BAB II JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONALperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/142037... · 29 Papua Barat 70,22 ... thn 2011 (68,40 tahun). Rata-rata peningkatan

No Provinsi IPM 2012

1 DKI Jakarta 78,332 Sulawesi Utara 76,953 Riau 76,904 DI Yogyakarta 76,755 Kalimantan Timur 76,716 Kepulauan Riau 76,207 Kalimantan Tengah 75,468 Sumatera Utara 75,139 Sumatera Barat 74,7010 Sumatera Selatan 73,9911 Bengkulu 73,9312 Jambi 73,7813 Kepulauan Bangka Belitung 73,7814 Bali 73,4915 Jawa Tengah 73,3616 JAWA BARAT 73,1117 Jawa Timur 72,8318 Sulawesi Selatan 72,7019 Nanggroe Aceh Darussalam 72,5120 Lampung 72,4521 Maluku 72,4222 Sulawesi Tengah 72,1423 Banten 71,4924 Gorontalo 71,3125 Kalimantan Selatan 71,0826 Sulawesi Tenggara 71,0527 Sulawesi Barat 70,7328 Kalimantan Barat 70,3129 Papua Barat 70,2230 Maluku Utara 69,9831 Nusa Tenggara Timur 68,2832 Nusa Tenggara Barat 66,8933 Papua 65,86

INDONESIA 73,29

BAB II

JAWA BARAT DALAM

KONSTELASI NASIONAL

2.1 Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponennya

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; HumanDevelopment Index) merupakan salah satu indikator untukmengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitasfisik; tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitasnon fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-ratapenduduk bersekolah dan angka melek huruf; danmempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yangtercermin dari nilai purchashing power parity index (ppp).

Tabel 2.1IPM menurut Provinsi tahun

2012

IPM Jabar termasuk

dalam kategori

MENENGAH ATAS

Tahun 2012, IPM Jabar

mencapai 73,11

meningkat sebesar 0,38

dari IPM 2011 yang

mencapai 72,73. Jika

dibandingkan antar

provinsi, Jabar

menempati peringkat

ke-16.

Sumber : BPS RI. Januari 2014

No ProvinsiAngka Harapan Hidup

(AHH)

1 DKI Jakarta 73,49

2 DI Yogyakarta 73,33

3 Sulawesi Utara 72,44

4 Jawa Tengah 71,71

5 Riau 71,69

6 Kalimantan Timur 71,58

7 Kalimantan Tengah 71,41

8 Bali 70,84

9 Sulawesi Selatan 70,45

10 Bengkulu 70,39

11 Jawa Timur 70,09

12 Sumatera Selatan 70,05

13 Lampung 70,05

14 Sumatera Barat 70,02

15 Kepulauan Riau 69,91

16 Sumatera Utara 69,81

17 Jambi 69,44

18 Kepulauan Bangka Belitung 69,21

19 Papua Barat 69,14

20 Papua 69,12

21 Nanggroe Aceh Darussalam 68,94

22 JAWA BARAT 68,60

23 Sulawesi Barat 68,27

24 Sulawesi Tenggara 68,21

25 Nusa Tenggara Timur 68,04

26 Maluku 67,84

27 Gorontalo 67,47

28 Sulawesi Tengah 67,11

29 Kalimantan Barat 66,92

30 Maluku Utara 66,65

31 Banten 65,23

32 Kalimantan Selatan 64,52

33 Nusa Tenggara Barat 62,73

INDONESIA 69,87


Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyak

tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup

(secara rata-rata). Indikator ini sering digunakan untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan.

Tabel 2.2AHH menurut Provinsi tahun

2012

AHH Jabar mencapai

68,60 tahun meningkat

0,20 tahun dibanding

thn 2011 (68,40 tahun).

