1

BAB II

KONDISI SUMBER DAYA AIR DAN TANTANGAN

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. ISU STRATEGIS NASIONAL

ecara umum isu strategis pada tingkat Nasional yang berkaitan dengan Kondisi

infrastruktur pekerjaan umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam.

Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung

pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan. Beberapa

poin penting dari Issue-issue Strategis Nasional sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan

Kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi

pangan. Seluas 7,3 juta ha jaringan sawah beririgasi yang sudah terbangun seluruhnya

berfungsi. Namun demikian, masih ada kerusakan jaringan irigasi, tercatat mencapai

lebih kurang 18%, yang banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang

pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Menurunnya fungsi jaringan irigasi disebabkan

oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang

optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan

petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi

debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara

musim hujan dan musim kemarau.

2. Perubahan Iklim Global (Global Climate Change)

Perubahan iklim dan kenaikan frekwensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrem.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa pemanasan

global dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan

biologis, seperti perubahan pola presipitasi, perubahan pola angin dan perubahan

ekosistem pantai.

3. Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Pemukiman dan Akses Air Baku

Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air

dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air

S

2

baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (seperti

Waduk Gajahmungkur, Waduk Jatiluhur, dan Waduk Mrica). Kondisi ini juga diperparah

oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk

rumah tangga dan industri yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang

berlebihan (misalnya di Jakarta Utara) sehingga menyebabkan land subsidence dan

intrusi air laut.

4. Millennium Development Goals 2015 (MDG’s)

Sesuai dengan target penyediaan air minum tahun 2015, cakupan layanan air perpipaan

di perkotaan adalah 72 % sedang di pedesaan 68,5 %. Kondisi layanan air secara

keseluruhan belum mencapai target.

5. Ketersediaan Energi

Kebutuhan Energi mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pembangkit listrik

tenaga air masih terbatas karena sumber daya air yang tersedia belum dapat

dimanfaatkan.

6. Bencana Alam dan Daya Rusak Air

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan

kekeringan (seperti banjir di wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang

berada di wilayah sungai Bengawan Solo, dan kekeringan di NTB dan NTT). Selain itu juga

terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam

keberadaan permukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

2.2. ISU-ISU LOKAL

Sementara beberapa Issue-issue Lokal yang mengemuka adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan Hutan dan Alih fungsi lahan, terutama di kawasan hulu, yang

merupakan kawasan konservasi dan kawasan resapan air telah memberikan

dampak yang buruk terhadap daya dukung lingkungan dan menyebabkan

meningkatnya luas lahan kritis 688.276 Ha dan sangat kritis 131.266 Ha. Hal

tersebut mengakibatkan meningkatnya erosi lahan dan limpasan permukaan serta

menurunnya aliran dasar pada musim kemarau.

2. Kondisi kinerja infrastruktur irigasi dari luasan Fungsional 126.000 ha, dengan

Intensitas Produksi (IP) = 1,25 dan output rata-rata per hektar adalah 2,5 ton beras

3

maka produksi beras yang dihasilkan adalah ±350.000 ton/tahun. Jumlah

penduduk NTT saat ini 5 Juta, ini berarti kebutuhan masyarakat menjadi 600.000

ton/tahun, dengan demikian dibutuhkan 195.000 fungsional irigasi, atau setara

dengan tambahan pengembagan areal irigasi baru 50.000 ha, dan diversifikasi

pangan lokal untuk mengatasi pertumbuhan penduduk.

3. Banjir yang menggenangi daerah persawahan dan pemukiman terjadi pada ruas

ruas sungai (P. Timor) dengan luas genangan bervariasi 500 Ha sampai 2.500 Ha.

Selain itu tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, gelombang

pasang/tsunami

4. Kekurangan pemenuhan kebutuhan air baku untuk irigasi dan air minum serta

kekeringan dapat dikurangi dengan membangun dan optimalisasi situ-situ alam,

embung-embung dan pengembangan air tanah baik di perkotaaan maupun di

desa. Kekeringan terjadi pada beberapa daearah yang mengakibatkan gagal panen

dan Rawan pangan.

5. Kerusakan dan alih fungsi hutan bakau mengakibatkan terjadinya abrasi dan

kerusakan pantai.

6. Meningkatnya permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air di

daerah perbatasan atau Lintas Negara.

2.3. PERMASALAHAN UMUM KINERJA INFRASTRUKTUR SDA NTT

rovinsi Nusa Tenggara Timur dengan potensi dan kendala yang ada, turut

berkiprah dalam mendukung akan pelaksanaan pengembangan dan

pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah

Sungai Nusa Tenggara II, yang dimana sebagai ujung tombak Pemerintah Pusat dalam

melaksanakan kewenangannya di daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai luas wilayah 47.349,9 Km2 dan luas wilayah

perairan kurang lebih 200.000 Km2 di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),

yang terdiri atas 1.192 pulau besar dan kecil diantaranya terdapat 3 pulau besar. Pulau yang

dihuni sebanyak 24 buah.

