Upload
lamnhu
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
11
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Laporan Keuangan
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Prasetya (2004:1), laporan keuangan adalah
pertanggungjawaban dari suatu institusi untuk setiap program yang telah
yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, Menurut
Mardiasmo (2004:159), akuntansi dan laporan keuangan adalah suatu
proses pengumpulan, pengolahan, pengkomunikasian, informasi yang
bermanfaat untuk menilai kinerja organisasi.
Sawir (2001:2), berpendapat bahwa laporan keuangan adalah hasil
akhir dari proses akuntansi. Dimana laporan keuangan merupakan
informasi historis. Laporan keuangan tersebut memberi gambaran tentang
keadaan atau posisi keuangan dimasa lampau, sekarang maupun dimasa
yang akan datang. Sedangkan, Menurut Munawir (2002:56), laporan
keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh
informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang
telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.
Dari pengertian laporan keuangan yang dikemukakan diatas, dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu pertanggunjawaban
yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan
keuangan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dan juga merupakan
alat sarana yang memberikan informasi yang berkaitan dengan keadaan
12
keuangan dan hasil yang diperoleh suatu perusahaan pada suatu periode
tertentu.
Laporan keuangan merupakan suatu daftar financial suatu entitas
ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan psada akhir periode,
atau catatan yang memberikan informaasi keuangan suatu perusahaan yang
telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu
tahun).Laporan keuangan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu:
1) Sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan,
2) Alat komunikasi antara aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan, seperti para kreditur/calon
kreditur, investor/calon investor, bankers, pemerintah dan lain-lain.
3) Sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan
yang efektif bagi manajemen, misalnya:
a. Untuk mengukur tingkat biaya dari kegiatan perusahan
b. Untuk mengukur efisiensi proses produksi dan tingkat
keuntungan yang dicapai
c. Untuk menentukan perlu tindaknya kebijakan atau prosedur baru
untuk mencapai hasil yang lebih baik
13
2.1.2 Keterbatasan Laporan Keuangan
Laporan keuangan memiliki kelemahan– kelemahan sebagai berikut :
1. Laporan keuangan bersifat umum dan dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan pihak tertentu. Masing–masing pengguna memiliki
kepentingan yang berbeda. Karena itu, informasi yang disajikan harus
dapat digunakan semua pihak.
2. Keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang
telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai
laporan mengenai kondisi segalah waktu. Transaksi yang telah brlalu
sangat mudah ditelusuri bukti– buktinya sehingga mempermudah dalam
penyusunan laporan keuangan.
3. Laporan keuangan hanya menyajikan informasi yang sifatnya
kuantitatif (angka – angka) sehingga dalam pengambilan keputusan
perlu mencermati aspek lain, seperti situasi ekonomi, budaya
masyarakat, kondisi daerah, dan lain–lain. Hal ini sesuai dengan asumsi
dasar yakni keterukuran dalam satuan uang (monetary meansurement)
artinya laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang , hal ini
diperlukan agar memungkinkan dilkukannya analisis dan pengukuran
dalam akuntansi.
4. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari taksiran dan
berbagai pertimbangan. Dalam penyajian laporan keuangan terkadang
menggunakan harga taksiran atau harga yang wajar dan berbagai
14
pertimbangan lain, sehingga memungkinkan laporan keuangan yang
disajikan tidak menunjukan suatu keadaan yang sebenarnya.
5. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
Walauapun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan hanya
diharuskan memuat informasi yang hanya memenuhi kriteria
materialitas. Informasi dipandang material apabilah kelalaian untuk
mencantumkam atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut
dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas
dasar laporan keuangan.
6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu
peristiwa daripada bentuk formal, informasi dimaksudkan untuk
menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya
disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan
disajlikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan
hanya aspek formalitasnya. Hal ini menunjukan akuntansi lebih
mengedapankan segi penguasaan suatu aset daripada segi hukum yang
melekat didalamnya.
