BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Regulasi

Regulasi perbankan di Indonesia secara umum diterapkan dalam peraturan

Bank Indonesia melalui surat edarannya yang selalu diperbaharui atau diubah

sesuai dengan kondisi dan situasi perbankan nasional. Peran regulasi dalam

industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan

untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional (Yusuf, 2009). Menurut Stigler

(1961) sebagai pengembang teori ekonomi regulasi (economic theory of

regulation), regulasi merupakan tindakan penekanan kelompok yang

menghasilkan hukum dan kebijakan untuk mendukung kalangan bisnis serta

melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan.

2.1.2 Pengertian bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank

diartikan sebagai lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa

dalam lalu lintas pembayaran serta dalam peredaran uang. Menurut Kasmir

(2004:11) pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Yogi

(2013) pengertian bank adalah suatu badan keuangan yang dibawah naungan

Undang-Undang suatu negara yang berkekuatan hukum, sehingga bank

diwajibkan mentaati dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi bank

secara lebih spesifik menurut Hasibuan (2006:3), sebagai berikut:

1) Fungsi bank sebagai agent of trust

Fungsi bank sebagai agent of trust adalah suatu lembaga yang berlandaskan

pada kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan ialah kepercayaan, baik

sebagai penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dalam hal ini

masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank jika dilandasi

dengan kepercayaan. Dalam fungsi bank ini akan di bangun kepercayaan

baik dari pihak penyimpan dana (nasabah) maupun dari pihak bank dan

kepercayaan ini juga akan terus berlanjut kepada pihak debitor.

Kepercayaan ini sangatlah penting dibangun karena dalam keadaan ini

semua pihak ingin merasa diuntungkan, baik dari segi penyimpangan dana,

penampung dana maupun penerima penyaluran dana ini.

2) Fungsi bank sebagai agent of development

Fungsi bank sebagai agent of development ialah suatu lembaga yang

memobilisasi dana guna pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan

bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangatlah diperlukan bagi

lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Dalam hal ini bank tersebut

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan untuk investasi, distribusi,

serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan

investasi, distribusi dan konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan

uang.

3) Fungsi bank sebagai agent of services

Fungsi bank sebagai agent of services merupakan lembaga yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini bank memberikan

jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman

dan nyaman dalam menyimpan dananya tersebut. Jasa yang ditawarkan

bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat

secara umum.

2.1.3 Penggolongan Perbankan di Indonesia

Menurut Ismail (2010:13), bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis.

Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan

harga, dan tingkatnya. Menurut Dendawijaya (2003:26), jenis perbankan

dibedakan menjadi empat, yaitu:

1) Dilihat dari segi fungsinya, dibagi menjadi:

a) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

2) Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi:

a) Bank Milik Negara (BUMN)

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh

Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh

pemerintah.

b) Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD)

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh

Pemerintah Daerah, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh Pemerintah

Daerah.

c) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan

hukum koperasi.

d) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya dimiliki

oleh swasta nasional, akte pendiriannya didirikan oleh swasta dan

pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula.

e) Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta

asing atau pemerintah asing.

f) Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing

dan pihak swasta nasional.

3) Dilihat dari segi status, dibagi menjadi:

a) Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b) Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai

bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi.

4) Dilihat dari segi penentuan harga, dibagi menjadi:

a) Bank Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya

menggunakan metode penetapan bunga, sebagai harga untuk produk

simpanan demikian juga dengan produk pinjamannya.

b) Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip

syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),

prinsip penyertaan modal (musyarokah), prinsip jual beli barang dengan

memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal

berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan

pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada

pihak penyewa (ijarah wa igtina).

2.1.4 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional ataupun bank syariah memiliki persamaan terutama

dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum

memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Menurut Hasan (2014:168)

beberapa perbedaan bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut:

1) Segi akad

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan

ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali

nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan

apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak

demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai

yaumilkiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal

barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi

ketentuan akad.

2) Dalam segi pembiayaan

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari

saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai

usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Terdapat

sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek

pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai

dengan kaidah-kaidah syariah.

3) Adanya lembaga penyelesai sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada

perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah

pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri,

tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga

yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di

Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau

BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik

Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

4) Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional,

misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat

membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan

adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis

syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris

pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang

diberikan oleh DPS. Karena itu biasanya penetapan anggota DPS dilakukan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota DPS itu mendapat

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DPN)

5) Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan

dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus

melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim

yang baik. Disamping itu, karyawan bank harus skillfull dan professional

(fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi

merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Demikian pula dalam hal

reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan

syariah.

