10

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata banque dalam bahasa Prancis, dari kata

banco dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti

atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda

berharga seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya (Sudarsono,

2008: 27).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

dan menurut jenisnya terbagi menjadi Badan Umum Syariah (BUS) dan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, Bank Syariah juga harus

menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling

menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan

pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan

perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat

yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

11

2.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah menurut undang-undang Republik Indonesia no. 21

tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah pada dasarnya menerapkan prinsip bagi hasil dimana

dalam prinsip ini:

1) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi;

2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang

diperoleh;

3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan

jumlah pendapatan;

4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil;

5) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika

proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;

Adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh pegawai bank yaitu:

1) Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan

moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini

pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang

meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

12

2) Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan

mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa

perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya

mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus

mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna

jasa perbankan syariah.

3) Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran

dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal)

sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak

pengelola dana investasi (mudharib).

4) Fathanah, memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara

profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan

maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk

didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatn dan

kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah)

2.3 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik

13

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna’

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa

Salah satu produk dari pembiayaan adalah murabahah. Murabahah

adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan

ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan

biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102). Menurut

Ayub dalam bukunya Widodo (2010: 19), murabahah berasal dari kata ribh

yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Akad murabahah adalah

akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran

dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Warsono dan Jufri : 2011).

Menurut Gozali (2005: 94) mendefinisikan pengertian murabahah

adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian yang disepakati antara bank

syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk

pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang

dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar

harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu dan

mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal”.

Murabahah menurut Ascarya (2007: 81) menyatakan bahwa:

“Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual

14

beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh

barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Khan dalam bukunya Widodo (2010), murabahah sebagai Moeda

(mode) pembiayaan pada awalnya muncul saat dipergunakan oleh Islamic

Development BankI (IDB) dalam operasional usahanya pada tahun 1975.

Berikut ini adalah gambar skema transaksi murabahah:

Gambar 1

Skema Transaksi Murabahah

(1) Negosiasi

(2) Akad Jual Beli

(6) Bayar

(5) Terima Barang

dan Dokumen

(3) Beli Barang (4) Kirim

Sumber: Sudarsono, 2008: 70

2.4 Landasan Hukum Murabahah

Adapun landasan hukum murabahah yaitu:

Bank Nasabah

Produsen

15

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29)

Pada QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanallahu wata’ala

berfirman:

Artinya: ………Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba…….. (QS. Al-Baqarah : 275)

Dalam QS. Al-Ma’idah ayat 1 Allah Subhanallahu wata’ala berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... (QS. Al-

Ma’idah: 1)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi Wassallam

pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda:

"Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih."

Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

Dari Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah Shalallahu’Alaihi Wassalam

bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.

(HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban).

16

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia,

Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa

menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR.

Muslim).

Hadis nabi riwayat ‘Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam: “Rasulullah

Shalallahu’Alaihi Wassalam ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual

beli, maka belah menghalalkannya.”

2.5 Ketentuan Murabahah

Dalam aktivitasnya, murabahah pada dasarnya memiliki ketentuan-

ketentuan yang harus diikuti. Adapun ketentuan murabahah berdasarkan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-

MUI/IV/2000, yakni sebagai berikut:

2.5.1 Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah

Adapun ketentuan umum murabahah dalam bank syariah yaitu:

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang

telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dan pembelian ini harus sah da bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

17

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan

ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada

nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada

jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan

nasabah.

9) Jika bank hendak mewakilkan barang kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

2.5.2 Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah

Adapun ketentuan umum murabahah dalam bank syariah yaitu:

1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian satu

barang atau aset kepada bank.

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut

megikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

18

4) Dalam jual beli inibenk dibolehkan meminta nasabah untuk membayar

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil

bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang

muka, maka:

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal

membayar sisa harga.

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah

wajib melunasi kekurangannya.

2.6 Karakteristik Pembiayaan Murabahah

Adapun karakteristik pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102

yaitu Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa

pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan

pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak

mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam

murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan

19

pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual

mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka

penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi

nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat

barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara

angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda

untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan.

Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga

(harga dalam akad) yang digunakan.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual,

sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan

diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;

2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka

pembelian barang;

3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian

barang.

20

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah

disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut.

Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang

murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual

dan/atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli

sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka

menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah

disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan

kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh

penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat

meminta tambahan dari pembeli.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai

dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali

jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi

disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada

pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap

kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam

akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana

kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang

murabahah jika pembeli: 1). Melakukan pelunasan pembayaran tepat

21

waktu; atau 2). Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu

yang telah disepakati.

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah

yang belum dilunasi jika pembeli: 1). Melakukan pembayaran cicilan tepat

waktu; dan atau 2). Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2.6.1 Pengakuan Dan Pengukuran Murabahah

Berdasarkan PSAK 102 pengakuan dan pengukuran murabahah

yakni sebagai berikut:

1) Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan

sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan

adalah sebagai berikut:

1) Jika murabahah pesanan mengikat, maka:

(a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan

(b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi

lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut

diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:

2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak

mengikat, maka:

(a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat

direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

22

(b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya

perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

1) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad

murabahah;

2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan

sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;

3) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah

dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau

4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak

diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon

pembelian akan tereliminasi pada saat:

1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan

setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau

2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat

dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya

perolehan aset murabahah ditambahkeuntungan yang disepakati.Pada

akhir periode laporankeuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai

bersihyang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangipenyisihan

kerugian piutang.

