20

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu

daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir

(neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2010).

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang

beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya

berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk

domestik daerah yang bersangkutan. Penghitungan produk domestik ini lebih

dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan

salah satu indikator makro yang dapat konstan masing-masing mempunyai

interpretasi data yang berbeda (Kuncoro, 2004).

Menurut Noviyani (2007) PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku

pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai

tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku

pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat

21

digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) digunakan untuk berbagai

tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja keseluruhan. Jumlah

ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran

pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto. Untuk menghitung angka-

angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan dijelaskan berikut

ini:

a. Pendekatan produksi

Dengan pendekatan Produksi (production approach) produk

nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai

pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor

dalam perekonomian. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan

jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah daerah

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Persamaan fungsi produksi pada pendekatan produksi adalah

sebagai berikut:

Y= f(K,L,t)..................................................................................(2.1)

Dimana:

K = modal

L = tenaga kerja

t = teknologi

Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan

menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: (1) pertanian, peternakan,

22

kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri

pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan,

hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa termasuk jasa pelayanan

pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

b. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan (income approach) adalah suatu pendekatan

pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan

pendapatan dari berbagi dari faktor produksi yang menyumbang terhadap

proses produksi.

c. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional

atau produk domestik regional bruto yang diperoleh dengan cara

menjumlahkan nilai pasar dari seluruh pemintaan akhir (final demand) atas

output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang

berlaku. Dengan kata lain, produk nasional atau produk domestik regional

bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga

untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis

barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang

dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan

ekspor dan impor (X-M).

Untuk Provinsi Bali menggunakan pendekatan produksi yang

tercermin pada PDRB berdasarkan lapangan usaha dan menggunakan

23

pendekatan pengeluaran yang tercermin pada PDRB berdasarkan

pengeluaran.

Perhitungan output pada perekonomian dengan pendekatan

pengeluaran dijelaskan dalam persamaan berikut:

Y atau PDRB = C + I + G + NX................................................(2.3)

Dimana:

Y atau PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

C = konsumsi

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

NX = ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1)

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi

pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok, dan

(5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). Secara konsep

tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka sama. Jadi, jumlah

pengeluaran akan sama dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga

pasar, karena didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto. Pada dasarnya,

PDRB sama dengan PDB, perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkupnya,

yaitu PDB berlaku secara nasional sedangkan PDRB berlaku untuk daerah-daerah

yang ada di negara tersebut. Selanjutnya, PDRB yang ada di daerah tersebut

dijumlahkan sehingga menjadi PDB secara nasional (Hasan, 2009).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa PDRB adalah

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah

24

tertentu pada suatu perekonomian yang dapat menggambarkan pertumbuhan

ekonomi maupun perubahan struktur ekonomi.

2.1.2 Investasi

Menurut Sukirno (2010) investasi biasanya disebut juga dengan istilah

penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang

menentukan tingkat pengeluaran agregat. Kegiatan investasi dalam suatu

perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang

bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja.

Investasi merupakan pengeluaran perusahaan dan pemerintah secara keseluruhan

untuk membeli barang-barang modal baik untuk mendirikan perusahaan baru

maupun untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan

untuk melakukan investasi. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran

atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli

barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Jenis-jenis investasi menurut Rosyidi (2011), yakni :

1. Autonomous Investment (investasi otonom) adalah investasi yang besar

kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, tetapi dapat bergeser

ke atas atau kebawah karena adanya perubahan-perubahan faktor diluar

pendapatan.

2. Induced Investment (investasi terimbas) adalah investasi yang besar kecilnya

sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.

25

3. Public Investment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan

oleh pemerintah.

4. Private Investment adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta

dengan tujuan mencari profit sebesar-besarnya.

5. Domestic Investment adalah penanaman modal yang berasal dari dalam

negeri untuk di dalam negeri.

6. Foreign Investment adalah penanaman modal yang berasal dari luar negeri

masuk ke dalam negeri.

7. Gross Investment (investasi bruto) adalah total seluruh investasi yang

diadakan atau dilaksanakan pada suatu ketika. Jadi investasi bruto itu

mencakup segala jenis investasi.

