BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung (Supporting Agency)

Komite sekolah sebagai pendukung (supporting) baik yang berwujud finansial,

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,

minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai

berikut : (a) mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholder dilingkungan

sekolah; (b) mendorong peran serta masyarakat dan dan dunia usaha/industri untuk

mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu; (c) memotivasi masyarakat

yang kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya

peningkatan mutu pembelajaran disekolah; (d) mendorong orang tua dan masyarakat

untuk berpartisipasi dalam pendidikan seperti: (1) mendorong peran serta masyarakat dan

dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan untuk

masyarakat tidak mampu; (2) ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan

kebijakan pendidikan sekolah.

Dari peran diatas, terlihat bahwa komite sekolah sebagai pendukung kegiatan

layanan pendidikan termanifestasi dalam bentuk (1) pengelolaan sumber daya yang

mencakup: a) memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah, b) mobilisasi guru

sukarelawan unutk menanggulangi kekurangan guru di sekolah; serta c) mobilisasi tenaga

kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan disekolah. (2) pengelolaan sarana dan

prasarana yang mencakup: a) memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di

sekolah; b) mobilisasi bantuan sarana dan prasarana di sekolah; c) mengkoordinasi

dukungan sarana dan prasarana di sekolah. (3) pengelolaan anggaran yang mencakup: a)

memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah; b) mobilisasi dukungan terhadap

anggaran pendidikan di sekolah; c) mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran

pendidikan di sekolah; d) mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.

Uraian tersebut mengandung maksud komite sekolah berfungsi memantau kondisi

tenaga kependidikan di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan tenaga

kependidikan dalam beberapa sekolah disuatu daerah tidak dibiarkan terus terjadi.

Komite sekolah juga dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang ada dalam masyarakat,

yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah. Sarana dan prasarana juga harus mendapat

perhatian penting, karena komite sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan

prasarana pendidikan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, dan

berkoordinasi dengan komite sekolah.

Menurut Salim Moch, (2011:101) komite sekolah dalam prakteknya dapat

memberikan dukungan berupa upaya mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk

ikut memikirkan dan berpartisipasi dalam penyelengaraan pendidikan. Dapat pula komite

sekolah menggalang dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan

pendidikan dengan menyampaikan terlebih dahulu program sekolah dan program komite

sekolah. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam rangka

peningkatan mutu pendidikan bagi siswa dan guru merupakan bentuk dukungan yang

sangat perlu dikembangkan oleh komite sekolah. Semua dukungan tersebut tidak terlepas

dari mekanisme penyampaian melalui lembaga komite sekolah.

Widodo, dkk (2008:208) menyatakan bahwa peran komite sekolah sebagai

pemberi dukungan terhadap dana anggaran menjadi prioritas utama, terutama apabila

sekolah mengadakan kegiatan yang menelan biaya melebihi dari yang telah dianggarkan

oleh pemerintah. Kegiatan dukungan dalam masalah pendanaan biasanya ditempuh

secara prosedural dan berhati-hati. Sikap demikian perlu diambil mengingat telah ada

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun demikian, demi kepentingan program

sekolah, komite selalu berupaya mengakomodir permintaan tambahan anggaran untuk

kegiatan yang hanya bersifat unggulan.

Berkaitan dengan peran komite sekolah mengenai mobilisasi dana anggaran yang

bersumber dari wali murid, komite menunjuk bendahara untuk menampung dana

tersebut. Penggunaan dana selalu dibukukan dan dikerjakan administrasinya secara

akuntabel dan transparan. Hal tersebut berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum

adanya pengguliran sekolah gratis oleh pemerintah daerah dimana pihak sekolah dilarang

untuk memungut biaya dari para siswa. Sehingga sekarang peran dari komite sekolah

kaitannya dengan dana agak berkurang, karena sudah tidak ada lagi keuangan yang bisa

diatur oleh komite yang bersumber dari orang tua/wai murid. Kemudian biasanya hasil

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dipajang di papan yang strategis.

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh komite sekolah dalam hal pelaksanaan dukungan

anggaran ditempuh secara berkala. Kegiatan kunjungan dan rapat serta pertemuan-

pertemuan merupakan sarana untuk mengevaluasi kegiatan dukungan terhadap anggaran.

B. Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol (Controlling Agency)

Komite sekolah sebagai pengontrol (controlling) dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan

keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai

berikut: (a) meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya; (b)

mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang

menjadi keberhasilan belajar siswa; (c) menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program

sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah; (d) menyampaikan

laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi

kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Dengan demikian komite sekolah sebagai lembaga pengontrol dalam

penyelenggaraan pendidikan adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pendidikan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka

penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran

pendidikan.

Moch, (2011:102) menyatakan bahwa komite sekolah dapat melaksanakan

pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh penyelenggaran/management sekolah,

juga dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang telah ditetapkan

bersama. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah juga menjadi bagian dari pengawasan

komite. Selain itu ada juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu kontrol terhadap keluaran

pendidikan dengan harapan bahwa keluaran

pendidikan mempunyai masa depan yang dengan bekal yang cukup. Kebijakan yangdiam

bil oleh penyelenggaran/management sekolah yang diperkirakan dapat memberikan

beban berat bagi siswa maupun masyarakat., dan yang diperkirakan tidak sejalan dengan

tujuan sekolah dapat diberikan pengarahannya oleh komite. Penyusunan program

bersama komite sekolah, apabila dalam pelaksanaannya ada perbedaan atau tidak sejalan

dengan tujuannya, dapat pula dikontrol agar kembali pada upaya pencapaian arah dan

tujuan semula. Terhadap jalannya penyelenggaraan sekolah, komite mempunyai peran

kontrol pula. Dalam menyelengarakan kegiatan sekolah diharapkan memenuhi beberapa

harapan agar suasana sekolah benar-benar memiliki rasa nyaman, aman bagi siswa dan

para tenaga kependidikan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh komite pada dasarnya ditujukan untuk

memaksimalkan pencapaian tujuan pengembangan siswa sebagai peserta didik.

Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya

untuk: 1) memperkuat dasar keimanan dan ketaqwaan, 2) membiasakan untuk

berperilaku yang baik, 3) memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar, 4) memelihara

kesehatan jasmani dan rohani, 5) memberikan kemampuan untuk belajar dan, 6)

membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri. Widodo, dkk, (2008:208).

Komite sekolah sebagai badan pengontrol kegiatan sekolah meliputi pengawasan

penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban. Penggunaan dana yang mendapatkan

pengawasan akan menyebabkan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan

pengawasan merupakan hal yang esensial dalam bidang manajemen. Pengawasan yang

ketat dan terkendali membuat sekolah lebih berhati-hati. Kegiatan sekolah yang selalu

mendapatkan pengawasan akan memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan yang tidak pernah mendapatkan pengawasan.

Prinsip pengawasan yang dianut komite sekolah bertujuan agar: 1) memajukan

kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) memperkokoh tujuan dan meningkatkan

kualitas hidup serta, 3) tetap menggairahkan komite untuk menjalin hubungan yang baik

dengan sekolah.

C. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency)

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan,

pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Agar masukan tersebut sesuai

dengan kebutuhan satauan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan

pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) mengadakan pendataan kondisi sosial

ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah; (b)

menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan

rekomendasi secara tertulis kepada sekolah; (c) memberikan pertimbangan kepada

sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); (d)

memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran; (e)

memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang

menyenangkan (PAKEM); (f) memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah

dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di

sekolah.

Berdasarkan peran di atas, menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki peran

mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan

pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat

RAPBS. Sedangkan dalam pelaksanaan program yang menyangkut: kurikuklum, proses

belajar mengajar, dan penilaian, komite sekolah berperan memberikan pertimbangan

mengenai muatan lokal kepada pengambil kebijakan pendidikan di daerah, termasuk

dalam pengembangan dan strategi pembelajaran, sertai evaluasi pendidikan.

Menurut Moch, (2011:103) bahwa komite sekolah dalam prakteknya dapat

memberikan pertimbangan, masukan dan rekomendasi kepada penyelenggaraan sekolah

tidak hanya pada saat dibutuhkan. Tetapi dapat juga dilakukan pada saat komite sekolah

memandang perlu untuk memberi pertimbangan.