23

Keuntungan murabahah diakui:

1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai

atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau

2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk

merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari

satu tahun.

Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai

dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

1) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini

terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari

piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya

relatif kecil.

2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasih

ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi

murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar

dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative

besar juga.

3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.

Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko

piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta

penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai,

karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada

kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

24

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada

pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang

disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan

dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang

murabahah dan keuntungan murabahah; atau

2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang

dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya

kepada pembeli.

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu,

maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;

2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli,

maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya

sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana

kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang

diterima;

2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai

pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

25

3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan

kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah

dikeluarkan oleh penjual .

2) Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai

hutang murabahah sebesar hargabeli yang disepakati (jumlah yang wajib

dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui

sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang

disepakati dengan biaya perolehantunai diakui sebagai beban murabahah

tangguhan.

Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional

dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah

akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah

diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang

dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan

akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir

batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2.6.2 Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan

kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai

26

pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah

tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang

murabahah.

2.6.3 Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

1) Harga perolehan aset murabahah;

2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai

kewajiban atau bukan; dan

3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.

2.7 Esensi Pembiayaan Murabahah

Menurut Widodo (2010: 23-24) esensi pembiayaan murabahah

adalah:

1) Bahwa pembiayaan murabahah bukalah pinjaman dengan imbalan

bunga, tetapi jual beli satu barang secara kredit yang mana komponen

harga jualnya adalah harga pokok ditambah laba yang disepakati

antara penjual dan pembeli.

2) Oleh karena murabahah adalah jual beli, maka transaksinya harus

memenuhi rukun dan syarat jual beli.

3) Oleh sebab basisnya adalah jual beli, maka jangka waktu murabahah

lebih bersifat jangka pendek, atau terkadang jangka menengah.

27

4) Pembiayaan murabahah hanya dapat dilakukan jika dimaksudkan

untuk pembelian barang yang belum dimiliki nasabah. Dengan

demikian, apabila nasabah telah membeli satu barang, kemudian

mengajukan pembiayaan murabahah sebagai “refinancing”, maka hal

ini tidak diperkenankan. Yang terjadi akhir-akhir ini adalah pinjam

meminjam uang.

5) Salah satu rukun jual beli, maka barang yang menjadi objek jual beli

wajib terlebih dahulu dimiliki oleh si penjual sebelum dijual kepada si

pembeli.

6) Barang yang menjadi objek jual beli hendaknya dibeli dari pihak ketiga.

7) Murabahah adalah ”Cost plus margin/ Mark up”, dan bukannya pinjam

meminjam uang atau “Loan plus Interest”

2.8 Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam kaidah fiqih mengatakan bahwa “pada dasarnya segala bentuk

muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Namun setiap usaha atau kegiatan akan sah dilakukan apabila mengikuti

prosedur dalam hal ini sesuai dengan rukun dan syarat.

Rukun murabahah menurut Mahzab Imam Hanafi adalah ijab dan

kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu orang yang

menjual, orang yang membeli, shighat, dan barang yang diakadkan

(Muthaher, 2012: 59).

28

Menurut Muthaher (2012), Syarat jual beli adalah sesuai degan rukun

jual beli yaitu:

1) Syarat Orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

(a) Berakal

(b) Orang yang melakukan jual beli adalah orang yang berbeda

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul

Menurut para ulama fiqih, syarat ijab Kabul adalah:

(a) Orang yang telah mengucapkannya telah baligh da berakal

(b) Kabul sesuai ijab

(c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis

3) Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat barang yang diperjual belikan yaitu:

(a) Barang itu ada tau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu

(b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

(c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak

boleh dijualbelikan

(d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Menurut Rasjid (1954: 269 - 271), rukun dan syarat jual beli:

1) Penjual dan Pembeli

Syarat Keduanya:

29

(a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah

jual belinya

(b) Dengan kehendaknya sendiri (buka dipaksa)

(c) Keadaannya tidak mubazir

2) Uang dan Benda Yang Dibeli

Syarat keduanya:

(a) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk

dibelikan.

(b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada

manfaatnya

(c) Keadaan barang itu dapat diserahterimakan.

(d) Keadaan barang kepunyaan yang menjual

(e) Barang itu diketahui si pejual dan si pembeli dengan terang, zat,

bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya

3) Lafaz (Kalimat Ijab Dan Kabul)

Menurut Widodo rukun dalam transaksi murabahah adalah sebagai

berikut:

1) Penjual (Bai’)

2) Pembeli (Musytari)

3) Barang Yang Menjadi Objek Jual Beli (Mabi’)

4) Harga Barang (Tsaman)

5) Kontrak/ Aqad (Shighat/ Ijab Qabul)

30

2.9 Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang murabahah dan kaitannya dengan PSAK ini

sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diberbagai lokasi yang

berbeda. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yakni Wardi &

Gusmarila. Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan

Murabahah, mudharabah, serta kesesuaiannya Dengan PSAK no. 102, dan

105. Penelitian ini dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang

mendominasi di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan

murabahah dan mudharabah yang diatur dalam PSAK No.102 tentang

Akuntansi Murabahah dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

Namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan

operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya

menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah

Islam, seperti konsep pengakuan asset murabahah, pembagian

keuntungan, penetapan margin murabahah, konsep nisbah bagi hasil

mudharabah. Di satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah

sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.

Alam. 2007. Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah Pada Piutang

Murabahah (Studi kasus diPT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Amanah Sejahtera Gresik). Dalam pengakuan piutang murabahah, piutang

murabahah diakui sebesar biaya perolehan dan ditambah margin yang

disepakati antara bank dengan nasabah. Penyajian piutang murabahah

31

dalam laporan neraca sudah dirinci tersendiri dalam rekening piutang

murabahah, dan dalam laporan laba rugi keuntungan piutang murabahah

sudah dirinci tersendiri dalam rekening pendapatan dari pihak ketiga bukan

bank yang didalamnya sudah termasuk margin piutang murabahah.

Sari. 2012. Analisis penerapan prinsip syariah pada pembiayaan

murabahah (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Malang). Skripsi yang disusun dengan metode deskriptif studi kasus ini

menggambarkan proses pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. Dari hasil analisis tersebut,

perusahaan dihadapkan pada masalah kebijakan tentang pengakuan dan

pengukuran uang muka yang tidak digolongkan menjadi kebijakan formal

oleh PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Malang sehingga tidak ada pedoman

tertulis mengenai ketentuan pengakuan dan pengukuran uang muka seperti

yang terdapat pada PSAK No.102 paragraf 30. Kebijakan akutansi tentang

pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK

No.102 paragraf 30 seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bank

Sariah Mandiri Kantor Cabang Malang untuk dicantumkan dalam kebijakan

mengenai pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Malang sehingga kebijakan menjadi lengkap dan dapat menjadi

pegangan dalam operasional bank, serta tidak akan terjadi kesalahan

pencatatan akutansi.

Siregar. Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT.Bank

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. Tujuan penelitian

32

ini adalah menganalisis kesesuian penerapan sistem pembiayaan transaksi

murabahah PT. BPRS Al-Washliyah Medan dengan PSAK no.59,

kesesuaian penerapan pengawasan intern dari transaksi murabahah PT.

BPRS Al-Washliyah dengan ketentuan pengawasan intern yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia serta kesesuaian cara pengakuan dan pengukuran

pendapatan transaksi murabahah PT. BPRS Al-Washliyah dengan PSAK

nO.23. Penelitian ini bersifat deskriptif yang didesain dengan menggunakan

pendekatan studi kasus. Cara analisis data yang digunakan untuk

menjawab masalah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif

Temuan dari penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan

penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah PT. BPRS Al-

Washliyah, pengawasan intern PT. BPRS Al-Washliyah Al-Washliyah serta

penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan dari transaksi

murabaha yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dalam hal PSAK no.59, ketentuan

pengawasan intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan

yang berlaku pada PSAK no.23 Dr. Syafruddin Ginting Sugihen, MAFIS, Ak

Sultony. 2012. Analisis kesesuaian PSAK no. 102 terhadap perlakuan

akuntansi murabahah pada PT. BTN Syariah Jakarta. PT. Penelitian

perlakuan akuntansi yang bersifat deskriptif analitis dengan

menitikberatkan pada studi dokumen yang dilengkapi wawancara dengan

narasumber untuk mempelajari data sekunder di bidang akuntansi yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari penelitian yang

33

dilakukan, diperoleh jawaban sebagai berikut: Pertama, PT. BTN Syariah

dalam mencatat pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No. 102

PAPSI 2003. Kedua, bahwa perlakuan akuntansi murabahah di PT. BTN

Syariah pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku secara

umum, yakni mengacu kepada PSAK No. 102 dan PAPSI 2003.

Mustofa. 2012. Studi analisis pelaksanaan akad murabahah pada

produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank

Mega Syariah Kaliwungu. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari

feld research (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan officer bank

mega syariah kaliwungu (unit manager, account officer, financing officer

dan teller). Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang

relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan

data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan

analisa data adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan

fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan

murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra

syariah (m2s) bank mega syariah kaliwungu. Dari hasil penelitian ini

diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk

pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (m2s) Bank Mega

Syariah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi

karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai

dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada

34

tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan

bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas,

karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak

bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Ketidak sesuaian

beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak bank mega

syariah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah

sebagaimana yang telah diatur oleh dewan syariah nasional dalam

fatwanya nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruha aspek

operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut.

Lailatus Sifah, 2012. Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan

murabahah berdasarkan psak 102 pada Bank Syariah Bukopin Cabang

Surabaya.