8. Net Investment (investasi neto) adalah selisih antara investasi bruto dengan

penyusutan.

Dari beberapa jenis investasi diatas, yang paling dominan terjadi di Provinsi Bali

adalah private investment dan foreign investment mengingat Bali adalah daerah

tujuan wisata internasional yang sangat berpotensi menarik investor lokal maupun

asing untuk menginvestasikan modalnya di Bali.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi antara lain sebagai

berikut (Deliarnov, 1995) :

1. Inovasi dan Teknologi

Adanya temuan-temun baru menyebabkan cara-cara berproduksi lama

menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan-perusahaan perlu menemukan

investasi untuk membeli peralatan mesin-mesin yang canggih. Kondisi ini

26

juga terjadi di Bali, bahkan pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan

dengan padat karya mulai tergantikan dengan mesin demi menekan biaya

produksi perusahaan.

2. Tingkat Perekonomian

Makin banyak aktivitas perekonomian makin besar pendapatan nasional dan

makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung, pada gilirannya akan

diinvestasikan pada suatu usaha yang menguntungkan. Aktivitas yang paling

dominan terjadi di Provinsi Bali terdapat pada sektor pariwisata. Sektor

pariwisata dianggap paling banyak memberikan sumbangan dalam pendapatan

daerah yang selanjutnya dialokasikan untuk mengembangkan wisata yang

masih belum mendapatkan perhatian khusus.

3. Tingkat Keuntungan Perusahaan

Makin besar tingkat keuntungan perusahaan membuat semakin banyak bagian

laba yang dapat ditahan dan dapat digunakan untuk tujuan investasi. Kondisi

ini sangat terlihat pada Kabupaten Badung terutama bagian selatan sangat

terlihat perkembangan perusahaan terutama pada hotel yang terus

bermunculan di kabupaten ini.

4. Situasi Politik

Jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-

kemudahan bagi perusahaan, maka tingkat investasi akan tinggi. Salah satu

kegiatan investasi yang dapat diketahui adalah penanaman modal, penanaman

modal dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Sejauh ini

kondisi politik di Provinsi Bali masih dapat dianggap aman dan tidak

27

mengganggu iklim investasi dan pemerintah juga membuka kesempatan bagi

para investor untuk berinvestasi terutama pada sektor pariwisata.

Berdasarkan faktor-faktor yang memperngaruhi investasi diatas, faktor

yang memiliki peranan paling kuat di Provinsi Bali terdapat pada tingkat

perekonomian. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya aktivitas

perekonomian di Provinsi Bali khususnya pada sektor pariwisata yang

menciptakan iklim investasi di Provinsi Bali semakin baik.

Disimpulkan bahwa investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan

penanaman modal baik untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa

yang tersedia dalam perekonomian ataupun dalam rangka membuat perusahaan

baru. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian untuk

menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

Dibutuhkan tenaga kerja yang lebih tinggi untuk menunjang keberhasilan kegiatan

investasi tersebut. Sementara itu peranan PMTDB (investasi riil) di Provinsi Bali

meski masih kalah dari konsumsi, namun memperlihatkan grafik yang terus

menanjak. Pada tahun 2010 perannya baru mencapai 27,00 persen, kemudian

terus meningkat hingga akhirnya mencapai 36,02 persen pada tahun 2013.

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) didefinisikan sebagai

pengadaan, pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal

dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun bekas dari luar

negeri. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk berproduksi dan

biasanya mempunyai umur pakai satu tahun atau lebih. PMTB dapat dibedakan

28

atas: a) pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi; b) pembentukan

modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan; c) pembentukan

modal dalam bentuk alat angkutan; dan d) pembentukan modal untuk barang

modal lainnya.