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah – istilah teknis
dan pemakai laporan keuangan diasumsikan mengetahui bahasa teknis
akuntansi dan sifat dari informasi yang dihasilkan. Berangkat dari
persoalan karakteristik laporan keuangan yang dapat dipahami, bahwa
informasi disajikan dalam laporan keuangan yang dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan
15
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu para, pengguna
diasumsihkan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasioanal entitas pelaporan, serta adanya kemampuan
pengguna untuk mempelajari informasi yang di maksud. Stakeholders
memiliki kemampuan yang berbeda–beda sehingga memungkinkan
tidak semua pengguna laporan keuangan memahami bahasa atau istilah
yang dipakai dalam pelaporan keuangan tersebut.
8. Informasi yang bersifat kualitaatif dan fakta yang tidak dapat
dikuantitatifkan atau diabaikan. Laporan keuangan disajikan hanya
berdasarkan pada kejadian yang dapat diukur dengan ukuran moneter
sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak memungkinkan untuk
memuat transaksi yang bersifat kualitatif, sehingga apabilah pengguna
dalam memprediksi bisa saja salah atau bisa dalam interprestasinya.
Dan hal ini memungkinkan interprestasi pengguna yang satu dengan
yang lainnya akan berbeda.
2.1.3 Peranan Laporan Keuangan
Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan
mempunyai kewaajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan
serta hasil yang dicapai dalam pelaksanan kegiatan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksaan kegitan secara sistemastis dan terstruktur pada suatu
periode pelaporan untuk berkepentingan:
16
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawaban pengelolahan sumber daya serta
pelaksanan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pelaporan dan pengendalian atas
seluruh aset, kewajiban atas ekuitas dana pemerintah untuk
kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber dan
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.
4. Keseimbangan antar generasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan
penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai
seluruh pengeluaran yang dialokasikan tersebut.
17
2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan
Menteri keuangan menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual No. 13 Tahun 2006 Tentang
Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah melalui
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa
tujuan laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur
mengenai posisi keungan dan transaksi-transaksi yang dilakukan BLUD.
Tujuan umum laporan keuangan BULD adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus
kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya, dengan:
1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas BLUD
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD
3) Menyadiakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya
18
5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelapoaran mendanai
aktivitasnya dan membenuhi kebutuhan kasnya.
6) Menyedikan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai
penyelenggaran kegiatan BLUD, dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untk mengevaluasi kemampuan
dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.
2.1.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang
membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai.
Menurut standar akuntansi keuangan ada empat karakteristik kualitatif
yang dikutip oleh Mahmudi (2016), yaitu:
1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh
pemakainya. Pemakain diansumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnin, akuntansi serta
kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar
2. Relevan
Untuk memperoleh manfaat yang baik, informasi harus relevan
untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan
keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi dengan membantu mereka
19
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan
dengan menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi dimasa lalu.
3. Keandalaan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian
yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan
pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang
seharusnya disajikan. Agar dapat diandalkan, informasi haruslah
menggambarkan atau menyajikan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.
4. Dapat dibandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan
perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan
(trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat
memperbandingkan posisi keuamgan, kinerja serta perubahan posisi
keuangan secara relatif.
2.1.6 Manfaat Laporan Keuangan
Jika laporan keuangan dipublikasikan, dieksplorasi dan ditelaah
secara kritis, maka pembaca laporan keuangan akan dapat menangkap
berbagai informasi penting didalamnya. Secara spesifik, manfaat
penyajian laporan keuangan adalah :
20
1. Memberikan informasi keuangan untuk menetukan dan memprediksi
kondisi kesehatan keuangan terkait likuiditas dan solvabilitasnya.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi
kondisi ekonomi suatu entitas dan perubahan – perubahan yang telah
dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja,
kesesuainnya, dan ketentuan lain yang diisyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan pengangguran.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan
organisasi :
Untuk menentukan biaya progam , fungsi dan aktivitas sehingga
memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria
yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode –
periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas
operasi, progam, aktifitas dan fungsi tertentu.
Untuk mengevaluasi hasil ( outcome ) suatu progam, aktivitas, dan
fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan.
2.1.7 Jenis-Jenis Laporan Keuangan
Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan
Layanan Umum Dearah disusun mengacu kepada PSAP N0. 13 Tahun
2006 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD antara lain:
21
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan,
dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang
mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LRA
b. Belanja
c. Surplus/defisit-LRA
d. Penerimaan pembiayaan
e. Pengeluaran penbiayaan
f. Pembiayaan neto,dan
g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Laporan Saldo Anggaran Lebih BLUD
Menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya mencakup
pos-pos berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
22
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir
3) Neraca (N)
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca
BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya
pos-pos berikut:
a. Kas dan setara kas
b. Investasi jangka pendek
c. Piutang dari kegiatan BLUD
d. Persediaan
e. Investasi jangka panjang
f. Aset tetap
g. Aset lainnya
h. Kewajiban jangka pendek
i. Kewajiban jangka panjang, dan
j. Ekuitas
4) Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaran
23
pemerintah dalam satu periode peloporan. Struktur Laporan
Operasional BLUD mencakup pos-pos Sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO
b. Beban
c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional
d. Kegiatan nomoperasional
e. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa
f. Pos Luar Biasa,dan
g. Surplus/Defisit-LO
5) Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan arus kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu
periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaopran pada BLUD. Arus masuk dan arus keuar kas
diklasifikasikan berdasarkan:
a. Aktivitas Operasional
Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
1. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD
2. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat
3. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas
akuntansi/entitas pelaporan
4. Pendapata hasil kerja sama
5. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas, dan
24
Arus kas keluar untuk aktivitas operasional terutama digunakan
untuk:
1. Pembayaran Pegawai
2. Pembayaran Barang
3. Pembayaran Bunga, dan
4. Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa
b. Aktivitas Investasi
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset
tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka
pendek dan setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto daam rangka
perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan
untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada
masyarakat dimasa yang akan datang.
c. Aktivitas Pendanaan
Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman
jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah atau komposisi pinjaman
jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungah dengan
perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
25
d. Aktivitas Transitoris
Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penenrimaan dan
pengeluaran kaas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak
mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD
menyajikan pos-pos senbagai berikut:
a. Ekuitas Awal
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
c. koreksi-koreksi yang langsung menambah/atau mengurangi
ekuitas, yang antara lain berasal dari dari dampak kumulatif
yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
koreksi kesalahan mendasar, misalanya:
1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi
pada peroiode-periode sebelumnya
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
d. Ekuitas Akhir
26
7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Merupakan bentuk dari
pengungkapan oleh pemerintah daerah. Analisis mendalam terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat membutuhkan
informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sebab jika
informasi dalam laporan tersebut diabaikan bisa berakibat analisis
yang dilakukan salah sehingga keputusan yang diambl juga salah.
2.2 Kinerja Keuangan
2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan
Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya
memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi
kepentimgan pada anggota. Keberhasilan dalam mencapai tujuan
perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja
suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan
keputusan baik pihak internal maupun eksternal.
Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi
keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis
keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan
keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam
periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan
secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.
Menurut Rudianto (2013:189) adalah hasil atau prestasi yang telah
dicapai oleh manajemen perusahaan perusahaaann dalam menjalankan
27
fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode
tertentu.
Menurut Irham Fahmi (2012:2) kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan
secara baik dan benar seperi daam membuat suatu laporan keuangan
yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK (Standar
Akuntansi Keuangan).
Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja
keuangan adalah hasil atau prestasi suatu perusahaan yang dicapai dalam
suatu periode atau beberapa periode tertentu dalam pengelolaan
keuangan perusahaan, dengan prestasi perusahaan tersebut dapat
menggambarkan kinerja perusahaan.