Rata-rata

peningkatan AHH

33 provinsi dari

2011 ke 2012 sebesar

0,20 tahun

No ProvinsiAngka Melek Huruf

(AMH)


2 DKI Jakarta 99,21

3 Riau 98,45

4 Maluku 98,17








12 Banten 96,51



15 JAWA BARAT 96,39

16 Jambi 96,20


18 Gorontalo 96,16


20 Bengkulu 95,69

21 Lampung 95,13





26 Jawa Tengah 90,45

27 Bali 90,17

28 Jawa Timur 89,28





33 Papua 75,83

INDONESIA 93,25


Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuandalam IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata LamaSekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukurankualitas sumber daya manusia. AMH menggambarkan persentasependuduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis.

Tabel 2.3AMH menurut Provinsi tahun

AMH Jabar meningkat

0,10 persen. Tahun

2011 sebesar 96,29

persen dan di tahun

2012 menjadi

sebesar 96,39

persen.

Dalam skala nasional AMH Jabar relatif cukupbaik, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk

terbesar di Indonesia dimana 18,12 persendistribusi penduduk Indonesia berada di Jabar

(hasil SP2010)

No ProvinsiRata-Rata Lama Sekolah

(RLS)

1 DKI Jakarta 10,98




5 Maluku 9,15




9 Maluku Utara 8,71

10 Riau 8,64

11 Banten 8,61


13 Bali 8,57

14 Bengkulu 8,48

15 Papua Barat 8,45


17 Jambi 8,20



20 JAWA BARAT 8,08




24 Lampung 7,87


26 Gorontalo 7,49

27 Jawa Timur 7,45

28 Jawa Tengah 7,39





33 Papua 6,87

INDONESIA 8,08


Untuk menggambarkan kualitas penduduk dalam halmengeyam pendidikan formal digunakan indikator

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Tabel 2.4RLS menurut Provinsi tahun

2012

RLS Jabar thn 2012

mencapai 8,08 tahun atau

meningkat sebesar 0,02

tahun dari thn 2011 yang

mencapai 8,06 tahun

Penduduk Jabar rata-ratamenempuh pendidikan

formal setingkat SMP kelas 2.Demikian pula dengan rata-

rata tingkat pendidikanpenduduk Indonesia.

No Provinsi

Daya Beli atau

Pengeluaran per Kapita

Disesuaikan

1 Riau 654,48


3 Jawa Timur 651,04












15 Bali 640,86

16 Jambi 640,82


18 JAWA BARAT 638,90




22 Banten 636,73

23 DKI Jakarta 635,29

24 Bengkulu 634,74

25 Gorontalo 630,01


27 Lampung 625,52

28 Maluku 620,08


30 Papua 611,99




INDONESIA 641,04Sumber : BPS RI. Januari 2014

Dimensi lain dari IPM yang menggambarkan ukuran kualitas hidup manusia adalahstandar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkantingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakinmembaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan ProdukDomestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hiduplayak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan denganformula Atkinson.

Daya beli atau pengeluaran per kapita disesuaikan merupakan kemampuanmasyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan inisangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yangdigunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikiankemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda.Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding,untuk itu perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memilikidaya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan standarisasi ini perbedaankemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Tabel 2.5Daya Beli menurut Provinsi tahun

2012

Daya beli masyarakat Jabar

meningkat dari 635,80 ribu

rupiah di tahun 2011

menjadi 638,90 ribu rupiah

pada tahun 2012.

Daya beli masyarakatJabar masih dibawahdaya beli masyarakatIndonesia padaumumnya

No Provinsi 2012**)

1 DKI Jakarta 1.103.738

2 Jawa Timur 1.001.721

3 JAWA BARAT 946.861

4 Jawa Tengah 556.480

5 Banten 212.857

6 DI. Yogyakarta 57.034

JAWA 3.878.690

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) merupakan agregat nilai

tambah seluruh barang dan jasa yangdihasilkan dari seluruh aktivitas

ekonomi di suatu wilayah dalam satukurun waktu tertentu.