Tabel 2.1 Distribusi Komponen PDRB Penggunaan Provinsi Bali Triwulan

II-2012, Triwulan I-2012, dan Triwulan II-2012 (dalam persen)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 59.84 59.95 58.65

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 0.82 0.83 0.82

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 12.92 13.31 13.5

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 29.85 32.49 33.28

Perubahan Inventori 0.34 0.35 0.35

Diskrepansi Statistik -6.13 -1.82 -0.51

Ekspor 102.42 106.90 107.13

Impor 100.06 112.01 113.20

Triwulan

II 2011

Triwulan I

2012

Triwulan

II 2012Komponen Penggunaan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Sedangkan pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada Tabel 2.1,

peningkatan investasi fisik seperti pembangunan jalan di atas perairan (JDP),

perluasan bandara, dan pembuatan under pass simpang Dewa Ruci, turut

mendongkrak PMTDB di triwulan kedua. PMTDB memberi kontribusi terhadap

total PDRB sebesar 33,28 persen, meningkat dibanding kontribusi triwulan

sebelumnya yang sebesar 32,49 persen. Ini mengindikasikan bahwa investasi riil

di Bali terus meningkat setiap tahunnya.

1.1.3 Hubungan PDRB dengan Investasi

Produk domestik regional bruto dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

29

seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Investasi merupakan suatu pengeluaran

yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk

meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan

menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya

akan menambah pendapatan, sehingga PDRB meningkat. Investasi juga sebagai

sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam

upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi

(output).

Terdapat kaitan yang sangat erat antara investasi dengan PDRB dalam

suatu daerah tertentu. Terdapat hubungan yang positif apabila PDRB naik,

pengeluaran investasi juga akan naik. Begitu pula sebaliknya meningkatnya

pendapatan suatu daerah PDRB mempunyai tendensi meningkatnya permintaan

akan barang-barang dan jasa konsumsi, yang berarti akan memerlukan produksi

barang-barang dan jasa konsumsi yang lebih banyak. Ini berarti memerlukan

penambahan modal yang sudah ada dengan menambah proyek investasi. Dengan

demikian, meningkatnya tingkat pendapatan mengakibatkan meningkatnya jumlah

proyek investasi yang dilaksanakan oleh masyarakat (Todaro, 2000). Fungsi

investasi dengan pendapatan menunjukkan kalau investasi dapat dipengaruhi oleh

pendapatan. Fungsi investasi terhadap pendapatan ada dua macam yaitu fungsi

investasi autonomous dan fungsi pendapatan terpengaruh. Fungsi investasi

autonomous menyatakan bahwa apabila pendapatan akan naik, investasi yang

terjadi adalah tetap atau dapat dikatakan bahwa investasi tidak berpengaruh

terhadap pendapatan. Berbeda dengan fungsi investasi terpengaruh, fungsi ini

30

menyatakan bahwa apabila pendapatan akan naik, investasi juga akan naik dan

investasi turun apabila pendapatan turun (Sukirno, 2000).

Prinsip akselerasi atau akselarator adalah merupakan suatu teori dalam

analisa investasi yang pada hakikatnya mengatakan bahwa perubahan dalam

tingkat investasi adalah sepenuhnya ditentukan oleh perubahan dalam tingkat

pendapatan nasional atau regional. Teori di atas menjelaskan pengaruh PDRB

terhadap investasi yaitu, apabila suatu daerah memiliki PDRB yang tinggi para

investor akan lebih memilih berinvestasi di daerah tersebut dan sebaliknya

semakin banyak investasi yang dilakukan maka jumlah barang dan jasa yang

diproduksi suatu daerah akan semakin meningkat sehingga meningkatkan PDRB

daerah tersebut. Teori akselerasi menyatakan bahwa pendapatan nasional yang

semakin meningkat menunjukkan semakin memerlukan barang modal yang

semakin banyak (Sukirno, 2000). Dengan demikian, investor perlu melakukan

investasi yang lebih tinggi dan lebih banyak modal perlu dipinjam.

2.1.4 Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah)

sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa

yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang

yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan

serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan

karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk

keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum

31

dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun subsektoral,

meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan

tetap. Namun, dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah

pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan, sehingga seringkali menimbulkan

kontroversi bagi pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap sendiri adalah tunjangan

yang diberikan secara tetap tanpa melihat tingkat kehadiran pekerja ataupun

output, seperti misalnya tunjangan keluarga tetap dan tunjangan yang berdasar

pada senioritas.

Menurut Undang Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah

minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan

1 (satu) tahun. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting dari upah

minimum (Sumarsono, 2003) yaitu adalah:

1. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada

waktu pertama kali dia diterima bekerja.

2. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh

secara minimal, yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah

tangga.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada unsur nomor

dua. Upah yang ditetapkan harus memenuhi kriteria hidup layak bagi masyarakat

agar masyarakat khususnya kalangan kurang mampu dapat mengangkat

perekonomian keluarganya menjadi lebih baik dengan adanya penetapan upah

minimum tersebut.

32

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional,

sektoral regional maupun sub sektoral. Dalam hal ini, upah minimum adalah upah

pokok dan tunjangan. Upah minimum ditetapkan berdasarkan persetujuan dewan

pengupahan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Tujuan

dari ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup

minimum sehingga dapat mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah

(Tjiptoherijanto, 1990). Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal ini

sebagai upah minimum jarang memenuhi syarat sebagai upah hidup di sebagian

besar wilayah hukum dan tentu saja tantangan di daerah ini sangat tergantung

pada konteks di mana mereka terjadi (ILO, 2012).

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa upah

minimum provinsi adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam

rangka memberikan kesempatan hidup layak bagi masyarakat berpendapatan

rendah untuk memenuhi standar hidupnya. Upah minimum juga bertujuan agar

para pengusaha tidak semena-mena dengan memberikan upah terlalu rendah

dalam memberikan upah kepada para pegawainya. Sedikitnya, ada enam indikator

yang dipergunakan dalam menetapkan UMP di Provinsi Bali. Indikator itu

meliputi KHL (Kehidupan Hidup Layak), tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan

ekonomi/produktifitas tenaga kerja, tingkat pengangguran/supply, demand tenaga

kerja, dan kemampuan usaha kecil membayar upah serta kesesuaian dengan

daerah sekitar juga menjadi pertimbangan penting dalam penentuan UMP.

Sedangkan UMP daerah terdekat yang dijadikan pertimbangan adalah UMP Nusa

Tenggara Barat dan UMK Banyuwangi. UMP itu nantinya disusul dengan

33

penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupatan/Kota atau UMSK yang berlaku

pada sektor pariwisata, perdagangan dan jasa lainnya yang merupakan lokomotif

pertumbuhan ekonomi Bali. UMSK diharapkan mampu mencerminkan perbedaan

produktifitas tenaga kerja antar sektor dan pertumbuhan ekonomi antar

kabupaten/kota. Aturannya, UMSK harus sama dengan atau lebih tinggi dari

UMK.

2.1.5 Hubungan Upah Minimum dengan Investasi

Teori Keynes menyatakan bahwa adanya kenaikan tingkat upah dapat

mengakibatkan permintaan uang dengan motif transaksi atau motif spekulasi akan

naik yang menyebabkan suku bunga juga akan naik. Oleh karena itu dapat

disimpulkan, kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan tingkat bunga dengan

asumsi suplai uang tetap stabil (Stoiner dan Haque, 1994).

Dalam ekonomi tertutup, investasi yang direncanakan (I) tergantung pada

tingkat bunga (r). Tingkat bunga adalah biaya utang untuk mendanai proyek-

proyek investasi. Kenaikan dalam tingkat bunga karena adanya kenaikan upah

akan mengurangi investasi yang direncanakan. Berdasarkan penjelasan tersebut,

penetapan upah minimum berpengaruh negatif secara langsung terhadap investasi

(Rakhmasari, 2006).

Dengan naiknya tingkat upah akan meningkatkan tingkat konsumsi dari

pekerja sehingga permintaan uang akan naik. Permintaan uang yang meningkat

akan menaikkan tingkat suku bunga sehingga menyebabkan tingkat investasi akan

turun. Sedangkan, jika dilihat dari pengusaha upah minimum merupakan biaya

produksi bagi perusahaan. Dengan tingginya nilai upah minimum di suatu daerah

34

menyebabkan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan investasi tidak

tertarik untuk menanamkan modalnya dikarenakan biaya produksi mereka tinggi.

Bahkan, dikawatirkan dengan tingginya nilai upah minimum akan mengakibatkan

perusahaan-perusahaan yang sudah menanamkan modalnya melakukan relokasi

modal keluar daerah. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan terdapat

pengaruh negatif secara langsung antara upah minimum provinsi terhadap

investasi di Provinsi Bali.