Wilayah daratan yang didiami oleh penduduk sebanyak ± 4.877.800 juta jiwa (2012) dibagi

atas 2 Wilayah Sungai (WS) Lintas Negara, 1 Startegis Nasional dan 2 Wilayah Sungai Lintas

P

4

Kabupaten/Kota, meliputi 1.272 DAS terdapat 465 Sungai besar dan 4.588 sungai kecil

namun hanya 222 sungai yang beraliran sepanjang tahun.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau,

luas wilayah daratan 47.349,9 km2 atau 2,49 % luas Indonesia dan luas wilayah perairan

lebih kurang 200.000 km2 di luar perairan Zone Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI). Jumlah

penduduk mencapai ± 4,8 juta jiwa, dimana 70 % (diantaranya petani dengan pendapatan

perkapita Rp.5,23 juta sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan perkapita nasional

yaitu Rp. 17,5 juta dan tercatat penduduk miskin sebesar 23,31 % > 14,14 % Nasional.

Kondisi topografi bervariasi mulai dari agak berombak (datar) sampai dengan berbukit-bukit

dan bergunung dimana untuk dataran banjir berada pada kemiringan lereng 0-30 % sehingga

mempengaruhi pola kehidupan penduduk umumnya untuk pemukiman berada pada daerah

pegunungan dengan sistim mata pencaharian bercocok tanam ladang berpindah-pindah.

Musim hujan di NTT umumnya terjadi sejak bulan Desember- Maret dengan intensitas tinggi

pada bulan Januari (>200 mm), hujan rata-rata tahunan 1200 mm, Curah Hujan potensial

Aliran Permukaan 29,30 % sehingga terdapat 16,67 milyar m3 atau equivalen 528,6 m3/det,

selain itu terdapat base flow andalan pada sejumlah sungai sebesar 84,47

m3/det, yang merupakan sumber air bagi konstribusi untuk kebutuhan air baku dan air irigasi

penduduk NTT disatu sisi namun di sisi lain juga menimbulkan bencana banjir di musim hujan

dan kekeringan di musim kemarau, atau dengan kata lain terdapat neraca air yang sangat

pincang/fluktuasi yang dialami pada 2 musim di NTT disebabkan oleh curah hujan dalam

jangka waktu pendek namun dalam intesitas tinggi. Fenomena ini terus berlangsung dan

meningkat secara perlahan setiap tahun yang berakibatkan kerusakan Sarana dan Prasarana

di Bidang Pekerjaan Umum (sarana irigasi, jalan jembatan, dan fasilitas umum) serta kerugian

harta benda maupun jiwa manusia disatu pihak dan dilain pihak kegagalan panen dan akses

air bagi kebutuhan dasar manusia menjadi barang yang langka dan mahal. Dengan demikian

akan sangat mempengaruhi perkembangan dan kegiatan perekonomian masyarakat dan

memberikan impilikasi kepada percepatan pembangunan yang akan bergerak lambat karena

diperlukan suntikan dana penanggulangan banjir dan dampak ikutan berupa longsoran yang

seharusnya untuk keperluan biaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara umum persoalan Infrastruktur Sumber Daya Air yang berkaitan dengan Issue-issue

Strategis Nasional dan Issue Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat digambarkan sebagai

berikut :

5

2.3.1. INFRASTRUKTUR IRIGASI

Luas lahan pertanian potensial mencapai 33,80 % atau 1,6 juta ha sedangkan lahan kering

potensial sebesar 28,50 % atau 1,350 juta ha, dan lahan basah potensial sebesar 5,30 % atau

setara dengan 0,250 juta ha, namun baru bisa mengairi secara fungsional seluas 126.168 ha

berupa irigasi sederhana atau belum teknis meliputi 1.515 Daerah Irigasi dengan prasarana

yang ada hasil produksi beras baru mencapai 350.000 ton pertahun atau 70 % dari

kebutuhan sebesar 500.000 ton pertahun sehingga masih harus memasukkan beras dari luar

Nusa tenggara Timur sebesar 150.000 ton pertahun, atau setara pengembangan areal irigasi

seluas 50.000 ha.

Permasalahan dan tantangan yang selama ini dihadapi infrastruktur irigasi di Nusa Tenggara

Timur saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kondisi jaringan irigasi belum lengkap

dan belum teknis/permanen, Hal ini

akibat keterbatasan biaya dan

banyaknya daerah irigasi yang

membutuhkan penanganan sehingga

prioritas dimasa lampau adalah

pembangunan bendung dan saluran

induk saluran induk/sekunder yang juga

belum teknis, kecuali beberapa daerah

irigasi yang mendapat bantuan luar negeri.

2. Kondisi ini mengakibatkan Kinerja jaringan

Irigasi (K<1) artinya ketersediaan air lebih

kecil dari kebutuhan, Efiseiensi Irigasi (EI)

masih sangat rendah (EI<0.5) atau dengan

kata lain masih banyak air yang hilang dan

terbuang dan Intesitas Produksi (IP < 1.5)

masih rendah.

