BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHbagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/5.-BAB-II... · Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Nomor

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II - 1

PERDA R E N C A N A P E M B A N G U N A N J A N G K A M E N E N G A H D A E R A H K A B U P A T E N K U T A I B A R A T 2 0 1 6 - 2 0 2 1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar merupakan pemekaran dari wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Nomor 47 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Secara simbolis kabupaten ini telah diresmikan oleh

Menteri Dalam Negeri R.I. pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan secara operasional

diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 05 Nopember 1999 di Sendawar.

Luas Kabupaten Kutai Barat sekitar 31.628,70 Km2 atau kurang lebih 15 persen dari luas

Provinsi Kalimantan Timur.

Pada Tahun 2013 terjadi pemekaran yang menyebabkan Luas Wilayah, jumlah

kecamatan dan jumlah kampung berubah. Berdasarkan UU No.02 Tahun 2013 Kabupaten Kutai

Barat di mekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Luas wilayah

Kabupaten Barat yang terdiri dari 16 kecamatan yaitu20.381,59 Km2 dan Kabupaten Mahakam

Ulu dengan 5 kecamatan 15.315 Km2.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 113048’49’’ sampai dengan

116032’43’’ Bujur Timur serta diantara 1031’05’’ Lintang Utara dan 1009’33’’ Lintang Selatan.

Adapun wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat adalah Kabupaten Mahakam

Ulu di sebelah Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara disebelah Timur, Kabupaten Penajam Paser

Utara di sebelah Selatan dan untuk sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan

Tengah serta Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 16 Kecamatan,

185 Kampung dan 4 Kelurahan. Kedua enam belas Kecamatan tersebut adalah Kecamatan

Bongan, Jempang, Penyinggahan, Muara Pahu, Muara Lawa, Damai, Barong Tongkok, Melak,

Long Iram, Bentian Besar, Linggang Bigung, Nyuatan, Siluq Ngurai, Mook Manaar Bulatn,

Sekolaq Darat, dan Tering.



2.1.1.3. Topografi

Berdasarkan data topografi, Kabupaten Kutai Barat dengan luas wilayah mencapai

2.038.159,00 hektar (20.381.59 Km2), didominasi oleh topografi datar sampai dengan

bergelombang sedang yakni sebesar 64,48% atau 1.314.128,10 hektar, topografi sangat curam

(17,20%) dan curam (18,32%). Wilayah dengan topografi pegunungan mencapai 350.653,07

hektar atau kurang dari 18% dari luas seluruhnya dan berada di bagian Utara dan Selatan

Kabupaten Kutai Barat

Gambar 2.1. Kondisi Topografi Kabupaten Kutai Barat

Kondisi wilayah dengan topografi tersebut berpotensi menimbulkan bahaya alami

berupa gerakan tanah baik dalam volume besar (longsor) atau pun volume kecil (tanah retak).

Besar kecilnya volume gerakan tanah tersebut dipengaruhi surface runoff yang dipengaruhi oleh

besarnya curah hujan, jenis tanah, serta kemiringan lereng. Berdasarkan peta bahaya

lingkungan yang dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL tahun 1999, di wilayah Kabupaten Kutai

Barat potensial terjadi bahaya tanah longsor karena mempunyai jenis tanah dengan tekstur

berlempung, curah hujan yang tinggi, dan terutama pada daerah yang memiliki kemiringan

lereng yang besar. Keberadaan bahaya alami berupa gerakan tanah tersebut dapat mengancam

keberadaan sarana-prasarana yang dibangun di Kabupaten Kutai Barat. Oleh sebab itu,

diperlukan teknik khusus dalam melakukan pembangunan sarana-prasarana di wilayah

tersebut.



Kondisi morfologi yang khas dari Kabupaten Kutai Barat secara tidak langsung akan

menghambat perkembangan kegiatan perkotaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya

faktor penghambat alami berupa kemiringan lereng yang menyebabkan luasan lahan untuk

menampung kegiatan perkotaan menjadi berkurang. Selain itu, kondisi fisik wilayah yang

merupakan daerah pegunungan juga akan menyebabkan kesulitan dalam mengakses daerah

tersebut.

Untuk memecahkan keterisolasian wilayah yang disebabkan karena kondisi morfologi

wilayah maka pemerintah Kabupaten Kutai Barat membagi Kabupaten Kutai Barat menjadi tiga

wilayah pembangunan yaitu Wilayah Pembangunan Hulu Riam, Wilayah Pembangunan Dataran

Tinggi, dan Wilayah Pembangunan Dataran Rendah.. Selain pegunungan, Kutai Barat juga

memiliki sungai-sungai besar sebanyak 14 sungai dengan panjang puluhan kilometer. Sungai

yang terpendek adalah Sungai Barong sepanjang 28,5 km dan sungai terpanjang adalah Sungai

Mahakam sepanjang 229,42 km.

Gambar 2. 2. Peta Wilayah Kabupaten Kutai Barat Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2016



2.1.1.4. Geologi

Dari seluruh wilayah yang ada, kecamatan Barong Tongkok merupakan kecamatan yang

memiliki jumlah kampung paling banyak yaitu 21 kampung sedangkan kecamatan dengan

jumlah kampung paling sedikit adalah Kecamatan Melak dan Penyinggahan yang masing-masing

memiliki 6 kampung. Kabupaten Kutai Barat menjadi daerah di Kalimantan Timur, yang

memiliki persentase jumlah desa terbanyak di daerah lembah atau daerah aliran sungai.

Berdasarkan data BPS 2010, sebanyak 158 desa/kampung atau 66,39% desa di Kabupaten Kutai

Barat berlokasi di daerah aliran sungai, kemudian 64 desa/kampung atau 26,89% desa berlokasi

di dataran, dan sisanya 16 desa/kampung atau 6,72% desa berlokasi di lereng pegunungan atau

bukit. Kondisi wilayah dengan topografi tersebut berpotensi menimbulkan bahaya alami berupa

gerakan tanah baik dalam volume besar (longsor) atau pun volume kecil (tanah retak). Besar-

kecilnya volume gerakan tanah tersebut dipengaruhi surface runoff yang dipengaruhi oleh besar

curah hujan, jenis tanah, serta besar kemiringan lereng.

2.1.1.5. Hidrologi

Kecamatan Barong Tongkok merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kampung

terbanyak yang berada di dataran yaitu 17 desa/kampung dari 21 kampung yang ada,

sedangkan Kecamatan Siluq Ngurai merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kampung

terbanyak yang berlokasi di lembah/DAS yaitu 16 desa/kampung. Beberapa kecamatan yang

seluruh wilayahnya berada di lembah/DAS adalah Penyinggahan, Muara Pahu, dan Siluq Ngurai.

Sementara itu kecamatan yang seluruh wilayahnya berada di dataran semua adalah Sekolaq

Darat. Dari aspek ketinggian di atas permukaan laut, daerah dataran rendah pada umumnya

dijumpai di kawasan danau dan kawasan sepanjang sungai (DAS). Sedangkan daerah perbukitan

dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut

dengan kemiringan 30 persen terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan

wilayah Malaysia.

Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah untuk jenis komoditi yang

diusahakan masyarakat. Di samping itu kondisi geografi dan topografi juga membuat Kutai Barat

memiliki keterbatasan dalam pengembangan perkotaan, akibat kondisi kemiringan lereng.



2.1.1.6. Klimatologi

Dalam aspek klimatologi, unsur iklim yang utama adalah curah hujan, temperatur,

kecepatan angin dan kelembapan udara. Iklim di Kabupaten Kutai Barat adalah iklim tropika

humid yang ditandai dengan intensitas hujan yang tinggi dan nilai curah hujan yang besar.

Daerah beriklim tropika humid tidak mempunyai batas yang jelas antara musim kemarau dan

musim hujan. Temperatur berkisar antara 220-300. Temperatur minimum umumnya terjadi pada

bulan Oktober sampai dengan Januari sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan

Juli sampai dengan bulan Agustus. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang

jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim angin barat hujan turun sekitar

sekitar bulan Agustus sampai bulan Maret, sedangkan pada musim timur hujan relatif kurang,

hal ini terjadi pada sekitar bulan April sampai bulan September.

Gambar 2.3. Grafik Rata-rata Curah Hujan per Tahun 2011-2015

Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2015 dan 2016

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar ±

779.048,76 Ha, dengan luasan lahan potensial sebesar 765.493,78 Ha. Yang sudah

dimanfaatkan untuk Bidang Pertanian seluas 680.786 Ha yang terdiri dari Tanaman Pangan dan

Hortikultura seperti padi, palawija dan Buah-buahan menggunakan lahan pertanian sebesar

10,37% atau 70.582 ha. Kemudian pengembangan potensi Perkebunan seperti Karet, Kemiri,

Kelapa, dan Kopi untuk Perkebunan Rakyat adalah seluas 40.493 Ha (5,95%) , dan perkebunan

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Rata-rata Curah Hujan/Tahun



besar swasta mencapai 80,47% atau 547.836 Ha (Potensi sesuai dengan Ijin yang dikeluarkan

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat), dengan realisasi penanaman sampai dengan Juni 2010

adalah seluas 22.119 Ha. Sedangkan untuk pemanfaatan lahan peternakan seluas 1.435 Ha dan

untuk perikanan seluas 20.439 Ha. Dengan demikian potensi pengembangan pertanian yang

tersebar di 21 Kecamatan masih seluas 159.461 Ha yang belum dimanfaatkan.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Kutai Barat ± 940.621,69 ha yang terdiri atas hutan

produksi, hutan lindung dan cagar alam. Hutan di Kutai Barat didominasi oleh Dipterocarpaceae

atau meranti (85 %), sedangkan sisanya (15 %) ditumbuhi hutan jenis ulin, medang, benuang,

pelajau, nyatoh dan rotan, bambu, pakis, nipah serta anggrek. Penggunaan lahan untuk sektor

Kehutanan di kabupaten Kutai Barat sebagian besar pada Hutan Sekunder seluas ± 874.580,00

Ha, dimana hutan merupakan sebuah kekayaan alam yang melimpah di Kabupaten ini, namun

hendaknya pemanfaatan kekayaan hasil hutan ini dilakukan secara bijak dan berkelanjutan.

Selanjutnya adalah belukar seluas ± 267.984,11 Ha dan hutan primer seluas ± 243.888,33 Ha,

yang tersebar di Kecamatan Linggang Bigung, Nyuatan, Damai, Bentian Besar dan Bongan.

Hutan primer ini memiliki fungsi khusus yang dilindungi keberadaannya sebagai wujud

perhatian terhadap keseimbangan alam. Selanjutnya terdapat seluas ± 15.830,87Ha lahan

pertanian kering campur dan disusul belukar rawa seluas ± 94.936,67Ha, Permukiman

mengalami peningkatan dari seluas ± 4.082 Ha menjadi seluas ± 6.050,84 Ha dan Perkebunan

baik sektor swasta maupun perkebunan masyarakat dan tradisional seluas ± 150.493,15 Ha.

Adapun rincian jenis penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel 1.1

dibawah ini.

Tabel 2.1. Jenis dan Luasan Penggunaan Lahan

di Kabupaten Kutai Barat

No. Penggunaan Lahan Luasan (Ha)

1. Tubuh Air 25.436,06

2. Belukar 267.984,11

3. Belukar Rawa 94.936,67

4. Hutan Primer 243.888,33

5. Hutan Rawa Sekunder 65.896,40

6. Hutan Sekunder 874.580,00

7. Hutan Tanaman 27.223,52

8. Perkebunan Kelapa Sawit 30.807,46

9. Kebun Campur 687,54

10. Kebun Karet 118.998,15



No. Penggunaan Lahan Luasan (Ha)

11. Permukiman 6.050,84

12. Pertanian lahan Kering Campur 15.830,87

10. Semak 55.956,73

11. Rawa 12.685,00

12. Sawah 2.006,00

13. Tambang 7.892,67

14. Tanah Terbuka 45.300,73

Sumber : Analisis Landcover Citra Alos 2010, Bappeda 2014

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi dalam bidang pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan, kehutanan, pertambangan, dan sektor pariwisata. Di bidang

pertanian, subsektor yang memiliki potensi besar adalah tanaman padi dan palawija. Untuk

tanaman palawija terutama adalah jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Luas panen tanaman padi

baik pada sawah maupun padi ladang sepanjang tahun 2014 mencapai 3.884 ha, terdiri dari

1.067 ha padi sawah dan 2.817 ha padi ladang. Sedangkan untuk produksi padi di Kabupaten

Kutai Barat, tercatat produksi padi sawah sebesar 4.550,75 ton dan produksi padi ladang

mencapai 8.983 ton, atau total produksi padi pada tahun 2014 mencapai sekitar 13.485 ton.

Jumlah ini menurun sangat tajam dibandingkan tahun 2009 yang mencapai lebih dari 33.000

ton. Hal ini disebabkan karena terjadinya pemekaran Kabupaten Kutai Barat menjadi Kabupaten

Mahakm Ulu. Meskipun dari sisi produksi menunjukkan penurunan, namun dari sisi hasil per

hektar menunjukkan peningkatan dari 29.56 kw per hektar di tahun 2009 menjadi 34,72 kw per

hektar di tahun 2014, sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang cukup tinggi selama 5

tahun terakhir.

Kecamatan yang memiliki potensi paling tinggi di bidang tanaman padi sawah dan padi

ladang tahun 2014 adalah Kecamatan Bongan. Luas panen padi sawah di Kecamatan Bongan

sebesar 406 ha dan untuk produksi tanaman padi sawahnya mampu mencapai 1.731 ton atau

sekitar 38% dari total produksi tanaman padi sawah di Kabupaten Kutai Barat. Untuk produksi

padi ladang, Kecamatan Bongan mampu memproduksi 1.502 ton pada tahun 2014.

Selain Kecamatan Bongan, beberapa kecamatan lain juga menunjukkan potensi

tanaman padi sawah yang tinggi adalah Kecamatan Jempang, Muara Pahu, Barong Tongkok,

Linggang Bigung, serta Mook Manaar Bulatn. Untuk produksi pada ladang, selain Kecamatan



Bongan, beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi adalah Keacamatan Jempang, Mook

Manaar Bulatn, Tering, dan Muara Lawa.

Tabel 2.2. Potensi Tanaman Palawija

Jenis Tanaman Produksi Hasil Per Ha.

2009 2014 2009 2014

Padi 33,018 13.485 29.56 34.72

Jagung 580 238 21.88 22.5

Ubi Kayu 22,012 9.496 220.00 226.22

Ubi Jalar 1,842 1.093 90.00 92.66*

Kacang Tanah 122 122 10.85 10.85*

Kedelai 14 14 11.50 11.5*

Kacang Hijau 83 83 11.19 11.19*

Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2015

Untuk jenis tanaman palawija, tanaman yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Barat

antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Tanaman

palawija yang memiliki luas panen terbesar di Kabupaten Kutai Barat adalah tanaman ubi kayu

yaitu dengan luas panen mencapai 1.002 ha dan produksi sebesar 22.012 ton pada tahun 2009,

namun pada tahun 2014 produksi ubi kayu turun menjadi sekitar 9.500 ton pada tahun 2014.

Dilihat dari hasil per hektar maka tanaman ubi kayu masih menempati posisi pertama yaitu

dengan hasil per hektar sebesar 220,00 kw kemudian diikuti dengan tanaman ubi jalar dengan

90 kw pada tahun 2009, dan meningkat menjadi 226.22 kw per ha untuk ubi kayu serta 92.66

untuk ubi jalar pada tahun 2014.Kutai Barat merupakan pemasok ubi kayu terbesar di

Kalimantan Timur setelah Kutai Kartanegara yaitu sebesar 17,51%.

Lahan Perkebunan di Kabupaten Kutai Barat kebanyakan dimanfaatkan untuk budidaya

tanaman karet. Dari 49.141,46 ha luas perkebunan, 34.586ha diantaranya atau sekitar 70,38%

dari total luas areal tanaman perkebunan merupakan perkebunan karet. Hal ini membuat karet

menjadi jenis tanaman perkebunan yang paling diandalkan di Kabupaten Kutai Barat. Produksi

karet sendiri pada tahun 2014 sebesar 48.389,48 ton.

Tabel 2.3. Potensi Tanaman Perkebunan

Jenis Tanaman Luas (ha) Produksi (ton)

Karet 34586 48389.48

Kelapa 1039.29 202.11

Kelapa Sawit 10600 20445.14

Lain-lain 2916.17 4426.25

Jumlah 49141.46 73462.98




Kecamatan yang memiliki luas areal tanaman karet paling luas di Kabupaten Kutai Barat

adalah Kecamatan Barong Tongkok dengan luas areal mencapai 7.941 ha dengan total produksi

mencapai 13.669 ton. Selain itu, Kecamatan Linggang Bigung, Sekolaq Darat, dan Mook Manaar

Bulatn juga merupakan tiga kecamatan yang memiliki areal tanaman karet cukup luas, masing-

masing 3.150 ha, 4.850 ha, dan 5.544 ha. Dari sisi produksinya, Kecamatan Linggang Bigung

memiliki produksi 6.175 ton,Kecamatan Sekolaq Darat memiliki produksi 7.690 ton, dan

Kecamatan Mook Manaar Bulatn memiliki produksi 3.350 ton.

Secara umum, peta potensi wilayah Kutai Barat di pertanian dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 2.4. Potensi Wilayah di Bidang Pertanian

Sumber: Dinas Buntanakan Kutai Barat 2015

NO. JENIS KOMODITI SENTRA PRODUKSI

Tanaman Pangan

1. Padi Damai, Nyuatan, Bongan, Barong Tongkok

2. Jagung Siluq Ngurai, Damai, Tering, Barong Tongkok

3. Kedelai Bongan, Barong Tongkok, Long Iram

4. Kacang Tanah Siluq Ngurai, Bongan,Barong Tongkok,Damai

5. Ubi Kayu Damai, Nyuatan, Bongan, Siluq Ngurai, Jempang

6. Ubi Jalar Siluq Ngurai, Bongan, Damai, Nyuatan, Barong Tongkok

Tanaman Buah-buahan

1. Buah Naga Sekolaq Darat

4. Durian Barong Tongkok, Linggang Bigung, Nyuatan

NO. JENIS KOMODITI SENTRA PRODUKSI

5. Pisang Muara Pahu, Penyinggahan, Bongan

6. Langsat Mook Manaar Bulatn, Barong Tongkok

7. Jeruk Tering

8. Nanas Jempang, Damai, Barong Tongkok

9. Nangka/Cempedak Barong Tongkok, Linggang Bigung

Tanaman Hias

1. Anggrek Hitam Sekolaq Darat

Tanaman Perkebunan

1. Kelapa Barong Tongkok, Bongan, Jempang, Melak, Penyinggahan

2. Kopi Barong Tongkok, Damai, Linggang Bigung

3. Kemiri Barong Tongkok, Damai, Mook Manaar Bulatn

4. Aren Muara Lawa, Damai, Mook Manaar Bulatn

5. Kapuk BarongTongkok, Muara Pahu, Mook Manaar Bulatn, Bongan

6. Kakao Linggang Bigung, Tering



Potensi di bidang peternakan menunjukkan bahwa Kutai Barat memiliki keunggulan di

bidang produksi daging. Pada tahun 2014 total produksi daging mencapai 270.503, meningkat

dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 260.936 kg. Produksi daging tersebut berasal dari

daging sapi, kerbau, kambing, dan babi. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar

3,67% dibanding tahun 2009, dan 0,37% dibandingkan tahun 2013.

Tabel 2.5. Potensi Sumberdaya Peternakan

Tahun

Sapi Kerbau Kambing Babi

Jumlah (ekor)

Produksi (Kg)

Jumlah (ekor)

Produksi (Kg)

Jumlah (ekor)

Produksi (Kg)

Jumlah (ekor)

Produksi (Kg)

2005 5,594 53,010 245 3,900 245 3,438 25,152 114,416

2006 5,666 54,664 296 5,928 296 4,012 29,607 130,375

2007 6,134 61,204 461 2,052 3,402 4,707 29,607 130,068

2008 6,749 79,738 476 3,120 3,712 4,827 31,539 167,513

2009 7,176 81,439 489 3,120 4,076 4,915 32,366 171,462

2010 7,608 91,202 503 3,120 4,079 5,574 33,084 165,352

2011 6,236 100,969 380 3,170 4,436 5,945 33,141 181,469

2012 6,999 110,734 453 3,408 5,462 6,302 33,549 185,809

2013 6,606 109,617 478 3,779 5,393 6,345 28,750 149,752

2014 6,942 110,577 540 3,801 5,533 6,358 28,939 149,767


Dari total produksi daging tahun 2009 tersebut, daging babi memiliki kontribusi sebesar

55,36% atau sebesar 149.767 kg. Hal ini tidak lepas dari populasi babi yang mencapai28.939

ekor. Sementara itu urutan kedua adalah daging sapi yang mencapai 40,87% atau sebesar

110.577 kg dari 6.942 ekor sapi.

Untuk daging dari unggas pada tahun 2014 mencapai 389.074 kg yang sebagian besar

didominasi oleh ayam potong, yaitu 80,27% atau 312.306 kg. Untuk produksi telur yang terdiri

dari telur ayam dan telur itik, pada tahun 2014 mencapai 192.503 butir, mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 207.369 butir.

Tabel 2.6. Potensi Unggas dan Telur

Tahun Daging Telur

Ayam Buras

Ayam Potong

Itik Jumlah Daging

(kg) Telur Ayam

Telur Itik

Jumlah Telur (unit)

2009 78,498 316,972 2,878 398,348 186,568 25,127 211,695

2010 74,382 316,972 3000 394,354 196436 25506 221942



Tahun

Daging Telur

Ayam Buras

Ayam Potong

Itik Jumlah Daging

(kg) Telur Ayam

Telur Itik

Jumlah Telur (unit)

2011 90,672 320,010 3,128 413,810 199,063 26,864 225927

2012 83,247 321,522 3,503 408,272 208,597 27,194 235791

2013 72,707 312,290 4,028 389,025 180,323 27,046 207369

2014 72,723 312,306 4,045 389,074 170,966 21,537 192503


Kutai Barat juga memiliki potensi di bidang sektor perikanan, khususnya dari perairan

umum. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Kutai Barat yang sebagian wilayahnya terdiri

dari sungai.

Luas areal penangkapan ikan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2014 sebesar

6.848,32 Ha. Kebanyakan penangkapan ikan di Kabupaten Kutai Barat menggunakan alat jaring

insang tetap dan dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan Perahu Motor Tempel.

Sedangkan untuk budidaya ikan mayoritas pembudi-dayaan dilakukan dengan menggunakan

Keramba. Untuk poduksi ikan di perairan umum Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 1.144,5

Ton.

Gambar 2.4. GrafikLuas Area Penangkapan Ikan (Ha)


Dalam bidang kehutanan, dar total luas hutan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun

2014, pemanfaatan terbesar digunakan untuk hutan produksi terbatas dan hutan produksi yaitu

seluas 1.719.718,76 Ha atau sekitar 61,45%. Pada Tahun 2013 produksi kayu bundar sebagai

produksi utama sub sektor kehutanan adalah jenis kayu meranti yang mampu meng-hasilkan

328.572,84 m3 atau sekitar 57,18 persen dari total produksi kayu bundar di Kabupaten Kutai

Barat yang mencapai 574.648,54 m3.