2.1.6 Penyerapan Tenaga Kerja

2.1.6.1 Tenaga Kerja

Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam

usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang

dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Tenaga kerja

secara umum adalah penduduk yang siap bekerja. Definisi tenaga kerja memang

berbeda-beda tapi sebenarnya memiliki inti yang sama yaitu penduduk yang

dirinya sudah siap untuk bekerja. Definisi tenaga kerja menurut Badan Pusat

Statistik (BPS) adalah seluruh penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang

potensial memproduksi barang dan jasa. Undang-undang No. 25 tahun 1997

menyebutkan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang baik laki-laki maupun

wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan baik didalam maupun

diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat.

35

Pengertian tenaga kerja (TK) menurut UU No. 13 tahun 2003 adalah

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Angkatan kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja (tenaga

kerja), yang sedang mencari pekerjaan, sekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga

golongan yang disebut terakhir (pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah

tangga) meskipun sedang tidak bekerja mereka dianggap secara fisik mampu dan

sewaktu-waktu dapat ikut bekerja (Prasetyo, 2010).

Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja berumur 15 tahun

atau lebih yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya

pekerjaan yang sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari

pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu

yang lalu tidak bekerja hanya sekolah, mengurus rumah tangga, dan mereka

yang tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pekerja,

sementara tidak bekerja atau mencari kerja (Disnaker, 2006). Untuk menentukan

angkatan kerja dibutuhkan informasi mengenai jumlah penduduk yang berusia

antara 15-64 tahun, dan data jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun

yang tidak ingin bekerja. Berdasarkan kedua jenis tersebut, penduduk berusia 15-

64 tahun merupakan angkatan kerja, sedangkan kelompok kedua yaitu penduduk

usia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja dikatakan bukan angkatan kerja

(Sukirno, 2004).

Menurut Suprihanto (2002) perbandingan antara jumlah angkatan kerja

dengan penduduk usia kerja dikatakan sebagai TPAK atau kependekan dari

36

tingkat partisipasi angkatan kerja, apabila makin banyak penduduk usia kerja dan

makin besar TPAK-nya maka jumlah angkatan kerja juga makin besar. Indikator

lain dalam ketenagakerjaan yang juga dipandang penting adalah mengenai status

pekerjaan utama penduduk yang bekerja (BPS Provinsi Bali, 2014).

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga

kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang siap memasuki dunia kerja dan

berpotensial menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam suatu negara.

2.1.6.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah

terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang

bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian (Dwi, 2011).

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antar tingkat upah (harga tenaga kerja)

dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam jangka

waktu tertentu. Secara umum permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh:

1) Perubahan tingkat upah

Dalam jangka pendek kenaikan upah diantisipasi perusahaan dengan

mengurangi produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan

bekurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga

kerja karena turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi.

Dalam jangka panjang kenaikkan upah akan direspon perusahaan dengan

penyesuaian terhadap input yang digunakan. Perusahaan akan

menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan

37

menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan

lain-lain. Kondisi ini terjadi bila tingkat upah naik dengan asumsi harga

barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan penggunaan jumlah tenaga

kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan

penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau substitution

effect (capital intensive). Kenaikan tingkat upah yang terjadi di Provinsi Bali

juga memberikan dampak pengurangan skala produksi. Pada awalnya,

beberapa pelaku usaha masih membayar upah dibawah upah minimum, namun

karena berkurangnya target produksi lantas diikuti dengan jalan pengurangan

tenaga kerja.

2) Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat,

perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk

maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

Harga barang modal turun apabila harga barang modal turun, menyebabkan

biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per

unit ikut turun. Pada keadaan ini, perusahaan akan cenderung meningkatkan

produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya

permintaan tenaga kerja meningkat pula. Dalam kondisi ini tidak terjadi

peningkatan permintaan hasil produksi di Provinsi Bali, sehingga tidak diikuti

dengan peningkatan permintaan tenaga kerja.