PDRB atas dasar hargaberlaku menggambarkan

agregat nilai tambahbarang dan jasa yang

dihitung menggunakanharga pada tahun

berjalan.

Manfaat PDRB :

PDRB atas dasar harga kosntan (PDRB riil) digunakan untuk menunjukkankinerja perekonomian baik secara sektoral maupun kinerja perekonomiansecara keseluruhan di suatu wilayah tertentu dalam satu kurun waktutertentu. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkanLaju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) menunjukkan kemampuansumber daya ekonomi yang dihasilkan di suatu wilayah dalam satu kurunwaktu tertentu. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlakumenurut sektor menunjukkan struktur perekonomian yang menggambarkanperanan masing-masing sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektorekonomi yang berperan besar menunjukkan basis kegiatan ekonomi yangmendominasi perekonomian wilayah tersebut.

.

Tabel 2.6PDRB adhb menurut Provinsi tahun 2012

(miliar rupiah) Regional Jawa

Jabar berkontribusi sebesar 24,41 persen terhadap total

nilai PDRB adhb regional Jawa


Provinsi 2012**)

1 DKI Jakarta 1.103.738

2 Jawa Timur 1.001.721

3 JAWA BARAT 946.861


5 Riau 469.073

6 Kalimantan Timur 419.102

7 Sumatera Utara 351.118

8 Banten 212.857

9 Sumatera Selatan 206.331

10 Sulawesi Selatan 159.427

11 Lampung 144.561

12 Sumatera Barat 110.104

13 Aceh 96.161

14 Kepulauan Riau 91.717

15 Bali 83.939

16 Papua 77.765

17 Kalimantan Selatan 75.923

18 Kalimantan Barat 75.027

19 Jambi 72.654

20 DI. Yogyakarta 57.034

21 Kalimantan Tengah 55.876

22 Sulawesi Tengah 51.062

23 Nusa Tenggara Barat 49.529

24 Sulawesi Utara 47.198

25 Papua Barat 42.760

26 Sulawesi Tenggara 36.601

27 Nusa Tenggara Timur 35.253

28 Kepulauan Bangka Belitung 34.325

29 Bengkulu 24.173

30 Sulawesi Barat 14.408

31 Maluku 11.469

32 Gorontalo 10.368

33 Maluku Utara 6.918

6.731.535Jumlah 33 Provinsi

PDRB adhb Jabarsebesar 946,86 triliun

rupiah berada diperingkat ke-3 di bawah

DKI Jakarta dan JawaTimur. Dibandingkan

tahun 2011, PDRB adhbJabar meningkat sebesar85,87 triliun rupiah ataumeningkat sebesar 9,97

persen.

Tabel 2.7PDRB adhb menurut Provinsi tahun 2012

(miliar rupiah)


Berdasarkan distribusi

persentase PDRB adhb,

Jabar menyumbang

14,07 persen.

No Provinsi 2012**)

1 DKI Jakarta 449.8212 Jawa Timur 393.6663 JAWA BARAT 364.4054 Jawa Tengah 210.8485 Sumatera Utara 134.4646 Kalimantan Timur 120.0677 Riau 106.3098 Banten 100.0009 Sumatera Selatan 72.094

10 Sulawesi Selatan 59.70911 Kepulauan Riau 47.40512 Sumatera Barat 43.91213 Lampung 43.50614 Aceh 36.60015 Kalimantan Selatan 34.41916 Kalimantan Barat 34.01417 Bali 32.80418 DI.Yogyakarta 23.30919 Papua 21.43620 Kalimantan Tengah 21.42021 Sulawesi Utara 21.28722 Sulawesi Tengah 21.01923 Jambi 20.37424 Nusa Tenggara Barat 19.22125 Sulawesi Tenggara 14.02026 Nusa Tenggara Timur 13.97227 Papua Barat 13.78128 Kepulauan Bangka Belitung 12.25129 Bengkulu 9.46430 Sulawesi Barat 5.70431 Maluku 4.86132 Maluku Utara 3.44533 Gorontalo 3.384

2.512.992Jumlah 33 Provinsi

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan agregat nilai tambah barangdan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu(sebagai tahun dasar), tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000.