1951

14880.8

3568

5 1416.5

3568

14867

5

Sungai Danau Rawa Waduk

2009 2014



Potensi lain Kutai Barat adalah potensi di bidang sumberdaya alam yang meliputi

pertambangan dan pariwisata. Dalam hal pertambangan, Kutai Barat memiliki potensi di bidang

pertambangan emas, perak, dan batu bara. Di bidang pariwisata, Kutai Barat memiliki potensi

baik wisata alam maupun wisata budaya. Total jumlah obyek wisata di Kutai Barat mencapai 83

objek wisata. Jumlah obyek wisata tersebut tersebar di seluruh kecamatan. Dari 83 obyek

wisata tersebut, sebanyak 36 merupakan obyek wisata budaya dan 47 merupakan obyek wisata

alam.

Tabel 2.7. Jumlah Potensi Obyek Wisata per Kecamatan

Kecamatan Wisata Budaya Wisata Alam Jumlah

Long Iram - 4 4

Linggang Bigung 3 7 10

Barong Tongkok 3 3 6

Melak 1 5 6

Sekolaq Darat 1 3 4

Mook Manaar Bulatn 4 1 5

Tering 2 1 3

Damai 2 1 3

Nyuatan 2 5 7

Muara Lawa 1 7 8

Siluq Ngurai 2 - 2

Bongan 5 1 6

Bentian Besar 4 6 10

Jempang 4 1 5

Muara Pahu 1 1 2

Penyinggahan 1 1 2

Jumlah 36 47 83

Sumber: Dinas Budparpora

Kecamatan Linggang Bigung dan Bentian Besar merupakan dua kecamatan dengan

jumlah obyek wisata alam terbanyak, masing-masing 10 lokasi. Pariwisata di Kutai Barat

memiliki potensi dalam menarik wisatawan domestik dan manca negara. Pada tahun 2013

terdapat 33.391 wisatawan domestik dan 174 wisatawan asing khususnya dari Eropa yang

berkunjung ke Kabupaten Kutai Barat.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan peta bahaya lingkungan yang dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL tahun

1999, sebagian besar wilayah di Kabupaten Kutai Barat potensial terjadi bahaya tanah longsor

karena mempunyai jenis tanah dengan tekstur berlempung, curah hujan yang tinggi, dan

kemiringan lereng yang besar. Keberadaan bahaya alami berupa gerakan tanah tersebut dapat

mengancam keberadaan sarana-prasarana yang dibangun di Kabupaten Kutai Barat. Selain itu,



dilihat dari banyaknya desa/kampung yang terletak di DAS serta tingginya curah hujan, Kutai

Barat juga tergolong rawan bencana alam banjir terlebih dengan kondisi hutan yang semakin

buruk dimana banyak terjadi penebangan liar, maka kemungkinan terjadinya banjir tersebut

semakin besar. Sebagai contoh, pada bulan April 2005, terjadi banjir besar yang diakibatkan

oleh meluapnya Sungai Mahakam. Akibat banjir tersebut terdapat sekitar 3.500 rumah di

Kabupaten Kutai Barat yang terendam air.

Selama tahun 2015 terjadi bencana kebakaran, banjir, bencana orang hilang (tenggelam)

dan kabut asap, dengan jumlah korban sebanyak 2,986 jiwa atau 661 KK. Jumlah korban yang

ditangani sebanyak 2.404 jiwa dari 478 KK. Kira-kira 20 % dari korban tersebut tidak ditangani

karena mereka dengan inisiatif sendiri telah mengungsi di rumah keluarga masing-masing.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan penanganan terhadap korban bencana di tahun 2015

terjadi adanya peningkatan jumlah korban bencana yang ditangani dari tahun 2014 yang

berjumlah 544 jiwa. Hal ini dikarenakan frekuensi bencana tahun 2015 lebih tinggi bila

dibandingkan dengan tahun 2014, sehingga lebih banyak korban yang ditangani. Penanganan

korban bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kutai Barat sudah menunjukkan capaian yang

optimal dimana di setiap kejadian bencana selalu dilakukan penanganan. Keberhasilan ini juga

tak lepas dari keperdulian dari semua pihak yang turut membantu berpartisipasi dalam

penanganan bencana seperti masyarakat, pihak keamanan, organisasi kemasyarakatan dan

pihak perusahaan.

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 mencapai 165.814 jiwa. Jumlah ini

menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun 2009 karena adanya pemekaran Kutai Barat

menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga

berdampak pada jumlah penduduk dan luas wilayah. Secara keseluruhan selama 2009-2014

terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 3,67%, meski di 16 kecamatan yang baru tidak ada

satupun kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Beberapa kecamatan

menunjukkan kenaikan jumlah penduduk yang cukup besar selama 2009-2014 yaitu di atas 20%

seperti Kecamatan Bongan (25,62%), Barong Tongkok (24,70%), Nyuatan (27,62%), dan Sekolaq

Darat (24,15%).

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Barong

Tongkok yaitu sebesar 28.009 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling



sedikit adalah Kecamatan Bentian Besar yaitu sebesar 3.425. Namun secara umum jumlah

penduduk di Kutai Barat relatif menyebar cukup merata di semua kecamatan, kecuali di

Kecamatan Barong Tongkok, Linggang Bigung, Melak, dan Tering yang keempatnya

menunjukkan jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding kecamatan lain. Bila dilihat

perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya maka dapat diperoleh

Kepadatan penduduk untuk Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 8.14 jiwa/Km2.

Dari jenis kelaminnya, sebesar 87.541 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 78.273

jiwa merupakan penduduk perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terlihat bahwa

penduduk laki-laki lebih dominan jika dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio

sebesar 112. Dengan pengertian bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112

laki-laki. Kemudian rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Bentian Besar yaitu

sebesar 116 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Penyinggahan yaitu sebesar 109.



Tabel 2.8. Jumlah Penduduk per Kecamatan

No Kecamatan 2009 2014 Naik/Turun (%)

Laki-laki

Perempuan Jumlah Rasio Jenis

Kelamin Laki-laki

Perempuan Jumlah Rasio Jenis

Kelamin Laki-laki

Perempuan Jumlah

1 Bongan 4,604 3,963 8,567 1.162 5,760 5,002 10,762 1.152 25.11 26.22 25.62

2 Jempang 4,830 4,403 9,233 1.097 5,330 4,704 10,034 1.133 10.35 6.84 8.68

3 Penyinggahan 2,041 1,893 3,934 1.078 2,226 2,042 4,268 1.090 9.06 7.87 8.49

4 Muara Pahu 4,564 4,087 8,651 1.117 4,773 4,293 9,066 1.112 4.58 5.04 4.80

5 Muara Lawa 3,478 3,155 6,633 1.102 3,924 3,553 7,477 1.104 12.82 12.61 12.72

6 Damai 4,475 4,037 8,512 1.108 5,320 4,717 10,037 1.128 18.88 16.84 17.92

7 Barong Tongkok 11,775 10,687 22,462 1.102 14,638 13,371 28,009 1.095 24.31 25.11 24.70

8 Melak 7,085 6,417 13,502 1.104 7,460 6,783 14,243 1.100 5.29 5.70 5.49

9 Long Iram 3,922 3,471 7,393 1.13 4,153 3,599 7,752 1.154 5.89 3.69 4.86

10 Long Hubung 4,372 3,818 8,190 1.145

11 Long Bagun 4,735 4,131 8,866 1.146

12 Long Pahangai 2,493 2,260 4,753 1.103

13 Long Apari 2,281 2,033 4,314 1.122

14 Bentian Besar 1,621 1,378 2,999 1.176 1,842 1,583 3,425 1.164 13.63 14.88 14.20

15 Linggang Bigung 7,465 6,721 14,186 1.111 8,696 7,898 16,594 1.101 16.49 17.51 16.97

16 Siluq Ngurai 2,738 2,388 5,126 1.147 3,119 2,751 5,870 1.134 13.92 15.20 14.51

17 Nyuatan 2,898 2,493 5,391 1.162 3,705 3,175 6,880 1.167 27.85 27.36 27.62

18 Sekolaq Darat 4,311 3,895 8,026 1.107 5,219 4,745 9,964 1.100 21.06 21.82 24.15

19 Mook Manaar Bulatn 4,289 3,766 8,055 1.139 4,857 4,310 9,167 1.127 13.24 14.45 13.81

20 Tering 5,655 4,982 10,637 1.135 6,519 5,747 12,266 1.134 15.28 15.36 15.31

21 Laham 1,363 1,160 2,523 1.175

Jumlah 90,995 81,138 172,133 1.121 87,541 78,273 165,814 1.118 -3.80 -3.53 -3.67




Dari informasi kepadatan penduduk tahun 2014, Kecamatan Melak merupakan wilayah yang terpadat penduduknya yakni 81,7 jiwa/Km2 kemudian diikuti

oleh Kecamatan Sekolah Darat yaitu sebesar 60,22 jiwa/Km2 dan Kecamatan Barong Tongkok sebesar 56,9 jiwa/Km2. Sedangkan untuk kecamatan dengan

kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Bentian Besar yaitu sebesar 2,64 jiwa/Km2.

Tabel 2.9. Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk

NO Kecamatan

2009 2014

Luas Wilayah

(Km2)

Jumlah Desa

Jumlah Rumah Tangga

Kepadatan Luas Wilayah

(Km2)

Jumlah Desa

Jumlah Rumah Tangga

Kepadatan

Jumlah Rumah Tangga/Km

2

Penduduk/Km2


2

Penduduk/Km2

1. Bongan 2,274.40 16 2,313 1.02 3.77 2463.04 16 2902 1.18 4.37

2. Jempang 654.4 12 2,479 3.79 14.11 742.66 12 2658 3.58 13.51

3. Penyinggahan 271.9 6 1,115 4.1 14.47 271.9 6 1177 43.29 15.70

4. Muara Pahu 496.68 12 2,303 4.64 17.42 1102.25 12 2391 2.17 8.22

5. Muara Lawa 444.5 8 1,725 3.7 14.24 603.65 8 2013 3.33 12.39

6. Damai 1,750.43 14 2,280 1.3 4.86 2325.46 17 2749 1.18 4.32

7. Barong Tongkok 492.21 21 5,970 10.76 40.5 492.21 21 7697 15.64 56.90

8. Melak 287.87 6 3,560 12.37 46.9 174.34 6 3872 22.21 81.70

9. Long Iram 1,462.01 11 2,032 1.39 5.06 2120.78 11 2178 1.03 3.66

10. Long Hubung 530.9 10 1,968 3.71 15.43

11. Long Bagun 4,971.20 11 2,220 4.47 17.83

12. Long Pahangai 3,420.40 13 1,252 0.37 1.39

13. Long Apari 5,490.70 10 1,070 0.31 1.24

14. Bentian Besar 886.4 9 858 0.97 3.38 1295.48 9 955 0.74 2.64

15. Linggang Bigung 699.3 11 3,811 5.45 20.29 3408.8 11 4542 1.33 4.87

16. Siluq Ngurai 2,015.58 16 1,345 0.67 2.54 1733 16 1581 0.91 3.39

17. Nyuatan 1,740.70 10 1,442 0.83 3.1 1565.3 10 1845 1.18 4.40



NO Kecamatan

2009 2014

Luas Wilayah

(Km2)

Jumlah Desa

Jumlah Rumah Tangga

Kepadatan Luas Wilayah

(Km2)

Jumlah Desa

Jumlah Rumah Tangga

Kepadatan


2

Penduduk/Km2


2

Penduduk/Km2

18. Sekolaq Darat 165.46 7 2,334 14.11 49.6 165.46 8 2868 17.33 60.22

19. Mook Manaar Bulatn 867.7 15 2,307 2.66 9.28 1152.27 16 2654 2.3 7.96

20. Tering 1,804.16 13 2,850 1.58 5.9 764.99 15 3301 4.32 16.03

21. Laham 901.8 5 610 0.68 2.8

Jumlah 31,628.70 238 45,844 1.82 6.82 20381.59 194 45383 2.25 8.14


Dari sisi pertumbuhan penduduk, selama 2009-2014 pertumbuhan penduduk di Kecamatan Nyuatan menunjukkan yang tertinggi dengan rata-rata per

tahun mencapai 5,0%. Selain itu, terdapat beberapa kecamatan yang juga memili rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun yang tinggi yaitu adalah Kecamatan

Bongan yaitu 4,67%, Kecamatan Barong Tongkok sebesar 4,51% serta Kecamatan Sekolaq Darat sebesar 4,42%.

Berdasarkan kelompok usia, penduduk dengan 0-14 memiliki proporsi yang terbesar, yaitu 10,34%. Proporsi balita terlihat tergolong tinggi yaitu 5,42%

atau berjumlah 8.989. Sementara penduduk usia 75 tahun ke atas memiliki proporsi kecil yaitu 1,44%. Secara keseluruhan penduduk Kutai Barat didominias oleh

usia di bawah 40 tahun. Untuk penduduk usia sekolah yaitu 5-19 tahun secara keseluruhan memiliki proporsi yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan

bahwa29,49% penduduk Kutai Barat adalah penduduk usia sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dominasi usia anak-anak di Kutai Barat cukup

besar. Usia tersebut adalah usia balita hingga SMA.



Tabel 2.10. Struktur Umur Penduduk

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis Kelamin

0 - 4 4653 4336 8989 107

5 - 9 8352 7676 16028 109

10 - 14 8897 8263 17160 108

15 - 19 8112 7584 15696 107

20 - 24 7357 6843 14200 108

25 - 29 7237 6997 14234 103

30 - 34 8314 7759 16073 107

35 - 39 8095 6928 15023 117

40 - 44 6909 5741 12650 120

45 - 49 5753 4572 10325 126

50 - 54 4304 3611 7915 119

55 - 59 3488 2993 6481 117

60 - 64 2330 1665 3995 140

65 - 69 1442 1238 2680 116

70 - 74 1137 957 2094 119

75 + 1282 1110 2392 115

JUMLAH 87662 78273 165935 112


2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kutai Barat pada tahun 2015 mencapai -1,24% dihitung dari

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Bila dihitung atas dasar harga berlaku,

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 menunjukkan angka yang minus yaitu -0,83%. Hal ini

disebabkan karena terjadinya penurunan harga pertambangan dan penggalian yang memiliki

proporsi terbesar dalam pembentukan PDRB, sehingga secara riil maupun nominal output

mengalami penurunan. Beberapa sektor atau lapangan usaha pada tahun 2015 sebenarnya

secara riil menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi seperti sektor administrasi

pemerintahan, pengadaan listrik dan gas, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan,

perdagangan, hotel dan resotoran, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya. Namun

demikian, sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi pada tahun 2015 tersebut memiliki

proporsi yang relatif kecil, sehingga secara keseluruhan memiliki dampak yang tidak besar

terhadap pertumbuhan ekonomi.



Bila dilihat rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun selama 2010-2015,

perekonomian Kutai Barat mampu menghasilkan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar

7,73%. Sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang memiliki rata-rata

pertumbuhan per tahun tekecil, yaitu 3,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai sektor ini

cenderung mengalami penurunan setiap tahun sementara sektor jasa pendidikan menunjukkan

rata-rata pertumbuhan sebesar 19,23% yang merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan

tertinggi selama 2010-2015 dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga menunjukkan

rata-rata pertumbuhan per tahun yang tinggi yaitu 18,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa

aspek pendidikan, kesehatan, serta sosial menjadi salah satu fokus dalam pembangunan selama

2010-2015. Kondisi perekonomian yang secara umum cenderung menurun ini disebabkan

kinerja yang menurun sektor pertambangan dan penggalian mulai tahun 2012, padahal sektor

ini merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Kutai Barat karena

besarnya proprosi terhadap PDRB. Situasi ini disebabkan baik oleh faktor internal maupun

faktor eksternal.

Tabel 2.11. Rata-rata Pertumbuhan dan Pertumbuhan PDRB 2015

Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha Rata-rata Pertumbuhan

2010-2015 (%) Pertumbuhan 2015

(%)

Pertanian 12.18 5.88

Pertambangan dan Penggalian 6.77 -8.63

Industri Pengolahan 12.86 4.97

Pengadaan Listrik, Gas 8.55 35.88

Pengadaan Air 7.34 5.99

Konstruksi 13.13 9.53

Perdagangan, Hotel, Restoran 19.05 11.79

Transportasi dan Pergudangan 8.09 5.72

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14.46 14.62

Informasi dan Komunikasi 10.72 9.53

Jasa Keuangan 10.15 2.02

Real Estat 10.02 9.48

Jasa Perusahaan 10.67 2.66

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

28.05 9.70

Jasa Pendidikan 27.56 17.11

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 28.01 19.47

Jasa lainnya 10.49 18.48

Produk Domestik Regional Bruto 10.51 -0.83



Lapangan Usaha Rata-rata Pertumbuhan

2010-2015 (%) Pertumbuhan 2015

(%)

Atas Dasar Harga Konstan 2010

Pertanian 5.06 4.44

Pertambangan dan Penggalian 7.13 -5.56

Industri Pengolahan 8.19 5.49

Pengadaan Listrik, Gas 10.75 10.56

Pengadaan Air 5.63 2.96

Konstruksi 6.36 3.36

Perdagangan, Hotel, Restoran 14.37 5.46

Transportasi dan Pergudangan 3.63 2.07

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.86 7.26

Informasi dan Komunikasi 9.98 8.58

Jasa Keuangan 4.69 0.87

Real Estat 7.24 5.14

Jasa Perusahaan 5.76 -1.21


17.89 2.32

Jasa Pendidikan 19.23 9.83

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 18.94 9.87

Jasa lainnya 4.76 8.49

Produk Domestik Regional Bruto 7.73 -1.42

Perekonomian Kutai Barat sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan

penggalian, sektor pertanian, serta sektor konstruksi. Hal tersebut nampak dari kontribusi

sektor terhadap pembentukan PDRB. Sektor pertambangan dan penggalian misalnya, bila

dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik selama 2010-2014rata-rata memiliki

kontribusi sebesar 59,96% untuk harga berlaku dan 60,12% untuk dasar harga konstan. Dengan

demikian peran sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Kutai Barat sangat

dominan. Demikian pula dengan peran sektor pertanian yang juga cukup besar, yaitu rata-rata

11,94% selama 2010-2014 dan sektor konstruksi yang besarnya rata-rata 10,94%. Kontribusi

sektor konstruksi yang cukup tinggi ini menunjukkan besarnya pembangunan prasarana fisik

yang terjadi di Kutai Barat, baik berupa jalan, jembatan, gedung, maupun lainnya.



Tabel 2.12. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)

Pertanian 1,715,224 13.40 2,002,478 10.87 2,206,763 10.26 2,386,625 10.87 2,878,129 13.53 3,047,247 14.45

Pertambangan dan Penggalian 7,423,200 58.01 11,922,319 64.71 13,930,533 64.79 13,571,065 61.81 11,271,291 53.00 10,298,292 48.83

Industri Pengolahan 643,835 5.03 734,723 3.99 912,042 4.24 1,001,861 4.56 1,123,192 5.28 1,179,004 5.59

Pengadaan Listrik, Gas 1,746 0.01 1,740 0.01 1,821 0.01 1,777 0.01 1,937 0.01 2,632 0.01

Pengadaan Air 4,710 0.04 5,193 0.03 6,091 0.03 5,843 0.03 6,331 0.03 6,710 0.03

Konstruksi 1,371,184 10.72 1,519,039 8.24 1,783,604 8.30 1,961,063 8.93 2,319,472 10.91 2,540,522 12.05

Perdagangan, Hotel, Restoran 622,342 4.86 921,350 5.00 1,022,848 4.76 1,133,521 5.16 1,331,425 6.26 1,488,443 7.06

Transportasi dan Pergudangan 220,827 1.73 231,875 1.26 238,472 1.11 280,802 1.28 308,234 1.45 325,863 1.55

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 33,530 0.26 38,013 0.21 43,682 0.20 49,765 0.23 57,474 0.27 65,876 0.31

Informasi dan Komunikasi 123,437 0.96 135,233 0.73 151,658 0.71 166,190 0.76 187,550 0.88 205,430 0.97

Jasa Keuangan 16,700 0.13 18,370 0.10 21,321 0.10 24,667 0.11 26,543 0.12 27079.60 0.13

Real Estat 80,205 0.63 87,212 0.47 97,645 0.45 108,932 0.50 118,077 0.56 129268.01 0.61

Jasa Perusahaan 8,024 0.06 8,990 0.05 10,425 0.05 11,797 0.05 12,978 0.06 13323.67 0.06

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 350,562 2.74 536,658 2.91 749,084 3.48 868,172 3.95 1,100,097 5.17 1206829.36 5.72

Jasa Pendidikan 97,339 0.76 154,195 0.84 193,000 0.90 229,824 1.05 280,654 1.32 328685.47 1.56

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 48,471 0.38 70,693 0.38 93,140 0.43 113,289 0.52 139,436 0.66 166588.96 0.79

Jasa lainnya 34,169 0.27 35,870 0.19 38,612 0.18 40,908 0.19 47,499 0.22 56278.21 0.27

Produk Domestik Regional Bruto 12,795,504 100.00 18,423,951 100.00 21,500,739 100.00 21,956,103 100.00 21,265,562 100.00 21,088,071 100.00



Atas Dasar Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)

Pertanian 1,715,224 13.40 1,806,859 11.91 1,932,267 10.71 2,051,090 11.05 2,101,746 11.16 2,195,090 11.82

Pertambangan dan Penggalian 7,423,200 58.01 9,140,126 60.27 11,416,936 63.27 11,413,451 61.50 11,091,937 58.90 10,475,242 56.42

Industri Pengolahan 643,835 5.03 661,735 4.36 800,283 4.43 864,119 4.66 904,600 4.80 954,278 5.14

Pengadaan Listrik, Gas 1,746 0.01 1,924 0.01 2,168 0.01 2,270 0.01 2,631 0.01

2,909 0.02

Pengadaan Air 4,710 0.04 5,308 0.03 6,102 0.03 5,636 0.03 6,015 0.03

6,193 0.03

Konstruksi 1,371,184 10.72 1,449,348 9.56 1,548,654 8.58 1,661,072 8.95 1,805,492 9.59 1,866,109 10.05

Perdagangan, Hotel, Restoran 622,342 4.86 860,065 5.67 932,223 5.17 1,013,575 5.46 1,155,020 6.13 1,218,042 6.56

Transportasi dan Pergudangan 220,827 1.73 226,914 1.50 226,857 1.26 248,824 1.34 258,588 1.37 263,943 1.42

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

33,530 0.26 35,466 0.23 38,594 0.21 41,601 0.22 45,642 0.24 48,957 0.26

Informasi dan Komunikasi 123,437 0.96 134,589 0.89 149,999 0.83 163,425 0.88 182,926 0.97 198,627 1.07

Jasa Keuangan 16,700 0.13 17,378 0.11 18,757 0.10 20,229 0.11 20,822 0.11 21,003 0.11

Real Estat 80,205 0.63 84,561 0.56 93,662 0.52 101,639 0.55 108,184 0.57 113,741 0.61

Jasa Perusahaan 8,024 0.06 8,552 0.06 9,213 0.05 9,896 0.05 10,749 0.06 10,618 0.06


350,562 2.74 511,130 3.37 599,609 3.32 654,446 3.53 779,984 4.14 798,110 4.30

Jasa Pendidikan 97,339 0.76 128,314 0.85 159,026 0.88 181,981 0.98 213,533 1.13 234,531 1.26

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 48,471 0.38 58,825 0.39 75,480 0.42 88,445 0.48 105,033 0.56 115,399 0.62

Jasa lainnya 34,169 0.27 34,787 0.23 36,006 0.20 36,905 0.20 39,737 0.21 43,110 0.23

Produk Domestik Regional Bruto 12,795,504 100.00 15,165,883 100.00 18,045,834 100.00 18,558,606 100.00 18,832,640 100.00 18,565,902 100.00




Kontribusi sektor pertanian bila dilihat dari tahun ke tahun berdasarkan harga konstan

menunjukkan tren yang menurun selama 2010-2014, namun pada tahun 2015 terjadi sedikit

peningkatan kontribusi. Pada tahun 2010, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB mencapai

13,40%, namun pada tahun 2014 turun menjadi 11,16% dan tahun 2015 meningkat menjadi

11,82%. Namun bila dihitung menggunakan harga berlaku menunjukkan kenaikan dari 13,40%

tahun 2010, menjadi 13,54% pada tahun 2014 dan 14,45% pada tahun 2015. Kontribusi sektor

ini pada tahun 2011-2013 menunjukkan penurunan. Dengan membandingkan antara harga

konstan dan harga berlaku, secara umum dapat dikatakan bahwa meski secara riil kontribusi

sektor pertanian menunjukkan tren yang menurun namun secara nominal menunjukkan

kenaikan.

