BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomirepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16387/4/Chapter II.pdf · output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan

ekonomi sebagai ”kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara

untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada

penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan

penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini

mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa

terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua,

teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang

menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka

macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas

dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan

idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat

manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000:57).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita

dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses,

output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu

“proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat

aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya

pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Universitas Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output

perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori

mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk.

Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan

output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama

jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan

kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992:1-2).

Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor

penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada

pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai negara dapat disimpulkan

bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan

suatu negara adalah: kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan

mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang

digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat.

Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara

berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan-

pandangan teori tersebut antara lain :

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk,

jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta

tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa

pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi


klasik terutama menitikberatkan perhatiaannya kepada pengaruh

pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil

tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus

berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan

alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang

dibuat adalah tinggi. Maka pengusaha akan mendapat keuntungan yang

besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi

terwujud. Keadaan seperti ini tidak akan terus menerus berlangsung.

Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan

menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap

penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun

kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat kemakmuran yang sangat

rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai

keadaan tidak berkembang (Stasionary State). Pada keadaan ini

pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence).

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan

mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa apabila terdapat

kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada

pendapatan perkapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan

pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila pemduduk sudah semakin

banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan


mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai

mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan

pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu

jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan

pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai

nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan

penduduk optimum.

2. Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua

ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori

Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan

barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara

penuh.

2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor

perusahaan.

3. Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.

4. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS)

besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (Capital-Output

Ratio atau COR) dan rasio pertambahan modal-output (Incremental

Capital-Output Rratio atau ICOR).


Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan

suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk

mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk

menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru

sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan

istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin

tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi

tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di

investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Lincolyn,

2004:64-67).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori

Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu:

1. Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per

tahun.

2. Adanya fungsi produksi Q = f (K, L) yang berlaku bagi setiap periode.

3. Adanya kecenderungan menabung (prospensity to save) oleh masyarakat

yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan

masyarakat S = sQ; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya.

4. Semua tabungan masyarakat di investasikan S = I = ΔK.

Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka

dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian di


investasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital

(Boediono, 1992: 81-82).

B. Pengertian Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran

penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang

modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam

perekonomian (Sukirno, 2006:121).

Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman

modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai

investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi

pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan

produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.

2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor,

bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.

3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah

dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun

perhitungan pendapatan nasional.

Adapun ciri-ciri dari investasi antara lain:

a. Memiliki manfaat yang umumnya lebih dari satu tahun.

b. Nialinya relatif besar dibandingkan dengan nilai output yang dihasilkan.


c. Manfaat dari penggunaan barang tersebut dapat dirasakan untuk jangka

waktu yang panjang.

1. Jenis-Jenis Investasi

Adapun jenis-jenis investasi antara lain :

Autonomous Investment.

Investasi ini dilakukan oleh pemerintah (public investment), karena di

samping biayanya sangat besar juga investasi ini tidak memberikan

keuntungan, maka swasta tidak akan sanggup melakukan investasi

jenis ini karena tidak memberikan keuntungan secara langsung.

Induced Investment.

Investasi ini timbul akibat adanya pertambahan permintaan efektif

yang terjadi di pasar, di mana kenaikan permintaan efektif ini

disebabkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

Domestic Investment dan Foreign Investment.

Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri,

sedangkan foreign investment adalah penanaman modal asing.

4. Gross Investment dan Net Investment.

Gross investment adalah total seluruh investasi yang diadakan atau

dilaksanakan pada suatu waktu. Net investment adalah selisih antara

investasi bruto dengan penyusutan.

Di Indonesia, investasi atau penanaman modal dapat diklasifikasikan

menjadi dua bagian, yaitu :


1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

PMDN adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk

hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun

swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/

disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut

tidak diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun

1967 tentang PMA yang mengatur mengenai pengertian modal asing

(Widjaya, 2005: 23). Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri

tersebut dapat secara perorangan dan ataupun merupakan badan hukum

yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. PMDN

adalah penggunaan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan Undang-

Undang Penanaman Modal.

2. Penanaman Modal Asing (PMA).

PMA hanyalah meliputi PMA secara langsung yang dilakukan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan yang

digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik

modal secara langsung menanggung resiko dari pananaman modal

tersebut (Widjaya, 2005:25).