Menurut Widodo, dkk (2008:207) bahwa hubungan komite sekolah dengan

sekolah di dalam menjalankan peran pengembangan sekolah dapat tercermin dari uraian

tugas komite sekolah. Pertimbangan mengenai sarana dan prasarana sekolah dalam

pengembangan sekolah menjadi perhatian rutin bagi komite sekolah. Komite sekolah

setelah mengadakan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dihubungkan

dengan kondisi fisik, ditindak lanjuti dengan memberi pertimbangan kepada sekolah

tentang sarana dan prasarana sekolah. Masukan dan pertimbangan mengenai prasarana

dan sarana sekolah dibahas dalam rapat atau pertemuan sekolah. Sarana dan prasarana

yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah menjadi sasaran utama dalam

pembahasan antara komite sekolah dengan sekolah.

D. Peran Komite Sekolah Sebagai Penghubung (Mediator) Antara Pemerintah Dengan

Masyarakat

Komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan

pendidikan seperti: (a) melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan,

organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan

pembelajaran yang bermutu seperti: (1) membina dan hubungan kerjasama yang

harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan di sekitar sekolah; (2) mengadakan

penjagaan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga

lain diluar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah. (b) menampung dan

menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan

oleh masyarakat dalam bentuk: (1) menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan,

saran dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di sekitar sekolah; (2) menyampaiakan

laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap

perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolah.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai mediator

dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan adalah kerelaan masyarakat dalam

memberikan bantuan untuk pendidikan dengan melakukan organisasi dengan berbagai

pihak terkait dalam pendidikan.

Widodo, dkk (2008:209) bahwa pelaksanaan peran mediator tersebut memiliki

tujuan antara lain memberikan informasi tentang tujuan-tujuan, program-program serta

kebutuhan-kebutuhan sekolah kepada masyarakat. Disamping itu juga memberikan

penerangan kepada sekolah tentang kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat yang

ditujukan kepada sekolah. Dalam perannya sebagai penghubung antara sekolah dan

masyarakat terinci pada program kegiatan komite sekolah. Program tersebut antara lain:

1) menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industry; 2) membina hubungan yang

sinergis antara sekolah dan stakeholders; 3) mengadakan sarasehan pendidikan; 4)

menyelenggarakan diskusi pendidikan; 5) menerbitkan media komunikasi; dan 6)

pemutahiran data. Program kegiatan yang disusun agar lebih konkrit dan dapat

terlaksana, maka harus disertai dengan alokasi dana anggaran. Komite sekolah dalam

menjalankan perannya sebagai mediator dengan kegiatan antara lain: mengidentifikasi

aspirasi masyarakat, menampung usulan kebijakan program yang berasal dari wali murid,

masyarakat maupun komite sekolah. Komite sekolah sebagai mediator membuat

perumusan kegiatan mediasi antara sekolah dengan pemerintah, elemen masyarakat, wali

murid serta dunia industri. Rumusan mediasi tersebut kemudian dibahas bersama sekolah

untuk disusun ke dalam suatu proposal. Proposal yang diajuakan meliputi: 1) pengajuan

kegiatan; 2) permintaan nara sumber kegiatan; 3) pengajuan bantuan sarana prasarana; 4)

pengajuan bantuan anggaran untuk pengembangan sekolah.

Pelaksanaan peran komite sekolah sebagai penghubung telah membuktikan

adanya upaya mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat dan membuka akses

hubungan masyarakat. Peran komite sekolah sebagai penghubung juga memiliki fungsi

dalam mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat. Komite juga berperan

memfasilitasi masukan dari masyarakat terhadap kebijakan program pengembangan

sekolah. Sebagai penghubung dengan masyarakat, komite juga berperan dalam

menampung pengaduan, keluahan dari masyarakat terhadap kinerja sekolah. Masukan

yang berasal dari masyarakat kemudian dikomunikasikan kepada sekolah agar

memperoleh perhatian yang pada gilirannya menjadi dasar perumusan program

kebijakan.

E. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Menurut Utomo, (2012:25) bahwa peran komite sekolah dalam meningkatkan

pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru,

kepala sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat dan institusi pendidikan. Oleh

karena itu perlu kerja sama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan

tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif

dan efisien.

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara

Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami

perbedaan yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat

dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.

Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 dalam Utomo, (2012:47) komite sekolah

adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan

pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur

pendidikan di luar sekolah.

Masaong dan Ansar, (2007:165) mengemukakan bahwa komite sekolah yang

berkedudukan disetiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki

hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite sekolah dapat terdiri dari

satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau

beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang

berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggraan pendidikan,

atau karena pertimbangan lain, tanpa intervensi dengan lembaga pemerintahan.

Hasbullah, (2006:47) mengemukakan komite sekolah merupakan badan mandiri

yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan,

dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan

prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Anggota-

anggota komite sekolah terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru, orang tua siswa, dan

masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut menggambarkan bahwa komite sekolah

merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan yang hierarkis

dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Melainkan komite sekolah harus

dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan

pada arahan atau instruksi dari lembaga pemerintahan.

Umaedi, dkk (2008:39) dalam Mangopa (2010:10) menjelaskan bahwa komite

sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu

pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga,

sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan komite sekolah bukan saja diminta

dukungan dana, tetapi dapat mewadahi masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat di

dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dan

pengendalian mutu pendidikan. Komite sekolah diposisikan sebagai salah satu

stakeholder yang penting disamping pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan

peran serta tersebut diwadahi dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke

satuan pendidikan (sekolah).

Purnami, (2012:4) komite sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan

pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan

tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan

pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan

layanan pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja,

namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan

inovatif demi kemajuan sekolah.

Masduki (2003:3) menjelaskan komite sekolah merupakan partner kerja dengan

sekolah, yang secara bersama mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat, serta

memberi masukan kepada sekolah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah

berkembang.

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa komite sekolah sebagai partner kerja

sekolah, dalam aplikasinya turut membantu dalam memberi pertimbangan, kebijakan dan

menyalurkan ide dan berbagai kebutuhan pendidikan serta menampung dan menganalisa

aspirasi dan memberi rekomendasi kepada sekolah dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat dikatakan bahwa

betapa pun besar dan luas peran komite sekolah, bukanlah lembaga eksekutif atau yang

mengelolah pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan menjadi tanggung jawab birokrasi

pendidikan ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagai partner kerja sesuai

dengan lingkupnya. Keterlibatan komite sekolah pada titik-titik kegiatan strategis seperti:

pembahasan perencanaan sekolah, monitoring, pelaksanaan dan evaluasi hasil

pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan, disamping mendukung pelaksanaan program

baik dalam bentuk finansial maupun non finansial. Keterlibatan komite sekolah dalam

melaksanakan tugasnya adalah atas nama lembaga, bukan pribadi. Apa yang mereka

lakukan harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga adan jika terdapat penyimpangan

tentu akan dituntut sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

F. Tujuan dan Fungsi Komite

Pembentukan komite sekolah tidak terlepas dari upaya mensinergikan dukungan

dan peran serta masyarakat baik yang terdiri dari: perorangan, kelompok, tokoh

masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta

orang tua peserta didik untuk bersama-sama sekolah mengusahakan tercapainya

peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara demokratis

dan akuntabilitas dalam rangka tujuan pendidikan nasional.

Ansar dan Masaong, (2007:165) mengemukakan bahwa komite sekolah bertujuan

: (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan

kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan

tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan

pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan

pendidikan.

Hasbullah, (2006:90) menyatakan bahwa pada dasarnya komite sekolah berada di

tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan

swasta disatu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas

pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah dipihak lainnya. Peran komite sekolah

diharapkan menjambatani kepentingan keduanya.

Pendapat tersebut mencerminkan bahwa tujuan komite sekolah adalah diharapkan

dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prekarsa masyarakat, meningkatkan

tanggung jawab dan peran sertanya, menciptakan suasana dan kondisi yang transparan,

akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan tujuan utamanya

adalah meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, sehingga dihasilkan

luluskan yang bermutu ditinjau dari aspek akademik dan non akademik.

