Upload
hoangkien
View
223
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -1-
Bab I
Pendahuluan
A. LATAR BELAKANG
Krisis air diduga akan semakin meluas terjadi di Sukabumi, akibat beragam faktor
penyebabnya. Kerusakan lingkungan yang mengguncang hubungan antar unsur dalam
ekosistem mengakibatkan terjadinya kelangkaan air, lahan menjadi gersang, dan
pemanasan suhu yang diakibatkan oleh banyaknya alih fungsi lahan. Di tengah keadaan
itu, kebutuhan air domestik, pertanian, dan industri semakin meningkat sejalan dengan
pesatnya pertambahan populasi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
Air bersih dibutuhkan oleh semua kelompok masyarakat, baik dipedesaan maupun
diperkotaan, industri maupun non industri. Kekurangan air akan sangat berdampak pada
kebutuhan dasar manusia dan sumber penghidupannya. Untuk itu, ketersediaan air perlu
dipelihara dan di jaga bersama-sama. Ada tiga hal penting terkait dengan pengelolaan
dan perlindungan sumber daya air, yaitu: (1) pemeliharaan daerah tangkapan air agar
tetap mampu menyerap dan menyediakan air dalam jumlah yang cukup di dalam siklus
hidrologi setempat; (2) peminimalan praktik-praktik pencemaran air, baik oleh sektor
pertanian, industri, maupun sektor - sektor lainnya agar air yang tersedia tetap sehat
dan berkualitas untuk mendukung kebutuhan hidup dan kesehatan masyarakat; dan (3)
pembagian air yang adil bagi masyarakat dipemukiman, sektor pertanian, maupun sektor
industri lainnya.
Sumber mata air merupakan salah satu sumber bagi penyedia sumber air baku
utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun sektor industri. Potensi sumber
mata air secara kuantitatif (liter/detik) untuk kepentingan masyarakat umum belum
diperhitungkan secara jelas, namun dari segi pemanfaatan yang ada saat ini menunjukan
sekitar 60% industri mengandalkan sumber mata air sebagai salah satu sumber air
alternative, terutama pada daerah yang mempunyai tingkat kekeritisan lahan.
Ketersedian sumber mata air berkaitan erat dengan komponen sumber daya alam yang
lain, atau dengan kata lain keterpadatan air tanah (ground water occurrence) dan
potensinya sangat tergantung pada factor iklim, geologi dan morpologi, vegetasi dan
tataguna lahan. Pengambilan sumber mata air secara besar-besaran akan menimbulkan
masalah serius terhadap turunnya daya dukung lingkungan akibat penambangan air
tanah yang berlebihan. Jumlah air yang disedot telah melampaui pengisian kembali
secara alamiah (natural recharge rate) air tanah dari air hujan di daerah resapannya.
Akibatnya telah terjadi penurunan muka air tanah yang mencolok, bahkan sampai pada
taraf yang membahayakan serta menurunkan indeks produktifitasnya.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -2-
Mata air batukarut merupakan salah satu sumber air baku bagi masyarakat yang
tinggal di kota Sukabumi dan sekitarnya yang saat dikelola oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) dengan system pipanisasi, dimana potensi debit sumberdaya air-nya
setiap tahun terus mengalami penurunan kapasitas. Hal ini disebabkan adanya
perubahan fungsi pada daerah resapan dan penurunan kemampuan meresapkan air
permukaan kedalam tanah. Akibatnya di saat musim kemarau tingkat ketersedian
sumber air baku mengalami penurunan kapasitas yang drastis. Jumlah debit mata air
batukarut berdasarkan perhitungan ketersedian air pada musim penghujan adalah 40
liter m3 per tahun dan pada musim kemarau adalah 20 liter m3 per tahun. Sementara
kebutuhan akan air baku untuk pelanggannya terus mengalami peningkatan yang cukup
tinggi.
Dengan situasi di atas, salah satu aspek yang terpenting dalam upaya
perlindungan dan pelestarian mata air adalah kurang adanya dukungan, komitmen dan
perhatian dari para pihak yang selama telah banyak memanfaatkan potensi sumberdaya
air tersebut. Upaya pendekatan dalam perlindungan sumberdaya air adalah melalui
penyusunan rencana aksi dan strategi bersama dalam perlindungan dan perbaikan
daerah resapan mata air batukarut dengan meilbatkan para pemangku kepetingkat
(stakeholders) secara terpadu dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, perencanaan pengelolaan partisipatif yang berorientasi pada
upaya untuk mewujudkan pengelolaan kolaboratif terhadap perlindungan dan perbaikan
daerah resapan mata air batukarut merupakan keniscayaan yang harus dilakukan.
Penyusunan rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut
2008 – 2012, dilakukan melalui proses publik yang cukup panjang selama 6 (enam)
bulan terhitung sejak bulan April hingga Nopember 2008. Proses kajian lingkungan,
konsultasi dan diskusi dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain need assessment
(PRA/SLA), sekolah lapangan (SL), penguatan kapasitas kelompok masyarakat, studi-
pembuatan sumur resapan air, pembuatan kebijakan lokal (Perdes), lokakarya, aksi
tanam dan penandatanganan deklarasi bersama sebagai acuan komitmen para pihak di
tingkat kecamatan.
Kondisi dan realitas objektif terhadap perlindungan dan perbaikan daerah resapan
mata air batukarut menuntut upaya yang lebih baik agar pengelolaan mata air batukarut
memiliki arah yang tegas, selaras, konvergen dan lebih fokus, baik secara lintas waktu,
generasi maupun ruang. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut yang baik. Rencana aksi
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012, ini disusun
sebagai landasan bagi berbagai pihak atau para pemangku kepentingan dalam menyusun
program-program pembangunan di daerah (tingkat desa atau kecamatan) sesuai
kewenangan, peran dan kepentingan masing-masing.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -3-
B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah
Resapan Mata Air Batukarut adalah terwujudnya rencana pencapaian tujuan
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut dalam kurun waktu
2008-2012 yang terukur, didukung para pemangku kepentingan, serta sesuai dengan
kewenangan Pemerinatahan Daerah/Kabupaten Sukabumi.
Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Strategis
Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air
Batukarut adalah menyediakan kerangka kerja bagi
pemerintahan daerah/kabupaten/provinsi dan para
pemangku kepentingan (stakeholders) selama jangka
waktu 5 (lima) tahun yang dapat digunakan sebagai
instrumen pencapaian kinerja terbaik bagi upaya
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Sasaran penyusunan
rencana aksi startegis ini adalah terwujudnya acuan formal bagi penyusunan rencana
pengelolaan jangka menengah, rencana pengelolaan jangka pendek, rencana
pengelolaan sumberdaya air dan jasa lingkungan, rencana teknis maupun rencana
operasional lainnya.
C. DASAR HUKUM
Dasar hukum rencana perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut
Tahun 2008-2012 antara lain:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (tambahan lembar negara 1990 No 49, tambahan lembar
negara 3419);
3. Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (tambahan lembaran
negara 3501);
4. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(lembaran negara tahun 1997 No. 68, tambahan lembaran negara 3699);
5. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak
Lingkungan (lembaran negara tahun 1999 No. 59, tambahan lembaran daerah No.
3838);
6. Undang-undang No. 41/1999 pasal 70 menyatakan bahwa masyarakat turut
berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan dan pemerintah wajib
mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang
kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna;
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -4-
7. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Konservasi;
8. Undang-undang No. 6 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
negara tahun 1999 No. 60, tambahan lembar daerah No. 3839);
9. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa
11. SK. Menhut No. 456/Menhut-II/2004, tentang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat di dalam dan disekitar Kawasan Hutan, maka kegiatan pemberdayaan
masyarakat dilakukan terhadap masyarakat desa diluar hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman
Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional;
13. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (lembaran negara tahun 2001 No. 153 tambahan
lembaran daerah No. 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
16. Intruksi Presiden RI. Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan
Kayu secara ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya;
17. Peraturaan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman
Zonasi Taman Nasional.
D. PRAKONDISI
Tujuan perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012, akan
dapat dicapai apabila prakondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
• Mata air batukarut ditetapkan sebagai unit pengelolaan sumber daya air yang
bertanggung jawab penuh dalam mencapai kinerja terbaiknya.
• Prinsip supremasi hukum dan penegakan hukum aturan kesepakan dipegang
teguh oleh para pemangku kepentingan.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -5-
Bab II
Kondisi Umum Mata Air Batukarut
A. KONDISI MATA AIR BATUKARUT
Mata air yang akan menjadi prioritas
pengelolaan yaitu mata air batukarut yang
memberikan kontribusi air bersih bagi penduduk Kota
Sukabumi. Mata air ini perlu dilakukan prioritas
pengelolaan karena potensi air bersih tersebut jauh
menurun manjadi 20 liter per detik dibandingkan
sepuluh tahun yang lalu sebesar 200 liter per detik.
2.1. LOKASI DAN GAMBARAN UMUM MATA AIR BATUKARUT
2.1.1. LETAK GEOGRAFIS
Mata air batukarut terletak di bagian utara Kabupaten Sukabumi dengan luas 5 ha
yang berada di Desa Langensari dan Desa Salaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Sukabumi. Secara geografis mata air batukarut terletak pada titik koordinat antara S
06o53’04.6” - E 106o59’08.6”, pada ketinggian 881 m dpl. Mata air batukarut, merupakan
bagian dari daerah tangkapan air (catchment area) yang berhulu di Gunung Gede
Pangrango dan merupakan bagian Daerah Aliran Sungai (Sub-sub DAS Cimuncang-
Cimandiri Hulu).
2.1.2. IKLIM
Rata-rata curah hujan tahunan pada wilayah mata air batukarut ini sekitar 3.000
mm dengan distribusi yang relatif tidak merata, bulan kering pada bulan Juni, Juli,
Agustus, September, sedangkan sisanya merupakan bulan lembab. Curah hujan
terendah biasanya terjadi pada bulan Juli sampai September. Rata-rata jumlah hari
hujan per tahun mancapai 125.25 hari atau rata-rata tiap bulan terjadi 10.43 hari hujan.
2.1.3. KEMAMPUAN RESAPAN AIR
Jenis-jenis batuan di mata air batukarut terdiri dari jenis batuan vulkanik, lereng
lahar, breksi, tufa dan semakin ke hilir membentuk batuan aluvial dari bekas vulkanik
tua yang semakin padat.
Peta berikut menunjukan kemampuan daya infiltrasi air kedalam batuan
berdasarkan jenis batuan berbeda. Tanpa memperhitungkan adanya vegetasi, maka
daerah hulu Gede Pangrango merupakan daerah resapan air yang paling tinggi, di
bagian tengah resapan tinggi, dan sedang, semakin ke hilir semakin rendah sudah
banyak dieksploitasi oleh berbagai pihak. Dengan menjaga wilayah ini dan menambah
Kondisi Danau Batukarut Pada Bulan September
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -6-
tutupan vegetasi, diharapkan daerah resapan air akan mampu menyimpan sebanyak
mungkin butir-butir air dan mencegah terjadinya evaporasi dan aliran permukaan (run
off) yang berlebihan.
2.1.4. KEKAYAAN FLORA DAN FAUNA
Selain air bersih, keberadaan hutan Gunung Gede Pangrango dan sekitarnya juga
menyimpan berbagai keanekaragaman hayati bernilai konservasi tinggi, diantaranya
lebih dari 1.000 jenis tumbuhan, 25 jenis reptilia, 20 jenis ampibi, 8 jenis mamalia, 250
jenis burung, dan 4 jenis primata selain itu terdapat berbagai jenis anggrek, lumut dan
jenis tumbuhan lainnya. Sedangkan keragaman hayati yang terdapat di daerah mata air
batukarut ditumbuhi oleh jenis pohon dominan, seperti bambu, aprika, suren, mahoni
dan jenis tumbuhan lainnya dengan luas kawasan hutan sebagai daerah resapannya
seluas kurang lebih 5 ha. Tipe vegetasi hutan mata air batukarut merupakan vegetasi
campuran dimana didalamnya ditumbuhi oleh jenis tumbuhan yang beragam sehingga
kawasan hutan ini banyak menyimpan berbagai macan jenis flora dan fauna.
2.1.5. KONDISI HIDROLOGI
Mata air batukarut merupakan bagian dari daerah aliran sungai (Sub-sub DAS
Cimuncang-Cimandiri Hulu) yang berhulu di kaki Gunung Gede Pangrango merupakan
jenis sungai intermitten dimana terdiri dari banyak anak-anak sungai yang bertemu dan
menyatu mambentuk aliran sungai Cimandiri.
Sungai Cimuncang-Cimandiri Hulu ini menjadi tumpuan harapan bagi pengguna
air untuk pertanian, industri, maupun air bersih rumah tangga serta sebagai pensuplai
utama bagi mata air batukarut. Selain sungai, daerah aliran sungai ini juga memiliki
banyak sumber mata air dengan debit bervariasi mulai 1 liter per detik sampai 25 liter
per detik, antara lain mata air (Lamping Oray, Situ Cireumis, Tegal Huni, Kabandungan,
Legok Kuya, Cibayawak, Situ Bitu, Cisero, Bojong, Pulopanggang, Cengle, Komprang dan
Batukarut), serta beberapa mata air lainnya yang belum teridentifikasi. Daerah
tangkapan air, yaitu kawasan hutan Gunung Gede Pangrango merupakan daerah
imbuhan atau resapan air yang sangat tinggi, dan daerah sekitar pertengahan DAS ini
menyimpan cadangan air tanah yang cukup besar digunakan untuk berbagai kepentingan
industri, air bersih rumah tangga, irigasi dan perkebunan.
2.1.6. KONDISI TOPOGRAFI
Topografi daerah resapan mata air batukarut bervariasi dari pegunungan dan
bergelombang hingga dataran, jenis formasi batuan tediri atas breksi dan lahar gunung
gede, lava tua atau breksi lava, formasi cantayan anggota batu lempung, formasi
cantayan anggota batu pasir, formasi cantayan batu breaksi.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -7-
2.1.7. KUALITAS MATA AIR BATUKARUT
Untuk karakteristik fisik sampai air dari mata air batukarut mempunyai
temperatur sekitar 22o C, warna jernih, jumlah residu terlarut dan tidak mengandung
residu tersupspensi. Mata air batukarut mempunyai nilai pH 6.9 dengan kandungan COD
dan BOD tidak terdeteksi. Kualitas mata air batukarut menurut standar baku mata air
mempunyai kualitas yang baik sekali, termasuk dalam air kelas I dan II sebagai sumber
baku air minum.
2.1.8. WILAYAH EKOLOGI DAN ZONASI MATA AIR BATUKARUT
Di sekitar mata air batukarut dikelilingi tiga zonasi untuk melindungi mata air
batukarut. Berdasarkan hasil analisa, arah aliran dan kecepatan aliran air tanah dan
kondisi lahan, maka zona perlindungan sumber air baku adalah sebagai berikut:
1) Zona Perlindungan Sumber Air Baku I
Zona I berada sekitar mata air beradius minimum 100 m dan di sekitar lingkungan
sumber air baku dan dilengkapi broncoptering yang terawat dan bagus, melindungi
keluaran mata air, dilengkapi pagar pembatas, merupakan lahan kosong, ditumbuhi
bambu dan beberapa pohon yang berumur tahunan.