Pengertian modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak

merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan

persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di

Indonesia.


Kesimpulannya, penanaman modal asing diperlukan untuk

mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dan

menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu :

a. Tingkat bunga.

Tingkat bunga sangat berperan dalam menentukan tingkat investasi

yang terjadi dalam suatu negara. Kalau tingkat bunga rendah, maka

tingkat investasi yang terjadi akan tinggi, karena kredit dari bank

masih menguntungkan untuk mengadakan investasi. Begitu pula

sebaliknya bila tingkat bunga tinggi, maka investasi dari kredit bank

tidak menguntungkan.

b. Marginal Efficiency of Capital (MEC).

MEC merupakan salah satu konsep yang dikeluarkan Keynes untuk

menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu perekonomian.

MEC merupakan tingkat keuntugan yang diharapakan dari investasi

yang dilakukan (return of investment). Bila keuntungan yang

diharapakan (MEC) lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku

secara riel, maka investasi akan dilakukan. Bila MEC yang

diharapakan lebih kecil dari tingkat suku bunga yang berlaku secara

riel, maka investasi tidak akan dijalankan. Bila MEC yang diharapakan

sama dengan tingkat suku bunga secara riel, maka pertimbangan untuk

mengadakan investasi sudah dipengaruhi oleh faktor lain.


c. Peningkatan aktivitas perekonomian.

Harapan akan peningkatan aktivitas perekonomian di masa datang,

merupakan salah satu faktor penentu untuk mengadakan investasi atau

tidak. Kalau ada perkiraan akan terjadi peningkatan aktivitas

perekonomian di masa mendatang, walaupun tingkat suku bunga lebih

besar dari MEC, investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh investor

yang instingnya tajam melihat peluang meraih keuntungan yang lebih

besar di masa yang akan datang.

d. Kestabilan politik suatu negara.

Kestabilan politik suatu negara merupakan satu pertimbangan yang

sangat penting untuk mengadakan investasi. Bila keadaan politik suatu

negara stabil, maka investor akan menanamkan investasinya, dan

sebaliknya bila keadaan politik suatu negara tidak stabil, maka investor

tidak akan menanamkan investasinya.

e. Keamanan suatu daerah.

Faktor keamanan dibutuhkan untuk menjamin keamanan investasi.

Jika suatu daerah dianggap tidak aman, sering terjadi kerusuhan (yang

bersifat etnis, agama, separatisme, kecemburuan sosial), investor tidak

akan berani menanamkan investasinya di daerah tersebut.

f. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi investasi. Kebijakan

pemerintah yang bersifat kondusif akan berdampak positif bagi iklim

investasi. Kebijaksanaan moneter longgar (easy monetary policy) yang

merupakan kebijakan dari pemerintah akan ditandai dengan bunga


yang rendah atau penyaluran kredit yang tinggi, dan kebijakan fiskal

yang kondusif seperti adanya tax holiday. Tingkat pajak (keuntungan

usaha, bea masuk, pertambahan nilai) yang rendah, dan biaya energi

(listrik dan BBM) yang murah, kemudian perizinan dan birokrasi

cenderung berdampak positif bagi kegiatan investasi. Sebaliknya yang

terjadi terhadap investasi adalah negatif jika kebijaksanaan pemerintah

bersifat ketat baik di sektor moneter, fiskal, dan sektor lainnya.

g. Infrastruktur.

Infrastruktur juga merupakan faktor yang ikut mendorong terciptanya

iklim investasi yang kondusif seperti keadaan jalan yang baik,

tersedianya pelabuhan yang memadai, tersedianya sumber energi yang

dibutuhkan oleh perusahaan, tersedianya fasilitas transportasi,

telekomunikasi akan membantu menigkatkan kegiatan investasi.

Pengeluaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk infrastruktur ini akan

dapat meningkatkan kegiatan investasi.

C. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Di Indonesia sendiri pengeluaran pemerintah dapat digolongkan

kedalam beberapa bentuk pengeluaran pembiayaan, diantaranya ada

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Berikut ini akan

diterangkan pengertian dari dua pengeluaran pemerintah terssebut.

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh

pemerintah untuk pemeliharaan dan penyelenggaran roda pemerintahan


sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi

(subsidi Daerah dan subsidi Harga Barang), Angsuran dan Bunga Utang

Pemerintah serta jumlah pengeluaran yang lainnya. Anggaran Belanja Rutin

memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem

pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada

gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain di upayakan melalui pinjaman

alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan kordinasi pelaksanaan pembelian

barang dan jasa kebutuhan departemen/non departemen dan pengurangan

berbagai macam subsidi secara bertahap.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat

menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik.

Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program

pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang

berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang

sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran, yaitu:

a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa

b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai

c. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer.

Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan

keseimbangan menurut dua cara terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas


barang dan jasa. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara

output dan pendapatan, dan pendapatan dispossible (pendapatan bersih yang

siap untuk dikonsumsi dan ditabung) yang didapat oleh sektor swasta.

Pembayaran transfer adalah pembayaran pemerintah kepada individu

yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya.

Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung

kepada berbagai golongan masyarakat. Perubahan dari pengeluaran

pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini

menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat keadaan resesi,

pajak harus dikurangi atau pengeluaran di tingkatkan untuk menaikan output.

Jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak seharusnya

dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi.

Ada beberapa pandangan yang menerangkan mengenai hubungan

diantara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, pandangan

teori tersebut antara lain:

1. Pandangan Adolp Wagner

Menurut hasil pengamatan empiris Adolp Wagner terhadap negara-

negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan

bahwa aktivitas pemerintahan dalam perekonomian cenderung semakin

meningkat (law of ever increasing state activity). Wagner mengukurnya dari

perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional.

Menurut Wagner, ada beberapa hal yang menyebabkan pengeluaran

pemerintah selalu meningkat yaitu, tuntutan peningkatan pelindungan

keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat,


urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi

dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

Secara grafik rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional

(GpC/YpC) ditunjukkan oleh kurva eksponsial sebagaimana terlihat pada

gambar berikut :

GpC/Ypc

t

Gambar II.1 Rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional,

berdasarkan hukum Wagner

Menurut hukum Wagner, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan

hubungan antara industri-industri, industri-masyarakat, dan sebagainya akan

semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadi kegagalan pasar dan

eksternalitas negatif semakin besar. Sejalan dengan itu sebagaimana

ditunjukkan dalam gambar II.1. secara relatif peranan pemerintah akan

semakin meningkat (Mangkoesoebroto,1993:171).

Hukum Wagner tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut :

GpC : pengeluaran pemerintah per kapita

YpC : pendapatan nasional per kapita

t : indeks waktu


2. Pandangan W.W. Rostow dan Musgrave

W.W. Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran

pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal

perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap total invetasi,

atau dengan perkataan lain rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan

nasional adalah relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal ini

pemerintah harus menyediakan prasarana.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah

tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tetap dapat lepas

landas. Bersama dengan itu porsi pihak swasta juga menjadi meningkat.

Peranan pemerintah masih tetap besar disebabkan oleh pada tahap ini banyak

tejadi kegagalan pasar yang di timbulkan oleh perkembangan ekonomi itu

sendiri. Banyak terjadi kasus ekternalitas negatif, misalnya pencemaran

lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Dalam suatu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi

total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi

pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu

Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan, tejadi peralihan

aktivitas pemerintah, dan penyediaan prasarana ekonomi kepengeluaran-

pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow

dan Musgrave, seperti halnya Wagner, melandasi pendapatannya juga

berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di

banyak negara.


3. Pandangan Peacock dan Wiseman

Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan

pungutan pajak meningkat, yaitu meskipun tarif pajak mungkin tidak berubah

pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi

dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik

penerimaan maupun pengeluaran pemerintah, apabila keadaan normal tadi

terganggu, misalnya oleh karena perang dan eksternalitas lain, maka

pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi

gangguan dimaksud. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh

penerimaan pajak yang lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar

menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja semakin

berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (displaceman effect). Postulat

yang berkenaan dengan efek ini menyatakan, gangguan sosial dalam

perekonomian menyebabkan aktivitas swasta digantikan oleh aktivitas

pemeritah.

Pengatasan gangguan acap kali tidak cukup dibiayai semata-mata

dengan pajak sehingga pemerintah mungkin juga harus meminjam dana luar

negri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi utang dan

membayar bunga. Pengeluaran pemerintah pun kian membengkak karena

kewajiban baru tersebut. Akibat .lebih lanjut adalah pajak tidak turun kembali

ke tingkat semula, meskipun gangguan telah usai.