2.2.2 Penilaian Kinerja Keuangan
Penilai kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat
dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya
terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan oleh perusahaan.Manfaat penilaian kinerja persahaan adalah
sebagi berikut:
28
1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam
suatu periode tertentu yang menycerminkan tingkat keberhasilan
pelaksanaan kegiatannya.
2. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan yang
akan datang
3. Memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan
organisasi pada umumnya dan devisi atau bagian organisasi pada
khususnya.
4. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivuitas perusahaaan.
Tujuan penilaian kinerja perusahaann menurut Munawir (2010:31)
adalah sebagai berikut
1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan
untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera
dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya
pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaanya
tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun
janga panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu
menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tertentu.
29
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan
perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur
dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar
beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali
pokok hutangnya tepat pada waktunya setra kemampuan membayar
deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami
hambatan atau krisis keuangan.
2.2.3 Analisis Kinerja Keuangan
Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan
laporan keuangan. Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu
unit menjadi berbagai unit terkecil. Laporan keuangan adalah neraca,
laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas).
Menurut Apsari (1987:87), analisis kinerja keuangan adalah suatu
metode atau teknik analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau
perkembangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah tertentu dengan
jumlah yang lain dari suatu pos atau bebarapa pos dalam laporan
keuangan, sehingga memberikan gambaran kepada penganalisis tentang
baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan apabila angka rasio
tersebut dibandingkan dengan angka pembanding yang digunakan sebagai
standar.
Analisis kinerja dapat digunakan untuk membimbing investor dan
kreditur untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian
perusahaan dan prospek dimasa datang. Salah satu cara pemrosesan dan
30
penginterprestasian informasi akuntansi yang dinyatakan dalam artian
relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka
yang satu dengan angka yang lain dari suatu laopran keuangan. Analisis
kinerja keuangan (financial)merupakan alat analisis keuangan perusahaan
untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data
keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan
laba/rugi, laporan arus kas). kinerja menggambarkan suatu hubungan atau
pertimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah dengan
jumlah yang lain.
Menurut Alwi (1991:95), analisis rasio merupakan bentuk atau cara
umum yang digunakan dalam analisis keuangan (financial) atau dengan
kata lain alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukut kekuatan atau
kelemahan yang dihadapi perusahaan dibidang keuangan. Analisis kinerja
keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai
dasar penilaianya. Meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu,
analisis kinerja keuangan dimaksudkan untuk menilai resiko dan peluang
dimasa yang akan datang. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos
lain dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan
dapat memberikan kesimpulan yang berarti dealam penentuan tingkat
kesehatan keuangan suatu perusahaan.
Analisis kinerja sebagai alat analisis keuangan memang sudah banyak
diterapkan secara luas pada lembaga perusahaan komersial yang
berorientasi profit. Namun untuk lembaga publik, analisis rasio merupakan
31
hal yang relatif masih baru terutama pada pemerintah daerah karena belum
banyak dilakukan dan masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena:
1. Penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah masih
sangat terbatas sifat dan cakupannya, serta berbeda dengan penyajian
laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahan yang bersifat
komersial.
2. Penyususnan APBD masih dilakukan dengan pertimbangan antara
besaran masing-masing komponen baik pendapatan maupun
pengeluaran yang dihitung dengan menaikan sejumlah presentase
tertentu dengan menggunakan asumsi inflasi yang terjadi. Karena
APBD disusun dengan pendekatan incremental maka sering dalam
penyusunan APBD mengabaikan rasio keuangan dalam APBD tersebut.
3. Penilaian keberhasilan APBD lebih ditekankan pada pencapaian target
sehingga penilaian bertanggungjawaban keuangan daerah kurang
memperhatikan perubahan yang terjadi pada struktur atau komposisi
APBD.