3. Letak jaringan irigasi utama adalah berada pada lereng yang labil dan mudah longsor

ataupun pada bantaran sungai , sehingga pada musim hujan sering terjadi kerusakan

pad bangunan irigasi

Saluran Induk D.I. Waemantar I

Saluran Induk D.I. Lembor

Saluran Induk D.I. Lembor

6

4. Sekitar 55% prasarana irigasi yang telah dibangun dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu

terutama di daerah-daerah penghasil beras regional mengalami penurunan fungsi

karena kerusakan yang ada akibat umur bangunan dan minimnya biaya operasi dan

pemeliharaannya serta Kondisi Bendung/bangunan penangkap air yang rusak akibat

debit banjir yang berlebihan karena degradasi Daerah Aliran Sungai.

5. Merosotnya kemampuan pelayanan jaringan irigasi akibat OP kurang memadai (40–

50%) dari aokasi biaya Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP).

6. Kecenderungan peningkatan kebutuhan air yang tidak diikuti dengan kemampuan

penyediaannya air dan Belum optimalnya pemanfaatan air irigasi ditingkat tersier

seperti; ketaatan terhadap pola tanam, managemen air, OP tersier, kewajiban dan saksi

belum ditegakkan.

7. Belum optimalnya kapasitas lembaga pengelola irigasi di tingkat Pusat, Propinsi dan

Daerah.

8. One River, One Management and One Plan belum diperhatikan sebagaimana mestinya

dalam kerangka out put perencanaan pengembagan irigasi yang lebih optimal.

9. Dari sisi ketersediaan air kita memerlukan masih banyak bangunan-bangunan konservasi

dan tampungan seperti waduk dan embung-embung untuk mendukung ketersediaan air.

Untuk mengurangi defisit dan memenuhi, beberapa langkah yang akan ditempuh antara

lain :

1. Mempertahankan layanan jaringan irigasi agar tetap optimal melalui Operasi dan

Pemeliharaan Irigasi yang mantap.

2. Mengupayakan Rehabilitasi untuk Optimalisasi dan mengembalikan fungsi jaringan

irigasi fungsional pada lahan fungsional seluas 126.000 ha.

3. Memantapkan Pengelolaan prasarana guna memantapkan dukungan terhadap produksi

pangan, dengan melakukan alokasi air untuk berbagai kebutuhan secara efisien dan

optimal, Penyediaan air irigasi yang cukup guna peningkatan produksi, menyediakan

fasilitas pendukung kawasan agropolitan dan agrobisnis, serta meningkatkan upaya

pengamanan kawasan produksi pertanian terhadap bahaya banjir dan kekeringan,

disamping itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di wilayah lumbung padi

regional antara lain Kawasan D.I. Lembor, D.I. Waemantar, D.I. Wae Dingin, D.I. Mbay,

7

D.I. Mautenda di Pulau Flores. Kawasan D.I. Bena dan D.I. Benanain di Pulau Timor, serta

Kawasan D.I. Kambaniru, dan D.I. Waekelosawah di Pulau Sumba.

4. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan P3A dengan membentuk 2.500 kelompok P3A dan

meningkatkan pemberdayaan 600 kelompok P3A yang sudah terbentuk, disamping itu

berupaya mengembangkan kelembagaan pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah

Sungai, baik jumlah maupun mutunya.

5. Melakukan pengendalian konversi Lahan Beririgasi, dengan tujuan mempertahankan

luas areal fungsional.

6. Membangun dan mengembangkan daerah irigasi (D.I.) yang mempunyai potensi dan

harapan masa mendatang antara lain : D.I. Malaka/Benanain (15.000 ha), D.I. Aroki

(4.000 ha), D.I. Oesao/Naibonat (5.000 ha), D.I. Bena (5000 Ha), D.I. Lembor (10.600 ha),

D.I. Wae Dingin (7.500 ha), D.I. Wae Musur (2.700 ha), D.I. Gising (1.500 ha), D.I. Buntal

(1.000 ha), D.I. Wae Cancar dan D.I. Wae Rii (1.500 ha), D.I. Mbay (6.000 ha), D.I.

Lengkosambi (2.500 ha), D.I. Kuruboko (1.750 ha), D.I. Zeu (1.000 ha), D.I. Dondo/Kota

Baru (1.000 ha), D.I. Wae Muda/Wae Teba/Wae Wadan (1.350), D.I. Kambaniru-

Kadumbul-Melolo (12.000 ha), D.I. Kodi (3.500 ha), D.I. Prambuuni Cs (1.000 ha).

2.3.2. Pengembangan Irigasi Rawa

Terdapat 4 Lokasi rawa potensial, yang dapat dikembangkan NTT, yaitu ; Kawasan Rawa

Mbay di kabupaten Nagekeo, Kawasan Rawa Mautenda di kabupaten Ende, Kawasan Rawa

Babau-Nunkurus, di kabupaten Kupang dan Kawasan Rawa Bena, di kabupaten TTS. Sampai

dengan saat ini kawasan rawa potensial ini belum dikembangkan.