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian

timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah

efek lain yang disebut efek inspeksi (inspection effect). Postulat efek ini


menyatakan, gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan

adanya hal-hal yang perlu ditangani pemerintah sesudah redanya gangguan

sosial tersebut. Kesadaran semacam ini menggugah kesediaan masyarakat

untuk membayar pajak lebih besar sehingga memungkinkan pemerintah

beroleh yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksud dengan dialektika

penerimaan-pengeluaran pemerintah.

4. Pandangan Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y = C + I + G + X - M

merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi

campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Dumairy 1996:161).

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam

mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan ahir

dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi harus juga memperhitungkan

sasaran antara yang akan menikmati atau yang terkena kebijakan tersebut.

Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-semata untuk meningkatkan

pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak

memadai, melainkan harus juga diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan

atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar

peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan

pihak swasta.

Ahli ekonomi publik telah lama menaruh perhatian pada

penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi semenjak mereka menyadari bahwa pengeluaran


pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian

suatu negera baik pada negara berpendapatan rendah atau tinggi.

D. Pengertian Angkatan Kerja

1. Pengertian Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi BPS Sumatera Utara, pengelompokan

penduduk menurut jenis kegiatan (ketenagakerjaan) di Indonesia pada

dasarnya terdiri dari 2 kelompok yaitu:

a. Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun keatas dan selama

seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik ”bekerja”, sementara tidak

bekerja karena sesuatu sebab seperti yang sedang menunggu panen,

pegawai cuti dan sebagainya. Disamping itu mereka yang tidak mempuyai

pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan

juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja ini.

Yang digolongkan bekerja adalah:

i. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan

sesuatu pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau

keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara

kontiniu selama seminggu yang lalu.

ii. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan

pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, tetapi mereka adalah :

iii. Pekerja tetap, pegawai-pegawai pemerintah atau swasta yang sedang

tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok mangkir, perusahaan


menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan

sebagainya .

iv. Petani-petani yang mengusahakan sawah pertanian yang tidak bekerja

karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap

sawah dan sebagainya.

v. Orang–orang yang bekerja atau tanggungan/resikonya sendiri dalam

suatu bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat,

dalang dan sebagainya.

b. Yang digolongkan mencari pekerjaan adalah:

i. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan

pekerjaan.

ii. Mereka yang pernah bekerja, pada saat pencacahan sedang

menganggur (berhenti atau diberhentikan) dan sedang berusaha

mendapatkan pekerjaan.

c. Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun keatas dan

selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga,

dan melakukan kegiatan lainnya, dan melakukan sesuatu kegiatan yang

dapat dimasukkan kedalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau

mencari pekerjaan atau kegiatannya tidak aktif secara ekonomis.

i. Yang dimasukkan kedalam golongan sekolah adalah mereka yang

kegiatannya hanya bersekolah

ii. Yang dimasukkan kedalam golongan mengurus rumah tangga /

membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.


iii. Yang dimasukkan kedalam kategori lainnya adalah penduduk yang

tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori

sebelumnya, seperti misalnya yang sudah lanjut usia, pensiunan, cacat

jasmani (buta, bisu dan sebagainya), cacat mental dan sebagainya.

d. Lapangan usaha, adalah bidang kegiatan dan pekerjaan/tempat

bekerja/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja.

e. Jenis Jabatan Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang atau pernah

dilakukan oleh orang–orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-

orang yang sedang mencari pekerjaan dan pernah bekerja.

f. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

g. Upah/gaji adalah penerimaan buruh berupa uang atau barang yang

dibayarkan perusahaan /kantor/majikan tersebut , penerimaan dalam

bentuk barang di nilai dengan harga setempat.

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization),

penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia

15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun.

Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah,

mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja

dibedakan lagi ke dalam dua kelompok, yaitu penduduk yang bekerja (sering

disebut pekerja) dan penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari

pekerjaan.


Gambar II.2

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan (ILO)

Dengan demikian, angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang

sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai

pekerja dan meru-pakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara

angkatan kerja dan tenaga kerja.

Secara umum, tenaga kerja (manpower) didefenisikan sebagai

penduduk yang berada pada usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh

penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika

ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi

dalam aktivitas tersebut.