Penurunan proporsi sektor pertanian dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti nilai

tambah, teknologi, pemasaran, maupun produksi. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa hal:

(1) lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan semakin sedikit akibat

pembangunan daerah, sehingga aktivitas di sektor pertanian semakin terbatas, (2) penduduk

yang bekerja di sektor pertanian semakin kecil dan mereka beralih ke sektor ekonomi lainnya,

(3) produktivitas sektor pertanian menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun

sehingga produksi di sektor pertanian menjadi semakin berkurang, atau (4) terjadi transformasi

ekonomi di Kutai Barat dari sektor pertanian menuju sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana upaya Kutai Barat untuk mengaitkan sektor

pertanian ke sektor industri dan perdagangan, sehingga pengembangan sektor industri dan

perdagangan merupakan pengembangan yang berbasis pada sektor pertanian.

Sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor utama menunjukkan kontribusi

kontribusi yang fluktuatif selama 2010-2015. Selama 2010-2012 kontribusi sektor ini bila dilihat

menggunakan harga berlaku menunjukkan kenaikan namun pada periode 2012-2015 terjadi

penurunan yang cukup drastis dari 64,79% pada tahun 2012 menjadi 48,83% di tahun 2015.

Pertambangan batubara, emas, dan perak merupakan jenis pertambangan yang utama. Meski

demikian, mengingat pertambangan tersebut tidak dapat diperbarui dan masih tingginya

ketergantungan pada sektor tersebut, penting bagi Kutai Barat untuk mengembangkan sektor

lain, seperti sektor industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Sektor industri pengolahan

menunjukkan kontribusi yang cenderung konstan selama 2010-2015 yaitu sekitar 4%-5% tiap

tahun. Pengembangan subsektor lainnya sangat diperlukan agar ketergantungan terhadap satu

subsektor saja dapat dihindari.



Bila menggunakan pendekatan 3 sektor utama yaitu primer, sekunder, dan tersier, akan terlihat bahwa di Kutai Barat mulai menunjukkan tanda-tanda

pergeseran struktur ekonomi. Hal ini setidak-tidaknya terlihat dari 2 aspek, yaitu: (1) rata-rata pertumbuhan nilai output dan (2) rata-rata kontribusi sektoral.

Tabel 2.13. PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier

Harga Berlaku 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) Rata-rata Pertumbuhan

Primer 9,138,424 71.42 13,924,797 75.58 16,137,296 75.05 15,957,690 72.68 14,205,112 66.80 13,345,539 63.28 -2.98

Sekunder 3,021,611 23.61 3,587,166 19.47 4,160,218 19.35 4,600,822 20.95 5,335,615 25.09 5,814,479 27.57 3.95

Tersier 635,470 4.97 911,988 4.95 1,203,227 5.60 1,397,589 6.37 1,725,284 8.11 1,928,053 9.14 16.48

PDRB 12,795,505 100.00 18,423,951 100.00 21,500,741 100.00 21,956,101 100.00 21,266,011 100.00 21,088,071 100.00 -

Harga Konstan 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) Rata-rata Pertumbuhan

Primer 9,138,424 71.42 10,946,985 72.18 13,349,203 73.97 13,464,541 72.55 13,193,683 70.06 12,670,332 68.25 -1.13

Sekunder 3,021,611 23.61 3,375,349 22.26 3,704,880 20.53 4,000,522 21.56 4,360,915 23.16 4,559,057 24.56 0.98

Tersier 635,470 4.97 843,547 5.56 991,753 5.50 1,093,541 5.89 1,278,042 6.79 1,336,512 7.20 9.72

PDRB 12,795,505 100.00 15,165,881 100.00 18,045,836 100.00 18,558,604 100.00 18,832,640 100.00 18,565,902 100.00 -




Dari sisi pertumbuhan nilai output, sektor tersier selama 2010-2015 menunjukkan rata-

rata pertumbuhan per tahun yang tertinggi, yaitu 16,48% berdasarkan harga berlaku dan 7,72%

atas dasar harga konstan. Sementara itu sektor primer menunjukkan rata-rata pertumbuhan

per tahun 2010-2015 yang negatif. Hal ini menunjukkan gejala terjadinya transformasi

struktural di Kutai Barat meski belum signifikan karena kecilnya proporsi sektor tersier. Sektor

primer meskipun menunjukkan tren yang negatif, bagaimanapun masih menjadi sektor yang

dominan terutama sektor pertambangan dan penggalian.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan

diperhatikan karena fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang

dihasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur

untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum. Inflasi di Kutai Barat ini dihitung

dengan menggunakan informasi indeks harga, sedangkan informasi indeks harga dihitung

dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator yaitu perbandingan antara PDRB harga

berlaku dengan harga konstan. Berdasarkan infromasi indeks harga yang dihitung dengan PDRB

deflator, pada tahun 2011 tingkat inflasi di Kutai Barat tergolong tinggi, yaitu 21,48% dan pda

tahun 2015 mencapai hanya 0,59%. Tingkat inflasi setinggi ini disebabkan terutama oleh

kenaikan harga pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa

pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Tingkat inflasi sektor pertambangan dan

penggalian pada tahun 2011 mencapai 30,44%, sektor jasa pendidikan mencapai 20,17% dan

sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 20,18%.

Tabel 2.14. Perkembangan Laju Inflasi PDRB Deflator Lapangan Usaha

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015

Pertanian 10.83 3.05 1.89 19.96 -0.55

Pertambangan dan Penggalian 30.44 -6.46 -2.55 -14.54 -3.25

Industri Pengolahan 11.03 2.64 1.73 7.09 -0.50

Pengadaan Listrik, Gas -9.56 -7.12 -6.80 -5.95 22.91

Pengadaan Air -2.17 2.03 3.86 1.52 2.94

Konstruksi 4.81 9.89 2.51 8.82 5.97

Perdagangan, Hotel, Restoran 7.13 2.42 1.93 3.08 6.01

Transportasi dan Pergudangan 2.19 2.87 7.36 5.62 3.57

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.18 5.60 5.69 5.27 6.86

Informasi dan Komunikasi 0.48 0.62 0.58 0.82 0.87

Jasa Keuangan 5.71 7.53 7.27 4.54 1.14

Real Estat 3.14 1.08 2.80 1.84 4.13

Jasa Perusahaan 5.12 7.64 5.35 1.28 3.93

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4.99 18.99 6.19 6.32 7.21



Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015

Jasa Pendidikan 20.17 0.99 4.06 4.07 6.63

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 20.18 2.68 3.80 3.64 8.74

Jasa lainnya 3.11 4.00 3.37 7.84 9.21

Produk Domestik Regional Bruto 21.48 -1.92 -0.70 -4.55 0.59


Setelah tahun 2011, inflasi menunjukkan penurunan yang sangat drastis bahkan terjadi

deflasi sebesar -1,92%. Defflasi ini terus berlanjut hingga 2014 yang besarnya mencapai -4,55%.

Selama 2011-2014 beberapa sektor yang menunjukkan kenaikan harga tinggi adalah sektor

pertanian bahkan pada tahun 2014 inflasi di sektor ini mencapai 19,96%. Apabila dilihat secara

keseluruhan, terlihat bahwa inflasi tahun 2012 hingga 2014 menunjukkan penurunan yang

sangat drastis. Sektor pendidikan misalnya dari inflasi 20,17% di tahun 2011 menjadi hanya

0,99% di tahun 2012. Sebagian sektor dan subsektor menunjukkan penurunan inflasi di tahun

2012. Beberapa sektor dan subsektor yang menunjukkan kenaikan harga dari 2011 ke 2012

misalnya subsektor perikanan, subsektor pertambangan dan penggalian lainnya, subsektor

pengadaan air,sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan

dan asuransi, sektor informasi dan komunikasi, subsektor penyediaan jasa akomodasi,

subsektor administrasi pemerintahan, serta subsektor jasa lainnya.

Hampir semua sektor dan subsektor memiliki pola perkembangan laju inflasi yang

fluktuatif selama 2011-2015. Tidak ada sektor atau subsektor yang menunjukkan tren inflasi

yang terus meningkat atau menurun. Hal ini menggambarkan bahwa selama periode 2011-2015

perekononmian Kutai Barat berjalan dinamis. Faktor penyebab inflasi sendiri bisa berasal dari

internal (domestic inflation) maupun eksternal (imported inflation). Tingginya inflasi dapat

didorong oleh faktor cost push inflation atau demand pull inflation. Oleh karena itu diperlukan

strategi dan kebijakan yang mampu mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Kutai Barat melalui

pengamatan dan kajian sumber-sumber penyebab terjadinya inflasi.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB dan inflasi di atas dapat menggambarkan kondisi perekonomian Kutai Barat

secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat,

dapat dilihat secara umum berdasarkan PDRN atau pendapatan per kapita, yaitu PDRB atau

pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Meskipun barangkali



ukuran ini memiliki kelemahan, namun setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran

perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Pada tahun 2015, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masyarakat di Kabupaten Kutai

Barat diproyeksi sebesar Rp. 151,07 juta atau naik sebesar 3,22 % dibandingkan dengan

keadaan tahun 2014 sebesar Rp. 146,36. Sehingga persentase capaian pada indikator PDRB per

kapita adalah 100,71 dari target Rp.150 juta per kapita.

Gambar 2.5. Grafik PDRB Perkapita Kutai Barat Atas Dasar Harga Berlaku

Sumber Data : Kantor BPS Kutai Barat

Ket : * Angka Sementara ** Angka Proyeksi

Selama tahun 2011 - 2015, terlihat bahwa nilai PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat

terbesar terdapat pada tahun 2013, yaitu sebesar 152,43 juta rupiah. Dalam beberapa kasus

telah terjadi kontradiksi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu bahwa

secara nominal pendapatan per kapita masyarakat mengalami peningkatan akan tetapi jika

dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi yang harus ditanggung oleh masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya, ternyata daya beli masyarakat tersebut justru

mengalami penurunan, karena kenaikan pendapatan secara nominal lebih rendah dari laju

inflasi yang terjadi pada periode yang sama.

129,73

150,25 152,43

146,36*

151,07**

120

130

140

150

160

2011 2012 2013 2014 2015

Da

lam

Ju

ta R

up

iah



Meskipun secara nominal teradi kenaikan selama 2010-2013 namun sebenarnya secara

relatif selama 2010-2014 pertumbuhan PDRB perkapita menunjukkan tren yang menurun. Pada

tahun 2011 pertumbuhan PDRB perkapita mencapai 42,77% dan pada tahun 2012

pertumbuhan menurun menjadi 15,82%. Selanjutnya pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB

perkapita hanya 1,45% bahkan pada tahun 2014 turun menjadi negatif yaitu -3,98%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara absolut selama 2010-2014 tingkat

kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan namun pertumbuhan peningkatan tersebut

semakin lama semakin mengecil, bahkan negatif. Situasi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi.

Kondisi yang demikian disebabkan antara lain oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung

mengecil yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

2.2.1.4. Indeks Gini/Koefisiensi Gini

Dari sisi distribusi pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini menunjukkan

bahwa kinerja distribusi pendapatan di Kutai Barat semakin menurun dalam arti tingkat

ketimpangan cenderung semakin besar. Namun, angka tersebut masih dalam kelompok

ketimpangan yang rendah karena berkisar di angka 0,3. Sebagaimana disebutkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa tentang gini ratio

dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di

kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari

0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya lebih besar dari 0,5.

Realisasi capaian angka indeks gini tahun 2015 sebesar 0,3097 (masih angka proyeksi)

dari target 0,3300 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 106,15. Iindeks gini Kabupaten

Kutai Barat tahun 2015 lebih rendah dari indeks gini tahun 2014 sebesar 0,3117. Ketimpangan

yang relatif rendah ini disebabkan karena perekonomian perekonomian di Kutai Barat semakin

membaik terutama semakin meningkatnya penduduk yang memiliki penghasilan layak sebagai

dampak dari keberhasilan pembangunan dan semakin banyak berdiri perusahaan-perusahaan

notabene menampung lapangan kerja. Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio

Kabupaten Kutai Barat untuk kurun waktu 2011 – 2015 pada tabel berikut.



Gambar 2.6. Grafik Perkembangan Indeks Gini Kutai Barat 2011-2015

Keterangan : *) Angka Proyeksi Sumber Data : BPS Kutai Barat

Dalam konteks indeks gini Kabupaten Kabupaten Kutai Barat terlihat bahwa secara

umum pada periode lima tahun terakhir, Indeks Gini berkisar pada angka 0,2881 hingga 0,3117

dengan rata-rata peningkatan . Hal ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kutai Barat

merupakan wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Jika dilihat secara

detail, bahkan ketimpangan pendapatan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutai Barat membawa

dampak pada peningkatan ketidakmerataan meski relatif sangat kecil. Bila menguktip hasil studi

Bank Dunia tentang pembagian pendapatan di Kutai Barat, pada tahun 2009 sebanyak 15,99%

penduduk menikmati 40% bagian yang terendah dari pendapatan di Kutai Barat, dan 45,67%

menikmati 20% bagian tertinggi dari pendapatan di Kutai Barat. Pengembangan sektor ekonomi

yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan merupakan salah satu cara untuk mengurangi

tingkat kesenjangan di Kutai Barat. Demikian pula dengan perluasan akses masyarakat dalam

beraktivitas ekonomi serta akses ke pendanaan, akan terus diupayakan dalam rangka

memperkecil tingkat ketimpangan yang ada.

0.2881

0.2984

0.3072

0.3117 0.3097 *)

0.2850

0.2900

0.2950

0.3000

0.3050

0.3100

0.3150

2011 2012 2013 2014 2015



2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

Peran pendidikan dalam pembangunan semakin diperkuat dengan adanya paradigma

knowledge-based economy yang menegaskan arti penting pendidikan dalam pembangunan,

pertama kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis ilmu pengetahuan dan

teknologi. Kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi

semakin tampak dan penting, dan ketiga, penididikan menjadi penggerak utama dinamika

perkembangan ekonomi yang mendorong proses transformasi struktural dalam jangka panjang.

Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

(a) segi sasaran, pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar

menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra

manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi, (b) segi lingkungan,

klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem.

Lingkungan keluarga (pendidikan informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal), lingkungan

masyarakat (pendidikan nonformal), ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam

jabatan, (c) segi jenjang pendidikan, jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar (basic

education), pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi, dan (d) pembidangan kerja,

pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik,

keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain.

Dalam hal pendidikan, pemerintah telah mengacu pada program Sustainable

Development Goals (SDGs) yang membuat 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan

berkelanjutan. Pendidikan sendiri merupakan tujuan ke 4 dari SDGs tersebut. Untuk dapat

mewujudkan SDGs bidang pendidikan tersebut tentu bukan perkara yang mudah untuk

dilaksanakan. Diperlukan suatu langkah-langkah kongkrit dalam bentuk kebijakan-kebijakan,

baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang untuk dapat mewujudkan tujuan

tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidak hanya dibuat dan diimplementasikan

oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi juga perlu dukungan dari pemerintah daerah. Sebab,

mengacu kepada Undang-Undang No. 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004

tentang otonomi daerah, pemerintah daerahlah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan

urusan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SLTP). Dengan demikian, upaya pemerintah untuk

dapat mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bidang pendidikan harus juga

melibatkan dukungan pemerintah daerah.



Keterlibatan pemerintah daerah dalam pendidikan secara jelas dinyatakan dalam UUD

1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No. 34 Taun 2004.

Dalam pasal 13 UU No. 34/2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan

dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dinyatakan bahwa pertama, pemerintah daerah harus menyelenggarakan program

wajib belajar gratis untuk sekolah dasar, kedua, memberikan layanan, kemudahan, bimbingan,

dan bantuan yang menjamin mutu pendidikan, ketiga, memfasilitasi adanya pendidik dan

tenaga kependidikan, dan keempat, menyediakan pendanaan untuk pendidikan, dan kelima,

melakukan evaluasi dan pengawasan.

Perhatian pemerintah termasuk pemerintah daerah secara lebih jauh dalam pendidikan

bukanlah semata-semata adanya kegiatan belajar-mengajar secara formal di sebuah sekolah,

namun harus mempertimbangkan kualitas proses dan output. Kualitas proses pendidikan

diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk berbagai standar yang harus dipenuhi dalam

penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut prasarana, sarana, dan lulusan. Standar

prasarana misalnya tertuang dalam Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2007, standar tentang

tenaga pendidik diatur dalam Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007, kemudian standar

penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2007, serta masih banyak

berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.

Hal tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak dapat diartikan secara

fisik saja, namun juga harus memenuhi berbagai standar yang diperlukan sehingga output yang

ada dapat terukur.

Pada tahun 2014, berdasarkan data Kutai Barat Dalam Angka 2015 yang dikeluarkan

oleh BPS Kabupaten Kutai Barat, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat mencapai 165.814

jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.084 atau 38,01% merupakan penduduk usia sekolah (5-

24 tahun) dan dari jumlah penduduk usia sekolah tersebut, sebanyak 48.884 atau 29,46%

merupakan murid SD sampai dengan SMA.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat diketahui bahwa jumlah

sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah baik negeri maupun swasta pada

tahun 2014 tercatat sebanyak 311 sekolah yang terdiri atas 215 untuk tingkat SD, 62 untuk

tingkat SLTP dan 34 untuk tingkat SMA/SMK. Untuk jumlah murid dari tingkat SD hingga

SMA/SMK baik negeri maupun swasta tercatat sebanyak 44.062 siswa dengan rincian untuk

tingkat SD jumlah murid yangterdaftar sebanyak 21.595 siswa,untuk tingkat SLTP sebanyak



11.511 siswa dan untuk SMU/SMK jumlah siswa yang terdaftar adalah sebanyak 6.613 siswa.

Rasio murid guru pada Sekolah Dasar Negeri pada tahun 2014 adalah sebesar 8,11 yang artinya

bahwa seorang dalam mengajar harus menghadapi 8-9 siswa. Untuk guru SLTP negeri beban

yang harus dihadapi oleh seorang guru adalah 14-15 siswa, sedangkan untuk seorang guru

SMU/SMK Negeri akan memiliki beban mengajar sebanyak 11-12 siswa.

Tinjauan dari sisi tingkat partisipasi sekolah menunjukkan bahwa pada tahun 2014

jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang bersekolah mencapai 52.850 atau 68,94%. Jumlah

ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 25,12%.

Tabel 2.15. Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas

Status 2014 Persentase

Tidak/belum pernah bersekolah 4364 8.26

Masih bersekolah 36434 68.94

Tidak bersekolah lagi 12052 22.80

Jumlah 52850 100.00

Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kutai Barat 2014

Jumlah yang tidak/belum sekolah pada tahun 2014 mencapai 8,26% yang menunjukkan

penurunan dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 8,86%.Selanjutnya angka yang tidak

bersekolah lagi tahun 2014 mencapai 22,80% dan hal ini menurun cukup tajam dibandingkan

tahun 2009 yang mencapai 66,02%.

Tabel 2.16. Penduduk Usia Sekolah dan Tingkat Partisipasi Sekolah

Kelompok Umur

Partisipasi Sekolah Jumlah

Tidak/Belum Pernah Bersekolah

Masih Bersekolah

Tidak Bersekolah Lagi

Jumlah Persentase

(%) Jumlah

Persentase (%)

Jumlah Persentase

(%) Jumlah

Persentase (%)

5-6 3948 90.48 1801 4.94 5749 10.88

7-12 139 3.17 19672 53.99 19810 37.48

13-15 69 1.587301587 7966 21.86 69 0.57 8104 15.33

16-18 5818 15.97 2147 17.82 7966 15.07

19-24 208 4.761904762 1178 3.23 9836 81.61 11221 21.23

Jumlah 4364 100.00 36434 100.00 12052 100.00 52850 100

Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kutai Barat 2014



Penduduk dengan status tidak bersekolah lagi yang terbesar adalah usia 19-24 tahun,

yaitu usia pendidikan tinggi, yang pada tahun 2009 jumlahnya mencapai 76,96%. Kondisi ini

tidak berubah bila dibandingkan dengan tahun 2004. Pola partisipasi sekolah di Kutai Barat

sepanjang 2004-2009 terlihat tidak mengalami perubahan untuk semua kelompok umur.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar alasan

penduduk tidak/belum bersekolah serta tidak bersekolah lagi adalah karena faktor biaya

(12,68%), karena bekerja atau mencari nafkah sebesar 25,10% dan karena faktor menikah atau

mengurus rumah tangga sebesar 35,52%, serta lainnya. Tingginya persentase tidak atau belum

sekolah karena mengurus rumah tangga perlu mendapatkan perhatian agar kesadaran

penduduk terhadap pendidikan meningkat.

Sementara usia SMP/sederajat yang tidak bersekolah lagi mencapai 0,57% dan

SMA/sederajat mencapai 17,82%. Hal tersebut mengandung arti bahwa persentase penduduk

usia SMA/sederajat yang tidak bersekolah di SMA/sederajat masih cukup tinggi. Dengan kata

lain, cukup besar penduduk usia SMP/sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat

SMA/sederajat dan banyak penduduk yang hanya berijazah SMA/sederajat saja.

Kinerja tingkat literasi yang diukur dari harapan lama sekolah dari 2009 ke 2012

menunjukkan peningkatan sekalipun kecil. Kutai Barat hanya menunjukkan kenaikan sebesar

0,64% dan angka naik tergolong kecil dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur.

Dengan demikian aspek melek huruf menjadi hal penting untuk diperhatikan agar dapat

mencapai kondisi di atas rata-rata daerah Kalimantan Timur.

Tabel 2.17. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Antar Daerah

Kabupaten/Kota 2009 2012 Naik/Turun

Paser 95.22 96.71 1.49

Kutai Barat 95.97 96.61 0.64

Kutai Kartanegara 96.87 98.33 1.46

Kutai Timur 95.89 99.29 3.4

Berau 96.05 97.26 1.21

Penajam Paser Utara 94.47 95.77 1.3

Balikpapan 98.35 98.86 0.51

Samarinda 97.91 98.56 0.65

Bontang 98.35 99.22 0.87

Sumber: Laporan Kinerja Pemprov Kalimantan Timur 2014

Angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat menggambarkan

mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin

tinggi angka kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Angka



melek huruf di Kutai Barat setiap tahunnya cenderung menunjukkan peningkatan, bahkan

tergolong tinggi bahkan di atas rata-rata nasional sebesar 95,80 %, namun masih berada di

bawah rata-rata Propinsi Kalimantan Timur 98,75 %. Peningkatan ini disebabkan karena usaha

dari pemerintah daerah untuk menciptakan penduduk yang memiliki sumber daya yang lebih

berkualitas melalui berbagai program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan seperti penambahan

jumlah guru, peningkatan kualitas sumber daya tenaga pengajar, penambahan sarana dan

prasarana pendidikan serta Program Non Formal berupa kegiatan Program Paket A yang turut

mendukung pemberantasan buta aksara . Angka melek huruf tahun 2015 juga telah melewati

target akhir RPJMD di tahun 2016 sebesar 96,09 %.

