Upload
dohuong
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
II-1
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah
Pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2012 merupakan tahap kedua RPJP
Daerah atau tahun kelima RPJMD 2008-2013 menuntut keberlanjutan, tidak hanya untuk
menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi
perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan
berdekatan dengan ibukota negara, menjadikan Jawa Barat berperan sebagai motor
penggerak pembangunan nasional.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang yang ada di Jawa Barat serta budaya yang berkembang dalam masyarakat, maka
Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008–2013 adalah:
"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera".
Berdasarkan Visi tersebut serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi
yang akan dihadapi, dengan harapan Provinsi Jawa Barat dapat lebih mengoptimalkan
peran dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik secara regional, nasional,
maupun global. Adapun penjelasan dari Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
tersebut adalah:
Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi
kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan
kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi,
infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.
Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu
merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses
pembangunan.
Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin
mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan
5 (lima) misi sebagai berikut:
1. Misi Pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif
dan Berdaya Saing, dengan sasaran misi:
a. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara.
II-2
b. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi
anak usia sekolah.
c. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan
ibu dan anak.
d. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana.
e. Meningkatnya kesetaraan gender.
f. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
g. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas
hidup dan kehidupan masyarakat.
h. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.
i. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
2. Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi
Lokal, dengan sasaran misi:
a. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal.
b. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan penyediaan
lapangan kerja.
c. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam
pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.
d. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
e. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
3. Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah,
dengan sasaran misi:
a. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk
mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.
b. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk
mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta
pengendalian daya rusak air.
c. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan di Jawa Barat.
d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar
pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
e. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.
4. Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, dengan sasaran misi:
a. Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta sebaran penduduk.
b. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana.
II-3
c. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat.
d. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan.
e. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah
lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.
5. Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas
Demokrasi, dengan sasaran misi:
a. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.
b. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta
pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
c. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat
oleh seluruh lapisan masyarakat.
d. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan.
e. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah.
f. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
g. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.
h. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik.
i. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik.
j. Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
B. Kebijakan Pembangunan Daerah
Kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2008-2013 dijadikan
pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Misi pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan
Berdaya Saing, meliputi kebijakan:
a. Bidang Pendidikan
1) Menuntaskan Jabar Bebas Buta Aksara.
2) Mewujudkan Jabar Bebas Biaya Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan
Wajar Dikdas Sembilan Tahun.
3) Mewujudkan Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah dalam Rangka Pelaksanaan
Wajar Dua Belas Tahun di seluruh Kabupaten/Kota.
4) Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
5) Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6) Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
7) Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB).
8) Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.
9) Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan.
II-4
10) Fasilitasi Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Tinggi.
b. Bidang Perpustakaan
1) Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat, khususnya pada usia
sekolah.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
c. Bidang Kesehatan
1) Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin
dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).
2) Mengembangkan sistem kesehatan.
3) Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit
menular dan tidak menular.
4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
5) Meningkatnya dan mengembangkan sapras (sarana dan prasarana)
puskesmas;
6) Meningkatnya jumlah puskesmas PONED (Pelayanan Obsetri Neonatal dan
Emergency Dasar);
7) Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan skala provinsi;
8) Menyusun kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang
kesehatan Provinsi, Pedoman dan Regulasi kesehatan.
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian
berusaha;
2) Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan
kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.
e. Bidang Sosial
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan
pemberdayaan sosial;
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial;
f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1) Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki semangat dan idealisme
kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;
2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui
olahraga.
g. Bidang Ketenagakerjaan
1) Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
2) Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
II-5
h. Bidang Agama
1) Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun
antarumat beragama;
2) Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan
agama dalam kehidupan bermasyarakat;
3) Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
i. Bidang Kebudayaan
Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang
relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat.
2. Misi 2, Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meliputi
kebijakan:
a. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan
peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.
b. Bidang Ketenagakerjaan
Perluasan kesempatan kerja.
c. Bidang Pertanian
Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.
d. Bidang Pariwisata
Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata untuk peningkatan daya beli
masyarakat.
e. Bidang Perdagangan
Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi serta pengembangan pasar dalam dan
luar negeri.
f. Bidang Industri
Meningkatkan daya saing industri.
g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral.
h. Bidang Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di
Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai
Utara dan Pantai Selatan (GAPURA).
i. Bidang Ketahanan Pangan
Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas dan keamanan pangan.
j. Bidang Kehutanan
Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan.
II-6
k. Bidang Penanaman Modal
1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan
keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru;
2) Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama
investasi.
