Upload
trinhduong
View
253
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
11
BAB II
MANAJEMEN OPERATIF PENDIDIKAN
A. Pengertian Manajemen Pendidikan
Secara bahasa, kata manajemen berasal dari kata kerja yang dapat
diartikan:
memenej (to manage), diberi arti sebagai berikut: “memimpin (berusaha dan sebagainya), mengendalikan (rumah tangga, lembaga, pemerintah….. mencapai maksud seseorang (orang dan sebagainya….. mengganti tujuan seseorang (seringkali dengan bahan yang tidak sesuai dan sebagainya); mempergunakan dengan tepat”.1 Sedangkan pengertian secara istilah atau luas, manajemen dapat
diartikan sebagai berikut:
Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses sosial, yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu atau yang telah ditetapkan, dengan efektif.2 Manajemen adalah fungsi dewan manajer (biasanya dinamakan manajemen), untuk menetapkan kebijakan (policy) mengenai apa macam produk yang akan dibuat, bagaimana pembiayaannya, memberikan servis dan memilih serta melatih pegawai, dan lain-lain faktor yang mempengaruhi kegiatan suatu usaha.3
Manajemen terdapat pada semua tingkat, lapangan, dan jenis kegiatan
kerjasama manusia. Bilamana konsep-konsep dasar manajemen diterapkan
dalam pemerintahan, maka harus ada kebijaksanaan, pusat pengarahan,
organisasi yang struktural, metode pelaksanaan pekerjaan, sarana integrasi,
dan koordinasi yang lengkap serta kemampuan yang cukup untuk selalu
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dinamis.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, manajemen juga akan berlaku
untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan formal (sekolah). Kegiatan
1 Iwa Sukiswa, Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan, (Bandung: Tarsito, 1986),
hlm. 13. 2 Ibid. 3 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1995), cet. VII, hlm. 6.
12
manajemen dilembaga pendidikan formal bisa meliputi manajemen tata usaha,
kepegawaian, sarana prasarana, keuangan, hubungan masyarakat, dan lain-
lain.
Dari beberapa uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa
manajemen pendidikan adalah suatu proses kerjasama antara satu dengan yang
lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan serta mengelolanya
dengan baik dan menempatkan orang sesuai dengan keahliannya.
Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
Úä ÇÈìåÑíÑÉ ÑÖìÇááå Úäå ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå
ÕáìÇááå Úáíå æÓáã
ÇÐÇ æÓÏÇáÃãÑ ÇáìÛíÑÇåáå ÝÇäÊÙÑÇáÓÇÚÉ (ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì)4
Apabila suatu urusan diserahkan pada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (HR. Bukhori). Dalam operasionalnya di sekolah, manajemen pendidikan dapat dilihat
sebagai gugusan-gugusan tertentu. Gugusan-gugusan tersebut selanjutnya
boleh disebut sebagai bidang garapan manajemen pendidikan. Tentang bidang
garapan manajemen pendidikan / administrasi pendidikan, Hadari Nawawi
membagi dalam dua hal, yaitu:
1. Manajemen Administratif (Administrative Management) Bidang kegiatan ini disebut juga management of administrative function yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi/kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Manajemen Operatif (Operative Management) Bidang kegiatan ini disebut juga management of operative function yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar.5
4 Imam Bukhori, Shohih Bukhori, juz I, (Beirut: Daar al Kutub, 1992), hlm. 26. 5 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996),
cet. XIII, hlm. 13.
13
Bidang manajemen administratif pendidikan ini mencakup kegiatan-
kegiatan perencanaan, organisasi, bimbingan/pengarahan, koordinasi,
pengawasan, dan komunikasi Sedangkan kegiatan manajemen operatif
pendidikan ini mencakup kegiatan-kegiatan tata usaha, perbekalan,
kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat.6
B. Ruang Lingkup Manajemen Operatif Pendidikan
Manajemen operatif pendidikan merupakan bagian dari administrasi
pendidikan. Administrasi pendidikan tidak saja menyangkut penataan
pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi), melainkan juga pendidikan
luar sekolah atau pendidikan non formal (latihan ketrampilan, kursus-kursus,
pembinaan wanita, dan lain-lain). Namun di sini akan dibahas tentang
manajemen operasional di lembaga pendidikan formal. Adapun kegiatan-
kegiatannya meliputi beberapa bidang garapan, antara lain: manajemen tata
usaha, manajemen perbekalan, manajemen kepegawaian, manajemen
keuangan, dan manajemen hubungan masyarakat (HUMAS).
Dalam hal ini, akan dibahas satu persatu mengenai beberapa bidang
garapan manajemen operatif pendidikan secara berurutan.
1. Manajemen Tata Usaha
a. Pengertian
Tata usaha atau sering disebut tata laksana dalam arti sempit
dapat diartikan sebagai proses menata pelaksanaan. Tata usaha dalam
arti luas memiliki arti segenap proses kegiatan pengelolaan surat
menyurat, mulai dari menerima (menghimpun), mencatat, mengolah,
menyimpan, merencanakan, menggandakan dan mengirim semua
keterangan yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menopang
proses pengambilan keputusan.7
b. Bidang garapan tata usaha
Di lembaga pendidikan formal, perlu adanya kegiatan tata usaha
agar dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan
6 Ibid., hlm. 14. 7 Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet. II, hlm. 96.
14
terarah, lancar dan tertib. Adapun bidang garapannya meliputi
beberapa hal di bawah ini.
1) Penerimaan murid baru
Kegiatan ini dilakukan pada setiap satu tahun sekali dalam rangka
untuk membuka pendaftaran atau menerima murid baru untuk
memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Tentunya ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena ini
merupakan tahap penentuan untuk menarik murid baru sebanyak
mungkin dan sesuai pada aturan yang ada dalam lembaga
pendidikan tersebut.
Langkah-langkah dalam rangka penerimaan murid baru adalah
sebagai berikut:
a) Pembentukan panitia
Pembentukan panitia penerimaan murid baru seharusnya
dilakukan oleh kepala sekolah sebelum tahun ajaran berakhir,
agar memiliki waktu yang banyak untuk mempersiapkan
segalanya. Komposisi kepanitiaannya seharusnya meliputi dari
semua guru dan karyawan sekolah yang ada dan sifatnya tidak
tetap (hanya satu kali dalam masa penerimaan murid baru) dan
sifatnya bergiliran antara guru maupun karyawan yang satu
dengan guru yang lainnya.
b) Menentukan syarat pendaftaran
Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan
murid baru di sekolah negeri maupun swasta, kecuali jika
fasilitas sekolah-sekolah yang bersangkutan tidak memadahi
untuk menampung semuanya. Pada umumnya, sayarat-syarat
pendaftaran di sekolah menengah adalah sebagai berikut:
- Surat keterangan kelahiran/umur - Surat keterangan kesehatan - Surat kelakuan baik dari kepala sekolah asal - Salinan tanda lulus/STTB yang disahkan - Salinan rapor kelas tertinggi - Membayar biaya pendaftaran
15
- Pas photo ukuran 3x4 atau 4x6 sebanyak yang diperlukan - Mengisi formulir pendaftaran8
c) Menyediakan formulir pendaftaran
Formulir ini berguna untuk mengetahui identitas calon dan
untuk kepentingan pengisian buku induk sekolah. Pada
umumnya isi formulir ini memuat tentang; nama calon murid
dan asal sekolah, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir,
bangsa, agama, anak ke berapa, alamat murid, nama orang
tua/wali, pendidikan wali, pekerjaan wali, alamat pekerjaan
wali, dan keterangan lain yang diperlukan.
d) Pengumuman pendaftaran
Tujuan pengumuman ini adalah agar kesempatan dan syarat
pendaftaran calon murid baru di sekolah tersebut bisa diketahui
oleh masyarakat dan orang tua murid yang berkepentingan.
Adapun media yang digunakan bisa berupa surat kabar,
spanduk, pamflet, radio, televisi maupun papan pengumuman
di sekolah tersebut.
e) Menyediakan buku pendaftaran
Hal ini digunakan untuk mencatat calon murid yang ingin
masuk mendaftar di sekolah. Dan biasanya pencatatan ini
digunakan untuk memberi nomor pendaftaran dan sekaligus
sebagai nomor seleksi ujian masuk.
f) Waktu pendaftaran
Lama dan pendeknya waktu pendaftaran tergantung pada
kebutuhan sekolah tersebut, apabila sudah terpenuhi tergetnya,
maka pendaftaran bisa ditutup dan begitu juga sebaliknya.
g) Penentuan calon yang diterima
Dalam penentuan calon ini, perlu diperhatikan persyaratan
pendaftaran dan daya tampung kelas dan juga perlu
8 B. Suryo Subroto, Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah, (Bina Aksara,
1984), hlm. 59-60.
16
memperhatikan hasil seleksi tes. Kalau menggunakan hasil tes
sebagai patokan, maka yang diterima adalah mulai dari ranking
teratas sampai ke bawah berurutan sesuai jumlah tampung
kelas yang ada.
2) Pencatatan murid
Setelah ditetapkannya murid baru, perlu adanya pencatatan atau
pendataan murid, baik itu murid baru maupun murid lama harus
dicatat kembali secara keselurhan dan menurut kelas atau tingkat
masing-masing. Demikian pula terhadap murid yang meninggalkan
studinya, baik karena telah tamat/lulus, serta yang mengulang
harus dicatat secara teliti dan sistematis.
Adapun data yang diperlukan dari murid atau orang tuanya
sekurang-kurangnya sebagai berikut; nama murid, tanggal dan
tempat lahir, jenis kelamin, ijasah terakhir/asal sekolah, nama wali,
alamat wali, pekerjaan dan agama orang tua/wali, Beberapa
keterangan tentang jumlah saudara keluarga lainnya di rumah,
kesehatan, minat, hobi, dan lain-lain.9
Disamping data di atas, sekolah yang bersangkutan perlu membuat
catatan terutama dalam buku nomor induk, yang berisi tentang;
nomor pendaftaran dan nomor pokok, tahun ajaran yang diikuti
menurut kelas, tanggal masuk dan tanggal meninggalkan sekolah,
sebab-sebab meninggalkan sekolah dan tanggal kenaikan atau
tinggal kelas, dan alamat orang tua/wali.10
3) Daftar hadir
Daftar hadir atau absensi sangat diperlukan oleh lembaga
pendidikan (sekolah) untuk pembinaan mutu pendidikan secara
profesional maupun dalam memelihara tata tertib sekolah.
Disamping itu, data tersebut sangat berguna untuk kegiatan
perencanaan, bimbingan dan arahan, koordinasi dan komunikasi,
9 Hadari Nawawi, op. cit., hlm. 56. 10 Ibid.
17
serta evaluasi. Pada umumnya daftar hadir ini ada dua jenis, yaitu
untuk daftar hadir murid-murid dan daftar hadir guru dan karyawan
sekolah.
4) Dokumentasi kelas/sekolah
Penyimpanan bahan dokumentasi dan penyampaian laporan
tentang data yang ada di sekolah sangat penting, karena data yang
lengkap tentang perkembangan lembaga pendidikan dapat
digunakan untuk mengevaluasi realisasi program dalam rangka
meningkatkan pembinaan sekolah tersebut. Disamping itu juga
bermanfaat untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, baik yang
akan dilakukan oleh personal di sekolah maupun orang tua/wali
murid demi kemajuan anak-anaknya di sekolah.
Pada umumnya, dokumentasi sekolah terdiri dari kemajuan hasil
proses belajar mengajar yang dicapai oleh murid, pembagian tugas
tugas antar guru-guru, data kepegawaian guru dan karyawan lain,
serta nomor ijasah bagi murid yang telah lulus sekolah.
5) Tata tertib murid
Tata tertib merupakan bagian dari tata tertib sekolah. Menaatinya
merupakan hal penting, sebab ini merupakan bagian dari sistem
persekolahan dan bukan sekadar formalitas sekolah. Pada dasarnya
tata tertib murid di sekolah adalah sebagai berikut:
Tugas dan kewajiban dalam kegiatan intra sekolah: - Murid harus datang di sekolah sebelum pelajaran dimulai; - Murid harus sudah siap menerima pelajaran sesuai dengan
jadwal sebelum pelajaran dimulai; - Murid tidak dibenarkan tinggal di dalam kelas pada saat
jam istirahat, kecuali jika keadaan tidak mengizinkan misalnya hujan;
- Murid boleh pulang, jika pelajaran telah selesai; - Murid wajib menjaga kebersihan dan keindahan sekolah; - Murid wajib berpakaian sesuai dengan yang ditetapkan oleh
sekolah; - Murid harus juga memperhatikan kegiatan ekstra kurikuler
seperti: kepramukaan, kesenian, palang merah remaja, dan sebagainya;
18
Larangan-larangan yang harus diperhatikan: - Meninggalkan kelas/jam pelajaran tanpa ijin dari kepala
sekolah atau guru yang bersangkutan; - Merokok di sekolah; - Berpakaian tidak senonoh atau bersolek yang berlebihan; - Kegiatan yang mengganggu jalannya pelajaran;
Sangsi bagi murid dapat berupa: - Peringatan lisan secara langsung; - Peringatan tertulis dengan tembusan orang tua; - Dikeluarkan sementara; - Dikeluarkan dari sekolah;11
6) Pengaturan PBM
Tugas mengatur proses belajar mengajar kerapkali diserahkan juga
pada tata usaha. Petugas di lingkungan tata usaha berkewajiban
membantu pimpinan agar kebijaksanaannya terwujud secara
operatif. Adapun kerja dalam bidang pengaturan proses belajar
mengajar antara lain; mengatur jadwal pelajaran, mengatur
penggunaan kelas/lokal, mengatur penggunaan peralatan mengajar,
menyelenggarakan ulangan dan ujian sekolah.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyususn
jadwal bagi guru bidang studi:
- Harus menjaga keseimbangan antara tuntutan dan keharusan lembaga sekolah dengan tuntutan dan kebutuhan guru secara pribadi Biasanya tiap guru meminta waktunya sendiri. Kalau tiap orang menentukan waktunya sendiri akan terjadi “tabrakan jadwal”
- Bidang studi yang memerlukan pembinaan kegiatan mental yang tinggi harus ditempatkan pada jam pagi (awal pelajaran)
- Pelajaran yang lebih banyak mementingkan ketrampilan ditempatkan pada jam akhir
- Cegah saling mengganggu antara pelajaran yang diberikan pada kelas yang satu dengan kelas yang lain
- Kalau pelajaran yang tradisional, yang selalu menggunakan metode ceramah agar jangan lebih dari dua jam pelajaran, karena daya serap anak terbatas. Anak-anak tidak mungkin duduk mendengarkan selama 140 menit terus menerus. Jadi harus ada selang waktu diantara dua jam pelajaran12
11 B. Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2004), cet. I, hlm. 82. 12 Soekarto Indrafachrudi, Administrasi Pendidikan, (Malang: IKIP Malang, 1989), cet.