PENDUDUK

TENAGA KERJA BUKAN TENAGA KERJA

ANGKATAN KERJA

BUKAN ANGKATAN KERJA

BEKERJA TIDAK BEKERJA DAN MENCARI

PEKERJAAN


Menurut UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: “Tenaga kerja adalah setiap orang laki-

laki atau perempuan yang sedang mencari pekerjaan, baik di dalam maupun di

luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat”.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja

adalah ketidakseimbangan akan permintaan tenaga kerja (demand for labor)

dan penawaran tenaga kerja (supply of labor), pada suatu tingkat upah

(Kusumosuwidho dalam Subri, 2006:56). Keseimbangan tersebut dapat

berupa lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja

(excess supply of labor) atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran

tenaga kerja (excess demand for labor).

W

We

0

Ne

N

D

E

Gambar II.3 Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

S


Keterangan gambar:

SL = Penawaran tenaga kerja (supply of labor)

DL = Permintaan tenaga kerja (demand for labor)

W = Upah (wage)

L = Jumlah tenaga kerja (labor)

Penjelasan gambar:

a. Jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama

dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar Le

pada tingkat upah keseimbangan We. Dengan demikian, Titik

keseimbangan adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbangan We, semua

orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak orang yang

menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut full employment pada

tingkat upah We.

W

W1

0

SL

DL

N1

N2

Excess Supply

N

W

W1

0

N1

N2

SL

DL

Excess Demand

Gambar II.4

Kurva Ketidak seimbangan Pasar Tenaga Kerja

N


b. Pada gambar kedua, terlihat adanya excess supply of labor. Pada tingkat

upah W1, penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar daripada permintaan

tenaga kerja (DL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja

adalah sebanyak N2, sedangkan yang diminta hanya N1. Dengan demikian,

ada orang yang menganggur pada tingkat upah W1 sebanyak N1N2.

c. Pada gambar ketiga, terlihat adanya excess demand for labor. Pada tingkat

upah W1, permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar daripada

penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya

untuk bekerja pada tingkat upah W1 adalah sebanyak N1, sedangkan yang

diminta adalah sebanyak N2.

Beberapa pandangan teori menerangkan mengenai hubungan

diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan-

pandangan teori tersebut antara lain :

1. Pandangan Adam Smith (1729 – 1790)

Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi

utama yang menetukan kemakmuran suatu bangsa. Alasannya, alam (tanah)

tidak ada artinya kalau tidak ada SDM yang mengolahnya, sehinngga

bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga melihat bahwa alokasi SDM yang

efektif adalah awal pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh,

akumulasi modal baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap

tumbuh. Dengan kata lain, alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu

(necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.


2. Pandangan Lewis (1959)

Lewis menyebutkan bahwa kelebihan pekerja bukan merupakan

suatu masalah, melainkan suatu kesempatan. Kelebihan pekerja pada suatu

sektor akan memberi andil terhadap pertumbuhan produksi dan penyediaan

kerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian, yaitu subsisten

terbelakang dan kapitalis modern. Pada sektor subsisten terbelakang, tidak

hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti

pedagang kaki lima dan pengecer koran. Pekerja di sektor subsisten

terbelakang mayoritas berada di wilayah pedesaan. Sektor subsisten

terbelakang memiliki kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah yang

relatif lebih rendah daripada sektor kapitalis modern. Lebih rendahnya upah

pekerja di pedesaan akan mendorong pengusaha di wilayah perkotaan untuk

merekrut pekerja dari pedesaan dalam pengembangan industri modern

perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran

pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri

modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat.

Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi ketimpangan tingkat

pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian menurut Lewis,

adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada

pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan

modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan

pekerja dari sektor subsisten terbelakang ke sektor kapitalis modern berjalan

lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.


3. Pandangan Fei-Ranis (1961)

Teori Fei-Ranis berkaitan dengan negara berkembang yang

mempunyai ciri-ciri kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat

diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak

pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis, ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi

kelebihan buruh yakni:

1) Para penganggur semu (yang tidak menambah produksi pertanian)

dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.

2) Tahap di mana pekerja pertanian menambah produksi, tetapi

memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh,

dialihkan pula ke sektor industri.

Tahap ini ditandai dengan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh

pertanian menghasilkan produksi lebih besar daripada perolehan upah

institusional. Dan dalam hal ini, kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa

dan industri yang terus-menerus sejalan dengan pertambahan produksi dan

perluasan usahanya.


Documents

BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomirepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16387/4/Chapter II.pdf · output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi