BAB II - Perpustakaan BAPPENASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156819... · Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019

Pendahuluan Hal. 1-1

BBAABB II

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung selatan Pulau

Sumatera dan merupakan gerbang utama jalur transportasi dari dan ke Pulau

Jawa. Dengan posisi yang srategis tersebut, maka pembangunan di wilayah

Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar, dengan tantangan dan

permasalahan yang lebih komplek dibandingkan daerah lain. Pengembangan

dan pemanfaatan potensi dan peluang serta penanganan tantangan dan

permasalahan pembangunan memerlukan perencanaan pembangunan yang

terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu,

antar wilayah, dan antar level pemerintahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan

pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan

pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan

secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan

daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan

berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan



kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka

waktu tertentu.

Merujuk kepada peraturan di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan

penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah

pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Masa

bakti Gubernur/Wakil Gubernur periode 2009-2014 telah berakhir pada tahun

2014 dan selanjutnya Gubernur terpilih Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil

Gubernur terpilih Bachtiar Basri yang dilantik pada tanggal 2 Juni 2014

menyusun dan menyampaikan RPJMD Provinsi Lampung 2015–2019 yang

penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan

ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2015—

2019 telah dilantik pada tanggal 2 Juni 2014, maka periode RPJMD Provinsi

Lampung disusun sesuai dokumen RPJPD Tahun 2005—2025 yaitu tahapan

pembangunan lima tahun ketiga periode 2015—2019. Selain itu mengacu

kepada mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan yang dimulai pada

bulan Januari sampai dengan Desember, maka RPJMD Provinsi Lampung

menggunakan periode Tahun 2015—2019.

Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dilakukan melalui

berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta

penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Lampung Tahun 2005–2025. Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun

2015-2019 menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu politik, teknokratik,

partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Lampung, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara


7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara


13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010


5059);

20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

23. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2014 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan

Tahun 2014-2019;

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2 0 1 0 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;



1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun

sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara

dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya,

harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014,

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah

kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW

Provinsi Lampung, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai

dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan

pemanfaatan ruang di Provinsi Lampung.

Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW,

penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan

Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), target

pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan RTRW Provinsi Bengkulu

dan Provinsi Banten.

RPJMD Provinsi Banten

Isu strategis RPJMD 2012—2017

a. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat

b. Pelayanan kesehatan masyarakat

c. Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur

d. Penanganan kemiskinan dan pengangguran

e. Pananganan bencana alam



f. Pengendalian lingkungan hidup

g. Pananganan ketenagakerjaan, pemerintah dan politik

h. Pengendalian kependudukan

i. Pemberdayaan ekonomi

j. Apresiasi budaya daerah

k. Pemerintahan otonom

RPJMD Provinsi Bengkulu

Isu strategis RPJMD 2010—2015

1. Masih adanya pembangunan sarana dan prasarana yang belum

terselesaikan dan belum berfungsi secara optimal;

2. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing daerah Produktivitas dan

nilai tambah sektor-sektor PDRB masih cukup rendah terutama di sektor

pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan;

3. Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2010

angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih sebesar 18,59 % sedangkan

nasional pada tahun yang sama sebesar 13,5 %;

4. Masih rendahnya jenis dan nilai investasi yang masuk. Investasi dalam 5

tahun ke depan akan diarahkan dalam menunjang pertumbuhan dan

perkembangan industri kerakyatan seperti pabrik-parik industri hilir

pengolah hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Pada tahun 2010,

proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih sebesar 40%. Artinya

ketergantungan pendanaan untuk pembangunan masih cukup bergantung

pada Pemerintah Pusat. Sehingga ke depannya masih sangat diperlukan

peningkatan PAD terutama melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber PAD;

6. Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif

mulai dari sektor hulu sampai hilir Perlu dikembangkan klaster industri di

setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensi unggulan masing-masing

daerah;



7. Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal

Persebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan belum merata antar

kabupaten terutama di kabupaten-kabupaten pemekaran. Masih perlu

ditingkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat

miskin;

8. Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat

desa, kecamatan maupun kabupaten. Dari 10 kab/kota di Provinsi

Bengkulu, baru 4 kab/kota yang tidak tergolong daerah tertinggal yaitu

Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara

dan Kabupaten Rejang Lebong);

9. Infrastruktur terutama jalan sentra produksi untuk memperlancar

distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian belum memadai. Hal

ini sangat penting dalam rangka mengurangi ongkos angkut produksi bagi

petani, nelayan maupun pengusaha kecil;

10. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih

belum optimal;

11. Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas

adaptasi dan penanggulangan bencana alam. Kedepannya akan

ditingkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana seperti sosialisasi

mitigasi bencana pada masyarakat dan anak sekolah, pembentukan satgas

bencana, pembangunan jalur-jalur evakuasi bencana, pemetaan daerah

rawan bencana, penyusunan RTRW berbasis mitigasi bencana,

pembangunan gedung evakuasi (escape building), pembangunan tower

pemantau tsunami dan gudang penyimpan cadangan makanan (buffer

stock);

12. Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kedepannya

kerjasama dan peningkatan peran inspektorat dan BPKP dalam

melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan

daerah akan ditingkatkan;

13. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatkan pendidikan dan



keahlian aparatur pemerintah di bidang tersebut akan ditingkatkan seperti

dengan memberikan beasiswa S2 dan S3, mengikutsertakan dalam diklat-

diklat perencanaan dan penganggaran.

14. Masih adanya permasalahan perbatasan wilayah antar Provinsi dan antar

kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. Hal ini penting dan mendesak untuk

diselesaikan karena dapat mengganggu hubungan kerjasama antar

Provinsi dan antar kabupaten yang mengalami permasalahan perbatasan

tersebut.



Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

dia

cu

20 Tahun 5 Tahun

RPJPN

RPJPD Lampung

dia

cu

RPJPD Kab/Kota

RPJMN

pedoman

dip

erh

atik

an

RPJMD Lampung

RPJMD Kab/Kota

dip

erh

atik

an

pedoman

pedoman

pedoman

Renstra K/L

pedoman

Renstra K/L

pedoman

Renstra SKPD

RPJMD & RTRW Prov. Lain

diperhatikan

1 Tahun

RKPD Lampung

dijabarkan

RKP

RKPD Kab/Kota

Renja SKPD

diacu



Dalam penyusunannya, RPJMD Provinsi Lampung berpedoman pada beberapa

hal, yaitu:

1. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 berpedoman pada Undang–

Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 berpedoman pada RPJPD

2005–2025 dan memperhatikan RPJMN Teknokratik Tahun 2015–2019,

dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program

pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung

2010-2014;

3. RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 mempertimbangkan arah

pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2010), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2007), dan Rencana Tata Ruang Provinsi Banten dan

Bengkulu.

4. RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Lampung 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab:

Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen



RPJM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya;

Sistematika Penulisan Dokumen; dan Maksud dan Tujuan

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bagian ini sangat penting untuk

menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran

umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari

sub bab Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.

III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Kerangka Pendanaan.