Menurut Hasbullah, (2006:93) bahwa fungsi komite sekolah yaitu (1) mendorong

tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan

yang bermutu; (2) melakukan kerjasama dengan masyarakat

(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi,

ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang

diajukan oleh masyarakat; (4)memberikan masukan, pertimbangan,dan rekomendasi

kepada satuan pendidikan (kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran

Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria

tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan

pendidikan); (5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan

guna mendukung dalam peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang

dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan

pendidikan; (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Bismi, (2012:134) menyatakan bahwa (a) fungsi komite sekolah sendiri yakni,

mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu; (b) melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah

berkenaan dengan penyelenggaraan pendiidikan bermutu; (c) menampung dan

menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan

oleh masyarakat; (d) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada

satuan pendidikan; (e) mendororng orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan

pendidikan; (f) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan

pendidikan di satuan pendidikan; (g) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap

kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa fungsi komite sekolah mendorong peran serta

masyarakat untuk dapat berpartisipasi terhadap sekolah, serta memberikan suatu masukan

dan pertimbangan kepada satuan pendidikan. Komite sekolah juga dapat menggalang

dana dari pihak masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan di setiap satuan

pendidikan.

Demikian perlu ditegaskan bahwa tujuan dan funfsi pembentukan komite sekolah

sebagai wadah dan bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan bukanlah suatu

kebijakan yang ekslusif atau terpisah. Ia merupakan bagaian dari serangkaian kebijakan

pendidikan yang disemangati oleh desentralisasi, demokratis, transparansi, dan

akuntabilitas pelaksanaan sistem pendidikan nasional.

Secara kontekstual, peran komite sekolah adalah (1) Pemberi pertimbangan

(advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan

pendidikan; (2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial,

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3)

Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (4) Mediator antara

pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

a. Memberdayakan Masyarakat Melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal

54 dikemukakan: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta

perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan;

(2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil

pendidikan.

Masaong dan Ansar, (2011:165) mengemukakan bahwa di masyarakat ada dewan

pendidikan dan komite sekolah yang berperan sebagai berikut: (1) Masyarakat berperan

dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang peliputi perencanaan, pengawasan,

dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah; (2)

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan

mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan

tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi,

dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis; (3) Komite sekolah

sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan

memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

b. Pemberdayaan Komite Sekolah

Peran serta masyarakat melalui komite sekolah memiliki posisi yang amat

strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis dalam

pengelolaan sekolah dicerminkan dalam peran serta masyarakat dalam hal-hal berikut: (a)

membangun sikap kepemilikan sekolah, (b) merumuskan kebijakan sekolah, (c)

membangun kesadaran mutu, (d) perhatian terhadap kehidupan akademik sekolah, (e)

membangun tatakerja kelembagaan sekolah.

Dalam upayanya memenuhi layanan belajar yang memuaskan, maka aspirasi

masyarakat melalui komite sekolah diakomodasikan dalam berbagai kepentingan yang

ditujukan pada peningkatan kinerja sekolah, antara lain direfleksikan pada rumusan visi,

misi, tujuan dan program-program prioritas sekolah. Dengan cara demikian, setiap

sekolah akan memiliki ciri khasnya masing-masing yang direfleksikan dalam rumusan

visi, misi, program prioritas dan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan

sekolah.

G. Konsep Dasar Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Sastropoetro, (1995:24) dalam Turindra (2009:56) bahwa partisipasi

adalah keikutsertaan, peran serta tau keterlibatan yang berkitan dengan keadaaan

lahiriahnya.

Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau

warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang

dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang

bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan

seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan

masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkitan

dengan keadaaan lahiriahnya.

Tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting

yaitu: a) Partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakata, tanpa kehadirannya program

pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; b) Bahwa masyarakat akan lebih

mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses

persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek

tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut; c) Yang

mendorong adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa

merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan

masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-cetered development yaitu

pembangunan yang diarahkan demi perbaiakan nasib manusia.

Berdasarkan pengertian ini partisipasi dapat diartikan keikutsertaan atau

keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan

yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang

bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan

seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan

masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang

membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar

interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata

"masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya,

sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama

lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang

hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup

interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Istilah masyarakat disebut pula

sistem sosial.