II, hlm. 74.
19
7) Pengurusan surat
Surat menyurat sebagai alat komunikasi tertulis antara instansi
yang satu dengan yang lainnya. Adapun kegiatan yang ada dalam
pengurusan surat menyurat, agar prosesnya dapat berjalan lancar,
harus meliputi adanya buku agenda, penggandaan, pengiriman,
pengarsipan dan buku ekspedisi.
2. Manajemen Perbekalan
a. Pengertian
Manajemen perlengkapan sekolah dapat diartikan sebagai proses
kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara
efektif dan efisien.13
Perbekalan atau sering disebut dengan sarana prasarana. Sarana
pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung
dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya dalam
proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta
alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan
adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses
pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah,
serta jalan menuju sekolah.14
b. Macam-macam fasilitas pendidikan
Perlengkapan atau fasilitas pendidikan dapat ditinjau dari tiga
hal, yaitu fungsinya, jenisnya, dan sifatnya.15
1) Ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar, terbagi
menjadi dua, yaitu berfungsi langsung dan tidak langsung.
Berfungsi langsung atau disebut sarana pendidikan, kehadirannya
sangat menentukan terhadap proses belajar mengajar, seperti alat
pelajaran, alat peraga, alat praktek dan media pendidikan.
13 Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah (Teori dan Aplikasinya), (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2003), cet. I, hlm. 2. 14 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003),
cet. V, hlm. 49. 15 Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro), (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1996), cet. I, hlm. 115-116.
20
Sedangkan berfungsi tidak langsung atau disebit prasarana
pendidikan, kehadirannya tidak sangat menentukan terhadap proses
belajar mengajar, seperti tanah, halaman, pagar, tanaman, air,
listrik, telpon, serta perabot atau mebiler.
2) Ditinjau dari jenisnya, dibedakan menjadi fasilitas fisik dan non
fisik.
Fasilitas fisik yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau
dibendakan yang memiliki peran untuk memudahkan dan
melancarkan suatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer,
perabot, alat peraga, model dan media. Sedangkan fasilitas non
fisik, yaitu suatu yang bukan benda mati atau kurang dapat disebut
benda atau dibendakan, yang memiliki peranan untuk memudahkan
dan melancarkan suatu usaha, seperti manusia, jasa dan uang.
3) Ditinjau dari sifat orangnya, dibedakan menjadi barang bergerak
dan tidak bergerak.
Barang bergerak dikelompokkan menjadi barang habis pakai dan
barang tak habis pakai. Pertama, Barang habis pakai adalah barang
yang susut volumenya pada waktu dipergunakan dan pada suatu
saat nanti barang tersebut bisa habis, seperti kapur tulis, spidol,
kertas, penghapus dan sapu. Kedua, Barang tak habis pakai adalah
barang yang dapat dipakai berulang kali serta tidak susut
volumenya semasa digunakan dalam jangka waktu relatif lama,
tetapi memerlukan perawatan, seperti mesin tulis, komputer,
kendaraan, serta perabot.
Sedangkan barang tidak bergerak ialah barang yang tidak
berpindah-pindah letaknya, seperti tanah, bangunan, sumur serta
menara.
c. Prinsip-prinsip manajemen perlengkapan sekolah
Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh lembaga
pendidikan sekolah dalam pengelolaan perlengkapan sekolah, yaitu:
21
1) Prinsip pencapaian tujuan
Manajemen perlengkapan sekolah dalam rangka untuk mencapai
tujuan pendidikan dapat dikatakan berhasil, apabila fasilitas
sekolah itu selalu siap pakai setiap saat.
2) Prinsip efisiensi
Pengadaan fasilitas sekolah dilakukan dengan perencanaan yang
hati-hati, sehingga memperoleh fasilitas yang baik dengan relatif
murah, pemakaiannya dilakukan dengan sebaik-baiknya, serta
dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaannya.
3) Prinsip administratif
Pengelolaan fasilitas pendidikan hendaknya memperhatikan
undang-undang, peraturan, instruksi dan pedoman yang telah
diberlakukan oleh pemerintah.
4) Prinsip kejelasan tanggungjawab
Pengelolaan fasilitas pendidikan perlu adanya pengorganisasian
(pembagian) kerja, serta semua tugas dan tanggungjawab semua
personel dideskripsikan dengan jelas.
5) Prinsip kekohefisien
Pengelolaan fasilitas harus direalisasikan dengan proses kerja
sekolah yang kompak, serta adanya kerjasama antara personil yang
satu dengan personil yang lainnya.16
d. Proses manajemen perlengkapan sekolah
Dalam proses manajemen perlengkapan sekolah, pada dasarnya
meliputi lima hal, yaitu pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan
pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan.
1) Pengadaan
Hal ini harus direncanakan dengan hati-hati, agar pengadaannya
sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk mengadakan
perencanaan kebutuhan alat pelajaran, dapat melalui tahap-tahap
sebagai berikut:
16 Ibrahim Bafadal, op. cit., hlm. 5-6.
22
- Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. Dari analisis materi ini dapat didaftar alat-alat atau media apa yang dibutuhkan. Ini dilakukan oleh guru-guru bidang studi
- Apabila kebutuhan yang diajukan oleh guru-guru ternyata melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Kebutuhan yang lain dapat dipenuhi pada kesempatan yang lain
- Mengadakan invenrasisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Alat yang sudah ada, perlu dilihat kembali, lalu mengadakan re-inventarisasi. Alat yang perlu diperbaiki atau diubah disendirikan untuk diserahkan kepada orang yang dapat memperbaiki
- Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan, baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak
- Mencari dana (bila belum ada). Kegiatan dalam tahap ini adalah mengadakan perencanaan tentang bagaimana cara memperoleh dana, baik dari dana rutin maupun non rutin
- Menunjuk seseorang (bagian perbekalan) untuk melaksanakan pengadaan alat. Penunjukan ini sebaiknya mengingat beberapa hal, yaitu: keahlian, kelincahan berkomunikasi, kejujuran dan sebagainya, dan tidak hanya seorang.17
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pengadaan barang
atau peralatan pendidikan, antara lain dengan cara pembelian,
hadiah/sumbangan dan tukar menukar.