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis terhadap

pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan dalam tahap

perumusan ke dalam sub bab Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan

Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan;

IV. Analisis Isu-Isu Strategis. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan

pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan

pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika internasional,

kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan

manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Provinsi Lampung.

V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi, tujuan

dan sasaran RPJMD atau kepala daerah terpilih dan jangka waktunya.

VI. Strategi dan Arah Kebijakan. Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih

dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap

strategi terpilih.

VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan. Dalam bab ini diuraikan

hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan

pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian

indikator kinerja.



VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.

Bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait

beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini juga

disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode

perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja

pada awal periode perencanaan.

IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah, bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan

dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan

daerah setiap tahun.

X. Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini menguraikan tentang

RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan

gubernur periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah

kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen

RPJMD.

XI. Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman

penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum

kepala daerah pada periode berikutnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah

menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima

tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan

program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015–2019 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka

menengah;



2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran;

3. Menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD serta perencanaan

penganggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

4. Sebagai pedoman penilaian keberhasilan pembangunan pemerintah

daerah.

5. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka

pendanaan sebagai dasar penilaian kemampuan kapasitas pendanaan 5

tahun ke depan.

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019

Gambaran Umum Daerah Hal. 2-1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964.

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103º40’’ (BT)

Bujur Timur sampai 105º50’’ (BT) Bujur Timur dan 3º45’’ (LS) Lintang Selatan

sampai 6º45’’ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan

seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS, 2013) termasuk 132 pulau di

sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai

ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih

kurang 24.820 km (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Panjang garis

pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat)

wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk

Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran

seluas 35.288,35 Km2 termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling

ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak

pada 1030 40’ – 1050 50’ Bujur Timur; serta antara 60 45’ – 30 45’ Lintang

Selatan.

Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda

3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa



4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas)

Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

1. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.

2. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.

3. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih.

4. Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana.

5. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.

6. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.

7. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.

8. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi.

9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan.

10. Kota Bandar Lampung.

11. Kota Metro.

12. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.

13. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji.

14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.

15. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.

Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi lampung dapat dilihat pada

peta di bawah ini.



2.1.1.1 Aspek Topografi

Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima)

satuan ruang, yaitu:

1. Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang

curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-

rata 300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan,

kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.

2. Daerah Berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit

sempit, kemiringan antara 8% hingga 15%, dan ketinggian antara 300

meter sampai 500 meter d.p.l. Kawasan ini meliputi wilayah Gedong

Tataan, Kedaton, Sukoharjo, dan Pulau Panggung di Daerah Kabupaten

Lampung Selatan, serta Adirejo dan Bangunrejo di Daerah Kabupaten

Lampung Tengah.

3. Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung

Tengah hingga mendekati pantai sebelah Timur. Ketinggian kawasan ini



berkisar antara 25 hingga 75 meter d.p.l., dengan kemiringan 0% hingga

3%.

4. Rawa pasang surut di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5

hingga 1 meter d.p.l.

5. Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Seputih, Sekampung,

Semangka, dan Way Jepara.

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu

mencapai 1.004.735 Ha (28,47 %) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain

itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah

pertanian, dan perumahan.

2.1.1.2 Aspek Geologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di wilayah Lampung adalah batuan

malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang

secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur

kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra – Karbon.

Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batupasir dan

batulempung dengan sisipan rijang dan batugamping dikenal dengan nama

Formasi Menanga (Km). Hasil temuan fosil pada batu gamping menunjukan

umur bagian tersebut tersingkap di jalur bukit barisan dan bersentuhan secara

tektonik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan mesozoik,

diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan Mosozoik akhir yang berumur

88 juta tahun yang lalu (kapur akhir, Katili, 1973). Batuan malihan terdapat pula

secara setempat dan terbatas di sekitar batuan terobosan.

Breksi dan konglomerat aneka bahan yang mengandung rombakan Formasi

Menanga dan Kompleks Gunungkasih dipetakan sebagai Formasi Sabu (Tpos)

dan Formasi Campang (Tpoc). Umur kedua formasi ini belum diketahui,

berdasarkan posisi stratigrafi diperkirakan berumur Paleosen-Oligosen Awal.

Litologi formasi campang ini terdiri dari perselingan batu lempung, serpih,



kalkarenit, tuf dan breksi dengan ketebalan 1.000 -1.500 meter. Diendapkan di

lingkungan turbidit di laut, di tepi pantai sampai daerah kegiatan gunung api.

Terlipat kuat dengan sumbu barat laut-tenggara, kemiringan berkisar 250 –

700. Ditafsirkan diendapkan bersamaan waktu dengan formasi tarahan dan

termasuk satuan gunung berapi efusiva.

Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan

terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan

setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi

ini diperkirakan Paleosen Tengah – Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi

dikuasai oleh sisipan tufit. Diendapkan dilingkungan benua, mungkin busur

gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman, secara regional

dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Ditafsirkan sebagai sisa busur

gunung api paleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai

bukti penunjaman disepanjang parit sunda yang terus berlangsung. Formasi

Sabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di jalur Bukit Barisan.

Batuan Granit – granodiorit yang menerobos batuan granitoid Kapur Akhir

menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen).

Penunjaman-penunjaman yang terjadi telah menjadikan wilayah Kota Bandar

Lampung sebagai area rawan bencana. Sehingga berdasarkan formasi tersebut

menimbulkan konsekuensi terhadap perencanaan ruang dimasa yang akan

datang. Dengan demikian perlu perencanaan mendalam untuk memanfaatkan

ruang yang ada bagi pembangunan dengan memperhatikan kondisi fisik

wilayah. Kondisi yang diharapkan dimasa mendatang proses pembangunan

yang dilakukan sejalan dengan keadaan wilayah yang rawan dengan bencana.

Perkembangan geologi Tersier selanjutnya di daerah ini menunjukkan

perbedaan yang nyata antara jalur Jambi – Palembang, Bukit Barisan dan

Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan

sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut.



Pada jaman Oligosen Akhir – Miosen Tengah di jalur Jambi – Palembang terjadi

sedimentasi genang laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh

Formasi Talangakar (Tomt) yang terdiri dari batupasir kuarsa, konglomerat

kuarsa, batupasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batulempung dan batu

lanau, Formasi Gading (Tomg) yang terdiri dari batupasir, batulanau dan batu

lempung dengan sisipan batugamping dan lignit, dan Formasi Baturaja (Tmb)

terdiri dari batugamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan.

Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh Formasi

Hulusimpang (Tomh) terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan

andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (Tmos) yang terdiri dari perselingan

batulempung, batupasir, batulanau, serpih, terkadang gampingan.