Tabel 2.8PDRB adhk menurut Provinsi tahun 2012

(miliar rupiah)

Catatan : **) Angka Sangat SementaraSumber : BPS RI. Januari 2014

PDRB adhk Jabar tahun2012 meningkat sebesar6,21 persen dibandingtahun 2011 dengan nilaiPDRB mencapai 364,4triliun rupiah.

Jabar berkontribusi sebesar 14,50

persen terhadap total nilai PDRB

adhk 33 provinsi

Gambar 2.1Grafik Perbandingan Nilai PDRB adhk dan LPE Tahun 2012

Skala Regional Jawa

Dalam kurun tahun 2006-2012, perekonomian Jabar mampu tumbuhdiatas 6% kecuali pada tahun 2009 yang hanya tumbuh 4,19 %

Dalam skala nasional, pada tahun 2012 LPE Sulawesi Tenggara danSulawesi Barat mampu tumbuh diatas 10 %

Tahun 2012 Laju Pertumbuhan Ekonomi(LPE) Jabar MELAMBAT dibanding tahun

2011.Tercatat LPE Jabar sebesar 6,48 % (2011) dan

6,21 % (2012)


No ProvinsiInvestasi PMDN (miliar

rupiah)

1 Jawa Timur 21,520.32 JAWA BARAT 11,384.0

3 DKI Jakarta 8,540.14 Kalimantan Timur 5,889.35 Jawa Tengah 5,797.1

6 Riau 5,450.37 Banten 5,117.5

8 Kalimantan Tengah 4,529.09 Kalimantan Selatan 3,509.8

10 Bali 3,108.011 Sumatera Selatan 2,930.6

12 Kalimantan Barat 2,811.013 Sumatera Utara 2,550.3

14 Sulawesi Selatan 2,318.915 Jambi 1,445.716 Sulawesi Tenggara 907.3

17 Sumatera Barat 885.318 Sulawesi Utara 678.5

19 Sulawesi Tengah 602.820 Kepulauan Bangka Belitung 533.5

21 DI Yogyakarta 334.022 Maluku Utara 320.5

23 Lampung 304.224 Sulawesi Barat 228.6

25 Gorontalo 164.926 Nanggroe Aceh Darussalam 60.227 Papua 54.7

28 Bengkulu 52.629 Papua Barat 45.8

30 Nusa Tenggara Barat 45.431 Kepulauan Riau 43.5

32 Nusa Tenggara Timur 14.433 Maluku 3.4

INDONESIA 92,182.0Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Dicuplik dari Statistik Indonesia 2013, BPS RI. Januari 2014

2.3 Investasi PMDN dan PMA

Data statistik penanaman modal yang disetujui pemerintah terdiridari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PenanamanModal Asing (PMA), bersumber dari Badan Koordinasi PenanamanModal (BKPM). Data mengenai realisasi investasi penanaman modaltidak termasuk sektor minyak, asuransi dan perbankan. Data telahmemperhatikan perubahan investasi yang beralih status dan jugapengurangan investasi yang dicabut izin usahanya.

Berdasarkan data realisasi investasi PMDN menurut provinsitahun 2012, nilai investasi PMDN di Jawa Barat sebesar 11.384,0miliar rupiah atau 12,35 persen dari total nilai investasi di Indonesiayang mencapai 92.182,0 miliar rupiah. Secara nasional, peringkatinvestasi Jawa Barat menduduki peringkat ke-2 dibawah Jawa Timurdimana nilai investasi PMDN Jawa Timur mencapai 21.520,3 miliarrupiah. Tingginya nilai investasi PMDN Jawa Barat mencerminkaniklim investasi yang semakin membaik.