Gambar 2.7. Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kutai Barat

Sumber: LAKIP Kabupaten Kurai Barat 2015

Angka melek huruf Kabupaten Kutai Barat tahun 2015 diperkirakan sebesar 97,62

persen, artinya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis

tahun 2015 adalah 97,62 %. sehingga tersisa 2,38 % saja lagi penduduk di Kutai Barat yang

masih digolongkan buta aksara.

Sementara itu angka Rata-rata Lama Sekolah di Kutai Barat tahun 2015 diperkirakan

sebesar 8,53 tahun dari target tahun 2015 sebesar 8,70 atau terealisasi sebesar 98,06%. Kondisi

tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata lama bersekolah di Kutai Barat mengalami kenaikan

sebesar 0,55% dari tahun 2014 yang tercatat sebesar 7,98 tahun dan telah berada di atas rata-

rata Nasional yaitu 7,90.



Indikator ini memberikan indikasi bahwa masyarakat di Kutai Barat tidak lagi mengalami

kesulitan untuk meneruskan pendidikan sembilan tahun sebagai program wajib belajar. Faktor

pendukung yang mempengaruhi karena oleh tingginya kesadaran kesadaran masyarakat untuk

mengikuti WAJAR DIKDAS atau bisa juga tingginya perhatian Pemerintah Kutai Barat dalam

memberikan layanan akses pendidikan dimana saat ini hampir di setiap Kampung telah memiliki

Sekolah Dasar dan semua Kecamatan telah dibangun SMP.

Gambar 2.8. Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat

Untuk meningkatkan kinerja rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk sekolah, perlu

menyusun program yang diarahkan pada peningkatan kualifikasi guru terutama dalam

pengembangan metodologi pengajaran. Upaya ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kab. Kutai

Barat dalam berbagai bentuk seperti pelatihan, kursus, lokakarya, studi banding, dan bentuk

yang lainnya. Namun kegiatan tersebut memang akan optimal apabila disusun secara

terstruktur dengan sasaran dan target yang lebih jelas.

2.2.2.2. Kesehatan

Aspek kesejahteraan yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah aspek kesehatan

masyarakat. Kesehatan masyarakat memiliki dimensi karena berkaitan langsung dengan

masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan,

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat



kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut,

pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Visi Pembangunan Kesehatan Nasional mewujudkan ”Indonesia Sehat ” dengan misi

”Masyarakat Mandiri Untuk Hidup Sehat”.Sejalan dengan visi tersebut, maka Dinas Kesehatan

berupaya mengawal berbagai pihak terutama komponen yang terlibat langsung dalam

pembangunan kesehatan Kabupaten Kutai Barat untuk menuju: “Terwujudnya Masyarakat

Kutai Barat yang Sehat dan Berbudaya Hidup Sehat”, serta mengupayakan terlaksananya

pelayanan prima pada institusi pelayanan kesehatan yang didukung oleh tenaga kesehatan.

Pada awalnya, pelayanan prima pada masyarakat masih belum dapat dilaksanakan secara

optimal mengingat keterbatasan sarana peralatan kesehatan, kualitas SDM yang masih jauh

dari profesional serta masih belum dilaksanakan dan dipahaminya SPM dan SOP yang ada.

Namun sejalan dengan visi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya

untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, serta mengupayakan

terlaksananya pelayanan prima pada institusi pelayanan kesehatan, yang mencakup 1 Rumah

Sakit Umum Daerah, 18 Puskesmas, 82 Puskesmas Pembantu, 3 unit Puskesmas Keliling roda

empat, 12 unit Puskesmas Keliling Air (speed boat), 10 unit Puskesmas Keliling Air (ces), 1 unit

Puskesmas Terapung K/M Mook Manaar Bulatn. Disamping itu tercakup pula 17 Balai

Pengobatan, 15 Apotik serta 239Posyandu

Untuk mendukung pelayanan dalam sektor kesehatan maka di Kabupaten Kutai Barat

telah tersedia SDM sebanyak 986 orang baik berupa tenaga medis maupun paramedis yang

meliputi : 56 Dokter Umum, 6 Dokter Spesialis, 13 Dokter Gigi, 496 Perawat, 191 Bidan, 69 Ahli

Kesehatan Masyarakat, 17 Apoteker,serta 302 Ahli Gizi.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada

umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk di suatu negara.

Meningkatnya perawatan kesehatan melalui sarana pelayanan kesehatan dan meningkatnya

daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu

memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga

berpengaruh pula pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan usia harapan hidup

yang lebih tinggi lagi.

Usia harapan hidup penduduk merupakan salah satu syarat untuk mengukur

pembangunan manusia yang dapat dijadikan strategi dalam penanggulangan kemiskinan di

Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Barat pada khususnya. Sehingga diharapkan



setiap penduduk mempunyai kemampuan dan memiliki lebih banyak pilihan dalam hal

pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, infrastruktur dan sebagainya.

Capaian Usia Harapan Hidup masyarakat di Kutai Barat pada tahun 2015 berdasarkan

angka sementara sebesar 72,08 tahun, melebihi dari target 72,05 tahun sehingga pencapaian

realisasi indikator ini sebesar 100,04 %. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir Usia

Harapan Hidup masyarakat selalu naik seiring dengan peningkatan IPM di Kutai Barat. Hal ini

mengindikasikan terus membaiknya kualitas pembangunan manusia di Kutai Barat sebagai

pengaruh positif terhadap kebijakan Pemerintah di Kutai Barat salah satunya dalam hal

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 2.9. Grafik Perkembangan Usia Harapan Hidup (Tahun)

Sumber Data : Kantor BPS Kutai Barat

Apabila membandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kutai Barat sebesar 70,60

% maka Usia Harapan Hidup di Kutai Barat sampai tahun 2015 telah melampaui taget RPJMD

tersebut. Capaian ini sudah melampaui dari Usia Harapan Hidup Nasional sebesar 70,76 tahun,

namun masih dibawah Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebesar 73,62 tahun.

Untuk mempertahankan usia harapan hidup tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

tetap melaksanakan upaya kesehatan yang lebih intensif dan berkualitas, peningkatan kualitas

pemerataan sumber daya kesehatan disetiap fasilitas kesehatan melalui pengadaan,

peningkatan, perbaikan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya serta peningkatan mutu

pelayanan RSUD Harapan Insan Sendawar.

71.82

71.9

71.96

72.03

72.08

71.8

71.85

71.9

71.95

72

72.05

72.1

2011 2012 2013 2014 2015



25.80

4.33

5.87 2.47

4.78

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2011 2012 2013 2014 2015

Pe

r 1

.00

0 K

ela

hir

an

Hid

up

Dari sisi Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan bahwa AKB pada tahun 2015 di Kutai

Barat adalah sebesar 4,78 per 1.000 kelahiran hidup atau persentase capaian sebesar 185,94 %.

Capaian ini jauh di bawah target sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan target

Nasional tahun 2015 (35 Per 1000 Kelahiran Hidup), maka angka kematian Bayi di Kabupaten

Kutai Barat tentunya jauh lebih rendah dari target Nasional. Persentase capaian indikator angka

kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2015 sudah di atas target akhir RPJMD sebesar

36 per 1.000 kelahiran hidup. Selama tahun 2015 terjadi 13 kasus kematian bayi dari 2.721

kelahiran hidup. Meskipun pencapaian dari indikator ini sangat baik namun jika dibandingkan

dengan AKB tahun 2014 sebanyak 7 kasus kematian, maka kondisi tahun 2015 justru

menunjukkan terjadinya penurunan tingkat capaian.

Gambar 2.10. Grafik Perkembangan AKB Kabupaten Kutai Barat

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kutai Barat

Terkendalinya angka kematian bayi di Kutai Barat menggambarkan perbaikan kinerja

tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan yang memadai, kemudahan

terhadap akses pelayanan kesehatan dan pemahaman masalah kesehatan masyarakat yang

semakin meningkat.

2.2.2.3. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita disini dikhususkan untuk Anak Balita (AKABA) umur 1-5

tahun adalah Angka Kematian Anak Balita per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan



tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi

lingkungan. Capaian indikator AKABA di Kabupaten Kutai Barat terjadi sebesar 5,15 per 1.000

kelahiran hidup, di bawahi target 5 per 1.000 kelahiran hidup atau persentase capaian sebesar

97 %. Persentase capaian indikator angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup tahun 2015

sudah mencapai target akhir RPJMD 6 per 1000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan cakupan

yang diharapkan dalam Millennium Development Goals (MDGs) yaitu 23/1.000 kelahiran hidup,

AKABA Kutai Barat tahun 2015 sudah melampaui target.

Di tahun 2015 AKABA di Kabupaten Kutai Barat adalah 5,15 per 1.000 kelahiran hidup.

Dari 2.721 kelahiran hidup berdasarkan data yang ada, terjadi 14 kasus kematian Anak Balita.

Jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 2,47 per 1.000 kelahiran hidup (7 kematian balita) maka

terjadi kenaikan. Dari tahun 2011 sampai dengan 2015 angka kematian balita di Kutai Barat

cenderung mengalami fluktuasi. Tahun 2015 merupakan Akaba tertinggi selama lima tahun

terakhir.

Gambar 2.11. Grafik Perkembangan Akaba Kabupaten Kutai Barat


Capaian pada indikator ini adalah sebesar 367,51 per 100.000 kelahiran hidup atau

masih jauh di bawah target 150 per 100.000 kelahiran hidup. Pencapaian AKI di Kabupaten

Kutai Barat masih di atas angka Nasional sebesar 220 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan

dibandingkan dengan target akhir RPJMD 110 per 100.000 kelahiran hidup baru terealisasi

sebesar 34,55 %.

1.28

2.78 2.35

2.47

5.15

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Pe

r 1

.00

0 K

ela

hir

an

Hid

up



Pada tahun 2015 terjadi kenaikan angka kematian ibu dibandingkan tahun 2014 yang

berjumlah 141,34 per 100.000 kelahiran hidup (4 kasus kematian dalam 2.830 kelahiran hidup).

Gambar 2.12. Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Kutai Barat


Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk (0-59 bulan)

yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai

standar tata laksana gizi buruk. Diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita gizi buruk

yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh balita

gizi buruk yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga persentase capaian

pada indikator ini sebesar 100%. Realisasi cakupan bayi gizi buruk yang mendapatkan

penanganan telah melampaui target SPM secara Nasional dan target RPJMD.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat, jumlah balita gizi

buruk yang ditemukan sebanyak 5 orang dan semuanya telah tertangani. Kondisi ini sama

dengan pencapaian tahun 2014 dengan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

100 % dari 10 balita gizi buruk yang ditemukan. Salah satunya disebabkan adanya tenaga ahli

gizi di 18 Puskesmas Kabupaten Kutai Barat yang melakukan pemantauan dan konseling

sehingga kasus gizi buruk yang ditemukan dapat segera di tangani dengan tata laksana

perawatan gizi buruk. Hal ini juga merupakan indikasi bahwa semakin baiknya tingkat kesadaran

di masyarakat terutama keluarga balita gizi buruk, untuk memeriksakan kesehatan anaknya,

sehingga petugas tidak menemukan kesulitan yang berarti saat melakukan perawatan.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Pe

r 1

00

.00

0 K

ela

hir

an

Hid

up



2.2.2.4 Kemiskinan

Tujuan akhir dari pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan dari berbagai aspek. Namun, seringkali pembangunan daerah termasuk di Kutai

Barat mengalami berbagai tantangan dalam mewujudkan hal tersebut. Permasalahan yang

seringkali muncul dalam pembangunan di berbagai daerah adalah masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu muncul di setiap daerah termasuk negara dan

setiap daerah akan selalu berusahan untuk mengatasi masalah tersebut. Kutai Barat pun

menghadapi permasalahan yang sama dalam hal kemiskinan. Pada tahun 2009, jumlah

penduduk miskin Kutai Barat mencapai 14.300 orang atau 8,97% dari jumlah seluruh penduduk.

Namun, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin baik secara absolut maupun secara relatif

menunjukkan penurunan yang cukup besar, yaitu menjadi 13.200 atau 7,7% dari total jumlah

penduduk. Meskipun bukan yang tertinggi, namun persentase penduduk miskin Kutai Barat

relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Provinsi Kalimantan

Timur.



Tabel 2.18. Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Antar Daerah

Kabupaten/Kota

2005 2008 2009 2014

Jumlah Penduduk

Miskin (000)

Persentase Penduduk

Miskin

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/

Bulan)

Jumlah Penduduk

Miskin (000)

Persentase Penduduk

Miskin


Bulan)

Jumlah Penduduk

Miskin (000)

Persentase Penduduk

Miskin


Bulan)

Jumlah Penduduk

Miskin (000)

Persentase Penduduk

Miskin


Bulan)

Pasir 25.9 14.74 152,634 19.7 10.97 182,782 18.37 10.11 223,208 20.1 7.94 329,478

Kutai Barat 20.1 13.25 188,634 16.65 10.6 239,906 14.3 8.97 245,687 13.2 7.7 364,224

Kutai Kartanegara

73 14.72 177,088 48.16 9.29 247,848 42.48 8.03 248,209 52.1 7.52 362,637

Kutai Timur 26.6 15.08 196,261 24.76 13.2 257,155 22.89 11.88 273,021 27.2 9.06 397,482

Berau 11.3 7.44 202,660 9.63 5.81 259,227 10.13 5.9 279,428 9.7 4.83 396,593

Malinau 10.8 22.54 258,499 10.74 18.24 285,195 10.35 16.55 289,548

Bulungan 20.3 20.52 161,240 19.29 17.14 199,736 16.5 15.96 229,979

Nunukan 21.3 19.13 168,489 19.68 14.96 198,096 18.85 13.47 211,809

Penajam Paser Utara

18.1 14.96 171,657 16.13 12.99 225,972 14.3 11.38 234,325 11.7 7.7 333,861

Balikpapan 17.3 3.96 154,450 17.57 3.49 251,490 18.44 3.58 281,245 14.9 2.48 425,146

Samarinda 33.6 5.78 179,646 27.65 4.67 249,006 28.97 4.84 306,730 36.6 4.63 460,975

Tarakan 13.2 8.33 187,023 19.95 10.99 296,000 18.41 9.65 300,459

Bontang 7.6 6.23 167,486 9.54 7.26 240,748 9.03 6.66 285,402 8.2 5.16 422,951

Sumber: Indikator Penting Kalimantan Timur 2015



Sepanjang 2009 hingga 2014, Kutai Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1.100

orang atau 1,27%. Penurunan tingkat kemiskinan diikuti dengan kenaikan standar garis

kemiskinan dari Rp245.687 per kapita per bulan pada tahun 2009 menjadi Rp364.224 per kapita

per bulan pada tahun 2014. Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan ini tidak lepas dari

upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat di

beberapa sektor ekonomi. Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan ini tidak lepas dari

upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat di

beberapa sektor seperti yang disebutkan di atas. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran

misalnya, menunjukkan dinamika yang cukup baik seiring dengan perkembangan perdagangan

besar dan eceran. Pengurangan tingkat kemiskinan akan terus diupayakan melalui kegiatan

ekonomi masyarakat seperti UBK, ADK, dan sebagainya uyang diharapkan mampu merangsang

masyarakat untuk melakukan aktivitas dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Kemiskinan

pada dasarnya disebabkan oleh pengangguran, sehingga dampak pengangguran dan kemiskinan

dapat menimbulkan tindak kejahatan, sehingga kejahatan berkorelasi positif dengan tingkat

kemiskinan dan pengangguran.

2.2.2.5 Ketenagakerjaan

Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan ketenagakerjaan. Melalui pendidikan

diharapkan kualitas SDM di Kutai Barat semakin meningkat sehingga kualitas tenaga kerja akan

mampu secara nyata mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut kriteria BPS,

penduduk secara umum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk

bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

Penduduk usia kerja ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan

kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 mencapai 89.527. Dari sisi jenis kelamin,

sebanyak 63,43% adalah laki-laki. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 83.402

(93,16%) berstatus bekerja dan sisanya 6.124 adalah pengangguran terbuka. Dengan demikian

tingkat pengangguran Kutai Barat pada tahun 2014 adalah 6,84%.

Tabel 2.19. Angkatan Kerja Berdasarkan Umur dan Daerah 2014

Golongan Umur Perkotaan Perdesaan Jumlah

15-24 2603 12226 14829

25-34 4036 19131 23167

35-44 3698 19047 22745

45-54 2945 13708 16653



Golongan Umur Perkotaan Perdesaan Jumlah

55+ 1264 10869 12133

Jumlah 14546 74981 89527

Sebagian besar angkatan kerja berusia antara 25-34 tahun yaitu 25,87% serta umur 35-

44 yang besarnya mencapai 25,41%. Dari sisi geografis, sekitar 83,75% angkatan kerja berada di

wilayah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan kerja di perdesaan perlu

mendapatkan perhatian khusus untuk mengantisipasi konsentrasi pengangguran dan

kemiskinan di perdesaan. Untuk itu, diperlukan berbagai program pembangunan yang

berorientasi pada masyarakat desa, khususnya pengembangan aktivitas ekonomi rakyat.

Dari jumlah penduduk yang bekerja, sebagian besar berumur 25 hingga 44 tahun yang

jumlahnya mencapai 53,10%. Dari sisi jenis kelaminnya, sebanyak 64,28% penduduk yang

bekerja adalah laki-laki dan sisanya sebesar 35,12% perempuan. Dengan demikian jumlah

penduduk yang bekerja didominasi oleh laki-laki yang berumur 25 hingga 44 tahun.

Tabel 2.20. Angkatan Kerja Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 2014

Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

15-24 6445 4050 10495

25-34 15564 6486 22050

35-44 14603 7634 22237

45-54 9571 6916 16487

55+ 7428 4705 12133

Jumlah 53611 29791 83402

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015

Untuk masalah pengangguran, pada tahun 2015 tingkat pengangguran didominasi oleh

laki-laki yaitu 60,69%. Dari sisi usianya, banyak pengangguran yang berumur 15-24 tahun yaitu

74,21%. Usia tersebut merupakan usia sekolah dan hal ini mengindikasikan cukup banyak

lulusan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP, usia SMP ke jenjang SMA, dan usia SMA

yang tidak menempuh studi lanjut ke perguruan tinggi.



Tabel 2.21. Jumlah Pengangguran Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Golongan Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah

15-24 3432 2601 6033

25-34 1323 177 1500

35-44 179 331 510

45-54 0 87 87

55+ 0 0 0

Jumlah 4934 3196 8130

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015

Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa di Kutai

Barat pengangguran didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SMTA yang jumlahnya

mencapai 61,24%. Tidak ada lulusan perguruan tinggi baik diploma maupun universitas yang

berstatus pengangguran. Dengan demikian, faktor pendidikan menjadi unsur penting di Kutai

Barat. Strategi yang perlu dirumuskan adalah bagiamana meningkatkan persentase penduduk

yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Tabel 2.22. Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan 2015

Pendidikan Perkotaan Perdesaan Jumlah

<SD 234 1033 1267

SMTP 105 1779 1884

SMTA 824 4155 4979

Diploma I/II/III/Akademi 0 0 0

Universitas 0 0 0

Jumlah 1163 6967 8130

Sumber:Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015

Banyaknya pengangguran yang berijazah SMTA ke bawah membawa implikasi antara

lain pentingnya Kutai Barat untuk: (1) mengembangkan konsep link and match antara

pendidikan dengan dunia kerja, (2) mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada

keterampilan praktik agar lulusan lebih siap bekerja atau berwirausaha, (3) mengembangkan

berbagai pendidikan informal yang beorientasi pada kebutuhan Kutai Barat.

Bila dikaitkan dengan lapangan usaha, lebih dari 50% penduduk bekerja di sektor

pertanian dan yang paling kecil adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, dan air

minum. Bila dikaitkan dengan nilai output PDRB, meskipun sektor pertanian memiliki tenaga

kerja paling banyak, namun output yang dihasilkan kurang proporsional. Hal ini menunjukkan

bahwa sektor pertanian masih didominasi dengan usaha rakyat. Meski tingkat efisiensi kecil,



namun sektor pertanian merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar.

Atas dasar hal tersebut, diperlukan suatu program yang mendorong tumbuhnya industri dan

perdagangan dengan basis sektor pertanian.

Tabel 2.23. Efisiensi Tenaga Kerja per Lapangan Usaha 2014

Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan Jumlah Tenaga

kerja

Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 34309 21174 55483

Pertambangan dan penggalian 4124 305 4429

Industri Pengolahan 447 193 640

Listrik, gas dan air 191 98 289

Bangunan 2976 0 2976

Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel 3007 4108 7115

Angkutan, pergudangan dan komunikasi 2104 147 2251

Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan

887 0 887

Jasa kemasyarakatan 5566 3766 9332

Jumlah 53611 29791 83402

Sumber:Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015

2.2.2.6 Kriminalitas

Pada tahun 2015 angka kriminalitas di Kutai Barat pada tahun 2015 sebesar 123 kasus

per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan angka kriminalitas tahun 2014 sebanyak 150

kasus per 100.000 penduduk. Pada tahun 2015 angka kriminalitas ditargetkan 120 kasus per

100.000 penduduk atau maksimal sebanyak sekitar 205 kejadian, dengan demikian persentase

capaian kinerjanya sebesar 97,50 %.

Menurut data yang diperoleh dari Polres Kutai Barat, selama tahun 2015 terjadi 209

kasus kriminalitas. Dari semua kasus tersebut tercatat sebanyak 133 kasus dapat diselesaikan

atau persentase penyelesaian kasus sebesar 63,64 %, sedangkan sisanya masih dalam tahap

penyelidikan. Jumlah kriminalitas tahun 2015 menurun dari tahun 2014 dengan 266 kasus,

mengalami penurunan sebanyak 57 kasus atau 21,43 %. Penurunan angka kriminalitas dalam

tahun 2015 disebabkan semakin tegasnya aparat keamanan dalam penaganan kasus gangguan

keamanan/kriminal.

Sepanjang tahun 2015 telah terjadi 209 kejadian yang menimbulkan gangguan

keamanan dari 40 jenis kasus kriminal. Jenis kriminalitas yang paling dominan adalah pencurian

biasa 40 kasus, kecelakaan lalu lintas 21 kasus dan narkoba 19 kasus. Dilihat dari kasus

penanganan yang dilakukan aparat kepolisian, tingkat penyelesaian kasus pada beberapa jenis

kriminal masih tergolong rendah. Seperti pada kasus pencurian dari 40 kejadian masih terdapat



2011 2012 2013 2014 2015

Angka Kriminalitas 101 133 172 150 123

Jumlah Kasus 186 246 360 266 209

0

50

100

150

200

250

300

350

400

An

gka

Kri

min

alit

as

(pe

r 1

00

.00

0 p

en

du

du

k

16 kasus yang belum terselesaikan. Demikian pula dengan kasus kecelakaan lalu lintas baru

terselesaikan 13 kasus, masih 7 kasus yang belum terungkap pelakunya. Kemudian kasus

curanmor, dari 17 kejadian masih 6 kasus belum diselesaikan.

Gambar 2.13. Grafik Angka Kriminalitas Kutai Barat 2011-2015

Sumber Data : Polres Kutai Barat

Dalam 5 tahun terakhir, angka kriminalitas di Kabupaten Kutai Barat mengalami

fluktuasi. Angka kriminalitas terendah tercatat tahun 2011 yaitu 101 per 100.000 penduduk dari

246 kasus. Kemudian dilihat dari tingkat penyelesaian kasus, selama tahun 2011 - 2015 belum

menunjukkan hasil yang memuaskan. Persentase penyelesaian kasus tertinggi terjadi tahun

2011 yaitu 64,52 %, dimana dari 186 kasus dapat terselesaikan 120 kasus. Sebaliknya

penyelesaian kasus terendah terjadi tahun 2014 tercatat hanya 46,26 %.