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional secara garis besar dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Keterangan Bank Konvensional Bank Syariah

Segi akad dan aspek

legalitas

hukum positif Hukum positif dan hukum

islam

Lembaga penyelesaian

sengketa

Badan Arbitrase

Nasional Indonesia

(BAN)

Badan Arbitrase Muamalat

Indonesia (BAMUI)

Struktur organisasi Tidak ada DSN dan

DPS

Ada Dewan Syariah Nasional

(DSN) dan Dewan Pengawas

Syariah (DPS)

Investasi Halal dan haram Halal

Prinsip organisasi Perangkat bunga Bagi hasil, jual beli, sewa

Tujuan Profit oriented Profit dan falah oriented

Hubungan nasabah Debitur-kreditur Kemitraan

Sumber: Hasan (2014)

2.1.5 Laporan Keuangan Bank

Menurut Kasmir (2003:239) laporan keuangan bank adalah laporan

keuangan yang menunjukan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Laporan

keuangan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini menunjukan kinerja

manajemen bank selama satu periode.

Laporan yang disajikan suatu perusahaan, yang dalam hal ini lembaga

perbankan pada periode tertentu bertujuan ( Faud dan Rustan, 2005:13) yaitu:

1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan bank menyangkut harta bank,

kewajiban bank.

2) Modal bank pada periode tertentu.

3) Memberikan informasi menyangkut laba rugi suatu bank pada periode tertentu.

4) Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan

keuangan yang disajikan suatu bank.

5) Memberikan informasi tentang kinerja suatu bank.

Laporan kuangan ini dapat diterima oleh pihak-pihak tertentu, jika

memenuhi syarat-syarat di bawah ini (Faud dan Rustan, 2005:18) sebagai berikut:

1) Relevan, laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan data yang ada

kaitannya dengan transaksi yang dilakukan.

2) Jelas dan dapat dimengerti, laporan keuangan yang disajikan harus jelas dan

dapat dimengerti oleh pemakai laporan keuangan.

3) Dapat diuji kebenarannya, laporan keuangan yang disajiakan datanya dapat

diuji kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

4) Netral, laporan yang disajikan harus bersifat netral artinya dapat dipergunakan

oleh semua pihak.

5) Tepat waktu, laporan yang disajikan harus memiliki waktu pelaporan atau

periode pelaporan yang jelas.

6) Dapat dibandingkan, laporan keuangan yang disajikan dapat diperbandingkan

dengan laporan-laporan sebelumnya, sebagai landasan untuk mengikuti

perkembangan dari hasil yang dicapai.

7) Lengkap, laporan keunagan yang disajikan harus lengkap, yang sesuai dengan

aturan yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerima informasi

keuangan.

2.1.6 Kinerja Perbankan

Pada bisnis perbankan, keuntungan yang diperoleh merupakan tolak ukur

dalam menilai kinerja bank tersebut, dimana kemampuan suatu perusahaan

(bank) dalam memperoleh laba ditentukan oleh beberapa nilai profit yang

dicapai (Hasibuan, 2002:100). Untuk mendapatkan profit yang maksimal dan

berkelanjutan, perusahaan harus menjaga tingkat optimalisasi modal kerjanya

(Saghir, 2013). Modal kerja merupakan masalah penting dalam pengambilan

keputusan keuangan (Bhunia, 2012). Pengelolaan modal kerja adalah

keputusan yang berkaitan dengan modal kerja dan pembiayaan jangka pendek.

Bagian mendasar dalam pengelolaan modal kerja adalah menjaga likuiditas

dalam operasional perusahaan (Eljelly, 2004).

Alat ukur yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank

adalah rasio Return on Assets (ROA). ROA merupakan alat ukur yang

digunakan untuk melihat keefektifan bank dalam menghasilkan keuntungan

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Menurut Fahmi (2011:137)

rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak (earning after tax) terhadap

total aset yang dimiliki bank. Menurut Kuncoro (2002:551) dinyatakan ROA

menunjukan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income atau

pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA suatu

bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aktiva

(Dendawijaya, 2000:120).

2.1.7 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank, selain sebagai

penyangga kegiatan operasional bank, modal juga sebagai penyangga terhadap

kemungkinan terjadinya kerugian. CAR digunakan untuk mengukur kecukupan

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau

menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Lukman, 2005). Nilai CAR

yang berada dibawah 8% menunjukkan bahwa bank tidak mempunyai peluang

untuk memberikan kredit karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank

tersebut menurun. Bank juga perlu mempertahankan tingkat kecukupan modal

untuk melindungi kepentingan deposan atau terjadi penarikan uang dari pihak

ketiga seperti masyarakat, dan mencegah kegagalan bank yang dalam hal ini

adalah tingkat kemacetan kredit atau Non Perfoming Loan (Buyuksalvarci et al.,

2011).