2) Zona Perlindungan Sumber Air Baku II
Zona II mata air batukarut membentuk batas elips dengan batasan sebagai berikut:
(1) ke arah hilir, aliran air tanah ke arah selatan dari mata air, sesuai batas zona I;
(2) ke arah hulu, aliran air tanah ke arah utara-timur laut dari mata air berjarak
kurang lebih 800 meter; dan (3) lebar batas sisi elips ke arah utara – selatan
sepanjang kurang lebih 150 meter – 250 meter.
Penggunaan lahan zona II yaitu untuk pemukiman dan lahan pertanian dan
peternakan berupa tegalan, mempengaruhi terjadinya pencemaran kualitas air tanah
selama 50 hari pergerakan air tanah. Pemukiman dalam zona II ini merupakan
wilayah Kampung Salakopi Desa Langensari. Areal tegalan dimanfaatkan untuk
menanam palawija dan kebun tanaman keras. Sawah di sekitar mata air batukarut,
lebih sempit dibanding tegalan. Sebelumnya lahan di zona II merupakan lahan
persawahan yang cukup besar, namun adanya alih kepemilikan lahan dari
masyarakat ke pengusaha saat ini merubah fungsi peruntukan lahan di zona II ini
menjadi tegalan dan saat ini kondisinya lahan sangat kritis dan memberikan dampak
negatif terhadap ketersedian sumber air bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya.
Masyarakat yang tinggal di kampung Salakopi saat ini sangat kekurangan air bersih
dan mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan sumur air tanah karena tidak ada
airnya. Selain itu aktivitas pengolahan lahan tegalan menggunkan bahan anorganik
yang berlebihan.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -8-
3) Zona Perlindungan Sumber Air Baku III
Zona III ditentukan berdasarkan luasan daerah tangkapan air (catchment area) mata
air batukarut. Luasan catchment area (zona III) sekitar 515,5 ha.
Penggunaan lahan zona III yaitu pemukiman, tegalan/kebun, industri, semak belukar
dan hutan. Penggunaan lahan zona ini berpengaruh terhadap kemampuan lahan
dalam meresapkan air hujan atau jumlah imbuhan air tanah.
Area tegalan/kebun, umumnya dimanfaatkan untuk budidaya tanaman palawija dan
tanaman keras, dan di beberapa tempat terlihat ladang yang tidak terawat,
ditumbuhi rumput. Ladang kurang efektif meresap air sehingga banyak terjadi aliran
permukaan. Pemukiman dalam zona III ini merupakan wilayah kampung Bunisari dan
perusahaan bunga PT. HAS FARM/ Megaflora.
Gambar 2: Peta Zona I, II dan III Mata Air Batukarut
2.2. SUMBER ANCAMAN DAN ZONASI MATA AIR BATUKARUT
Sumber ancaman bagi mata air batukarut yaitu: (1) lahan kritis/gundul; (2) mata
air berkurang; (3) polusi air dan tanah; (4) alih fungsi lahan (konversi) lahan
persawahan menjadi ladang; dan (5) penebangan kayu secara ilegal.
Untuk zona perlindungan sumber air baku I dan II – mempunyai tujuan menjaga
dan mempertahankan kualitas air tanah, sehingga aktivitas penggunaan lahan perlu
memperhatikan aspek kualitas air tanah.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -9-
Pembatasan aktivitas pada penggunaan lahan bertujuan mengurangi resiko timbulnya
sumber pencemaran dapat menyebabkan terjadinya degradasi kualitas air tanah.
Untuk zona perlindungan air baku II dan III –
bertujuan melindungi dan mempertahankan jumlah
imbuhan air tanah pada catchment area mata air
batukarut. Untuk menjaga dan mempertahankan
jumlah imbuhan air tanah perlu usaha rehabilitasi
lahan yang kosong atau tidak digarap dengan
usaha penghijauan dengan tanaman keras yang
produktif serta pengaturan pola tanam yang efektif
pada lahan tegalan tersebut, misalnya dengan pola
tanam tumpang susun. Selain itu perlu
dikembangkan usaha menambah imbuhan air
hujan kedalam tanah serta buatan dengan
menggunakan embung dan sumur resapan.
Embung dan sumur resapan tersebut menjadi
tempat penampungan aliran permukaan pada
waktu hujan, sehingga menambah jumlah imbuhan
air tanah.
Gambar ancaman terhadap mata air batukarut dapat dilihat sebagai berikut :
Zona I
Zona II dan III
Tumpukan serasasah
daun
100 m dari sumber mata air terdapat tumpukan sampah
plastik
Pembuangan limbah rumah
tangga di aliran sungai sumber
mata air
Lahan kritis/gundul
Alih fungsi lahan
Eksploitasi berlebihan
Kurang sitem terasering
Kurang tanaman tegakan
Insektisida & pestisida
Limbah ternak
Tidak adanya saluran air
hujan
Ekonomi masyarakat
lemah
Lahan banyak dimiliki oleh sector lain
Kondisi Lahan Kritis Pada Daerah Resapan Mata Air Batukrut
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -10-
2.3. KAJIAN FAKTOR PENYEBAB
Faktor dampak telah diidentifikasi dengan mengamati perilaku masyarakat lokal,
kemampuan mereka dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, serta
kebijakan dan kemampuan pemerintah desa dan pemerintahan daerah/kabupaten dalam
pengelolaan mata air batukarut, serta kemungkinan bencana kekurangan sumber daya
air serta kegiatan masyarakat maupun sektor pengusaha lainnya yang telah
menimbulkan ancaman kepada mata air batukarut tersebut. Faktor dampak diidentifikasi
berdasarkan hasil survei lapangan, kajian lingkungan secara partisipatif, kajian pustaka,
dan konsultasi serta masukan dari para pihak yang berkepentingan di wilayah tersebut.
Secara rinci tahapan penentuan faktor penyebab adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi semua faktor dampak/ancaman terhadap daerah aliran sungai (DAS);
2. Pemeringkatan (skoring) faktor dampak dengan menggunakan tiga (3) skala
parameter yaitu ruang, waktu dan besaran dampak serta mengkaji nilai masing-
masing parameter:
• Ruang: lokal (1), regional (2), nasional (3)
• Waktu: jangka pendek (1), jangka menengah (2), jangka panjang (3)
• Besaran Dampak: kecil (1), sedang (2), besar (3)
Hasil dari tiga skoring untuk setiap faktor dampak yang dikaji akan dapat
menempatkan faktor dampak kedalam 3 kategori yaitu: Rendah – Sedang – Tinggi.
Peringkat yang dipakai adalah Rendah (1-4), Sedang (6-12), dan Tinggi (18-27). Lihat
lampiran 1 untuk pertelaan secara lebih rinci mengenai metoda pemeringkatan.
Kajian faktor penyebab ini merupakan ringkasan pemeringkatan faktor dampak di
daerah resapan mata air batukarut (Zona I, II, dan III) berdasarkan hasil kajian
dilapangan. Alasan untuk analisanya disampaikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Kajian dan Penyusunan Peringkat Faktor Penyebab pada Zona II dan III (Daerah Resapan Mata Air
Batukarut)
Kajian Ancaman/Faktor
Penyebab
Besaran
Dampak
Skala
Ruang
Skala
Waktu
Total
Nilai
Dampak
Potensial
Rangking
Penebangan/perambahan liar 3 2 3 18 Tinggi 1
Alih fungsi lahan (Konversi) lahan
persawahan menjadi ladang
3 2 3 18 Tinggi 1
Pertanian tidak ramah lingkungan (tanpa
teras, pestisida, pupuk kimia)
3 1 3 9 Sedang 2
Adanya buangan limbah ternak 3 1 3 9 Sedang 2
Lemahnya penegakan
hukum/aturan/pengawasan
3 1 3 9 Sedang 2
Kurangnya alternatif ekonomi masyarakat
sekitar daerah resapan air
3 1 2 6 Sedang 2
Aktifitas membuang sampah 3 1 2 6 Sedang 2
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -11-
Masyarakat tidak sadar terhadap
lingkungan
3 1 2 6 Sedang 2
Kepemilikan lahan oleh orang pihak
luar/sektor swasta
3 2 3 18 Tinggi 1
Eksploitasi berlebihan 3 2 2 12 Sedang 2
Lahan kritis/gundul 3 3 3 18 Tinggi 1
Pembuangan limbah rumah tangga 3 1 2 6 Sedang 2
Tabel 2. Kajian dan Penyusunan Peringkat Faktor Dampak pada Zona I (Mata Air Batukarut)
Kajian Ancaman/Faktor
Penyebab
Besaran
Dampak
Skala
Ruang
Skala
Waktu
Total
Nilai
Dampak
Potensial
Rangking
Tumpukan serasah daun 3 2 3 18 Tinggi 1
100 meter dari mata air terdapat
tumpukan sampah plastik
3 2 3 18 Tinggi 2
Konversi lahan 3 2 2 12 Sedang 2
Pestisida dan insektisida 2 2 3 12 Sedang 2
Sanitasi lingkungan 3 2 3 18 Tinggi 2
Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan, faktor dampak telah diidentifikasi
dan merupakan prioritas dalam strategi dan rencana aksi, sebagai berikut:
A. Di dalam zona II dan zona III pada Daerah Resapan Air
1. Penebangan/perambahan liar (tinggi) diluar kawasan konservasi
2. Alih fungsi lahan (Konversi) lahan persawahan menjadi ladang (tinggi)
3. Lahan kritis/gundul (tinggi)
4. Kepemilikan lahan oleh pihak luar (tinggi)
B. Di dalam dan luar zona I pada Mata Air Batukarut
1. Penumpukan serasah daun (tinggi)
2. Penumpukan sampah plastik (tinggi)
3. Sanitasi lingkungan (tinggi)
2.4. DASAR PEMIKIRAN DALAM PENYUSUNAN PRORITAS FAKTOR PENYEBAB DI
DALAM ZONA II DAN ZONA III PADA DAERAH RESAPAN MATA AIR BATUKARUT
1. Penebangan/Perambahan Liar. Terdapat beberapa penebangan liar skala kecil di
daerah resapan air (zona II dan zona III). Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat
setempat melalui kerjasama dengan pemilik modal. Penebangan liar pada zona II dan
zona III lebih besar dibandingkan dengan di daerah kawasan konservasi dan
merupakan ancaman serius terhadap keberdaan taman nasional dan kerusakan pada
daerah resapan air.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -12-
2. Alih Fungsi Lahan (Konversi) Lahan Persawahan menjadi Ladang. Areal lahan
pada zona II dan zona III sebelumnya merupakan areal lahan persawahan, namun
saat ini telah berubah fungsinya menjadi lahan ladang tegalan yang disebabkan oleh
kepemilikan lahan oleh pihak luar/sektor pengusaha.
Konversi lahan ini sangat berdampak besar sekali terhadap ketersedian sumber daya
air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan ini menyebabkan
banyaknya sumur-sumur galian di lingkungan masyarakat tidak ada airnya dan sering
terjadinya banjir lumpur yang diakibatkan dari konversi lahan tersebut. Konversi
lahan ini juga mengakibatkan menurunnya debit mata air batukarut yang mana
sebelumnya debit yang dihasilkan lebih dari 200 liter per detik namun saat ini kurang
dari 25 liter per detik.
3. Lahan Kritis/Gundul. Berdasarkan kriteria penetapan lahan kritis dilapangan, lahan
kritis ditentukan oleh kemiringan lahan, ketinggian dari permukaan laut, jenis tanah
dan tutupan lahan. Dilapangan ditemukan dampak dari kekritisan lahan yaitu
penurunan tingkat kesuburan tanah, tanah gundul dan erosi. Areal lahan kritis ini
berada mulai dari zona II hingga zona III yang berbatasan langsung dengan kawasan
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan luas kawasan kritis dalam dua zona
tersebut adalah 515,5 Ha. Sebagian besar kondisi lahan kritis milik sektor
swasta/perusahaan dan sebagian lainnya milik masyarakat. Kondisi kritis yang
disebabkan erosi umumnya diakibatkan karena sistem pertanian tidak menggunakan
terasering yang baik, disamping karena terjadinya illegal loging, kurangnya resapan
air dan pemilik menelantarkan lahannya. Kritis alih fungsi pada umumnya
dikarenakan terjadinya perubahan fungsi dari persawahan menjadi ladang,
penyimpangan izin penggunaan lahan dan karena desakan ekonomi. Selain itu,
terjadinya penurunan kesuburan tanah juga diakibatkan karena penanaman jenis
yang tidak mendukung terjadinya kesuburan tanah, karena humus yang terbawa
banjir, pupuk kimia dan sistem terasering yang tidak baik serta limbah non organik.
Kekritisan lahan yang berlarut akan menimbulkan dampak, kelestarian ekologi,
ekonomi dan sosial.
4. Kepemilikan Lahan oleh Pihak Luar. Kondisi saat ini di daerah resapan mata air
batukarut, khususnya pada zona II dan zona III hampir sebagian besar (95%) lahan
pertanian dimiliki oleh pihak swasta/perusahaan. Kepemilikan lahan oleh pihak luar
ini banyak menimbulkan permasalahan antara masyarakat dan si pemilik lahan itu
sendiri, karena pemilik lahan tidak pernah memperhatikan kondisi lahannya yang
kurang adanya tegakan pohon untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan air.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -13-
2.5. DASAR PEMIKIRAN DALAM PENYUSUNAN PRORITAS FAKTOR PENYEBAB DI
ZONA I MATA AIR BATUKARUT
1. Penumpukan Serasah Daun. Pada umumnya, penumpukan serasah daun pada
daerah resapan mata air batukarut di zona I, terjadi karena sebagian besar areal
zona I ditanami oleh jenis pohon bambu dan beberapa jenis pohon kayu lainnya,
sehingga banyak menimbulkan penimbunan daun-daun kering yang berasal dari
pohon tersebut. Penumpukan serasah daun ini bisa menyebabkan terhambatnya
penyerapan air pada tanah itu sendiri, namun disisi lain serasah daun ini bisa
menyuburkan kondisi tanah yang asalnya gersang menjadi subur.
2. Penumpukan Sampah Plastik. Dari hasil survei
dilapangan pada zona I di daerah resapan mata air
batukarut teridentifikasi adanya penumpukan
sampah anorganik yang berasal dari masyarakat
kampung Salakopi. Penumpukan sampah ini berada
100 meter dari mata air batukarut dan kondisi ini
bisa menyebabkan penurunan kualitas sumber air
itu sendiri dan bisa memperhambat resapan air
hujan kedalam tanah.
3. Sanitasi Lingkungan. Kurangnya upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya
sumber air bersih disekitar mata air batukarut menyebabkan banyaknya masyarakat
yang tidak tahu akan dampak pembuangan limbah rumah tangga yang bisa
menimbulkan tercemarnya sumber air tersebut. Kurangnya persedian sarana dan
prasarana umum (MCK) disekitar lingkungan mata air batukarut menyebabkan
masyarakat sekitar memanfaatkan sumber air bersih sebagai tempat sarana umum
yang dipergunakan untuk mandi, mencuci, buang air besar dan pembuangan limbah
rumah tangga. Kondisi ini jika terus menerus dibiarkan akan berdampak menurunnya
kualitas dan kuantitas sumber air tersebut.