Tektonik yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal

yang dicerminkan oleh Formasi Airbenakat (terdapat di luar Provinsi

Lampung), kegiatan gunung api di jalur Bukit Barisan yang dicerminkan oleh

Formasi Bal (Tmba) terdiri dari breksi gunung api bersusunan dasit, tufa dasitan

dan sisipan batupasir dan sedimentasi volkanik klastik laut dangkal di jalur

Bengkulu yang dicerminkan oleh Formasi Lemau (Tml) terdiri dari Batupasir

tufaan gampingan, batulempung gampingan dengan sisipan tipis atau bintal

batugamping, mengandung foram dan moluska. Aktivitas gunung api di jalur

Bukit Barisan menerus pada Miosen Akhir – Pliosen yang membentuk Formasi

Lakitan (Tmpl) terdiri dari breksi gunung api bersusunan andesitik/basaltik,

epalistik sedikit dasitan, tufa dan batupasir tufaan dan menindih secara tak

selaras Formasi Bal, sedang di jalur Bengkulu terbentuk Formasi Simpangaur

(Tmps) terdiri dari batupasir tufaan, tufa, batulempung tufaan, batugamping,

konglomerat aneka batuan, mengandung moluska dan cangkang karang, yang

menindih secara selaras Formasi Lemau.

Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini

terangkat ke permukaan, di jalur Jambi – Palembang diendapkan Formasi Kasai

(Qtk) yang berlingkungan darat (perselingan batupasir tufaan dengan tufa

berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan).



Di jalur Bukit Barisan di endapkan Formasi Ranau (Qtr) yang terdiri dari breksi

batuapung, tufa mikaan, tufa batuapung, dan kayu terkersikkan, dan Formasi

Bintunan (Qtb) yang terdiri dari batupasir tufaan, tufa pasiran, betulempung

tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan.

Seluruh formasi Kasai, Ranau, Lampung selama Pliosen Akhir – Pliosen terlipat

lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung

di jalur Jambi – Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi.

2.1.1.3 Aspek Hidrologi

Sumberdaya air (tawar) di Provinsi Lampung tersebar di 5 (lima) daerah River

Basin. Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat,

sebagian Lampung Utara, dan sebagian Tanggamus. Daerah River Basin ini

meliputi:

1. Daerah River Basin Tulang Bawang terletak di utara hingga ke arah barat,

melewati wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan dengan luas

River Basin 10.150 Km² dan panjang 753,5 Km dengan 9 cabang anak

sungai membentuk pola aliran dendritic yang merupakan ciri umum

sungai-sungai di Lampung. Kepadatan (density) pola aliran sebesar 0,07

dan frekuensi pola aliran 0,0009.

2. Daerah River Basin Seputih terletak di bagian tengah wilayah bagian barat

Lampung Tengah ke arah Metro dan Lampung Timur. Luas River Basin

7.550 Km², panjang 965 Km, memiliki 14 cabang sungai, density pola

aliran 0,13 dan frekuensi pola aliran 0,0019.

3. Daerah River Basin Sekampung terletak di sebagian besar wilayah

Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan bagian Utara,

hingga ke arah timur. Luas River Basin ini mencapai 5.675 Km² dengan

panjang 623 Km dan memiliki 12 cabang sungai. Pola aliran mencapai

kepadatan 0,11 dan frekuensinya mencapai 0,021.

4. Daerah River Basin Semangka terletak di wilayah Kabupaten Tanggamus

bagian selatan dan barat ke arah pantai Selat Sunda bagian barat. Luas



River Basin ini 1.525 Km² dengan panjang 189 Km, memiliki 8 cabang

sungai, kepadatan (density) pola aliran 0,12 dan frekuensi pola aliran

0,0052.

5. Daerah River Basin Way Jepara terletak di Kabupaten Lampung Timur

dengan luas 800 Km², dan panjang sungai mencapai 108,5 Km, memiliki 3

cabang sungai, pola aliran dengan kepadatan (density) 0,14 serta frekuensi

0,0038.

Secara hidrogeologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah,

yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung,

cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang,

cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Gedong Meneng dan

cekungan air tanah danau ranau. Dalam rangka konservasi air tanah terdapat

beberapa zona pemanfaatan air tanah, yaitu:

a. Zona Aman Potensi Tinggi (ZONA I)

b. Zona Aman Potensi Sedang (ZONA II)

c. Zona Aman Potensi Kecil (ZONA III)

d. Zona Imbuh / Resapan (ZONA IV)

e. Zona Bukan CAT

2.1.1.4 Aspek Klimatologi

Propinsi Lampung terletak di bawah katulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim

tropis-humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia

dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret

angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus

angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat

sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 260C - 280C, dengan

suhu maksimum sebesar 330C dan minimum sebesar 200C. Kelembaban udara

di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%.

Sedangkan rata-rata curah hujan tahun sebesar 168,95 mm/bulan.



2.1.1.5 Aspek Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan

mencakup 6 (enam) fungsi perlindungan sebagai berikut:

a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung

Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.

b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi

keanekaragaman hayati , ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam

kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit

Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional

Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar

Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa

Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai

Timur dan Selatan.

c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama

berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan

erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan

ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih

dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam

tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit

Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan,

Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya. Berdasarkan

hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan daerah di bawahnya

hingga tahun 2029 adalah 687,37 Km2

d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam

seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan

sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor

(Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung

Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan),

kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten



Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan

Kabupaten Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang

pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota

Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten

Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten

Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten

Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan). Berdasarkan hasil

analisis, luas total dari kawasan rawan bencana adalah 4.411,04 Km2

e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen

lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara

setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan

sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti

Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu,

Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung. Berdasarkan

hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan setempat adalah

355,83 Km2

f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas

tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir

dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait

dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan

ekosistem mangrove.

Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan

kawasan hutan, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian. Penentuan

bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada

pertimbangan berikut:

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan

daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan tertentu bila kegiatan atau

penggunaan lahan yang dikembangkan tersebut memilki produktivitas



optimal dengan input yang minimal. Seluruh wilayah Provinsi Lampung

memiliki kesesuaian untuk berbagai aktifitas pertanian.

2. Potensi pengembangan, yang merupakan hasil penilaian ekonomi

terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu. Pemanfaatan kawasan

budidaya direncanakan sesuai dengan upaya desentralisasi ruang bagi

pengembangan wilayah dan potensi lokal, baik sektor primer, sekunder,

maupun tersier. Berdasarkan kecenderungan perkembangan hingga tahun

2009, sektor primer merupakan sektor ekonomi potensial hampir di

seluruh wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan potensi wilayah.

3. Pengelolaan kawasan lindung di pulau-pulau kecil dan pesisir dilakukan

melalui kegiatan pariwisata bahari, industri perikanan, pertanian organik

dan peternakan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di

ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang baik dari arah Pulau

Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut

dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan

masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

Pola ruang Provinsi Lampung meliputi:

a. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di

ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di

sekitarnya. Bebarapa kawasan andalan yang diproyeksikan, yaitu Mesuji,

Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, dan Liwa-Krui;

b. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan

mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:



1. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung

Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.

2. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi

keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk

dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan

Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan

Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan

perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem

mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.

3. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya,

terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir,

menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan

air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan

kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu

meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah

sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang

membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan

kawasan hutan lainnya.

4. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana

alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir,

tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana

tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus,

Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten

Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten

Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus,

Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur),

tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah

Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota Bandar Lampung,

Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang,



Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu,

Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten

Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan).

5. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi

komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini

berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai,

sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi

kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan

Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan

Bendungan Way Bumi Agung.

6. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan

pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan.

Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir

dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

c. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan

ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta

alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:

Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di

Kabupaten Tanggamus.

Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.

Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.

Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung

Timur.

Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.

Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.

Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.



d. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan

kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian

yang didasarkan pada:

Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif

terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi

Terbatas terletak di Kabupaten Lampung Barat, sedangkan hutan

produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang

Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara,

Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang

Bawang Barat, Kabupate Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering

meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung,

kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian

selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten

Way Kanan dan Lampung Utara.

Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah

meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah

Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

Arahan rencana kawasan pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada

potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi

Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung

meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat,

Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji,



Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah,

Kabupaten Lampung Timur.

Arahan Rencana Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan

hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten,

yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya.

Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi

ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi

tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan,

Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten

Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus,

Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

Arahan rencana Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan

pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi

pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan

Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain

dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan

Lindung.

Arahan rencana Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan

dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan

yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan

kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk

kegiatan permukiman.

Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat

kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan

prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan

permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai

berikut:



1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di

Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah,

dan Kabupaten Pringsewu.

2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di

Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten

Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.

3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di

Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang,

Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus

dan Kabupaten Lampung Barat.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi

tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa,

puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan-kawasan rawan

bencana tersebut meliputi:

1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten

Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan

Kabupaten Lampung Selatan

2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Kabupaten

Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus,

Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur

3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang

pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan bencana banjir

tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten

Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung

Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten

Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung

Selatan.



4. Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi

Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor,

yaitu Sesar Semangko dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas

vulkanik.

2.1.4. Demografi

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Provinsi Lampung

berjumlah 7.596.115 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung

tahun 1990-2000 mencapai 0,98% dan tahun 2000-2010 meningkat menjadi

1,23%. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada Tahun 2012 menurut BPS

Provinsi Lampung adalah sebesar 7.767.312 jiwa, dengan kepadatan penduduk

rata-rata sebesar 220 jiwa/Km2.

Dilihat dari distribusi antar Kabupaten/Kota, tiga Kabupaten yang wilayahnya

saling berdampingan yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung

Timur dan Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai daerah dengan

penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 1.170.048 orang, 950.574

orang, dan 909.989 orang. Ini berarti hampir 40% dari total penduduk Provinsi

ampung bermukim di tiga kabupaten tersebut. Sebaran penduduk di Provinsi

Lampung per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kabupaten/Kota

di Provinsi Lampung Tahun 2012

No Kabupaten/Kota Luas Wilayah

(Km2) Jumlah

Penduduk Kepadatan Penduduk

KABUPATEN 1 Kab. Lampung Selatan 3.319,04 932.552 281 2 Kab. Lampung Utara 2.725,87 594.562 218 3 Kab. Lampung Tengah 3.802,68 1.192.958 314 4 Kab. Lampung Barat 4.950,40 427.773 85 5 Kab. Tanggamus 302,64 548.728 182 6 Kab. Tulang Bawang 3.196,32 410.725 128 7 Kab. Way Kanan 3.921,63 415.078 106 8 Kab. Lampung Timur 5.325,03 968.004 182 9 Kab. Pesawaran 2.243,51 407.475 182

10 Kab. Pringsewu 625,00 370.157 592



No Kabupaten/Kota Luas Wilayah

(Km2) Jumlah

Penduduk Kepadatan Penduduk

11 Kab. Mesuji 2.184,00 191.221 88 12 Kab. Tulang Bawang Barat 1.201,00 255.833 213 KOTA 13 Kota Bandar Lampung 192,96 902.885 4.679 14 Kota Metro 61,79 149.361 2.417

PROVINSI LAMPUNG 35.288,35 7.767.312 220

Sumber: LDA,BPS, 2013

Berdasarkan hasil registrasi dan konsolidasi Kementerian Dalam Negeri,

jumlah penduduk provinsi Lampung tahun 2013 sebanyak 9.499.116 jiwa.

Secara rinci jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2013 hasil registrasi

dan konsolidasi Kementerian Dalam Negeri disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Data Kependudukan Provinsi Lampung Per-

Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2013

No. Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan Jumlah

(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa) KABUPATEN 1. Kab. Lampung Selatan 648.639 607.745 1.256.384

2. Kab. Lampung Utara 453.840 422.329 876.169

3. Kab. Lampung Tengah 746.856 696.708 1.443.564

4. Kab. Lampung Barat 235.285 213.190 448.475

5. Kab. Tanggamus 327.284 303.733 631.017

6. Kab. Tulang Bawang 214.770 200.539 415.309

7. Kab. Way Kanan 241.963 226.709 468.672

8. Kab. Lampung Timur 566.910 532.387 1.099.297 9. Kab. Pesawaran 278.417 256.429 534.846

10. Kab. Pringsewu 232.729 217.723 450.452

11. Kab. Mesuji 158.070 142.780 300.850

12. Kab. Tulang Bawang Barat 128.095 121.125 249.220 KOTA 13. Kota Bandar Lampung 606.714 556.861 1.163.575

14. Kota Metro 81.796 79.490 161.286

JUMLAH 4.921.368 4.577.748 9.499.116 * Sumber: Data hasil konsolidasi dari Ditjen Adminduk dan Catatan Sipil Kementerian Dalam

Negeri RI ke Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

Dengan luas wilayah Provinsi Lampung sekitar 35.288,35 km2 yang didiami oleh

7.767.312 orang pada tahun 2012, maka tingkat kepadatan penduduk Provinsi

Lampung adalah sebanyak 220 orang per kilometer persegi. Dari 15



kabupaten/kota di Provinsi Lampung kepadatan penduduk wilayah perkotaan

jauh lebih padat dibandingkan wilayah kabupaten. Bandar Lampung memiliki

kepadatan 4.679 jiwa/km2 dan Metro 2.417 jiwa/km2. Kabupaten terpadat

selanjutnya adalah Lampung Tengahdengan jumlah 314 jiwa/km2, disusul

Lampung Selatan dengan jumlah281 jiwa/km2.

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung mengalami

penurunan selama 30 tahun mulai 1971-2000, dan mengalami kenaikkan lagi

pada periode 2000-2010. Hal ini signifikan dan sebanding dengan

perkembangan pertumbuhan penduduk nasional dan regional (Sumatera)

sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.

1.49

5.77

1.49

2.31

1.98

1.92.38

3.553.04

2.67

1.241.170

1

2

3

4

5

6

7

1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010

Indonesia

Sumatera

Lampung

Sumber: www.bps.go.id

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung, Sumatera dan Indonesia

Tahun 1971-2010

Ditinjau pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten

Tulang Bawang merupakan daerah dengan laju pertumbuhan penduduk

tercepat selama kurun waktu tahun 2000-2010. Sedangkan kabupaten dengan

laju pertumbuhan penduduk terlambat selama kurun waktu tahun 2000-2010

adalah Kabupaten Pringsewu. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk

Provinsi Lampung berdasarkan wilayah kabupaten/kota tahun 2000-2010

disajikan sebagai berikut :

http://www.bps.go.id/




Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung per

Kabupaten/Kota Tahun 2000-2010

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator utama untuk mengetahui peningkatan pembangunan ekonomi

wilayah (daerah) adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Pada

evaluasi RPJMD I 2005-2009 pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,47%,

sedangkan pertumbuhan PDRB perkapita berkisar antara 1-1,6% pertahun.

Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung

berfluktuasi pada kisaran 5,26% sampai dengan 6,53%. Laju pertumbuhan

tertinggi terjadi di tahun 2012 (6,53%), sedang yang terendah terjadi di tahun

2009 (5,26%). Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung

selama kurun waktu tahun 2009-2013 disajikan pada Gambar 2.3.




5,976,536,435,88

5,26

0

1

2

3

4

5

6

7

2009 2010 2011 2012 2013

Sumber: www.bps.go.id dan www.bi.go.id

Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan

Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan trend

positif dan peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi

Lampung selama kurun waktu 2009-2013 (5 tahun) adalah sebesar 5,97%,

lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang hanya 5,87% pertahun. Sedangkan

laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan laju pertumbuhan

ekonomi sebesar 5,26% pertahun.Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di

Pulau Sumatera pada tahun 2013 juga mengalami fluktuasi, dan Provinsi

Lampung masih lebih baik dibanding Aceh, Riau dan Kepulauan Riau.


http://www.bi.go.id/



Sumber: www.bps.go.id dan www.bi.go.id

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Pulau Sumatera,

dan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung didukung oleh

pertumbuhan yang positif pada semua sektor. Rata-rata laju pertumbuhan

ekonomi tertinggi yang terjadi selama kurun waktu 2009-2013 adalah sektor

Keuangan/Persewaan/Jasa Perusahaan (13,84%). Sektor lain yang juga tumbuh

cukup tinggi berturut-turut adalah sector Transportasi/Komunikasi (13,63%),

sektor Jasa-jasa (9,42%) serta sektor Konstruksi (5,82%). Pertumbuhan

sektoral ekonomi Lampung dalam kurun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel

2.3.

Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Lampung,

Tahun 2009-2013 (Persen)

No Sektor 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 2,63 1,07 4,96 4,20 3,95 2 Pertambangan/Penggalian -9,21 -3,38 13,48 4,28 10,66 3 Industri Pengolahan 5,88 6,11 4,88 4,39 7,56 4 Listrik/Gas/Air Bersih 2,84 10,41 9,86 11,51 10,05 5 Konstruksi 4,87 3,71 7,77 5,82 2,50 6 Perdagangan/Hotel/Restoran 7,60 4,78 5,50 5,59 4,70 7 Transportasi/Komunikasi 11,47 15,42 12,98 13,73 7,83 8 Keu/Persewaan/Jasa Perbankan 12,91 26,88 7,48 12,44 9,48 9 Jasa-jasa 5,59 5,59 8,24 9,42 9,39

PDRB 5,26 5,88 6,43 6,53 5,97 Sumber: Statistik Perekonomian Lampung Bappeda, 2013


http://www.bi.go.id/



Tingkat pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota di Provinsi Lampung juga

berfluktuasi dimana yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi antara lain

Tulang Bawang, Pringsewu dan Mesuji. Sedangkan daerah dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi terendah adalah Lampung Timur. Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2008-2012

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung,

Tahun 2008-2012 (Persen)

No Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011 2012

KABUPATEN

1. Kab. Lampung Selatan 5,09 5,28 5,71 6,03 6,30

2. Kab. Lampung Utara 5,69 6,32 4,98 6,23 6,03

3. Kab. Lampung Tengah 5,66 5,94 5,88 5,75 6,37

4. Kab. Lampung Barat 5,15 5,64 5,72 4,54 6,65

5. Kab. Tanggamus -32,39 5,46 5,59 6,24 6,49

6. Kab. Tulang Bawang 6,79 -51,13 6,19 5,50 6,93

7. Kab. Way Kanan 4,60 5,04 5,17 5,49 5,67

8. Kab. Lampung Timur 5,21 4,38 5,06 6,08 5,30

9. Kab. Pesawaran 5,34 5,69 5,91 6,41 6,42

10. Kab. Pringsewu X 5,80 6,95 7,10 6,88

11. Kab. Mesuji X X 5,89 6,36 6,88

12. Kab. Tulang Bawang Barat X X 5,92 6,13 6,53

KOTA

13. Kota Bandar Lampung 6,93 6,01 6,33 6,53 6,54

14. Kota Metro 5,21 5,32 5,89 6,40 5,90

PROVINSI LAMPUNG 5,35 5,35 5,85 6,39 6,48

Sumber: LDA, BPS, 2013

2.2.1.2 Struktur Ekonomi

Dalam kurun waktu 2009-2013 perekonomian Lampung digerakkan oleh tiga

sektor ekonomi utama, yaitu sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan dan

sektor Perdagangan/Hotel/Restoran. Dominasi sektor-sektor tersebut terlihat

dari besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan total

PDRB.



Tabel 2.5. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Provinsi Lampung

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 38,89 36,82 35,56 35,90 35,54

2 Pertambangan/Penggalian 2,09 1,99 2,09 2,01 2,04

3 Industri Pengolahan 14,07 15,79 16,07 15,54 15,52

4 Listrik/Gas/Air Bersih 0,58 0,55 0,54 0,55 0,56

5 Konstruksi 4,21 3,66 3,44 3,36 3,16

6 Perdagangan/Hotel/Restoran 13,44 15,25 16,01 15,85 15,94

7 Transportasi/Komunikasi 9,90 10,16 11,51 11,53 11,76

8 Keu/Persewaan/Jasa Perbankan 6,67 6,31 5,97 6,15 6,22

9 Jasa-jasa 10,15 9,46 8,82 9,10 9,27

PDRB

Sumber: Statistik Perekonomian Lampung, Bappeda, 2013

Dari Tabel 2.5. nampak kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan

PDRB Provinsi Lampung sejak tahun 2009 dan empat tahun selanjutnya tidak

mengalami pergeseran yang signifikan. Sektor Pertanian tetap merupakan

penyumbang terbesar (lebih dari 35%), sementara sector Listrik/Gas/Air

Bersih memberikan sumbangan terkecil (kurang dari 1%).

Kontribusi sektor Pertanian, meskipun masih terbesar namun menunjukkan

trend yang menurun sejalan dengan berkembangnya sector sekunder dan

tersier. Kontribusi sector Pertanian terhitung menurun rata-rata 2,2% tiap

tahunnya. Jika pada tahun 2009 kontribusinya tercatat 38,89% maka pada

tahun 2013 menjadi 35,54%.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita lazim digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan

masyarakat secara umum. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai

apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan

capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. PDRB per kapita penduduk Lampung

tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut.



