Upload
arif4l
View
63
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
BAB II Kelompok Besar
Citation preview
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
BAB II
STUDY LITERATUR
2.1 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok yang menjadi tolok ukur
keberhasilan atau tingkat kesejahteraan suatu keluarga disamping kebutuhan
pangan dan sandang. Di dalam rumahlah manusia berlindung dari panas, hujan,
dan ancaman keamanan serta mengenal lingkungannya. Oleh karena itu, rumah
bukan hanya sekedar sarana pelengkap kehidupan, tetapi lebih sebagai proses
bersosialisasi di masyarakat luas.
Keadaan atau kondisi tempat tinggal (rumah) serta rumah
tangga/masyarakat dapat mencerminkan gambaran keberhasilan pembangunan,
khususnya di bidang perumahan dan permukiman. Permasalahan di bidang
perumahan yang sangat terasa adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk
(rumah tangga baru) sehingga permintaan unit rumah terus meningkat sejalan
dengan dinamika pertumbuhan penduduk. Di sisi lain luas lahan untuk
pembangunan perumahan yang relatif tidak bertambah, juga merupakan persoalan
yang tidak bisa dianggap mudah.
Selain permasalahan tingginya kebutuhan perumahan, pembangunan
perumahan juga perlu memenuhi persyaratan sehat dan aman, baik ditinjau dari
sisi kesehatan (antara lain kondisi rumah, sanitasi lingkungan, sumber air bersih,
dan polusi) maupun keamanan (antara lain kejahatan dan bencana alam).
Pembangunan permukiman dan perumahan layak huni merupakan salah
satu kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan pada dasarnya
merupakan suatu wadah bagi pengembangan sumber daya masyarakat. Perumahan
dan permukiman yang sehat dan higenis merupakan suatu indikasi terwujudnya
kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan
yang wajar dan bermanfaat yang pada hakekatnya memberikan perhatian utama
terpenuhi akan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan pokok manausia.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Pengembangan permukiman tidak hanya menyediakan perumahan untuk
tempat tinggal, tetapi juga untuk menciptakan tingkat kehidupan yang sehat secara
lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan yang menjamin kualitas kehidupan bagi
komunitas disekitarnya. Dimana setiap orang dapat hidup sejahtera, saling
menghormati mempunyai akses terhadap prasarana dasar dan pelayanan
permukiman yang sesuai dan layak serta mampu memelihara dan meningkatkan
kualitas lingkungan.
Lingkungan permukiman kurang layak huni yang tumbuh diberbagai kota
di Indonesia cenderung disebabkan oleh arus urbanisasi masyarakat untuk mencari
penghasilan dan penghidupan yang lebih baik, dan hampir sebagian besar kurang
memiliki keterampilan sehingga tingkat hunian terhadap lahan yang ada semakin
lama semakin sempit sehingga pada akhirnya terjadi penguasaan lahan oleh
sekelompok penduduk urban secara illegal akibatnya tumbuh daerah baru atau
lahan hunian baru sementara yang kumuh dan tidak teratur yang tidak sesuai lagi
dengan peruntukan-peruntukan sebagimana yang direncanakan dalam Rencana
Umum Tata Ruang (RUTR).
Pembangunan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan harus
dilaksanakan secara terpadu dan terdesentralisasi dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah sesuai jiwa dan semangat Undang-Undang No 22 Tahun 1999.
Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masyarakat atau dunia usaha secara mandiri
dimana pemerintah pusat hanya sebagai katalisator yang berperan sebagai
pembina, pengarah dan pengatur agar tercapai satu tujuan yang diharapkan.
Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegitaan yang
bersifat multisektor. Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar
masyarakat disamping sandang dan pangan. Sejak awal, pembangunan perumahan
dan permukiman di Indonesia telah terselenggara berdasarkan prinsip :
1. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak yang merupakan tanggungjawab
masyarakat sendiri.
2. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan
masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan
lingkungan permukiman, peraturan perundangan yang bersifat memayungi,
layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah.
Sejalan dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun
1999 yang disertai dengan PP No 23 Tahun 2000, penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan permukiman dilakukan selaras dengan kebijakan dan strategi
nasional pembangunan perumahan dan permukiman, yang sampai saat ini masih
terus diupayakan mencari masukan untuk kelengkapan dan kesempurnaannya.
Bagian terpenting dalam strategi nasional tersebut adalah mengembangkan
infrastruktur pembangunan perumahan dan permukiman, dalam hal ini diarahkan
pada pembentukan kelembagaan pembiayaan pembangunan perumahan dan
permukiman.
Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya ialah pembangunan manusia
seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat indonesia, hampir sebagian besar tata
kota negara berkembang umumnya tidak terkendali untuk menampung
perkembangan penduduk yang cepat.
Berdasarkan UU RI No.4 Th 1992 tentang perumahan dan permukiman,
permukiman adalah bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik
kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan. Permukiman yang dimaksud dalam undang–
undang ini mempunyai lingkup tertentu yaitu kawasan yang didominasi oleh
lingkungan hunian yang dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang
memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung peri
kehidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil
guna.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Dilihat dari proses bermukim, rumah merupakan sarana pengamanan diri
manusia, pemberi ketentraman hidup, dan sebagai pusat kegiatan budaya manusia.
Di dalam rumah dan lingkungannya manusia dibentuk menjadi manusia. Di dalam
rumah dan lingkungannya manusia dibentuk menjadi manusia yang
berkepribadian. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal
atau hunian dan sarana pembina keluarga (pasal 1 UU RI No. 4 tentang
perumahan dan permukiman). Selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian
yang digunakan manusia sebagai tempat berlindung dari gangguan iklim dan
mahkluk hidup lainnya, rumah juga merupakan tempat awal pengembangan
kehidupan dan penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, aman , serasi,
dan teratur.
Dalam pasal 3 Undang–undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan
dan Permukiman, dinyatakan bahwa penataan perumahan dan permukiman,
dinyatakan bahwa penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada azas
manfaat, adil, dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan kepada
diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan tujuan
penataan perumahan dan permukiman tersebut adalah:
a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia
dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasi, dan teratur.
c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang
rasional.
d. Menunjang di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain–lain.
Dalam pasal 8 Undang–undang No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan
permukiman juga dinyatakan bahwa setiap pemilik rumah atau yang
dikuasakannya wajib:
1. Memanfaatkan rumah sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi sebagai
tempat tinggal atau hunian.
2. Mengelola dan memelihara rumah sebagaimana mestinya.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Kewajiban ini ditekankan untuk mewujudkan pemanfaatan rumah sesuai
dengan fungsinya yang utama sebagai tempat tinggal atau hunian dan pembinaan
keluarga dan tidak untuk keperluan lain. Pemanfaatan dan penggunaan untuk
keperluan lain yang berbeda dengan fungsi utama rumah, perlu dicegah agar tidak
menimbulkan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Sesuai dengan pedoman peraturan Direktorat Jendral Pembangunan Daerah dalam
Negeri Tahun 1996 yaitu :
a. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau hunian dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan.
b. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup dikawasan lindung, baik
yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan
penghidupan.
c. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai
bentuk dan ukuran dengan penataan tanah, ruang, prasarana dan sarana
lingkungan yang tersruktur.
Menurut Doxiadis dalam teori ekistics (Doxiadis, 1967; hal 21) tempat kediaman
manusia (Human Settlement) didefenisikan sebagai tempat kediaman manusia
terdiri atas:
1. Isi (The Content), yaitu manusia baik secara individu maupun dalam
masyarakat.
2. Wadah (The container), atau tempat kediaman fisik maupun buatan.
Kedua elemen ini secara bersamaan membentuk tempat kediaman
manusia, dimana dimensi terbesar yang mungkin adalah sebatas wilayah geografis
dan permukaan bumi. Keseluruhan permukaaan bumi ini adalah merupakan
wadah terbesar bagi manusia, keseluruhan dunia bagi manusia. Suatu tempat
kediaman manusia membutuhkan kedua elemen tersebut diatas untuk
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
mendapatkan eksistensinya. Manusia secara individu atau kelompok, kalau tidak
disuatu tempat tidak dapat dikatakan membentuk permukiman atau merupakan
bagian dari permukiman.
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG penataan
ruang harus memperhatikan fungsi kawasan sebagaimana
dijelaskan pada ;
Pasal 5 Ayat (2)
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas
kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam
penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan
kawasan, maupun nilai strategis kawasan.
Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:
a. kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain,
kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam,
kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau,
taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka
margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung
berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan
rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan
perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.
Pasal 6 Ayat (1)
Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan
terhadap bencana;
b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan,
lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan;
dan
c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
Berdasarkan RTRW Kota Padang 2008-2028 Arahan pemanfaatan ruang
pada Kawasan Permukiman di Kota Padang adalah sebagai berikut :
Pembangunan baru pada lingkungan siap bangun dalam bentuk
kawasan maupun yang berdiri sendiri terutama di WP-III, WP-IV
dan WP-VI;
Pemeliharaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang sudah
tertata/stabil dengan kondisi lingkungan baik, terutama di WP-I,
WP-III dan WP-IV;
Perbaikan lingkungan pada kawasan-kawasan dengan kategori
kondisi lingkungan sedang namun akan ditingkatkan kondisinya,
terutama di WP-I dan WP-IV;
Peremajaan pada kawasan dengan kondisi kumuh sedang dan berat
dengan pembangunan vertikal baik peremajaan dengan alih-fungsi
maupun peremajaan tidak alih-fungsi, khusus di WP-I;
Relokasi kawasan permukiman padat yang berada di kawasan
pinggir pantai dalam rangka pengamanan daerah sempadan pantai
dan sempadan sungai dan pengembangan water front city di
sepanjang Pantai Padang dan di sepanjang sungai-sungai besar di
Kota Padang;
Relokasi permukiman penduduk yang berada di kawasan Hutan
Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata, terutama di di WP III,
WP-IV dan WP-V, agar fungsi lindungnya dapat dipertahankan.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Kawasan study yang terletak pada Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan
Koto Tangah merupakan Wilayah Pengembangan III (WP III). Dimana
Kecamatan Koto Tangah diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan
dan jasa skala lokal dan regional, transportasi darat skala regional, pendidikan,
permukiman dengan kepadatan rendah sampai sedang. Sedangkan pada kawasan
lindung dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian
dan evakuasi bencana dan berdasarkan arahan kependudukan Kota Padang,
Kecamatan Koto Tangah diarahkan pada daerah yang berkependudukan rendah
pada radius sekitar 1 Km dari garis pantai dengan kepadatan penduduk rata-rata >
10.000 Jiwa/Km² atau > 100 Jiwa/Ha.
Arahan pemanfaatan kawasan permukiman Kota Padang, Kecamatan Koto
Tangah yang merupakan wilayah pengembangan III adalah :
Pembangunan baru pada lingkungan siap bangun dalam bentuk
kawasan maupun yang berdiri sendiri
Pemeliharaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang sudah
tertata/stabil dengan kondisi lingkungan baik
Relokasi permukiman penduduk yang berada di kawasan Hutan
Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata.
Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Koto
Tangah tahun 2006, arahan peruntukan kawasan terdiri atas ;
a. Pembagian Zona
Zona konservasi (conservation zone) adalah kawasan yang dibatasi
pemanfaatannya hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan maksud untuk
pelestarian lingkungan,melindungi kawasan dari kerusakan dan penurunan
kualitas lingkungan, mencegah terjadinya kerusakan eksosistem,memperkecil
dampak kerusakan apabila terjadi bencana alam, dan mencegah kemungkinan-
kemungkinan lain yang bersifat negatif terhadap tatanan kehidupan manusia, flora
dan fauna.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Mencakup 2 bagian Kawasan Perencanaan, yaitu Kawasan Sepanjang
Pantai dan Kawasan Hutan Lindung yang terletak di bagian Timur
Kawasan Perencanaan.
Zona Konservasi ini dibatasi peruntukkannya untuk kegiatan-kegiatan
yang sangat sedikit okupasi lahan (land occupation) dan minimal rasio
tutupan bangunan (building coverage ratio).
Kegiatan yang dapat dilakukan pada Zona Konservasi ini adalah kegiatan
di bidang pariwisata dengan bangunan ber-KDB sangat rendah (<10%),
kegiatan penelitian di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan, kegiatan
rekreasi luar ruang, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penye-
lamatan apabila terjadi bencana.
Pengembangan jaringan prasarana dapat dilakukan di Zona Konservasi ini
sejauh jaringannya terintegrasi dengan lingkungan dan tidak mengurangi
fungsi perlindungan terhadap kawasan.
Luas Zona Konservasi keseluruhan adalah 13.826 Ha.
Zona pembangunan (development Zone) adalah kawasan yang
direncanakan dan diarahkan pemanfaatannya untuk mendukung berbagai aktifitas
perkotaan, seperti untuk permukiman, perdagangan dan jasa, industri, sarana dan
prasarana, pariwisata dan pertanian perkotaan (urban farming).
Bagian Kawasan Perencanaan yang berada di antara Zona Konservasi
Sepanjang Pantai sampai ke Jalan Padang By-Pass.
Zona Pembangunan diarahkan peruntukkannya untuk kegiatan-kegiatan
perkotaan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan Perencanaan
untuk 5 – 10 tahun ke depan. Pemanfaatan ruang pada Zona Pembangunan
ini direncanakan dan diatur pola pemanfaatannya, sehingga dapat
diperoleh optimasi pemanfaatan ruang dan maksimalisasi nilai-tambah.
Pengembangan secara vertikal terbatas harus mulai diterapkan di Zona
Pembangunan ini sehingga ketersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau
dapat dijaga dalam jangka panjang.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan permukiman,
perdagangan dan jasa, perkantoran, industri ringan dan rumah-tangga,
sarana dan prasarana perkotaan, pariwisata dan pertanian perkotaan (urban
farming).
Luas Zona Pembangunan keseluruhan adalah 3.399 Ha.
Zona pengembangan (extension zone) adalah kawasan yang direncanakan
sebagai areal pengembangan untuk menampung perkembangan yang terjadi
dimasa mendatang sebagai akibat dari berkembangnya aktifitas perkotaan.
Bagian Kawasan Perencanaan yang berada di antara Zona Pembangunan
dengan Zona Konservasi Kawasan Hutan Lindung.
Zona Pengembangan ini dibatasi peruntukkannya untuk kegiatankegiatan
dengan rasio tutupan bangunan (building coverage ratio) yang rendah,
karena kawasan ini diharapkan sebagai kawasan cadangan (reserve area)
apabila perkembangan di Zona Pembangunan telah mencapai titik optimal.