Tabel 2.9Realisasi Investasi PMDN menurut Provinsi Tahun 2012

(miliar rupiah)

No ProvinsiInvestasi PMA

(juta US$)

1 JAWA BARAT 4.210,7

2 DKI Jakarta 4.107,7

3 Banten 2.716,3

4 Jawa Timur 2.298,8

5 Kalimantan Timur 2.014,1

6 Papua 1.202,4

7 Riau 1.152,9








15 Bali 482,0





20 Jambi 156,3

21 Lampung 114,3







28 Gorontalo 35,3

29 Papua Barat 32,0

30 Bengkulu 30,4


32 Maluku 8,5


INDONESIA 24.564,7Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Dicuplik dari Statistik Indonesia 2013, BPS RI. Januari 2014

Jika dilihat dari realisasi investasi Penanaman Modal

Asing (PMA), Jawa Barat menempati peringkat ke-1

secara nasional, dengan nilai investai PMA Jawa Barat

mencapai 4.210,7 juta US$ atau setara dengan 17,14

persen dari total realisasi investasi PMA Indonesia.

Tabel 2.10Realisasi Investasi PMA menurut Provinsi Tahun 2012

(juta US$)

Gambar 2.2Persentase Nilai Investasi PMDN menurut Provinsi terhadap

Total Nilai Investasi PMDN Indonesia(peringkat 10 besar)

Gambar 2.3Persentase Realisasi Investasi PMA menurut Provinsi terhadap

Total Realisasi Investasi PMA Indonesia(peringkat 10 besar)

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Dicuplik dari Statistik Indonesia 2013, BPS RI, Januari 2014

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Dicuplik dari Statistik Indonesia 2013, BPS RI, Januari 2014

No ProvinsiAPK SMP Sederajat

(2012/2013)


2 DKI Jakarta 118,16



5 Bali 110,84


7 Jawa Timur 107,89

8 Riau 106,24


10 Maluku 103,63


12 Jambi 102,22

13 Bengkulu 101,52





18 Bangka Belitung 99,07



21 Banten 96,08

22 Lampung 95,66


24 JAWA BARAT 95,25


26 Gorontalo 91,93






32 Papua 82,07


INDONESIA 100,16

2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah padasuatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk padakelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal(Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.Berguna untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secaraumum pada suatu tingkat pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi

sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada

jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari

100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah

belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang

seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah

tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari

target yang sesungguhnya.

APK SMP sederajat di

Jabar untuk tahun

ajaran 2012/2013

meningkat menjadi

sebesar 95,25 persen

dari tahun sebelumnya

(2011/2012) yang

sebesar 94,55 persen

Tabel 2.11APK SMP sederajat menurut Provinsi, 2012/2013

(persen)

Sumber : PDSP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Januari 2014

No ProvinsiAPM SMP sederajat

(2012/2013)

1 DKI Jakarta 95,55



4 Bali 87,52



7 Jawa Timur 83,37

8 Riau 83,08



11 Maluku 80,76



14 Jambi 79,73

15 Bengkulu 79,57






21 Lampung 75,10

22 JAWA BARAT 74,82

23 Banten 74,46




27 Gorontalo 70,61






33 Papua 62,91

INDONESIA 78,43

Gambar 2.4Grafik Perbandingan APK SMP sederajat menurut Provinsi

(2012/2013)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah

pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang

pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya.