Pembagian jenis modal bank di Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai

Standart Bank For International Settlements (Taswan, 2008:140), yaitu:

1) Modal inti

Modal inti, yaitu modal yang disetor pada pemilik bank dan modal yang

berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan yang ditahan. Modal inti

terdiri dari:

a) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan

saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila

saham tersebut dijual. Modal ini sering disebut modal donasi.

b) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang

ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapatkan

persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

c) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan

untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang

saham.

d) Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh

rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.

e) Laba tahun lalu adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang

belum ditetapkan penggunaanya oleh rapat umum pemegang saham.

f) Laba tahun berjalan dikurangi taksiran utang pajak. Laba tahun berjalan ini

hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%.

2) Modal pelengkap terdiri dari:

a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih

penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari

Direktorat Jendral Pajak.

b) Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk dengan cara

membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung

kerugian yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya

kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.

c) Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat

yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri tidak

dijamin oleh bank bersangkutan, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas

inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia, mempunyai kedudukan

yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba

ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank

belum dilikuidasi, dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank

dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga

tersebut.

d) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada

perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, mendapat

persetujuan Bank Indonesia dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan

dengan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun,

pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan Bank

Indonesia.

2.1.8 Non Performing Loan (NPL)

Risiko kredit (Credit Risk) sering disebut juga risiko gagal tagih (default

risk) yaitu risiko yang dihadapi karena ketidakmampuan nasabah membayar

bunga kredit dan mencicil pokok pinjaman, sedangkan menurut Ayuningrum

(2011) credit risk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya

dalam bentuk pinjaman terhadap masyarakat. Risiko ini semakin besar bila bank

umum tidak mampu meningkatkan atau memperbaiki kualitas kredit yang

disalurkan.

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko

kredit adalah Non Performing Loan (NPL). Pengertian Non Performing Loan

menurut Mahmoedin (2011:2) adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran

sehingga terjadi tunggakan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu

kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah bila nasabah tidak mengembalikan

sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika tidak ditangani dengan

baik maka kredit bermasalah atau NPL merupakan sumber kerugian yang

potensial bagi bank. Kredit bermasalah tinggi merupakan kelemahan dalam

kondisi neraca kualitas aset kredit yang buruk, dan kerentanan bank (Li Hua et al.,

2008:871).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 tentang penerapan

status dan tindak lanjutan pengawasan bank, bank dinilai memiliki potensi

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila NPL secara netto

lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Ketentuan Bank Indonesia,

tentang kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar terjadi apabila debitur tidak dapat membayar angsuran

pinjaman pokok atau bunga antara 91 samapai dengan 180 hari.

2) Kredit diragukan

Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran

pinjaman pokok atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270

hari.

3) Kredit macet

Kredit macet terjadi apabila debitur tidak mampu membayar berturut-turut

setelah 270 hari.

2.1.9 Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio keuangan yang mengukur

kemampuan bank dalam menghasilkan net interest income atas pengelolaan besar

aktiva produktif. Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga

bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh

bank (Tarmizi dan Willyanto, 2003:37). Rasio NIM mencerminkan risiko pasar

yang timbul akibat berubahnya kondisi pasar, di mana hal tersebut dapat

merugikan bank (Hasibuan, 2007). Rasio NIM juga digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan

melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan

operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan

(Mahardian, 2008).

Menurut Surat Edaran BI No. 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001, NIM

diukur dari perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap aktiva

produktif. Semakin tinggi rasio NIM maka meningkatkan pendapatan bunga atas

aktiva produktif yang dikelola oleh bank sehingga manajemen perusahaan telah

dianggap bekerja dengan baik, sehingga kemungkinan suatu bank berada dalam

kondisi bermasalah semakin kecil dan profitabilitas perbankan tidak menurun

(Susilo 2007:36). Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga yang

diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan beban bunga dari sumber

dana yang diberikan. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva

produktif yang menghasilkan bunga seperti penempatan pada bank lain, surat

berharga, penyertaan, dan kredit yang diberikan. Sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NIM yang harus dicapai oleh suatu

bank adalah di atas 6%.

2.1.10 Loan to Deposits Ratio (LDR)

Rasio ini mengukur likuiditas dari perbandingan antara kredit yang

diberikan dengan dana yang diterima. Kredit yang dimaksud dalam hal ini

meliputi: 1) kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian

kredit sindikasi yang dibiayai bank lain, 2) penanaman pada bank lain dalam

bentuk kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan, dan 3)

penanaman pada bank lain, dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi.