3. Misi 3, Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, meliputi
kebijakan:
a. Bidang Pekerjaan Umum
1) Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan
pergerakan orang, barang, dan jasa;
2) Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk
mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian
daya rusak air;
3) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
4) Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.
b. Bidang Perhubungan
Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan
pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.
c. Bidang Perumahan
1) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara;
2) Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar
permukiman.
d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan.
e. Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan.
4. Misi 4, Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan
yang berkelanjutan, meliputi kebijakan:
a. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Menata database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi
kependudukan;
b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Revitalisasi Program Keluarga Berencana.
c. Bidang Ketransmigrasian
Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi.
II-7
d. Bidang Penataan Ruang
1) Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang provinsi;
2) Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam
jaringan data spasial nasional;
3) Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam
pelaksanaan penataan ruang;
4) Memantapkan peran provinsi dalam koordinasi penataan ruang.
e. Bidang Kehutanan
Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan.
f. Bidang Lingkungan Hidup
1) Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan
dan lahan;
2) Mengurangi resiko bencana;
3) Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung dalam rangka mewujudkan
provinsi yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan provinsi
yang bersih (Clean Province)
g. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan
pelaku usaha.
5. Misi 5, Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi, meliputi
kebijakan:
a. Bidang Perencanaan Pembangunan
1) Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling
menguntungkan;
2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang
pro publik;
3) Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem
pengawasan.
b. Bidang Komunikasi dan Informatika
1) Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen
pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2) pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui sinkronisasi
kegiatan dan kerjasama strategis perguruan tinggi/ lembaga riset bersama
mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga
c. Bidang Pertanahan
Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
II-8
d. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional,
mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan
pengadaan secara elektronik;
2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan
publik untuk mewujudkan clean government and good governance;
3) Menata sistem hukum di daerah;
4) Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;
5) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
6) Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan
unsur rakyat terlatih lainnya;
7) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
e. Bidang Statistik
Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan
penyelenggaraan pemerintahan.
f. Bidang Kearsipan
Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan.
g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam
pembangunan;
2) Mewujudkan Desa Membangun.
h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan
bencana;
2) Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;
3) Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.
C. Prioritas Daerah
Kebijakan pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 lebih menekankan pada
peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, peningkatan produktivitas sumber daya manusia; pengembangan kemampuan
ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; peningkatan kualitas dan
kuantitas infrastruktur wilayah; pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan
peningkatan mitigasi bencana serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
II-9
Berdasarkan kebijakan tersebut ditetapkan prioritas pembangunan Tahun 2012,
sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pendidikan.
2. Peningkatan kualitas kesehatan.
3. Peningkatan daya beli masyarakat.
4. Kemandirian pangan.
5. Peningkatan kinerja aparatur.
6. Pengembangan infrastruktur wilayah.
7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku.
8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup.
9. Pembangunan perdesaan.
10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.
Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan
tema pembangunan Tahun 2012 adalah “Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia
Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral Dan Kewilayahan Bersifat
Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang
Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera”
Guna mendukung pencapaian tema pembangunan di atas melalui pendekatan 10
(sepuluh) Common Goals dan Kegiatan Tematik Sektoral serta Kegiatan Tematik
Kewilayahan, yaitu:
1. Common Goals dan Kegiatan Tematik Sektoral
Common Goals merupakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan sinergitas
lintas bidang dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan
pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan, dan antar pelaku
pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, sebagai berikut:
a. Common Goals 1, Peningkatan Kualitas Pendidikan, dengan sasaran:
1) Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah;
2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal paket A, B dan C plus kewirausahaan;
3) Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional;
4) Penyelenggaraan pendidikan luar biasa;
5) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6) Pengembangan infrastruktur olahraga dan pemuda.
b. Common Goals 2, Peningkatan Kualitas Kesehatan, dengan sasaran:
1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada
Puskesmas dan RSUD;
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesertaan dalam program KB;
3) Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
II-10
4) Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang;
5) Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit
menular dan tidak menular serta pningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
6) Menuju Universal coverage JPKM.
c. Common Goals 3, Peningkatan Daya Beli Masyarakat, dengan sasaran:
1) Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
2) Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan
menumbuhkan investasi;
3) Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan
dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat;
4) Meningkatnya produksi dan produktiivitas komoditas unggulan daerah yang
bernilai tambah dan berdaya saing;
5) Tumbuhnya Industri Kreatif dan wirausahawan muda.
d. Common Goals 4, Kemandirian Pangan, dengan sasaran:
1) Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan;
2) Terkendalinya stock pangan dan keanekaragaman bahan pangan pada sentra
produksi;
3) Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat;
4) Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan.
e. Common Goals 5, Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan sasaran:
1) Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance;
2) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat;
3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban
dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam
pembangunan;
4) Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah
perbatasan;
5) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas dalam
pembangunan.
f. Common Goals 6, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran:
1) Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan
ekonomi;
2) Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan
kegiatan ekonomi;
3) Meningkatnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan;
4) Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku
serta pengendali banjir dan kekeringan.