Pada dasarnya semua kegiatan di Zona Pembangunan dapat dilakukan di
Zona Pengembangan, namun untuk menjaga keberlanjutan pembangunan,
sampai akhir tahun perencanaan kegiatan yang diarahkan di Zona
Pengembangan ini adalah kegiatan-kegiatan dengan yang terkait dengan
pengembangan Kawasan Penyelamatan (Kawasan Evakuasi) apabila
terjadi bencana alam. Kegiatan permukiman, penelitian, pariwisata dan
rekreasi dapat dikembangkan dengan KDB yang rendah (<30%).
Luas Zona Pengembangan keseluruhan adalah 6.000 Ha.
TABEL 2.1
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Sumber : Hasil Rencana, 2006.
Dimana berdasarkan penjelasan RDTR di atas Kelurahan ulak karang utara
merupakan Zona Konservasi dengan arahan peruntukan seperti pada tabel 2.1 di
atas.
b. Rencana Blok Peruntukan (block plan)
Kawasan Lindung
Di dalam penyusunan Rencana Blok Peruntukkan Lahan (Block Plan)
Kawasan Perencanaan, keberadaan Kawasan Lindung yang merupakan Kawasan
Lindung Daerah Bawahannya berupa Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam
Satwa seluas sekitar 120 Km² dipertahankan keberadaannya. Dalam konteks
pengembangan Kawasan Perencanaan sebagai Kawasan Rawan Bencana,
Kawasan Sepanjang Pantai direncanakan sebagai Kawasan Lindung (Zona
Konservasi) yang dibatasi pengembangannya, dan Kawasan Sempadan Sungai
dijadikan sebagai Kawasan Lindung.
TABEL 2.2
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Sumber : Hasil Rencana, 2006.
Arahan kegiatan pada Kawasan Lindung di Kawasan Perencanaan
direncanakan sebagai berikut :
Hutan Lindung
Kegiatan Penelitian
Kegiatan Evakuasi Bencana
Kegiatan Rekreasi Luar Ruang
Hutan Suaka Alam Satwa
Kegiatan Penelitian
Kegiatan Pengembangbiakan Satwa Langka
Sempadan Sungai
Kegiatan Pemantauan dan Penelitian Perairan Sungai
Kegiatan Rekreasi
Kegiatan Olahraga Air
Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Evakuasi
Sempadan Pantai
Kegiatan Pemantauan dan Penelitian Kelautan
Kegiatan Pariwisata dan Rekreasi Air
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Kegiatan Olahraga Pantai
Kegiatan Penunjang Usaha Perikanan Tangkap
Kegiatan Penunjang Usaha Perikanan Budidaya
Kawasan Budidaya
Untuk mendukung fungsi Kawasan Perencanaan sebagai salah-satu bagian
kawasan yang menjadi kawasan terdepan (frontier region) dalam pengembangan
Kota Padang, khususnya di bagian utara, pengembangan Kawasan Budidaya akan
diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mencerminkan efektifitas pemanfaatan
lahan, memberikan nilai-tambah yang optimal, berdampak positif terhadap
peningkatan taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat, pelestarian
lingkungan dan nilai-nilai budaya, serta tanggap terhadap berbagai kemungkinan
bencana alam. Dengan pertimbangan tersebut, dan memperhatikan Rencana
Pembagian Zona Pengembangan, maka Kawasan Budidaya yang direncanakan di
Kawasan Perencanaan Kecamatan Padang Utara akan mencakup pengembangan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
Kegiatan Perumahan
Dikembangkan pada kawasan bukan lindung serta sesuai dengan
dayadukung dan kesesuaian lahan.
Dibatasi pengembangannya pada kawasan yang termasuk rawan bencana
(gempabumi dan tsunami).
Dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan
sarana perumahan dan fasilitas pendukungnya.
Dikembangkan dalam rangka untuk mendukung pengembangan kegiatan
lainnya (perdagangan dan jasa, industri dan pertanian).
Diintegrasikan pengembangannya dengan rencana pengembangan jaringan
prasarana.
Terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Kegiatan Perdagangan dan Jasa
Dikembangkan sebagai bagian dari kontribusi untukmendukung fungsi
Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa.
Dikembangkan pada kawasan bukan lindung serta sesuai dengan
dayadukung lahan.
Dibatasi pengembangannya pada kawasan yang termasuk rawan bencana
(gempabumi dan tsunami).
Dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan
sarana usaha dan sekaligus sarana pelayanan ekonomi.
Dikembangkan dalam rangka untuk mendukung pengembangan kegiatan
lainnya (permukiman, industri dan pertanian). - 27
Diintegrasikan pengembangannya dengan rencana pengembangan jaringan
prasarana, khususnya rencana sistem jaringan transportasi.
Terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
Kegiatan Industri
Dibatasi untuk kegiatan industri ringan dan industri pengolahan non-
polutif.
Tidak menyatu dengan Kawasan Perumahan dan sarana pelayanan yang
rentan terhadap polusi (misalnya sarana pendidikan, sarana peribadatan,
sarana kesehatan dan sarana rekreasi).
Dikembangkan pada kawasan bukan lindung serta sesuai dengan
dayadukung dan kesesuaian lahan.
Dibatasi pengembangannya pada kawasan yang termasuk rawan bencana
(gempabumi dan tsunami).
Dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan
lapangan kerja (dapat menyerap tenaga kerja lokal).
Dikembangkan dalam rangka untuk mendukung pengembangan kegiatan
lainnya (perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan).
Diintegrasikan pengembangannya dengan rencana pengembangan jaringan
prasarana.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Didukung dengan Studi Analisis Dampak Lingkungan.
Dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Limbah (apabila menghasilkan
limbah yang tergolong B3).
Kegiatan Ruang Terbuka Hijau
Dikembangkan pada kawasan yang dapatmenerima dampak tidak langsung
apabila terjadi bencana alam (gempabumi, tsunami atau banjir).
Terintegrasi dengan kegiatan Olahraga dan Rekreasi.
Diintegrasikan dengan pengembangan kegiatan lainnya (Perumahan,
Perdagangan dan Jasa, serta Industri).
Dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan
ruang terbuka hijau.
Diintegrasikan pengembangannya dengan rencana pengembangan jaringan
prasarana.
Kegiatan Pertanian
Diarahkan pada pengembangan kegiatan pertanian perkotaan (urban
agriculture) yang hemat lahan dan memiliki nilai-tambah tinggi.
Dikembangkan pada kawasan bukan lindung serta sesuai dengan
dayadukung dan kesesuaian lahan.
Dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan
lapangan kerja serta sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Dikembangkan dalam rangka untuk mendukung pengembangan kegiatan
lainnya (perdagangan dan jasa serta industri).
Diintegrasikan pengembangannya dengan rencana pengembangan jaringan
prasarana.
Komponen masing-masing kegiatan yang akan dikembangkan pada Kawasan
Budidaya adalah sebagai berikut ;
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Perumahan
Rumah Kecil dengan ukuran persil ≤ 60 m².
Rumah Sedang dengan ukuran persil 60 - 200 m².
Rumah Besar dengan ukuran persil > 200 m².
Rumah Taman
Rumah Susun
Rumah Panggung
Perdagangan dan Jasa
Mal / Plaza / Pusat Perbelanjaan / Pasar Modern
Pasar Tradisional
Pertokoan
Perkantoran Pemerintah
Perkantoran Swasta
Rumah Toko
Rumah Kantor
Sarana Pendidikan
Sarana Peribadatan
Sarana Kesehatan
Sarana Pariwisata (Hotel/Penginapan, Restoran, Souvenir Shop)
Sarana Olahraga dan Rekreasi
Sarana dan Prasarana Transportasi (Jaringan Jalan, Terminal, Pelabuhan)
Prasarana Perkotaan Lainnya (TPS, TPA, IPAL, IPLT, Depo, IPA,
Waduk, Pond, dll)
Industri
Industri Pengolahan Pertanian
Industri Pengolahan Perikanan
Industri Rumah-tangga
Industri Pengolahan (non-polutif)
Ruang Terbuka Hijau
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Dikembangkan pada kawasan yang dapatmenerima dampak tidak langsung
apabila terjadi bencana alam (gempabumi, tsunami atau banjir).
Terintegrasi dengan kegiatan Olahraga dan Rekreasi.
Diintegrasikan dengan pengembangan kegiatan lainnya (Perumahan,
Perdagangan dan Jasa, serta Industri).
Dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan
Ruang Terbuka Hijau.
Diintegrasikan pengembangannya dengan rencana pengembangan jaringan
prasarana.
Pertanian
Diarahkan pada pengembangan kegiatan pertanian perkotaan (urban
agriculture) yang hemat lahan dan memiliki nilai-tambah tinggi.
Dikembangkan pada kawasan bukan lindung serta sesuai dengan
dayadukung dan kesesuaian lahan.
Dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan
lapangan kerja serta sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Dikembangkan dalam rangka untuk mendukung pengembangan kegiatan
lainnya (perdagangan dan jasa serta industri).
Diintegrasikan pengembangannya dengan rencana pengembangan jaringan
prasarana.
2.2 PENYELENGGARAAN KAWASAN KHUSUS NELAYAN
2.2.1 Maksud, Tujuan dan Lingkup Pengaturan Penyelenggaran Kawasan Khusus Nelayan
Pengaturan penyelenggaraan kawasan khusus nelayan telah diatur
sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik
Indonesia No. 15/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan.
Peraturan menteri negara perumahan rakyat republik indonesia nomor
15/PERMEN/M/2006 menyatakan perumahan kawasan nelayan untuk selanjutnya
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang
kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.
Pengaturan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dimaksudkan agar para
pembina di berbagai tingkat pemerintahan maupun pelaksana mempunyai suatu
panduan untuk mengembangkan kawasan perumahan yang dikhususkan bagi para
nelayan dengan mempertimbangkan berbagai aspek pengembangan kawasan,
khususnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan. Sehingga pada
saatnya dapat menciptakan suatu kawasan nelayan yang layak dan terjangkau bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Pengaturan petunjuk pelaksanaan itu sendiri bertujuan untuk terlaksananya
kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan pengembangan kawasan
perumahaan nelayan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Lingkup pengaturan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan
pengembangan kawasan nelayan itu sendiri sesuai dengan hal-hal sebagaimana
telah diatur sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 14/PERMEN/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan
Khusus, dengan mempertimbangkan hal-hal khusus terkait dengan nelayan.
2.2.2 Prioritas Penanganan Penyelenggaraan Kawasan Nelayan
Penanganan penyelenggaraan kawasan nelayan sebagaimana dijelaskan di
dalam PERMENPERA No. 15 Th 2006, diprioritaskan bagi yang mempunyai
kondisi sebagai berikut :
1. Kondisi lingkungannya tidak tertata dan kumuh.
2. Mencemari perairan disekitarnya.
3. Aksesibilitas rendah ke kawasan nelayan atau terisolir karena misalnya
terletak di perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terpencil
4. Masyarakatnya miskin
5. Rawan bencana kebakaran
6. Rawan terhadap trepan gelombang termasuk abrasi, tsunami, dan angin
7. Adanya rencana pembangunan pelabuhan perikanan, dan industri perikanan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
2.2.3 Kebijakan Penanganan Pra Bencana Tsunami
Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah merupakan Daerah
pesisir yang rawan akan bencana tsunami. Oleh karena itu dalam penataan ruang
kawasan rawan tsunami terdapat 2 kebijakan penanganan pra bencana. Adapun
kebijakan yang dapat dilakukan adalah :
1. Kebijakan Mitigasi
Kegiatan yang bertitik berat pada upaya untuk mengurangi dan
memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Kegiatan yang dapat
dilakukan adalah penataan ruang yang tanggap terhadap bencana tsunami,
pengadaan prasarana dan sarana yang didisain untuk tahap terhadap dampak
tsunami, penyusunan zoning regulation dan disain teknis bangunan penting di
kawasan rawan tsunami.
2. Kebijakan Kesiapsiagaan
Yaitu meliputi kegiatan utk mengadakan tempat evakuasi, jalur evakuasi
pelatihan dan gladi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, serta
mendidik dan melatih aparat pemerintah termasuk penyiagaan pos-pos
pengamatan, pos pengamatan cuaca, pos pengendalian banjir dan pos siaga lain
yang sejenis. Kegiatan ini didahului oleh sosialisasi kepada masyarakat di
kawasan rawan bencana tsunami akan perlunya menyesuaikan pemanfaatan ruang
agar resiko dampak tsunami dapat ditekan seminimal mungkin.
1. Pengertian Perumahan
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana lingkungan.
Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta
sarana dan prasarananya seharusnya perlu mendapat perhatian yang prioritas
mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic need)
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
manusia. Perundang undangan mengenai perumahan tertuang dalam Undang-
undang Nomor 4 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992.
Salah satu landasan yang digunakan untuk meningkatkan peran
kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-
undang ini menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunioan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan
pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Apabila di lihat dari segi makro, dalam melakukan pembangunan
perumahan dan permukiaman, seharusnya dilakukan sinkronisasi antara dua
sistem, yaitu perkotaan dan pedesaan. Hal ini harus diupayakan guna menghindari
terjadinya over load (kelebihan beban) pada lingkungan perumahan dalam
wilayah perkotaan yang dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan
bagi wilayah perkotaan maupun wilayah di belakangnya (hinterland), yang
biasanya adalah suatu wilayah pedesaan.
2. Program-Program Pembangunan Perumahan
Kebijakan pembangunan dalam bentuk rencana yang lebih rinci, baik yang
berupa rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Strategi
pembangunan perumahan dalam jangka pendek tertuang dalam tahapan
pembangunan lima tahun (pelita), sedangkan rencana jangka panjang adalah
rencana yang terkandung dalam GBHN.
Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang digariskan dalam GBHN 1993,
secara umum program pembangunan perumahan dan permukiman dapat
digolongkan dalam empat kategori, yaitu perumahan untuk wilayah perkotaan,
permukiman untuk pedesaan, pembangunan perumahan untuk pemukiman
lainnya, serta program-program bantuan bagi pengadaan perumahan dan
permikiman. Penggolongan ini dimaksudkan untuk mempermudah penyusunan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
strategi pembangunan perumahan di masing-masing wilayah yang mempunyai
karakter yang sangat berbeda.
Kategori pembanguna perumahan dan permukiman disusun dengan tujuan
untuk mencapai hal-hal seperti berikut :
1. Pemerataan program pembangunan perumahan dan permukiman secara
adil yang meliputi aspek tata ruang, pertanahan, prasarana dan fasilitas
lingkungan, teknologi, industri bahan bangunan dan jasa konstruksi,
pembiayaan, kelembagaan, pengembangan sumberdaya manusia,
penelitian dan peraturan perundang-undangan. Adil dalam hal ini tidak
berarti harus didistribusikan sama rata untuk setiap kategori wilayah,
namun sedanding dengan kebitihan dean manfaat yang akan diperoleh
dari pembangunan di setiap wilayah tersebut.