Tabel 2.12APM SMP sederajat menurut Provinsi, 2012/2013

(persen)


APM SMP sederajat di

Jabar untuk tahun

ajaran 2012/2013

meningkat menjadi

74,82 persen dari tahun

sebelumnya

(2011/2012) 74,12

persen


No ProvinsiAPK SMA sederajat

(2012/2013)

1 Bangka Belitung 108.45

2 Jawa Timur 105.20

3 DKI Jakarta 101.90

4 Banten 100.33

5 Sumatera Utara 97.72


7 Bengkulu 95.05

8 Maluku 94.13

9 Kalimantan Selatan 90.94

10 Jambi 90.24

11 Papua 86.21



14 Sumatera Barat 84.59

15 Nanggroe Aceh Darussalam 81.92

16 Gorontalo 80.55


18 Riau 79.07

19 Kalimantan Barat 78.21

20 Lampung 77.61

21 Sumatera Selatan 76.99

22 Sulawesi Tengah 75.65


24 Bali 73.79

25 DI Yogyakarta 73.44

26 JAWA BARAT 70.19


28 Nusa Tenggara Barat 67.75

29 Sulawesi Selatan 65.49





19 INDONESIA 78.50

Gambar 2.5Grafik Perbandingan APM SMP sederajat menurut Provinsi

(2012/2013)

Tabel 2.13APK SMA sederajat menurut Provinsi, 2012/2013

(persen)


APK SMA sederajat di

Jabar (2012/2013) sebesar

70,19 persen meningkat

dibandingkan (2011/2012)

yang sebesar 67,78 persen


No ProvinsiAPM SMA sederajat

(2012/2013)


2 DKI Jakarta 77,91


4 Bengkulu 72,31

5 Jawa Timur 71,79

6 Maluku 71,69



9 Banten 68,16

10 Jambi 67,83


12 Papua 63,92





17 Gorontalo 59,37

18 Lampung 58,65



21 Riau 57,20


23 Bali 55,21


25 JAWA BARAT 53,28









INDONESIA 58,25

Gambar 2.6Grafik Perbandingan APK SMA sederajat menurut Provinsi

(2012/2013)

Tabel 2.14APM SMA sederajat menurut Provinsi, 2012/2013

(persen)


APM SMA sederajat di

Jabar (2012/2013) sebesar

53,28 persen meningkat

dibandingkan (2011/2012)

yang sebesar 52,76 persen


Gambar 2.7Grafik Perbandingan APM SMA sederajat menurut Provinsi

(2012/2013)


No ProvinsiProduksi Padi/GKG

(ton)

1 Jawa Timur 12.198.707

2 JAWA BARAT 11.271.861

3 Jawa Tengah 10.232.934

4 Sulawesi Selatan 5.008.143

5 Sumatera Utara 3.715.514

6 Sumatera Selatan 3.295.247

7 Lampung 3.093.422

8 Sumatera Barat 2.368.390

9 Nusa Tenggara Barat 2.114.231

10 Kalimantan Selatan 2.086.221

11 Banten 1.865.893

12 Nanggroe Aceh Darussalam 1.788.738

13 Kalimantan Barat 1.300.100

14 Sulawesi Tengah 1.024.316

15 DI Yogyakarta 946.224

16 Bali 865.553



19 Jambi 625.164


21 Bengkulu 581.911



24 Riau 512.152


26 Gorontalo 245.357

27 Papua 138.032

28 Maluku 84.271



31 Kepulauan Bangka Belitung 22.976

32 DKI Jakarta 11.044


INDONESIA 69.045.141

2.5 Produksi Padi, Jagung dan Kedelai

Tabel 2.15Produksi Padi Kualitas Gabah Kering Giling tahun 2012(ton)

Jabar berkontribusi

sebesar 16,33

persen terhadap

produksi padi

(GKG) Nasional


Gambar 2.8Grafik PerbandinganProduksi Padi (GKG)

menurut Provinsi.(Peringkat 10 besar)


2011 2012Provinsi

Produksi (Ton)