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas

yang sama.

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam

waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan

mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat di lihat bahwa masyarakat merupakan

organisasi manusia yang selalu berhubungan satu sama lain dan memiliki unsur-unsur

pokok sebagai berikut: (a) Orang-orang dalam jumlah relatif besar saling

berinteraksi,baik antara individu dengan kelompok maupun antarkelompok sehingga

menjadi satu kesatuan sosial budaya; (b) Adanya kerja sama yang secara otomatis terjadi

salam setiap masyarakat, baik dalam skala kecil (antar individu) maupun dalam skala luas

(antar kelompok). Kerja sama ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan; (c) Berada dalam

wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan wadah tempat berlangsungnya suatu

tata kehidupan bersama. Ada dua macam wilayah yang oleh Robert Lawang di sebut

satuan administratif (desa-kecamatan-kabupaten-provinsi), dan satuan teritorial (kawasan

pedesaan-perkotaan); (d) Berlangsung dalam waktu relatif lama, serta memiliki norma

sosial tertentu yang menjadi pedoman dalam sistem tata kelakuan dan hubungan warga

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam

memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) dalam Firmansyah Saca,

(2009:97) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan

potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif

solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Soemarto (2003:23) dalam Turindra (2009:39) partisipasi masyarakat adalah

proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi,

mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pemantauan kebijakan-kebijakan langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Masyarakat merupakan partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan

pembelajaran, karena sekolah merupakan bagian integral dari masyarakat. Kerjasama

antara keduanya sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian,

kepemilikan, dan dukungan operasional, baik moral maupun finansial. Hubungan sekolah

dengan mayarakat sebenarnya sudah disentralisasikan, tetapi pelaksanaannya belum

optimal. Persoalaannya sebagaimana sekolah dapat lebih mengoptimalkan serta

meningkatkan intensitas dan ekstensitas hubungannya dengan masyarakat.

a. Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Menurut Sagala, (2009 : 97) peran serta masyarakat yang telah teridentifikasi,

baik kinerjanya dan harapannya dalam pengembangan pendidikan. Perlu ditindak

lanjuti agar mutu keterlibatan mereka semakin tinggi dalam membantu

pengembangan pendidikan yang diterjemahkan dalam keterlibatannya dalam

membantu memperbaiki kinerja sekolah baik dari sisi manajemen, proses belajar

mengajar dan mutu pelayanan pendidikan pada masyarakat secara luas. Untuk itu

jenis partisipasi mereka sejauh ini perlu dikaji agar ditemukan langkah konkrit sesuai

potensi yang mereka miliki dan nantinya mampu mereka kembangkan karena sesuai

dengan nilai lokal mereka.

Keterbatasan bentuk dan lingkup partisipasi masyarakat dalam pengembangan

pendidikan dan peningkatan mutu proses belajar mengajar disekolah bias disebabkan

rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lingkup kegiatan yang dilakukan

sekolah. Hal ini erat hubungannya dengan strategi komunikasi yang selama ini

terbangun antara pihak pemerinta daerah kabupaten/kota, dinas pendidikan, sekolah

dan masyarakat. Lemahnya strategi komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota dan dinas pendidikan serta sekolah ke masyarakat

mengakibatkan sekolah hanya berkutat dengan dirinya sendiri. Padahal masyarakat

membutuhkan informasi yang cukup mengenai pendidikan dari mereka.

b. Menggalang Partisipasi Masyarakat

Menurut Mulyasa, (2007:167) bahwa partisipasi orang tua merupakan keterlibatan

tua secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik

pembangunan, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Mengingat bahwa salah satu

kunci sukses menggalang partisipasi orang tua adalah menjalin hubungan yang

harmonis, maka perlu diprogramkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Melibatkan

orang tua secara proporsional, dan professional dalam mengembangkan perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Misalnya dalam mengembangkan

program unggulan sekolah, dan life skill; (2) Menjalin komunikasi secara intensif.