2.3.3. Pengembangan Tambak

Daerah pesisir pantai mempunyai luas potensi irigasi tambak yang dapat dikembangkan

seluas 35.445 ha pada 7 kabupaten dari 855 ha yang telah dikelola disebabkan karena masih

membutuhkan Prasarana berupa : Saluran air tawar, situ air tawar, pompa air, percetakan

tambak dan jalan usaha tani. Pengembangan tambak dapat dilakukan pada beberapa lokasi

potensial yaitu :

Kawasan tambak Reo

Kawasan tambak Komodo

Kawasan tambak Sambirampas

8

Kawasan tambak Mbay

Kawasan tambak Maurole

Kawasan tambak Kupang

Kawasan tambak Pulau Rote

Kawasan tambak Bena

Kawasan tambak Mena

Kawasan tambak Benanain

Semua kawasan tambak ini dikelola dengan cara-cara tradisional, dan belum ada dukungan

secara teknis dari infrastruktur Sumber Daya Air, ini tentunya membutuhkan perhatian dari

pemerintah.

2.3.4. Kekeringan dan Pendayagunaan Air Tanah

Dalam UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjabarkan bahwa Air Tanah

(groundwater basin) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua

Kaw. Tambak Maurole

PETA LOKASI PENGEMBANGAN TAMBAK NTT

Kaw. Tambak Mena

Kaw. Tambak Benanain

Kaw. Tambak Bena

Kaw. Tambak Teluk Kupang

Kaw. Tambak Rote

Kaw. Tambak Sambi Rampas

Kaw. Tambak Mbay

Kaw. Tambak Reo

Kaw. Tambak Kamodo

9

kejadian hidrologis seperti proses pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Hal ini

merupakan suatu proses/siklus hidrologi yang terbentuk dari air hujan yang meresap ke

dalam tanah (recharge) kemudian tersimpan sebagai Akifer dalam suatu Cekungan Air Tanah

(CAT), menuju ke daerah yang disebut discharge area.

Provinsi NTT yang beriklim semi arid dengan curah hujan yang rendah dengan durasi yang

pendek 3-4 bulan, dengan Intensitas tinggi dan kondisi vegetasi beragam pula, maka DAS

kritis cukup besar serta berdampak pada Aliran Permukaan semakin meningkat, sehingga

sumber air tetap sepanjang tahun berada dalam jumlah debit yang kecil.

Fenomena ini menyebabkan pemanfaatan sumber air tanah yang dipompa dan permukaan

tanah pada kedalaman ± 50-100 m’ menjai alternatif untuk menjawab masalah tersebut

pada potensi Lahan Kering seluas ± 1,35 juta ha

Dampak kekeringan di masyarakat pedesaan langsung kelihatan, seperti kekurangan pangan,

berhentinya aktifitas pertanian, kelaparan dan penyakit busung lapar, bahkan sampai

menelan korban, besarnya kerugian tidak dapat ditaksir secara pasti, tetapi dapat terlihat

dan ditaksir dari gagal panen, potensi pertanian yang tidak dapat berlangsung seperti

sediakala.

Potensi lahan kering yang subur tetapi rawan kekeringan sering terjadi setiap tahun yang

berdampak pada kekurangan/rawan pangan dan krisis air bersih yang akhirnya

membutuhkan sumber air bawah tanah sebagai pendukung dari keterbatasan sumber air

permukaan dan mata air dilakukan pengembangan Exploitasi Air Tanah dengan program

pendayagunaan Air Tanah untuk lahan seluas 74.423 ha dan penyediaan air baku dengan

7.443 titik sumur bor.

Explorasi Air Tanah dan Pemanfaatannya

10

Dalam upaya mengatasi kekeringan beberapa telah dikembangkan diantaranya Explorasi Air

Tanah yang akan dimanfaatkan untuk Jaringan Irigasi Irigasi Air Tanah, pertanian lahan

kering/perkebunan rakyat, dan air minum masyarakat pedesaan, Sehingga dampak yang

diharapkan adalah :

1. Mengatasi kekurangan air baku bagi masyarakat, ternak dan lahan pertanian yang

selama ini menjadi masalah bagi masyarakat.

2. Pola tanam yang selama ini hanya mengharapkan tadah hujan sudah dapat ditingkatkan.

3. Meningkatkan Pendapatan dan taraf hidup masyarakat pada desa-desa / lokasi kegiatan.

2.4. PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN

PENGAMAN PANTAI

2.4.1 PENGENDALIAN BANJIR

Sungai kritis dan rawan banjir meliputi 94 sungai di NTT yang tidak diimbangi dengan

prasarana pengendalian banjir yang memadai bahkan terkesan bersifat emergensi dan

darurat dan belum memenuhi standar penanganan untuk penanggulangan debit banjir (Q 10)

untuk kawasan perkotaan dan Q5 bagi pedesaan. Dari 94 sungai kritis yang rawan banjir

dengan perkiraan luas genangan mencapai 55.974 ha yang terdiri atas 8 sungai perlu

perhatian serius dengan luas genangan 26.929 ha, perhatian khusus 21 buah dengan luas

genangan 19.045 ha, dan perhatian 65 sungai dengan luas genangan 10.000 ha, sedangkan

secara intensitas banjir yang sering terjadi meliputi 23 sungai dengan luas genangan 41.584

ha.