- Pembelian
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sekolah, pengelola dapat
memenuhinya dengan jalan membeli peralatan di pabrik, toko
maupun dengan cara memesan.
- Hadiah atau sumbangan
Pengelola dapat memenuhi kebutuhan sekolah dengan cara
mencari sumbangan dari perorangan maupun organisasi,
badan-badan atau lembaga-lembaga tertentu.
17 Suharsimi arikunto, op. cit., hlm. 84.
23
- Tukar menukar
Pengelola perlengkapan dapat mengadakan kerjasama dengan
pihak pengelola perlengkapan sekolah lainnya, dalam rangka
untuk saling tukar menukar barang yang sekiranya barang
tersebut telah melebihi kebutuhan.
2) Pendistribusian
Dalam proses pendistribusian atau penyaluran perlengkapan
sekolah, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketepatan
barang yang disampaikan, ketepatan sasaran penyampaiannya, dan
ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Untuk memudahkan
dalam rangka pendistribusian perlengkapan sekolah, ada tiga
langkah yang perlu diperhatikan, yaitu penyusunan alokasi barang,
pengiriman barang, dan penyerahan barang.
Dalam penyusunan alokasi barang, ada empat hal yang harus
diperhatikan dan ditetapkan, antara lain: pertama, penerimaan
barang, yaitu orang yang menerima dan sekaligus bertanggung
jawab pada barang tersebut. Kedua, waktu penyaluran barang,
yaitu harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah untuk proses
belajar mengajar. Ketiga, jenis barang atau perlengkapan yang
akan disalurkan kepada pemakai. Keempat, jumlah barang yang
akan didistribusikan.18
Sedangkan dalam pengiriman barang, perlu diperhatikan beberapa
hal, antara lain: pertama, cara pengiriman barang, baik lewat pos,
kereta api dan sebagainya. Kedua, pengemasan barang, baik berupa
bungkus kardus, peti dan sebagainya. Ketiga, pemuatan, baik
mengambil/menurunkan, membawa ke kendaraan, menyusun dan
sebagainya. Keempat, pengangkutan, memakai asas cepat, tepat,
aman dan ekonomis. Kelima, pembongkaran, baik waktu dan
tempat pembongkaran, penyerahan biaya.19
18 Ibrahim Bafadal, op. cit., hlm. 39. 19 Ary Gunawan, op. cit., hlm. 145.
24
Kemudian dalam penyerahan barang hendaklah memperhatikan
terhadap pengisian daftar penyerahan barang, surat pengantar,
tanda terima penyerahan barang, dan biaya pengiriman barang.
3) Penggunaan dan pemeliharaan
Dalam pemakaian perlengkapan sekolah, harus memperhatikan
prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi. Prinsip efektifitas berarti
semua pemakaian harus ditujukan semata-mata untuk
memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan prinsip
efisiensi berarti pemakaian semua perlengkapan secara hemat dan
dengan hati-hati.
Untuk memenuhi prinsip tersebut di atas, pengelola perlengkapan
sekolah paling tidak melakukan tiga hal di bawah ini, yaitu:
a) Memahami petunjuk penggunaan perlengkapan
Dalam hal ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh
pengelola perlengkapan sekolah dalam memahami petunjuk
penggunaan atau pemakaian barang:
- Dalam setiap membeli perlengkapan pendidikan, khususnya perlengkapan pendidikan yang canggih, mengingatkan panitia pengadaannya agar tidak lupa untuk meminta petunjuk teknis pemakaian kepada toko atau penjualnya
- Mengkaji atau memahami semua isi petunjuk teknis penggunaan itu dan mendeskripsikan kembali dalam bentuk yang sekiranya lebih mudah dipahami semua pihak yang diperkirakan akan menggunakan perlengkapan pendidikan tersebut
- Menyampaikan isi petunjuk teknis yang telah dideskripsikan itu kepada semua pihak atau personil sekolah yang diperkirakan suatu saat nanti akan memanfaatkan perlengkapan pendidikan itu
- Melatih semua personil tersebut mengoperasikan dan merawat perlengkapan pendidikan itu sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disediakan
- Memotivasi semua personil yang telah dilatihnya itu agar selalu menggunakan perlengkapan pendidikan berdasarkan petunjuk teknis yang telah disediakan
25
- Melakukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap kegiatan penggunaan perlengkapan pendidikan oleh personil sekolah20
b) Menata perlengkapan sekolah
Tugas dari pengelola perlengkapan sekolah setelah
mendapatkan barang adalah menata perlengkapan sekolah
dengan rapi dan tertib, serta penempatannya tidak mengganggu
pada personil sekolah yang lain. Salah satunya adalah menata
kantor sekolah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan
dalam menata ruangan, antara lain:
- Suatu tata ruang yang baik adalah tata ruang yang memungkinkan semua personil tata usaha dapat menempuh jarak yang sependek-pendeknya dalam setiap menyelesaikan pekerjaan ketatausahaannya
- Bagian-bagian kantor sekolah yang memiliki tugas atau fungsi yang sama dan saling berkaitan hendaknya ditempatkan secara berdekatan
- Tata ruang yang ideal pada dasarnya adalah tata ruang yang menempatkan para personil dan alat-alatnya berdasarkan alur proses kerjaannya
- Kantor yang baik, yaitu kantor yang punya ventilasi. Oleh karena itu, meja dan perabot lainnya harus diatur sedemikian rupa, sehingga tiap bagian kantor sekolah mendapatkan cahaya dan pertukaran udara yang cukup
- Tata ruang yang baik adalah tata ruang yang memanfaatkan ruangan semaksimal mungkin. Karena itu, suatu tata ruang yang baik adalah tata ruang yang menggunakan seluruh ruang yang ada, baik ruang lantai maupun dindingnya
- Tata ruang yang baik adalah tata ruang yang dapat dengan mudah disusun kembali bila diperlukan
- Tata ruang yang baik adalah tata ruang yang memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras dan mengganggu pekerjaan lainnya21
c) Memelihara perlengkapan
Dalam pemeliharaan perlengkapan sekolah, ada empat macam
apabila ditinjau dari sifatnya, yaitu: pemeliharaan yang bersifat
pengecekan, bersifat pencegahan, bersifat perbaikan ringan dan
20 Ibrahim Bafadal, op. cit., hlm. 43. 21 Ibid, hlm. 44.
26
bersifat perbaikan berat. Sedangkan apabila ditinjau dari waktu
perbaikannya, ada dua macam, yaitu pemeliharaan sehari-hari
(menyapu, mengepel lantai dan sebagainya), dan pemeliharaan
berkala (pengontrolan genting, pengapuran tembok dan
sebagainya).