II-11
g. Common Goals 7, Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, dengan
sasaran:
1) Tersedianya energi untuk mendukung pembangunan Jawa Barat;
2) Pemenuhan kecukupan air baku untuk mendukung pembangunan Jawa Barat.
h. Common Goals 8, Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan
Hidup, dengan sasaran:
1) Meningkatkan efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana;
2) Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung dan pengendalian luasan lahan
kritis;
3) Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan air.
i. Common Goals 9, Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran:
1) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
2) Meningkatnya peran aparat desa dalam pembangunan
j. Common Goals 10, Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata,
dengan sasaran:
1) Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan
lokal;
2) Terfasilitasinya Gelar Karya serta kreativitas seni dan budaya lokal;
3) Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka
peningkatan kesiapan kepariwisataan di Jawa Barat.
Sedangkan kegiatan Non-Common Goals (Diferensial Goals) merupakan rencana
kerja penunjang yang dikategorikan bukan merupakan kegiatan prioritas
pembangunan. Rencana kerja Non Common Goals diarahkan untuk kegiatan-kegiatan
yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi OPD.
2. Kegiatan Tematik Sektoral
Dari 10 (sepuluh) Common Goals dengan fokus dan sasaran, maka ditetapkan
40 (empat puluh) kegiatan tematik sektoral dilaksanakan untuk menangani masalah
kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat, serta menjadi
prioritas kegiatan pembangunan dalam setiap bidang pembangunan, sebagai berikut:
a) Common Goals 1, terdiri dari 6 (enam) kegiatan tematik:
Kegiatan Tematik 1 : Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah Pendidikan Fokus
Pendidikan 9 Tahun di Kabupaten dan 12 Tahun untuk Kota.
II-12
Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal Plus
Kewirausahaan dengan Sasaran Usia 15 Tahun Ke Atas Dan
Pendidikan Berbasis Masyarakat.
Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan
Bertaraf Internasional.
Kegiatan Tematik 4 : Pendidikan Berkebutuhan Khusus.
Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi.
Kegiatan Tematik 6 : Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan
Kepemudaan.
b) Common Goals 2, terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik:
Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas,
Puskesmas PONED dan Pemenuhan Sumber Daya
Kesehatan.
Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Program Keluarga Berencana.
Kegiatan Tematik 3 : Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak
(Gerakan Penyelamatan Masa Depan/GEMAMAPAN: gizi
buruk, Posyandu, Jamkesnas Provinsi dan Penyediaan
Fasilitas Rawat Gakin pada Rumah Sakit di 5 (lima) wilayah).
Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC,
Flu Burung dan Narkoba.
Kegiatan Tematik 5 : Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak
Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
c) Common Goals 3, terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik, yaitu:
Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja dan Perluasan
Lapangan Kerja serta Kesempatan Berusaha UMKM serta
pengentasan kemiskinan.
Kegiatan Tematik 2 : Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi.
Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Skema Pembiayaan alternatif.
Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis,
agroindustri, dan industri manufaktur.
Kegiatan Tematik 5 : Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda
Kreatif.
d) Common Goals 4, terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik:
Kegiatan Tematik 1 : Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional Tahun
2013.
Kegiatan Tematik 2 : Tercapainya 13 Juta Ton GKG dan Swasembada Protein
Hewani Tahun 2013.
II-13
Kegiatan Tematik 3 : Jawa Barat Bebas Rawan Pangan Pada Tahun 2013.
Kegiatan Tematik 4 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan dan
Irigasi) di Sentra Produksi Pangan.
e) Common Goals 5, terdiri dari 5 ( lima) kegiatan tematik:
Kegiatan Tematik 1 : Profesionalisme Aparatur Dalam Mewujudkan Pemerintahan
Daerah yang Bersih dan Akuntabel.
Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi
Publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber
Province.
Kegiatan Tematik 3 : Penataan sistem hukum di daerah dan penegakan hukum,
pengawalan implementasi produk hukum serta peningkatan
peran serta dalam penyusunan dan penerapan kebijakan.