Sedangkan dana yang diterima bank adalah meliputi: 1) deposito dan tabungan

masyarakat, 2) pinjaman bukan dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3

bulan (di luar pinjaman subordinasi), 3) deposito dan pinjaman dari bank lain

dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan, 4) modal inti, dan 5) modal pinjaman

(Taswan, 2010:116).

Menurut Surat Edaran BI No. 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001, LDR

dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan

terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan

menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit

sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut

rugi. Sehingga semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin meningkat

(dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif,

sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil).

Resiko likuiditas pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset

dan kewajiban pada counter-parties. LDR adalah rasio antara seluruh jumlah

kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya,

2009:116). Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta

menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan

operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain LDR digunakan sebagai suatu

indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.

2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2012) dengan judul analisis

perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum

konvensional di Indonesia. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara bank

umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia. Bank umum

syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA, sedangkan bank

umum konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL, dan BOPO.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ningsih adalah

menggunakan CAR, NPL, dan LDR sebagai variabel bebas dan ROA sebagai

variabel terikat. Perbedaanya berada pada variabel bebas lainnya, dimana dalam

penelitian ini menggunakan rasio NIM. Perbedaan juga terdapat pada periode

penelitian, dimana penelitian yang dilakukan Ningsih menggunakan periode tahun

2006 sampai 2010 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun

2010 sampai 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabir dkk (2012) dengan judul pengaruh

rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan bank

konvensional di Indonesia. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa terdapat

perbedaan kinerja keuangan antara bank umum syariah dengan bank konvensional

di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian Sabir

adalah menggunakan ROA sebagai variabel terikat. Perbedaanya berada pada

penelitian Sabir menggunakan BOPO, NOM, NPF, dan FDR sebagai variabel

bebas lainnya sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel-

variabel tersebut. Perbedaan lain juga terdapat pada sampel dan periode

penelitian, dimana penelitian yang dilakukan Sabir menggunakan 4 bank umum

syariah dan 4 bank konvensional, sedangkan penelitian ini menggunakan seluruh

bank konvensional yang terdaftar di BEI dan bank syariah yang terdaftar di OJK,

selanjutnya periode tahun penelitian Sabir dari tahun 2009 sampai 2011

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2010 sampai 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyana (2011) dengan judul analisis

perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional sebelum,

selama, dan sesudah krisis global tahun 2008 dengan menggunakan metode camel

(Studi Kasus Pada PT Bank Syari’ah Mandiri dan PT Bank Mandiri Tbk).

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa secara keseluruhan rasio bank dinyatakan

sehat. Nilai rasio bank Mandiri Tbk lebih unggul dari pada bank syariah Mandiri,

namun untuk pertumbuhan rasio, bank syariah Mandiri lebih unggul dari pada

bank Mandiri Tbk. Pada Uji beda yang mengalami perbedaan yang signifikan

adalah pada rasio CAR, ROA, dan LDR. Pada masa krisis global bank syariah

Mandiri mampu mempertahankan nilai maupun pertumbuhan rasionya

dibandingkan bank Mandiri Tbk.. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan Ardiyana adalah menggunakan ROA sebagai variabel terikat dan CAR,

LDR sebagai variable bebas. Perbedaanya berada pada variabel bebas lainnya,

dalam penelitian ini menggunakan NPL dan NIM. Perbedaan lain juga terdapat

pada periode penelitian, dimana penelitian yang dilakukan Ardiyana

menggunakan periode tahun 2007 sampai 2009 sedangkan dalam penelitian ini

menggunakan periode tahun 2010 sampai 2014.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap kinerja perbankan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank

adalah CAR. Menurut Kasmir (2008:277) menyatakan CAR merupakan

rasio keuangan untuk mengukur permodalan yang dimiliki perusahaan,

sedangkan menurut Kuncoro (2002:573) menyatakan CAR dihubungkan

dengan tingkat risiko bank. Semakin tinggi rasio kecukupan modal, maka

semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap

kredit/aktiva produktif yang berisiko, dan bank tersebut mampu membiayai

operasi bank sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

profitabilitas (Kuncoro, 2002:573). Semakin baik rasio kecukupan modal ini,

akan membuat ROA suatu perusahaan semakin baik. Pendapat ini didukung

oleh penelitian Puspitasari (2009) dan Wibowo (2013) memperoleh hasil

bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA).

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja

perbankan.