4) Inventarisasi
Adapun kegiatan inventarisasi perlengkapan sekolah meliputi dua
hal, yaitu pencatatan perlengkapan dan pembuatan kode barang.
a) Pencatatan perlengkapan
Tugas dari pengelola adalah mencatat semua perlengkapan
yang ada atau yang dimiliki oleh sekolah dalam buku inventaris
sekolah, baik itu barang yang bersifat inventaris maupun non
inventaris. Barang inventaris, seperti meja, bangku, papan tulis
dan sebagainya. Sedangkan barang non inventaris, seperti
barang-barang yang habis dipakai: kapur tulis, karbon, kertas
dan sebagainya.
b) Pembuatan kode barang
Kode barang adalah sebuah tanda yang menunjukkan
pemilikan barang. Dan tujuannya adalah untuk memudahkan
semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan
pendidikan disekolah, baik dilihat dari segi kepemilikan,
penanggungjawab, maupun jenis dan golongannya.
5) Penghapusan
Penghapusan perlengkapan adalah kegiatan meniadakan barang-
barang milik lembaga dari daftar inventaris berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Adapun tujuan
dari penghapusan barang yaitu; mencegah atau membatasi
kerugian terhadap barang yang memerlukan dana besar dalam
pemeliharaan, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan
perlengkapan yang tidak berguna lagi, membebaskan lembaga dari
27
tanggungjawab pemeliharaan dan pengamanan, meringankan
beban inventarisasi.
Barang yang dapat dihapuskan dari daftar inventaris harus
memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
- Dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi
- Perbaikan akan menelan biaya besar
- Secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan
biaya pemeliharaan
- Tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang
- Barang kelebihan, jika disimpan dalam jangka yang lama akan
rusak
- Ada penurunan efektifitas kerja
- Dicuri, terbakar atau musnah akibat bencana alam22
Adapun tahap-tahap dalam penghapusan perlengkapan sekolah
adalah dengan cara pemilihan barang yang akan dihapuskan,
memperhitungkan faktor-faktor penghapusan dengan cara
(pelelangan, menghibahkan, membakar dan sebagainya). Dan
disaksikan oleh atasan, dan membuat berita acara tentang
pelaksanaan penghapusan.
3. Manajemen Kepegawaian
a. Pengertian
Manajemen kepegawaian atau sering disebut dengan istilah
manajemen personalia. Manajemen kepegawaian dapat diartikan
sebagai proses penggunaan tenaga manusia sebagai tenaga kerja dalam
suatu usaha kerjasama.23
Manajemen personil merupakan seluruh proses kegiatan yang
direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh
serta pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah, sehingga
mereka dapat membantu atau menunjang kegiatan-kegiatan dalam
22 Suharsimi Arikunto, op. cit., hlm. 89. 23 Hadari Nawawi, op. cit., hlm. 65.
28
proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya
tujuan pendidikan yang telah ditentukan.
Dalam lembaga pendidikan sekolah, tenaga kerja atau pegawai
dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
- Tenaga teknis atau tenaga profesional atau tenaga guru, yakni
personil pelaksana proses belajar mengajar dan kegiatan
kependidikan lainnya
- Tenaga administrasi atau tenaga non edukatif, yakni personal yang
tidak langsung bertugas mewujudkan proses belajar mengajar,
antara lain meliputi pegawai tata usaha, pegawai laboratorium,
keuangan, sopir, pesuruh, ajaga malam, pegawa perpustakaan dan
lain-lain.
b. Ruang lingkup manajemen kepegawaian
1) Perencanaan pegawai
Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan
kebutuhan pegawai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Agar
dalam perencanaan pegawai dapat berjalan lancar dan sesuai
dengan apa yang diharapkan, diperlukan adanya analisis pekerjaan
dan analisis jabatan untuk memperoleh gambaran tentang tugas-
tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Karena hal ini sangat
membantu dalam menentukan jumlah pegawai yang diperlukan,
dan juga untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan.
Kebutuhan tenaga kerja ini meliputi tenaga edukatif dan tenaga
admninistratif. Untuk menghadapi dalam tahun ajaran baru atau
semester akan datang, kepala sekolah harus sudah:
- Menginventarisasi tugas-tugas edukatif apa saja yang akan dilaksanakan
- Menginventarisasi tugas-tugas administratif apa saja yang harus dikerjakan
- Meningventarisasi tenaga-tenaga edukatif yang ada - Menginventarisasi tenaga-tenaga administrasi yang ada24
24 Soekarto Indrafachrudi, op. cit., hlm. 178.
29
Dengan mengetahui tugas-tugas edukatif maupun administrasi
yang harus dikerjakan dan jumlah yang telah ada, maka dapat
diketahui kekurangan-kekurangan tenaga dibidang edukatif, seperti
bidang studi apa yang masih memerlukan tenaga dan kekurangan-
kekurangan tenaga dibidang administrasi, seperti dibutuhkan
berapa lagi karyawan untuk pengetikan dan kebersihan.
2) Pengadaan atau seleksi pegawai
Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun
kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan
kebutuhan, maka diperlukan adanya recruitment, yaitu usaha untuk
mencari dan mendapatkan calon-salon pegawai yang memenuhi
syarat sebanyak mungkin, kemudian dipilih calon terbaik dan
tercakap.
Beberapa hal penting dalam menetapkan suatu proses saringan atau
seleksi pegawai, antara lain:
a) Merumuskan dengan teliti peranan-peranan
Tugas kewajiban bakal pengisi kedudukan-kedudukan itu harus
ditetapkan dengan jelas dan disusun dalam bentuk spesifikasi
pekerjaan bersama staf pengajar sekolah maupun masyarakat.
b) Menetapkan standar seleksi
Pada umumnya standar yang dipakai dalam seleksi pegawai,
diantaranya; umur, kesehatan fisik, kesehatan mental,
pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan umum,
ketrampilan komunikasi, motivasi, minat, sikap dan nilai-nilai,
kepantasan bekerja dengan murid, anggota staf sekolah dan
masyarakat, serta faktor-faktor lain yang mungkin ditetapkan
secara khusus oleh pihak sekolah.
c) Mengidentifikasi calon-calon yang memberi harapan baik
Dalam mengidentifikasi ini, dapat melalui pemeriksaan daftar
pelamar yang lebih dulu daftar di kantor pendidikan wilayah
30
atau daerah dan kantor-kantor penempatan tenaga kerja,
wawancara dengan para pelamar dan mengadakan kunjungan
ke kampus-kampus atau lembaga lain yang mendidik bakal
guru untuk mengadakan wawancara dengan para bakal calon.