B. PERMASALAHAN POKOK DALAM PENGELOLAAN MATA AIR BATUKARUT
Berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi dilapangan, ditemukan beberapa
permasalahan pokok dalam pengelolaan mata air batukarut yaitu :
1. Kemantapan Kawasan Mata Air Batukarut Yang Rendah
Kemantapan kawasan terkait dengan aspek legal kemantapan kawasan mata air
batukarut dan pengakuan masyarakat secara aktual dilapangan. Rendahnya kemantapan
kawasan mata air batukarut disebabkan oleh belum adanya keterlibatan masyarakat
sekitar mata air secara partisipatif dalam upaya perlindungan dan perbaikan daerah
resapan mata air batukarut oleh pihak pengelola itu sendiri.
Penumpukan Sampah Pada Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -14-
2. Koordinasi Para Pihak Lemah
Lemahnya koordinasi para pihak terjadi karena belum ada wadah dan mekanisme
koordinasi yang disepakati antara PDAM Kota Sukabumi dan para pihak. Masing-masing
lembaga masih terpaku pada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Akibat dari
lemahnya koordinasi para pihak, penyelesaian isu-isu penting yang berkembang di dalam
kawasan mata air batukarut seperti pemukiman, pertumbuhan penduduk, degradasi
sumber daya alam serta rendahnya ekonomi masyarakat sekitar mata air batukarut tidak
tertangani dengan baik. Padahal isu-isu tersebut hanya bisa diselesaikan dengan
koordinasi para pihak terkait.
3. Data Dan Informasi Belum Lengkap Untuk Pengelolaan
Lemahnya data dan informasi untuk kepentingan pengelolaan daerah resapan
mata air batukarut terjadi karena:
a. Lemahnya sistem manajemen data dan informasi mata air batukarut, termasuk
belum adanya sistem data base dan sistem informasi manajemen perlindungan
dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut oleh pihak pengelola.
b. Belum adanya deklarasi bersama penelitian di kawasan daerah resapan mata air
batukarut. Hasil-hasil penelitian yang semestinya dapat digunakan sebagai basis
dan acuan pengambil keputusan dalam pengelolan dan perlindungan daerah
resapan mata air batukarut oleh parapihak.
4. Rendahnya Ekonomi Masyarakat Sekitar Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Rendahnya ekonomi masyarakat sekitar daerah resapan mata air batukarut
ditujukan oleh jumlah rumah tangga (RT) miskin yang ada disekitar daerah resapan
mata air batukarut. Degradasi ekosistem hutan banyak terjadi di daerah resapan air zona
III yang berada di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
dan diduga terkait erat dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.
5. Degradasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
Degradasi sumber daya alam dan lingkungan di daerah resapan mata air
batukarut dapat dilihat dari penurunan penutupan lahan (deforestasi) di sekitar daerah
resapan air (zona II dan zona III). Deforestasi tersebut diikuti dengan kenaikan secara
konsisten semak belukar, ladang dan perumahan. Sebagian besar deforestasi terjadi di
wilayah tangakapan air pada zona III (mata air lamping oray).
6. Kurangnya Pemahaman Para Pihak Terhadap Fungsi Daerah Resapan Mata
Air Batukarut
Lemahnya pemahaman para pihak terhadap fungsi daerah resapan mata air
batukarut disebabkan oleh kurang efektifnya strategi komunikasi yang dilakukan
pemerintahan desa dengan pihak pengelola mata air batukarut terutama menyangkut
fungsi kawasan fungsi perlindungan daerah resapan air.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -15-
7. Lemahnya Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Air
Masalah pokok ini berakar dari ketidakjelasan payung hukum dalam pemanfaatan
sumber daya air di desa Langensari, karena pihak pemerintahan desa Langensari sendiri
sebelumnya belum pernah mengeluarkan sebuah kebijakan lokal berupa peraturan desa
tentang perlindungan sumber daya air tersebut, namun sekarang pihak desa sudah bisa
mengeluarkan sebuah Perdes tentang Model Desa Konservasi Berbasis Perlindungan dan
Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Secara Terpadu dan Berkelanjutan dengan
Nomor 04 tahun 2008.
Penetapan kebijakan tingkat lokal ini sangat penting sekali guna menunjang
keterpaduan antara program pemerintah desa dengan para pihak dalam upaya
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut secara terpadu dan
berkelanjutan, sehingga bisa menjadi acuan dan arahan bagi pemerintahan daerah/
kabupaten.
8. Tumpang Tindih Regulasi
Kawasan mata air batukarut merupakan kawasan tanah hutan yang berada di
bawah kewenangan Kotamadya Sukabumi yang dalam hal ini dikelola oleh pihak PDAM
Kota Sukabumi. Mata air batukarut termasuk kategori daerah lindung. Meskipun
demikian, kawasan mata air batukarut juga terbagi habis dalam wilayah administratif
pemerintahan daerah kabupaten, kecamatan dan desa. Pada tingkat ini secara dejure
kawasan mata air batukarut mestinya berada pada wilayah pengelolaan kabupaten.
Di sisi lain, keberadaan mata air batukarut saat ini merupakan konsumsi air
bersih bagi masyarakat Kotamadya Sukabumi dan diatur dalam regulasi pemerintahan
kotamadya. Sedangkan masyarakat kabupaten tidak disubsidi sumber air bersih dari
mata air batukarut, tetapi aliran air dari Danau Batukarut, dimanfaatkan oleh
masyarakat kabupaten sebagai penompang irigasi persawahan saja. Situasi ini,
menggambarkan terdapatnya konflik regulasi, khususnya antara regulasi yang mengatur
eksistensi kotamadaya Sukabumi dan eksistensi kabupaten Sukabumi yang akan
mengatur dalam perlindungan daerah resapan mata air batukarut tersebut.
9. Meningkatnya Jumlah Kepemilikan Lahan Oleh Pihak Luar
Berdasarkan survey dilapangan yang dilakukan oleh tim kajian (RCS, ESP dan
Kelompok Tani Lestari Batukarut), bahwasanya 95 % lahan yang berada pada daerah
resapan mata air batukarut dimiliki oleh pihak luar/swasta. Perubahan tata ruang
pemanfaatan lahan yang asalnya sebagai lahan persawahan menjadi lahan tegalan
menyebabkan banyaknya perubahan pada fungsi lahan yang sebelumnya sebagai tempat
resapan air menjadi lahan kritis dikarenakan tutupan lahannya berkurang. Sekitar 515,5
hektar lahan mulai dari zona I hingga zona III yang berbatasan langsung dengan
kawasan konservasi, hampir 80% tidak ada tutupan lahan.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -16-
Indikasi terjadinya perubahan tata ruang lahan di daerah resapan air ini menjadi
permasalahan utama bagi keberlangsungan ketersedian sumber daya air di masa yang
akan datang dan diprediksikan dalan kurun waktu 5-10 tahun kondisi sumber air di lokasi
ini akan turun secara drastis dan ini terbukti dalam beberapa bulan ini danau batukarut
menyusut debitnya secara drastis. Kurangnya tingkat kepedulian pemilik lahan terhadap
upaya konservasi tanah menjadi masalah utama dan diharapkan kondisi ini jika terus
dibiarkan akan mengakibatkan banyaknya bencana alam (lonsor) yang akan terjadi di
masa yang akan datang.
10. Promosi Perlindungan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Lemah
Lemahnya promosi dalam hal perlindungan daerah resapan mata air batukarut
menyebabkan terjadinya apresiasi dan penghargaan publik, terutama dukungan untuk
meningkatkan perlindungan dan perbaikan daerah resapan air serta belum
terimplementasinya sistem insentif dan disinsentif terhadap pola pengembangan produk
jasa lingkungan yang mana bisa memberikan nilai kompensasi bagi masyarakat sekitar
daerah resapan mata air batukarut itu sendiri. Secara umum lemahnya promosi dalam
perlindungan dan perbaikan daerah resapan air ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas
sumber daya manusia dan sarana prasarana.
C. POTENSI PENGELOLAAN MATA AIR BATUKARUT
Dalam upaya pengelolaan mata air batukarut, seluruh potensi pengelolaan di
mata air batukarut perlu dimanfaatkan, dikelola, dan diberdayakan untuk mencapai visi,
misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Potensi pengelolaan terdiri dari kapasitas
pengelola mata air batukarut saat ini dan potensi sumber daya alam dalam kaitannya
dengan peluang pengembangan produk jasa lingkungan (Payment for Environmental
Service) guna mendukung upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air
batukarut secara terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh para pemangku
kepentingan (stakeholders).
1. Kapasitas Pengelola Mata Air Batukarut
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak pengelola mata air
batukarut saat ini masih belum memadai, kerana tupoksi yang berbeda. Dengan
keterbatasan jumlah personal yang ada pada pengelola mata air batukarut ini bisa
menyebabkan adanya keterbatasan pemantauan pada daerah resapan air mata air
tersebut. Upaya keterlibatan forum atau wadah kooordinasi dengan melibatkan para
pihak sangat dibutuhkan, sehingga pola pemantauannya bisa dilakukan secara
partisipatif, terutama keterlibatan masyarakat yang tinggal disekitar mata air batukarut
harus lebih diutamakan agar masyarakat bisa ikut berperan serta dalam kegiatan
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut tersebut.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -17-
Saat ini hanya ada satu orang saja keterlibatan masyarakat sekitar untuk terlibat
langsung dan berfungsi hanya sebagai penjaga saja. Peran masyarakat ini kalau bisa
tidak hanya terbatas pada tupoksi penjagaan saja, namun harus lebih fleksibel dalam hal
pengembangan kegiatan perlindungan dan perbaikan daerah resapan air. Upaya
pengembangan dan kelompok tani disekitar daerah resapan air mulai dari kelompok zona
I hingga zona III, perlu segera dikembangkan guna mencapai upaya keterlibatan
masyarakat dalam menjaga dan memperbaiki daerah resapan air tersebut. Kelompok
tani ini nantinya akan berfungsi sebagai bagian pemantauan, perlindungan dan perbaikan
pada daerah-daerah resapan air melalui pengembangan program rehabilitasi lahan kritis
atau pengembangan program lainnya yang berbasis non lahan. Pengembangan kelompok
tani ini kedepan tidak hanya tanggung jawab pihak pengelola mata air saja, namun perlu
adanya keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif dalam pelaksanaan fasilitasinya
dilapangan.
Pola pengembangan jasa lingkungan atau dengan istilah PES (Payment for
Environmental Service). PES adalah kompensasi atau insentif bagi masyarakat atau pihak
yang menjaga, memelihara dan memperbaiki fungsi ekologis daerah resapan mata air
batukarut. Tujuan utama dari pengembangan PES ini adalah untuk mewujudkan
pengelolaan sumber daya air dalam rangka mendukung kegiatan konservasi dan
pembangunan di daerah, khususnya untuk masyarakat sekitar lokasi mata air batukarut
dengan sebuah mekanisme yang lebih terarah, antara lain (1) kontribusi SDA bagi
kehidupan masyarakat dan pembangunan; (2) jaminan kontribusi kembali ke alam; (3)
pengelolaan SDA merupakan tanggung jawab bersama (hulu hilir) - kontribusi
pengguna/pemanfaat/publik kepada alam; dan (4) perlu adanya perencanaan /regulasi
yang lebih berpihak kepada persoalan lingkungan dan kemiskinan.
Gambar Skema Jasa Lingkungan : REFLEKSI BERSAMA (Kondisi Mata Air Batukarut Bulan Nopember)
Jenis / Stock Jasa Lingkungan
(Air, Wisata alam, dll)
Pengguna (beneficiaries)
Kelembagaan & Kebijakan (policy)
Mekanisme Kompensasi
Penyedia Jasa (providers)
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -18-
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang tersedia di sekitar mata air batukarut berupa bak
penampungan mata air batukarut dan mushola yang terletak di desa Langensari yang
berbatasan langsung dengan desa Salaawi Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi. Areal
sarana dan parasana mencakup sebagai blok kontrol mata air batukarut dengan luas
bangunan sekitar 100 meter bersifat pemanen dengan tutupan dikelilingi oleh tembok
dan pagar pembatas. Sarana dan prasarana tersebut dibangun oleh pihak PDAM Kota
Sukabumi. Namun sarana dan prasarana papan informasi hanya tersedia satu buah yang
ditempatkan pada bibir danau mata air batukarut dengan isi informasi larangan “dilarang
berenang di areal danau”. Kondisi sarpas ini belum ada pengembangan di beberapa titik
lainnya, terutama pada areal daerah resapan air yang mengimpormasikan larangan
pengambilan kayu atau pembuangan sampah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk
pusat informasi tentang keberadaan mata air batukarut sama sekali belum tersedia.
Upaya penyedian sarpas (papan larangan di daerah resapan mata air batukarut
mulai dari zona I hingga zona III dan pembuatan pusat informasi) sangat dibutuhkan
segera, agar masyarakat sekitar bisa mengetahui betapa pentingnya perlindungan
sumber daya air. Dengan harapan penyedian sarpas ini bisa memberikan sebuah
informasi kepada masyarakat dalam hal perlindungan dan perbaikan daerah resapan
mata air batukarut.
c. Pendanaan
Saat ini pihak pengelola mata air batukarut memperoleh pendanaan buat
perlindungan mata air dari APBD Kota Sukabumi dan dari anggaran PDAM itu sendiri.
Pendanaan yang dimiliki oleh pihak pengelolaa saat ini masih belum bisa mencukupi
untuk pembiayaan kegiatan perlindungan daerah resapan mata air batukarut, khususnya
bagi kegiatan perlindungan daerah resapan air di zona II dan zona III. Dengan
keterbatasan pendanaan tersebut, diharapkan para pihak bisa bekerjasama secara
partisipatif dalam mengembangankan pembagian peran program untuk sama-sama
menjaga fungsi dari daerah resapan air tersebut. Upaya pendanaan alternatif yang bisa
dikembangkan kedepan adalah adanya dana abadi yang diperoleh dari sektor swasta
dengan sistem pendekatan jasa lingkungan PES atau CSR (Cooperative Social
Responsibiliy). Mekanisme PES dan CSR ini bisa bersifat pendekatan pada
pengembangan program rehabilitasi, restorasi, pengamanan kawasan daerah resapan
air, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kampanye konservasi dan pendidikan, dll.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -19-
2. Potensi Sumber Daya Air (Danau Batukarut)
Kondisi ekosistem di danau batukarut, baik ekosistem alam maupun buatan yang
kaya akan keanekaragaman hayati, air dan mineral, menunjukan kekayaan potensi
sumber daya air yang sangat tinggi. Seluruh potensi tersebut belum seluruhnya
dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengelolaan mata air batukarut,
pemberdayaan masyarakat disekitar dan pengembangan ekonomi wilayah.