PDRB per kapita Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2009-2013 naik dari

sebesar Rp11,82 juta menjadi Rp20,72 juta berdasarkan atas dasar harga

berlaku atau rata-rata meningkat sekitar 15% per tahun. Namun kenaikan

tersebut bukan nilai riil, tetapi lebih disebabkan oleh pengaruh kenaikan tingkat

harga barang dan jasa atau inflasi. Hal itu tercermin jika disandingkan dengan

PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam kurun waktu yang sama,

perolehannya hanya naik dari Rp4,81 juta menjadi Rp5,81 juta atau naik rata-

rata 4,82% per tahun.


Gambar 2.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Lampung

Pada tingkat daerah kabupaten/kota, Kota Bandar Lampung merupakan daerah

dengan rata-rata PDRB Perkapita tertinggi selama kurun waktu 2009-2013.

Sedangkan Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah kabupaten/kota

dengan rata-rata PDRB Perkapita terendah selama kurun waktu yang sama.



Tabel 2.6. PDRB Perkapita Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2009-2013

No Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata

KABUPATEN

1 Kab. Lampung Selatan 9,88 11,19 12,20 14,82 16,92 13,00

2 Kab. Lampung Utara 11,40 13,96 17,68 21,21 26,09 18,07

3 Kab. Lampung Tengah 11,75 14,22 16,36 18,73 21,89 16,59

4 Kab. Lampung Barat 6,15 6,74 7,98 9,18 10,50 8,11

5 Kab. Tanggamus 7,88 8,90 10,39 11,83 13,52 10,50

6 Kab. Tulang Bawang 12,23 14,27 16,16 18,83 21,09 16,52

7 Kab. Way Kanan 6,23 7,39 8,43 9,52 10,91 8,50

8 Kab. Lampung Timur 9,48 11,06 12,31 13,82 15,67 12,47

9 Kab. Pesawaran 10,45 12,87 15,00 16,74 19,59 14,93

10 Kab. Pringsewu 6,97 8,15 9,33 10,56 12,13 9,43

11 Kab. Mesuji 10,47 12,80 15,63 18,28 21,46 15,73

12 Kab. Tulang Bawang Barat

14,07 15,65 16,98 19,31 22,02 17,61

KOTA

13 Kota Bandar Lampung 19,63 21,94 25,03 28,28 31,94 25,36

14 Kota Metro 7,16 7,97 8,98 10,08 11,30 9,10

PROVINSI LAMPUNG 11,82 14,20 16,54 18,46 20,72 16,35

Sumber: LDA, BPS, 2013 dan Indikaotr Ekonomi Makro, Bappeda 2014.

Tabel 2.7. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Lampung

Sektor 2009 2010 2011 2012 2013

Juta Rp. % Juta Rp. % Juta Rp. % Juta Rp. % Juta Rp. %

1 Pertanian 14.693.881 40,53 14.851.400 38,69 15.587.581 38,15 16.242.780 37,32 16.884.406 36,61

2 Pertambangan & Penggalian

737.977 2,04 713.022 1,86 809.109 1,98 843.741 1,94 933.720 2,02

3 Industri Pengolahan

4.879.401 13,46 5.177.596 13,49 5.430.218 13,29 5.668.830 13,02 6.097.668 13,22

4 Listrik. Gas & Air Bersih

129.396 0,36 142.869 0,37 156.952 0,38 175.015 0,40 192.612 0,42

5 Konstruksi 1.767.563 4,88 1.833.091 4,77 1.975.551 4,84 2.090.461 4,80 2.142.782 4,65

6 Perdagangan. Hotel & Restoran

5.835.109 16,09 6.114.068 15,93 6.450.606 15,79 6.811.060 15,65 7.131.120 15,46

7 Pengangkutan & Komunikasi

2.428.791 6,70 2.803.218 7,30 3.166.967 7,75 3.601.848 8,27 3.883.735 8,42

8

Keuangan. Persewaan & Jasa Perusahaan

3.039.338 8,38 3.856.252 10,04 4.144.817 10,14 4.660.496 10,71 5.102.391 11,06

9 Jasa-Jasa 2.744.839 7,57 2.898.383 7,55 3.137.140 7,68 3.432.638 7,89 3.754.912 8,14

PDRB Total 36.256.295 100 38.389.899 100 40.858.942 100 43.526.870 100 46.123.346 100



2.2.1.4 Inflasi

Tingkat inflasi Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir berfluktuasi

terhadap tingkat inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2010,

hingga mencapai 9,95.

4.18

9.95

2.79

6.967.56

4.34.34

8.38

4.33.79

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013

Lampung

Nasional


Gambar 2.6 Perkembang Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-

2013

2.2.1.5 Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat adalah

pemerataan/ketimpangan pendapatan masayarakat yang diukur dari tinggi

rendahnya Indeks Gini (Gini Ratio). Ketimpangan pendapatan di Provinsi

Lampung relatif stagnan dan selalu di bawah nasional. Bahkan pada tahun 2013

ketimpangan di Lampung justru menurun, sedangkan secara nasional

meningkat.




0.36

0.370.360.36

0.35

0.41

0.390.380.38

0.37

0.320.330.34

0.350.360.370.380.39

0.40.410.42

2009 2010 2011 2012 2013

Lampung

Nasional

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013

Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

2.2.1.6 Ketimpangan Pembangunan Antardaerah

Indeks Williamson, sebagai indikator yang mencerminkan ketimpangan

pembangunan antar daerah kabupaten/kota terus mengalami peningkatan

selama kurun waktu tahun 2009-2012. Hal itu berarti tingkat kesenjangan

pembangunan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung semakin

meningkat pada setiap tahunnya.

Sumber: Hasil Analisis

Gambar 2.8 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Lampung

Tahun 2009-2012



2.2.1.7 Kemiskinan

Perkembangan jumlah dan persentase kemiskinan pada periode 2006-2012

menunjukkan kecenderungan angka penurunan. Pada tahun 2006 jumlah

penduduk miskin Lampung berjumlah 1.638.000 jiwa dan akhir tahun 2012

menjadi 1.253.830 jiwa.

Sumber : BPS Lampung, 2013

Gambar 2.15 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional

Provinsi Lampung Tahun 2009—2013

Jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Lampung

dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota

di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota Garis

Kemiskinan(Rp/Kap/Bln)

Jumlah Penduduk

Miskin (000)

Persentase Pddk Miskin

2011 2012 2011 2012 2011 2012 KABUPATEN

1 Lampung Barat 269.670 305.991 67,88 64 ,80 15,99 15,13 2 Tanggamus 250.134 281.195 92,75 88,40 17,06 16,10 3 Lampung

Selatan 256.153 288.906 177,74 169,50 19,23 18,19

4 Lampung Timur

257.284 290.714 189,46 180,80 19,66 18,59

5 Lampung Tengah

271.262 307.586 187,00 178 ,4 15,76 14,36

6 Lampung Utara 274.291 311.162 155,81 148,60 26,33 25,17 7 Way Kanan 241.330 279.003 72,51 69,20 17,63 16,54 8 Tulang Bawang 256.793 295.467 40,75 38 ,8 10,11 9,43 9 Pesawaran 251.723 279.593 77,05 73,50 19,06 18,01