Kondisi kekritisan sungai pada umumnya disebabkan oleh kapasitas penampang alur sungai

yang mengecil, karena degradasi di hulu sungai dan agradasi dihilir sungai dengan

kemiringan dasar sungai yang landai serta bermeander. Kapasitas sungai tak mampuh

memikul beban pada saat banjir, yang mengakibatkan luapan pada areal pertanian, irigasi,

serta pemukiman penduduk. Rincian sungai kritis sebagai berikut :

11

Peta Prakiraan Rawan Banjir NTT 2007

S. Waemese/ Kec.

Nggorong 1.500 Ha

S. Waejamal/Kec.

Lembor 2.100 Ha

S. Wae Pesi/Kec.

Reo/ 700 ha

S. Wae Peot/Kec.

Mborong 1.640 Ha

S. Aesesa/Kec.

Aesesa 2.500 Ha

S. Wolowona/Kec.

Ndona 714 Ha

S. Kaliwajo/Kec.

Paga 400 ha

S. Lohayong/Kec.

Larantuka 240 Ha

S. Kambaniru/Kec.

Pandawai 1.500 Ha

S. Benenain/ Kec.

Malaka Barat 15.000 HaS. Nunkurus/ Kec. Kupang

Timur/3.000 Ha

S. Muke Kec. Panite

450 Ha

S. Ponu/Kec. Manufui

450 Ha

S. Polapare/Kec.

Wanokaka 140 Ha

S. Baing /Kec. Pahunga

Lodu 2.000 Ha.

S. Talao/Kec. Tasifeto

Barat/ 755 Ha

S. Loworea/ Kec.

Wewaria 825 Ha

S. Noelmina/ Kec. Amanuban

Barat/3.000 Ha

94 Buah Sungai Rawan Banjir di NTT

Perhatian Serius 8 Buah 26.929 Ha

Perhatian Khusus 21 Buah 19.045 Ha

Perlu Perhatuian 65 Buah 10.000 Ha

S. Termanu/Kec.

Fatuleu 1.500 Ha

S. Noel Besi/Kec.

Amfoang Utara 1.750

Ha

S. Anakoli/ Kec.

Maukaro 500 Ha

S. Dondo/ Kec.

Kota Baru 400 Ha S. Nebe/ Kec.

Talibura 520 Ha

Pada WS Noelmina 5 buah sungai dengan prakiraan luas genangan 9.700 ha terdiri dari

Sungai Nunkurus/Kecamatan Kupang Timur (3.000 Ha), Sungai Noel Besi/Kecamatan

Amfoang Utara (1.750 Ha), Sungai Termanu/Kecamatan Fatuleu (1.500 Ha), Sungai Muke/

Kecamatan Panite (450 Ha), Sungai Noelmina/Kecamatan Amanuban Barat (3.000 Ha), WS

Benanain 3 buah sungai dengan prakiraan luas genangan 16.205 ha yaitu ; Sungai

Ponu/Kecamatan Manufui (450 Ha), Sungai Talao/Kecamatan Tasifeto Barat (755 Ha), Sungai

Benenain/Kecamatan Malaka Barat (15.000 Ha).

Pada WS Flores 12 buah sungai dengan prakiraan genangan adalah 12.039 ha, Sungai

Waemese/Kecamatan Nggorong (1.500 Ha), Sungai Waejamal/Kecamatan Lembor (2.100)

Ha, Sungai Wae Pesi/Kecamatan Reo (700 ha), Sungai Wae Peot/Kecamatan Mborong (1.640

Ha), Sungai Aesesa/Kecamatan Aesesa (2.500) Ha, Sungai Anakoli/Kecamatan Wolowae (500)

Ha, Sungai Loworea/Kecamatan Wewaria (825) Ha, Sungai Wolowona/Kecamatan Ndona

(714) Ha, Sungai Dondo/Kecamatan Maurole (400) Ha, Sungai Kaliwajo/Kecamatan Paga

(400) ha, Sungai Nebe/Kecamatan Talibura (520) Ha, Sungai Lohayong/Kecamatan Larantuka

(240) Ha.

WS Pulau sumba 3 buah sungai dengan luas genangan 3.640 ha yaitu, Sungai

Polapare/Kecamatan Wanokaka (140 ha), Sungai Baing/Kecamatan Pahunga Lodu (2.000 ha)

dan Sungai Kambaniru/Kecamatan Payeti (1.500 ha).