2. Produk pembangunan perumahan bersifat affordoble. Program
pembangunan di setiap wilayah dilaksanakan dengan strategi dan
pendekatan yang berbeda agar tercapai azas keterjangkauan yang
disesuaikan dengan daya beli masyarakat di wilayah tersebut.
3. Strategi pembangunan perumahan dan permukiman disusun dengan
memperhatikan kondisi dan potensi lingkungan dalam kerangka
pelestarian lingkungan demi tercapainya pembangunan yang
berkelanjutan. Katagorisasi program disusun untuk mempermudah
penyusunan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakter
lingkungan di setiap wilayah.
4. program pembangunan diselenggarakan dengan memperhatikan tuntutan
manusia pengguna di setiap wilayah. Karakter sosial dan latar budaya
yang berbeda akan membgentuk tuntutan yang juga berbeda terhadap
hunian sebagai tempat hidup manusia.
5. 3. Pengertian & Cangkupan Wilayah Pesisir
3.1 Pengertian Wilayah Pesisir
Menurut Hansom (1988), kawasan pesisir meliputi daratan yang
mengelilingi benua (continent) dan kepulauan, merupakan perluasan daratan yang
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
dibatasi oleh pengaruh pasang surut yang terluar dari suatu paparan benua
(continental shelf).
Menurut Clark (1992), kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan
antara ekosistem laut dan daratan yang saling berinteraksi. Oleh karena itu setiap
aspek pengelolaan kawasan pesisir dan lautan secara terpadu baik secara langsung
maupun tidak langsung, selalu berhubungan dengan air. Hubungan tersebut terjadi
melalui pergerakan air sungai, aliran air limpasan (run off), aliran air tanah
(ground water), air tawar beserta segenap isinya (seperti unsur nutrient, bahan
pencemar, dan sediment) yang berasal dari ekosistem daratan dan akhirnya akan
bernuara di perairan pesisir.
Menurut Beatly Etal (1994), dinyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan
internasional kawasan pesisir didefenisikan sebagai kawasan peralihan antara laut
dan daratan. Kearah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh
percikan air laut atau pasang surut dan kearah laut meliputi daerah paparan benua
(continental shelf).
Menurut Coastal Committe Of NSW (1994), wilayah pesisir merupakan
wilayah yang mempunyai batas kearah daratan sejauh 1 Km dari garis pantai saat
kedudukan muka air tertinggi dan kearah laut lepas sejauh 3 mil. Wilayah Pesisir
dibatasi oleh daratan yang masih dipengaruhi oleh proses laut dan menghasilkan
sistem-sistem bentuk daratan dan ekologi yang unik (Verhagen, 1994 ;Sekretariat
Proyek MREP,1997, dalam Vikal Islami, dalam Dini Satrisni).
Menurut Key dan Alder (1999), batasan pesisir dapat ditenyukan
berdasarkan pendekatan ilmiah (Scientific Defination) dan pendekatan kebijakan
(Policy Oriented Defnition). Secara ilmiah, Ketchum (1972 dalam Key dan Alder
1999), mendefenisikan bahwa kawasan pesisir merupakan pertemuan antara
daratan dan lautan dengan batasan ke daratan dan lautan ditentukan oleh pengaruh
daratan ke lautan dan pengaruh lautan ke daratan. Berdasarkan kebijakan, pada
umumnya batasan kawasan pesisir merupakan wilayah administratif, baik ke darat
maupun ke laut, ataupun batasan yang ditentukan secara politis (Hilldebrand dan
Norrena, 1992 ;Jones dan Westmacott,1993, dalam Vikal Islami, dalam Dini
Satrisni).
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Pengertian wilayah pesisir secara ekologis merupakan kawasan lautan
yang masih terpengaruh oleh aliran sungai dan sedimentasi (alami) serta
terpengaruh oleh penebangan hutan (buatan). Wilayah pesisir secara administrasi
adalah wilayah batas terluar dari suatu hukum kabupaten atau kota yang
mempunyai laut sejauh 12 mil kearah laut untuk propinsi dan sepertiga untuk
kabupaten atau kota.
3.2 Klasifikasi Wilayah Pesisir
Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera
mempunyai
Luas perairan 138.750 km2 belum termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia). Pantai garis pantainya (termasuk kepulauan Mentawai) mencapai
2.420 Km dengan jumlah pulau besar dan kecil 375 buah.
Wilayah pesisir Propinsi Sumatera Barat terdapat 2 Kota dan 5 Kabupaten, yaitu
Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir selatan, serta Kepulauan
Mentawai.
Lebih lengkap data fisiografis wilayah pesisir Propinsi Sumatera Barat dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel Panjang Garis Pantai dan Jumlah Pulau Kecil di Propinsi Sumatera
Barat
NoKota /
Kabupaten
Panjang Pulau Kecil Total
(Km)Panjang
(Km)Jumlah
(Bh) (Km)
1 Pasaman Barat 135,40 7,55 5 142,96
2 Agam 36,97 1,50 2 38,47
3 Padang Pariaman 58,19 4,14 6 62,33
4 Padang 76,05 23,58 19 99,63
5 Pesisir Selatan 234,20 44,00 20 278,20
6 Kep.Mentawai 1.798,80 323 1.798,80
Jumlah 540,81 1.879,55 375 2.420,39 Sumber : CRITIC Sumatera Barat dalam Eni Kamal, 2007,dalam Haryani,2007.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Jika dilihat dari segi demografi, ternyata kawasan pesisir Sumatera Barat
merupakan wilayah yang sangat padat. Hal ini disebabkan oleh semakin
meningkatnya aktivitas masyarakat pesisir sehingga dikhawatirkan akan
mengancam kelestarian sumber daya alamnya dan terjadinya tekanan terhadap
wilayah pesisir semakin hari semakin tinggi (Haryani, 2007).
Berdasarkan batasan wilayah pesisir terbagi menjadi dua subsistem, yaitu
daratan pesisir (shoreland), dan perairan pesisir (coastal water), keduanya
berbeda tapi saling berintegrasi.
Secara ekologis daratan pesisir sangat komplek dan mempunyai nilai
sumberdaya yang tinggi. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah sistem
perairan pesisir dan pengaruh terhadap daya dukung lahan dan ekosistem wilayah
pesisir. Pengaruh daratan pesisir terhadap perairan pesisir terutama melalui aliran
air.
Perairan pesisir secara fungsional terdiri dari perairan eustaria, perairan
samudera dan perairan pantai. Perairan Eustaria adalah suatu perairan pesisir yang
semi tertutup, yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga dengan demikian
eustaria dipengaruhi oleh pasang surut, dan terjadi pula percampuran yang masih
dapat diukur antara air laut dengan air tawar yang berasal dari drainase daratan
(Odum,1971). Perairan Samudera adalah semua perairan kearah laut terbuka dari
batas paparan benua atau teritorian, perairan pantai meliputi laut mulai dari batas
eustaria ke arah laut sampai batas paparan benua atau batas teritorial.
Klasifikasi wilayah pesisir menurut komoditas hayati, yaitu (1) Ekosistem
Litoral yang terdiri dari pantai dangkal, pantai batu, pantai karang, pantai lumpur.
(2) Hutan Payau. (3) Vegetarian Rawa Payau. (4) Hutan Raya Payau (5) Hutan
Rawa Gambut.
3.3 Pengertian Pantai
Menurut Triatmodjo : 991, ada dua istilah tentang kepantaian dalam
Bahasa Indonesia yang sering rancu pemakaiannya, yaitu pesisir (coast) dan
pantai (shore). Pesisir adalah daerah daratan di tepi laut yang masih mendapat
pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air laut. Sedangkan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
pantai adalah daerah ditepian perairan yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi dan
air surut terendah.
Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut,
dimana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air
laut dan erosi pantai yang terjadi. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu
sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang
tepian yang lebarnya sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100
m dari titik pasang tertinggi kearah daratan.
Departemen Perikanan dan Kelautan mendefenisikan kawasan desa pantai
merupakan perkembangan dan pertumbuhannya dimulai oleh pembentukan
kelompok masyarakat yang mata pencahariannya erat dengan sumberdaya
kelautan. Pemukiman umumnya berorientasi kearah laut.
3.4 Tipologi dan Sifat Tanah Lahan Pantai
Lahan pantai merupakan bagian dari daratan pantai (Coastal Planning)
yang berupa daerah peralihan dengan perairan laut, yang biasanya disebut juga
sebagai Lahan pesisir . Dataran pantai mencangkup areal yang lebih luas berupa
daerah datar dari daratan pulau ke daerah perairan laut pusat penelitian tanah dan
agroklimat.
Berdasarkan dari defenisi lahan pantai, maka dapat dilihat karakteristik
lahan pantai, dimana karakteristik lahan pantai akan mempengaruhi terhadap
pengembangan lahan pantai tersebut.
3.5 Tipologi Lahan Pantai
Lahan pantai terdapat pada dataran rendah, dalam lingkungan marin, relif
datar dan cekung, terdiri atas lahan yang mendapat pengaruh pasang surut air laut
dan ada yang tidak. Lahan yang mendapat pengaruh pasang surut dapat langsung
berhadapan dengan pantai atau letaknya dibelakang pesisir pantai berpasir. Lahan
yang tidak mendapat air pasang umumnya berupa lenting pasir dan letaknya lebih
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
tinggi atau berupa lahan cembung memanjang paralel garis pantai. Kawasan
pantai yang berupa dataran seperti teras atau dataran sempit dari bahan koluvum,
karena letaknya cukup tinggi termasuk lahan kering dan tidak mendapat pengaruh
air pasang.
3.6 Sifat Tanah Lahan Pantai
Ditinjau dari sifat-sifat tanah, lahan pantai mempunyai kendala tanah yang
perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya. Kendala sifat kimia adalah
bahan sulfidik yang dihasilkan endapan marin. Tanah-tanah yang mempunyai
kendala fisik dilahan pantai terdiri dari tanah yang tidak stabil karena melumpur
pada tanah.
3.7 Identifikasi daerah rawan bencana
Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam peruntukan lahan pesisir
yang teridentifikasi rawan bencana tersebut adalah hendaknya dilakukan dengan
mengacu kepada ketinggian suatu daerah / wilayah pesisir dari permukaan laut.
Untuk itu perlu dilakukan Identifikasi terhadap daerah rawan bencana :
Banjir
Erosi, Abrasi & Sedimentasi
Akresi garis pantai
Subsiden / longsoran tanah
Tsunami dan Gempa
Bagi keperluan penataan ruang pesisir yang rawan bencana tsunami terutama
dalam arahan peruntukan lahan perlu delineasi zona rawan bencana tsunami
berdasarkan ketinggian wilayah pesisir dari permukaan laut sebagai berikut
(Haryani, 2007):
1. Zona amat berbahaya (<7 mdpl)
Zona ini merupakan zona dengan kerentanan sangat tinggi sebaiknya
diperuntukkan bagi kawasan pertahanan awal dari bencana tsunami atau
ditetapkan sebagai zona konservasi. Pada zona ini sebaiknya
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
dikembangkan green belt /jalur hijau baik dengan hutan mengrove maupun
cemara laut serta perkebunan kelapa sebagai soft protection.
2. Zona Berbahaya (7-12 mdpl)
Pada zona ini dimanfaatkan untuk aktivitas yang masih terbatas seperti
kegiatan pariwisata pantai dan bahari dan pemukiman nelayan dengan
intensitas pembangunan sedang.
3. Zona cukup aman (12-25 mdpl)
Pada zona cukup aman sudah dapat dilakukan pembangunan, namun
demikian tetap dengan kepadatan sedang dan pola permukiman cluster
dimana tetap disediakan ruang evakuasi seperti mesjid, GOR, sekolah dan
lain-lain dengan struktur dan konstruksi anti gempa.
4. Zona aman (>25 mdpl)
Terutama untuk fungsi-fungsi vital seperti pusat pemerintahan,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Intensitas pembangunan dapat
dilakukan dari sedang sampai tinggi dengan peruntukan lahan permukiman
dengan berpola cluster.
Dalam Kepmen tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau
kecil, dijelaskan bahwa, Salah satu alternatif pola perencanaan dikawasan pesisir
dan pulau-pulau kecil adalah membagi kawasan tersebut atas beberapa zona
penting, yaitu :
1. Zona Preservasi / Zona Inti
2. Zona Konservasi
3. Zona Penyangga
4. Zona Pemanfaatan( Kawasan Budidaya)
5. Zona tertentu pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
3.8 Penentuan Guna Lahan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/II/1980 dan
No.683/Kpts/8/1981 alokasi peruntukan lahan di Indonesia di bagi menjadi
beberapa kategori:
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
1. Kawasan Lindung (Preservation Zone)
2. Kawasan Penyangga (Buffer Zone)
3. Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya tanaman tahunan
Kawasan Budidaya tanaman semusim/setahun
4. Kawasan Pemukiman
Faktor Utama Klasifikasi peruntukan lahan :
1. Kemiringan Lahan
2. Jenis tanah (Kepekaan tanah terhadap erosi)
3. Intensitas hujan harian
4. Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem scoring
4.3.1 Klasifikasi peruntukan lahan
1. Kawasan Lindung (Preservation zone), adalah areal yang mempunyai
scoring kemampuan lahan adalah sama atau lebih dari 175, atau
memenuhi beberapa syarat di bawah ini :
Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan lebih dari 40%
Tanah yang sangat peka terhadap erosi yaitu tanah regosol, litosol
dan renzina dengan kemiringan lahan besar dari 15%
Merupakan kawasan sempadan sungai dan pantai sekurang-
kurangnya 50-100 meter
Merupakan kawasan perlindungan mata air sekurang-kurangnya
dengan radius 200 meter
Kawasan hutan mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih
Guna keperluan/kepentingan khusus dan ditetapkan oleh
pemerintah sebagai kawasan lindung.
2. Kawasan Penyangga (Buffer Zone), adalah areal yang dapat berfungsi
sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Letaknya diantara
kawasan lindung dan kawasan budidaya. Zona penyangga disebut juga
zona konservasi yang mempunyai fungsi perlindungan zona preservasi.
Zona ini lebih diutamakan untuk penggunaan lahan yang ekstensif dengan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
persyaratan tertentu. Sesuai dengan ciri-ciri tersebut zona konservasi
dapat digunakan sebagai kawasan hutan produksi, perkebunan dan
perkebunan campuran. Penilaian penentuan kawasan penyangga
bersdasarkan beberapa kriteria, yaitu:
Areal yang mempnyai scoring kemampuan lahan antara 124-174
Keadaan fisik lahan memungkinkan untuk dilakukan budidaya
secara ekonomis
Lokasi secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan
penyangga
Tidak merugikan dari segi ekologi dan lingkungan hidup
Mempunyai kemiringan lahan 25%-40% apabila tanah tidak peka
terhadap erosi atau kemiringan lahan 15%-25% apabila tanah peka
atau sangat peka terhadap erosi.
3. Kawasan Budidaya, kawasan ini terdiri dari budidaya tanaman tahunan
dan tanaman semusim. Penentuan kawasan ini berdasarkan scoring
kemampuan lahan kecil atau sama dengan 124 atau memiliki kriteria
sebagai berikut :
Cocok untuk dikembangkan sebagai tanaman tahunan (kayu-kayu,
tanaman perkebunan dan tanaman industri) dan tanaman semusim
Memenuhi kriteria umum kawasan penyangga .
4. Kawasan Pemukiman, kawasan ini merupakan kawasan kegiatan atau
sektor nonpertanian seperti pemukiman pedesaan dan perkotaan, industri,
rekreasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Arealnya sama dengan kawasan
budidaya hanya saja lahan tersebut mempunyai kemiringan antara 0-8%.
Dapat dilihat pada tabel 2.4 sbg:
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
TabelSistem Penilaian Peruntukan Lahan Berdasarkan Sistem Untuk Penetapan
Kawasan Lindung dan Budaya
NO FAKTOR UTAMA KELAS URAIAN FAKTOR UTAMA SCORING
1 Kemiringan Lahan 1 Datar 0% - 8% 20 2 Landai 8% - 15% 40 3 Agak Curam 15% - 25% 60 4 Curam 25% - 40% 80 5 Sangat Curam > 40% 100
2. Kepekaan Tanah Terhadap Erosi 1 Tidak Peka Aluvial 15Gleisol
Planosol Hidromorf Kelabu Lateritik Air 2 Agak Peka Latosol 30 3 Kurang Peka Brown Forest Soil 45 Kambisol
Non Calcic Brown Mediteran 4 Peka Andosol 60 Padsol Vertisol Grumosol Laterit Padsolik 5 Sangat Peka Regosol 75 Litosol Organosol Renzina
3.Intensitas Hujan Harian(curah hujan/hari hujan)
1 Sangat Rendah 0 - 13,6 10
2 Rendah 13,6 - 20,7 203 Sedang 20,7 - 27,7 30
4 Tinggi 27,7 - 34,8 405 Sangat Tinggi > 34,8 50
Sumber : Catatan kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan, 2009
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
3.9 Kesesuian Lahan
Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu bidang lahan untuk suatu
penggunaan lahan dalam mengusahakan komoditas tertentu. Dalam mengevaluasi,
dipertimbangkan tingkat manajemen yang diterapkan.
Adapun kelas kesesuaian lahan dapat dikelompokkan menjadi
1. S1 (Sesuai)
Lahan tidak mempunyai faktor pembatas nyata bagi suatu penggunaan
secara berkelanjutan atau pembatas sangat ringan (tidak berarti) yang
tidak mengurangi produktivitas atau manfaat, dan/ hanya memerlukan
masukan dengan biaya ringan
2. S2 (Cukup Sesuai)
Lahan mempunyai faktor pembatas sedang untuk suatu penggunaan
secara berkelanjutan, faktor pembatas tersebut akan mengurangi
produktivitas atau manfaat, dan memerlukan masukan terus menerus
agar dicapai tingkat keuntungan yang maksimal.
3. S3 (Sesuai Marginal)
Lahan Mempunyai faktor pembatas berat untuk penerapan suatu
penggunaan secara berkelanjutan dan akan menguarangi produktivitas
atau manfaat, dan memerlukan masukan yang memerlukan nilai tambah
marginal.
4. N1 (Tidak Sesuai Saat Ini)
Lahan Mempunyai faktor pembatas berat/besar, tidak bisa diperbaiki
dengan teknologi dan biaya yang layak saat ini, untuk penggunaan
secara berkelanjutan.
5. N2 (Tidak Sesuai)
Lahan Mempunyai faktor pembatas sangat berat sehingga sedikit sekali
kemungkinan untuk mendapatkan produktivitas secara berkelanjutan.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Dalam menentukan kawasan perumahan harus pula diperhatikan segi-segi
sosial seperti adanya tempat-tempat keramat / bersejarah dan penghidupan
penduduknya. Sedangkan untuk kawasan perumahan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1. Aksesibilitas
Yaitu kemungkinan pencapaian dari kawasan ke kawasan. Aksesibilitas
dalam kenyataannya berwujud jalan dan transportasi.
2. Kompatibilitas
Yaitu keserasian dan keterpaduan antar kawasan yang menjadi
lingkungannya.
3. Fleksibilitas
Yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik / pemekaran kawasan perumahan
dikaitkan dengan kondosi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.
4. Ekologi
Yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang diwadahinya.
Untuk dapat memenuhi syarat-syarat tersebut di atas diperlukan informasi
tentang:
1. Topografi
Yaitu kondisi permukaan tanah baik bentuk, karakter, tumbuhan, aliran
sungai, kontur tanah, dan lain-lain yang sangat berpengaruh terhadap
transportasi, sistem sanitasi, dan pola tata ruang.
2. Sumber alam
Yaitu semua potensi dan kekayaan alam yang dapat mendukung
penghidupan dan kehidupan.
3. Kondisi fisik tanah
Yaitu kondisi fisik tanah yang mana kawasan perumahan akan dibangun.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah:
Tidak mengandung gas beracun yang mematikan
Tidak tergenang air
Memungkinkan untuk membangun sarana dan prasarana
4. Lokasi / letak geografis
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Yaitu posisi kawasan perumahan terhadap kawasan-kawasan lain.
5. Tata guna lahan
Yaitu pola tata guna lahan di sekeliling perumahan.
6. Nilai dan harga tanah
Yaitu nilai potensi dan ekonomi dari tanah kawasan.
7. Iklim
Yaitu keadaan cuaca, hal yang harus diperhatikan adalah:
Arah jalannya matahari
Lamanya penyinaran matahari
Temperatur rata-rata
Kelembaban
Curah hujan rata-rata
Musim
Arah Angin
8. Bencana alam
Segala ancaman bahaya oleh alam, seperti angin puyuh, gempa bumi, dan
banjir.
9. Vegetasi
Segala tumbuhan yang ada maupun yang mungkin tumbuh di kawasan
yang dimaksud. Hal yang diperhatikan adalah jenis dan pengaruhnya
terhadap lingkungan
10. Hidrologi
Semua jenis air tanah yang terkandung didalam tanah atau kawasan
perencanaan.
11. Status Lahan
Segala bentuk peruntukan lahan dikawasan
12. Kebisingan
2.1 Pengertian Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir merupakan wilayah yang mempunyai batas ke arah
daratan sejauh 1 km dari garis pantai saat kedudukan muka air tertinggi dan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
kearah laut lepas sejauh 3 mil (Costal Commitee Of NSW, 1994). Wilayah pesisir
dibatasi oleh daratan yang masih dipengaruhi oleh proses laut dan menghasilkan
sistem-sistem bentuk daratan dan ekologi yang unik (Verhagen, 1994 ; Sekretariat
Proyek MREP, 1997, dalam Dini Satriati).
Batasan pesisir dapat ditentukan berdasarkan pendekatan ilmiah (Scientific
Definition) dan pendekatan kebijakan (Policy Oriented Definition) (Key dan Alder
1999). Secara ilmiah, kawasan pesisir merupakan pertemuan antara daratan dan
lautan dengan batasan ke daratan dan lautan ditentukan oleh pengaruh daratan ke
lautan dan pengaruh lautan ke daratan (Ketchum, 1972 dalam Key dan Alder,
1999). Berdasarkan kebijakan, pada umumnya batasan kawasan pesisir
merupakan wilayah administratif, baik ke darat maupun ke laut, ataupun batasan
yang ditentukan secara politis (Hilldebrand dan Norrena, 1992 ; Jones dan
Westmacott, 1993, dalam Dini Satriati).
Wilayah pesisir secara umum dapat diartikan suatu wilayah peralihan
antara daratan dan lautan, apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), maka suatu
wilayah pesisir memiliki dua macam batas (boundarles), yaitu : batas yang sejajar
garis pantai (longshore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (cross
shore) (Dahuri, 2000). Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas
wilayah pesisir yang sejajar garis pantai relatif mudah.
2.2 Karakteristik Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat,
laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil
keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (weathering) dan
pembangunan ketiga aspek di atas;
2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan
unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari makan;
3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan
sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan
laut;
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan
yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan;
5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik
pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi
internasional
2.3 Karakteristik Masyarakat Pesisir
Masyarakat yang hidup di wilayah pesisir pantai pada umumnya adalah
masyarakat tradisional yang miskin dengan kondisi sosial ekonomi dan latar
belakang pendidikan yang relatif rendah, sekitar 90% masyarakat pesisir pantai
hanya berpendidikan sampai SD (Supriono dkk, 1992, dalam Dini Satriati).
1. Masalah kerusakan fisik lingkungan
Masalah kerusakan pada fisik lingkungan yang sering terjadi antara lain:
a. Kerusakan ekosistem
- Kerusakan terumbu karang
- Kerusakan Mangrove
- Pemanfaatan sumber daya ikan yang berlebihan (Over Exploitation)
b. Pencemaran laut
- Bahan-bahan pencemaran laut:
44 % run off dan aliran dari laut
33 % emisi pesawat terbang
12 % pelayaran dan peristiwa tumpahan minyak
10 % pembuangan limbah ke laut
1 % penambagan minyak dan gas
- Macam-macam pencemaran laut
Intrusi air laut disebabkan pemanfaatan air tanah
yang tidak memperhitungkan keseimbangan yang mengakibatkan
turunnya permukaan air tanah
Eutrofikasi yaitu merupakan peningkatan garam-
garam nutrien terutama nitrat dan fosfat secara gradual sehingga
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
dapat menyebabkan red tide dan pertumbuhan alga yang tidak
normal
Red tide yaitu perubahan warna air laut
Tumpahan minyak
c. Kejadian alam
- Erosi
- Sedimentasi
- Bencana alam seperti tsunami dan banjir
2. Masalah sosial ekonomi
a. Kemiskinan penduduk
Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir adalah nelayan, kemiskinan
nelayan dapat dicirikan oleh 5 karakteristik:
- Pendapatan nelayan bersifat harian dan jumlahnya sulit untuk
ditentukan
- Tingkat pendidikan nelayan atau anak-anak nelayan pada umumnya
rendah
- Sifat produk yang dihasilkan nelayan
- Bidang perikanan membutuhkan investasi cukup besar dan cenderung
mengandung resiko besar
- Hanya tergantung pada perikanan
b. Kurangnya pemahaman terhadap nilai sumber daya wilayah pesisir
3. Masalah kelembagaan
a. Masalah konflik pemanfaatan dan kewenangan
Sebagai contoh:
- Konflik penggunaan ruang di lokasi pantai
- Konservasi mangrove yang konflik dengan pembangunan lain
- Konflik budi daya taman laut
b. Masalah ketidak pastian hukum
Sebagai contoh:
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
- Undang-undang nomor 24 tahun 1992: Kewenangan penataan ruang
laut harus diatur dengan Undang-undang dengan kewenangan terbesar
ada pada pemerintah pusat (sentralistik)
- Undang-undang nomor 22 tahun 1999: Menyerahkan kewenangan
penataan ruang laut (sejauh 12 mil) sepenuhnya kepada daerah
- Undang-undang nomor 5 tahun 1960: Hak ulayat (termasuk hak ulayat
laut) diakui eksisitensinya
2.4 Perumahan
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan
pasal 28 H amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar
rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan
mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga
merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu
kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya
peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian
bangsa.
Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembina keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan juga
mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan
penyiapan generasi muda. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan
lingkungannya yang layak dan sehat merupakan wadah untuk pengembangan
sumber daya bangsa Indonesia di masa depan.
2.5 Rumah Layak dalam Lingkungan Sehat, Aman, Lestari dan
berkelanjutan.
a. Lingkugan Sehat dan Aman
b. Suatu kondisi perumahan dan permukiman yang memenuhi standar
minimal dari segi kesehatan sosial budaya ekonomi dan kualitas teknik
yang dikelola secara benar dan terus menerus.
c. Lingkungan lestari dan berkelanjutan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
d. Yaitu lingkungan yang memperhatikan sumber daya alam, pola tatanan air
dan usaha konservasi sumber daya alam, pengelolaan dan
pemanfaatannya.
e. Kategori Layak
Layak Huni : Berkaitan dengan pencapaian fisik, kesehatan
dan kesusilan sebagai manusia bekelompok
berbudaya.
Layak Usaha : Yang berkaitan dengan terpenuhinya kondisi
lingkunga Yang kondusif bagi kelangsungan
kehidupan social dan ekonomi
Layak Berkembang : Terpenuhinya kondisi lingkungan yang
mendukung teradinya kesejahteraan masyarakat
protektif dan produktivitas.
Kriteria Perumahan dan Permukiman yang layak Berkembang atau
dikembangkan :
1. Tidak Semua kawasan Ekonomis untuk dikembangkan sebagai kawasan
hunian
2. Tidak Semua kawasan Produktif cocok untuk dikembangkan sebagai
kawasan permukiman.
3. Kriteria Lokasi Bermukim.
Kriteria Lokasi Permukiman :
1. Dalam RTRW kawasan tersebut ditetapkan sebagai daerah dengan
peruntukan perumahan dan pemukiman.
2. Kawasan perumahan dan pemukiman yang apabila dikembangkan dapat
memberi manfaat bagi pemerintah Kota atau kabupaten dalam bentuk :
Peningkatan ketersediaan pemukiman yang layak dan terjangkau.
Dukungan bagi pembangunan dan pengembangan kawasan
fungsional lain yang memerlukan perumahan dan pemukiman.
Luas Kawasan yang direncanakan mendukung terlaksananya pola
hunian berimbang yaitu tidak mengganggu keseimbangan fungsi
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
kawasan serta upaya pelestarian SDA dan skala kegiatannya
memberikan kesempatan kerja baru.
Syarat Bagi Kawasan Perumahan dan Pemukiman :
( Bagi yang baru dibangun / dikembangkan ):
1. Tidak berada pada lokasi rawan bencana baik yang ruti atau pun
diperkirakan akan tejadi / terkena bencana .
2. Mempunyai sumber air baku yang memadai ( kualitas & kuantitas ) atau
berhubungan degan jaringan pelayana air bersih serta jaringan sanitasi.
3. Terletak pada hamparan yang luas dengan luas yang cuku dan
emungkinkan teselenggaranya pola hunian yang berimbang.
4. Memanfaatkan lahan tidur atau lahan skala besar yang telah dikeluakan
izinnya namun belum dibangun.
5. Bagi kawasan perumahan dan pemukiman akan dikembangkan sebagai
kawasan pembanguan Rusuna ( Rusun Sederhan ) sewa / milik.
Syarat Lokasi Pemukiman :
1. Lokasinya sedemikian rupa dan tidak terganggu oleh kegiatan lain
2. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan
3. Mempunyai fasilitas drainase.
4. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih.