Beberapa potensi sumber daya alam menunjukan potensi untuk dikembangkan
mekanisme pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Services) antara
lain: daya serap karbon, keindahan landscape, produk pengembangan wisata danau,
perlindungan DAS dan tata air, serta kekayaan keanekaragaman hayati. Daya serap
karbon dapat dikembangkan melalui mekanisme pembayaran untuk kegiatan
rehabilitasi/restorasi ekosistem di wilayah-wilayah yang terdegradasi guna mengatasi
masalah keterbatasan dana pemerintah. Selain itu, potensi wisata danau batukarut bisa
memberikan alternative penghasilan bagi masyarakat setempat dengan pola
pengembangan wisata air (sepeda air, outboud, dll) dan ini bisa memberikan nilai
kontribusi yang besar bagi pengembangan wisata berbasis produk jasa lingkungan air
serta bisa memberikan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan harapan,
akan banyak para wisatawan yang akan menikmati obyek daya tarik wisata air ini.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -20-
Bab III
Proses Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air
Batukarut Tahun 2008 – 2012, menggunkan Logical Framework Approach (LFA), yaitu
instrumen analisis dalam menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil/sasaran,
kelompok target (target group) dan dilaksanakan secara partisipatif. LFA membantu
pelaku perencanaan dengan menonjolkan elemen-elemen program dalam konsistensi
logis yang saling berkaitan, yaitu: input, program yang direncanakan dan hasil yang
diharapkan serta hubungan relatif-nya dengan sasaran (objective) dan tujuan (goal)
yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, berikut indikator keberhasilannya.
Penggunaan LFA akan membantu perencanaan dalam hal:
i). Mengklarifikasi sasaran yang ingin dicapai program/proyek
ii). Mengidentifikasi informasi yang diperlukan
iii). Mendefinisikan secara jelas elemen kunci dari suatu program
iv). Menganalisis “setting” program sejak tahap dini
v). Memfasilitasi komunikasi antar seluruh pemangku kepentingan
vi). Mengidentifikasi indikator keberhasilan dan kegagalan suatu program yang harus
diukur.
Secara garis besar, tahapan proses yang ditempuh dalam penyusunan LFA adalah
sebagai berikut:
A. Tahap I. Analisa Proses Partisipatif
Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai para
pihak, baik mengenai masalah yang dihadapi oleh mereka, kebutuhan, kekuatan dan
kelemahan, peran maupun konflik pemangku kepentingan, sehingga dapat ditentukan
prioritas pemecahan masalah. Proses partisipatif awal ini dilakukan oleh kelompok
masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Lestari Batukarut Desa Langensari
melalui proses Kajian Lingkungan/Need Assessment (PRA/SLA), Sekolah Lapangan (SL),
Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat serta Pembuatan Kebijakan lokal berupa
Peraturan Desa (PERDES).
Analisis proses partisipatif tahap kedua dilakukan berdasarkan kajian/analisis
parapihak di tingkat regional (lokal) dengan melibatkan pemerintahan setempat
(Kecamatan, Desa, TNGP, Sektor Swasta, PDAM Kota Sukabumi, LSM lokal, Masyarakat,
Kelompok Tani, Forum Multipihak), melalui kajian Focus Group Discution (FGD) serta
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -21-
Lokakarya awal dalam proses penyusunan rencana aksi perlindungan dan perbaikan
daerah resapan mata air batukarut. Kajian tersebut dilakukan oleh tim dari LSM RCS
pada bulan Agustus-Oktober 2008. Sedangkan lokakarya awal penyusunan strategi dan
rencana aksi dan penandatanganan deklarasi bersama yang berorientasi pada
Perlindungan Daerah Aliran Sungai Sub-sub DAS Cimuncang-Cimandiri Hulu sebagai titik
masuk utama dalam perlindungan daerah resapan mata air batukarut dilakukan di
Kecamatan Sukaraja, Sukabumi pada tanggal 15 September 2008. Hasil lokakarya ini
mendapatkan hasil komitmen awal dari parapihak ditingkat regional/lokal adalah
pembagian peran dari parapihak yang akan terlibat dalam kegiatan perlindungan daerah
aliran sungai. Komitmen parapihak ini tercantum dalam sebuah Deklarasi Bersama .
B. Tahap II. Analisa Masalah
Pada tahap analisa masalah, kondisi saat ini dan masalah pokok yang dihadapi
dalam pengelolaan mata air batukarut diidentifikasi dan dikaji secara mendalam, serta
dirumuskan dalam hubungan sebab akibat (pohon masalah). Analisa masalah dilakukan
dalam Focus Group Discution (FGD) rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah
resapan mata air batukarut ditingkat lokal. FGD ini dikaji ditingkat lokal dengan
melibatkan Pemerintahan Desa Langensari dengan Kelompok Tani Lestari Batukarut,
Forum Masyararak Peduli Hutan dan LSM.
Tahapan analisa masalah menghasilkan 13 masalah pokok yang terhadap
ancaman pada daerah resapan mata air batukarut mulai dari kawasan zona I hingga
zona III. Ketiga belas pokok masalah tersebut, kemudian di dirumuskan dalam 2 pohon
masalah, yaitu pokok masalah di daerah resapan air zona I dan daerah resapan air pada
zona II dan III. Masing-masing pokok masalah tersebut kemudian dibagi menjadi dua
pokok masalah utama yaitu:
a. Pokok masalah di zona I adalah: 1) penumpukan serasah daun pada daerah
resapan air; 2) 100 meter dari mata air batukarut adanya penumpukan sampah
anorganik (plastik, kaleng, kain dll); dan 3) pembuangan limbah rumah tangga
pada sungai di sekitar mata air batukarut.
b. Pokok masalah di zona II & III adalah: 1) kurangnya sistem terasering; 2) lahan
kritis/gundul; 3) alih fungsi lahan; 4) eksploitasi berlebihan; 5) kurang tanaman
tegakan; 6) insektisida dan pestisida; 7) limbah ternak; 8) tidak ada saluran air
hujan; 9) ekonomi masyarakat lemah; dan 10) lahan banyak dimiliki oleh pihak
luar.
Berdasarkan hasil analisa masalah pokok tersebut diatas, maka masalah utama yang
menjadi ancaman terhadap daerah resapan mata air batukarut adalah alih fungsi lahan
(konversi) dari lahan persawahan menjadi ladang tegalan, lahan kritis/gundul, kurangnya
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -22-
tanaman tegakan, penumpukan sampah di zona I, ekonomi masyarakat lemah dan lahan
banyak dimiliki oleh pihak luar.
Permasalahan-permasalahan tersebut secara langsung dapat mengakibatkan kesulitan
air bersih pada musim kemarau, banjir dan keruh pada musim hujan, air tidak layak
pakai, dan penyurutan debit air di waduk/danau batukarut.
C. Tahap III. Analisa Tujuan
Pada lokakarya penyusunan LFA dan peraturan desa (PERDES) rencana aksi
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut yang dilaksanakan pada
27 September 2008 di Desa Langensari yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD,
Kelompok Tani Lestari Batukarut dan Tokoh Masyarakat, dilakukan analisa tujuan dengan
mengubah pernyataan masalah dalam pohon masalah yang telah dirumuskan pada FGD
sebelumnya menjadi pernyataan tujuan (bahasa positif dari masalah). Dengan demikian,
tujuan (dari masalah pokok) dan cara-cara mencapai tujuan tersebut (dari penyebab
masalah pokok) dapat diketahui.
Proses analisa masalah dari hasil lokakarya di tingkat desa, kemudian di dilakukan
kegiatan lokakarya tahap kedua dengan melibatkan pihak PDAM Kota Sukabumi, LSM
Lokal, Media Masa, Pemerintahan Kotamadya dan Kabupaten Sukabumi, Kelompok Tani,
Pemerintahan Desa dan Kecamatan, Sektor Swasta (Forpela), TNGP. Perguruan Tinggi,
Media Masa dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2008
dilakukan penajaman atas masalah pokok, hubungan antar masalah pokok. Keluaran dari
proses ini adalah adanya komitmen dan dukungan program dari para pihak dalam
mengimplmentasikan program perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air
batukarut serta terbentuknya forum multi pihak Sukabumi yang bernama “Forum
Pelestari Batukarut”
D. Tahap IV. Analisa Alternatif
Dari hasil analisis tujuan, alternatif-laternatif yang mungkin dan memadai dipilih,
untuk selanjutnya dirumuskan dalam matriks perencanaan program. Setiap alternatif
yang mungkin dilaksanakan dan dikaji dengan mendalam berkaitan dengan biaya yang
harus dialokasikan, manfaat yang diperoleh oleh kelompok-kelompok prioritas,
kemungkinan mencapai tujuan, aspek kelembagaan, aspek-aspek teknis, manfaat
ekonomi, serta manfaat dan resiko ekologi – sosial.
E. Tahap V. Penyusunan Matriks Perencanaan Program
Dari hasil analisis alternatif dapat disusun matriks perencanaan program yang
terdiri dari tujuan, sasaran, output, dan program yang diperlukan. Setelah semuanya
tersusun dalam urutan logisnya, dilakukan identifikasi asumsi penting dan indikator-
indikator keberhasilan untuk tingkat tujuan, sasaran dan output. Selain itu juga
diidentifikasi sumber verifikasi untuk setiap indikatornya yang ditetapkan.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -23-
F. Tahap VI. Penulisan Draft Rencana Aksi
Berdasarkan matriks LFA rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah
resapan mata air batukarut, dokumen perencanaan dituliskan secara utuh dilengkapi
dengan narasi fakta/data/informasi yang digunakan sebagai argumen untuk menguatkan
rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Dalam
proses penulisan tersebut, parapihak yang beranggotakan 30 orang, merupakan
perwakilan dari Balai Besar TNGGP, PDAM Kota Sukabumi, SKPD Kotamadaya Sukabumi,
SKPD Kabupaten Sukabumi, Sektor Swasta/Kalangan Usaha, LSM, Forum Masyarakat
Peduli Hutan, Kelompok Tani, Pemerintahan Desa/Kecamatan dan Media Masa.
G. Tahap VII. Pembahasan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah
Resapan Mata Air Batukarut oleh Tim Kecil Forum Multipihak
Pada tanggal 2 Nopember 2008, dilakukan pembahasan rencana aksi
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut oleh tim kecil yang
merupakan perwakilan dari para pihak untuk dijadikan acuan implementasi kegiatan dan
pembagian peran dari para pihak untuk mengitegrasikannya secara terpadu dan
berkelanjutan.
H. Focus Group Discution (FGD) Tim Kecil
Pada tanggal 14 Nopember 2008, melakukan
focus group discution (FGD) yang dihadiri oleh para
pihak, mewakili seluruh pemangku kepentingan terhadap
upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata
air batukarut termasuk masyarakat. Masukan dari
FGD ini, merupakan bahan penyempurnaan akhir
dokumen Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan
Daerah Resapan Mata Air Batukarut untuk mendapatkan
dukungan program dan kebijakan dari pihak pemerintah
daerah/kabupaten/kotamadya Sukabumi.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -24-
Bab IV
Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan
A. Visi Forum
“ Terwujudnya Kelestarian Mata Air Batukarut Sebagai Fungsi Sistem Penyangga
Kehidupan ”
B. Misi Forum
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam (sumber mata air, hutan,
tanah, flora & fauna) di sekitar mata air batukarut.
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan
perbaikan daerah resapan mata air batukarut.
Meningkatnya kapasitas para pihak (SDM) dalam perlindungan dan perbaikan
daerah resapan mata air batukarut.
Meningkatkan kelembagaan yang kolaboratif dan independent.
Memberdayakan masyarakat sekitar daerah resapan mata air batukarut, dengan
optimalisasi sumber daya lokal.
C. Kelembagaan Forum Multi Pihak
Kelembagaan Forum Multipihak yang disepakati dalam Rencana Aksi Perlindungan
dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut adalah “ Forum Pelestari
Batukarut ”.
D. Harapan Masa Depan
Terpeliharanya resapan mata air batukarut untuk keberlangsungan kebutuhan
hidup bagi masyarakat.
Pulihnya kondisi daerah resapan mata air batukarut agar keberadaanya tetap
stabil dan menjadikan bagian dari upaya konseverasi air.
E. Komitmen Untuk Menyelamatkan Daerah Resapan Air
Semua peserta yang merupakan perwakilan parapihak dengan segenap niat dan
harapan bersama-sama mendeklarasikan komitmenya untuk melindungi dan
melestarikan mata air batukarut secara bersama, melalui pembentukan forum
komunikasi dan koordinasi diantara para pihak untuk melakukan upaya perlindungan dan
perbaikan daerah resapan mata air batukarut secara terpadu dan berkelanjutan.
F. Tujuan Pengelolaan
Mengukuhkan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air
Batukarut sebagai pusat yang berfungsi optimal sebagai sistem penyangga kehidupan
dan penompang sistem sosial-ekonomi-budaya pada tingkat komunitas wilayah secara
lestari.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -25-
Bab V
Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan di atas, parapihak telah
menetapkan 8 sasaran pengelolaan mata air batukarut selama kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan sebagai berikut:
A. Sasaran Pengelolaan Mata Air Batukarut
Berdasarkan permasalahan pokok dalam pengelolaan mata air batukarut, maka
pengelolaan mata air tersebut dalam 5 tahun mendatang (Tahun 2008-2012), diarahkan
untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:
Terwujudnya kemantapan kawasan daerah resapan air;
Terbangunya sistem data base dan sistem manajemen pengelolaan mata air
batukarut yang handal;
Meningkatnya daya jual mata air batukarut;
Terbangunya kelembagaan multipihak/working group untuk perlindungan dan
perbaikan daerah resapan mata air batukarut;
Terbangunya mekanisme swadana;
Terjaganya kelestarian mata air batukarut dan keragaman hayati;
Terwujudnya mekanisme pembayaran jasa lingkungan (PES/CSR);
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
B. Prioritas Program dan Tata Waktu
Untuk mencapai ke-8 (delapan) sasaran pengelolaan mata air batukarut di atas,
maka keluaran yang perlu dihasilkan dan program yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Terwujudnya Kemantapan Kawasan Daerah Resapan Air (DRA)
Terwujudnya kemantapan kawasan daerah resapan air merupakan sasaran utama
rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-
2012. Dari 13 masalah pokok di zona I, II, dan III daerah resapan air, 6 (enam) masalah
diantaranya terkait dengan sasaran ini, yaitu banyaknya alih fungsi lahan, lahan
kritis/gundul, pencemaran air dan tanah, rendahnya ekonomi masyarakat, kepemilikan
lahan oleh pihak luar serta tumpang tindih regulasi. Kemantapan kawasan DRA hanya
akan dapat dicapai bila kepastian aspek legal mengenai kawasan dan pengakuan
masyarakat atas keberadaan mata air batukarut dapat diwujudkan. Tata sosial kawasan
hanya akan dapat dicapai bila pemantapan kawasan DRA juga memastikan terwujudnya
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -26-
penataan ruang yang disepakati para pihak dan secara jelas mengatur tata hak melalui
regulasi zona yang disepakati para pihak, serta secara konsisten ditegakan oleh para
pihak. Dalam konteks ini pengelolaan mata air batukarut harus dikonstrusikan secara
sosial. Sasaran ini diharapkan dapat terwujud sampai kurun waktu lima tahun kedepan.
Keluaran 1.1. Terwujudnya Tata Ruang Kawasan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Berdasarkan Kesepakatan
Penggunaan RTRKDRA (Rencana Tata Ruang Kawasan Daerah Resapan Air),
diharapkan mampu menjebatani perbedaan nomenklatur dan pemahaman mengenai
keruangan. Dalam hal ini RTRKDRA diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki dari
para pihak yang memiliki besaran nomenklatur keruangan, antara lain: nomenklatur
zonasi untuk mata air batukarut, leuweung titipan untuk masyarakat setempat serta
nomenklatur tata ruang para pihak lainnya – yaitu pemerintah daerah, perusahan
swasta, BUMN, dan masyarakat lokal.