Menurut Kepmenkes RI,No 1164/Menkes/SK/X/2007, tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) Rumah
Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjelaskan bahwa ada
beberapa analisis kinerja keuangan untuk mengukur kemampuan kinerja
keuangan Rumah Sakit, antara lain sebagai berikut:
32
1. Imbalan Investasi (Return On Invesment)
Imbalan Investasi (Return On Invesment) untuk mengukur
kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan
keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam
perusahaan. Rumus untuk menghitung Imbalan Investasi (ROI) adalah:
ROI=EBIT+Penyusutan x 100%
Capital Employed
Definisi:
EBIT adalah kenaikan atau penurunan aktiva bersih sebelum
bunga dan pajak dkurangi laba dari hasil penjualan, aktiva
tetap, aktiva lain-lain, aktiva non produktif
Penyusutan adalah Depresiasi dan Amortisasi
Capital Employed posisi akhir tahun buku. Total aktiva
dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaannya.
Daftar Skor penilaian ROI:
ROI % BOBOT
18 <ROI 3,0
15 <ROI< = 18 2,7
13 <ROI < = 15 2,4
12 <ROI< = 13 2,1
10,5 <ROI< = 12 1,8
9 <ROI < = 10,5 1,5
7 <ROI< = 9 1,2
5 <ROI< = 7 1,0
3 <ROI< = 5 0,8
1 <ROI < = 3 0,6
0 <ROI< = 1 0,4
ROI< 0 0,2
Sumber: Kepmenkes RI No.1164/MENKES/SK/X/2007
33
2. Rasio Kas /Cash Ratio
Rasio Kas /Cash Ratiobertujuan untuk mengukur kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera
dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangan pada saat ditagih. Rumus untuk menghitung Rasio Kas/Cash
Ratioadalah:
Cash Ratio = Kas + Bank + Surat Berharga Jangka Pendek x 100%
Current Liabilities
Definisi:
Kas, Bank, Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-
masing akhir tahun buku
Current Liabilities adalah posisi total kewajiban lancer pada
akhir tahun buku
Daftar Skor penilaian Cash Ratio:
CASH RATIO = X (%) BOBOT
X > = 35 3,0
25 < = X < = 35 2,4
15 < = X< = 25 1,8
10 < = X < = 15 1,2
5 < = X < = 10 0,6
0 < = X < = 5 0,0
Sumber: Kepmenkes RI No.1164/MENKES/SK/X/2007
3. Rasio Lancar/Current Ratio
Rasio Lancar/ Current Ratio bertujuan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam melunasi kewjiban jangka pendeknya
dimana dapat diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah kas
perusahaan dapat menjamin hutang lancarnya. Semakin tinggi rasio ini
34
semakin terjamin hutang-hutang persusahaan keepada kreditor. Rumus
untuk menghitung Rasio Lancar/Current Ratio adalah:
Current Ratio= Current Asset x 100%
Current Liabilities
Definisi:
Current Asset adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun
buku
Current Liabilities adalah posisi total kewajiban lancar pada
akhir tahun buku.