Kegiatan Tematik 4 : Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah dan Wilayah
Perbatasan.
Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan
Akuntabilitas Pembangunan.
f) Common Goals 6 terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik:
Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan Kemacetan
Lalu Lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjungsari,
Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak, serta Kota
Bandung dan sekitarnya
Kegiatan Tematik 2 : Penyediaan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung -
Cirebon, Cianjur – Sukabumi – Bogor, Jakarta - Cirebon,
Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan.
Kegiatan Tematik 3 : Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di
wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota
serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Kegiatan Tematik 4 : Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
strategis di Jawa Barat.
g) Common Goals 7, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik, yaitu:
Kegiatan Tematik 1 : Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan
bakar kebutuhan domestik.
Kegiatan Tematik 2 : Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa
Barat.
h) Common Goals 8 , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik:
Kegiatan Tematik 1 : Penanganan Banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung,
Pantura dan Bodebek.
II-14
Kegiatan Tematik 2 : Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas
(Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir
serta Pulau Kecil melalui Jabar Green Province.
Kegiatan Tematik 3 : Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah
Domestik dan Pengelolaan Sampah Regional.
i) Common Goals 9, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik:
Kegiatan Tematik 1 : Pembangunan Perdesaan dengan Menerapkan Prinsip Desa
Mandiri.
Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa.
j) Common Goals 10, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik:
Kegiatan Tematik 1 : Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya
serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat.
Kegiatan Tematik 2 : Gelar karya dan kreativitas seni budaya Jawa Barat.
Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan destinasi wisata dengan fokus ekowisata,
wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang
terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa Bali.
3. Kegiatan Tematik Kewilayahan
Rencana program dan kegiatan tematik kewilayahan merupakan rencana
pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap wilayah
koordinasi pemerintahan dan pembangunan (WKPP) Jawa Barat, sebagai berikut:
a) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-I Bogor:
1) Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kabupaten
Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi. Dengan ruang lingkup kegiatan:
tumbuh kembangnya sentra peternakan sapi dan domba dalam rangka
swasembada protein hewani, mencakup pengembangan teknologi budidaya,
fasilitasi kelembagaan dan permodalan pembudidaya, pengendalian distribusi,
mutu, pengolahanh ternak serta pengembangan industri agro input peternakan.
2) Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur dengan
mempertahankan fungsi konservasi air dan tanah. Dengan ruang lingkup
kegiatan: tertatanya ODTW berbasis ekowisata yang melibatkan aktivitas
perekonomian masyarakat setempat, serta meningkatnya upaya rehabilitasi
kualitas lingkungan.
3) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis teh, karet, bisnis kelautan
dan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam
rangka perintisan PKN Pelabuhanratu. Dengan ruang lingkup kegiatan:
mendorong tumbuh kembangnya aktivitas perekonomian berbasis agribisnis,
II-15
bisnis kelautan dan pertambangan di kawasan Pelabuhan Ratu dan sekitarnya,
melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal serta memacu keterlibatan
perekonomian masyarakat sekitar.
4) Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar
regional dan internasional. Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh
kembangnya aktivitas agribisnis hulu-hilir di bidang perikanan budidaya air
tawar dan ikan hias, meliputi peningkatan teknologi budidaya, pembenihan
ikan, pengolahan basil perikanan serta pengembangan industri agro input
budidaya perikanan.
5) Pengembangan sistem agribsnis beras berkualitas (varietas pandan wangi).
Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh kembangnya industri
perberasan hulu-hilir varietas unggul Pandan Wangi, meliputi: sertifikasi benih,
perluasan areal budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil.
b) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-II Purwakarta:
1) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang dan Bekasi.
Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh kembangnya aktivitas
perekonomian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bekasi, Karawang dan
sekitarnya, dengan memberikan fasilitas dan inovasi kepada investor yang
menanamkan modalnya di KEK, mengusulkan kawasan Bekasi-Karawang
sebagai KEK, menyiapkan inrastruktur dan tenaga kegiatan dapat memenuhi
kesempatan menjadi KEK
2) Pengembangan Industri Manufaktur. Dengan ruang lingkup kegiatan:
mendorong tumbuh kembangnya industri manufaktur hulu hilir, berbasis industri
makanan dan minuman, dengan optimalisasi kemitraan industri inti dan IKM.