10 Pringsewu 269.212 304.686 43,02 41,00 11,62 11,01



11 Mesuji 256.185 287.820 15,32 14,60 8,07 7,69 12 Tulang Bawang

Barat 253.773 284.251 18,06 17,30 7,11 6,73

KOTA 13 Bandar

Lampung 359.948 406.843 121,58 116,30 13,61 12,65

14 Metro 255.231 294.012 19,00 18,10 12,90 12,09 Sumber : BPS Lampung, 2013

Di Provinsi Lampung masih terdapat empat kabupaten yang masuk dalam

kategori daerah tertinggal berdasarkan RPJMN Kementerian PDT, yaitu:

1. Lampung Utara;

2. Lampung Barat;

3. Way Kanan;

4. Pesawaran

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)

menetapkan 6 (enam) kriteria dasar yaitu:

1. Perekonomian masyarakat;

2. Sumber Daya Manusia;

3. Infrastruktur;

4. Kemampuan Keuangan (celah fiskal);

5. Aksesibilitas;

6. Karakteristik daerah

Sesuai hasil evaluasi lanjutan tahun 2014 berdasarkan Podes 2011 dan Susenas

2012, tiga kabupaten yaitu Way Kanan, Lampung Utara, dan Pesawaran

diperkirakan akan terentaskan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan, peran

serta, dan intervensi Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu keempat

kabupaten tersebut untuk mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal

tersebut.



2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator keberhasilan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah

dengan melihat perkembangan Human Development Index atau Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi

Lampung selama 7 tahun terakhir berdasarkan data BPS menunjukkan angka

peningkatan sebagaimana Gambar2.9.

Sumber: : BPS, 2013

Gambar 2.9 Perkembangan IPM Provinsi Lampung 2006—2012

Meskipun menunjukkan peningkatan, posisi IPM Provinsi Lampung merupakan

yang terendah di antara provinsi lain di Pulau Sumatera dan berada di bawah

rata-rata nasional.

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 2008–2012

No. Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012

1. Aceh 70,76 71,31 71,70 72,16 72,51 2. Sumatera Utara 73,29 73,80 74,19 74,65 75,13 3. Sumatera Barat 72,96 73,44 73,78 74,28 74,70 4. Riau 75,09 75,60 76,07 76,53 76,90 5. Jambi 71,99 72,45 72,74 73,3 74,78 6. Sumatera Selatan 72,05 72,61 72,95 73,42 73,99 7. Bengkulu 72,14 72,55 72,92 73,4 73,93 8. Lampung 70,30 70,93 71,42 71,94 72,45 9. Bangka Belitung 72,19 72,55 72,86 73,37 73,78 10. Kepulauan Riau 74,18 74,54 75,07 75,78 76,20

INDONESIA 71,17 71,76 72,27 72,77 73,41

Sumber: BPS Lampung, 2013



Pada tingkat kabupaten/kota,perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) tertinggi adalah Kota Metro, selanjutnya Kota Bandar Lampung.

Tabel 2.9 Perkembangan IPM per Kabupaten/Kota

se-Provinsi Lampung 2008-2012

No. Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011 2012

KABUPATEN

1 Kab. Lampung Selatan 68,79 69,51 70,06 70,53 70,95

2 Kab. Lampung Utara 69,40 69,85 70,36 70,81 71,28

3 Kab. Lampung Tengah 69,93 70,38 70,74 71,29 71,81

4 Kab. Lampung Barat 68,21 68.83 69,28 69,72 70,17

5 Kab. Tanggamus 70,19 70,84 71,31 71,83 72,32

6 Kab. Tulang Bawang 69,14 69,63 70,34 70,96 71,60

7 Kab. Way Kanan 68,98 69,46 69,92 70,43 70,84

8 Kab. Lampung Timur 69,68 70,20 70,73 71,26 71,64

9 Kab. Pesawaran 68,73 69,43 69,77 70,30 70,90

10 Kab. Pringsewu X 71,74 71,97 72,37 72,80

11 Kab. Mesuji X 67,06 67,49 67,98 68,30

12 Kab. Tulang Bawang Barat X 68,53 68,98 69,32 69,82

KOTA

13 Kota Bandar Lampung 74,86 75,35 75,70 76,29 76,83

14 Kota Metro 75,71 75,98 76,25 76,95 77,30

PROVINSI LAMPUNG 70,30 70,93 71,42 71,94 72,45

Sumber : BPS, 2013

Dari perkembangan IPM semua kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

mengalami peningkatan. Hampir semua Kabupaten/Kota IPM-nya berada di

bawah Provinsi Lampung, kecuali Pringsewu, Metro, dan Bandar Lampung.

2.2.2.2 Pendidikan

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) adalah

tingkat buta aksara atau tingkat kemampuan membaca dan menulis

masyarakat. Kemampuan membacadan menulis tercermin dari angka melek

huruf dan angka buta huruf.



Secara nasional persentase penduduk yang buta huruf sebesar 7,19%. Gambar

2.10 menunjukan Provinsi Lampung masih lebih baik karena di bawah rata-rata

nasional, yaitu 4,98%.

Sumber : data BPS diolah,

Gambar 2.10 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Buta Huruf

Menurut Provinsi Tahun 2011.

Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk di atas 15 tahun di Provinsi

Lampung menunjukkan peningkatan.


Gambar 2.11 Persentase Penduduk Provinsi Lampung 15 tahun ke atas yang

Melek Huruf Tahun 2008-2012.



b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah(APS) dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu

7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat

SMP/MTs, dan 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK. Makin tinggi

APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu

daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung selama kurun waktu

2009—2012 adalah sebagai berikut:


Gambar 2.12 Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung

Tahun 2009-2012

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK jenjang SD tahun 2009 capaiannya di atas 100%, APK SMP/MTs adalah

82,74%, dan APK SMU 60,62%. Untuk tahun-tahun berikutnya APK pada setiap

jenjang pendidikan semakin meningkat sebagaimana Gambar 2.13.




Gambar 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, dan SMA


d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) baik SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan

SMA/MA/Paket C di Provinsi Lampung mengalami peningkatan antara tahun

2009 hingga tahun 2012 sebagaimana disajikan pada Gambar 2.14.


Gambar 2.14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA

di Provinsi Lampung Tahun 2009-2012

Perkembangan APM (SD/SMP/SMU) di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 4

(tahun terakhir) menunjukkan peningkatan, dan berada di atas rata-rata

nasional. Secara nasional APM SD 91,03%, APM SMP 68,12 % dan APM SMU

47,97%.



e. Rata-rata Lama Sekolah

Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk rata-rata 7,75 tahun (2010), tahun

2011 rata-rata 7,82 tahun, dan tahun 2012 menjadi 7,82 tahun, artinya

penduduk di Provinsi Lampung rata-rata menikmati pendidikan sampai kelas 1

SMP (kelas VII). Hal ini berarti, program wajib belajar 9 tahun belum

menunjukkan hasil yang diharapkan sehingga diperlukan keseriusan

pemerintah untuk bekerja lebih keras mendukung keberhasilan program

tersebut.