d) Mengumpulkan informasi yang diperlukan
Setiap pelamar untuk suatu kedudukan harus menyampaikan
salinan ijasah, program pendidikan yang telah ditempuhnya,
surat-surat rekomendasi, riwayat hidup dan bukti-bukti lain
yang diperlukan.
e) Menilai bakal calon
Selama proses penilaian ini, hendaknya diusahakan dengan
sungguh-sungguh untuk memperoleh penilaian yang teliti
tentang kesanggupan pelamar untuk memenuhi pengharapan-
pengharapan yang dikaitkan kepada jabatan yang akan diisi itu,
dan untuk menjaga bahwa pengharapan itu tidak bertentangan
dengan motivasi pelamar. Setelah pelamar itu lolos, melalui
prosedur yang telah ditetapkan harus diserahkan kepada kantor
departemen pendidikan untuk memperoleh persetujuan untuk
diangkat oleh yang berwajib.25
3) Penggunaan pegawai
Dalam menyerahkan tugas kepada pegawai, kepala sekolah harus
mempertimbangkan dengan seksama tentang latar belakang
mengajar, kualifikasi profesional dan minat dari pegawai. Dan ada
beberapa prinsip yang bisa membantu kepala sekolah dalam
menugaskan stafnya; Pertama, mengajar dalam tim harus
dikoordinasikan. Kedua, guru-guru yang telah cukup lama bekerja
di sekolah hendaknya diserahi mata pelajaran yang telah mereka
biasa berikan sebelumnya, kecuali ada bukti bahwa mereka bisa
lebih efektif dan efisien untuk tugas lain. Ketiga, guru-guru
25 Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan, (Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional),
(Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 111.
31
hendaknya diserahi tugas di bidang spesialisasi da pendidikan
persiapan pegawai. Keempat, minat dan keinginan guru hendaknya
dipertimbangkan, tetapi tidak atas peniadaan persiapan bidang
mayornya. Kelima, guru-guru baru hendaknya secepatnya diberi
tugas. Keenam, beban mengajar hendaknya disebarkan dengan
merata.26
4) Pembinaan dan pengembangan pegawai
Pegawai sebagai manusia biasa, tentunya membutuhkan
peningkatan dan perbaikan pada dirinya termasuk dalam tugasnya.
Sehubungan dengan itu, fungsi pembinaan dan pengembangan
pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak
perlu, untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja
pegawai. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja itu adalah
lewat penataran, latihan maupun workshop. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam penataran pegawai adalah sebagai berikut;
pertama, program penataran hendaknya ditujukan kepada
peningkatan perbuatan profesional. Kedua, program penataran
hendaknya ditandai dengan suasana pemeriksaan profesional.
Ketiga, program penataran hendaknya membawa kepada
keterlibatan aktif dengan masalah-masalah penting dalam suasana
bebas dan ketentraman psikologis. Keempat, program penataran
hendaknya menyediakan kesempatan bagi kegiatan individual dan
kelompok. Kelima, program penataran hendaknya meliputi
kegiatan-kegiatan yang bersifat percobaan yang kreatif maupun
studi mata pelajaran atau latihan mempersiapkan satuan pelajaran
serta alat bantu pengajaran yang rutin. Keenam, program penataran
hendaknya tidak diselenggarakan melalui surat perintah
administraasi dan implikasi yang diikat pada suatu rencana atau
26 Ibid, hlm. 114.
32
sistem penyesuaian gaji hendaknya dihindarkan. Ketujuh, program
penataran hendaknya meliputi prosedur bagi evaluasi.27
5) Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang
menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak
dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai
pegawai. Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah,
khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebab pemberhentian
pegawai ini dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu pemberhentian
atas permohonan sendiri, pemberhentian oleh dinas atau
pemerintah, dan pemberhentian oleh sebab-sebab lain.28
Pemberhentian atas permohonan sendiri, misalnya karena pindah
lapangan pekerjaan yang bertujuan memperbaiki nasib.
Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah bisa dilakukan dengan
beberapa alasan, diantaranya; pegawai yang bersangkutan tidak
cakap, perampingan organisasi, peremajaan pegawai (biasanya
pegawai yang telah berusia lima puluh tahun), tidak sehat jasmani
dan rohani, melakukan pelanggaran tindak pidana, dan telah
melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Sedangkan
pemberhentian dengan alasan dan sebab-sebab lain penyebabnya
pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, hilang, habis masa
kontraknya, telah mencapai batas usia pension.
c. Pengangkatan Kepala Madrasah
Kepala madrasah merupakan jabatan tambahan bagi guru-guru
madrasah yang memiliki kualifikasi tertentu dan terpilih oleh
mekanisme pemilihan yang ditentukan. Seseorang dapat dipilih
menjadi kepala madrasah apabila memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1) Kualifikasi pribadi
- Berstatus pegawai negeri sipil
27 Ibid, hlm. 117. 28 E. Mulyasa, op. cit., hlm. 44.
33
- Bertugas sebagai guru di madrasah - Beragama islam - Berakhlak mulia - Mampu menjadi uswah hasanah - Usia tidak lebih dari 55 tahun pada saat pengangkatan - Sehat jasmani dan rokhani - Diutamakan tidak memiliki cacat fisik - Memiliki wawasan manajemen kemadrasahan29
2) Kualifikasi akademik
Seseorang bisa diangkat menjadi kepala madrasah ketika sudah
memiliki pengalaman menjadi guru madrasah sekurang-kurangnya
5 tahun dan memiliki ijasah S.1 untuk kepala madrasah aliyah.30
Masa jabatan kepala madrasah adalah empat tahun terhitung sejak
dilantik. Dan masa jabatannya dapat diperpanjang tiga kali periode
ketika yang bersangkutan memiliki prestasi yang baik dan atas
persetujuan majelis madrasah yang bersangkutan.
Prosedur dalam pengangkatan kepala madrasah meliputi tiga
proses, diantaranya;
1) Proses pencalonan
Untuk dapat dicalonkan sebagai kepala madrasah yang paling
utama adalahberasal dari guru madrasah yang bersangkutan.
Apabila tidak ada guru yang memenuhi kualifikasi di atas, maka
dapat diambil dari guru-guru madrasah yang ada di wilayah yang
bersangkutan.
2) Proses pemilihan
Dalam hal ini, proses pemilihan dilakukan oleh majelis madrasah
dan prosedurnya ditetapkan oleh majelis madrasah pula.
3) Proses pengangkatan
Proses pengangkatan kepala madrasah aliyah meliputi; Pertama,
usul pengangkatannya disampaikan oleh Departemen Agama
(Depag) setempat kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)
29 Departemen Agama RI., Peraturan Pembinaan Madrasah Dalam Rangka Otonomi Pendidikan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 16.
30 Ibid.
34
Departemen Agama Propinsi berdasarkan hasil pemilihan majelis
madrasah yang bersangkutan. Kedua, penetapan pengangkatannya
dilakukan oleh Kakanwil Depag Propinsi. Ketiga, ketika Kakanwil
Depag Propinsi tidak menerima calon yang diajukan dengan
berbagai pertimbangan, maka harus dilakukan pemilihan ulang.31
Jabatan kepala madrasah dapat berakhir, apabila;
1) Kepala madrasah yang bersangkutan telah menyelesaikan periode
masa jabatannya dan tidak dapat diperpanjang lagi
2) Kepala madrasah yang bersangkutan meninggal dunia
3) Kepala madrasah memasuki masa pension
4) Kepala madrasah diberhentikan dari pegawai negeri sipil
5) Kepala madrasah yang bersangkutan mengundurkan diri dari
jabatan kepala madrasah32
4. Manajemen keuangan
a. Pengertian
Manajemen keuangan dalam arti sempit adalah segala pencatatan
masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan organisasi
kerja berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sedangkan
dalam arti luas adalah penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan
penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja
berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan.33
b. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan
Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam penggunaan anggaran dan
keuangan sekolah adalah sebagai berikut:
1) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
2) Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program kegiatan;
31 Ibid., hlm. 19. 32 Ibid., hlm. 20. 33 Hadari Nawawi, op. cit., hlm. 68.
35
3) Keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri. Sejauh hal ini dimungkinkan;34
c. Sumber keuangan sekolah
Secara garis besar, sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu
sekolah dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu bantuan dari
pemerintah, bantuan dari orang tua atau peserta didik, dan bantuan dari
masyarakat, baik yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat.35
1) Bantuan dari pemerintah
Semua anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada instansi
pendidikan adalah berdasarkan usulan-usulan dari pelaksanaan
pendidikan. Dan sumbangan pembinaan pendidikan adalah
termasuk bagian pemasukan sekolah. Adapun bantuan dari
pemerintah terbagi atas: Pertama, pemerintah pusat yang memikul
beban sebagian besar pengeluaran untuk melaksanakan proses
pendidikan. Kedua, pemerintah daerah propinsi yang asalnya juga
dari pemerintah pusat sebagai subsidi dan dari pajak pendapatan
daerahnya. Ketiga, pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota)
yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I
sebagai uang subsidi serta dana lain yang merupakan kekayaan
daerah.
2) Bantuan dari orang tua atau peserta didik
Sumbangan dari orang tua atau wali murid dipungut setiap bulan
atau setengah tahun sekali. Bantuan ini berbentuk bantuan yang
bersifat wajib, kecuali bagi mereka atas pertimbangan khusus
dibebaskan dari sumbangan ini.
Bantuan atau dana ini berasal dari orang tua murid berbeda-beda
tiap sekolah dalam daerah tertentu. Karena pada dasarnya, hal ini
tergantung pada:
- Anggapan orang tua/wali murid penting atau tidaknya pendidikan
34 Soekarto Indrafachrudi, op. cit., hlm. 165. 35 E. Mulyasa, op. cit., hlm. 48.
36
- Tingkat status ekonomi keluarga - Tergantung pula pada kegiatan dan pertumbuhan ekonomi
daerah.36 3) Bantuan dari masyarakat
Dalam rangka untuk memajukan dunia pendidikan, perlu adanya
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi
dan memikirkan persoalan dalam pendidikan terutama dalam hal
keuangan dan pembiayaan. Bantuan-bantuan dari masyarakat
biasanya dari badan usaha koperasi atau badan usaha lain yang
operasinya disamping tujuan utama badan tersebut juga membantu
dalam pendidikan. Bantuan ini bisa berupa penyediaan tanah untuk
pendirian gedung sekolah, perlengkapan inventaris sekolah dan
lain-lain.
d. Aspek-aspek pokok manajemen keuangan
Aspek pokok dalam manajemen dan pembiayaan di sekolah pada
umumnya meliputi beberapa hal di bawah ini.
1) Penyusunan anggaran (budgeting)
Pada dasarnya anggaran belanja adalah suatu pengaturan sumber-
sumber keuangan yang terurai yang perlu untuk melaksanakan
berbagai program sekolah selama satu tahun ke depan. Tahap-
tahap yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran, adalah
sebagai berikut:
- Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran
- Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dan material
- Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial
- Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati
- Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan), dalam tahap ini dilakukan kompromi
36 Hendyat Soetopo dan Wasty Sumanto, Pengantar Operasional Pendidikan, (Surabaya:
Usaha Nasional, tth), hlm. 224.
37
melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara obyektif dan subyektif 37
2) Pembukuan (accounting)
Tugas yang kedua dari manajemen keuangan adalah pembukuan
atau sering disebut dengan istilah pengurusan keuangan. Dalam hal
ini, ada dua pengurusan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama
pengurusan yang menyangkut kewenangan untuk menentukan
kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Kedua pengurusan
yang menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu
menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang.
3) Pemeriksaan (auditing)
Auditing merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggung
jawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau
penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada
pihak-pihak yang berwenang. Hal ini sangat penting dan
bermanfaat sekurang-kurangnya bagi empat pihak, antara lain:
a) Bagi bendaharawan yang bersangkutan
- Bekerja dengan arah yang pasti
- Bekerja dalam target waktu yang sudah ditentukan
- Tingkat ketrampilannya dapat diukur dan dihargai
- Mengetahui dengan jelas batas wewenang dan
kewajibannya
- Ada kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan
uang.
b) Bagi lembaga yang bersangkutan
- Dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka
- Memperjelas batas wewenang dan tangungjawab antar
petugas
- Tidak menimbulkan rasa curiga mencurigai
37 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2001), cet. V, hlm. 68.
38
- Ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang
diterima.
c) Bagi atasanya
- Dapat diketahui sebagian atau keseluruhan anggaran yang
telah dilaksanakan
- Dapat diketahui tingkat keterlaksanaannya serta
hambatannya demi penyusunan program tahun depan
- Dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan
dan kelancaran pengeluaran
- Dapat diketahui tingkat kecermatan dalam
mempertanggungjawabkan
- Untuk arsip dari tahun ketahun
d) Bagi badan pemeriksa keuangan
- Ada patokan yang jelas dalam melakukan pengawasan
terhadap uang milik Negara
- Ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila
terjadi penyelewengan38
5. Manajemen Hubungan Masyarakat
a. Pengertian
Hubungan masyarakat (HUMAS) adalah rangkaian kegiatan
organisasi atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis
dengan masyarakat atau pihak–pihak tertentu di luar organisasi
tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela.39
Pada hakekatnya, hubungan sekolah dengan masyarakat
merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan
mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam
hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari
sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. sekolah dan
38 Suharsimi Arikunto, op. cit, hlm. 91-92. 39 Hadari Nawawi, op. cit., hlm. 73.
39
masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan mencapai tujuan
sekolah secara efektif dan efisien. Dan sebaliknya, sekolah harus
menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat,
khususnya kebutuhan pendidikan.
b. Prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat
Ada beberapa prinsip sebagai pedoman untuk mencapai tujuan
kerjasama sekolah dengan masyarakat menurut Elsbree, antara lain:
1) Ketahuilah apa yang anda yakini.