5. Dilengkapi dengan fasilitas pembuagan air kotor / Tinja.
6. Dilayani oleh fasilitas pembuagan sampah secara teratur.
7. Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman kanak-kanak, taman dll
8. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.
Standar Umum Perumahan :
Berikut ini akan dijelaskan mengenai standar-standar peumahan serta
kebutuhan diingkungan perumahan tersebut. Besaran lingkungan perumahan
ditentukan oleh :
1. Jumlah penduduk
2. Fasilitas atau pelayanan Umum
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
3. Luas Tanah / Lahan Total
4. Luas lahan untuk perumahan
5. Luas lahan untuk jaringan jalan
6. Luas lahan untuk ruangan terbuka
7. Kepadatan penduduk
8. Radius pelayanan
9. Luas lahan untuk fasilitas dan pelayanan umum.
Dasar-dasar pengukuran skala lingkungan perumahan adalah :
1. Fasilitas pendidikan untuk alat ukur
2. Jumlah penduduk sebagai pengukuran skala
3. Lingkungan perumahan
2.6 Defenisi Tenaga Kerja
Yang dimaksud tenaga kerja adalah penduduk yang dalam usia kerja yang
umum dipakai adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas, namun pada
tahun 2000 berdasarkan ketetapan ILO tenaga kerja yang dipakai yakni yang
berumur 15 tahun keatas dan tenaga kerja adalah penduduk yang potensial dalam
bekerja atau tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara
yang dapat memproduksi barang dan jasa, dan jika ada permintaan terhadap
tenaga kerja mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
Pengertian tenaga kerja berdasarkan sensus penduduk dikatakan bahwa
tenaga kerja adalah penduduk yang terdiri dari angkatan kerja adalah bagian dari
tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat dan yang berusaha untuk terlibat dalam
kegiatan aktif tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan yang bukan tenaga
kerja adalah bagian tenaga kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja.
Simanjuntak (1981) memberikan batasan bahwa yang dimaksud tenaga
kerja atau man power mengandung dua pengertian. Pertama sebagai orang atau
kelompok orang-orang bagian dari penduduk yang mampu bekerja. Mampu
bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis,
yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
kebutuhan masyarakat. Sedangkan pengertian yang kedua yang terkandung
didalamnya adalah sebagai jasa yang diberikan dalam proses produksi (labour
service). Dalam hal ini tenaga kerja mencerminkan kualitas usaha yang diberikan
seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.
Pakar kelautan dan perikanan dari Perancis, Prof Dr Jean Chaussade
menilai, tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia yang masih masuk kategori
miskin, salah satu sebabnya adalah karena profesi nelayan itu hanya bersifat
"sambilan" dan bukan "nelayan penuh" dalam kesehariannya. Menurut dia, profesi
nelayan di Indonesia yang lebih banyak bersifat "sambilan" itu, terjadi karena
dampak dari krisis ekonomi yang melanda, sehingga tekanan-tekanan krisis
dimaksud berpengaruh pada banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan.
Akibatnya, nelayan yang relatif tidak memerlukan kualifikasi dan standarisasi
tertentu banyak dipilih oleh banyaknya tenaga-tenaga kerja yang kehilangan
pekerjaannya itu
2.7 Kehidupan Nelayan di DaeRah Pesisir di Minang Kabau
Kondisi nelayan di berbagai kawasan secara umum di tandai oleh beberapa
cri seperti kemiskinan, keterbelakangan social, rendahnya SDM, karena sebagian
penduduk hanya lulusan Sekolah Dasar atau bahkan belum tamat dan lemahnya
fungsi dar keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Lembaga Keungan
Mikro (LKM) atau kapasitas berorganisasi. Hal ini menyebabkan terjadinya
kelemahan bargaining position dengan pihak-pihak lain di luar kawasan sehingga
mereka kurang memilki kemampuan mengembangkan kapasitas dirinya dan
organisasi dan kelembagaan social yang di miliki sebagai sarana aktualisasi dalam
membangun wilayahnya (Kusnadi 2006 :91-92).
Setelah berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan
gerakan Kembali ka Nagari, Adat Minang mendapat tempat yang lebih baik dan
dimasukkan sebagai salah satu dasar pemerintahan Nagari, Pemerintahan Daerah
Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, sesudah UUD 1945. Di bawah ini
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
adalah ikhtisar Adat Minang, sering disebut Undang nan Empat, sebagaimana
dipahami dan hidup dalam masyarkat Minangkabau.
1. Undang-undang Luhak dan Rantau
Luhak bapangul
Rantau barajo
Bajalan samo indak tasundak
Malenggang samo indak tapampeh
Masyarakat Minangkabau meyakini adanya kesatuan genealogis semua
Nagari-nagari dalam wilayah Minangkabau dan juga kesatuan genealogis
penduduknya. Karena itu Adat Minang sebagai produk budaya adalah satu
kesatuan juga. Nenek moyang orang Minangkabau diyakini turun dari
puncak Gunung Marapi, dan Nagari tertua di Minangkabau adalah nagari
Pariangan di Kabupaten Tanah Datar sekarang.
Orang-orang yang satu keturunan menurut garis keturunan Ibu
berkelompok membentuk sebuah suku, dan dipimpin oleh seorang laki-
laki yang disebut Penghulu.
2. Undang-undang Nagari
Nagari bakaampek suku
Dalam suku babuah paruik
Basawah baladang
Babalai bamusajik
Balabuah batapian
Undang-undang Nagari berisi aturan dasar dan syarat-syarat berdirinya
sebuah Nagari, yaitu syarat-syarat yang menunjukkan kemampuan
penduduk beberapa kampung untuk mendirikan suatu susunan masyarakat
yang lebih teratur. Syarat-syarat ini meliputi kemampuan ekonomi,
prasarana dan jumlah penduduk atau suku.
3. Undang-undang dalam Nagari
Barek samo dipikue, ringan samo dijinjing
Saciok bak ayam, sadanciang bak basi,
Sakik basilau, mati bajanguak
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Salah batimbang, hutang babayie
Undang-undang dalam Nagari mengatur tata hubungan warga masyarakat
dalam sebuah nagari. Sistem yang dipakai adalah tipikal masyarakat
komunal, dengan ciri-ciri:
a. Setiap orang secara alami langsung menjadi warga Nagari
b. Demokrasi langsung, karena para Penghulu sangat dekat dengan
masyarakatnya, musyawarah dan mufakat dilaksanakan tanpa
diwakilkan.
c. Gotong royong. Kebersamaan dalam menghadapi segala masalah
dalam Nagari
d. Social safety net, semua warga Nagari, dapat mengandalkan bahwa
dirinya akan dibantu secara bersama-sama oleh masyarakat jika dia
mengalami kesusahan yang mendesak.
4. Undang-undang nan Duapuluh
Undang-undang dalam Nagari mengatur tata hubungan warga masyarakat
dalam sebuah nagari. Sistem yang dipakai adalah tipikal masyarakat
komunal, dengan ciri-ciri:
a. Setiap orang secara alami langsung menjadi warga Nagari
b. Demokrasi langsung, karena para Penghulu sangat dekat dengan
masyarakatnya, musyawarah dan mufakat dilaksanakan tanpa
diwakilkan.
c. Gotong royong. Kebersamaan dalam menghadapi segala masalah
dalam Nagari
d. Social safety net, semua warga Nagari, dapat mengandalkan bahwa
dirinya akan dibantu secara bersama-sama oleh masyarakat jika dia
2.8 Pengertian Penduduk
Penduduk/Warga/Perkumpulan Orang-orang atau manusia Orang-orang
yang berada di dalamnya terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling
berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinyu. Suatu daerah tempat
tinggal biasanya dipimpin oleh seseorang.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi
dua:
Orang yang tinggal di daerah tersebut
Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata
lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan
bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.
Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah
geografi dan ruang tertentu.
2.9 Piramida Penduduk
Distribusi usia dan jenis kelamin penduduk dalam negara atau wilayah
tertentu dapat digambarkan dengan suatu piramida penduduk. Grafik ini
berbentuk segitiga, dimana jumlah penduduk pada sumbu X, sedang kelompok
usia (cohort) pada sumbu Y. Penduduk lak-laki ditunjukkan pada bagian kiri
sumbu vertikal, sedang penduduk perempuan di bagian kanan.
Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk dalam
kurun waktu tertentu. Negara atau daerah dengan angka kematian bayi yang
rendah dan memiliki usia harapan hidup tinggi, bentuk piramida penduduknya
hampir menyerupai kotak, karena mayoritas penduduknya hidup hingga usia tua.
Sebaliknya yang memiliki angka kematian bayi tinggi dan usia harapan hidup
rendah, piramida penduduknya berbentuk menyerupai genta (lebar di tengah),
yang menggambarkan tingginya angka kematian bayi dan tingginya risiko
kematian.
2.10 Kepadatan dan Penyebaran Penduduk
Untuk melihat kepadatan penduduk yang ada mengunakan analisis
kepadatan Bruto, dimana kepadatan ini disebabkan adanya dominasi penduduk
yang menetap pada suatu daerah berdasarkan aktivitas perekonomian, mata
pencarian dan aksesbilitas.
Dengan rumus:
Bruto = jumlah penduduk (jiwa)
Luas wilayah
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Adapun standar kepadatan penduduk yang digunakan yaitu :
Sangat Rendah : < 5 jiwa/ ha
Rendah : 5-10 jiwa/ha
Menengah : > 10 jiwa/ha
2.11 Urbanisasi
Kata “ Urbanisasi “ atau “ urbanization“ didefinisikan oleh Munir
( 2004:1) sebagai bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota
yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan atau akibat dari
perluasan daerah kota. Urbanisasi dapat terjadi melalui dua cara yaitu;
perpindahan penduduk dari desa ke kota (rural urban migration) dan kedua
karena berubahnya daerah pedesaan yang karena beberapa faktor lambat laun
menjadi daerah perkotaan (Sinulingga, 1999: 70).
Pada umumnya di Negara maju tingkat urbanisasi sangat tinggi dibanding
di negara berkembang. Di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat
urbanisasi mencapai hampir 80%, sedangkan di negara-negara berkembang
urbanisasi masih di bawah 40%. Di Indonesia urbanisasi baru mencapai 30,9% di
tahun 1990, sedangkan keseluruhan dunia mencapai 40% di tahun yang sama
(Sinulingga, 1999: 81).
2.12 Kebijakan Pengelolaan Wilayah pesisir
Dalam UUD no.22 tahun 1999 yang terakhir telah di sempurnakan melalui
UUD no.32 tahun 2004 dinyatakan bahwa dinyatakan bahwa daerah propinsi
terdiri dari wilayah daratan dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang di ukur dari
gris pantai kea rah laut lepas dan atau kearah peraiaran kepulauan. Sedangkan
kewenangan daerah kabupaten/kotaejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi.
Melalui pelimpahan kewengan tersebut, maka daerah dapat lebih leluasa dalam
merencanakan dan mengelola sumberdaya wilayah pesisir, termasuk jasa
lingkungan lainnya bagi kepentingan pembangunan daerah itu sendiri.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Proses pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, berdasarkan kesepakatan
internasional, mengikuti suatu siklus pembangunan atau kebijakan. Siklus tersebut
terdiri dari 5 langkah yaitu :
1. Identifikasi isu-isu pegelolaansumberdaya wilayah pesisir
2. Persiapan atau perencanaan program
3. Adopsi program dan pendanaa
4. Pelaksanaan program
5. Monitoring dan evaluasi
Konsep pengelolaan wilayah pesisir tarpadu membutuhkan waktu beberapa
tahun untuk dapat diimlementasikan walaupun hanya untuk kawasan tertentu
(sesuai pengalaman negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand dan sri
langka). Propinsi Sumatra Utara dengan komposisi masyarakat pesisir yang
sangat majemu di tuntut untuk dapat mengawali pengelolaan wilayah pesisir
terpadu dengan menyelesaikan satu siklus kebijakan pengelolaan. Program
akan menjadi lebih matang dan didukung oleh seluruh stakeholder bila telah
berhasil melewati satu siklus yang dibuat juga dengan satu generasi program.
Dokumen selanjutnya yaitu kebijakan zonasi, rencana pengelolaan dan
rencana aksi.
a. Kebijakan umum
- Memadukan semua aktifitas yang berkaitan dengan
pengelolaan
- Sumberdaya pesisir dan laut untuk mewujudkan pembangunan
industry
- Perikanan, pariwisata bahari dan industry non perikanan secara
terpadu
- Pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu
- Terkoordinasi dan saling berkaitan antar wilayah kabupaten
b. Kebijakan khusu
- Mendorong pengelolaan industry perikanan, pariwisata bahari
dan industry
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
- Non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi
sumberdaya pesisir dan laut
- Mendorong pembangunan ekonomi secara optimal, efisien dan
berorientasi pada ekonomi rakyat
- Mendorong berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan
- Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan
hokum untuk mewujudkan kawasan pesisir ebagai kawasan
perikanan terpadu
- Pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat
- Pengelolaan industry perikanan, pariwisata dan industry non
perikanan terpadu berorientasi pada pengembangan teknologi
2.13 Penataan Ruang Bernasis Mitigasi Bencana Alam
Kawasan-kawasan yang menyimpan potensi gempa bumi (jalur tunjangan,
tubrukan, fragmen-fregmen benua mikro dan patahan-patahan aktif) dinamakan
sebagai daerah-daerah atau zona sumber gempa bumi. Berdasarkan analisis
probabilistic bahaya gempa. Wilayah Indonesia terbagi dalam 6 wilayah gempa,
(dimana wilayah gempa 1 merupakan wilayah gempa paling rendah, dan wilayah
gempa merupakan daerah gempa tertinggi), yaitu :
a. Wilayah 1, berarti daerah tersebut mempunyai potensi sangat rendah untuk
mengalami gempa, meliputi sebagian besar pulau Kalimantan, kecuali
Kalimantan timur dan sebagian Kalimantan tengah.
b. Wilayah 2, berarti daerah itu mempunyai potensi rendah untuk mengalami
gempa, meliputi bagian timur pulau Kalimantan dan Sulawesi bagian selatan,
pantai timur Sumatra, pantai utara jawa timur dan Madura.
c. Wilayah 3, berarti daerah itu mempunyai potensi sedang untuk mengalami
gempa, meliputi pantai utara pula jawa, pantai timur pulau Sumatra, Sulawesi
tenggara, bagian timur Halmahera.
d. Wilayah 4, berarti daerah itu mempunyai potensi ytinggi untuk mengalami
gempa, meliputi bagian selatan pulau jawa dan Maluku
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
e. Wilayah 5, berarti mempunyai potensi sangat tinngi untuk mengalami gempa,
meliput bali, NTB, sebagian Sumatra dan papua
f. Wilayah 6, berarti wilayah ini mempunyai potensi paling tinggi mengalami
gempa, meliputi bagian barat pulau Sumatra, NTT, ambon, dan papua bagian
tengah. Semakin besar resiko kegempaan, maka semakin awan daerah tersebut
terhadap bahaya gempa.