Untuk mewujudkan tata ruang kawasan daerah resapan mata air batukarut
berdasarkan kesepakatan, digunakan pendekatan proses zonasi yang partisipatif melalui
penyusunan Rencana Tata Ruang Kesepakatan (RTRK). Penyusunan RTRK pada dasarnya
merupakan proses perencanaan dan pembuatan kesepakatan tata ruang secara
partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Hasil dari
proses tersebut adalah kesepakatan tata ruang yang dituangkan dalam suatu dokumen
tertulis mengenai Rencana Tata Ruang Kesepakatan Kawasan Daerah Resapan Air.
Karena RTRK tersebut merupakan produk hukum yang lahir dari proses multi pihak,
maka RTRK tersebut mempunyai akuntabilitas dan legistimasi yang kuat. Dengan
demikian diharapkan RTRK tersebut dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan
berbagai konflik ruang di dalam kawasan daerah resapan air antara pemerintah daerah
dan para pihak, khususnya masalah ketidakjelasan tenurial dan akses masyarakat
ataupun pemilik lahan terhadap pemanfaatan lahan pada daerah resapan air. Dalam
proses penyusunannya, penggunaan teknologi Geographic Information System (GIS) dan
Citra Landsat, Ikonos serta Quick Bird, akan diterapkan untuk memastikan akurasi RTRK
di peta dan di lapangan.
Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan para pihak
dalam proses identifikasi dan inventarisasi data dan informasi mengenai:
i). Konsep masing-masing pihak dalam melihat persoalan tata ruang;
ii). Kondisi dan permasalahan lapangan terkait tata ruang yang dihadapi pemerintah
daerah dan para pihak;
iii). Usulan sebagai bahan masukan untuk penyusunan rancangan RTRK dari
pemerintah daerah dan para pihak;
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -27-
Untuk mewujudkan Keluaran 1.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah:
1.1.1. Pengukuhan Kawasan Daerah Resapan Air
Pengukuhan kawasan daerah resapan air adalah rangkaian kegiatan penunjukan,
penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan daerah resapan air dengan tujuan
memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan DRA. Para
pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas
Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Desa, Kelompok Masyarakat,
Pemilik Lahan, dan LSM.
Program pengukuhan kawasan DRA merupakan pra-syarat bagi penyusunan
Rencana Tata Ruang Kesepakatan dan penyelesaian permasalahan ruang di dalam
kawasan DRA. Kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari program pengukuhan
kawasan DRA adalah sebagai berikut:
i). Tata batas kawasan daerah resapan mata air batukarut dibeberapa wilayah yang
belum mempunyai pal batas yaitu; di blok zona II dan blok zona III yang terletak
di Desa Langensari dan Desa Salaawi.
ii). Penyelesaian ketidakjelasan status hukum atas tanah di kawasan DRA yang saat
ini diklaim oleh pihak luar/pengusaha dengan dokumen tertulis atas tanah
tersebut.
iii). Penyelesaian permasalahan di kawasan perluasan TNGGP (eks Perum Perhutani)
yang berstatus pinjam pakai dan atau tukar menukar. Rekomendasi
penyelesainnya adalah:
a. Menetapkan areal pinjam pakai menjadi zona khusus (zona rehabilitasi) yang
bertujuan untuk memenuhi fungsi tangkapan air (catchment area).
b. Menyepakati mekanime sistem adopsi pohon pada areal tersebut melalui
pendekatan pembayaran jasa lingkungan (PES/CSR) dari para perusahaan
yang ada disekitar zona rehabilitasi.
1.1.2. Penetapan Zonasi Pada Daerah Resapan Air
Program ini diawali oleh pendekatan ilmiah yang dilakukan dengan mengkaji
ekosistem dan habitat penting, daerah-daerah yang secara sosial budaya memiliki nilai
serta pengaruhnya terhadap pengelolaan ekosistem pada daerah resapan air secara
keseluruhan. Hasil kajian ini menjadi dasar identifikasi wilayah yang akan dijadikan
zonasi. Program ini didorong untuk sebesar-besarnya meliputi ekosistem yang masih
tersisa. Para pihak yang akan dilibatkan dalam penetapan zona ini adalah TNGGP, Dinas
Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kelompok Masyarakat, LSM serta Lembaga
Penelitian dan Pendidikan.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -28-
1.1.3. Penetapan Zona Rehabilitasi
Wilayah yang merupakan ekosistem penting yang telah terdegradasi seperti lahan
kritis/gundul dan sebagainya akan dijadikan sebagai zona rehabiltasi. Di masa depan,
setelah kondisi dan fungsi lahan dinilai pulih kembali, zona rehabilitasi di DRA dapat
dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam upaya perlindungan dan perbaikan daerah
resapan air dengan harapan kondisi lahan kritis (ladang) bisa berfungsi kembali seperti
awal (lahan persawahan). Para pihak yang akan dilibatkan dalam penetapan zona
rehabiltasi adalah Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Dinas Kehutanan,
TNGGP, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PDAM, Kelompok Masyarakat, Pemilik Lahan,
Camat, Desa, Lembaga Penelitian dan Pendidikan serta LSM.
1.1.4. Penetapan Zona Pengembangan Sumur Resapan
Permasalahan yang terjadi pada berkurangnya
debit mata air batukarut adalah kurangnya daya
tangkap air hujan yang mengalir, dikarenakan
kurangnya tutupan lahan. Salah satu upaya
pendekatan yang cukup sederhana adalah pemanenan
air hujan pada daerah lahan kritis dengan
menggunakan sistem sumur resapan. Fungsi dari
sumur resapan ini adalah sebagai penampung
cadangan air dikala musim kemarau.
Berdasarkan hasil kajian dilapangan ternyata pada daerah resapan atau lahan
pertanian belum ada sistem penampungan air hujan berupa sumur resapan dan yang
hanya ada beberapa embung air yang berfungsi sebagai penampung air untuk digunakan
dalam penyiraman tanam sayuran dan palawija. Saat ini kelompok masyarakat sekitar
mata air batukarut telah mengembangkan 20 unit sumur resapan yang ditempatkan
pada lahan kritis di zona I. Pembuatan sumur resapan ini merupakan bagian terpenting
sebagai pembelajaran dan studi masyarakat untuk melihat sejauh mana efektivitas dari
adanya sumur resapan dalam memperbaiki mata air yang ada dilingkungan masyarakat,
khususnya pada sumur galian masyarakat.
Tujuan umum dari pengembangan sumur resapan ini adalah untuk
menampung air hujan yang mengalir pada lahan-lahan pertanian
yang sering menyebabkan bencana longsor dan kualitas air menjadi
kotor dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah
saru strategi dalam penyusunan rencana aksi perlindungan dan
perbaikan daerah resapan mata air batukarut adalah melalui
pengembangan sumur resapan pada kelerengan 20o.
Para pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan sumur resapan ini adalah PDAM
Kota Sukabumi, Dinas Kehutanan, Kementrian Lingkungan Hidup, BPLHD Propinsi, Dinas
Pertanian, Kelompok Masyarakat, LSM, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Desa.
Studi Sumur Resapan Air Oleh Kelompok Tani Lestari Batukarut
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -29-
Keluaran 1.2. Terwujudnya Regulasi Zona Yang Dapat Diimplementasikan
Regulasi zona adalah aturan main dalam ruang-ruang atau zona yang telah
ditetapkan dalam RTRK daerah resapan air. Regulasi zona pada intinya berisi aturan
tentang aktivitas-aktivitas yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di setiap ruang
atau zona. Regulasi zona disusun secara partisipatif oleh pemerintah daerah dan para
pihak sebagai aturan main regulasi zona bersifat mengikat baik kepada pemerintah
daerah maupun kepada para pihak.
Dalam konteks masalah ketidakjelasan tenurial pemilik lahan akses pengelolaan
masyarakat lokal, dengan adanya regulasi zona diharapkan dapat terwujud kontrak sosial
antara pemerintah daerah dengan para pihak, baik itu dengan pemilik lahan,
perusahaan, masyarakat, camat, desa perihal pengaturan akses, pemanfaatan, dan
kontrol atas sumber-sumber agraria di dalam kawasan daerah tangkapan air
berdasarkan konteks tenurial yang dihadapi.
Penyusunan regulasi untuk setiap zona melibatkan para pihak dengan
mengedepankan pendekatan ilmiah, partisipatif dan legal. Regulasi tersebut mengatur
jenis program yang di ijinkan dan yang tidak diijinkan berikut sanksi, insentif dan
mekanismenya. Pertimbangan untuk jenis-jenis program yang diijinkan di setiap zona
memadukan antara pertimbangan fungsi daerah resapan air sebagai penyangga
kehidupan dan kepentingan para pihak.
Penyusunan regulasi untuk setiap zona juga mencakup aktivitas-aktivitas (1)
membangun kontrak sosial antara pemilik lahan dengan masyarakat dalam akses
pemanfaatan dan kontrol atas sumber-sumber bagi perlindungan daerah resapan air
yang sudah diidentifikasi sebelumnya; (2) membangun kontrak sosial antara pemerintah
desa dengan pemilik lahan dalam hak akses pemanfaatan dan kontrol atas perbaikan
pada daerah resapan air; (3) membangun kontrak sosial antara pihak pengelola mata air
batukarut dengan pemerintahan desa dan kelompok masyarakat dalam melakukan
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut; (4) membangun kontrak
kesepakatan antara pemerintahan daerah (kabupaten dan kotamadya) dan para pihak
lainnya untuk mendukung upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan air secara
kolaboratif; (5) memantau penegakan kontrak sosial dan kesepakatan serta memberi
saksi atas pelanggaran kesepakatan.
Regulasi zona yang telah disepakati diujicobakan selama setahun. Panitia yang
bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi selama ujicoba dibentuk dari unsur
pemerintahan, sektor swasta, lsm, akademisi, media, dan kelompok masyarakat yang
akan tergabung dalam sebuah wadah atau forum multipihak.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -30-
Setelah RTRK dan regulasinya disepakati, dilakukan sosialisasi. Tujuannya agar
RTRK dan regulasinya dapat berjalan sesuai kesepakatan. Sosialisasi dilakukan oleh
Forum Multipihak yang sudah terbentuk dari perwakilan para pihak. Subjek sosialisasi
adalah konsituen parapihak.
Untuk mewujudkan Keluaran 1.2. Program-progam yang perlu dilakukan Forum
Multipihak adalah sebagai berikut:
1.2.1. Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona pada daerah resapan air yang
didukung para pihak.
1.2.2. Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona rehabilitasi yang didukung
para pihak.
1.2.3. Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona pengembangan sumur
resapan yang didukung para pihak.
1.2.4. Sosialisai RTRKDRA dan regulasinya yang didukung para pihak.
2. Terbangunya Sistem Data Base Dan Sistem Manajemen Pengelolaan Mata air
Batukarut Yang Handal
Sasaran ini berkaitan dengan semua masalah pokok pengelolaan mata air
batukarut. Lemahnya data base menjadi salah satu sebab semua masalah pokok dalam
pengelolaan mata air batukarut.
Keluaran 2.1. Terbangunya Sistem Data Base yang Mengakomodir Pengumpulan Serta
Penyajian Data dan informasi Secara Sistematis, Lengkap dan Mutakhir sebagai Basis
Pengambilan Keputusan.
Sistem data base di mata air batukarut mencakup tiga komponen, yaitu:
i). Penggunaan data base. Penggunaan data base utama adalah PDAM Kota Sukabumi
sendiri; dalam hal ini semua unit para pemangku kepentingan yang membutuhkan
data dan informasi untuk pengembil keputusan; baik di tingkat Pemerintahan, Lokal
maupun unit lainnya. Selain itu, pengguna data base mata air batukarut adalah pihak
luar dalam hal ini para pihak atau publik; baik lembaga maupun individu yang
membutuhkan informasi tentang mata air batukarut.
ii). Pengelola sistem data base. Pengelola dalam konteks ini adalah Unit Data Base yang
akan dibangun sebagai unit tersendiri. Unit Data base ini akan bertanggung jawab
atas kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan penyajian data dan informasi Mata air
batukarut. Data dan informasi dikumpulkan oleh unit data base dari para pihak yang
tergabung dalam Forum Multi Pihak.
iii). Dalam relasi penukaran data dan informasi antara PDAM Kota Sukabumi dan pihak
luar, perlu ada deklarasi bersama tersendiri sebagai mekanisme penyaringan data
dan informasi yang dapat saling dipertukarkan. Untuk pertukaran data di antara
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -31-
bagian atau unit data base, perlu dibuat SOP-SOP untuk pertukaran data dan
informasi.
iv). Perancangan sistem data base ini bisa dilakukan oleh Forum Multipihak Pengelolaan
Mata Air Batukarut.
Untuk mewujudkan keluaran 2.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut:
SOP pengumpulan data mencakup tata cara pengumpulan data dan informasi
yang berlaku. Unit data base bertanggungjawab untuk mengelola data dan informasi
yang dikumpulkan, baik dari pihak pengelola maupun para pihak lainnya yang
berkepentingan terhadap upaya perlindungan daerah resapan mata air batukarut.
Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk:
i). Analog atau manual (peta kertas, dokumen, laporan, data lapangan, dan data
analog lainnya.
ii). Elektronik atau digital (data penelitian lapangan, data GIS, dan data digital
lainnya).
Data-data tersebut kemudian dan diolah oleh unit data base, sehingga menjadi
bentuk data terolah yang siap digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan di
tingkat pemerintahan daerah maupun pengelola mata air tersebut. Para pihak yang akan
dilibatkan adalah proses data base ini adalah Forum Multipihak yang sudah terbentuk
dan merupakan perwakilan dari beberapa lembaga atau intansi.
2.1.2. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen
Sistem informasi ini merupakan pengelolaan mata air batukarut yang merupakan
bagian dari sistem pendukung organisasi Forum Multipihak yang diperlukan untuk
kepentingan pengambilan keputusan dalam pengelolaan mata air batukarut. Kebutuhan
yang akan terlayani oleh sistem informasi manajemen adalah kebutuhan para pengambil
keputusan. Penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) mencakup kegiatan:
perancangan (disain) SIM yang hendak disusun mulai dari unsur-unsur informasi (input),
perangkat, aliran proses, dan output dari SIM yang diharapkan. Disain SIM tersebut
termasuk disain sistem untuk penyajian informasi terolah dan rangkuman informasi
eksekutif untuk pengambil keputusan strategis di Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya Daya Jual Mata Air Batukarut
Keluaran 3.1. Terciptanya Brand Image Mata Air Batukarut Yang Spesifik.
Brand Image Mata Air Batukarut yang spesifik adalah suatu karakter, citra atau
persepsi tertentu yang khas dari mata air batukarut yang hendak dibangun oleh para
pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -32-
Sektor private atau perusahaan swasta dan intansi pemerintah atau organisasi
para pihak lainnya. Brand Image mata air batukarut ini dikatakan tercipta ketika dalam
interaksi pihak pengelola dengan publik. Atau dengan kata lain, ada ‘hasil’ ada ‘buah’ dari
interaksi pengelola dengan publik.