3) Pengembangan Industri Perberasan. Dengan ruang lingkup kegiatan:
mendorong tumbub kembangnya industri perberasan sebagai andalan cadangan
perberasan nasional, meliputi fasilitasi pengendalian areal budidaya (lahan
sawah), pengembangan teknologi perbenihan, intensifikasi, pengendalian hama
penyakit, pasca panen dan distribusi.
4) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta
mangrove. Dengan ruang lingkup kegiatan: revitalisasi usaha penangkapan dan
budidaya ikan berwawasan lingkungan (bio scurity), meliputi penataan areal
budidaya terpadu tambak-mangrove (silvo fisheries), peningkatan produktivitas,
diversifikasi komoditas unggulan, pengendalian hama penyakit ikan,
pengolahan, pemasaran, fasilitasi dukungan sarana-prasarana (irigasi tambak,
tempat pelelangan ikan, cold strorage), fasilitasi kelembagaan pembudidaya dan
pembiayaan.
II-16
5) Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah). Dengan ruang
lingkup kegiatan: Optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi ODTW sejarah dan
wisata jiarah, melalui upaya destinasi dan promosi wisata yang melibatkan
perekonomian masyarakat setempat.
c) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-III Cirebon:
1) Pengembangan agribisnis mangga. Dengan ruang lingkup kegiatan:
pengembangan agribisnis hulu-hilir berbasis komoditas unggulan wilayah
(mangga), meliputi pengembangan teknologi pembibitan, perluasan areal
budidaya, peremajaan tanaman, peningkatan produksi, teknologi pasca panen,
pengolahan dan pemasaran.
2) Pengembangan sistem perdagangan komoditas beras dan palawija. Dengan
ruang lingkup kegiatan: pengembangan pengolahan, pergudangan dan
pengendalian distribusi beras dalam rangka menjaga cadangan beras provinsi
dan pasokan beras nasional, serta pengembangan budidaya palawija jagung dan
kedelai) untuk menunjang pasokan industri agro.
3) Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya. Dengan
ruang lingkup kegiatan optimalisasi pemanfaatan ODTW berbasis wisata ziarah
(pilgrimage) dan cagar budaya (Keraton Cirebon).
4) Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai. Dengan ruang lingkup kegiatan
pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di Taman Hutan Raya Ciremai
dan sekitarnya, pemberdayaan magarakat sekitar hutan, pengembangan wisata
alam hutan raya ciremai.
5) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan. Dengan ruang
lingkup kegiatan Pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman
olahan berbahan baku lokal, dengan menjalin kemitraan antara pelaku usaha
hulu-hilir (IKM-UKM).
d) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-IV Priangan:
1) Pengembangan kawasan pendidikan dan riset terpadu di Jatinangor.
2) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan
tawar di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, serta ternak sapi perah di
Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut; domba garut di
Kabupaten Garut dan jejaringnya, serta pengembangan sentra produksi di
kabupaten Garut dengan ruang lingkup kegiatan mendorong tumbuh
kembangnya siklus agribisnis hulu-hilir berbasis komoditas jagung yang
dikaitkan dengan kebutuhan pakan ternak unggas, serta pengembangan ternak
domba untuk mendukung terwujudkan swasembada protein hewan.
II-17
3) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten Bandung dan
Bandung Barat. Dengan ruang lingkup kegiatan mendorong tumbuh
kembangnya aktivitas agribisnis berdasarkan potensi unggulan setempat,
mencakup peningkatan pemanfaatan. sumber daya alam, peningkatan teknologi
pembibitan/budidaya, fasilitasi pembiayaan, pasca panen dan peningkatan nilai
tambah.
4) Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota
Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Dengan ruang lingkup
kegiatan pengembangan industri kreatif hulu-hilir berbasis IT, craft, fashion dan
agro, dengan mendorong pemberdayaan kelompok komunitas masyarakat
kreatif termasuk pendukungan peningkatan teknologi, kelembagaan,
permodalan serta pemasarannya.
5) Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional,
agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran.
Dengan ruang lingkup kegiatan mendorong berkembangnya aktivitas
perekonomian di kawasan Pangandaran dan sekitarnya, dengan fokus
pengembangan pada sektor kepariwisataan berikut aktivitas pendukungnya,
mencakup penataan ODTW pada jalur wisata Priangan Timur ke Pangandaran,
peningkatan sarana-prasarana pendukung kepariwisataan (lapangan udara,
jalan raya, jalur kereta api wisata, terminal, perhotelan, restoran, rest area,
pasar, rumah sakit, keamanan), serta pengembangan aktivitas penunjang
kepariwisataan (agribisnis dan bisnis kelautan).