Jawa Timur 5,443,705 6,295,301

Jawa Tengah 2,772,575 3,041,630

Lampung 1,817,906 1,760,275

Sulawesi Selatan 1,420,154 1,515,329

Sumatera Utara 1,294,645 1,347,124

JAWA BARAT 945,104 1,028,653

Gorontalo 605,782 644,754

Nusa Tenggara Barat 456,915 642,674

Nusa Tenggara Timur 524,638 629,386

Sumatera barat 471,849 495,497

INDONESIA 17,643,250 19,387,022

Tabel 2.16Produksi Jagung menurut Provinsi Tahun 2011-2012 (ton)

(peringkat 10 besar)

Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan di Jabar, tahun

2012 produksi jagung di Jabar meningkat sebesar 83.549 ton dan

berkontribusi sebesar 5,31% terhadap total produksi jagung di

Indonesia

Gambar 2.9Grafik Perbandingan Produksi Jagung menurut Provinsi Tahun 2011-2012 (ton)(peringkat 10 besar)



2011 2012

Jawa Timur 366.999 361.986

Jawa Tengah 112.273 152.416

Nusa Tenggara Barat 88.099 74.156

Aceh 50.006 51.439

JAWA BARAT 56.166 47.426

DI Yogyakarta 32.795 36.033

Sulawesi Selatan 33.716 29.938

Sumatera Selatan 13.710 12.162

Bali 8.503 8.210

Sulawesi Tengah 6.900 8.202

INDONESIA 851.286 843.153

ProvinsiProduksi (Ton)

Komoditas unggulan lainnya adalah kedelai. Dibandingkan tahun

2011, produksi Kedelai di Jabar pada tahun 2012 menurun sebesar

8.740 ton. Dalam skala nasional, produksi kedelai Jatim

menyumbang 42,93% sementara Jabar sebesar 5,62% terhadap

total produksi kedelai nasional

Tabel 2.17Produksi Kedelai menurut Provinsi Tahun 2011-2012 (ton)(peringkat 10 besar)

Gambar 2.10Grafik Perbandingan Produksi Kedelai menurut Provinsi

Tahun 2011-2012 (ton)(peringkat 10 besar)



Kota Desa Kota+DesaDKI Jakarta 3,70 0,00 3,70Bali 3,81 4,17 3,95Kalimantan selatan 3,56 6,07 5,01Bangka Belitung 3,73 6,96 5,37Banten 4,41 8,31 5,71Kalimantan Tengah 4,21 7,19 6,19Kalimantan Timur 3,82 10,56 6,38Kepulauan Riau 6,77 7,08 6,83Sulawesi Utara 6,36 8,69 7,64Kalimantan Barat 5,49 9,04 7,96Sumatera Barat 6,45 8,99 8,00Riau 6,68 8,94 8,05Maluku Utara 2,92 9,98 8,06Jambi 10,53 7,29 8,28Sulawesi Selatan 4,44 12,93 9,82JAWA BARAT 8,71 12,13 9,89Sumatera Utara 10,28 10,53 10,41Sulawesi Barat 10,03 13,92 13,01Sulawesi Tenggara 4,62 16,24 13,06Jawa Timur 8,90 16,88 13,08Sumatera Selatan 13,29 13,58 13,48Sulawesi Tengah 9,02 16,85 14,94Jawa Tengah 13,11 16,55 14,98Lampung 11,88 16,96 15,65DI Yogyakarta 13,10 21,29 15,88Gorontalo 4,80 23,63 17,22Bengkulu 16,89 17,80 17,51Nusa Tenggara Barat 21,65 15,41 18,02Aceh 12,47 20,97 18,58Nusa Tenggara Timur 12,21 22,41 20,41Maluku 8,39 28,12 20,76Papua Barat 5,36 36,33 27,04Papua 5,81 39,39 30,66INDONESIA 8,60 14,70 11,66

PropinsiPersentase Penduduk Miskin (%)

2.6 Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needsapproach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandangsebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untukmemenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan

yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaranperkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.18Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi

(persen)