Daftar Skor penilaian Current Ratio:
CURRENT RATIO = X (%) BOBOT
125 < = x 3,0
110 < = x < 125 2,4
100 < = x < 110 1,8
95 < = x < 100 1,2
90 < = x < 95 0,6
X < 90 0,0
Sumber: Kepmenkes RI No.1164/MENKES/SK/X/2007
4. Collection Period (CP)
Collection Period (CP) digunakan untuk mengukur berapa lama
penagihan piutang selama satu tahun periode atau berapa kali dana
yang ditanam dalam piutang iniberputar dalam satu periode. Rumus
untuk menghitung Collection Period adalah:
Collecttion Period (CP) = Total Piutang Usaha x 360 Hari
Total Pendapatan Usaha
35
Definisi:
Total Puitang Usaha adalah posisi piutang usaha setelah
dikurangi cadangan pengisihan piutang pada akhir tahun buku
Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha
selama tahun buku
Daftar Skor penilaian Collection Period (CP):
CP = x (Hari) Perbaikan = x (Hari) BOBOT
X< = 60 X> = 35 3,00
60 < x < = 90 30 < x < = 35 2,70
90 < x < = 120 25 < x < = 35 2,40
120 < x < =150 20 < x < = 30 2,10
150 < x < =180 15 < x < = 25 1,80
180 < x < = 210 10 < x < = 15 1,44
210 < x < = 240 6 < x < = 10 1,08
240 < x < = 270 3 < x < = 6 0,72
270 < x < = 300 1 < x < = 3 0,36
300 < x 0 < x < = 1 0,00
Sumber: Kepmenkes RI No.1164/MENKES/SK/X/2007
5. Perputaran Persediaan (PP)
Perputaran Persediaan (PP) digunakan untuk mengukur berapa
kali dana yang ditanam dalam persediaan ini dalam suatu periode
tertentu, atau likuiditas dari persediaan. Semakin tinggi rasio
perputarannya semakin efisien perusahaan tersebut dalam
mengendalikan persediaannya.
Perputaran Persediaan (PP) =Total Persediaan x 360 Hari
Total Pendapatan Usaha
36
Definisi:
Total persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan
untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari
persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan
persediaan barang jadi ditambah peralatan dan suku cadang
Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam
tahun buku yang bersangkutan.
Daftar Skor penilaian Perputaran Persediaan (PP):
PP = X (Hari) Perbaikan = x ( Hari) BOBOT
X < = 60 35 < x 2,0
60 < x < = 90 30 < x < = 35 1,8
90 < x < = 120 25 < x < = 30 1,6
120 < x < = 150 20 < x < = 25 1,4
150< x < = 180 15 < x < = 20 1,2
180< x < = 210 10 < x < = 15 0,96
210< x < = 240 6 < x < = 10 0,72
240 < x < = 270 3 < x < = 6 0,48
270 < x < = 300 1 < x < = 3 0,24
300 < x < = 0 < x < = 1 0,0
Sumber: Kepmenkes RI No.1164/MENKES/SK/X/2007
6. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)
Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO) adalah
untuk mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus untuk menghitung Perputaran Total Asset/Total Asset Turn
Over (TATO) adalah:
TATO = Total Pendapatan x 100%
Capital Employed
37
Definisi:
Total Pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non usaha
tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap
Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total
aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.
Daftar Skor Penilaian Perputaran Total Asset:
TATO = x (%) Perbaikan = x BOBOT
120 < x 20 < x 2,0
105 < x = 120 15 < x < = 20 1,8
90 < x = 105 10 < x < = 15 1,6
75 < x = 90 5 < x < = 10 1,4
60 <x =75 0 < x < = 5 1,2
40< x = 60 < x < = 0 1,0
20< x < =40 < x < = 0 0,8
X < = 20 < x < = 0 0,6
Sumber: Kepmenkes RI No.1164/MENKES/SK/X/2007
7. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap
TA)
Rasio Modal Sendiri terhadap total Asset adalah rasio yang
menunjukan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat
keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi rasio ini
berartisemakin keciljumlah modal pinjaman yang digunakan untuk
membiayai aktiva perusahaan. Rumus untuk menghitung Rasio Modal
Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap TA) adalah:
TMS Terhadap TA = Total Modal Sendiri x 100%
Total Asset
38
Definisi:
Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri
pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan
statusnya
Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana
yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku
yang bersangkutan.
Daftar Skor penilaian Ratio Modal Sendiri terhadap Total Asset:
TMS terhadap TA (%) = X BOBOT
X < 0 0,0
0 < = x < 10 1,6
10< = x < 20 2,4
20 < = x < 30 2,9
30 < = x < 40 4,0
40 < = x < 50 3,6
50 < = x < 60 3,4
60 < = x < 70 3,2
70 < = x < 80 3,0
80 < = x < 90 2,8
90 < = x < 100 2,7
Sumber: Kepmenkes RI No.1164/MENKES/SK/X/2007
2.3 Konsep Rumah Sakit
2.3.1 Konsep BLUD
Sebagaimana dimaklumi salah satu agenda reformasi di bidang
keuangan negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi
penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah
penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi
pada output.Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat
diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan
39
pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah
yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
Selanjutnya dengan pasal 68 dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara, instasi pemerintah yang tugas pokok dan
fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan
pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan
produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Sebagai tindak lanjut atas
peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi
dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD).Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit
Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan
subtantif, teknis dan administratif.
Persyaratan substantif: SKPD yang menyelenggarakan layanan
umum berupa:
1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.
2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
40
3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi
dan/atau pelayanan kepada masyarakat
Persyaratan teknis: SKPD yang menyelenggarakan Layanan
Umum Berupa:
1. Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi
Sekretaris Daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja;
2. Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat.
Persyaratan administratif apabila SKPD atau Unit Kerja membuat
dan menyampaikan dokumen yang meliputi:
1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
2. Pola tata kelola;
3. Rencana strategis bisnis;
4. Standar pelayanan minimal;
5. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;
dan
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara
independen.
Pengertian BLUD dan PPK-BLUDatau Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
41
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, (PPK-
BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.
Manfaat Menjadi PPK-BLUD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi
untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan
yang diberikan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada
publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola
sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini
merupakan upaya peng-agenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh
lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang
dikelola “secara bisnis”, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat
menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD mempunyai manfaat
sebagai berikut:
42
1. Dapat dilakukan peningkatan pelayanan instasi pemerintah daerah
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Instasi pemerintah daerah dapat memperoleh fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas
dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
3. Dapat dilakukan pengamanan atas aset Negara yang dikelola oleh
instansi terkait.
2.3.2 Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Dalam UU No.44 tahun 2009 tentang rumah sakit , menyatakan
bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan rawat inap, rawat jalan , dan rawat darurat. Pelayanan
kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif,
preventif dan rehabilitatif.
Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan pancasila dan didasarkan
kepada nilai kemanusian, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan,
persamaan hak dan anti diskriminasi, pemeratan, perlindungan dan
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pengaturan
penyelenggaraan rumah sakit bertujuan:
43
1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat ,
lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia dirumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah
sakit.
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien , masyarakat , sumber
daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.
Dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar
Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU)
menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta
membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan
pelayanan yang diberikan tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagimana
kekayaan negara yang dipisahkan. Yang termasuk dalam BLU antara lain
rumah sakit, Universitas Negeri dan Otoritas. Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum ( BLU ) digabungkan pada kementrian negara/lembaga
teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatioris membawahinya.
Dalam UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk
menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat. Rumah
Sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus
berbentuk Unit Pelaksana teknis dari instansi yang bertugas dibidang
kesehatan, instansi tertentu atau badan Teknis Daerah dengan pengelolaan
44
Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang – undangan.
Dilingkungan pemerintah daerah di indonesia terdapat banyak satuan
kegiatan yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif
melalui pola BLUD. Beberapa BLUD seperti Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) ini mendapatkan imbalan dari masyarakat dalam proporsi yang
signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan. Sebagian yang lain
bergantung pada dana APBD. Satuan kerja yang memperoleh pendapatan
dari layanannya dalam porsi signifikan , dapat diberikan keleluasaan dalam
mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.
Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
BLUD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah ( BLUD )
yaituPengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa
pemerintah(Pasal 99 Permendagri 61/2007). Apabila terdapat alasan
efektifitas dan/atau efisiensi, BLUD dengan status penuh dapat diberikan
fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnnya dari ketentuan
yang berlaku umum. Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang
dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari : jasa layanan, hibah tidak
terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD
yang sah.
45
2.4 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1.
