Penguatan

Kelembagaa

n

Pengarusutamaan

Gender dan

Anak

- - - - 15.000.000 - - - - 6.169.100 - - - - 41,13% -100,00% -100,00%

JUMLAH 6.025.234.000 7.330.460.000 9.383.645.000 10.479.269.000 10.561.693.000 4.946.562.725 6.507.123.902 8.339.940.315 8.928.889.907 8.627.791.635


Perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan UPT Solo Technopark dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPT Solo Technopark Kota Surakarta

No. Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi


Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1. Belanja

Tidak

Langsung

- - - - - - - - - - - - - -

2. Belanja

Langsung

- - 8.095.800.000 7.244.130.000 - - 5.012.550.126 6.574.908.536 - - 61,92 90.76 - -

Total BTL

+ BL

- - 8.095.800.000 7.244.130.000 - - 5.012.550.126 6.574.908.536 - - 61,92 90.76 - -


Alokasi penggunaan anggaran berdasarkan program kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran Bapppeda Kota Surakarta

tahun 2012 s.d. 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung UPT Solo Technopark Per Program

Kota Surakarta

No. Program

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi


Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Anggar-

an Reali-sasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1. Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

- - 700.800.000 886.880.000 - - 671.847.054 690.491.264 - - 95% 77% - -

2. Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur

- - 50.000.000 200.000.000 - - 0 0 - - 0% 0% - -


No. Program

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi


Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Anggar-

an

Reali-

sasi

3. Program

Peningkatan

Kemampuan

teknologi Industri

- - 0 390.000.000 - - 0 0 - - 0% 0% - -

4. Program Perencanaan

Pengembangan

Wilayah

Strategis dan

Cepat Tumbuh

- -- 0 440.500.000 - - 0 185.886.847 - - 0% 42% - -

5. Program

Peningkatan

Pelayanan

BLUD

- - 4.500.000.000 3.776.750.000 - - 2.454.976.419 4.470.959.925 - - 54% 118% - -

6. Program

Pengembangan

Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

- - 2.800.000.000 1.550.000.000 - - 1.864.920.153 1.227.570.500 - - 66% 79% - -

7. Pengembangan

Sistem Inovasi

Teknologi

Industri

- - 45.000.000 0 - - 20.806.500 0 - - 46% 0% - -

JUMLAH - - 8.095.800.000 7.244.130.000 5.012.550.126 6.574.908.536



D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bapppeda berdasarkan

tugas pokok dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu

mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam

kebijakan pelayanan Bapppeda untuk mendukung pencapaian target dan

sasaran RPJMD. Hal ini juga disinkronkan antara peluang dan tantangan

yang ada di Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Berikut

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapppeda Kota Surakarta.

1. Tantangan

a. Cepatnya perubahan lingkungan eksternal yang membawa

implikasi pada fleksibilitas perencanaan di daerah.

b. Tantangan democratic governance yang diusung sebagai isu bidang

pemerintahan di RPJMN menantang penyelenggaraan partisipasi

masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan.

c. Tantangan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan e-

planning dan e-budgeting menuntut terintegrasinya pengelolaan

sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan

evaluasi.

d. Tantangan penyelenggaraan e-government menuntut akurasi,

kebaruan data, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi

kinerja dalam satu sistem terpadu.

e. Tantangan fungsi Bapppeda dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 menuntut pemanfaatan hasil Kajian sebagai basis

pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah

berimplikasi bagi Bappeda mengukur cakupan implementasi hasil

kajian dalam bentuk kebijakan teknis pembangunan daerah

f. Tantangan perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan

dalam mendukung proses perencanaan secara terbuka dan

transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat

secara tepat dan cepat.

g. Tantangan dari UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

berimplikasi untuk penguatan SDM perencana dengan kualitas

dan kompetensi yang memadai guna mendukung kinerja

perencanaan pembangunan.

2. Peluang

a. Adanya kerjasama dengan BPS untuk penyediaan data yang

dibutuhkan.


b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan sehingga dapat mendorong berkembangnya usulan

dan aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memang

benar dibutuhkan dalam pembangunan Kota Surakarta.

c. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui

perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus

prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.

Sedangkan Unit Pelayanan Teknis di Bappeda, yaitu Solo Technopark

juga memiliki beberapa kondisi lingkungan yang mempengaruhi pencapaian

kinerja layanannya, antara lain yaitu:

1. Tantangan

a. Tantangan kebutuhan pasar kerja berimplikasi pada tuntutan bagi

UPT technopark untuk:

(i) meningkatkan kecukupan sarana prasarana diklat

(ii) kecukupan jumlah dan jenis keahlian instruktur

b. Tantangan regulasi untuk menginterpretasikan implementasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 terkait

pengelolaan BLUD yang sampai sekarang ini belum ada

turunannya.

c. Tantangan budaya pragmatisme masyarakat berimplikasi bagi UPT

Solo tehnopark untuk menarik minat warga masyarakat mengikuti

Diklat dan Melakukan sertifikasi supaya menajdi tenaga kerja yang

berdaya saing.

d. Tantangan dari MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) berimplikasi

pada UPT Solo Technopark memperkuat standar kompetensi calon

tenaga kerja yang mengikuti diklat di Solo Technopark, sehingga

daya saing tenaga kerja lokal dengan tenaga asing masih kurang

2. Peluang

a. Solo Technopark memiliki berbagai macam jenis diklat, seperti

diklat mekanik (Mesin dan Garmen), diklat welding, diklat

underwater, diklat inkubator bisnis dan teknologi, uji kompetensi,

dan jasa produksi.

b. Adanya kerjasama Solo Technopark dengan industri dalam hal

penyaluran peserta diklat yang memiliki kompetensi siap kerja,

dan pemanfaatan CSR untuk siswa diklat.


c. Dalam hal regulasi, beberapa aturan kelembagaan maupun

pengelolaan Solo Technopark sudah dituangkan dalam Peraturan

Walikota untuk pelaksanaannya.

d. Masterplan yang terstruktur sesuai dengan kondisi wilayah dan

kawasan di Solo Technopark, dan pengembangan infrastruktur

yang didukung oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian

Perindustrian (Kemenperin) dan Pemerintah Kota Surakarta.

Documents

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAHbapppeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/SEKRETARIAT/197/5...II-1 | Renstra Bap ppeda Kota Surakarta Tahun 2016- 2 0 2 1 BAB II