Sumber : Balai WS-NT II & Subdin SDA Irigasi -Dinas Kimpraswil NTT

12

Banjir pada sungai-sungai di atas

dapat berupa banjir limpasan, banjir

genangan dan akan ada

kemungkinan terjadi banjir Bandang

(debris flow) yang membawa batuan,

air bercampur tanah dengan energi

yang sangat besar dan dapat

menghancurkan apa saja yang di

jumpainya.

Mengingat banjir merupakan fenomena alam maka pencegahan bencana tidak mungkin

dapat diselesaikan secara mutlak sebagai akibat dari kondisi alam dan finansial/pendanaan

suatu wilayah. Upaya pengendalian banjir dapat dilakukan dalam dua kelompok yaitu :

Pertama :

Upaya dalam bentuk fisik (structural measures)

dengan teknologi seperti :

Tanggul sepanjang sungai dengan fungsi utama

adalah menghalangi air melimpas kekanan dan ke

kiri daerah sekitar, Bendungan atau waduk dengan

fungsi utama adalah menahan dan menampung debit banjir, Sudetan/pelurusan sungai

dengan fungsi utama mempercepat aliran air kebagian hilir, sehingga tinggi genangan dapat

direduksi dan Sumur resapan, dengan fungsi utama untuk mengurangi limpasan permukaan

air hujan dan meningkatkan resapan air ke dalam lapisan tanah.

Kedua : upaya non fisik (non structural measures), seperti prakiraan banjir dan peringatan

dini (early warning system), penanggulangan banjir (flood fighting), pengolahan dataran

banjir (flood plain management), penetapan sempadan sungai, memberikan penyuluhan

pada masyarakat yang membudidayakan dataran banjir.

Secara umum program jangka panjang adalah penanganan terhadap 94 buah sungai rawan

banjir, dengan prakiraan luas genangan mencapai 55.974 ha, yang terdiri dari sungai yang

memerlukan perhatian serius adalah 8 buah dengan luas genangan 26.929 ha, Perhatian

13

Khusus 21 buah sungai dengan luas genangan 19.045 ha, dan Perhatian 65 buah sungai

dengan luas genangan 10.000 ha.

Prioritas tertinggi penanganan dilakukan pada Sungai yang memiliki intensitas banjir sering

terjadi pada 23 buah sungai dengan prakiraan luas areal genangan 41.804 ha.

Tabel 2.1. Tabel Sungai Kritis NTT

No. WILAYAH SUNGAI

Nama Sungai

LOKASI

Kecamatan/Kabupaten

LUAS GENANGAN

(Ha) KET

1 2 3 4 5

I

1

2

3

4

5

WS. NOELMINA

Sungai Nunkurus

Sungai Noelbesi

Sungai Termanu

Sungai Muke

Sungai Noelmina

Kupang Timur/Kupang

Amfoang Utara/TTS

Fatuleu/Kupang

Panite/Kupang

Amanuban Barat/Kupang

9.700.

3.000.

1.750.

1.500.

450.

3.000.

II

1

2

3

WS. BENANAIN

Sungai Ponu

Sungai Talao

Sungai Benanain

Manufui/TTU

Tasifeto Barat/Belu

Malaka Barat/Malaka

16.205.

450.

755.

15.000.

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

WS. FLORES

Sungai Wae Mese

Sungai Wae Jamal

Sungai Wae Pesi

Sungai Wae Peot

Sungai Aesesa

Sungai Anakoli

Sungai Loworea

Sungai Wolowona

Sungai Dondo

Sungai Kaliwajo

Sungai Nebe

Sungai Lohayong

Nggorang/Manggarai Barat

Lembor/Manggarai Barat

Reo/Manggarai

Mborong/Manggarai Timur

Aesesa/Nagekeo

Wolowae/Nagekeo

Wewaria/Ende

Ndona/Ende

Kota Baru/Ende

Paga/Sikka

Talibura/Sikka

Larantuka/Flores Timur

12.039.

15.000.

2.100.

700.

1.640.

2.500.

500.

825.

714.

400.

400.

520.

240.

IV WS. PULAU SUMBA 3.640.

14

1

2

3

Sungai Polapare

Sungai Baing

Sungai Kambaniru

Wanokaka/Sumba Barat

Pahungalodu/Sumba Timur

Payeti/Sumba Timur

140.

2.000.

1.500

TOTAL I, II, III, IV 41.804.

2.4.2. Pengamanan Pantai

Sumber daya pesisir pantai merupakan anugerah alam yang sangat berharga, membutuhkan

penanganan, baik untuk kepentingan saat ini maupun untuk yang akan datang. Dalam rangka

pemanfaatan daerah pantai inilah diperlukan suatu pengelolaan yang berkesinambungan,

terarah dan terpadu.

Kawasan Pantai Kritis meliputi 8 daerah perkotaan/penduduk padat dengan total panjang

70.500 m, umumnya meliputi daerah perdagangan dan pusat perekonomian serta 4 kawasan

pengembangan tambak yang belum tersentuh penanganan secara serius.