Gambar 2.14. Grafik Perkembangan Kasus Krininalitas Kutai Barat 2011-2015

Sumber Data : Polres Kutai Barat

Memperhatikan menurunnya angka kriminalitas sepanjang tahun 2015, kondisi ini

tentunya telah menunjukan tingkat kesadaran masyarakat sudah lebih baik bila dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai upaya Pemerintah untuk menekan angka

kriminalitas di Kutai Barat, maka oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama

yang lebih efektif lagi antara semua pihak yang terlibat sepertiLinmas, Satpol PP, Kepolisian,

TNI,SLM dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban mulai dari lingkungan paling

kecil seperti keluarga, Rukun Tetangga, Kampung dan seterusnya sampai tingkat Kabupaten.

Situasi keamanan yang kondusif ini sangat mendukung kegiatan perekonomian di daerah ini, di

mana para investor merasa nyaman dan aman dalam menginvestasikan modalnya dalam

berbagai bidang usaha.

2.2.3. Seni, Budaya, dan Olah Raga

Seni, budaya dan olah raga merupakan hal penting bagi Kutai Barat dalam rangka

membangun dan melestarikan nilai-nilai positif masyarakat serta mengembangkan ciri khas dan

karakter masyarakat. Kutai Barat beranggapan bahwa pembangunan seni, budaya, dan olah

raga harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi

guna mendukung pembangunan daerah, karena pembangunan daerah tidak semata-mata

pembangunan fisik semata.

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Kasus 186 246 360 266 209

Terselesaikan 120 114 180 123 133

% Penyelesaian 64.52 46.34 50.00 46.26 63.64

0

50

100

150

200

250

300

350

400



Dalam aspek budaya, penduduk asli Kutai Barat di pedalaman hidup secara berpindah-

pindah. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian utama mereka adalah berladang dan

berburu yang dilakukan secara berpindah-pindah. Berbagai upaya pembangunan yang telah

dilakukan sampai saat ini, telah menyebabkan terjadinya pergeseran pola pemukiman

penduduk, tidak lagi berpidah-pindah, tetapi sudah menetap dengan berbagai mata

pencaharian yang dilakukan sesuai dengan karakter daerah

Mayoritas penduduk Kutai Barat memeluk agama kristiani. Agama Kristen menempati

kedudukan nomor satu dalam hal banyaknya penganut dan intensifnya penyebaran agama.

Mula-mula penyiaran agama ini dilakukan para penginjil dari Jerman dan Swiss. Badan yang

mengirimkan perutusan Injil dari Jerman adalah Rheinische Mission Gessellschaft zu Barmen

(1863-1925), yang kemudian dilanjutkan oleh Evangelische Gessellschaft zu Basel dari Swiss

sertabadan-badan Kristen dan Katholik lainnya. Para pengikut agama Kristen dan Katholik

sebagian besar adalah dari warga Dayak.

Sampai saat ini masih ada sebagian penduduk yang menganut kepercayaan asli

setempat, mereka terutama adalah kelompok etnik Dayak yang masih sedikit mendapat

pengaruh dari luar. Kepercayaan asli berpusat pada penyembahan roh-roh lain (animisme) serta

percaya pada kekuatan yang tersembunyi dibalik benda-benda alam (dinamisme). Penganut

kepercayaan ini memiliki berbagai macam upacara baik yang berhubungan dengan siklus hidup

dan kehidupan manusia (kelahiran, kematian, perkawinan, sakit, dan sebagainya) dan upacara

yang berkaitan dengan siklus pertanian. Dalam menyelenggarakan upacara-upacara ini, masing-

masing etnik memiliki variasinya sendiri-sendiri. Namun secara umum masyarakat Kutai Barat

memiliki sifat yang ramah tamah, jujur dan memiliki semangat gotong-royong yang tinggi. Tamu

atau pendatang dari luar sangat dihormati. Masyarakatnya juga sangat religius dan memiliki

rasa toleransi antar umat beragama yang tinggi.

Pembangunan di bidang seni terutama meliputi seni tari dan seni musik. Masyarakat

menunjukkan apresiasi yang cukup tinggi di bidang pembangunan kesenian, yang terlihat dari

perkembangan jumlah orang yang terlibat. Seni tari pada tahun 2014 memiliki jumlah anggota

1.207 dari 90 kelompok kesenian. Seni musik memiliki anggota sebanyak 207 dengan jumlah

kelompok seni sebnayak 18.

Perkembangan apresiasi seni masyarakat diharapkan mampu mendukung

pembangunan karakter Kutai Barat, bahkan secara lebih jauh mampu mendukung program-

program pemerintah seperti pengembangan pariwisata. Untuk itu, pemerintah juga



memfasilitasi berbagai grup kesenian yang ada di Kutai Barat sebagai wadah penyaluran minat

dan bakat masyarakat.

Tabel 2.24. Perkembangan Jumlah Grup Kesenian

Tahun Jumlah Grup Jumlah Anggota

2007 8 193

2008 10 264

2009 41 1069

2010 66 1693

2014 108 1.414

Sumber: Dinas Budparpora Kutai Barat 2010 dan Kutai Barat Dalam Angka 2015

Hingga 2010, jumlah grup seni mengalami kenaikan jumlah yang sangat fantastis

menjadi 66 grup seni. Demikian pula dengan jumlah anggota grup seni yang pada tahun 2010

naik menjadi 1.693. Tahun 2014 jumlah grup kesenian bertambah menjadi 108 namun jumlah

anggota turun menjadi 1.414. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesenian merupakan bagian

tak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah akan terus berupaya mengembangkan kehidupan seni masyarakat melalui berbagai

aktivitas yang diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat khususnya

perdagangan dan pariwisata. Berbagaievent kesenian akan disusun secara terjadwal sehingga

masyarakat luas mampu memahami perkembangan pembangunan kesenian sebagai upaya

melestarikan budaya dan membangun karakter masyarakat.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA dan yang sederajat pada tahun 2014 masing-masing

mencapai 215, 62, dan 34. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja pada masing-

masing tingkat pendidikan, rasio jumlah penduduk usia kerja terhadap jumlah sekolah untuk SD

adalah 92,14 kemudian SMP 130,71 dan SMA 234,29. Hal ini mengandung arti bahwa apabila

semua penduduk usia sekolah benar-benar bersekolah, rata-rata satu SD misalnya, mengasuh

92,14 murid. Bila satu sekolah SD terdapat 6 kelas, berarti satu SD rata-rata memiliki sekitar 16

murid per kelas, suatu rasio yang sangat ideal.



Tabel 2.25. Jumlah Sekolah, Penduduk Usia Sekolah, dan Rasio

Jenis Sekolah 2014

Penduduk Usia sekolah Jumlah Rasio Sekolah Murid Guru

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6):(2) (4):(2) (3):(2) (3):(4)

SD/Sederajat 215 21,595 2,495 7-12 19,810 92.14 11.60 100.44 8.66

SMP/Sederajat 62 11,511 755 13-15 8,104 130.71 12.18 185.66 15.25

SMA/Sederajat 34 6,613 520 16-18 7,966 234.29 15.29 194.50 12.72

Jumlah 311 39719 3770 35880 115.37 12.12 127.71 10.54

Sumber: Kutai Barat dalam Angka 2015

Rasio penduduk usia sekolah untuk SMA terhadap jumlah sekolah menunjukkan angka

yang cukup besar yaitu 234,29 orang/sekolah. Apabila seluruh penduduk usia sekolah SMA

bersekolah, rata-rata setiap sekolah menampung 234an murid. Hanya saja, dari jumlah

penduduk usia sekolah SMA, mereka yang bersekolah hanya berjumlah 6.613 murid.

Dari aspek rasio guru terhadap jumlah sekolah, rata-rata untuk satu SD terdapat sekitar

11 guru. Bila dalam satu SD terdapat 6 kelas, jumlah ini sebenarnya sudah mencukupi. Namun,

aspek pemerataan antar wilayah memang belum tergambarkan. Rasio SMP dan SMA bila

diasumsikan setiap sekolah terdapat 3 kelas, jumlahnya dapat dikatakan ideal. Namun,

umumnya untuk SMP dan SMA lebih dari 3 kelas dan kebutuhan guru juga per bidang studi atau

kompetensi. Bila demikian, secara umum terlihat adanya kekurangan guru. Bila dikaitkan

dengan bidang studi, situasi ini menggambarkan adanya guru yang mengampu lebih dari satu

bidang studi atau pelajaran. Rasio jumlah murid terhadap guru menunjukkan bahwa jenjang SD

memiliki rasio paling kecil yaitu 8,66. Hal ini mengandung arti bahwa satu guru menangani

sekitar 8 siswa.

Kinerja pendidikan di Kutai Barat menunjukkan kemajuan yang signifikan ditinjau dari

beberapa sisi. Angka Partisipasi Kasar (APK) misalnya, menunjukkan peningkatan dari 2013 ke

2015 untuk SMP dan SMA sedangkan untuk SD terjadi sedikit penurunan di tahun 2014 namun

kembali naik pada tahun 2015 yaitu 115,28%. Untuk jenjang pendidikan SMP sederajat dari

target APK sebesar 98,52 % terealisasi 103,9 % dengan capaian kinerja sebesar 105,46 %, atau

APK SMP sederajat mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 100,22 %. Sedangkan Angka

Partispasi Kasar pada jenjang pendidikan SMA sederajat pada tahun 2015 sebesar 97,03 %, dari

target 98.50 % sehingga terealisasi 98,50 %. Renstra Kementerian Pendidikan Nasional yang

dijadikan standar untuk SD adalah 117% sehingga terdapat sedikit selisih agar mencapai standar

tersebut.Untuk SMP besar APK 103,9% dan target nasional adalah 99,3% sedangkan untuk SMA

besar APK adalah 97,03% dan target nasional adalah 73,0%. Untuk SMP dan SMA, Kutai Barat

sudah jauh melampaui standar nasional.



Tabel 2.26. Capaian Kinerja Pendidikan Kutai Barat

Keterangan Satuan 2013 2014 2015

Harapan Lama Sekolah % 97,05 97,22 97,62

Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,42 8,40 8,53

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,15 0,15 0,07

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 1,36 1,3 1,02

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA % 2,22 2,35 1,77

Angka Kelulusan (AK) SD/MI % 100 100 100

Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs % 99,89 100 100

Angka Kelulusan (AK) SMA/MA % 98,00 99,9 100

Angka Kelulusan (AK) SMK % 99,88 100 100

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 113,36 109,75 115,28

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % 100,06 100,22 103,9

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA % 87,66 87,70 97,03

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 97,02 94,45 94,70

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 83,00 70,96 72,64

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA % 58,25 60,79 61,29

Guru yang memenuhi Kualifikasi S1 % 35,84 39,19 51,89

Sumber: LAKIP 2014 dan 2015

Sementara itu target APM Kementerian Pendidikan Nasional yang dijadikan standar

adalah 95,2% untuk SD dan 74% untuk SMP, sedangkan di Kutai Barat untuk SD 94,70% dan

SMP 72,64%. Dari informasi tersebut, pembangunan pendidikan di Kutai Barat dari indikator

APK dan APM secara umum dapat dikatakan berhasil. Meski APM belum memenuhi standar

nasional, namun selisihnya sangat kecil. Permasalahan dalam pendidikan terletak pada aspek

guru serta sarana dan prasarana pendidikan yang harus terus ditingkatkan sesuai

perkembangan yang ada. Permasalahan pada guru terutama terletak pada kuantitas dan

kualitas. Kualitas sendiri dapat dilihat dari aspek jenjang pendidikan guru, kompetensi, serta

sertifikasi profesi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid

pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok

usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan

untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada

wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah

di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena

terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak

pada daerah perbatasan.



Gambar 2.15. Grafik Perkembangan APK Kabupaten Kutai Barat

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar pasa semua jenjang pendidikan memberikan

indikasi bahwa pemerataan dan perluasan / akses pendidikan di Kabupaten Barat terus

menunjukkan trend peningkatan seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan akses

pendidikan melalui pemberian pemberian subsidi BOS dan BOSDA. Namun jika dilihat pada sisi

manajemen pendidikan, maka telah terjadi inkonsistensi terhadap aturan penerimaan siswa

baru dimana siswa-siswa yang diterima di jenjang SD sederajat adalah yang telah berusia 7

tahun, kenyataannya di Kutai Barat masih banyak sekolah yang tidak menerapkan aturan

tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa

kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang

sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui

banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang

sesuai.Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah

pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah

dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota,atau

daerah perbatasan.

105.82

94.35

68.62

105.54

96.02

77.03

113.36

100.06

87.66

109.75

100.22

87.7

115.28

103.9

97.03

0

20

40

60

80

100

120

140

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2011

2012

2013

2014

2015



Gambar 2.16. Grafik Perkembangan APM Kabupaten Kutai Barat

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

Dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Angka Partispasi Murni (APM) untuk

SD sudah melampaui APM Propinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Namun APM SMP sederajat

dan SMA sederajat masih berada di bawah Propinsi Kalimantan Timur, bahkan SMP sederajat

masih berada di bawah rata-rata Nasional. Kemudian dibandingkan dengan dengan rencana

yang tercantum pada RPJMD Kutai Barat 2011 – 2016 belum mencapai target yang ditetapkan.

APM SD sederajat dalam RPJMD dipatok sebesar 98,79 %, SMP sederajat 85,76 % dan SMA

sederajat 68,23 %.

2.3.1.2. Kesehatan

Capaian Usia Harapan Hidup masyarakat di Kutai Barat pada tahun 2014 sebesar 70,80

tahun, melebihi dari target 70,60 tahun sehingga pencapaian realisasi indikator ini sebesar

100,04 %. Angka ini juga mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun dibandingkan tahun 2013

yang tercatat sebesar 70,78 tahun. Selain itu indikator angka kematian menunjukkan

penurunan yang cukup drastis untuk kematian bayi dan kematian ibu, sedangkan angka

kematian balita cenderung konstan.

Pada aspek kinerja angka kematian, Angka kematian bayi pada tahun 2014 di Kutai

Barat adalah sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini sama dengan target sebesar 7 per

1.000 kelahiran hidupJilka dibandingkan target Nasional tahun 2013 (35 Per 1000 Kelahiran

Hidup), maka angka kematian Bayi di Kabupaten Kutai Barat tentunya jauh lebih rendah dari

target Nasional.

96.78

67.03

53.79

96.91

77.53

60.91

97.02

83

58.25

94.45

70.96

60.79

94.7

72,64

61.29

0

20

40

60

80

100

120

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2011

2012

2013

2014

2015



Angka kematian balita disini dikhususkan untuk Anak Balita (AKABA) umur 1-5

tahun adalah Angka Kematian Anak Balita per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan

tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi

lingkungan. Capaian indikator AKABA di Kabupaten Kutai Barat terjadi sebesar 2,47 per 1.000

kelahiran hidup, melampaui target 6 per 1.000 kelahiran hidup atau persentase capaian sebesar

242,9 %. Persentase capaian indikator angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup tahun

2014 sudah mencapaii target akhir RPJMD 6 per 1000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan

cakupan yang diharapkan dalam oleh pemerintah yaitu 23/1.000 kelahiran hidup, AKABA Kutai

Barat tahun 2014 sudah melampaui target.

Di tahun 2015 Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Kutai Barat adalah 5,15 per

1.000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 2,47. Di tahun 2014

dari 2.830 kelahiran hidup berdasarkan data yang ada terjadi7 kasus kematian Anak Balita di

tahun 2014. Jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 2,35 per 1.000 kelahiran hidup (9 kematian

balita) maka terjadi kenaikan.

Dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat, tahun 2015 juga menunjukkan

peningkatan dibandingkan tahun 2014 dan 2013. Meski demikian, dalam beberapa hal memang

terjadi penurunan walaupun masih dapat dikategorikan baik. Kampung siaga aktif misanya,

terjadi penurunan dari 2013 ke 2014, namun meningkat sangat tajam di 2015. Berdasarkan data

tahun 2014 didapatkan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 59.657

orang dari data masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan sebanyak 49.478 jiwa. Jumlah

Kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 atau di Puskesmas sebesar 48.131 pasien,

dari data tersebut didapatkan angka utilisasi Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

ditingkat pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Kutai Barat tahun 2014 sebesar 80,68 %.

Besaran cakupannya masih berada jauh di bawah target SPM sebesar 100 %.

Pelayanan kesehatan terhadap penduduk oleh dokter juga menunjukkan sedikit

penurunan dari 42,47 di tahun 2013 menjadi 32,74 di tahun 2014 dan meningkat kembali di

tahun 2015 menjadi 40,45, namun untuk rasio bidan menunjukkan peningkatan yang cukup

tinggi sejak 2013 hingga 2015. Dengan demikian, urusan kesehatan di Kutai Baratmeski secara

umum menunjukkan peningkatan namun memerlukan perhatian khusus dalam beberapa hal

khususnya ketersediaan dokter, sarana dan parasaran kesehatan, serta ketersediaan obat di

pustu dan puskesamas. Kondisi kinerja urusan kesehatan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Capaian tersebut telah memenuhi kebutuhan berdasarkan persatuan penduduk dan masih



belum memenuhi standard idealnya rasio dokter umum sebanyak 40 orang per 100.000

penduduk. Dibandingkan dengan target 40 orang per 100.000 maka pencapaian kinerja

indikator ini telah melampaui target RPJMD.

Indikator rasio dokter spesialis per satuan penduduk menunjukkan tingkat pelayanan

yang dapat diberikan oleh dokter Spesialis dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio

dokter Spesialis di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2015 sebanyak 5,5 orang per 100.000

penduduk, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 (4,77 orang per 100.000

penduduk). Namun angka tersebut masih di bawah standard idealnya rasio dokter Spesialis

sebanyak 6 orang per 100.000 penduduk. Dibandingkan dengan target 6 orang per 100.000

maka pencapaian kinerja indikator ini sudah mencapai 90 %.

Tabel 2.27. Kinerja Indikator Kesehatan

Indikator Kinerja Satuan 2013 2014 2015

Usia Harapan Hidup tahun 70,78 70,80 72,08

Angka kematian bayi (AKB) Per 1.000 kel.

hidup 5,87 2,47 4,78

Angka Kematian balita (AKABA) Per 1.000 kel

hidup 2,45 2,47 5,15

Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kel

hidup 274,29 141 367,51

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

% 88,01 89,67 88,50

Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat perawatan % 100 100 100

Cakupan kampung/Kelurahan Universal Child Imunisation(UCI)

% 80,00 70,31 86,6

Cakupan Kampung Siaga Aktif % 33,86 26,89 84,54

Cakupan Kampung/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

% 100 100 100

Persentase Kampung/Kelurahan yang telah memiliki Pustu

% 42,86 82 43,68

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin % 74,61 100 100

Cakupan ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan (PKM, Pustu, PKM K, Poskesdes)

% 95,83 75,82 86,60

Rasio dokter Per 100.000 penduduk

42,47 32,74 40,45

Rasio dokter spesialis Per 100.000 penduduk

4,77 4,77 5,5

Rasio bidan Per 100.000 penduduk

111,14 124,1 128,22

Rasio perawat Per 100.000 penduduk

291,85 331,62 303,47

Kasus Malaria Per 1.000 penduduk

2 2 4,58

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA +

% 14 63,7 39,54




Kesembuhan dengan DOTS % 79 49 77,97

Prevalensi TBC Per 100.000 penduduk

47 91 126

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

% 100 100 100


Dalam rangka memenuhi standar ketersediaan dokter spesialis dan sebagai upaya

memenuhi persyaratan RSUD HIS untuk meningkatkan status dari Type C ke Type B, maka saat

ini sebanyak 18 dokter umum menempuh pendidikan spesialistik. Rasio bidan per jumlah

penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga bidan dalam memberikan

pelayanan kepada penduduk. Pada tahun 2015 rasio bidan 128,22 per 100.000 penduduk

meningkat dibandingkan tahun 2014 (124,10 per 100.000 penduduk) di atas rasio ideal bidan

yaitu 100 per 100.000 penduduk. Jika dilihat dari rasio jumlah bidan per satuan penduduk sudah

memenuhi rasio ideal namun bila dilihat dari sebaran tenaga bidan masih banyak berada di Ibu

Kota Kabupaten dan seharusnya tenaga bidan ada di setiap Kampung selain di Puskesmas (18

Puskesmas) dan Rumah Sakit. Dibandingkan dengan target 100 orang per 100.000 maka

pencapaian kinerja indikator ini telah melebihi 100 %.

Sementara itu rasio tenaga perawat per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar

ketersediaan tenaga perawat dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio tenaga

perawat per satuan penduduk di Kutai Barat pada tahun 2015 sebanyak 303,47 per 100.000

penduduk, menurun dibandingkan tahun 2014 (331,62 per 100.000 penduduk) namun telah

melebihi standar rasio perawat yaitu 117,5 per 100.000 penduduk. Jika dilihat dari rasio

perawat persatuan penduduk sudah melebihi rasio ideal namun seperti halnya tenaga bidan

tenaga perawat masih banyak di Ibu Kota Kabupaten, sementara di Puskesmas dan Pustu masih

membutuhkan tenaga perawat terutama pada Puskesmas Perawatan. Dibandingkan dengan

target 200 orang per 100.000 maka pencapaian kinerja indikator ini sudah di atas 100 %.

2.3.1.3. Lingkungan Hidup

Aktivitas pembangunan dan perilaku dunia usaha disegala sektor akan menimbulkan

dampak bagi lingkungan hidup baik positif maupun negatif. Pelaksanaan pembangunan yang

berwawasan lingkungan memaksimalkan dampak positif dan meng-eliminir dampak negatif.



Berdasarkan karakteristik dan aktivitas manusia dan kegiatan usahanya diperkirakan akan

mempengaruhi perubahan -perubahan sebagai berikut:

a. Perubahan pada air permukaan;

b. Perubahan pada kualitas udara;

c. Perubahan pada Rona Awal Lingkungan Hidup;

Permasalahan lingkungan hidup timbul seiring dengan kemajuan segala bidang,

termasuk kemajuan dunia usaha baik usaha rumah tangga, industri, pertambangan, pertanian

dan perumahan sehingga mutlak memerlukan kesadaran dan partisipasi dari segala pihak. Saat

ini dirasakan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain masih terbatasnya data dan

informasi lingkungan hidup. Pelaksanaan program strategis pada bidang Lingkungan hidup

antara lain : Adipura, Menuju Indonesia Hijau dan PROPER. Tujuan yang ingin dicapai melalui

urusan Lingkungan Hidup adalah:

1. Sumberdaya alam Kutai Barat dikelola secara terarah, terencana dan berkelanjutan.

2. Keseimbangan Lingkungan hidup terpelihara.

3. Pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan hidup yang handal akan terbentuk, untuk

peningkatan mutu Lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan.

4. Sistem pengolahan Lingkungan hidup kondusif serta terbentuk kemitraan dengan berbagai

pihak dalam pelestarian Lingkungan hidup.

5. Tata ruang wilayah yang sesuai dengan kebutuhan akan terbentuk.

Usaha yang dilakukan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan Badan Lingkungan

Hidup Kutai Barat, dilakukan dengan mengembangkan berbagai kebijakan kemudian

dilaksanakan secara operasional melalui program-program dan kegiatan. Program dan kegiatan

tersebut dapat berhubungan langsung dengan kebijakan, tetapi ada yang merupakan program

inti Badan Lingkungan Hidup yang mendukung seluruh tujuan dan Visi dan Misi. Kebijakan

penghijauan areal tambang misalnya, sangat penting untuk dilakukan guna menjaga

keseimbangan alam.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL tahun 2014 mencapai 35%, dan

tahun 2015 meningkat menjadi 38% berdasarkan rasio perusahaan wajib AMDAL yang telah

diawasi terhadap seluruh perusahaan wajib AMDAL. Apabila jumlah perusahaan yang diawasi

pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan 9 perusahaan atau 9,7%

dari jumlah perusahaan wajib AMDAL (93 Perusahaan).



Untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh perusahaan tersebut diatas,

dibutuhkan penambahan tenaga pengawas yang memiliki kompetensi dan bersertifikat, dan

efektifitas pengawasan pelaksanaan AMDAL sehingga upaya mempertahankan kelestarian dan

kualitas lingkungan hidup dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, diperlukan pemahaman

dan kesadaran semua stakeholder bahwa pengawasaan pelaksanaan AMDAL merupakan

tanggung jawab semua pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. AMDAL

harus dilakukan secara sinergis dan terintegrasi terhadap ijin usaha dan kegiatan. Oleh kerena

itu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan bimbingan teknis terhadap aparatur dan

sosialisasi pelaksanaan AMDAL kepada 93 perusahaan tersebut.

Semua perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi sumber daya alam diklasifikan

sebagai perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup baik itu perusahaan

tambang, kayu dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saat ini perusahaan yang bergerak di

sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang wajib AMDAL sebanyak 127

perusahaan yang terdiri dari : 75 perusahaan tambang, 25 perusahaan perkayuan dan 31

perusahaan perkebunan.

Dari semua perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan baru 93 perusahaan

yang sebagian besar perusahaan tambang yang memiliki AMDAL, sedangkan pada tahun 2014

yang memiliki AMDAL 92 perusahaan atau meningkat sebesar 1,17%. Peningkatan yang relatif

kecil tersebut perlu pengawasan lebih ketat terutama perusahaan yang berpotensi merusak

lingkungan, antara lain dengan pemberian sanksi penundaan perpanjangan izin operasi atau

pencabutan izin operasi bisa menjadi langkah kebijakan tetap yang harus ditempuh.

2.3.1.4. Sarana dan prasarana Umum

Sarana dan prasaran umum merupakan urusan yang berkaitan dengan pembangunan

secara fisik. Selama beberapa tahun terakhir pembangunan fisik di Kutai Barat menunjukkan

peningkatan yang cukup tajam, dan pemerintah memiliki komitmen untuk membangun

infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan berdampak

pada peningkatan kegiatan ekonomi.

Total panjang jalan di Kutai Barat sampai dengan Tahun 2015 adalah sepanjang 1.994

km berkurang dibanding panjang jalan pada tahun 2014 dan 2013. Hal ini disebabkan karena

aanya pemekaran Kutai Barat menjadi dua kabupaten pada tahun 2013, yaitu Mahakam Ulu.

Selama 2013-2015 hanya panjang jalan desa dan jalan provinsi yang berkurang sedangkan



panjang jalan yang lain menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan data tahun 2013,

maka tahun 2014 terdapat Pembangunan Jalan 269,889 Pembukaan jalan baru panjang 12,66

Km, Peningkatan Jalan 58,45 Km serta pemeliharaan jalan sepanjang 3,8 Km. peningkatan

panjang jalan tersebut dikarenakan dibuka jalan-jalan baru yang berstatus jalan Kabupaten dan

Jalan Desa guna mengakses Desa/Kampung satu dengan Desa/Kampung lainnya

Tabel 2.28. Perkembangan Pembangunan Jalan

Status Jalan Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jalan Nasional 184,75 184,75 184,75 184,75 233,4 233,4

Jalan Provinsi 719,5 719,5 719,5 719,5 99,7 99,7

Jalan Kabupaten 1.015,43 1.278,20 1.434,36 1.665,37 1177,27 1.198,58

Jalan Desa 75,2 147,62 198,6 229,58 268,94 227,24

Non-Status 55,6 80,34 100,54 130,35 227 235,08

Jumlah 2.050,48 2.410,41 2.637,75 2.929,55 2.006,31 1.994,00


Kondisi geografis Kutai Barat serta jarak antar kecamatan merupakan salah satu kendala

yang dihadapi dalam kegiatan pengerasan jalan. Prioritas pembangunan jalan adalah jalan yang

mampu meningkatkan akses masyarakat antar wilayah, sehingga mampu mendukung aktivitas

ekonomi dan distribusi barang dan jasa di Kutai Barat. Selain itu, pembangunan jalan

diharapkan mampu mengatasi keterisoliran beberapa kampung atau daerah yang terjadi selama

ini. Kelancaran akses antar wilayah akan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,

sehingga tingkat ketimpangan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang ada diantara

wilayah dapat direduksi.

Bila kondisi jalan diklasifikasikan sesuai kondisinya, maka kondisi jalan di Kutai Barat

terdiri dari jalan dalam kondisi mantap baik 1004,81 km, kondisi mantap sedang 754,10 km,

kondisi rusak ringan 136,35 km, rusak berat 98,74 km. Dari data tersebut berarti diketahui

bahwa ruas jalan dalam dengan kondisi mantap telah mencapai sekitar 88% dibanding pada

tahun tahun sebelumnya yang mencapai 85,6%.

Pembangunan di bidang pengairan juga menjadi perhatian pemerintah. Saluran irigasi

primer pada tahun 2010 memiliki panjang 66,5 km dan pada tahun 2014 menjadi 45,5 km dan

tahun 2015 menjadi 49,80 km. Penurunan panjang irigasi ini disebabkan karena adanya

pemekaran Kutai Barat menjadi dua kabupaten. Dari jumlah tersebut 41,1 km atatu 90,32%

irigasi dalam kondisi baik dan tahun 2015 menjadi 96,87%.



Tabel 2.29. Pembangunan Saluran Irigasi

DATA IRIGASI Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Panjang Irgasi (Km) 66,5 73,5 82,73 86,61 45,467 49,80

Irigasi dengan Kondisi Baik (Km) 60,5 66,5 77,59 82,66 41,110 48,24

Sumber: Dinas pekerjaan Umum Kutai Barat 2014 dan 2015

Pembangunan saluran irigasi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produksi

pertanian masyarakat serta memperlancar debit air untuk mengatasi kemungkinan adanya

banjir. Namun, kondisi alam Kutai Barat terkadang menjadi salah satu hambatan pembangunan

saluran irigasi.

2.3.1.5. Perumahan dan Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang

berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan

hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau

pekarangan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman

atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian,

pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Sendawar sebagai Ibukota

Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 30% sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Penataan

Ruang nomor 26 tahun 2007. Sampai saat ini rasio Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Sendawar baru mencapai 10,04% atau seluas 2.068,8 ha dari luas target yang ditetapkan pada

tahun 2014 sebesar 20% atau 4.118,2 ha terhadap luas wilayah Kawasan Perkotaan sebesar

20.591 ha, pada tahun 2014 tidak ada penambahan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Sendawar

tetap dengan nilai capaian 10,04% atau seluas 2.068,8 ha. Upaya untuk meningkatkan rasio

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Sendawar akan terus dilakukan melalui pembangunan Hutan

Kota, alun-alun, pembangunan jalur hijau dan optimalisasi RTH Privat sejalan dengan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Sendawar dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL) dalam perkotaan Sendawar.



Indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah tidak mengalami

peningkatan dikarenakan pembangunan kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota,

kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, masih

dalam proporsi tata ruang yang diperuntukan untuk RTH dan belum ada penambahan kawasan

baru.

Saat ini salah satu masalah penggunaan lahan yang paling penting adalah masalah

berkurangnya luasan hutan akibat konversi hutan menjadi perkebunan atau untuk area

pembangunan sarana-prasarana seperti jalan raya.

2.3.1.6. Perhubungan

Pada tahun 2015 jumlah penumpang angkutan umum sungai sebanyak 94.976 orang.

Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2014 yang besarnya 130.507 orang.

Demikian pula dengan penumpang yang diangkut dengan angkutan umum yang menggunakan

akses darat tahun 2014 tercatat sebanyak 27.125orang dan pada tahun 2015 turun menjadi

22.029 orang. Selanjutnya jumlah penumpang yang menggunakan akses udara di tahun 2014

sebesar tercatat sebanyak 41.579 orang, dan tahun 2015 turun menjadi 32.956 orang.

Tabel 2.30. Perkembangan Angkutan Umum


Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum:

Laut/Sungai (Orang) Org 179.605 130.507 94.976

Darat (Orang) Org 24.249 27.125 22.029

Udara (Orang) Org 22.222 41.579 32.956

Jumlah Barang Yang Terangkut Melalui Angkutan Umum:

Laut/Sungai (Ton) Ton 33.791 32.915 53.063

Darat (Ton) Ton - - -

Udara (Ton) Ton 5.017 11.543 11.252

Sumber: Dinas Hubkominfo Kutai Barat 2014 dan 2015

Jumlah Barang yang terangkut melalui angkutan umum di Kutai Barat bisa dilakukan

lewat sungai, darat dan udara. Pada tahun 2013 volume barang yang terangkut melalui jalur

sungai sebanyak 33.791 ton pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan menjadi 32.915.,

namun pada tahun 2015 meningkat tajam menjadi 53.063 ton namun di tahun 2015 turun

menjadi 11.252.

Sayangnya jumlah barang yang terangkut melalui darat tidak diperoleh datanya karena

Kabupaten Kutai Barat belum memiliki jembatan timbang dan terminal yang secara akurat



dapat mendata jumlah angkutan. Sedangkan barang yang terangkut melalui udara di tahun

2014 sebanyak 11.543 ton

2.3.1.7. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana

urusan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah di bagi terdiri dari Sekretariat sebagai pelaksana penyiapan bahan

perumusan kebijakan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, administrasi keuangan

dan kepegawaian. Bidang Ekonomi sebagai pelaksana dan mengkoordinasikan kegiatan

perencanaan pembangunan Pertanian dan Perikanan, Pertambangan dan energi, industri,

perdagangan dan pariwisata serta pengembangan dunia usaha. Bidang Sosial Budaya sebagai

pelaksana dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan,

mental spiritual, kesejahteraan sosial, kependudukan dan ketenagakerjaan, pemerintahan dan

aparatur. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagai pelaksana dan

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Penata Ruang dan

Pemukiman, pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan

telekomunikasi, energi dan sumber daya air. Bidang Penelitian, Pendataan dan Kerjasama

Pembangunan sebagai pelaksana dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan penelitian,

pengumpulan data analisis penilaian dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah

serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengkajian wilayah dan pembiayaan

pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Barat bertujuan untuk mendukung

koordinasi antar pelaku pembangunan, terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar

daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengganggaran, dan

pengawasan serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

Dari 196 program yang termuat dalam RPJMD Kutai Barat Tahun 2011-2016, sejumlah

190 program telah terakomodir dalam dokumen RKPD Kutai Barat tahun 2015. Artinya

Keselarasan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD telah tercakup sebesar

97,76%. Meskipun belum dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%, namun

capaian tersebut dirasakan sudah baik dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 97,72 %. Hal



ini menunjukkan konsistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Barat dalam

merealisasikan Program yang tercantum dalam RPJMD ke dalam RKPD.

Upaya pembenahan sistem perencanaan yang dilakukan Bappeda setidaknya telah

memberikan hasil nyata dimana persentase jumlah usulan Musrenbang yang terakomodir

dalam APBD di tahun 2014 telah mencapai 72,54% dan tahun 2015 meningkat menjadi

74,56%. Keberhasilan capaian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kutai Barat semakin

responsif mengakomodir usulan-usulan yang muncul dari masyarakat melalui Musrenbang

Kecamatan. Perbaikan kinerja perencanaan dilihat dari semakin meningkatnya persentase

usulan Musrenbang yang terakomodir dalam APBD menunjukkan peningkatan dalam 5 tahun

terakhir.

2.3.1.8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam urusan kependudukan, pemerintah daerah memberikan pelayanan masyarakat

dalam hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan. Kegiatan tersebut dapat

digambarkan dari beberapa indikator seperti kepemilikan KTP, akte, dan dokumen lainnya.

Tingkat kepemilikian KTP pada tahun 2013 mencapai 56,94% dan pada tahun 2014 naik menjadi

75,50%, sedangkan tahun 2015 sedikit meningkat menjadi 75,55%. Indikator kepemilikan akte

kelahiran per 1000 penduduk menunjukkan kenaikan dari 315,2 di tahun 2014 menjadi 321,29

pada tahun 2015.

Tabel 2.31. Kinerja kependudukan dan Catatan Sipil


Persentase kepemilikan KTP % 56,94 75,50 75,55

Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk Per 1.000 penduduk 346,43 315,20 321,29

Persentase bayi berakte kelahiran % 50,58 52,50 54,18

Rasio Pasangan Berakte Nikah % 9,83 12,75 20,10

Sumber: Dinas Dukcapil Kutai Barat 2014 dan 2015

Demikian pula dengan kepemilikan akte perkawinan yang tergolong masih kecil, meski

menunjukkan kenaikan dari 9,83% di tahun 2013 menjadi 12,75% di tahun 2014 dan meningkat

cukup tajam di tahun 2015 menjadi 20,10%. Sosialisasi tentang pentingnya kepemilikian

dokumen kependudukan masih perlu dilakukan secara intensif. Keterlibatan kampung dalam

identifikasi kepemilikan dokumen perlu diintensifkan.



2.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dan peran perempuan merupakan salah satu indikator dalam rangka

pencapaian misi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) disamping indikator beberapa

indikator penting lainnya.Peran perempuan pada saat ini selalu diupayakan dalam berbagai

momentum dan kegiatan sehingga diharapkan dapat berdampak positif secara universal dalam

pembangunan baik secara mikro dan makro. Kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan menjadi salah satu rumusan dalam SDGs sebagai kelanjutan dari MDGs, yang

meliputi poin-poin: (a) rasio anak perempuan di sekolah (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi),

(b) harapan lama sekolah perempuan, (c) kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan, dan

(d) keterwakilan perempuan dalam tugas-tugas sebagai wakil rakyat.

Pembangunan dengan pendekatan gender merupakan pendekatan pembangunan yang

saat ini digunakan oleh Indonesia dan terumuskan dalam kebijakan-kebijakan yang menjadi

landasan hukum dan teknis. Pendekatan pembangunan ini dalam implementasinya

menekankan pada proses penyusunan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi

pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dan peranan laki-laki dan

perempuan di dalamnya, serta memperhatikan akses, manfaat dan dampak pembangunan

terhadap laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, pendekatan pembangunan pendekatan gender tidak hanya dilihat dalam

arti peningkatan akses pada sumber daya dan perbaikan tingkat kesejahteraan, tetapi juga

menyangkut proses bagaimana manfaat pembangunan tersebut diperoleh. Artinya, bagaimana

akses, manfaat, kontrol dan dampak pembangunan dapat dirasakan oleh laki-laki dan

perempuan sesuai kebutuhan, aspirasi dan kepentingannya.

Sampai tahun 2015 data tentang PNS menunjukkan bahwa dari 4.644 PNS, sebanyak

2.038 PNS adalah perempuan, sehingga persentase PNS Perempuan telah mencapai 44,70 %

dari seluruh pegawai yang bekerja di pemerintahan. Kondisi ini mencerminkan semakin

berperannya perempuan dalam pemerintahan sehingga kesetaraan gender bisa dikatakan

sudah tercapai. Kemudian dari 731 jabatan esellon, 201 jabatan telah diisi oleh perempuan atau

persentase perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan sebesar 27,50 %. Sampai saat

ini terdapat 2 orang perempuan yang telah menduduki jabatan esselon IIB. Pemerintah

Kabupaten Kutai Barat terus berusaha merepresentasikan perempuan dalam mengambil

keputusan pada lini SKPD yaitu dengan menempatkan perempuan sebagai Kepala beberapa

SKPD.



Tabel 2.32. Pemberdayaan Perempuan Kutai Barat


Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah % 42,70 46,75 43,88

Keterwakilan Perempuan Di DPRD % 8 12 16

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 65,38 77,85 62,59

Harapan lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas % 96,01 98,10 96,80

Keterwakilan perempuan di DPRD juga mengalami penignkatan selama 2013-2015.

Untuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kutai Barat, data yang ada

menunjukkan bahwa TPAK perempuan tahun 2014 sebesar 77,85%, dan pada tahun 2015

mengalami penurunan menjadi 62,69%. Capaian ini sudah berada di atas rata-rata nasional

Nasional yang besarnya adalah 40,80%.

2.3.1.10. Sosial

Aspek sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat

yang sejahtera. Kesejahteraan dapat terjamin apabila permasalahan aspek sosial masyarakat

dapat tertangani dengan baik. Aspek sosial ini antara lain menyangkut penanganan fakir miskin,

orang jompo, anak jalanan, dan sebagainya.

Penanganan terhadap fakir miskin di Kutai Barat terbilang masih sangat rendah padahal

menurut data dari Dinas Sosial terdapat 11.256 jiwa yang dikategorikan miskin. Meskipun baru

494 jiwa yang ditangani pada tahun 2014 tetapi masih lebih baik dibanding tahun 2013

sebanyak 44 KK dan tahun 2015 meningkat sangat tajam menjadi 119 KK.

Tabel 2.33. Perkembangan Penyandang Masalah Sosial


Jumlah fakir miskin yang ditangani KK 44 50 119

Jumlah anak terlantar yang ditangani orang 65 67 60

Jumlah korban bencana yang ditangani orang 1.114 544 2.404

Jumlah wanita rawan sosial yang dibina orang 7 6 5

Jumlah penyandang cacat yang dibina orang 1 2 7

Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memperoleh bantuan modal usaha

KK 400 300 460

Jumlah anak putus sekolah yang dibina orang 36 10 9

Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan KK 60 115 62

Jumlah panti asuhan unit 2 2 2 Sumber: Dinas Sosial Kutai Barat 2014 dan 2015



Dalam tahun 2014 jumlah anak terlantar terdata sebanyak 190 jiwa, target yang

ditetapkan 75 orang/jiwa keseluruhan anak terlantar, yang sudah ditangani sebanyak 133 jiwa.

Adapun bentuk penanganan yang diberikan berupa bantuan tambahan gizi bagi 57 balita gizi

buruk dan bantuan alat pencucian mobil dan motor bagi 76 anak terlantar. Diharapkan secara

rutin pembinaan terhadap anak terlantar terus dilakukan dengan syarat tersedianya alokasi

yang proporsional untuk menunjang kegiatan tersebut.

Dalam hal KUBE, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang

dibentuk oleh warga/keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang - orang / keluarga-

keluarga kurang mampu (pra sejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin. KUBE umumnya beranggotakan 10 KK fakir miskin yang

telah terpilih melalui seleksi sebagai Keluarga Binaan Sosial (KBS). Tujuan KUBE diarahkan

kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui peningkatan kemampuan

berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, Peningkatan pendapatan,

Pengembangan usaha dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para

anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan

setiap tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2009 pemberian bantuan diberikan kepada 5

kelompok, 2010 sebanyak 20 kelompok, tahun 2011 jumlah kelompok yang diberikan bantuan

sama seperti tahun 2012 yaitu 50 kelompok. Sedangkan pada tahun 2013 berkurang menjadi 40

kelompok dan pada tahun 2014 terdapat 30 kelompok, namun tahun 2015 kembali nak menjadi

46 kelompok.

Penduduk yang masuk dalam kategori PMKS memerlukan perhatian khusus agar

mereka juga menjadi bagaian dari pembangunan daerah. Kebijakan yang mengarah pada

pembinaan mental serta kemandirian perlu ditangani secara dini sehingga mereka mampu

mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan kegiatan produktif.

2.3.1.11. Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah yang selalu ada dan terjadi akibat

ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Permasalah

tersebut akan semakin besar potensinya seiring dengan peningkatan angkatan kerja, yang

tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dalam tahun 2015 sebesar 72,31%, dan sebagian besar penduduk usia kerja yang

bekerja pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta perdagangan. TPAK tahun



2015 tersebut menurun dibandingkan tahun 2014 yang besarnya 73,75%. Penurunan tersebut

menunjukan indikasi adanya penurunanpotensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja. Kondisi ini

disebabkan selama tahun 2015 banyak terjadi kasus PHK di perusahaan-perusahaan tambang,

berkurangnya lowongan pekerjaan serta peningkatan penduduk usia kerja yang tidak diimbangi

dengan jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan

Tabel 2.34. Indikator Ketenagakerjaan Kutai Barat


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 73,46 73,75 72,31

Rasio penduduk yang bekerja

1 : 0,91 1 : 0,71 1 : 0,81

Persentase pekerja yang ditempatkan % 14,59 12,50 24,52

Tingkat Kecelakaan Kerja (Kasus) kasus 50 53 23

Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (Kasus) kasus 50 57 72

Jumlah perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam penyediaan bursa tenaga kerja

Perusahaan 84 84 52

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kaupaten Kutai Barat.

Tingkat pengangguran di Kutai Barat tahun 2014 tercatat 6,8% dan tahun 2015

meningkat menjadi 7,11%. Pengangguran terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara

permintaan dan penawaran tenaga kerja. Salah satu faktor penyebab pengangguran adalah

masalah pendidikan serta masalah sosial budaya masyarakat. Rata-rata pencari kerja yang

berhasil mendapatkan pekerjaan sebesar 15,43% per tahunnya, dengan persentase

penempatan tertinggi tahun 2011 sebesar 23,21%. Tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun

2015 menunjukkan penignkatan drastis menjadi 24,52% dibandingkan tahun 2014 yang hanya

12,50%. Belum seimbangnya antara jumlah pencari kerja, penempatan dan jumlah kebutuhan

perusahaan, sebagian besar dipengaruhi oleh ketidakcocokan antara minat dengan kebutuhan.

Selain itu, keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja sebagian besar tidak sesuai dengan

kebutuhan perusahaan. Masih banyak pencari kerja tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi

yang dipersyaratkan penyedia lowongan kerja.

Jika dilihat dari kelompok usia, pencari kerja selama tahun 2015 masih banyak

didominasi angkatan kerja usia muda (usia 20 - 29 tahun) sebanyak 662 orang (61,01%).

Kemudian dilihat dari tingkat pendidikannya sebagian besar pencari kerja di Kabupaten Kutai

Barat berpendidikan relatif tinggi, hal ini ditandai dengan jumlah pencari yang berpendidikan

SLTA dan SMK yang mencapai 588 atau 54,19%. Dibandingkan dengan trend beberapa tahun

sebelumnya dimana pencari kerja yang mendaftar sebagian besar berpendidikan SLTA ke



bawah, namun di tahun 2014 dan 2015 didominasi oleh pendaftar kerja yang berpendidikan

SMA/SMK.

Tabel 2.35. Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN PENCARI KERJA

L P JMLH

TIDAK TAMAT SD 80 32 112

SD 23 10 33

SLTP 53 12 65

SLTA 213 80 293

SMK 193 102 295

DIPLOMA I 2 1 3

DIPLOMA II - 1 1

DIPLOMA III 32 55 87

S1 105 88 193

S2 - 3 3

TOTAL 701 384 1.085

Sumber: Dinas tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat

Tabel 2.36. Pencari Kerja Berdasarkan Usia

USIA PENCARI KERJA

L P JMLH

15 – 19 96 53 149

20 – 24 220 179 399

25 – 29 170 92 263

30 – 34 92 36 128

35 – 39 64 14 78

40 – 44 31 9 40

45 – 49 18 - 18

50 – 54 9 1 9

55 + 1 - 1

TOTAL 701 583 1.085 Sumber: Dinas tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat

Hal lain dari data di atas adalah sebagian besar orientasi pendidikan penduduk hanyalah

sampai tingkat SMA/SMK. Penduduk berharap mendapatkan pekerjaan setelah mereka

menamatkan pendidikan SMA/SMK. Pendidikan di Kutai Barat perlu diarahkan pada pendidikan

vokasi yang lebih menitikbertakan pada keterampilan praktik, seperti politeknik, akademi, atau

SMK karena mereka yang berlatar pendidikan seperti ini justru dibutuhkan. Berbagai pelatihan

perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Di



samping itu, pengembangan kewirausahaan juga menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan

secara berkelanjutan melalui perubahan mental dan pola pikir masyarakat.Salah satu upaya

mengatasi hal tersebut adalah dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi penduduk

untuk menambah bekal keterampilan praktis yang dibutuhkan.

2.3.1.12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi penciptaan kondisi Kutai

Barat yang tertib, aman, dan terkendali. Situasi ini sangat berpengaruh pada dinamika

kehidupan masyarakat. Dengan suasana yang kondusif masyarakat akan menjalankan aktivitas

dengan tenang dan nyaman. Di samping itu situasi seperti ini diharapkan pula mampu menarik

minat para pelaku ekonomi dari luar Kutai Barat untuk menjalankan aktivitas ekonominya di

Kutai Barat.

Kesatuan bangsa dan politik yang kondusif ditandai antara lain dengan minimnya

gejolak masyarakat, unjuk rasa anarkis, tingkat kriminalitas dalam berbagai bentuk,

kemaksiatan, dan sebagainya. Pemerintah daerah telah melakuka pelatihan untuk satuan

perlindungan masyarakat di masing-masing kecamatan sejak tahun 2007. Upaya tersebut

dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

menjaga suasana tenang dan terkendali, serta kesadaran untuk melakukan kontrol atas situasi

dan kondisi masing-masing wilayah. Setiap kali pelatihan, rata-rata setiap wilayah

mengikutsertakan 20-25 petugas.

Kinerja di bidang keamanan dan ketertiban menunjukkan bahwa angka kriminalitas

selama 2013-2015 menunjukkan penurunan dari 172 di tahun 2013 menjadi 123 di tahun 2015.

Penurunan angka kriminalitas dalam tahun 2015 disebabkan banyaknya perusahaan tambang

yang tutup di Kabupaten Kutai Barat yang mengakibatkan para pendatang yang berkunjung

berkurang, Faktor lain yang juga memberi andil terhadap penurunan angka kriminalitas adalah

kurangnya tuntutan hidup dan penurunan daya beli masyarakat sebagai konsekuensi kenaikan

harga BBM, rendahnya tingginya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum dan

ketegasan aparat keamanan dalam penanganan kasus gangguan keamanan/kriminal.

Untuk menunjang keamanan dan ketertiban, di setiap desa memiliki setidak-tidaknya

dua poskmaling. Selain itu jumlah linmas per 10.000 penduduk pada tahun 2015 adalah 149,

meningkat dibandingkan tahun 2014 yang besarnya 139. Meski demikian faktanya sering

dijumpai sebagian besar pos siskamling di kampung tidak dijalankan dengan aktif. Keberadaan



pos siskamling biasanya difungsikan secara temporary saja, misalnya ketika frekuensi kasus

kriminal yang meningkat seperti maraknya kasus pencurian di wilayah bersangkutan dan pada

saat berlangsungnya pesta demokrasi. Bahkan saat ini semakin banyak siskamling yang aktif

tidak lagi menerapkan sistem piket bergilir, namun menggunakan sistem upah atau iuran.

Tabel 2.37. Kinerja Keamanan dan Ketertiban


Angka Kriminalitas Kasus per 10.000

Penduduk 172 150 123

Jumlah Demo Demo 4 2 1

Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

2 2 2

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk Orang per 10.000

Penduduk 148,42 139 149

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Orang 11 19 19

Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)Di Kabupaten / Kota

% 35,15 45 45

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%) % 64,46 80 80

Sumber: Badan Kesbangpol Linmas Kutai Barat

Masalah keamanan dan ketertiban sulit untuk diprediksi, namun tetap harus

diantisipasi. Untuk itu keterlibatan semua elemen masyarakat dalam keamanan lingkungan

masing-masing sangat penting untuk dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam masalah ini

dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendorong minat masyarakat

mengembangkan pos siskamling secara kuantitatif maupun kualitatif.

2.3.1.13. Pemerintahan Umum

Tugas dan peran pemerintah daerah adalah melayani masyarakat dalam rangka

pembangunan daerah di segala bidang. Tugas tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah

melalui semua unsur SKPD yang ada. Pelayanan yang prima akan mampu mendorong

produktivitas masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas pembangunan.

Otonomi daerah semakin memperbesar peran pemerintah dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah

daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan sesuai dengan situasi dan

kondisi saat ini serta kecenderungan di masa mendatang. Untuk menjalankan otonomi daerah,

kualitas pelayanan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Kualitas tersebut dapat terukur

melalui beberapa aspek, seperti kelengkapan SKPD, kualitas SDM aparatur, berbagai peraturan

daerah, mekanisme pengawasan pembangunan daerah, dan sebagainya. Dengan kata lain,



dalam otonomi daerah diperlukan reformasi birokrasi menuju efisiensi dan efektivitas

pelayanan. Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan

keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi

dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

aparatur (SDM Aparatur), penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan system

pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta

membangun kultur birokrasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan

kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dinamika sosial, dan

dunia usaha.

Pelayanan pemerintahan umum untuk aspek perijinan menunjukkan bahwa pada tahun

2014 tingkat kepuasan masyarakat sebesar 78,336 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan

tahun 2013 dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 81,80. Searah dengan prinsip Good

Governance dan instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya kebijakan yang dipercayakan

kepadanya harus berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. LAKIP merupakan media

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan sumber

daya kebijakan kepada stakeholder, sebagai umpan pengambilan keputusan pihak terkait

sebagai alas perbaikan manajemen ke pemerintahan dalam peningkatan kinerja instansi

pemerintah.

Pada tahun 2015 dari 51 SKPD yang wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP), 96,08% atau 49 SKPD telah menyampaikan. Masih terdapat 2

SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LAKIP yaitu 1 Kantor Kecamatan

dan 1 Kantor Kelurahan. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu

76,79%, namun bukan merefleksikan keberhasilan pencapaian pada indikator ini karena

idealnya seluruh SKPD harus menyampaikan LAKIP. Tinggi persentase SKPD yang

menyampaikan LAKIP karena ada punishment yang diberikan oleh Pemerintah Kutai Barat

berupa pemotongan anggaran SKPD. Selama 5 tahun terakhir persentase SKPD yang telah

menyampiakan LAKIP meningkat setiap tahunnya namun belum memenuhi target yang

ditetapkan.



Tabel 2.38. Kinerja Pelayanan dan Pemerintahan Umum


Indeks kepuasan masyarakat dalam proses Pelayanan Perijinan skor 78,208 78,336 81,80

Persentase SKPD yang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

% 62,49 76,79 96,08

Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi % 22,22 30,7 47,09

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani % 23,33 22,2 100

Persentase Jumlah temuan pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti % 59,65 70,2 84,97

Jumlah Bidang yang telah memiliki SPM Bidang 4 4 4

Dalam hal pengaduan masyarakat yag ditangani, terlihat menunjukkan hasil yang masih

kurang sesuai harapan. Pada tahun 2013 terdapat 30 pengaduan masyarakat dan hanya 7 yang

ditindaklanjuti atau 23,33%. Tahun 2014 terdapat 27 penganduan dan hanya 6 yang ditangani

atau 22,2%. Demikian pula dengan peresentase jumlah temuan pemeriksaan reguler yang

ditindaklanjuti, meski terdapat kenaikan dari tahun 2013 ke 2014 yaitu dari 59,65% menjadi

70,2%.

2.3.1.14. Pembedayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan

pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung, baik secara perorangan sebagai

warga masyarakat maupun secara melembaga, dalam seluruh proses pengelolaan

pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil

pembangunan. Dalam kaitan ini, maka pemerintah pusat maupun daerah, bahkan seluruh

institusi pengelola pembangunan berkewajiban menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi

masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan agar tercipta

demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi

juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai

budaya masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang

dalam pelaksanaan pembangunannya berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan

mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial budaya. Peran Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Kutai Barat dalam

aktivitas sosial hampir sebagian kegiatannya berhubungan dengan masyarakat.

Kinerja pembinaan terhadap aparatur Kampung agar tertib menjalankan administrasi

Pemerintahan Kampung terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini tercermin dari semakin



banyak Kampung yang dinilai tertib menjalankan administrasi pemerintahannya, dimana pada

tahun 2011hanya 110 Kampung/ Kelurahan yang melaksanakan adminitrasi dengan baik,

jumlahnya terus meningkat menjadi 121 Kampung/ Kelurahan di tahun 2012, 130 Kampung/

Kelurahan di tahun 2013, 152 Kampung/ Kelurahan di tahun 2014 dan 190 Kampung dan 4

Kelurahan di tahun 2015.

Untuk urusan LSM, berdasarkan hasil pendataan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kutai Barat saat ini terdapat sebanyak 16 buah LSM namun hanya 6 LSM yang aktif, disebabkan

banyak yang tidak memiliki pondasi finansial yang kuat sehingga tidak mampu membiayai

rutinitas operasional organisasinya atau aktivitas tidak berjalan. Selain itu LSM di Kabupaten

Kutai Barat mayoritas hanya menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial saja, hanya ada

beberapa saja yang mempunyai aktivitasnya sebagai pendidik, lingkungan, keagamaan,

ekonomi dan lain-lain. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pengawasan LSM di Kutai

Barat adalah ditemukan banyak LSM tidak memiliki legalitas, maksudnya LSM yang tidak

terdaftar di Badan Kesbangpol atau tidak segera memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar

(SKT). Oleh karena itu pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran data Ormas

dan LSM . Dari kegiatan tersebut akhirnya baru diketahui banyak LSM yang berstatus ilegal dan

tidak beraktivitas lagi.

Tabel 2.39. Pemberdayaan Masyarakat Desa


Persentase Kampung/Kelurahan yang tertib administrasi % 80 80 100

Jumlah LSM yang aktif Buah 7 6 10

Persentase Posyandu aktif % 57,24 60 51,88

Persentase PKK aktif PKK 90,38 92,48 89,69

Persentase Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai peruntukkannya % 97,50 100 99,47

Persentase capaian keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

% 100 100

Dalam hal kegiatan alokasi ADK, tahun 2015 seluruh ADK telah dipergunakan sesuai

dengan peruntukannya. jumlah kampung penerima ADK di wilayah Kabupaten Kutai Barat

sebanyak 190 kampung pada 16 Kecamatan yang masing-masing menerima dan ADK sebesar

Rp. 150.000.000,00 per kampung dengan total alokasi sebesar Rp. 28.500.000.000,00. Untuk

mengendalikan dan mengarahkan penggunaan ADK agar sesuai dengan peruntukannya,

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membuat dua tahapan penyaluran ADK, tahap pertama 60%

dan tahap kedua 40% dicairkan jika tim ADK tingkat kampung telah menyelesaikan kegiatan dan



menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) tahap pertama untuk diverifikasi oleh tim

Fasilitasi ADK tingkat kecamatan sebagai dasar pemberian rekomendasi pencairan.

2.3.2. Pelayanan Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di

Kabupaten Kutai Barat. Dari sisi kontribusinya terhadap perekonomian, sektor pertanian

memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Sektor ini merupakan sektor yang paling banyak dikelola

oleh masyarakat sehingga pengelolaan sektor pertanian menjadi sangat penting.

Pembangunan di wilayah Kutai Barat dari tahun ke tahun terus meningkat, begitu juga

dengan realisasi penerimaan daerahnya cenderung meningkat.Salah satu sektor yang terus

dikembangkan adalah sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan

perikanan. Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting, selain dalam rangka

pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dalam

rangka memenuhi dan menjaga stabilitas ketahanan pangan baik nabati maupun hewani di

wilayah Kutai Barat.

Jenis komoditi pertanian yang dikembangkan pada sub sektor tanaman pangan meliputi

padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan pada sub sektor perkebunan

terdapat tiga komoditi unggulan yaitu karet, kakao dan kelapa sawit. Untuk sub sektor

peternakan, terdapat empat jenis ternak yang dominan dikembangkan yaitu ternak sapi,

kerbau, kambing dan babi. Selain itu, jenis unggas yang dibudidayakan antara lain ayam buras,

ayam pedaging, dan itik. Berikutnya adalah sub sektor perikanan, Kabupaten Kutai Barat hanya

memiliki potensi perikanan Perairan Umum yaitu sungai, danau dan rawa dimana meliputi

aktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, akan tetapi kegiatan perikanan yang

paling dominan adalah perikanan tangkap karena terdapat hampir di seluruh Daerah Aliran

Sungai (DAS), sebagian danau dan rawa.

Pengembangan sektor pertanian telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam

berbagai bentuk, antara lain: (1) pengembangan peralatan teknologi tepat guna, (2)

peningkatan kualitas perbenihan, (3) penyuluhan pertanian, (4) peningkatan ketahanan pangan,

dan (5) pengendalian hama penyakit. Dalam kenyataannya, sektor ini masih menghadapi

beberapa permasalahan, antara lain: (1) alih fungsi lahan dari sektor pertanian tanaman pangan

ke sektor lain seperti perkebunan dimana lahan yang dulunya potensi padi ladang dialihkan



menjadi kebun karet, kakao ataupun kelapa sawit dan juga pertambangan serta pemukiman dan

pembangunan infrastruktur jalan, (2) minat masyarakat bekerja di sektor pertanian tanaman

pangan makin berkurang, (3) terjadinya penurunan produksi beberapa tanaman palawija seperti

kedelai, kacang tanah dan kacang hijau setiap tahunnya disebabkan penurunan luas panen

komoditi tersebut. Sedangkan jenis tanaman palawija lainnya seperti jagung, ubi kayu dan ubi

jalar produksinya cenderung fluktuatif.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2015 meningkat. Hal ini yang

dipengaruhi peningkatan produksi sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan,

kehutanan, peternakan dan perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur

perekonomian Kabupaten Kutai Barat masih sangat bergantung pada sektor primer yang

mengandalkan sumber daya alam.

Komoditas lainnya seperti jagung pada tahun 2015 memiliki produktivitas sebesar 20,50

kw/ha. Produktivitas jagung ini mengalami penurunan dibandingkan capaian dalam tahun 2014

yang tercatat 21,32 kw/ha. Selanjutnya kacang hijau produktivitasnya tercapai sebesar 11,03

kw/ha dan pada tahun 2015 menurun jadi 10,00 kw/ha. Pada komoditi kacang tanah

produktivitas dalam tahun 2015 tercatat sebesar 11,09 kw/ha, sedangkan pada jenis umbi-

umbian, komoditi kayu mengalami kenaikan produktivitas pada tahun 2015 dibandingkan tahun

2014.

Tabel 2.40. Kinerja Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan


Luas lahan produktif Ha 143.639 143.639 145.039

Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani Orang 76.9 17.422 79.680

Produktivitas tanaman pangan (kwintal/ha)

1. Padi sawah

kwintal/ha

42,20

2. Padi ladang 42,3 42,733 31,89

3. Palawija: 30,61 31,89

a. Jagung 21,32 21,32 20,50

b. Kacang Hijau 11,49 11,03 10,00

c. Kacang tanah 10,89 11,24 11,09

d. Ubi Kayu 218,40 226,22 228,37

e. Ubi Jalar 91,37 92,66 92,74

Produktivitas tanaman perkebunan

1. Karet

Ton/ha

2,7 48,39 1,39

2. Kelapa Sawit 80,5 20,45 1,52

3. Kakao 20,19 19,90 0,02944

produksi daging ternak

1. sapi

Kg

120 110.577 55.330

2. kerbau 3.7 3.801 2.390

3. babi 187.34 149.767 75.460




4. ayam pedaging 323 312.306 157.040

5. ayam buras 84.82 72.723 36.970

6. - itik 4.028 4.045 2.260

Jumlah Penduduk yg bekerja sebagai Nelayan (jiwa) Org

a. Budidaya Jiwa 3000 4.611 4.266

b. Tangkap Jiwa 24.474 15.332 15.354

Jumlah Produksi Ikan Budidaya : (kg)

a. Tangkap Kg 1.171 1.144,50 1.177,50

b. Keramba

464 606,70 606,7

c. Kolam

111 119,80 105,07

2.3.2.2. Kehutanan

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan potensi

sumberdaya alam (SDA). Potensi sumberdaya alam seperti hutan alam dan pertambangan

batubara dan emas merupakan salah satu modal dasar untuk melaksanakan roda pembangunan

bagi kesejahteraan rakyat.

Hutan merupakan Hutan Alam yang sebagian besar didominasi kelompok

Dipterocarpaceae atau kelompok Meranti. Selain itu ditemui tumbuhan seperti ulin, medang,

benuang, panlajau dan nyatoh dan juga rotan, bambu, pakis, nipah dan anggrek. Disamping

tumbuhan, juga dijumpai fauna seperti orangutan, owa-owa, kelempiau, bekantan, trenggiling,

landak, babi hutan, rusa, kijang, ikan, pesut, dan berbagai jenis burung (enggang, punai, mutai

batu, ayam hutan/sakang, selang, dan lain-lain).

Dalam pengelolaannya, hutan dan kehutanan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan

Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat

Nomor 27 Tahun 2001. Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ini dalam administrasi

Kehutanan pada orde baru meliputi tiga Cabang Dinas Kehutanan (CDK) yang pada saat itu

merupakan bagian dari struktur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu CDK

Mahakam Ulu, CDK Balikpapan dan CDK Mahakam Tengah.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ini bertugas melaksanakan kewenangan

otonomi dalam rangka desentralisasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang Kehutanan yang

masih menjadi tanggung jawabnya serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

kewenangannya. Kelembangaan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat yang masih baru ini,

kiranya masih banyak penataan yang perlu dilakukan baik sistem, manajerial maupun teknis

dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Kutai Barat dengan mendayagunakan seluruh potensi



sumberdaya yang ada. Sekalipun demikian, berbagai kendala/persoalan (isu) masih terjadi dan

merupakan tantangan untuk mengatasinya.

Dari total luas hutan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2014, pemanfaatan terbesar

digunakan untuk hutan produksi terbatas dan hutan produksi yaitu seluas 1.719.718,76 ha atau

sekitar 61,45%. Pada Tahun 2013 produksi kayu bundar sebagai produksi utama sub sektor

kehutanan adalah jenis kayu meranti yang mampumenghasilkan 328.572,84 m3 atau sekitar

57,18 persen dari total produksi kayu bundar di Kabupaten Kutai Barat.

Jumlah produksi kayu bulat tahun 2015 mencapai 156.157,47 m3. Realisasi tersebut

lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 403.433,22 m3. Dengan

penurunan produksi kayu bulat akan berdampak kepada PAD setiap tahunnya sehingga harus

terus diupayakan pembinaan dan pengawasan yang berwawasan lingkungan terhadap

perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Produksi kayu bulat

tersebut selain memberi dampak bagi peningkatan PAD, satu sisi dapat merusak lingkungan

apabila tanpa pengawasan sebagaimana RKT yang sudah disusun.

Tabel 2.41. Kinerja Kehutanan


Jumlah Produksi Kayu Bulat M3 420.722.88 420.722.88 156.157,47

Jumlah Ijin HPH Yang Dikendalikan % 95 98 43,33

Jumlah DBH SDA Kehutanan Rp 52.094.840.579 61.650.000.000 53,39

Luas Lahan Yang Direhabilitasi Ha 1.925 1.925 1.140

Jumlah Ijin Tambang Yang Melaksanakan Reklamasi

Ijin 10 12 5

Persentase lahan eks pertambangan yang telah direklamasi

% 98.35 98,35 100

Untuk menjaga kelestarian hutan pihak Pemerintah Daerah dan perusahaan telah

melakukan kegiatan reboisasi hutan dan lahan, melalui kelompok tani. Luas lahan yang

direhabilitasi pada tahun 2015 mencapai luas 1.140 ha. Faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan reboisasi sebagaimana petunjuk pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan dan lahan,

harus dilaksanakan oleh kelompok tani dengan berbagai persyaratan yang menyertainya dan

sebagian besar hanya dapat dilaksanakan rancangan teknis rehabilitasi sehingga serapan

anggaran dan pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan maksimal akibat berbagai kendala

teknis di lapangan.

Kabupaten Kutai Barat yang sarat akan potensi sumberdaya hutan alam telah lama

dilakukan eksploitasi oleh barbagai investor, pada kenyataannya hasilnya belum dapat



terdistribusi kepada masyarakat sekitar hutan yang ada. Hal ini perlu dilakukan reorientasi dan

renovasi secara bertahap kepada pengelolaan yang bersifat kelembagaan adat dengan suatu

pengaturan dari proses produksi hingga pasar, dimana masing-masing mempunyai peran dan

posisi yang saling menghormati dalam satu kesatuan pembangunan kehutanan di Kabupaten

Kutai Barat.

Dalam bidang reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat

dalam setiap tahunnya telah dilakukan. Sementara laju deforestasi di Kabupaten Kutai Barat

lebih besar dari kegiatan reboisasi. Kondisi ini, perlu mendapat perhatian secara seksama,

penting dan strategis dalam pelestarian hutan dan lahan serta kelestarian usaha. Pelaksanaan

rehabilitasi hutan dan lahan pada areal yang dibebani hak pengusahaan hingga saat ini belum

dilakukan pengendalian secara mantap melalui tahapan pembinaan hingga tahap penegakan

hukum (law enforcement) yang terpadu dan berkesinambungan. Kelemahan dalam

pengendalian produksi kayu dan rehabilitasinya perlu diseimbangkan melalui berbagai upaya

program-program rehabilitasi hutan dan lahan dalam mendukung Gerakan Nasional Rehabilitasi

Hutan Dan Lahan (GN-RHL/GERHAN).

2.3.2.3. Pariwisata

Kutai Barat memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik wisata budaya dan maupun

wisata alam. Obyek wisata di Kutai Barat tersebar hampir di semua kecamatan, sehingga setiap

kecamatan juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayahnya. Sektor pariwisata

berkaitan erat dengan sektor ekonomi kain khususnya perdagangan, hotel, dan restoran.

Pengembangan sektor pariwisata akan berdampak pada pengembangan perdagangan

masyarakat di obyek wisata. Selain itu, pengembangan pariwisata akan memacu tumbuhnya

usaha penginapan serta rumah makan dan restoran.

Jumlah wisatawan manca negara pada tahun 2014 sebanyak 169 orang mengalami

peningkatan dibanding tahun 2013, namun pada tahun 2015 mengalami penurun menjadi 137

wisatawan. Untuk tingkat kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2014 sebanyak 26.475

orang meningkat dari tahun 2013 yang jumlahnya sebanyak 20.136 dan pada tahun 2015 terjadi

penurunan menjadi 24.350 orang.Penurunan jumlah wisatawan nusantara maupun wisatawan

manca negara sangat dipengaruhi oleh fasilitas,akses dan daya tarik dari destinasi pariwisata

yang ada. Hingga tahun 2015 jumlah tempat yang mendapatkan bantuan operasional terealisasi

20 lokasi dari target 10 lokasi atau sebesar 200%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun

2014 yang diberikan bantuan operasional pada 14 tempat wisata.