Semua komponen sekolah harus memahami dan mengetahui apa
yang seharusnya mereka kerjakan, agar tidak adanya
kesimpangsiuran.
2) Laksanakanlah program pendidikan dengan baik dan bersahabat
dengan masyarakat.
Diharapkan sekolah membuat program pengajaran yang sebaik
mungkin, dan melayani semua tamu yang datang dengan ramah
dan baik pula.
3) Ketahuilah masyarakat anda.
Hendaknya sekolah mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dan
problem yang dihadapi oleh masyarakat sekitar sekolah.
4) Adakan survey mengenai masyarakat di daerah tertentu.
Sekolah hendaknya mengadakan penelitian terhadap masyarakat
untuk mencari informasi dan membangkitkan minat masyarakat
untuk mensekolahkan anaknya.
5) Bahan-bahan dokumen.
Sekolah bisa menyelidiki tentang keadaan masyarakat sekitar
melalui kantor sensus, atau lembaga-lembaga lain yang
bersangkutan.
6) Keanggotaan dalam organisasi masyarakat.
Pihak sekolah diharapkan ikut andil dalam organisasi
kemasyarakatan, agar adanya timbal balik antara sekolah dengan
masyarakat.
40
7) Adakan kunjungan ke rumah.
Hal ini dilakukan untuk mencari dan memberikan motivasi
terhadap siswa dan keluarga siswa untuk lebih giat dalam belajar
dan membantu sekolah.
8) Layani masyarakat di daerah anda.
Disamping sekolah untuk belajar anak-anak sekitar, alangkah
baiknya sekolah juga melayani kebutuhan masyarakat di dalam
sekolah misalnya dengan adanya perpustakaan untuk umum.
9) Doronglah masyarakat untuk melayani sekolah.
Sekolah memohon bantuan kepada masyarakat untuk ikut andil
bagian dalam rangka untuk memajukan sekolah.40
c. Tugas pokok hubungan masyarakat
Adapun tugas-tugas pokok atau beban kerja bidang manajemen
hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut:
1) Memberikan informasi dan menyampaikan ide kepada masyarakat
yang membutuhkannya
2) Membantu pemimpin (kepala sekolah) untuk memberikan
informasi kepada pihak lain
3) Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang
permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang
menarik perhatian masyarakat
4) Membantu pemimpin dalam mengembangkan rencana dan
kegiatan-kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan
kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbal balik
dengan pihak luar.
d. Tehnik hubungan antara sekolah dengan masyarakat
Memberikan informasi tentang sekolah kepada masyarakat
haruslah dilakukan dengan cara yang tepat dan benar serta adanya
bantuan atau dukungan dari masyarakat. karena tanpa adanya bantuan
dari masyarakat, maka sekolah itu tidak dapat berfungsi dan tanpa
40 Hendyat Soetopo dan Wasty Sumanto, op. cit., hlm. 243-246.
41
adanya program sekolah yang jelas, maka akan mengalami kegagalan.
Adapun cara atau tehnik hubungan antara sekolah dengan masyarakat
adalah sebagai berikut:
1) Laporan kepada orang tua murid
Laporan ini bisa dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua
murid dalam jangka waktu catur wulan, semester, atau bahkan tiap
satu bulan sekali. Laporan ini hendaknya menjelaskan tentang hasil
pekerjaan anak dengan jelas kepada orang tuanya, baik berupa data
kemajuan anak, kemunduran anak, kekuatan anak maupun
kelemahan anak, serta saran untuk orang tua murid.
2) Majalah sekolah
Isi majalah ini adalah menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan
sekolah, karangan-karangan guru, orang tua maupun murid, serta
pengumuman-pengumuman penting yang berhubungan dengan
pendidikan. Dan majalah ini dapat diterbitkan tiap satu bulan sekali
atau lebih.
3) Pameran sekolah
Penyelenggaraan pameran sekolah adalah tehnik kegiatan yang
efektif untuk memberi informasi tentang hasil kagiatan atau karya-
karya terbaik murid. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam kelas, luar
kelas atau bahkan di luar sekolah.
4) Open house
Ini merupakan tehnik untuk mempersilahkan masyarakat luas yang
berminat untuk meninjau serta mengobservasi kegiatan-kegiatan
dan hasil-hasil karya sekolah. Dan kegiatan ini bisa dilakukan pada
akhir tahun ajaran (satu tahun sekali). Ada tiga langkah dalam
pelaksanaan open house, yaitu:
b. Pengunjung diberi penjelasan tentang open house ini di dalam
ruangan atau auditorium
c. Pegunjung diantar ke tempat-tempat yang telah disediakan
42
d. Pengunjung diajak kembali ke ruangan untuk berdiskusi
tentang open house ini.
5) Kunjungan ke sekolah
Orang tua murid diberi waktu untuk mengunjungi sekolahan pada
jam-jam pelajaran murid. Orang tua diberi kesempatan untuk
melihat anak mereka yang belajar dikelas, juga melihat kegiatan-
kegiatan laboratorium, perlengkapan-perlengkapan dan sebagainya.
Sehingga orang tua murid memperoleh gambaran yang jelas
tentang sekolah, kemudian mereka diajak diskusi tentang
perkembangannya.
6) Melalui radio dan televisi
Sekolah dapat merencanakan dan mengatur program bersama
dengan petugas pemancar radio dan televisi. Acara ini meliputi,
diskusi, wawancara, nyanyian anak, drama, pengumuman-
pengumuman sekolah, serta profil organisasi sekolah tersebut.
7) Organisasi perkumpulan alumni sekolah
Murid-murid yang sudah tamat biasanya mempunyai kenang-
kenangan dari sekolahnya dan mereka merasa berkewajiban moral
untuk membantu sekolahnya. Maka dari itu, sekolah perlu
mendorong dan membina oranisasi perkumpulan alumni sekolah,
sehingga organisasi itu dapat membantu memberi gambaran
tentang sekolah itu pada masysrakat.
8) Melalui kegiatan ekstra kurikuler
Program ekstra kurikuler harus direncanakan dan diatur secara baik
dan matang, agar dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk kegiatan
hubungan antara sekolah dengan masyarakat. kegiatan ini meliputi,
kontes band, rebana, drama maupun olehraga. Dan tentunya ini
harus diatur keseimbangannya dengan program studi di dalam
kelas.
43
9) Pendekatan secara akrab
Disini sekolah tidak hanya melayani murid, tetapi hendaknya
sekolah juga melayani masyarakat (menjadi pusat kegiatan
masyarakat). misalkan memberikan kursus-kursus kepada pemuda
dan pemudi tentang keolahragaan, ketrampilan, maupun
memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan
perpustakaan.41
41 Soekarto Indrafachrudi, op. cit., hlm. 233.