Pada beberapa wilayah pusat kabupaten (Kota Kupang, Maumere, Kalabahi-Mali, Ende,

Larantuka, Sikka) terdapat kawasan pantai yang telah mengalami abrasi karena perilaku

manusia dalam wujud pengambilan karang untuk pembuatan kapur dan penangkapan ikan

dengan cara bom sehingga ada sejumlah aset parawisata berupa terumbu karang menjadi

rusak dan punah. Abrasi yang terjadi telah mencapai tingkat kritis bahkan sebagian lahan,

rumah penduduk dan jalan serta jembatan terhanyut terbawa gelombang. Kerusakan pantai

atau penurunan sumber daya pantai sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia,

diantaranya penambangan pasir/batu karang, penebangan hutan bakau, penutupan daerah

pantai, pembuatan tambak dengan menghabiskan area hutan bakau pembangunan

konstruksi yang tidak akrab lingkungan pemompaan air tanah yang berkelebihan,

pembangunan permukiman yang terlalu dekat dengan pantai dan pengembangan daerah

pantai yang tidak sesuai dengan potensi yang tersedia. Pantai yang sangat berpotensi di

kembangkan untuk berbagai kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Pantai Kupang terletak di Kota Kupang Bagian barat Pulau Timor. Pantai tersebut

merupakan pusat aktifitas penduduk kota sepanjang 28 km, sebagian pantai terutama

dimanfaatkan sebagai pelabuhan perikanan tradisional dan aktivitas perdagangan

kebutuhan sehari-hari penduduk kota Kupang, maupun sebagai tempat pariwisata.

2. Pantai Lasiana di Kabupaten Kupang Bagian Utara barat Pulau Timor.

15

3. Pantai Mali Kalabahi dan Kokar di Kabupaten Alor Pulau Alor.

4. Pantai Larantuka (Pantai Besar-Waibalun) di kabupaten Flores Timur

5. Pantai Maumere di Kabupaten Sikka Bagian Utara Pulau Plores.

6. Pantai Bola, Geliting, Kangae, Paga di Kabupaten Sikka bagian Selatan Pulau Flores.

7. Pantai Ende di Kabupaten Ende bagian Utara dan Selatan pulau Flores.

8. Pantai Waingapu di Kabupaten Sumba Timur pada Bagian Utara dan Selatan Pulau

Sumba.

9. Pantai Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bagian Utara Pulau Sumba.

10. Pantai Mbay di Kabupaten Nagekeo pada Bagian Utara Pulau Flores.

11. Pantai Komodo di Kabupaten Manggarai Barat pada Bagian Utara Pulau Flores.

12. Pantai Reo di Kabupaten Manggarai pada Bagian Selatan Pulau Flores.

Secara umum permasalahan yang terjadi pada pantai-pantai kritis adalah : terjadinya erosi

dan abrasi pada sebagian garis pantai, sehingga mengakibatkan semakin sempitnya daerah

aktivitas nelayan dan penduduk sepanjang pantai, hilangnya lahan permukiman, pertanian,

pertambakan, serta terganggunya prasarana lainnya.

Tabel 2.2. Tabel Pantai Kritis NTT

No. NAMA PANTAI

(Kabupaten/Kota)

PANJANG PANTAI PENANGANAN

(meter) POTENSIAL (meter)

FUNGSIONAL (meter)

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pantai Kupang-Kota Kupang

Pantai Alor-Alor

Pantai Larantuka-Flores Timur

Pantai Maumere-Sikka

Pantai Bola, Geliting, Kangae-Sikka

Pantai Paga-Sikka

Pantai Ende-Ende

Pantai Mbay-Nagekeo

Pantai Komodo-Manggarai Barat

Pantai Reo-Manggarai

Pantai Waingapu-Sumba Timur Waikelo-

28.000.

5.000.

5.450.

4.800.

7.500.

6.000.

16.500.

2.500.

1.600.

2.500.

6.350.

2.100

5.450.

4.800.

7.500.

6.000.

2.700.

2.500.

1.600.

2.500.

1.754.

1.488.

200.

3.272.

-

1.323.

745.

260.

1.160.

-

16

Sumba Barat Daya 12.000. 2.700. 1.310.

TOTAL 91.850. 44.200. 11.512.

Rencana Umum Kegiatan Penanganan Pantai meliputi :

1. Kegiatan prakonstruksi antara lain : Survey dan inventarisasi kerusakan sarana dan

prasarana pantai dan Studi detail disain bangunan pengaman pantai.

2. Kegiatan Konstruksi antara lain :

Perbaikan kerusakan berbagai sarana dan prasarana seperti tembok laut, Krib, Jety

dan sebagainya.

Peningkatan bangunan pengaman pantai baik kwalitas maupun kwantitas, yang

meliputi : bangunan Tembok laut, jety, krib dan sebagainya.

Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana perlindungan pantai yang

meliputi pembangunan : Tembok laut atau revetment, Krib, Jety, Breack water,

Pengerukan dasar pelabuhan, Pengerukan muara sungai, Penimbunan pantai bagi

keperluhan pembangunan bangunan pendukung pelabuhan, dan bangunan pantai

lainnya.