Dalam interaksi dengan private sector, hasil ini bisa berupa investasi yang masuk
ke dalam mata air batukarut. Dalam interaksi dengan masyarakat umum, hasil itu bisa
berupa adanya dukungan kongkrit masyarakat terhadap konservasi daerah resapan di
mata air batukarut. Dalam interaksi dengan pemerintah, hasil itu bisa berupa adanya
dukungan kebijakan pemerintah terhadap program perlindungan dan perbaikan daerah
resapan mata air batukarut. Promosi adalah salah satu cara mengemas isi dalam
interkasi antara pihak pengelola mata air batukarut dengan publik. Hal ini dilakukan
dalam rangka membangun brand image tersebut.
Untuk mewujudkan keluaran 3.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut:
3.1.1. Pengembangan Program Promosi yang Mengakomodasikan Kebutuhan Publik
Sebelum menyusun strategi promosi, perlu diidentifikasi dan dikaji terlebih dahulu
produk dan brand image khas dari waduk/danau batukarut apa yang hendak ditawarkan
atau dijual kepada publik. Produk dan brand image ini harus mempunyai nilai jual yang
tinggi atau sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk mengetahui hal ini, perlu dilakukan
indentifikasi pangsa pasar atau kelompok sasaran promosi dan identifikasi kebutuhan
konsumen atau target group promosi. Langkah selanjutnya adalah promosi untuk
menarik publik agar membeli produk dan brand image tersebut. Para pihak yang akan
dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Seni
dan Budaya, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kelompok Masyarakat, Camat, Desa,
Lembaga Penelitian dan Pendidikan, LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.
3.1.2. Pengembangan Sistem Pelayanan Publik
Sistem informasi pelayanan publik mencakup dua komponen utama, yaitu PDAM
Kota Sukabumi sebagai penyedia layangan dan publik sebagai pengguna layanan. Sistem
informasi pelayanan publik adalah suatu sistem yang dibangun untuk menyediakan
layanan informasi tentang danau batukarut sesuai kebutuhan publik, para pihak yang
akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata,
Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Desa, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi,
LSM serta sektor Swasta dan Forum Multipihak.
3.1.3. Pengembangan Program Outreach Yang Didukung Oleh Para Pihak
Program outreach perlu dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan
pemahaman, pengetahuan dan kesadaran para pihak serta mengembangkan dukungan
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -33-
para pihak terhadap upaya perlindungan daerah resapan mata air batukarut dengan pola
pendekatan pembayaran jasa publik (produk jasa lingkungan air). Program outreach
akan dikemas sebagai paket-paket kunjungan khusus para pihak, khususnya para
pejabat, pelaku bisnis, dan kelompok target lainnya. Para pihak yang akan dilibatkan
dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Badan
Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Desa, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM
serta sektor Swasta dan Forum Multipihak.
Keluaran 3.2. Peningkatan Investasi Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Mata Air Batukarut
Untuk mewujudkan keluaran 3.2. Program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
3.2.1. Pengembangan Kerjasama dengan Sektor Swasta dan Pihak Ketiga lain yang
menghasilkan Investasi Bagi Pengelolaan Danau Batukarut.
Pengembangunan kerjasama dengan sektor swasta dan pihak ketiga lainnya dilakukan
dengan melakukan serangkaian pendekatan promosi kepada pihak-pihak yang dituju.
Perlu dilakukan identifikasi pihak-pihak yang potensial yang diharapkan dapat menjadi
investor dalam pengelolan danau batukarut.
4. Terbangunnya Kelembagaan Multipihak/Working Group untuk Perlindungan
dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Masalah pokok degradasi daerah resapan air dan lingkungan serta data dan
informasi yang belum lengkap untuk pengelolaan penyebab adanya sasaran ini dalam
rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012.
Keluaran 4.1. Regulasi Perlindungan dan Pebaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Keluaran ini diharapkan dapat terwujud dalam 5 tahun pertama dari rencana aksi
perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012.
Untuk mewujudkan keluaran 4.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut:
Deklarasi bersama perlindungan dan perbaikan daerah resapan air adalah
sekumpulan aturan yang menjadi acuan bersama pemerintah daerah dan para pihak
dalam menjalankan kegiatan perlindungan dan perbaikan daerah resapan air. Deklarasi
bersama ini disusun dan disepakati bersama para pihak, yaitu Pemerintah Daerah, Forum
Multipihak, LSM, dan PDAM Kota Sukabumi, Sektor Swasta, Kelompok Masyarakat dan
Perguruan Tinggi. Deklarasi bersama juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan
pengelolaan mata air batukarut dengan mengembangkan mekanisme insentif. Dengan
adanya deklarasi bersama tersebut diharapkan hasil-hasil adanya komitmen bersama di
antara para pemangku kepentingan dalam upaya perbaikan daerah resapan mata air
batukarut untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -34-
5. Terbangunnya Mekanisme Swadana
Sasaran terbangunnya mekanisme swadana merupakan bagian dari upaya untuk
menjawab seluruh masalah pokok yang dihadapi oleh pengelola mata air batukarut.
Pengelola mata air batukarut memerlukan kolaborasi banyak pihak dan dana yang tidak
bisa dipenuhi hanya dari anggaran penghasilan pengguna air bersih saja.
Keluaran 5.1. Terwujudnya Lembaga Swadana Mata Air Batukarut
Lembaga swadana mata air batukarut merupakan lembaga yang didirikan untuk
menggalang dana publik yang dipergunakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas
konservasi pada daerah resapan mata air batukarut. Untuk menjamin prinsip keadilan
dan akuntabilitas publik. Lembaga swadana mata air batukarut dibangun sebagai
organisasi yang terpisah dari pengelolaan mata air batukarut dan pengelolaanya bisa
bagian dari Forum Multipihak yang sedang ataupun sudah dibentuk. Lembaga Swadana
ini merupakan organisasi yang bersifat independen, terbuka dan berbasis konstituen.
Lembaga Swadana dikelola secara terbuka dan propesional oleh suatu Dewan Pengurus
yang dipimpin oleh seorang Ketua. Dewan Pengurus berada di bawah arahan dan
monitoring dari Dewan Penyantun (Board of Trust) yang keanggotannya merupakan
perwakilan dari konsituen-konstituen Lembaga Swadana.
Untuk mewujudkan keluaran ini, program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut:
1.1.1. Pembangunan Kelembagaan dan Mekanisme Penggalangan Dana untuk
Mendukung Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Inisiasi dan fasilitasi pembangunan kelembagaan dan mekanisme penggalangan
dana yang dilakukan oleh forum multipihak. Forum Multipihak mengidentifikasikan dan
mempertemukan para pihak yang akan dijaring sebagai konstituen dari lembaga
swadana. Konstituen swadana untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata
air batukarut dijaring dari unsur-unsur seperti pemerintah daerah, perusahaan baik
swasta maupun BUMN, LSM, masyarakat, individu yang peduli pada perbaikan daerah
resapan mata air batukarut dan para pihak lainnya.
Dana yang diperoleh lembaga swadana untuk perlindungan dan perbaikan daerah
resapan mata air batukarut merupakan dana hibah donatur kegiatan konservasi daerah
resapan mata air batukarut. Penggalangan dana ditujukan kepada perusahaan swasta,
terutama perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air dari mata air batukarut
dalam bentuk bahan mentah didalam dan disekitar daerah resapan air. Dana yang
digalang dari perusahaan swasta dan individu akan dikumpulkan sebagai dana untuk
kegiatan perbaikan daerah resapan air melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis atau
pembuatan sumur resapan air.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -35-
Pembangunan kelembagaan dan mekanisme penggalangan dana dilakukan pada
tahun pertama. Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Beppeda,
Forum Multipihak, LSM, Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Donor.
1.1.2. Pengembangan Mekanisme Pengelolaan Dana Publik bagi Perbaikan Daerah
Resapan Mata Air Batukarut yang dapat Dipertanggung-gugatkan.
Mekanime penggalangan dana publik dibuat berdasarkan kesepakatan antara
pemerintah daerah, forum multipihak dan para pihak lainnya yang menjadi konsituen
dari lembaga swadana perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut.
Penyusunan mekanisme pengelolaan dana publik oleh forum multipihak dilakukan dalam
jangka waktu satu tahun pertama.
Dana yang dikelola lembaga swadana harus dapat dipertanggunggugatkan kepada
para konstituen lembaga swadana dan kepada publik. Prinsip akuntabilitas publik dalam
pengelolaan dana oleh lembaga swadana mata air batukarut adalah:
i). Adanya transparansi atau keterbukaan. Sistem pendanaan dan aliran dana harus
bersifat terbuka dalam arti diketahui oleh semua konstituen lembaga swadana
dan para pihak yang aktivitas-aktivitasnya didanai lembaga swadana tersebut.
ii). Adanya mekanisme pertangungjawaban publik. Pengelolaan dana di lembaga
swadana dipertanggungjawabkan secara berkala kepada para pihak yang terkait
dan publik.
iii). Mekanisme kontrol terhadap pengelolaan dana di lembaga swadana dilakukan
oleh konstituen secara melekat lewat monitoring dan evaluasi secara berkala
dalam jangka waktu yang disepakati.
Pengembangan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana perlindungan dan
perbaikan daerah resapan mata air batukarut akan dilaporkan setiap periode kegiatan.
Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Kehutanan,
Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas PSDA, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup
Daerah, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat, LSM, Swasta, Media dan Lembaga
Donor.
6. Terjaganya Kelestarian Daerah Resapan Mata Air Batukarut Dan Keragaman
Hayati
Sasaran terjaganya kelestarian mata air batukarut dan keragaman hayati
merupakan upaya untuk menjawab masalah pokok. Degradasi lahan dan lingkungan
pada daerah resapan mata air batukarut.
Keluaran 6.1. Terkendalinya Kerusakan Lahan
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -36-
Pengendalian kerusakan lahan pada daerah resapan air dimaksudkan untuk
menjaga agar penurunan kerusakan lahan pada daerah resapan air tetap berada pada
tingkat yang tidak mengancam kelestarian mata air batukarut itu sendiri. Kerusakan
daerah resapan air terancam apabila tingkat penurunan debit air berkurang, baik secara
kualitas dan kuanitas telah melampaui suatu ambang batas nilai minimum.
Kerusakan daerah resapan air dikatakan masih terkendali, apabila kerusakan
tersebut dapat dipulihkan kembali ke kondisi semula. Sebaliknya, kerusakan daerah
resapan air berada pada tingkat yang membahayakan kelestarian sumber daya air bersih
apabila kerusakan yang terjadi sudah tidak dapat dipulihkan kembali ke kondisi semula.
Untuk mewujudkan Keluaran 6.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut:
6.1.1. Pengendalian Batas Penggunaan Lahan Pada Daerah Resapan Air
Pengendalian penggunanaan lahan di daerah resapan air, dimaksudkan agar
penggunaan lahan oleh pemilik lahan berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan RTRK
dan regulasi zonasi yang sudah dibuat antara pemerintah daerah dengan forum
multipihak. Program ini mencakup aktivitas monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap
pelaksanaan kesepakatan RTRK dan regulasi zonasi dengan melibatkan para pihak.
Untuk mengendalikan penggunaan lahan pada daerah resapan air, aktivitas lain
yang perlu dilanjutkan adalah membentuk dan memperkuat kelompok-kelompok tani
yang sudah terbentuk secara terpadu.
6.1.2. Pemulihan dan Perbaikan Daerah Resapan Air
Program ini merupakan upaya untuk memperbaiki kerusakan struktur dan fungsi
dari daerah resapan air agar tetap berada pada keadaan seimbang dan dinamis secara
alami. Pemulihan dan perbaikan daerah resapan air dapat dilakukan dengan: (1) tanpa
tindakan atau proses alami; (2) restorasi dan rehabilitasi lahan kritis; (3) pemberdayaan
ekonomi masyarakat sekitar daerah resapan air; (4) pengelolaan limbah ternak atau
limbah rumah tangga; (5) pengembangan sumur resapan.
7. Terwujudnya Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES)
Sasaran ini berkaitan dengan masalah pokok. Kurangnya sistem pembayaran
publik terhadap upaya konservasi, rehabilitasi dan penyadaran lingkungan. Masalah
pokok yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air dan ekosistem kawasan hutan
yang menompang kehidupan manusia dan pembangunan wilayah saat ini masih
dianggap gratis-sering dihargai terlalu rendah.
Upaya menjaga dan memelihara sumber daya air sangat penting untuk
keberlangsungan berbagai kegiatan ekonomi wilayah kawasan mata air batukarut hingga
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -37-
daerah hilirnya. Masyarakat yang tinggal disekitar mata air batukarut berperan sangat
besar dalam menjaga dan memelihara sumber mata air tersebut.
Keluaran 7.1. Terbangunnya Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan (PES)
Terbangunnya seistem pembayaran jasa lingkungan (PES) adalah untuk
mewujudkan pengeolaan sumber daya air dalam rangka mendukung kegiatan konservasi
dan pembangunan daerah dan masyarakat sekitar lokasi program pengembangan jasa
lingkungan. Upaya yang diharapkan dengan penerapan sistem pembayaran lingkungan
adalah: (1) adanya kontribusi sumber daya air bagi kehidupan masyarakat dan
pembangunan; (2) adanya jaminan mekanisme yang menjamin kontribusi kembali ke
alam; (3) pengelolaan sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama (hulu-hilir);
dan (4) perlu adanya sebuah regulasi atau perencanaan yang berpihak kepada persoalan
lingkungan dan kemiskinan.
Pola pengembangan produk jasa lingkungan dari keberadaan mata air batukarut
adalah untuk membantu menunjukan nilai konservasi vs konversi; pengaruh kebijakan-
kebijakan terhadap perencanaan dan proyek-proyek yang ada, sebagai dana konservasi,
membantu menciptakan pasar yang mendukung tumbuhnya permintaan atas jasa-jasa
yang ada, serta pengurangan kemiskinan dan kesetaraan.
Untuk mewujudkan keluaran 7.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut:
7.1.1. Peningkatan nilai ekonomi dalam pengelolaan jasa lingkungan air di mata air
Batukarut
Peningkatan nilai ekonomi dalam pengelolaan jasa lingkungan pada mata air
batukarut dimaksudkan agar pengelolaan terhadap mata air batukarut bisa berjalan
secara maksimal guna menunjang para pelanggan air bersih yang saat ini sebagai
pelanggan maupun yang belum menjadi pelanggan. Peningkatan nilai ekonomi
pemanfaatan jasa lingkungan air ini bisa dilakukan melalui peningkatan daya jual air
bersih kepada para pelanggan dengan cara adanya sebuah kebijakan atau aturan dari
pemerintah daerah maupun pihak pengelola untuk menerapkan sistem pendanaan
konservasi air dari para pelanggannya.
7.1.2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah resapan mata air batukarut
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah resapan mata air batukarut ini
dimaksukdkan untuk memulihkan kembali fungsi daerah resapan air sebagai penyedia
sumber daya air bagi kebutuhan masyarakat luas. Upaya ini bisa diterapkan melalui
mekanime sistem pengembangan adopsi pohon.
7.1.3. Pemberdayaan masyarakat sekitar daerah resapan air
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -38-
Pemberdayaan masyarakat sekitar daerah resapan air ini, dimaksudkan untuk
mendukung upaya konservasi daerah resapan air dengan melibatkan masyarakat sekitar
secara partisipatif. Upaya ini bisa dibangun melalui pengembangan kader-kader
konservasi maupun pembentukan kelompok-kelompok tani yang peduli terhadap
lingkungan, sehingga upaya ini bisa memberikan pemahaman dan komitmen dari
masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan daerah resapan air bagi penunjang
kehidupan dimasa yang akan datang.