Persentase penduduk

miskin di Jabar terus

menurun. Tahun 2011

tercatat sebesar 10,65

persen penduduk Jabar

hidup dibawah garis

kemiskinan. Jika dipilah

berdasarkan karakteristik

wilayah, maka pada tahun

2012 terdapat 12,13 persen

penduduk miskin terdapat

di wilayah perdesaan dan

8,71 persen di wilayah

perkotaan

Head Count Index (HCI-

P0), adalah persentase

penduduk yang berada

dibawah Garis Kemiskinan

(GK)


Provinsi TPT (persen)

Aceh 9,10

Sumatera Utara 6,20

Sumatera Barat 6,52

Riau 4,30

Jambi 3,22

Sumatera Selatan 5,70

Bengkulu 3,61

Lampung 5,18

Bangka Belitung 3,49

Kepulauan Riau 5,37

DKI Jakarta 9,87

JAWA BARAT 9,08

Jawa Tengah 5,63

DI Yogyakarta 3,97

Jawa Timur 4,12

Banten 10,13

Bali 2,04

Nusa Tenggara Barat 5,26

Nusa Tenggara Timur 2,89

Kalimantan Barat 3,48

Kalimantan Tengah 3,17

Kalimantan Selatan 5,25

Kalimantan Timur 8,90

Sulawesi Utara 7,79

Sulawesi Tengah 3,93

Sulawesi Selatan 5,87

Sulawesi Tenggara 4,04

Gorontalo 4,36

Sulawesi Barat 2,14

Maluku 7,51

Maluku Utara 4,76

Papua Barat 5,49

Papua 3,63

INDONESIA 6,14

Tabel 2.19Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Provinsi

Agustus 2012

2.7 Ketenagakerjaan

Gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dariTingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi AngkatanKerja (TPAK).

Persentase

penduduk yang

menganggur di

Jabar terus

menurun. Tahun

2011 tercatat

sebesar 9,83

persen dan tahun

2012 menjadi 9,08

persen. Namun

demikian, jika

dibandingkan

dalam skala

nasional TPT Jabar

masih diatas TPT

Indonesia


TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Provinsi TPAK (persen)

Aceh 61,77

Sumatera Utara 69,41

Sumatera Barat 64,47

Riau 62,90

Jambi 65,07

Sumatera Selatan 69,56

Bengkulu 70,07

Lampung 66,27

Bangka Belitung 65,67

Kepulauan Riau 66,25

DKI Jakarta 71,56

JAWA BARAT 63,78

Jawa Tengah 71,43

DI Yogyakarta 70,85

Jawa Timur 69,62

Banten 65,03Bali 76,97

Nusa Tenggara Barat 66,02

Nusa Tenggara Timur 70,58

Kalimantan Barat 71,11

Kalimantan Tengah 69,90

Kalimantan Selatan 71,93

Kalimantan Timur 66,64

Sulawesi Utara 61,93

Sulawesi Tengah 66,38

Sulawesi Selatan 62,82

Sulawesi Tenggara 67,35

Gorontalo 63,08

Sulawesi Barat 71,73

Maluku 63,71

Maluku Utara 66,35

Papua Barat 67,12

Papua 78,91

INDONESIA 67,88

Tabel 2.20Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Provinsi

Agustus 2012

Semakin tinggi TPAK

menunjukkan bahwa

semakin tinggi pula

pasokan tenaga kerja

(labour supply) yang

tersedia untuk

memproduksi barang dan

jasa dalam suatu

perekonomian


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah

angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

TAPK mengindikasikan besarnya persentase penduduk kerja yang aktif

secara ekonomi di suatu wilayah

TPAK Jabar meningkat dibanding tahun 2011

dari 62,27 persen menjadi 63,78 persen di

tahun 2012.

Gambar 2.11Grafik Perbandingan TPT dan TPAK menurut Provinsi

Agustus 2012


Documents

BAB II JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONALperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/142037... · 29 Papua Barat 70,22 ... thn 2011 (68,40 tahun). Rata-rata peningkatan