Upaya yang di lakukan untuk mengurangi dampak negative tsunami :
1. Hindari bangunan baru di daerah terpaan tsunami untuk mengurangi korban di
masa depan
2. Mengatur pembangunan baru di daerah terpaan tsunami untuk memperkecil
kerugian di masa dating
3. Merancang dan membangun bangan baru untuk mengurangi kerusakan.
Prasarana merupakan kebutuhan pokok manusia sebagai penunjang segala
aktifitas .seperti Listrik ,air bersih ,telpon ,Drainase dan jaringan Transportasi
seperti yang di ketahui parsarana merupakan asset fisik yang di rancang dalam
sistem sehingga memberikan pelayanan public penting . Untuk perencanaan
Tapak kawasan perumahan nelayan di kelurahan pasinan tigo. berkaitan dengan
Prasarana sesuai dengan kebutuhan .untuk saluran air minum (PDAM) saluran air
limbah ,jaringan listrik,telfon ,dan tempat pembuangan sampah (TPS) .
2.1 Jaringan air bersih
Perencanaan sistem jaringan dan kebutuhan air bersih didasarkan
pada jenis kawasan yang di rencanakan .pengadaan air bersih dapat
diambil dari sumber mata air terdekat dan di tampung pada resivior yang
kemudian di salurkan pada seluruh kawasan permukiman yang di
rencanakan dengan sistem jaringan untuk distribusi dengan sistem
loop/melingkar.
Pola distribusi sangat dipengaruhi oleh penentuan sumber air yaitu:
a. Reservoir dengan sistem menara ,dibenarkan bila:
-areal yang dilayani cukup luas
-sumber airnya terletak sejajar atau lebih rendah dari tempat
fasilitas –fasilitas yang perlu di layani
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
b. Reservior dalam tanah ,digunakan bila:
- Sumber air terletak didaratan tinggi ,dimana letaknya lebih
tinggi dari fasilitas yang dilayani
- Tingkat kebutuhan yang cukup besar
c. Tanpa resivior ,digunakan bila
-kebutuhan air lebih kecil
- ketersediaan air cukup besar
Sistem penyediaan air bersih terdiri dari
-bangunan pengambilan air baku
- saluran atau pipa transisi air baku
- instalasi produksi
- pipa air bersih sekunder
- pipa transisi air bersih utama
-bak penampungan
- pipa distribusi utama
- pipa distribusi sekunder
Sumber –sumber air bersih yang dapat di gunakan
PDAM
Air tanah atau sumur.
Kota yang membutuhkan pelayanan air bersih
1. kebutuhan rumah tangga atau pemukiman ,dihitung berdasarkan 150
liter/orang/hari.
2. Kebutuhan untuk keperluan sosial di hitung 10% dari jumlah
kebutuhan penduduk atau rumah tangga
3. Kebutuhan untuk keperluan pusat kegiatan lingkungan dihitung 20%
dari jumlah kebutuhan penduduk.
4. Kebutuhan untuk cadangan 20% dari jumlah kebutuhan penduduk.
Standar Kebutuhan dan Tingkat Pelayanan Air Bersih
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Perhitungan kebutuhan air bersih pada umumnya didasarkan pada jumlah
penduduk dan tingkat pelayanan. Sebagaimana yang tertuang dalam MDG’s
bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk yang dilayani sistem air bersih akan
tereduksi 50%. Pada tabel berikut adalah kriteria yang umum digunakan untuk
menghitun kebutuhan air bersih suatu daerah. Apabila tingkat pelayanan telah
diketahui dan jumlah sambungan juga telah diketahui maka dapat diperkirakan
jumlah kebutuhan pipa primer, sekunder, dan tersier. Semakin kecil kerapatan
suatu wilayah maka jumlah kebutuhan pipa per-sambungan akan semakin besar.
Kriteria yang umum digunakan untuk menghitung kebutuhan jumlah pipa adalah
sebagai berikut :
Pipa Primer = 4 – 5 m / sambungan
Pipa Sekunder = 6 – 8 m / sambungan
Pipa Tersier = 9 – 12 m / sambungan
2.2 Listrik
Rencana jaringan listrik didasari oleh kebutuhan dari setiap jenis kegiatan
dan penempatan gardu listrik jauh dari kegiatan yang bersifat aktif.
Sistem jaringan listrik dari :
-bangunan pembangkit
-gardu induk extra tinggi dan gardu listrik
-saluran udara tegangan extra tinggi
-saluran udara tegangan tinggi
-jaringan transmisi menengah
Standar Pembangunan Gardu Listrik
Standar pembangunan gardu listrik adalah sebagai berikut :
A. Ukuran dan Kapasitas Maksimum Gardu per-Unit
a. Luas tanah : 6 x 9 m2
b. Luas casis (Bangunan) : 4 x 7 m2
c. Radius Pelayanan : 200 m2
d. Kapasitas Maksimum : 630 KVA = 630.000 watt
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
e. Medan Listrik yang bisa dicapai : ± 6.257 m2
B. Kebutuhan Listrik/Gardu
Kebutuhan Listrik dapat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut ;
a. Untuk Perkantoran/Jasa/Pertokoan
Kebutuhan listrik untuk perumahan
Jenis rumah Ukuran petak
rata-rata m2
Luas
bangunan
rata-rata (m2)
Kebutuhan
(Watt)
Jumlah
rumah yang
dilayani
gardu unit
Kecil 100 70 450 1.400
Sedang 200 240 1.500 420
besar 400 600 6.600 100
Khusus untuk lingkungan real estate kebutuhan gardu diperhitungkan
sebagai berikut :
Medan elektris yang bisa dicapai gardu standar = 6.257 m2 atau
dibulatkan 0,5 Ha untuk 1 gardu.
b. Untuk Perkantoran/Jasa/Pertokoan
Untuk bangunan-bangunan perkantoran/jasa/pertokoan, disyaratkan
untuk setiap luas lantai bangunan seluas 1.000 m2 / 50.000 m2 menyediakan
satu gardu khusus.
Bebang tersambung kesehatan
Balai pengobatan 900 V A/unit
BKIA dan rumah bersalin 1300 VA/unit
Apotik 1.300 V A/unit
Beban penyambung kawasan perumahan
Dasar perhitungan beban tersambung untuk penerangan bagi semua tipe
rumah adalah 5 VA/m2 maka beban tersambung kawasan perumahan :
Rumah kecil : 450 VA/unit
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Rumah sedang: 1300 VA/unit
Rumah besar : 3500 VA/unit
Standar Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Ekstra Tinggi
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga
listrik yang
menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk
penyaluran
tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan
tegangan di
atas 35 kV sampai dengan 245 kV. Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi
(SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat
penghantar
di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat
pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 245kV.
Ketentuan pemanfaatan lahan yang dilalui jalur dan di sekitar
menara SUTT
dan SUTET diatur berdasarkan prinsip berikut:
1. Perlu disediakan ruang aman, yaitu ruang sekeliling penghantar atau
kawat
listrik SUTT atau SUTET yang harus dibebaskan dari kegiatan
manusia.
VI - 34
2. Tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur
SUTT atau SUTET sebagai ruang aman tetap digunakan oleh
pemiliknya
sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Ruang aman meliputi jarak bebas horizontal dan jarak bebas
vertikal. Jarak
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
bebas horisonal adalah jarak antara titik tengah menara dengan
benda
terdekat. Jarak bebas vertikal adalah ketinggian minimal antara
penghantar dengan tanah.
4. Jarak bebas horizontal minimal untuk SUTT ditetapkan 20 m ke
kanan kiri
dari titik tengah menara untuk menara tunggal dan 15 m untuk
menara
ganda, sementara jarak bebas vertikal bergantung pada letak
menara
tersebut dan beberapa faktor lainnya.
5. Jarak bebas horizontal minimal untuk SUTET ditetapkan 32 m ke
kanan kiri
dari titik tengah menara, sementara jarak bebas vertikal bergantung
pada
letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya.
6. Faktor-faktor yang menentukan ruang aman adalah tegangan,
kekuatan
angin dan suhu di sekitar kawat penghantar:
a. Tegangan; makin besar tegangan yang bekerja pada penghantar
makin
besar jarak minimum (clearance) yaitu jarak yang terpendek yang
diizinkan
antara kawat penghantar dengan benda atau kegiatan lain sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Angin; makin besar tekanan angin, makin besar ayunan kawat
penghantar
ke kiri atau ke kanan dan pada satu gawang (jarak antara dua
menara)
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
ayunan yang terbesar karena pengaruh angin adalah pada kawat
penghantar
yang lengkungannya paling rendah sedangkan ayunan semakin
kecil
ke arah menara.
c. Suhu kawat penghantar; makin besar suhu yang mempengaruhi
kawat
penghantar makin mengendor kawat penghantar tersebut, sehingga
andongannya menjadi lebih besar dan kenaikan suhu tersebut
disebabkan
oleh suhu di sekeliling dan suhu yang diakibatkan oleh besarnya
arus yang
mengalir pada kawat penghantar tersebut.
2.3 Persampahan
Pembuangan sampah penting memiliki fasilitas pembuangan samapah
yang efisiensi .untuk tapak yang akan direncanakan ,(terutama sampah padat
tetapi juga sampah yang mudah terbakar ataupun sampah yang tidak dapat
terbakar) dan pembuangan segera dapat dilakukan pada pengolaan sampah pada
tapak atau sekitar tapak untuk penguburan .pembakaran atau proses kimiawi yang
memerlukan upaya penelaahan untuk pengolahan .melakukan pembuangan
sampah pada lahan terpisah untuk menghindari bau-bauan serta penggunaan
metoda pembuangan untuk mencegah bersarangnya tikus dan pembiakan serangga
.
Sistem persampahan terdiri atas beberapa tempat :
- Tempat pembuangan akhir
- Bangunan pengelola sampah
- Penampungan sementa
Beberapa alternatif distribusi pembuangan sampah berasal dari kawasan
pemukiman
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Sistem pengumpulan sampah
Terdapat 2 (dua) sistem pengumpulan yang digunakan dalam pengelolaan
persampahan Kota Padang yaitu pola komunal dan pola door to door.
Pola komunal, menggunakan becak motor atau becak sampah
(pengelolaannya bersifat swadaya masyarakat), gantungan sampah dan
kontainer.
Pola door to door, sampah langsung dikumpulkan truk dan langsung
dibawa ke TPA.
Standar Perencanaan Prasarana Pengelolaan Sampah
A. TIMBULAN DAN KARAKTERISTIK SAMPAH
Berdasarkan data timbulan sampah yang terjadi selama ini, maka perkiraan
timbulan sampah saat ini maupun kedepan adalah sebesar 2,5 l/orang per
hari sedang sampah non-domestik sebesar 20%.
Sedang karakteristik sampah mengacu kepada kondisi umum sampah
untuk
kota-kota di Indonesia pada umumnya terdiri dari :
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Sampah Organik = 70%
Sampah Anorganik = 28%
B 3 = 2%
B. Proyeksi tingkat pelayanan
Sesuai MDGs bahwa target pelayanan persampahan sampai tahun 2015
adalah reduksi setengahnya dari persentase yang belum dilayani, sehingga
persentase pelayanan tahun 2015 adalah tergantung dari tingkat pelayanan
yang telah ada.
Hubungan Antara Elemen-elemen Pengolaan Persampahan
.
Sumber : Thcobanoglous, 1993
2.4 Jaringan Telpon
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Sumber Sampah
Pewadahan
Pengumpulan
Transfer dan Transpor Pengeloaan
Penampungan akir
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Jaringan telpon untuk setiap perumahan pada umumnya telah
menggunakan fasilitas ekonomi telpon yang baik .karena setiap perumahan
dominan memiliki satu saluran jarinag telpon .jaringan telpon untuk tiap
perumahan pada umumnya telah menggunakan telpon atau fasilitas komunikasi
telpon yang baik .
Sistem saluran telpon terdiri atas
- Saloran telpon otomat
- Saluran primer
- Rumah kabel
- Saluran sekunder
Standar Pembangunan Menara Telekomunikasi
- Ketentuan pembangunan menara telekomunikasi dimaksudkan
untuk memberikan
- arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan
- perundang-undangan yang berlaku di samping kehandalan
cakupan (coverage)
- frekuensi telekomunikasi dengan tujuan meminimalkan jumlah
menara
- telekomunikasi yang ada, dengan prioritas mengarahkan pada
penggunaan/
- dalam penggunaan/pengelolaannya maupun penggunaan ruang
kota,
- namun tetap menjamin kehandalan cakupan pemancaran,
pengiriman dan/
- atau penerimaan telekomunikasi.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
- Pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi dibagi
dalam kawasan
- berdasarkan pola dan sifat lingkungan, kepadatan bangunan
dan bangunbangunan
- serta kepadatan jasa telekomunikasi yang lokasi persebarannya
- ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Kawasan tersebut
dibagi berdasarkankriteria sebagai berikut :
A. Kriteria Kawasan I
- a. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-
bangunan
- serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa tekelomunikasi
padat.
- b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada
permukaan tanah
- hanya untuk menara tunggal, keciali untuk kepentingan
bersama beberapa
- operator dapat dibangun menara rangka sebagai menara
bersama.
- c. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas tanah dan di
atas bangunan
- dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan
keserasian
- lingkungan.
B. Kriteria Kawasan II
- a. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-
bangunan
- kurang padat.
- b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada
permukaan tanah
- dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
- c. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan jika
tidak dimungkinkan
- didirikan di atas permukaan tanah dengan memperhatikan
- keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.
BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN ATURAN POLA
PEMANFAATAN RUANG ( ZONING REGULATION)
KAWASAN RAWAN BENCANA DAN KAWASAN
PENGEMBANGAN KOTA PADANG
- VI - 32
C. Kriteria Kawasan III
a. Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-
bangunan
- tidak padat.
b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada
permukaan tanah
- dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal.
c. Menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak
diperbolehkan
- kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan
tanah
- dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan
frekuensi
- telekomunikasi dengan tinggi maksimum 52 meter dari
permukaan tanah
- dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan
keserasian
- lingkungan.
d. Menara telekomunikasi dibangun sesuai dengan kaidah
penataan ruang
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
- kota, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan
kebutuhan
- telekomunikasi pada umumnya. Seperti disebutkan di atas,
menara telekomunikasi
- diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu menara tungal dan
- menara rangka.
e. Menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi
radio microwave,
- apabila merupakan menara rangka yang dibangun di
permukaan
- tanah maksimum tingginya 72 meter, ditentukan hanya dapat
dibangun
- dalam peruntukkan tanah II dan peruntukkan tanah III.
f. Dilarang membangun menara telekomunikasi pada:
- Lokasi pada peruntukkan tanah spesifik perumahan kecuali
pada peruntukkan
- tanah perumahan renggang dengan ketentuan harus dilengkapi
- dengan persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga di sekitar
menara
- dan diketahui oleh lurah setempat.
- Bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad.
- Bangunan bersejarah dan cagar budaya.
2.5 Jaringan jalan
Ada beberapa pembagian jalan
1. Jalan penghubung lingkungan perumahan
- ROW ( righ of way/ lebar badan jalan) minimum 13 m
- Lebar perkerasan aspal minimum 6m
- Lebar perkerasan bahu jalan minimum 1m
2. Jalan poros lingkungan perumahan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
- ROW ( right of way /lebar badan jalan) minimum 11 m
- Lebar perkerasan aspal minimum 4,5 m
- Lebar perkerasan bahu jalan minimum 1m
3. Jalan lingkungan perumahan I
- ROW (right of way)/lebar badan jalan ) minimum 7,5 m
- Lebar perkerasan minimum 3,5 m
4. Jalan lingkungan perumahan II
- ROW (Right of way/lebar badan jalan ) menimum 3,6 m
- Lebar perkerasan minimum 1,5 m
5. Jalan lingkungan perumahan III
- ROW ( right of way /lebar badan jalan ) minimum 3,6 m
- Lebar perkerasan minimum 0,9 m
Hirarki jalan :
1) Jalan arteri mineral
Lebar jalan minimal 9m
Lebar bahu kiri atau kanan 1,5 m
Kecepatan kendaraan minimal 60km/jam
Melayani angkutan jarak jauh ,tidak terganggu oleh angkutan ulang
alik dan lalu lintas lokal
Jalan masuk lintas lokal
Jalan masuk dan persimpangan harus di batasi
2) Jalan lokal primer
Lebar jalan kurang dari 8 meter
Lebar bahu kiri atau kanan 1,5 meter
Jalan masuk dibatasi
Persimpangan di rencanakan
Kecepatan kendaraan minimal 20 km/jam
3) Jalan kolektor
Lebar jalan kurang dari 7m
Lebar bahu kiri atau kanan 1m
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Jalan masuk di batasi
Persimpangan direncanakan
Kecepatan kendaraan minimal 40km/jam
4) Jalan arteri sekunder
Lebar jaln kurang dari 8m
Jalan masuk dibatasi
Kecepatan kendaraan minimal 30km/jam
5) Jalan kolektor sekunder
Lebar jalan minimal 7m
Terdiri dari dua bahu dan 5 meter dari jalur lalu lintas
Kecepatan kendaraan minimal 20km/jam
6) Jalan lokal sekunder
Lebar jalan minimal 3,5 -5 m
Terdiri dari dua bahu kiri dan kanan yaitu 0,5-1 dan 2,5 -3m dari
jalur lalu lintas
Kecepatan kendaraan minimal 10km/jam
Jaringan jalan merupakan rangkaian ruas-ruas jalan yang dihubungkan
dengan simpul-simpul. Simpul-simpul merepresentasikan pertemuan antar ruas-
ruas jalan yang ada. Jaringan jalan mempunyai peranan penting dalam
pengembangan wilayah dan melayani aktifitas kawasan.
Peranan jaringan jalan
Peranan jaringan jalan yang didasarkan pada cakupan wilayah Pelayanan adalah
sebagai berikut :
- Jaringan Primer Jalan :
Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk
pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional dengan semua simpul jasa
distribusi yang kemudian berwujud kota. Peranan pelayanan terdiri dari jalan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
arteri,a jalan kolektor dan jalan lokal
- Jaringan Sekunder (Jalan) :
Sistim jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pelayanan
masyarakat di dalam kota. Peranan pelayanannya terdiri dari jalan kolektor dan
jalan lokal, Jalan arteri primer dan kolektor primer tidak terputus, walaupun
memasuki kota
Pola Jaringan Jalan
Jaringan jalan mempunyai pola jaringan sesuai dengan karakteristik
kawasan/wilayah dan rencana pengembangannya. Untuk daerah yang berkembang
secara natural maka pola jaringannya akan terbentuk dengan karakteristik
alamiahnya. Pola jaringan jalan secara umum adalah sebagai berikut :
Jaringan jalan Lingkungan
Jaringan jalan di suatu kawasan dengan karakteristik guna lahan yang komplek
perlu ada perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tata
ruang yang ada. Jalan lingkungan yang membentuk jaringan disesuaikan dengan
jenis guna lahan antara lain perumahan, perdagangan, industri, perkantoran dan
pendidikan. Perlu juga diperhatikan juga fasilitas dan prasarana pendukung lain
seperti pedestrian, halte, sub terminal, jalur hijau dan lain sebagainya.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Dari Konsep tata ruang dan Karakteristik kawasan, maka jaringan jalan dengan
tipe grid network cukup memadai untuk melayani aksesibilitas lingkungan. Grid
Network terdiri dari Jalan Primer dengan membelah kawasan dan bertemu di
pusat kawasan. Jalan primer merupakan Jalan Penghubung Lingkungan yang
merupakan akses utama dengan jalan lokal terdekat. Kemudian dirangkai denngan
jalan Poros Lingkungan sebagai akses utama jalan lingkungan yang ada (jalan
sekunder).
Jaringan jalan harus memperhatikan juga fasilitas pendukung lainnya, antara lain
jembatan, fasilitas pedestrian, terminal dan lain sebagainya.
Sebagai sarana utilitas ,jalan merupakan hal yang utama yang sangat di
butuhkan .berdasarkan bentuk polanya jalan terbagi beberapa tipe yaitu
a. Grid Iron
Pada tipe jalan berbentuk grid-grid atau kisi-kisi dengan pembangunan
rumah pada sisi-sisi jalan. Tipe ini memperlihatkan pengelompokan bangunan
secara kotak-kotak memanjang yang terlihat sangat sederha.
b. Cul – de – sac
Pengelompokan rumah rumah secara cul de-sac ini memperlihatkan kesan
yang lebih fleksibel dibandingkan tipe grid yang monoton. Pola ini juga terlihat
lebih mudah dibandingkan dengan pola grid, namun pola ini cenderung
memberikan kesan yang kurang terkelompok karena adanya perbedaan
pengelompokan rumah.
c. Loop
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Pada pola ini rumah-rumah dikelompokan berbentuk loop, dengan adanya
ruang terbuka hijau ditengah-tengahnya. Namun pada poola ini juga
ditemukannya kekurangan berupa pembagian persil-persil tanah yang kurang
efektif dan beberapanya terdapat penyempitan muka persil.
d. Lengkung
Pola ini memperlihatkan pengelompokan rumah-rumah yang sangat tidak
teratur. Pengelompokan seperti ini juga memberikan permasalahan dalam
penataan sirkulasi lalu-lintas.
e. Simpangan
Pola ini juga memperlihatkan ketidak-teraturan dengan banyaknya
simpangan-simpangan jalan. Pola ini cukup sulit dalam penataan pengelompokan
rumah. Hal ini biasanya terjadi disebabkan adanya faktor lain yang
mempengaruhi.
a b
c d
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
e
(De Chia ra & Koppelmen, 1978, Site Planning)
2.6 Drainase
Sistem drainase adalah pembuangan air hujan dari halaman fasilitas atau
elemen – elemen yang di rencanakan dan jalan penampungan ,sehingga tidak
terdapat genangan –genangan air atau banjir yang dapat menimbulkan
pencemaran lingkungan .
Beberapa hal yang harus di pertimbangkan dalam pengaturan sistem
drainase yaitu
- Rencana tapak
- Kondisi tofografi
- Luas daerah pengaliran dan kondisi aliran permukaan
- Keselarasan terhadap jaringan jalan yang ada
- Tempat pembuangan akhir atau badan penerimaan yang ada di
daerah terbuka.
Berdasarkan pertimbangan diatas maka sistem pembuangan air hujan
dapat di jabarkan sebagai berikut
“air hujan dialirkan melelui saluran terbuka yang di tempatkan di
sepanjang jalan- jalan yang ada di sekitarnya saluran terbuka tersebut
pada tempat tertentu yaitu pada penyebrangan jalan di buat duiker dan
pasangan batu kali yang di lengkapi dengan soncrete slob cover atau di
buat gorong –gorong”.
Sistem pembuangan air hujan terdiri dari
- Saluran primer
- Saluran sekunder
- Waktu penampung
Sistem drainase dapat di bagi atas 3 yaitu:
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
1. Pembuangan air hujan utama (saluran primer)
a. Ukuran pipa untuk sistem pembuangan air hujan utama harus
mempunyai diameter yang didasarkan pada analisis
rancangan ,tetapi tidak kurang dari 15 inchi.
b. Kelandain minimun harus di tetapkan untuk memungkinkan
pembersihan dari saluran pada aliran lambat ,juga memudahkan
pemindahan endapan daerah drainase di masa mendatang.
2. Saluran air hujan ke dua (saluran sekunder)
Syrat –syarat adalah :
Ukuran pipa untuk sistem pembuangan utama air hujan memadai
harus di sediakan dana di hubungkan ke pipa pembuangan yang
memadai ,sesuai di perlukan menurut analisis .
3. Cekungan drainase dan selokan (saluran tersier)
Syarat- syarat sebagai berikut :
a. Selokan di perkeras dengan kelandaian minimum 0,5 %
b. Selekon /cekungan yang tidak di perkeras mempunyai
kedalaman dan lebar yang memadai untuk menampung
kemungkinan limpasan maksimum tanpa melimpah.
Untuk daerah pemukiman sistem drainase yang di pergunakan
disini yaitu sistem drainase permukaan.
Untuk pengadaan drainase dalam perencanaan tapak dan beberapa
metode atau sistem yang biasa di gunakan yaitu:
- Sistem drainase permukaan
- Sistem drainase bawah tanah tertutup
- Sistem drainase bawah tanah tertutup dengan penampungan
pada tapak
- Sistem kombinasi drainase tertutup daerah yang yang di
perkeras dengan drainase terbuka untuk daerah yang di
perkeras.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Saluran diperkeras harus mempunyai kelandain minimum 0,5 % saluran
terbuka lereng sisi saluran dari tanah tidak boleh mempunyai kemiringan
lebih dari 2 : 1 dan harus lebih rata untuk mencegah erosi tempat –tempat
yang dinyatakan menurut analisis .saluran terbuka yang dilapisi harus
mempunyai kelandain maksimum 67% (1,5 : 1) pada kemiringan sisinya
di lengkapi dengan lubang tetes yang memadai
Pola bentuk Drainasea. Pola siku
Dibuat di daerah yang tofografinya sedikit tinggi dari sungai dimana sungai merupakan saluran pembuangan akhir yang berada ditengah kota.
Saluran cabang
Saluran utama
b. pola paralelsaluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang,dengan saluran cabang (sekunder) yang cukup banyak dan pendek-pendek .apabila terjadi pengembangan kota ,saluran-saluran akan dapat menyesesuaikan.
Saluran cabang
Saluran utama
c. Grid Iron Pola ini baik digunakan untuk daerah yang lahannya dengan kelerengan di kedua sisinya.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Saluran
Saluran
d. Alamiah Digunakan bila kapasitas hujan yang akan alihannya sedikit dan tempat –tempat tertentu saja
Saluran
Saluran utama
e. Radial Pola saluran yang memancarakan ke segala arah ,cocok di buat di daerah berbukit
f. Jaring-jaring Pola ini mempunyai saluran –saluran pembuang yang mengikuti arah jalaan raya dan cocok untuk daerah tofografi datar.
Sal cabang
Sal pengumpul
Saluran utama
Standar Garis sempadan sungai dan sempadan pantai untuk drainase
- Garis sempadan sungai untuk flood way dan kr.
Kelurahan pesisi pantai adalah 30 meter kekiri dan ke kanan
- Garis sempadan sungai untuk Kr. Titik Panjang,
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Lueng Paga, Daroy, Doy and Neng (sebagai drainase utama) adalah minimum 15 m ke kiri dan ke kanan
- Garis sempadan pantai direncanakan proporsi pada bentuk dan kondisnya (dari garis pantai terluar ketidal dyke atau coastal road)
2.7 Air Limbah
Air limbah adalah air kotor yang di hasilkan khusus kakus (WC)
untuk hal ini di lakukan penampungan individual .air limbah yang berasal
dari kakus di buang langsung ke diposal sistem yang berupa cubluk atau
cesspove.
Sistem pembuangan air limbah terdiri dari:
- Saluran primer
- Saluran sekunder
- Bangunan pengelolaan waduk penampungan
Saluran ini berada diantara rumah dengan tangki septik.pipa utama
merupakan perpanjangan pipa pembuangan kakus sampai sedikitnya kaki
di bawah pondasi ,atau pipa masuk udara,pada pipa ini tidak di butuhkan
perangkap masuk udara .bahannya dapat terbuat dari tanah liat yang
diglazur atau sebaiknya dengan pipa besi digunakan jarak 100 kaki dari
persediaan air minum dan di dekat perpohonan.
Pentingnya infrastruktur air kotor dan air buangan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Berkaitan dengan aspek lingkungkungan dan kesehatan
- Aspek lingkungan : dekomposisi air kotor dan air buangan
menimbulkan gas yang berbau tidak sedap dapt mencemari
udara, tanah dan air
- Aspek kesehatan : bau yang tidak sedap mengundang
kedatangan lalat yang dapat menularkan berbagai penyakit,
infiltrasi air kotor dan air buangan melalui tanah dan
mencemari tanah
Standar Persyaratan pewadahan untuk air kotor atau limbah rumah tangga:1. Ukuran diameternya antara 6 inchi sampai 4 inchi2. Kemiringan
- 1 inchi untuk 8 kaki , pipa 6 inchi
- 1 inchi untuk 4 kaki ,pipa 4 inchi3. Kemiringan pada lintang agak utara minimum 1 kaki 6 inchi di atas
bawah permukaan lintang agak selatan ,maka kedalam harus cukup sekedar menutup pipa.
Hasil buangan air limbah ke tangki yaitu:a. Tangki septikb. Tangki sifon.
A. Pengertian Sarana dan Rumah
Sarana menurut Peraturan Mentri PU No.06/PRT/M/2007 merupakan
kelengkapan fisik suatu lingungan yang pengadaannya memungkinkan suatu
lingkungan dapat berfungsi dan beroperasi sabagaimana semstinya. Sarana terdiri
dari fasilitas sosial dan fasilitas umum.. Sarana diklafikasikan kepada 2 bagian
yaitu :
a. Sarana Umum, sarana yang pada umumnya harus disediakan oleh
semua kawasan perumahan.
b. Sarana khusus, sarana khusus merupakan sarana yang harus disediakan
karena kendala alam dan kondisi alam pada suatu kawasan.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pasal 1
ayat(1), rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau
hunian dan sarana pembinaan keluarga.