Berdasarkan faktor yang memengaruhi permintaan tenaga kerja diatas,

faktor yang paling dominan dirasakan di Provinsi Bali adalah tingkat upah. Hal

38

tersebut dikarenakan beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan upah yang

sangat tinggi sehingga menuju tahun 2015, tingkat upah dipatok dengan

persentase peningkatan yang sangat rendah yakni 5,5 persen.

2.1.7 Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan

kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan

produksi ini akan meningkatkan kebutuhan input tenaga kerja, sehingga akan

memperluas penyerapan kesempatan kerja. Menurut Ruliansyah (2012), jumlah

PDRB yang meningkat menggambarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menggambarkan pertumbuhan jumlah

proyek dan jumlah kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan semakin banyak tenaga

kerja yang terserap oleh pasar yang memberikan respon positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. PDRB adalah sejumlah nilai tambah produksi yang

ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan

usahanya di suatu daerah atau regional tanpa memilih atas faktor produksi. Jadi,

PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi dimana dari total naik

turunnya PDRB dapat diketahui pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan

pendapatan perkapita suatu daerah. Naiknya pendapatan perkapita dalam hal ini

bisa berarti naiknya jumlah serapan tenaga kerja.

2.1.8 Hubungan Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Salah satu prediksi yang paling terkenal standar teori ekonomi bahwa

peningkatan dalam upah minimum akan menurunkan pekerja berupah rendah

(Davin dan Alan, 2007). Kebijakan upah minimum didasari pada teori kekakuan

39

upah dimana upah tidak selalu bisa fleksibel atau tidak bisa melakukan

penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya.

Gambar 2.1 Kurva Kekakuan Upah

Upah riil Pengangguran Penawaran TK

W1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permintaan TK

TK

L1 L

Hal ini berarti nilai upah minimum selalu berada diatas keseimbangan

pasar tenaga kerja, dan pengusaha harus menambah biaya produksinya guna

mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Upah tidak selalu bisa fleksibel, ketika

diterapkan kebijakan mengenai upah minimum (sebesar W1) di atas tingkat

keseimbangannya yang terjadi adalah kekakuan upah. Upah tidak akan bergerak

menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar

tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum itu sendiri. Upah tidak akan

turun ke W0 akibat adanya kebijakan upah minimum sebesar W1. Karena itu,

sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerjanya menjadi L1 sehingga timbul

pengangguran sebesar L dikurangi L1. Dalam hal ini, aspek upah menjadi penting,

karena penghargaan (upah) akan menjadi efektif jika dihubungkan dengan kinerja

secara nyata. Strategi upah yang efektif diharapkan dapat memberikan sumbangan

pada terpeliharanya kelangsungan hidup satuan kerja, terwujudnya visi dan misi

40

dan untuk pencapaian sasaran kerja melalui produktivitas yang tinggi yang pada

akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Di sini pekerja yang kehilangan pekerjaannya berlindung di sektor

informal dimana upah menyesuaikan untuk mengakomodasi pasokan. Dalam hal

ini, kenaikan upah minimum memaksa beberapa pekerja ke pekerjaan di mana

mereka mendapatkan di bawah apa yang mereka lakukan sebelumnya (Maloney

dan Jairo, 2004). Semakin tinggi upah, semakin besar kemungkinan kerugian

(Jensen, 2008). Pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak

searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah berpotensi untuk menurunkan

penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah

(Sulistiawati, 2012). Kenaikan upah minimum mengompres distribusi upah

kemudian perusahaan menanggapi ini sebagai tenaga kerja yang lebih tinggi dari

biaya sehingga mengurangi tenaga kerja, mengurangi keuntungan, atau

menaikkan harga (Lemos, 2004). Ada peluang untuk investasi dan usaha sosial

mengatasi pengangguran jangka panjang akan memainkan peran penting dalam

portofolio ke depan (Petrick, 2013). Berdasarkan pemaparan diatas dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif secara langsung antara upah

minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

2.1.9 Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Sukanto dan Karseno (2008) ada 3 hal yang dapat mengubah

bentuk fungsi permintaan tenaga kerja, yaitu (1) perubahan harga relatif tenaga

kerja, (2) perubahan teknologi, dan (3) perubahan permintaan akan hasil produksi.