2.3.2 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap kinerja perbankan

Apabila seorang investor berani mendirikan bank, maka harus berani pula

menanggung resiko kesulitan menangih kredit yang diberikan kepada debitur

tertentu (Savitri dkk, 2013). Bank dalam memberikan kredit harus melakukan

analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya

(Ali, 2004:132). Risiko kredit terjadi ketika bank memberikan pinjaman kepada

nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, kemudian nasabah

tersebut tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya

pada saat jatuh tempo beserta bunganya, hal itu bisa disebabkan karena

kesengajaan maupun tanpa disengaja, seperti nasabah mengalami bencana alam

atau bangkrut, jadi otomatis bank terpaksa harus menanggung resikonya.

NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap

kerugian bank. Bertambahnya biaya yang digunakan dalam pengelolaan kredit

bermasalah akibat NPL yang meningkat akan menyebabkan produktivitas bank

menurun (Berger, 2006). Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan

Fauzia (2011) dan Saputra (2012) yang memperoleh hasil bahwa NPL

berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan (ROA). Berdasarkan uraian

tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap kinerja

perbankan.

2.3.3 Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap kinerja perbankan

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP

tanggal 31 Mei 2004, salah satu proksi dari resiko pasar adalah suku bunga,

dengan demikian rasio pasar dapat diukur dengan selisih antara suku bunga

pendanaan (funding) dengan suku bunga pinjaman diberikan (lending) atau dalam

bentuk absolute, yang merupakan selisih antara total biaya bunga pendanaan

dengan total biaya bunga pinjaman. Didalam dunia perbankan dinamakan Net

Interest Margin (NIM). NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen

bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga

bersih.

Semakin besar NIM yang dicapai oleh suatu bank maka akan meningkatkan

pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank yang

bersangkutan, sehingga laba bank (ROA) akan meningkat. Hal tersebut sesuai

dengan penelitian dari Mawardi (2005) yang menyatakan bahwa NIM

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Pendapat ini didukung oleh

penelitian yang dilakukan Permatasari (2012) dan Puspitasari (2009) yang

memperoleh hasil bahwa NIM berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

(ROA). Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

2.3.4 Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap kinerja perbankan

Resiko ini terjadi karena penyaluran dana dalam bentuk kredit lebih besar

jika dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank

sehingga menimbulkan resiko yang harus ditanggung oleh bank tersebut, apalagi

kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau masalah maka bank akan

kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Loan to

Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan

bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya. 2009:116). Rasio ini

juga merupakan teknik yang sangat umum digunakan untuk mengukur posisi atau

kemampuan likuiditas bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa

batas aman LDR suatu bank adalah 80%. Namun batas toleransi berkisar antara

85%-100% (Dendawijaya, 2009:116).

Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank,

sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam

menyalurkan kredit. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang

disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar

maka ROA akan semakin meningkat, sehingga LDR berpengaruh positif terhadap

ROA (Subandi, 2013 dalam Gelos, 2006). Pendapat ini didukung oleh penelitian

yang dilakukan Valentina (2011) dan Permatasari (2012) yang memperoleh hasil

bahwa LDR berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perbankan (ROA).

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

2.3.5 Perbedaan Kinerja Keuangan antara Bank Konvensional dan Bank

Syariah

Menurut Kuncoro (2002:573), perbedaan antara bank konvensional dan

bank syariah adalah sebagai berikut :

1) Bank Konvensional :

a) Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada tingkat

bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito;

b) Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban langsung;

c) Tanpa memperhitungkan beberapa pendapatan yang dihasilkan dari dana

yang dihimpun;

d) Konsekwensinya, bank dapat menanggung biaya bunga dari peminjam yang

ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga deposan. Hal

inilah yang disebut dengan spread atau keuntungan negatif.

2) Bank Syariah :

a) Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada:

pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal

deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu

yang ada pada bank, jangka waktu deposito karena berpengaruh pada

lamanya investasi;

b) Bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan

LDR, yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan

pembiayaan yang diberikan;

c) Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan

tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagi hasil riil dari dunia

usaha (loan) kepada penabung (deposit).

Secara operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Oleh

karena itu, besar kemungkinan kinerja keuangan yang dihasilkan dari sistem

operasional yang berbeda menghasilkan kinerja keuangan yang berbeda pula.

Penelitian ini didukung oleh Sabir, dkk (2012) dalam penelitiannya menunjukkan

bahwa nilai mean ROA bank umum syariah lebih kecil dibandingkan ROA bank

konvensional. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara

ROA Bank Umum Syariah dengan ROA Bank Konvensional. Penelitian yang

dilakukan oleh Ningsih (2012) yaitu Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan

Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia dengan

menggunakan rasio CAR, LDR, NPL, BOPO, dan ROA. Hasil dalam

penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah berbeda secara signifikan

dengan Bank Umum Konvensional. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik

hipotesis sebagai berikut:

H5: ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional

dan bank syariah.