B. Sarana Umum
Dibagi atas beberapa jenis sarana :a. Sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga
b. Sarana kebudayaan dan rekreasi
c. Sarana perdagangan dan niaga
d. Sarana kesehatan
e. Sarana pendidikan dan pembelajaran
f. Saranapemerintahan dan pelayanan umun
g. Sarana peribadatan
Untuk menentukan luas dan besaran masing- masing sarana digunakan konsep Neighbourhood UnitKonsep Neighbourhood Unit
Sebuah kawasan perumahan yang ideal adalah bebas polusi , dekat dengan
fasilitas kota, aman dan dan nyaman, ketersediaan utilitas yang memadai, dan
yang paling penting dari semua faktor yang telah dipaparkan adalah akseseibilitas
(kemudahan pencapaian) yang tinggi. Dengan demikian dalam kawasan
perumahan harus tersedia sarana-sarana pendukung seperti pendidikan,
kesehatan, peribadatan, perbelanjaan, rekreasi dan lain-lain yang tentunya tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan penduduk.
1. Standar lingkungan I
Jumlah penduduk adalah anatara 100 – 250 orang dengan asumsi
jumlah anggota keluarga setiap rumahnya adalah 5 orang.
Kebutuhan lahan untuk perumahan adalah 3000 – 7500 m² dengan
jumlah rumah tangga 20 – 50 rumah tangga.
Kebutuhan ruang terbuka sebesar 100m² - 250m², atau 1m² setiap
penduduknya.
Kebutuhan pelayanan masyarakat adalah sebesar 300m², terdiri dari
warung 100m² yang menyatu dengan rumah tinggal, dan lapangan
bermain 200m².
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
Kebutuhan lahan untuk jaringan jalan adalah 300m².
2. Standar lingkungan II
Jumlah penduduk adalah 800 – 1000 jiwa dengan 160 – 200 rumah
tangga
Kebutuhan lahan untuk perumahan 12.000 – 30.000 m²
Kebutuhan ruang terbuka 1m² untuk setiap penduduk
Kebutuhan pelayanan masyarakat adalah 2750m², yang terdiri dari:
a. Sarana pendidikan TK dengan 2 ruangan sebesar 1200m²
b. Untuk pertokoan sebesar 1000m² (atau 1m² setiap penduduknya).
Jika setiap tokonya memiliki luas 200m², berarti terdapat 5 buah
toko
c. Untuk koperasi sebesar 100m²
d. Untuk poliklinik adalah 200m² (satu poliklinik setiap 1000
penduduk).
e. Untuk tempat ibadah sebesar 250 m² (satu tempat ibadah per
1000 penduduk).
Kebutuhan jaringan jalan sebesar 12.000m²
3. Standar Lingkungan III
Jumlah penduduk adalah hingga 6000 jiwa dengan jumlah rumah
tangga 1200 rumah tangga.
Luas lahan yang dibutuhkan untuk perumahan sebesar 120.000m².
Kebutuhan ruang terbuka 6000m². (1m² setiap penduduknya).
Kebutuhan jaringan jalan sebesar 48.000m².
Kebutuhan pelayanan masyarakat adalah 24.700m², yaitu :
a. Sarana pendidikan sekolah dasar 11.500m². (dengan perincian ;
767 m² untuk luas bangunan; 2.400 m² halaman bermain; 8192
m² untuk lapangan olah raga. Sehiangga jumlah keseluruhannya
adalah 11.359 m² dan dibulatkan menjadi 11.500m²).
b. Sarana kesehatan sebesar 1.200m², dengan asumsi satu sarana
kesehatan (200m²) per seribu penduduk.
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
c. Sarana perdagangan sebesar 3000m² (500m²/1000 penduduk),
dan pertokoan 6000m².
d. Sarana peribadatan sebesar 1500m².
e. Bangunan umum lainnya 1500m²..
( Sumber Dinas Pekejaan Umum Provinsi Sumatera Barat)
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Prencanaan Tapak perumahan DISOL AKMAL Guru sekolah menengah atas 0710015311012 berbasis bencana
No Keterangan Lingkungan I Lingkungan II Lingkungan III
1. Jumlah Penduduk
100 – 250 jiwa 800 – 1.000 jiwa 4000 – 6.000 jiwa
2. Jumlah RT 20 - 50 KK 160 – 200 KK 600 - 1200 KK
3. Perumahan 3000 - 7500 M2 (67%) 12.000 - 30.000 M2 (65,5%) 48.000 - 120.000 M2 (58,9%)
4. Open Space 250 M2 (2,3%), radius pencapaian 100 m
1.000 M2 (2,2%) , radius pencapaian 100 m
12.200 M2 (5,9%), radius pencapaian 100 m
5. Fasilitas Sosial 300 M2 (2,7) - Warung : 100 M2, radius pencapaian 300 m- Lap. Bermain : 200 M2 , radius pencapaian 100 m
2.750 M2 (6,1%) - TK : 1.200 M2 (Radius pencapaian 500)- Koperasi : 100 M2 , radius pencapaian 500 m- Toko : 1.000 M2 , radius pencapaian 300 m
- Poliklinik : 200 M2, radius pencapaian 1000 m
23.200 M2 (11,5%)- SD : 11.500 M2 , radius pencapaian 1000 m- Poliklinik : 1.200 M2 , radius pencapaian 1000 m- Pasar : 3.000 M2 , radius pencapaian > 2000 m- Toko : 6.000 M2 , radius pencapaian 300 m- Mesjid : 1.500 M2 , radius pencapaian 1000 m
6. Jaringan Jalan 3000 M2 (27,1%) 12.000 M2 (26,2%) 48.000 (23,7%)
Total 11.050 M2 45.750 M2 203.400 M2
Tabel standar perumahan menurut Konsep Neighbourhood Unit
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
C. Sarana Khusus
1) Sarana Kenelayanan
a) Dermaga
Standar Kriteria Perencanaan Pelabuhan (dermaga) di Indonesia (1984) Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut dan Desain Kriteria Perencanaan Pelabuhan oleh
Direktorat Bangunan dan Peralatan Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut.
Hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sebuah dermaga :
Ukuran/Dimensi Dermaga :
Pembangunan Dermaga diperuntukkan bagi kapal ≤ ……… GT.
Dimensi kapal yang perlu diperhatikan:
Panjang Keseluruhan (LOA)
Lebar = (B)
Sarat = (draft) = d
Jagaan = w
Kedalaman minimum perairan labuh = d meter dibawah LWS.
Tinggi lantai dermaga adalah = t meter di atas LWS.
Spesifikasi Pembebanan dan Perhitungan
Beban desain untuk trestle dan wharf (Dermaga) yang dipergunakan adalah sebagai
berikut:
Beban mati
Beban hidup
Beban gempa
Tekanan tanah
b) Tempat pelelangan ikan
c) SPBU
d) Tempat penjemuran ikan
2) Sarana kritis
Menurut hasil penelitian LIPI pada kota Padang Sarana kritis merupakan Fasilitas
kritis adalah fasilitas yang diharapkan masih dapat berfungsi ketika bencana alam
terjadi karena sangat dibutuhkan untuk tindak darurat. Antara lain :
a. Menara
b. Pos keselamatan dan informasi
c. Pemacah gelombang.
D. Pola Pola Perumahan dan Jenis- jenis Rumah
1. Tipe Rumah (bentuk)
a. Rumah tinggal
Rumah kediaman yang mempunyai persil
tersendiri dan bangunan induknya tidak
dibangun berimpit dengan batas persil, batas
persilnya jelas kemudian status tanahnya
merupakan hak milik, hak guna bangunan,
hak pakai.
b. Rumah gandeng dua/Kopel
Rumah kediaman yang mempunyai persil
tersendiri salah satu bangunan dinding
bangunan induknya berimpit dengan salah
satu bangunan tetangganya yang bersama
merupakan kesatuan yang terdiri dari dua
rumah.
c. Rumah gandeng banyak/Bedeng
Rumah-rumah kedua dinding bangunan
induknya bergandengan sehingga
berwujud deretan rumah-rumah yang
masing-masing mempunyai persil
tersendiri.
d. Rumah susun
Rumah yang dibangun secara vertikal
dengan maksimal bangunan berlantai
empat, tanahnya milik bersama.
e. Condominium
Rumah yang kepemilikannya sendiri-
sendiri tiap lantai dan tanah milik
bersama, umumnya terdapat di pusat-pusat
kota di kawasan strategi.
f. Flat
Yang bangunan rumah terdiri dari dua
lantai, dengan kepemilikan satu unit untuk
satu lantai kemudian tanahnya milik
bersama.
g. Maisonette
Suatu perumahan setiap rumahnya
berderet-deret, dimana terdiri dari dua
lantai dan tiap kapling milik masing-
masing penghuni.
( De Chiara & Koppelman, 1978, Site Planning )
1. Jenis rumah berdasarkan kontruksinya :
Berdasarkan RTRW Kota Padang rumah menurut kontruksinya dibagi:
Rumah permanent
Rumah yang sudah dikontrusi dengan pondasi, berdiding tembok batu bata atau
batako, beratap genteng dan lantainya diplester/ keramik.
Rumah semi permanent
Rumah yang sudah dikonstruksi dengan pondasi, berdinding setengah tembok dan
setengah bambu/ kayu, dilengkapi atap genteng, serta lantainya diplester/ keramik.
Rumah non permanent
Rumah tanpa pondasi, berdinding bambu/ kayu, dan beratap genteng ataupun selain
genteng.
2. Karakteristik Rumah Sehat
Menurut SNI No. 03-1728-1989 tentang bangunan gedung, persyaratan kesehatan
bangunan gedung, meliputi:
Cahaya dan Pembaharuan Hawa (2. 404)
Setiap ruang kediaman dan ruang cuci tertutup, harus:
a. Mempunyai satu atau lebih lubang cahaya yang langsung berhubungan
dengan udara luar, dengan luas bersih bebas dari ringtangan-rintangan
sama dengan sekurang-kurangnya satu per sepuluh dari luas lantai, dapat
terbuka dan lubangnya meluas ke arah atas sampai sekurang-kurangnya
1,95 m di atas permukaan lantai.
b. Diberi lubang hawa (angin) atau saluran-saluran angin dan pada atau dekat
permukaan bawah langit-langit yang luas bersihnya sekurang-kurangnya
1,0% luas lantai ruang yang bersangkutan.
c. Setiap kamar mandi dan kakus harus diberi penerangan dan pembaharuan
hawa udara, dan dapat juga diberi penerangan buatan dan/ atau
pembaharuan hawa (udara) mekanis yang memenuhi syarat-syarat pasal
2.406.
Penerangan dan Pembaharuan Udara (2. 405)
a. Dengan tidak mengurangi arti dan maksud ayat (2) a pasal ini, nilai
penerangan sekurang-kurangnya 50 lux harus diberikan pada semua
bagian ruang kerja;
b. .Sekurang-kurangnya 20 lux harus diberikan pada semua bagian jalan
terusan, tangga, perlengkapan keluar dan ruang-ruang yang bukan ruang
kerja.
c. Jalan terusan, tangga dan semacamnya harus diberikan penerangan alam
atau buatan. Penerangan buatan harus disediakan bila ruangan-ruangan
termaksud di atas mempunyai kemungkinan digunakan pada malam hari.
Pembaharuan Udara Mekanis (2. 406)
a. “Pertukaran Udara” ialah, penggantian seluruh udara dari suatu
ruangan atau suatu bangunan dengan jumlah udara segar (baru) yang sama
besarnya dengan udara luar/ ruang lain yang bebas dari kuman-kuman dan
kotoran.
b. Suatu sistem pembaharuan udara mekanis, sebagai pengganti
pembaharuan udara alam yang memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan-
ketentuan petunjuk ini, tidak mungkin diberikan.
c. Bilamana digunakan pembaharuan udara mekanis, sebagai pengganti
pembaharuan udara alam, sistem yang dimaksud harus bekerja terus
menerus selama ruang yang dimaksud digunakan.
d. Udara kotor, atau membusukkan atau merusakkan harus dikeluarkan
dari sistem pembaharuan udara mekanis pada suatu tempat sedemikian
hingga tidak menjadikan gangguan.
3. Tipe Rumah (ukuran )
a) Tipe 21, dengan luas lahan 60m².
b) Tipe 36, dengan luas lahan 90m².
c) Tipe 45, dengan luas lahan 120m².
d) Tipe 70, dengan luas lahan 198m² (11m x 18 m).
e) Tipe 90, dengan luas lahan 247m² (13m x 19m).
f) Tipe 145, dengan luas lahan 348m² (15m x 23,2m).
4. Kawasan Bebas Bangunan
Garis sempadan bangunan adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar
sampai bataa bangunan sebagai pengaman bangunan.
Garis sempadan bangunan yang sempadan dengan jalan dapat dihitung :
GSB = ½ lebar jalan + 1m
Garis sempadan bangunan yang tidak sempadan dengan bangunan diatur dalam
Peraturan pemerintah tahun 1985 tentang jalan pasal :
Permukaan persil yang tidak sebidang dengan Permukaan jalan apabila terdapat
perbedan ketinggian 1½ m
Ketentuan garis sempadan bangunan untuk persil yang tidak sebidang dengan jalan
adalah sama dengan garis sempadan bangunan pada permukaan yang sebidang
dengan permukaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 4 Peraturan
Daerah ini.
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
Koefisien Dasar Bangunan (Building Coverage) adalah perbandingan antara luas
dasar bangunan dengan luas persil per kavling.
Pengaturan KDB yang layak :
a) Perumahan KDB 60%
b) Banguann umum KDB 40- 60%
c) Banguanan Komersial (Building Steet) KDB 40-60%
d) Pertokoan KDB 60- 80%
Tujuan ditetapkan KDB pada suatu kawasan untuk menghitung daya tampung lahan,
penyeimbang dan supaya masyarakat bis melakukan kegiatan sosial dan ekonomi
dengan layak. Disamping itu KDB bertujuan terhadap peletakan banganan di atas
kavling agar dapat mempertahankan tingkat ruang terbuka, dapat mempertahankan
ruang antar bangunan guna mendapatkan penyinaran matahari, serta mendapat sudut
pandang bagi objek yang baik.
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
KLB atau Floor Area Ratio adalah luas lantai total dengan luas kavling persil.
Penentuan KLB harus berupaya mempertahankan fungsi kegiatan dengan mencegah
berkembangnya konflik Land Use ke kawasan sekitarnya. KLB untuk Kota Padang
sendiri tidak ditetepkan sama untuk setiap kawasan tapi berdasarkan kontur dan luas
persil. Maksimal Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan menetapkan intensitas
bangunan 2, berarti Luas total lantai bangunan 2 kali luas kavling persil.