7.1.4. Pengamanan daerah resapan air dan kawasan hutan
Pengamanan daerah resapan air dan kawasan hutan, dimaksudkan untuk terus
memantau kondisi daerah resapan air dan kawasan hutan sebagai pemasok sumber daya
air. Pengamanan ini bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat sekitar maupun para
pihak yang tergabung dalam forum multi pihak, sehingga upaya pengamanan ini tidak
hanya tertumpu kepada para petugas lapangan saja, namun perlu ada keterlibatan dari
para pihak yang terkait.
7.1.5. Kampanye konservasi dan pendidikan
Kampanye konservasi dan pendidikan, dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya perlindungan sumber daya
air. Upaya kampanye konservasi dan pendidikan ini bisa di kembangkan melalui program
pendidikan lingkungan pada sekolah dasar tingkat SD, SMP, SMA, dan umum yang ada
disekitar daerah resapan air. Selain pendidikan lingkungan yang diterapkan pada anak
sekolah, juga bisa dikembangkan melalui kegiatan majelis taklim atau pengajian-
pengajian dengan tema pentingnya konservasi air. Target kampanye ini bisa dilakukan
terhadap para ulama, ustad maupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar.
7.1.6. Pengembangan inkubasi usaha pada kampung disekitar daerah resapan air
Pengembangan inkubasi usaha terpadu pada kampung/dusun yang ada disekitar
daerah resapan air, dimaksudkan untuk memberikan tambahan alternatif ekonomi
masyarakat sekitar daerah resapan air, sehingga diharapkan tingkat ketergantungan
masyarakat terhadap lahan akan berkurang. Pengembangan inkubasi usaha ini bisa
dilakukan dengan cara pengembangan peternakan dan home industri yang sesuaikan
dengan potensi dan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini. Upaya ini bisa memberikan
dampak positif terhadap perlindungan pada daerah resapan air yang selama ini banyak di
alih fungsikan menjadi lahan pertanian atau yang berdampak pada kerusakan daerah
resapan air. Para pihak yang akan dilibatkan dari keluaran 7.1. adalah Dinas Kehutanan,
Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, TNGP, PDAM,
LSM, Sektor Swata/Perusahaan, Perguruan Tinggi dan Kelompok Masyarakat.
8. Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -39-
Masalah pokok yang terkait dengan sasaran ‘Terwujudnya Pemanfaatan Sumber
Daya Air yang Berkelanjutan’ adalah ‘Rendahnya Kepedulian Masyarakat, ‘Ekonomi
Masyarakat Rendah’ dan ‘ Lemahnya Kebijakan dalam Pemanfaatan Fungsi Lahan’.
Keluaran 8.1. Berkembangnya Wisata Air Pada Danau Batukarut Yang Memberi Manfaat
Bagi Konservasi Air dan Masyarakat Lokal.
Pengembangan wisata air pada danau batukarut, diarahkan pada adanya
pengusahaan wisata alam oleh Forum Multipihak yang mampu memberikan kontribusi
yang signifikan bagi konservasi kawasan daerah resapan air maupun bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat lokal yang ada disekitar objek wisata air danau batukarut.
Untuk mewujudkan Keluaran 8.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut:
1.1.1. Penyusunan Strategi dan Regulasi Penyelenggaraan Wisata Air Danau Batukarut
Strategi penyelanggaraan usaha wisata air yang perlu disusun mencakup:
i). Inventarisasi dan pengkajian potensi wisata air danau batukarut;
ii). Analisa sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
iii). Analisa pasar, yaitu identifikasi kelompok sasaran atau pengunjung potensial
wisata air danau dan kebutuhannya;
iv). Pengembangan kerjasama dengan masyarakat lokal;
v). Promosi dan pemasaran usaha wisata air;
vi). Sistem manajeman usaha wisata air;
vii). Sistem dan mekanisme pelibatan para pihak dalam penyelenggaraan usaha
wisata air.
Adanya regulasi dalam penyelenggaraan wisata, dimaksudkan untuk memberikan
rambu-rambu agar kegiatan wisata tersebut tidak mengganggu fungsi perlindungan dari
sumber mata air tersebut, tidak menyebabkan kerusakan ekosistem, tidak mencemari air
dan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu keberlanjutan penghidupan masyarakat
setempat.
Regulasi penyelenggaraan wisata air danau batukarut mencakup adanya aturan yang
menjamin:
i). Pelayanan, kenyamanan dan keselamatan pengunjung;
ii). Mekanisme pelibatan para pihak dalam penyelenggaraan usaha wisata air;
iii). Disain kerangka kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan usaha wisata air danau
batukarut;
iv). Kontribusi usaha wisata air danau bagi pemberdayaan masyarakat lokal dan
konservasi kawasan daerah resapan air;
v). Mekanisme pengembangan produk jasa lingkungan air;
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -40-
Strategi dan regulasi pengelolaan wisata air danau batukarut disusun dengan
mempertimbangkan aspek ekologi, estetika, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat
lokal.
Para pihak akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Pariwisata,
Dinas Koperasi, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat, Forum Multipihak, LSM, PDAM Kota
Sukabumi serta Swasta/BUMN/BUMD.
8.1.2. Pengembangan Produk Jasa Wisata Air Danau Batukarut
Pengembangan produk jasa wisata air, diarahkan untuk membangun upaya
konservasi sumber daya air yang berkelanjutan, melalui pendekatan pengembangan
produk jasa lingkungan air yang berbasis multipihak serta mempunyai orientasi pada
aspek:
i). Konservasi sumber daya air;
ii). Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk peningkatan ekonomi,
penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal;
iii). Pendidikan publik;
iv). Peningkatan pendapatan daerah;
v). Pengembangan produk wisata air perlu disesuaikan dengan karakteristik objek
dan lokasi wisata air, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat
dan kelompok sasaran yang menjadi target pasar dari usaha wisata air danau
batukarut itu sendiri;
Program ini mencakup kegiatan:
i). Manajemen pengelolaan wisata air danau batukarut, termasuk pengembangan
kerangka kelembagaan dan model kerjasama kolaboratif antara pemerintah
daerah dan para pihak dalam penyelenggaraan usaha wisata produk jasa
lingkungan air tersebut;
ii). Peningkatan kualitas objek wisata alam yang hendak dipasarkan;
iii). Penyiapan kemasan produk berupa paket-paket wisata alam di kawasan mata air
batukarut yang hendak dijual ke pasar;
iv). Promosi dan pemasaran paket-paket produk wisata air;
v). Pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata air;
vi). Pengorganisasian usaha wisata air di tingkat komunitas lokal;
Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Pemerintah Provisi, Bappeda,
Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Kepala Desa, Masyarakat Lokal, LSM serta
Swasta/BUMN/BUMD.
8.1.3. Peningkatan Invenstasi dan Pengusahaan Produk Jasa Lingkungan
Peningkatan Investasi dan Pengusahaan Produk Jasa Lingkungan (Wisata Air) di Danau
Batukarut dimaksudkan untuk:
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -41-
i). Mengoptimalkan fungsi pemanfaatan sumber daya air di kawasan mata air
batukarut;
ii). Menjamin keberlanjutan upaya perlindungan mata air batukarut lewat mekanisme
pembagian manfaat dan keuntungan;
iii). Meningkatkan ekonomi masyarakat lokal lewat penciptaan lapangan kerja dan
peluang berusaha bagi masyarakat lokal;
iv). Menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi perlindungan dan perbaikan
daerah resapan mata air batukarut. Dana tersebut dapat digunakan untuk
membiaya aktivitas-aktivitas konservasi daerah resapan mata air batukarut.
Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Pemerintah Provinsi, Bappeda,
Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, PDAM Kota Sukabumi, Kelompok Masyarakat, Kepala
Desa, LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -42-
Bab VI
Strategi Implementasi Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut oleh Multi Pihak Kabupaten Sukabumi
Berdasarkan kajian atas hubungan antar seluruh masalah pokok diketahui, bahwa
muara seluruh permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan mata air batukarut
adalah degradasi dan alih fungsi lahan, yang indikatornya adalah meluasnya kerusakan
lahan pada daerah resapan air dan tingkat deforestasi yang terjadi kurun waktu 1982-
2007. Deforestasi tersebut terjadi sebagai akibat lemahnya kebijakan ditingkat lokal
dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah resapan air saat ini. Selain itu,
deforestasi terjadi akibat lemahnya dukungan para pihak dan masyarakat terhadap
upaya perlindungan daerah resapan air. Tanpa penguatan kapasitas para pihak,
diperkirakan daerah resapan air akan terus berkurang dari tahun ketahun dan ini akan
menyebabkan dampak sangat besar terhadap ketersedian sumber air bersih bagi
masyarakat sekitar. Berdasarkan fakta-fakta penting tersebut strategi umum (grand
startegy) pengelolaan mata air batukarut diarahkan pada upaya untuk:
1. Mempertahankan daerah resapan air yang masih tersisa pada tingkat sebagaimana
tahun 2012.
Strategi ini diadopsi agar seluruh implemantasi rencana pengelolaan mata air
batukarut diarahkan untuk mengendalikan kerusakan pada daerah resapan air sehingga
mampu mempertahankan kondisi sumber daya air sebagaimana pada tahun 2012.
Skenario pada Gambar VI.1. menunjukan bahwa
tanpa penguatan kapasitas pengelola mata air batukarut
dan pengerahan sumberdaya alam, kondisi mata air
batukarut akan mengalami kemerosotan yang signifikan
dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Untuk
mewujudkan strategi tersebut, dalam jangka pendek
seluruh para pemangku kepentingan akan dikerahkan
untuk mengendalikan kerusakan pada daerah resapan mata air batukarut melalui
program pengukuhan kawasan, penetapan zona, diikuti dengan penguatan kapasitas
forum multi pihak dibidang perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air
batukarut secara terpadu dan berkelanjutan.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -43-
2. Penguatan kapasitas para pemangku kepentingan (stakeholders)
Kapasitas para pihak pada saat ini dinilai masih lemah yang sebabakan belum
adanya sebuah komunikasi dan koordinasi diantara para pemangku kepentingan,
khususnya berkenaan dengan:
Hubungan antar para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kabupaten
dan Kotamadya Sukabumi belum berjalan optimal
Koordinasi para pihak terkait belum memadai
Sistem manajeman pengelolaan mata air batukarut belum terbangun
Sumberdaya terbatas (dana, sdm, sarana dan prasarana)
Struktur pengelolaan mata air batukarut oleh para pihak belum memadai untuk
mengatasi suluruh permasalahan yang dihadapi
Penguatan kapasitas para pemangku kepentingan (stakeholders) perlu dilakukan
dengan mengembangkan kapasitas internal melalui pembangunan sistem manajemen,
penerapan sistem insentif dan disinsentif. Selain itu pengelolaan mata air batukarut perlu
mengembangkan dukungan konkrit para pihak, khusus dalam bentuk kebijakan program,
dan sumberdaya. Proses penguatan kapasitas pengelolaan didorong untuk mewujudkan
tata kelola mata air batukarut yang baik dan terpercaya (good batukarut spring
governance) melalui pengembangan lembaga kemitraan yang secara spesifik mampu
menjalankan program-program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Daerah 2008-
2012. Dalam konteks ini peran pihak telah diidentifikasi sebagaimana disajikan pada
matrik rencana aksi untuk mewadahi peran para pihak tersebut.
Lembaga kemitraan dengan para pihak berfungsi untuk (a) menjaga agar proses-
proses kemitraan tetap dalam koridor yang benar sesuai misi dan spirit bersama yang
disepakati; (b) memastikan bahwa mata air batukarut adalah kebijakan daerah yang
memiliki dasar hukum yang kuat pada dasarnya harus didukung oleh semua lembaga
pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaannya; (c)
mengembangkan mekanisme pendanaan yang diterima semua mitra, yaitu
pengembangan dana perwalian (trust fund) batukarut; (d) mendorong perbaikan kinerja
pengelolaan mata air batukarut yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -44-
Tabel 1. Matriks peran para pihak dalam manjalankan program rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut
periode 2008-2012
PROGRAM PERAN PARA PIHAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.1.1. Pengukuhan kawasan daerah resapan mata air batukarut
1.1.2. Penetapan zonasi pada daerah resapan mata air batukarut
1.1.3. Penetapan zona rehabilitasi pada daerah resapan air
1.1.4. Penetapan zona dengan fungsi utama sumur resapan
1.2.1. Penyusunan, validasi dan penetapan zona pada daerah resapan air
1.2.2. Penyusunan, validasi dan penetapan zona rehabilitasi
1.2.3. Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona pengembangan sumur resapan
1.2.4. Sosialisasi RTRKDRA dan regulasinya yang didukung para pihak
2.1.1. Penyusunan dan pengelolaan sistem data base untuk pengembilan keputusan
2.1.2. Penyusunan sistem informasi manajemen
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -45-
PROGRAM PERAN PARA PIHAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3.1.1. Pengembangan program promosi yang mengakomodasi kebutuhan publik
3.1.2. Pengembangan sistem pelayanan Publik
3.1.3. Pengembangan program outreach yang didukung oleh para pihak
3.1.4. Pengembangan kerjasama dengan sektor swasta dan pihak ketiga lain yang menghasilkan investasi bagi pengelolaan danau batukarut
4.1.1. Penyusunan, validasi dan pengumpulan aturan yang menjadi acuan bersama para pihak dalam perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut.
4.1.2. Pengembangan sistem dan mekanisme insentif dan disinsentif
4.1.3. Pengembangan jaringan dan informasi pengelolaan mata air batukarut
5.1.1. Pembangunan kelembagaan dan mekanisme penggalangan dana untuk mendukung perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -46-
5.1.2. Pengembangan mekanisme pengelolaan dana publik bagi perbaikan daerah resapan mata air batukarut yang dapat dipertanggungjawabkan
PROGRAM PERAN PARA PIHAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6.1.1. Pengendalian batas penggunaan lahan pada daerah resapan air
6.1.2. Pemulihan dan perbaikan daerah resapan air
7.1.1. Peningkatan nilai ekonomi dalam pengelolaan jasa lingkungan air pada mata air batukarut
7.1.2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah resapan mata air batukarut
7.1.3. Penyusunan strategi dan regulasi penyelenggaraan wisata air danau di batukarut
7.1.4. Pengamanan daerah resapan mata air batukarut
7.1.5. Kampanye konservasi dan pendidikan
7.1.6. Pengembangan inkubasi usaha pada kampung di sekitar daerah resapan mata air batukarut
8.1.1. Penyusunan strategi dan regulasi
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -47-
penyelenggaraan wisata air danau batukarut
8.1.2. Pengembangan produk jasa
wisata air danau batukarut
8.1.3 Peningkatan investasi dan pengusahaan produk jasa lingkungan
Keterangan : 1. Pemerintah Provinsi 2. Bappeda Kabupaten Sukabumi 3. Bappeda Kotamadya Sukabumi 4. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 5. Dinas Tata Ruang 6. Dinas Kehutanan 7. Dinas Pertanian/Perkebunan 8. Dinas PU/Kimpraswil/Pengelolaan Sumber Daya Air 9. Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya 10. Dinas Pendidikan 11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13. Badan Lingkungan Hidup Daerah 14. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten dan Kota Sukabumi 15. Camat 16. Desa 17. Kelompok Masyarakat (KT. Lestari Batukarut) 18. Forum Pelestari Batukarut 19. Akademisi/Universitas 20. LSM 21. Swasta/BUMN/BUMD 22. Lembaga Peradilan (kepolisian, kehakiman, kejasaan) 23. Lembaga Donor (nasional, internasional)
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -48-
Tabel 2. Matrik rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012 KOHERENSI ANTARA TUJUAN, SASARAN, KELUARAN, PROGRAM DAN WAKTU PELAKSANAAN
Tujuan Rencana Aksi :
Mengukuhkan pengelolaan mata air batukarut sebagai pusat yang berfungsi optimal sistem penyangga kehidupan dan penompang sosial-
ekonomi-budaya secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan pada tingkatan komunitas dan wilayah secara lestari
SASARAN (OBJECTIVE)
KELUARAN (OUTPUT/OUTCOME)
PROGRAM 2008 2009 2010 2011 2012
1. Terwujudnya kemantapan kawasan daerah resapan mata air batu karut
1.1. Terwujudnya Tata Ruang
kawasan daerah resapan mata air batukarut berdasarkan kesepakatan
1.1.1. Pengukuhan kawasan daerah resapan air.
1.1.2. Penetapan zonasi pada daerah resapan air.
1.1.3. Penetapan zona rehabilitasi 1.1.4. penetapan zona pengembangan
sumur resapan.