Secara proaktif sekolah menghubungi orang tua peserta didik dengan cara sebagai

berikut (a) Mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan sekolah dan dewan

pendidikan serta komite sekolah, bagi orang tua peserta didik baru. Setelah itu perlu

dilakukan perkenalan dan orientasi singkat agar mereka mengetahui sekolah dengan

berbagai program dan aktivitasnya; (b) Mengadakan rapat secara rutin dengan orang

tua, sehingga rapat efektif dan orang tua dapat saling kenal; (c) Mengirimkan sekolah

secara priodik, sehingga orang tua mengetahui program, dan perkembangan sekolah;

(d) Membagikan daftar tenaga kependidikan secara lengkap termasuk alamat nomor

telfon dan tugas pokok sehinggs orang tua dapat berhubungan secara tepat waktu dan

tepat sasaran; (e) Mengundang orang tua dalam rangka mengembangkan kreativitas d

an prestasi peserta didik; (f) Mengadakan kunjungan rumah untuk memecahkan

masalah dan mengembangkan pribadi peserta didik; (g) Mengadakan pembagian

tugas dan tanggungjawab antara sekolah dengan orang tua dalam pembinaan pribadi

perserta didik yakni (1) Melibatkan orang tua dalam berbagai program dan kegiatan

disekolah yang bersifat social kemasyarakatan, seperti bakti social, perpisahan,

peringatan hari besar nasional, keagamaan, dan pentas seni. Perlibatan orang tua

disesuaikan dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka dengan program dan

kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah; (2) Melibatkan orang tua dalam

mengambil berbagai keputusan, agar meraka merasa bertanggungjawab untuk

melaksankannya; (3) Mendorong guru untuk mendayagunakan orang tua sebagai

sumber belajar dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik.

Untuk merealisasikan program di atas dan mendorong partisipasi orang tua dalam

kegiatan sekolah, kepala sekolah harus melakukan hal-hal sebagai berikut (1)

Mengidentifikasikan kegiatan sekolah dan partisipasi orang tua dalam program dan

kegiatan sekolah. Upaya untuk melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan wakil dewan

pendidikan serta komite sekolah dalam identifikasi tersebut; (2) Menyusun tugas-tugas

yang dapat dilakukan bersama dengan orang tua secara fleksibel; (3) Membantu guru

mengembangkan program pelibatan orang tua dalam berbagai aktivitas sekolah, dan

pembelajaran; (4) Menginformasikan secara luas program sekolah, dan membuka

peluang bagi orang tua untuk melibatkan diri dalam program tersebut; (5) Mengundang

orang tua untuk menjadi relawan dalam berbagai aktivitas sekolah; (6) Memberi

penghargaan secara proporsional dan professional terhadapa keterlibatan orang tua dalam

berbagai program dan kegiatan sekolah.

4. Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat

Mulyasa, (2005:50) menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat

pada hekikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan

mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik disekolah. Dalam hal ini, sekolah

sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu

masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam

mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektik dan efisien. Sebaliknya sekolah

juga harus menunjang pencapaian tujan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat,

khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberi

penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan

masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan,

harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain,

antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk (1) memajukan

kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak; (2) memperkokoh tujuan serta

meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan

masyarakat untuk melnjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan

tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati

masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan

masyarakat.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung

jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi.

Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat,

masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang

bersangkutan.

Mulyasa, (2008:177) menyatakan Husemas adalah suatu proses komunikasi

antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang

kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama dalam

peningkatan dan pengembangan sekolah. Husemas ini merupakan usaha koperatif untuk

menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling

pengertian antara sekolah, personel sekolah dengan masyarakat.

Tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan Husemas

adalah (1) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin

direalisasikan sekolah; (2) Peningkatan pemahaman sekolah tentang keadaan serta

aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah; (3) Peningkatan usaha orang tua siswa dan

guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, serta meningkatkan kuantitas serta

kualitas bantuan orang tua siswa dalam pendidikan di sekolah; (4) Peningkatan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di

sekolah dalam era pembangunan; (5) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadapa

sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah; (6) Pertanggungjawaban sekolah atas

harapan yang dibebankan masyarakat kepada sekolah; (7) Dukungan serta bantuan dari

masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan

meningkatkan program sekolah.