Seandainya harga tenaga kerja tetap, sedangkan harga faktor produksi naik, maka

41

upah minimum regional tenaga kerja menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan

memanfaatkan lebih banyak tenaga kerja sampai fungsi produk fisik tenaga kerja

batas sama dengan produk batas faktor produksi yang lain. Perubahan teknologi

biasanya akan memperkecil permintaan akan tenaga kerja.

Teori Harrod Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya

menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya

dengan semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang

semakin besar pula. Dengan asumsi full employment. Ini karena investasi

merupakan penambahan faktor-faktor produksi, yang mana salah satu dari faktor

produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu, perekonomian secara keseluruhan

dapat menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi

angkatan kerja akan semakin meningkat pula (Mulyadi, 2003).

Menurut Barry (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa

investasi secara parsial signifikan memengaruhi jumlah pengangguran yang

berarti bahwa hubungan antara investasi penanaman modal dalam negeri dengan

jumlah pengangguran bersifat negatif, yaitu ketika investasi mengalami kenaikan

akan menurunkan jumlah pengangguran. Dengan asumsi nilai konstanta sama

dengan nol dan variabel bebas lainnya dianggap tetap (caterisparibus). Artinya,

jika investasi mengalami peningkatan juga akan meningkatkan penyerapan tenaga

kerja yang terserap dengan adanya proyek-proyek investasi.

Pengangguran dapat dikurangi apabila perusahaan menginvestasiakan

modalnya untuk memperluas perusahaan. Dengan menambah luas ukuran

perusahaan, jumlah pekerja yang sudah dipekerjakan oleh perusahaan akan

42

kurang. Dalam melakukan proses produksi, perusahaan yang baru saja menambah

luas ukuran perusahaannya akan memerlukan tambahan tenaga kerja untuk

dipekerjakan, dengan demikian permintaan tenaga kerja akan meningkat dan juga

dapat mengurangi pengangguran (Mahayana, 2014). Berdasarkan pemaparan

diatas dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif secara langsung antara

investasi dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

2.2 Pembahasan Penelitian Sebelumnya

Pengkajian atas hasil – hasil penelitian sebelumnya akan sangat membantu

peneliti – peneliti lainnya dalam menelaah masalah yang akan dibahas dengan

berbagai pendekatan spesifik. Selain itu, dengan mempelajari hasil – hasil

penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi

peneliti. Oleh karena itu, di bagian berikut akan diterangkan beberapa hasil

penelitian terdahulu.

1. Mahayana (2014), berjudul “Pengaruh Upah Minimum dan Investasi pada

Permintaan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh upah minimum dan investasi di Provinsi Bali

terhadap permintaan tenaga kerja secara simultan dan parsial. Metode

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upah minimum secara

parsial berpengaruh negatif pada permintaan tenaga kerja di Provinsi Bali

tahun 1993-2012 dan investasi secara parsial berpengaruh positif pada

permintaan tenaga kerja di Provinsi Bali tahun 1993-2012.

43

2. Taufik (2012) berjudul, “Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi

Kalimantan Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

investasi dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi serta penyerapan

tenaga kerja Provinsi Kalimantan Timur. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil analisis sub struktural yang

pertama mendapatkan hasil bahwa variabel investasi dan ekspor

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kemudian untuk

analisis sub struktural kedua didapatkan hasil bahwa variabel investasi,

ekspor, melalui pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak langsung

yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Sirait (2013), berjudul “Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh

Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap pengangguran per kabupaten/kota di Provinsi Bali

secara simultan dan parsial. Adapun faktor-faktor yang telah ditentukan

peneliti adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat

pendidikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara

simultan pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan tingkat

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran

kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kemudian secara parsial pertumbuhan

ekonomi berpengaruh positif signifikan, upah minimum kabupaten

44

berpengaruh negatif signifikan sedangkan tingkat pendidikan negatif tidak

nyata terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian dan

kajian-kajian teori yang relevan, maka diajukan hipotesis penelitian ini sebagai

berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Investasi di Provinsi Bali.

2. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Investasi di Provinsi Bali.

3. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.

4. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.

5. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga

Kerja di Provinsi Bali.

6. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja melalui Investasi di Provinsi Bali.

7. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja melalui Investasi di Provinsi Bali.