Tabel 2.42. Perkembangan Wisatawan


Jumlah Wisatawan Mancanegara Orang 69 169 137

Jumlah Wisatawan Nusantara Orang 20.316 26.475 24.350

Jumlah tempat wisata yang mendapatkan bantuan operasional Lokasi 9 14 20

Rata-rata lama menginap di hotel/penginapan Hari 7 5 4

Agar sektor pariwisata dapat menjadi andalan bagi Kutai Barat, diperlukan berbagai

upaya untuk pengembangannya. Hal tersebut dapat ditempuh misal dengan pengembangan

jalur wisata, yang memungkinkan wisatawan dapat menikmati obyek wisata lebih efisien dan

efektif. Selama ini hanya beberapa obyek wisata saja yang menjadi tujuan wisatawan. Hal ini

dapat terjadi karena pertimbangan waktu, biaya, dan tingkat kesulitan. Mengingat jarak antar

obyek yang cukup jauh, wisatawan cenderung memilih obyek-obyek tertentu saja agar lebih

efisien dan tidak menghabiskan banyak waktu.

Untuk membangun jalur wisata, dibutuhkan peta wisata yang menghubungkan titik-titik

wisata potensial. Upaya tersebut harus diimbangi dengan pembangunan akses jalan dan infra

struktur yang menuju ke obyek pariwisata, dan hal ini sangat membutuhkan dukungan dan

pendanaan yang tidak sedikit. Namun, pengembangan pariwisata akan terus dilakukan secara

bertahap dengan memperhatikan skala prioritas.

2.3.2.4. Industri dan Perdagangan

Industri dan perdagangan di Kutai Barat memiliki kontribusi yang cukup besar di dalam

perekonomian daerah. Hal tersebut terlihat dari besarnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB.

Pada tahun 2013 tercatat 364 unit usaha dengan menyerap 552 tenaga kerja, dengan total nilai

investasi Rp 40.779.196,000. Adapun besar kapasitas nilai produksi sebesar Rp 18.660.018,000

dengan nilai produksi sebesar yang membutuhkan material senilai Rp 11.275.962,000.

UKM merupakan salah satu basis dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. UKM

memliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Statistik UKM,

kontribusi UKM pda PDB Nasional mencapai lebih dari 50%. Demikian pula dengan penyerapan

tenaga kerja, UKM mampu meyerap tenaga kerja lebih dari 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa

peran UKM secara nasional sangat signifikan. Namun, mengapa UKM belum menjadi concern

dalam pembangunan ekonomi nasional?



Kendala yang dihadapi UKM untuk meningkatkan share terhadap output nasional, salah

satunya karena keterbatasan untuk memanfaatkan modal di pasar modal, selain juga karena

tidak efisiennya dalam menggunakan teknologi produksi dan rendahnya kemampuan SDM.

Menurut Bank Dunia pembangunan ekonomi lokal seyogyanya: (1) melibatkan interaksi

komponen masyarakat, (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan

ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, (2)

pengembangan sumberdaya manusia, (3) kemitraan masyarkat dan pemerintah, (4) mendorong

investasi swasta ke barang publik, (5) membangun daya saing lokasi.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Makro Ekonomi Daerah

Bila dipandang dari beberapa indikator ekonomi secara keseluruhan, posisi daya saing

kabupaten Kutai Barat dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur terlihat

masih terlihat lemah, kecuali dari sisi tingkat pengangguran. Dari sisi jumlah pengangguran,

tahun 2014 tingkat pengangguran di Kutai Barat tergolong kecil bila dibandingkan dengan

daerah lain di Kalimantan Timur yaitu 6,83%. Dari sisi PDRB, berdasarkan perhitungan harga

berlaku memang PDRB Kutai Barat tidak terlalu tinggi. Demikian pula dengan pertumbuhan

ekonomi Kutai Barat 2014 yang sangat kecil yaitu 1,24%. PDRB perkapita pun juga menjadi

relatif kecil bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam hal indikator IPM, Kutai Barat

hanya memiliki skor 68,91 sementara sebagian besar daerah lain di Kalimantan Timur di atas 70.

Tabel 2.43. Perbandingan Beberapa Indikator Kinerja Kesejahteraan

Kabupaten/Kota Tingkat

Pengangguran PDRB Harga

Berlaku Pertumbuhan

Ekonomi PDRB

Perkapita IPM

1. Paser 6.69 39692307.3 4.49 34777808 69.87

2. Kutai Barat 6.84 21206603.1 1.24 18785314 68.91

3. Kutai Kartanegara 7.65 149292514.9 -1.35 82836260 71.2

4. Kutai Timur 5.65 97024452.2 3.55 83227494 70.39

5. Berau 10.05 29298153 7.92 24341010 72.26

6. Penajam Pasir Utara 7.52 7284234.5 2.14 5252682 68.6

7. Balikpapan 7.56 71615824.5 4.67 32738385 77.93

8. Samarinda 7.56 46983548.2 4.59 39020375 78.39

9. Bontang 9.38 58775497.2 3.41 17190924 78.58

Sumber: Indikator Penting Kalimantan Timur 2015



Indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bahwa dari sisi distribusi

pendapatan Kutai Barat memiliki tingkat ketimpangan yang lebih kecil bila dibandingkan dengan

daerah lain. Namun demikian dari aspek penduduk miskin, persentase penduduk miskin di Kutai

Barat tergolong cukup tinggi.

Tabel 2.44. Perbandingan Gini Ratio dan Penduduk Miskin Antar Daerah

Kabupaten/Kota Gini Ratio Penduduk Miskin (%)

Pasir 0,3070 7.94

Kutai Barat 0,2855 7.7

Kutai Kartanegara 0,3117 7.52

Kutai Timur 0,3047 9.06

Berau 0,3204 4.83

Penajam Paser Utara 0,3255 7.7

Balikpapan 0,3370 2.48

Samarinda 0,3076 4.63

Bontang 0,3533 5.16

2.4.1.2. Kesejahteraan Sosial Budaya Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu komponen dalam aspek daya saing

daerah. Beberapa ukuran yang dapat dipergunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat

antara lain daya beli masyarakat, pendapatan per kapita, pola konsumsi masyarakat, dan

beberapa ukuran lain. Suatu keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat diamati dari besar-

kecilnya tingkat pendapatan suatu rumah tangga, atau dapat dikatakan juga bahwa tingkat

kesejahteraan suatu rumahtangga dapat dilihat dari tingkat pengeluaran rumahtangga

tersebutper kapita. Namun demikian untuk memperoleh data pendapatan yang akurat adalah

sulit, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan

dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat

menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari

segi ekonomi. Metode estimasi yang digunakan dalam memperkirakan besarnya pengeluaran

konsumsi rumahtangga dilakukan secara langsung berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi

Nasional (SUSENAS).

Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebulan penduduk Kutai

Barat tahun 2013 tercatat sebesar Rp888.712, terbagi menjadi konsumsi makanan Rp451.413

dan konsumsi bukan makanan Rp437.299. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada



tahun 2013 mengalami kenaikan Rp69.274 dari tahun 2012 sebesar Rp819.438 dengan

persentase kenaikan sebesar 16,21%.

Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka

akan cenderung semakin berkurang proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk makanan

dan semakin meningkat proporsi pengeluaran untuk bukan makanan. Pada tahun 2013 di

Kabupaten Kutai Barat persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 50,79% dan

pengeluaran non makanan sebesar 49,21%.

Tabel 2.45. Jenis dan Besar Konsumsi Masyarakat

Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 r) 2014 *)

Konsumsi Makanan 259.204 275.193 387.457 418.601 451.413 451.413

Konsumsi Bukan Makanan 212.443 226.202 354.409 400.837 437.299 437.299

TOTAL 471.647 501.865 741.865 819.438 888.712 888.712

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Barat

Konsumsi pengeluaran kelompok non pangan adalah sewa, barang tahan lama, BBM,

komunikasi, listrik dan konsumsi non pangan lainnya. Dari hasil Suseda dapat ditarik kesimpulan

bahwa pengeluaran non pangan cenderung lebih besar terjadi pada daerah yang berada di

sekitar ibukota Kabupaten seperti Melak, Barong Tongkok, Sekolaq Darat dan Linggang Bigung

dibanding daerah yang berada jauh dari pusat ibukota Sendawar. Di daerah yang jauh dari

keramaian (perkampungan) gap antara konsumsi makanan dan non makanan terlihat lebar

sementara untuk daerah perkotaan gap/perbedaannya hanya sedikit sekali. Hal ini

mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di sekitar ibukota Kabupaten

cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah perkampungan yang jauh dari pusat ibukota.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Daya Saing Infrastruktur

Kutai Barat secara bertahap dan kontinyu terus berupaya memperbaiki kuantitas dan

kualitas wilayah atau infrastruktur. Pembangunan jalan misalnya, terus berkembang dan

menujukkan peningkatan yang signifikan. Jalan Kabupaten dan Provinsi yang diaspal

menunjukkan perkembangan yang cukup baik, seperti jalan Provinsi dari 430 km di tahun 2006

menjadi 563 km pada tahun 2010. Demikian pula dengan jalan Kabupaten dari 109km di tahun

2006 menjadi 189,95 km di tahun 2010. Upaya memperbaiki jalan yang mampu



menghubungkan antar wilayah terus dijalankan, yang pada tahap awal ini telah dilakukan

pengerasan dengan batu dari 198 km menjadi 331,95 km. Hal ini akan mempermudah akses

transportasi dan distribusi barang/jasa antar wilayah sehingga mampu memacu pertumbuhan

ekonomi wilayah.

Pada tahun 2006 jumlah pasar umum yang ada di Kabupaten Kutai Barat berjumlah 17

pasar yang berpusat pada 17 Kecamatan yang konsentrasi jumlah penduduknya lebih banyak,

dan pada tahun 2010 perkembangan pasar umum bertambah menjadi 24 pasar yang berpusat

pada 17 Kecamatan, sehingga perkembangan pasar umum tahun 2006 dibandingkan pada

tahun 2010 meningkat 29,17 % dan setiap tahun meningkat 7,29 %. Kondisi menunjukkan

bahwa dinamika perekonomian di Kutai Barat berkembang cukup pesat terutama untuk sektor

perdagangan kecil dan eceran.

2.4.2.2. Daya Saing Sumber Daya Alam

Kutai Barat memiliki sumberdaya alam yang besar untuk dikembangkan, khususnya

dalam bidang pertambangan dan pertanian. Bidang pertambangan masih memungkinkan untuk

dikembangkan dan bidang ini menguasai sekitar 50% PDRB di Kutai Barat, melalui tambang batu

bara yang tergolong besar di Kalimantan Timur. Dari sektor pertanian, Kutai Barat merupakan

penghasil karet dan kelapa sawit yang terkemuka di Kalimantan Timur. Demikian pula dengan

hasil hutan terutama kayu meranti yang mampu memberikan kontribusi besar bagi Kutai Barat.

Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada investor di bidang perkebunan

tersebut karena masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Sektor pertanian yang memiliki potensi besar adalah tanaman pangan yaitu padi,

palawija, sayur, dan buah-buahan. Untuk perkebunan, terdapat tiga sektor potensial yaitu

karet, kelapa sawit, dan kakao. Kutai Barat juga memiliki potensi dalam hal peternakan dan

perikanan. Sektor peternakan yang potensial adalah terutama peternakan sapi dan babi.

Dengan luasnya daerah Kutai Barat, terdapat 45% yang masih memungkinkan

dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, lokasi

tersebut terutama di kecamatan Long Hubung, Damai, Muara Pahu, Barong Tongkok, Bentian,

Melak, Jempang, Penyinggahan dan Bongan.



2.4.3. Iklim Investasi

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian

otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah

dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan

Perbaikan Iklim Investasi, maka dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro,

kecil, dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Investasi di usaha mikro, kecil dan menengah berkembang cukup baik. Industri kecil

yang terdiri dari industri formal dan non formal pada tahun 2006 berjumlah 9.773 meningkat

menjadi 10.746 pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan rata-rata pertahun 2,5%.

penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari 24.091 orang pada tahun 2006,

menjadi 27.722 orang pada tahun 2010 atau peningkatan rata-rata 3,75% per tahun. Industri

menengah besar yang pada tahun 2006 berjumlah 138 unit menjadi 166 unit tahun 2010 atau

meningkat 5% rata-rata per tahun, penyerapan tenaga kerja meningkat dari 63.763 orang pada

tahun 2006 menjadi 71.506 orang tahun 2010 atau meningkat rata-rata pertahun sebesar 3 %.

Dengan iklim investasi yang kondusif, dinamika perekonomian masyarakat akan

berkembang dengan pesat. Kebijakan penyederhanaan yang lebih sederhana dan terpadu akan

mendorong akses masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha, baik dari dalam maupun luar

daerah Kutai Barat, akan meningkat.

Selain debirokratisasi perijinan, kondisi Kutai Barat kondusif untuk berinvestasi. Angka

gangguan kriminalitas relatif kecil yaitu rata-rata sekitar 10 per tahun selama 2006-2010.

Tingkat kriminalitas tahun 2009 sebesar 214 dan sebagian besar merupakan kasus yang tidak

tergolong besar, sehingga secara umum kondisi Kutai Barat aman untuk melakukan berbagai

aktivitas. Demikian juga dengan kasus unjuk rasa yang sepanjang 2006-2010 rata-rata terdapat

1 kali unjuk rasa.



2.4.4. Sumberdaya Manusia

Angkatan kerja Kutai Barat berjumlah sekitar 90.000 pada tahun 2005, dan sebagian

besar berusia 25-39 tahun. Jumlah tersebut merupakan potensi besar dalam hal supply tenaga

kerja. Dari sisi ketersediaan tenaga kerja, upah, dan keterampilan, SDM Kutai Barat memiliki

daya saing yang cukup baik. Jumlah tenaga kerja dengan rentang usia yang masih produktif

tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Tingkat upah mereka pun cukup kompetitif, yang

dapat dilihat dari UMK. Di samping itu pemerintah memiliki komitmen dan program yang

sistematis dalam pembinanaan calon tenaga kerja melalui pelatihan dan BLK. Hal ini menjadikan

Kutai Barat memiliki posisi daya saing yang cukup baik dibandingkan dengan daerah lain.

2.5. KONDISI UMUM HASIL PEMBANGUNAN BERDASARKAN INDIKATOR AGREGAT

Tabel 2.46. Kinerja Agregat Pembangunan Kutai Barat


Harapan Lama Sekolah % 97,05 97,22 97,62

Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,42 8,40 8,53

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,15 0,15 0,07

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 1,36 1,3 1,02

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

% 2,22 2,35 1,77

Angka Kelulusan (AK) SD/MI % 100 100 100

Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs % 99,89 100 100

Angka Kelulusan (AK) SMA/MA % 98,00 99,9 100

Angka Kelulusan (AK) SMK % 99,88 100 100

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 113,36 109,75 115,28

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

% 100,06 100,22 103,9

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

% 87,66 87,70 97,03

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 97,02 94,45 94,70

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

% 83,00 70,96 72,64

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

% 58,25 60,79 61,29

Persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik

% 97,47 97,93 97,93

Persentase bangunan SMP/MTs dalam kondisi baik

% 96,24 99,25 99,26

Persentase bangunan SMA/MA dalam kondisi baik

% 91,53 93,62 93,58

Persentase bangunan SMA/SMK dalam kondisi baik

% 90,18 97,50 92,50

Guru yang memenuhi Kualifikasi S1 % 35,84 39,19 51,89

Guru yang telah bersertifikasi Orang 821 943 31,46

.



Usia Harapan Hidup tahun 70,78 70,80 72,08

Angka kematian bayi (AKB) Per 1.000 kel. hidup

5,87 2,47 4,78

Angka Kematian balita (AKABA) Per 1.000 kel

hidup 2,45 2,47 5,15

Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000

kel hidup 274,29 141 367,51

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

% 88,01 89,67 88,50

Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat perawatan

% 100 100 100

Cakupan kampung/Kelurahan Universal Child Imunisation(UCI)

% 80,00 70,31 86,6

Cakupan Kampung Siaga Aktif % 33,86 26,89 84,54

Cakupan Kampung/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

% 100 100 100

Persentase Kampung/Kelurahan yang telah memiliki Pustu

% 42,86 82 43,68

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

% 74,61 100 100

Cakupan ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan (PKM, Pustu, PKM K, Poskesdes)

% 95,83 75,82 86,60

Rasio dokter Per 100.000 penduduk

42,47 32,74 40,45

Rasio dokter spesialis Per 100.000 penduduk

4,77 4,77 5,5

Rasio bidan Per 100.000 penduduk

111,14 124,1 128,22

Rasio perawat Per 100.000 penduduk

291,85 331,62 303,47

Kasus Malaria Per 1.000 penduduk

2 2 4,58

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA +

% 14 63,7 39,54

Kesembuhan dengan DOTS % 79 49 77,97

Prevalensi TBC Per 100.000 penduduk

47 91 126

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

% 100 100 100

.

Kunjungan Rawat Jalan orang 25.801 22.567 24.073

Kunjungan Rawat Inap orang 10.775 12.312 14.147

BOR (Bed Occupancy Rate/Angka Penggunaan Tempat Tidur)

% 66 68 61,1

ALOS (Average Length Stay/Rata-Rata Lamanya Pasien Dirawat)

hari 6 6 3,4

NDR (Net Death Rate) 0/00 1,50 1,03 1,4

Jumlah komplain masyarakat tentang pengelolaan kesehatan yang

% 72 80 80



ditindaklanjuti

Jumlah Kampung Belum Dapat Dilalui Dengan Jalur Darat

Kmp 44 3 3

Persentase jalan Kabupaten/Jalan Desa dalam kondisi mantap

% 74,82 86,42 88,55

Persentase jembatan dalam kondisi baik

% 97,47 98,36 98,93

Panjang Jalan yang terbangun Km 231,01 3 342,61

.

Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

% 10,04 10,04 10,04

Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan (%)

% 1,56 1,75 1,86

Rasio Jumlah luas wilayah kebanjiran % 10 6,66 18

.

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum:

Laut/Sungai (Orang) Org 179.605 130.507 94.976

Darat (Orang) Org 24.249 27.125 22.029

Udara (Orang) Org 22.222 41.579 32.956

Jumlah Barang Yang Terangkut Melalui Angkutan Umum:

Laut/Sungai (Ton) Ton 33.791 32.915 53.063

Darat (Ton) Ton - - -

Udara (Ton) Ton 5.017 11.543 11.252

.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

% 30 35 38

Persentase perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup yang telah memiliki AMDAL

% 69 70 40

Tingkat cakupan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup

% 60 100 25

Persentase kasus pelanggaran terhadap Lingkungan yang terselesaikan

% 100 100 100

Tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan (%)

% 10 10 7

.

Persentase kepemilikan KTP % 56,94 75,5 75,55

Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk

Per 1.000 penduduk

346,43 315,20 321,29

Persentase bayi berakte kelahiran % 50,58 52,50 54,18

Rasio Pasangan Berakte Nikah % 9,83 12,75 20,10

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah/Belum Sudah Sudah Sudah

Ketersediaan database kependudukan berskala Provinsi

Ada/Tidak Ada

Ada Ada Ada

.

Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

% 42,70 46,75 43,88

Keterwakilan Perempuan Di DPRD % 8 12 16

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 65,38 77,85 62,59



Harapan lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas

% 96,01 98,10 96,80

.

Jumlah fakir miskin yang ditangani KK 44 50 119

Jumlah anak terlantar yang ditangani orang 65 67 60

Jumlah korban bencana yang ditangani orang 1.114 544 2.404

Jumlah wanita rawan sosial yang dibina

orang 7 6 5

Jumlah penyandang cacat yang dibina orang 1 2 7

Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memperoleh bantuan modal usaha

KK 400 300 460

Jumlah anak putus sekolah yang dibina orang 36 10 9

Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan

KK 60 115 62

Jumlah panti asuhan unit 2 2 2

.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

% 73,46 73,75 72,31

Rasio penduduk yang bekerja

1 : 0,91 1 : 0,71 1 : 0,81

Persentase pekerja yang ditempatkan % 14,59 12,50 24,52

Angka pengangguran % 8,70 12 7,11

Tingkat Kecelakaan Kerja (Kasus) kasus 50 53 23

Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (Kasus)

kasus 50 57 72

Jumlah perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam penyediaan bursa tenaga kerja

Perusahaan 84 84 52

.

Angka Kriminalitas Kasus per

10.000 Penduduk

172 150 123

Jumlah Demo Demo 4 2 1

Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

2 2 2

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Orang per 10.000

Penduduk 148,42 139 149

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Orang 11 19 19

Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)Di Kabupaten / Kota

% 35,15 45 45

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)

% 64,46 80 80

.

Indeks kepuasan masyarakat dalam proses Pelayanan Perijinan

skor 78,208 78,336 81,80

lndeks Persepsi Korupsi skor - - 5,70

Persentase SKPD yang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

% 62,49 76,79 96,08



Pemerintah (LAKIP)

Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi % 22,22 30,7 47,09

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani

% 23,33 23,33 100

Persentase Jumlah temuan pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti

% 59,65 70,2 84,97

Persentase jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti (%)

% - -

Opini pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan

- - -

Jumlah Bidang yang telah memiliki SPM

Bidang 4 4 4

.

Persentase Kampung/Kelurahan yang tertib administrasi

% 80 80 100

Jumlah LSM yang aktif Buah 7 6 10

Persentase Posyandu aktif % 57,24 60 51,88

Persentase PKK aktif PKK 90,38 92,48 89,69

Persentase Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai peruntukkannya

% 97,50 190 99,47

Persentase capaian keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

% 100 100

.

Luas lahan produktif Ha 143.639 143.639 145.039

Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani

Orang 76.9 17.422 79.68

Produktivitas tanaman pangan (kwintal/ha)

1. Padi sawah

42,3 42,733 42,20

2. Padi ladang

30,61 31,89 31,89

3. Palawija:

a. Jagung

21,32 21,32 20,50

b. Kacang Hijau

11,49 11,03 10,00

c. Kacang tanah kwintal/ha 10,89 11,24 11,09

d. Ubi Kayu

218,40 226,22 228,37

e. Ubi Jalar

91,37 92,66 92,74

Produktivitas tanaman perkebunan

1. Karet Ton/ha 2,7 48,39 1,39

2. Kelapa Sawit

80,5 20,45 1,52

3. Kakao

20,19 19,90 0,02944

produksi daging ternak

1. sapi Kg 120 110.577 55.33

2. kerbau

3.7 3.801 2.39

3. babi

187.34 149.767 75.46

4. ayam pedaging

323 312.306 157.04

5. ayam buras

84.82 72.723 36.97

6. - itik

4.028 4.045 2260

.

Jumlah Penduduk yg bekerja sebagai Org



Nelayan (jiwa)

a. Budidaya Jiwa 3 4.611 4.266

b. Tangkap Jiwa 24.474 15.332 15.354

Jumlah Produksi Ikan Budidaya : (kg)

a. Tangkap Kg 1.171 1.144,50 1.177,50

b. Keramba

464 606,70 606,7

c. Kolam

111 119,80 105,07

.

Jumlah Produksi Kayu Bulat M3 420723 420.722.88 156.157,47

Jumlah Ijin HPH Yang Dikendalikan % 95 98 43,33

Jumlah DBH SDA Kehutanan Rp 52.094.840.579 61.650.000.000 53,39

Luas Lahan Yang Direhabilitasi Ha 1.925 1.925 1.14

Jumlah Ijin Tambang Yang Melaksanakan Reklamasi

Ijin 10 12 5

Persentase lahan eks pertambangan yang telah direklamasi

% 98.35 98,35 100

Documents

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHbagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/5.-BAB-II... · Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Nomor