3. Kegiatan Pasca konstruksi antara lain :

Sosialisasi operasional dan pemeliharaan rutin penggunaan sarana pengaman pantai

oleh masyarakat pemanfaat.

Sosialisasi penanganan permasalahan yang terjadi selama masa pemeliharaan rutin

bersama organisasi nelayan.

2.5. PENGELOLAAN DAN KONSERVASI WADUK, EMBUNG SERTA

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

Memperhatikan kondisi musim kemarau yang cukup panjang 8-9 bulan dan musim hujan 3-4

bulan menyebabkan ketersediaan mata air yang sangat kurang padahal pada musim hujan

terdapat aliran permukaan sebesar 16,67 miliar m3 sehingga manajemen pengelolaan SDA

dilakukan melalui sistim bangunan tampungan air hujan dan sistim resapan berupa embung

kecil 5.500 buah bagi pemenuhan air bersih masyarakat pedesaan dan embung irigasi 75

buah untuk pemenuhan sejumlah lahan irigasi tadah hujan, waduk 29 buah untuk

pemenuhan multi fungsi.

17

Saat ini telah ada waduk Tilong (19 juta m3), dan dalam rancangan adalah membangun

Waduk Kolhua (6 Juta m3), Waduk Raknamo (14 Juta m3) dan Waduk Jawatiwa (50 Juta m3).

Disamping itu beberapa waduk potensial yang akan dorong utk dikembangkan melalui

identifikasi dan desain adalah Waduk Temef (47 Juta m3), Waduk Napunggete (7,88 Juta m3)

63,76 Ha untuk Pertanian.

Embung Irigasi dimanfaatkan untuk menyediakan air baku bagi lahan irigasi. Jumlah

kebutuhan Total adalah 75 buah Embung Irigasi. Saat ini telah dibangun 30 buah Embung

Irigasi dengan tampungan yang bervariasi antara (100.000 s/d 2 juta m3).

Sedangkan Embung Kecil yang dimanfaatkan bagi air baku perdesaan, kebun dan ternak,

saat ini telah dibangun 910 buah dari kebutuhan 5.500 buah Embung Kecil dengan kapasitas

antara 25.000 s/d 100.000.

Beberapa permasalahan yang masih mengemuka saat ini adalah perlu upaya lebih untuk

mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat guna pengelolaan dan

pemanfaatan air embung, disamping itu perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor dengan

pertanian dan peternakan untuk percepatan pencapaian out come dari embung.

2.6. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA

Guna Mempertahankan layanan prasrana SDA agar tetap optimal, maka perlu diupayakan

Operasi dan Pemeliharaan sebagai berikut :

1. Operasi Meliputi buka tutup pintu air di bendungan/waduk sesuai dengan standar

manual OP bendungan/waduk/dam, pembukaan pintu air pada bangunan-bangunan di

jaringan primer dan sekunder, pengukuran debit air di bendungan/waduk/dam

maupun disaluran primer dan sekunder, mengisi blanko-blanko operasi dan

mengoperasikan mesin pompa air (genset), pengadaan bahan bakar minyak (BBM),

memantau rembesan pada bendungan/waduk/dam serta mengadakan peralatan

penunjang operasional dilapangan maupun membayar honor petugas OP.

2. Pemeliharaan terdiri dari :

a) Pemeliharaan Rutin, meliputi pembersihan dan pembabatan rumput di sekitar

bendungan/waduk/dam serta saluran primer dan sekunder, pemberian pelumas

pintu-pintu air pada bendungan/waduk/dam, pintu air di bangunan bagi/sadap

18

pada jaringan primer dan sekunder serta memperbaiki kerusakan ringan

bangunan, mesin (genset), dan saluran yang ada, mengadakan peralatan

penunjang operasional untuk pemeliharaan rutin lapangan bagi petugas dan

lainnya.

b) Pemeliharaan Berkala, Mengadakan survey dan identifikasi lapangan maupun

desain guna memperbaiki kerusakan sedang pada bangunan dan saluran primer

dan sekunder yang ada, mesin (genset), pengecetan pintu-pintu air pada

bendungan/waduk/dam, pintu air dibangunan bagi/sadap dijaringan primer dan

sekunder, membersihkan sedimen pada bangunan bagi/sadap maupun saluran

primer dan sekunder, sosialisasi Rencana Tindak Darurat (RTD) serta mengadakan

peralatan opersional bagi petugas lapangan serta fasilitas penunjang maupun

material untuk pemeliharaan berkala.

c) Perbaikan Darurat Mengadakan survey, identifiasi dan desain guna

penanganan/perbaikan darurat pada bangunan bendungan/waduk/dam dan

saluran primer dan sekunder yang ada, saluran primer dan sekunder yang

diakibatkan oleh becana alam serta, mesin (genset) yang mengalami kerusakan

berat, agar dapat segera berfungsi kembali, melaksanakan rencana tindak darurat

(RTD) maupun megadakan peralatan berat untuk OP bendungan/waduk/dam dan

lainnya.