1.2. Terwujudnya Regulasi Zona perlindungan yang dapat diimplementasikan
1.2.1. Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona pada daerah resapan air.
1.2.2. Penyusunan, validasi dan penetapan zona rehabilitasi
1.2.3. Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona pengembangan sumur resapan.
1.2.4. Sosialisasi RTRKDRA dan regulasinya yang didukung para pihak.
2. Terbangunya sistem data base dan sistem manajemen yang handal
2.1. Terbangunya sistem data base yang mengakomodir pengumpulan serta penyajian data dan informasi secara sistematis, lengkap, dan mutakhir sebagai basis pengambilan keputusan
2.1.1. Penyusunan dan pengelolaan sistem data base untuk pengembilan keputusan.
2.1.2. Penyusunan sistem informasi manajemen.
3. Meningkatnya daya 3.1. Terciptanya brand image 3.1.1. Pengembangan program promosi
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -49-
jual mata air batukarut
mata air batukarut yang spesifik.
3.2. Peningkatan investasi pihak ketiga dalam pengelolaan mata air batukarut.
yang mengakomodasi kebutuhan publik.
3.1.2. Pengembangan sistem pelayanan publik.
3.1.3. Pengembanagn program outreach yang didukung oleh para pihak.
3.1.4. Pengembangan kerjasama dengan sektor swasta dan pihak ketiga lain yang menghasilkan investasi bagi pengelolaan danai batukarut.
4. Terbangunya kelembagaan multipihak/working group untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut
4.1. Regulasi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut.
4.1.1. Penyusunan, validasi dan pengumpulan aturan yang menjadi acuan bersama para pihak dalam perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut.
4.1.2. Pengembangan sistem dan mekanisme insentif dan disinsentif.
4.1.3. Pengembangan jaringan pengelolaan mata air batukarut.
4.1.4. Pengembangan jaringan informasi pengelolaan mata air batukarut kepada publik.
5. Terbangunnya mekanisme swadana
5.1. Terwujudnya lembaga swadana mata air batukarut.
5.1.1. Pembangunan kelambagaan dan mekanisme penggalangan dana untuk mendukung perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut.
5.1.2. pengembangan mekanisme pengelolaan dana publik bagi perbaikan daerah resapan mata air batukarut yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terjaganya kelestarian daerah resapan mata air batukarut dan keragaman hayatinya.
6.1. Terkendalinya kerusakan lahan.
6.1.1. Pengendalian batas penggunaan lahan pada daerah resapan air.
6.1.2. Pemulihan dan perbaikan daerah resapan air.
7. Terwujudnya 7.1. Terbangunnya sistem 7.1.1. Peningkatan nilai ekonomi dalam
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -50-
mekanisme pembayaran jasa lingkungan (PES)
pembayaran jasa lingkungan (PES).
pengelolaan jasa lingkungan air pada mata air batukarut.
7.1.2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerag resapan mata air batukarut.
7.1.3. Pemberdayaan masyarakat sekitar daerah resapan mata air batukarut.
7.1.4. Pengamanan daerah resapan air dan kawasan hutan.
7.1.5. Kampanye konservasi dan pendidikan
7.1.6. Pengembangan inkubasi usaha pada kampung di sekitar daerah resapan mata air batukarut.
8. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
8.1. Berkembangnya wisata air (danau batukarut) yang memberi manfaat bagi konservasi air dan masyarakat lokal.
8.1.1. Penyusunan strategi dan regulasi penyelenggaraan wisata air danau di batukarut.
8.1.2. Pengembangn produk jasa wisata air danau batukarut.
8.1.3. Peningkatan investasi dan pengusahaan produk jasa lingkungan.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -51-
Tabel 3. Matrik rencana aksi perlindungan dan perbaikan aerah resapan mata air batukarut oleh multipihak sukabumi 2008-2012
DESKRIPSI INDIKATOR SUMBER PEMBUKTIAN ASUMSI PENTING atau PRA-
KONDISI
TUJUAN (GOAL):
Mengukuhkan pengelolaan mata air batukarut sebagai pusat yang berfungsi optimal sistem penyangga kehidupan dan penompang sosial-ekonomi-budaya secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan pada tingkatan komunitas dan wilayah secara lestari.
Pengelolaan mata air batukarut memiliki kapasitas untuk mengella seluruh permasalahan
Masyarakat disekitar mata air
batukarut hidup terjamin hak dan kewajibannya
Manfaat mata air batukarut
dirasakan oleh para pihak
Berbagai dokumen mengenai mata air batukarut, baik dari pengelola maupun para pihak, termasuk media masa
• Mata Air Batukarut ditetapkan sebagai unit pengelola kawasan yang bertanggungjawab penuh dalam mencapai kinerja terbaiknya.
• Prinsip supermasi hukum dan
penegakan aturan kesepakatan dipegang teguh oleh para pihak.
SASARAN (OBJECTIVE)
1. Terwujudnya kemantapan kawasan daerah resapan mata air batukarut
1. a. Legalitas kawasan terjamin dalam jangka panjang dan diakui oleh seluruh komponen pemerintah terkait.
2. b. Para pihak mengakui eksistensi
mata air batukarut dilapangan
SK Bupati dan Walikota Sukabumi mengenai penetapan Kawasan Daerah Resapan Mata Air Batukarut.
SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sukabumi mengenai zonasi daerah resapan mata air batukarut.
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Rekaman konflik regulasi dan sumberdaya alam di daerah resapan mata air batukarut
• Legalitas kawasan diacu dalam seluruh kebijakan pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota
3.a. Terbangunya sistem data base dan sistem manajemen yang handal
2.a. Sistem data base dan sistem informasi manajemen berfungsi sebagai basis pengambilan keputusan pengelolaan mata air batukarut dan peningkatan pelayanan publik
Dokumen sistem data base Mata Air Batukarut
Rekaman proses pengembilan keputusan pengelolaan mata air batukarut
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -52-
SASARAN (OBJECTIVE) INDIKATOR SUMBER PEMBUKTIAN ASUMSI PENTING atau PRA-KONDISI
3. Meningkatnya daya jual mata air batukarut
3.a. Investasi pihak ketiga dalam pengelolaan mata air batukarut meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi pendanaan pengelolaan mata air batukarut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3.b. Jumlah pelanggan mata air
batukarut untuk beragam tujuan meningkatkan dan memberikan kontribusi posistif bagi pengelolaan mata air batukarut.
Rekaman investasi para pihak dalam pemanfaatan sumber daya air di mata air batukarut
Dokumen pemasukan dan pengeluaran keuangan (akuntansi) pengelolaan mata air batukarut.
Rekaman survei manfaat mata air batukarut bagi masyarakat dan para pihak
Rekaman jumlah dan kontribusi pengguna mata air batukarut
Rekaman survei pelanggan
• Kebijakan mengenai investasi pihak ketiga memberikan kejelasan kemanfaatannya bagi investor, pengelola mata air batukarut dan masyarakat
4. Terbangunnya kelembagaan multipihak/working group untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut
4.a. Hasil-hasil tata aturan perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut ditaati para pihak.
4.b. Sistem dan mekanisme insentif
dan disinsentif bisa diterapkan secara maksimal.
4.c. Sistem jaringan informasi
pengelolaan mata air batukarut tersosialisasikan kepada publik
Rekaman hasil penyusunan tata aturan dalam pengelolaan mata air batukarut bisa disepakati oleh para pihak
Rekaman hasil penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dapat diterapkan baik formal maupun informal
Rekaman informasi dan sosialisasi tentang pengelolaan mata air batukarut kepada publik
• Kebijakan pemerintah daerah/kabupaten/kotamad-ya mengatur secara tegas tentang aturan untuk mendukung pengelolaan mata air batukarut.
• Kebijkan pemerintah
daerah/kabupaten/kotamad-ya dalam mengatur mekanisme insentif dan disinsentif pada pengelolaan sumber daya air.
5. Terbangunya mekanisme swadana
5.a. Forum Multipihak mandiri dalam pendanaan dengan menggunakan sumber-sumber dana yang tersedia secara sah.
Dokumen pemasukan dan pengeluaran keuangan (akuntansi) pengelolaan mata air batukarut
• Kebijakan pengelolaan keuangan mendorong swadana Forum Multipihak
6. Terjaganya kelestarian daerah resapan mata air batukarut dan keragaman hayatinya
6.a. Luasan lahan kritis berkurang dan menjadi lahan hijau.
6.b. Keragaman hayati dapat terjamin kelestariannya.
Rekaman data penutupan lahan krtitis setiap tahun
Rekaman hasil pemantauan keragamanhayati (satwa liar) di daerah resapan air
• Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kotamadya mendukung konservasi daerah resapan mata air batukarut.
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -53-
7. Terwujudanya mekanisme pembayaran jasa lingkungan (PES)
7.a. Dampak dari keberadaan mata air batukarut bisa memberikan nilai kompensasi bagi upaya konservasi air dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
Rekaman implementasi pembayaran jasa lingkungan (air) sebagai penunjang pembiayaan alternatif untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah resapan mata air batukarut.
Rekaman bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
Rekaman kegiatan kampanye konservasi dan pendidikan
• Kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kotamadya dalam menerapkan sistem dan mekanisme pembayaran jasa.
8. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
8.a. Pengusahaan wisata danau batukarut yang mampu memberikan kontribusi signmifikan bagi konservasi daerah resapan air dan peningkatan perekonimian masyarakat lokal.
8.b. Pembagian keuntungan yang adil dari hasil usaha pemanfaatan danau batukarut sebagai sarana wisata memberikan manfaat bagi pengelolaan mata air batukarut dan masyarakat sekitar
Rekaman usaha wisata air di danau batukarut.
Rekaman proses sertifikasi usaha wisata air di danau batuakrut dikelola secara profesional dan memenuhi standar untuk melayani kebutuhan pasar.
Hasil survei usaha pemanfaatan wisata air di danau batukarut
Dokumen pemasukan dan pengeluaran keuangan (akuntansi) pengelolaan wisata danau batukarut
Dokumen serah terima bagi hasil setiap unit usaha wisata kepada para pihak
Dokumen kontrak antara unit usaha wisata danau batukarut dengan masyarakat
• Kebijakan pemanfaatan danau batukarut untuk dijadikan sebagai kegiatan wisata air untuk mendukung konservasi mata air batukarut dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -54-
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -55-
Taman Nasional Gede - Pangrango
Intake PDAMMA. Batukarut
Intake PDAMMA. Cigadog
Taman Nasional Gede - Pangrango
Intake PDAMMA. Batukarut
Intake PDAMMA. Cigadog
1. PEGUNUNGAN VOLKANIK MUDA
2. SATUAN BATUAN VOLKANIK /KONTUR RAPAT DAN KAWASAN BERGELOMBANG
3. MATERIAL LEPAS HASIL ERUPSI VOLKANIK
4. SARANG DAN LULUS/MUDAH MENYIMPAN DAN MELULUSKAN AIR HUJAN
5. KAWASAN RESAPAN AIR HUJAN DAN KAWASAN PENGELUARAN/BANYAK MATA AIR
6. SISTIM SUNGAI MUDA/EROSI VERTIKAL LEBIH BESAR DARI EROSI MENDATAR/GAWIR TERJAL
7. SUBUR/MINERAL LENGKAP
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -56-
Taman Nasional Gede - Pangrango
Intake PDAMMA. Batukarut
Intake PDAMMA. Cigadog
Taman Nasional Gede - Pangrango
Intake PDAMMA. Batukarut
Intake PDAMMA. Cigadog
1. KAWASAN KONSERVASI TNGP
2. KAWASAN PERLADANGAN LAHAN KERING/CAMPURAN
3. KAWASAN LAHAN KRITIS (?) DAN TERBUKA MENGURANGI DAYA SERAP TANAH TERHADAP AIR (TERUTAMA DAERAH RESAPAN AIR)
4. KAWASAN PEMUKIMAN/SETEMPAT
5. KECENDERUNGAN PERLUASAN KAWASAN TERBUKA (ANCAMAN BAGI SUMBERDAYA AIR)-SUNGAI DAN MATA AIR MENURUN/MENGERING
6. HARUS ADA UPAYA REHABILITASI / KONSERVASI LAHAN/SUMBERDAYA AIR
7. DLL
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -57-
Taman Nasional Gede - Pangrango
Intake PDAMMA. Batukarut
Intake PDAMMA. Cigadog
Taman Nasional Gede - Pangrango
Intake PDAMMA. Batukarut
Intake PDAMMA. Cigadog
1. BATUAN VOLKANIK/MATERIAL LEPAS /DAERAH RESAPAN/MENYIMPAN AIR /POTENSI AIR TANAH/MATA AIR DENGAN DEBIT BESAR
2. AIR PERMUKAAN CEPAT MERESAP MENJADI AIR TANAH/MENJADI MATA AIR DENGAN DEBIT BESAR
3. KUALITAS SANGAT BAIK-TANPA TRATMENT AIR
4. ELEVASI TINGGI-DISTRIBUSI DENGAN GRAVITASI
5. KAWASAN HUTAN AKAN MENINGKATKAN POTENSI DAN KESINAMBUNGAN SUMBER AIR BAGI PDAM
6. HARUS ADA UPAYA MEMPERTAHANKAN KAWASAN RESAPAN (HUTAN) DAN REHABILITASI/REVEGETASI-SIPIL TEKNIS UNTUK KAWASAN TERBUKA/KRITIS AGAR POTENSI AIR BERKESINAMBUNGAN
7. DLL
Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut
Halaman -58-
BATAS SATUAN BATUAN
VOLKANIK MUDA
MATA AIR BATUKARUT/CIGADOG
G. GEDE-PANGRANGO BATAS SATUAN BATUAN
VOLKANIK MUDA
MATA AIR BATUKARUT/CIGADOG
G. GEDE-PANGRANGO
PENAMPANG MELINTANG GEOLOGI REGIONAL DAERAH MATA AIR BATUKARUT DAN CIGADOG