Penelitian terdahulu
No Nama Peneliti Judul Penelitian
Teknik
Analisis
Hasil Penelitian
1 Yohanes Philips
Camillo Inacio
Lema
(2013)
Analisis Kinerja
Keuangan RSUD
Atambua Tahun
Anggaran 2009-
2011
Deskriptif
Kualitatif
Berdasarkan Perhitungan
analisis kinerja keuangan
RSUD Atambua jumlah kas
sangat kecil.
2
Juvencius
R.D.N. Wangge
(2016)
Analisis
Perbandingan
Kinerja Keuangan
RSUD
dr.Tc.Hillers
Kabupaten Sikka
Sebelum Menjadi
BLUD 2011 –
2012 dan Sesudah
Menjadi
BLUD2013 – 2014
Deskriptif
Kualitatif
Berdasarkan perhitungan
analisis kinerja keuangan
RSUD.dr.Tc.Hillers sebelum
menjadi BLUD yaitu tahun
2011 – 2012 dikatakan sangat
sehatdan sesudah menjadi
BLUD yaitu tahun 2013 - 2014
dikatakan sangat sehat karena
mencapai target 80%.
46
3 Victoria I. Ina
Tuto Paylodo
(2006)
Analisis Kinerja
Keuangan RSUD
Prof. Dr. Wz.
Johannes Kupang
Deskriptif
Kualitatif
Kondisi Keuangan RSUD
Prof. Dr. Wz. Johannes
Kupang selama tahun 2004
dan tahun 2005 tidak baik.
4 Sugiono Budi
Wahono (2017)
Analisis kinerja
keuangan BLUD
RSUD Dr.Saiful
Anwar Malang
Analisis
deskriptif
Hasil kinerja keuangan
BLUD RSUD Dr. Saiful
Anwar Malang Pada tahun
terahkir kurang efisien jika
dilihat dari rasio aktivitas dan
rasio profabilitas yang
menunjukan angka yang
sangat kecil dibandingkan
tahun 2015 dan lebih-lebih
dibandingkan dengan tahun
2014
5 Ambo
(2016)
Analisis kinerja
pengelolaan
keuangan BLUD
RSUD Kabupaten
Nunukan
Analisis
Deskriptif
Kinerja dalam prespektif
keuangan pada RSUD
Kabupaten Nunukan belum
berjalan dengan optimal
47
2.5 Kerangka Pemikiran
Sebelum menganalisis suatu laporan keuangan dan kinerja keuangan
suatu perusahaan atau entitas, terlebih dahulu kita perlu memahami tahap –
tahap yang ditempuh dalam proses analisa. Setiap perusahaan atau entitas
seperti RSUD S.K.Lerik harus senantiasa memperhatikan kepentingan
laporan keuangan karena laporan keuangan merupakan alat atau sarana
terkait dengan kondisi keuangan dan hasil – hasil yang telah dicapai. Salah
satu alat ukur untuk menilai kondisi ini keuangan RSUD S.K.Lerik adalah
kinerja keuangan. Ada beberapa rasio yang dipakai dalam analisis kinerja
keuangan yaitu Imbalan Investasi/Return On Invesment (ROI),Rasio
Kas/Cash Ratio, Rasio Lancar/Current Ratio, Collection Period (CP),
Perputaran Persediaan (PP), Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over
(TATO), dan Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset. Adapun
skema kerangka pemikiran sebagai berikut :
48
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran
Rumah Sakit Umum Daerah
SK.Lerik Kota Kupang
Laporan Keuangan Rumah
Sakit Umum
Analisa Rasio Keuangan
1. Imbalan Investasi/Return On Invesment (ROI)
2. Rasio Kas/Cash Ratio
3. Rasio Lancar/Current Ratio
4. Collection Period (CP)
5. Perputaran Persediaan (PP)
6. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)
7. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset
Neraca Rumah Sakit
SK.Lerik Tahun Anggaran
2015-2017
Kinerja Keuangan
Rumah Sakit
LRA Rumah Sakit
SK.Lerik Tahun Anggaran
2015 - 2017