Tabel 2.10 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2011-2012

Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan

2011 2012 L P Jumlah L P Jumlah

Tidak tamat sekolah 2,16 6,00 4,02 1,84 5,64 3,68 Belum tamat SD 22,79 24,06 23,40 23,63 23,06 23,35 SD 31,10 29,12 30,14 29,09 28,90 29,00 SLTP 20,72 20,76 20,76 21,69 21,25 21,48 SLTA 19,19 15,36 17,34 19,59 16,55 18,11 Di atas SLTA 4,05 4,70 4,36 4,16 4,60 4,37

Sumber : BPS Lampung, 2011—2012

2.2.2.3 Kesehatan

Indikator dalam Indeks Pembangunan Kesehatan (IPK) ditunjukkan

diantaranya dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality

Ratio (IMR) per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Survei Demografi dan

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 tingkat AKB secara nasional masih cukup

tinggi yaitu 32/1.000 KH di atas target MDGs yaitu 24/1.000 KH. Provinsi

Lampung AKB masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yaitu 30/1.000

KH. Sedangkan Angka Kematian Balita (Akaba) per 1.000 KH, Provinsi Lampung

masih 38/1.000 KH.

Indikator selanjutnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu jumlah wanita

yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan atau

penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas per



100.000 kelahiran hidup. Secara nasional AKI 359/100 ribu KH (SDKI 2012),

sementara di Provinsi Lampung tahun 2013 masih terdapat 158 kasus kematian

ibu.

Tabel 2. 11 Perbandingan Capaian Indikator Kesehatan Nasional dan Provinsi

Lampung Tahun 2013

No. Indikator Capaian Nasional

Capaian Provinsi

1 Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan

88,64 88,52

2 Cakupan kunjungan Neonatus Pertama (KN1)

88,99 90,30

3 Cakupan Imunisasi Campak 86,3 91,8 4 Persentase Imunisasi Dasar

Lengkap 85,2 87,1

5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

86,68 96,95

6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak

70,26 49,10

7 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

56,2 39,5

8 Persentase Penduduk terhadap akses air minum

44,1 38,07

9 Persentase penduduk terhadap sanitasi layak

55,34 43,85

Sumber : BPS Lampung, 2013

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang

aktif secara ekonomi di suatu daerah. Sedangkan TPT adalah ukuran yang

menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau

mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum

mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa

sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.



Berdasarkan rilis BPS Provinsi Lampung tahun 2013 TPAK tahun 2013

mencapai 3.681,1 ribu (64,84%) dan TPT mencapai 209,5 ribu (5,69%)atau

terjadi peningkatan sekitar 10 persen.

Tabel 2.13 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

Uraian 2011 2012 2013 Perubahan

2012 2013

Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (%)

68,00 66,40 64,84 -2,35 -2,35

Tingkat Pengangguran Terbuka

(%)

5,78 5,13 5,69 11,58 -7,3

Sumber: BPS Lampung, 2011-2012

Berdasarkan sektor ekonomi, terjadi pergeseran kelompok tenaga kerja dari

sektor primer, yaitu sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan ke

sektor tersier, yaitu sektor Perdagangan, Rumah Makan, Jasa Akomodasi dan

sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

Tabel 2.14 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Uraian

Agustus 2011

Agustus 2012

Agustus 2013

Persentase Perubahan

(dalam ribu jiwa) Agt'12

- Feb'12

Agt'12 -

Agt'11 1. Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan, Perikanan 1.715 1.666 541,6 -13,86 -2,86

2. Industri 359 329 329 5,45 -8,36

3. Perdagangan, Rumah Makan,

Jasa Akomodasi 606 625 625 -11,35 3,14

4. Jasa Kemasyarakatan, Sosial

dan Perorangan 439 448 448 -6,28 2,05

5. Lainnya 364 380 380 25,83 4,40

TOTAL 3.483 3.448 3.448 -7,59 -1,00

Sumber : BPS, 2013

2.2.2.5. Ketransmigrasian

Provinsi Lampung sejak tahun 1905 merupakan daerah penempatan

transmigrasi di Indonesia, namun mulai tahun 2007 Provinsi Lampung telah

berubah statusnya menjadi daerah pengirim transmigrasi ke pulau Kalimantan



dan Sulawesi yang disebabkan semakin tingginya jumlah penduduk di Provinsi

Lampung

Tabel 2.15 Data Pengiriman Transmigrasi asal Provinsi Lampung

ke pulau Kalimantan

No Tahun

Penempatan Daerah Asal/ Kabupaten

Daerah Penempatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat

KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa

1. 2009 Pesawaran 25 105 - - - - - -

Lampung Selatan - - 25 104 - - - -

Lampung Utara - - 25 104 - - - -

Jumlah 1 25 105 50 208 0 0 0 0

2. 2010 Pesawaran 25 111 - - - - - -

Lampung Selatan - - 15 70 - - - -

Lampung Utara - - - - 25 93 - -

Jumlah 2 25 111 15 70 25 93 0 0

3. 2011 Pesawaran - - 25 94 - - - -

Lampung Selatan - - 25 107 - - 25 94

Pringsewu - - - - - - 20 68

Jumlah 3 0 0 50 201 0 0 45 162

4. 2012 Lampung Selatan - - 20 81 - - - -

Pesawaran - - 25 86 - - - -

Pringsewu - - 25 92 - - - -

Jumlah 4 0 0 70 259 0 0 0 0

5. 2013 Lampung Selatan - - 15 59 - - - -

Pesawaran - - 10 40 - - - -

Pingsewu - - 15 49 - - - -

Lampung Tengah - - 10 37 - - - -

Lampung Utara - - - - - -

110

332

Jumlah 5 0 0 50 185 0 0 10 32

Sumber : Disnakertrans Prov. Lampung

Disamping itu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat

di kawasan Transmigrasi di Provinsi Lampung telah dibangunan 3 buah Kota

Terpadu Mandiri (KTM), yaitu :

- KTM Mesuji di Kabupaten Mesuji.

- KTM Rawapitu di Kabupaten Tulang Bawang.



- KTM Way Tuba di Kabupaten Way Kanan

Selain itu di Provinsi Lampung juga terdapat sebuah Museum tentang sejarah

transmigrasi yang dikenal dengan Musem Ketransmigrasian yang terletak di

desa Bagelen Kabupaten Pesawaran yang merupakan sarana wisata sejarah dan

pendidikan dibidang ketransmigrasian di Indonesia khususnya di Provinsi

Lampung.



2.2.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No Bidang / Jenis Layanan Indikator Kinerja Target

Rencana Pencapaian

Batas Waktu Pencapaian

Realisasi Pencapaian Target (2013)

2009 2010 2011 2012 2013

I Sosial

1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang Pemberian bantuan sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan social skala provinsi

% PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar

80 2011—2015 21,47 46,28 50,76 47,70 50,22

Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti social skala provinsi

% panti social skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial

60 2011—2015 100 100 100 100 100

2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial A Penyediaan sarana prasarana panti

social skala provinsi % panti social skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social

80 2011—2015 0 0 0 100 100

B Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial skala provinsi

% organisasi social/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social luar panti

60 2011—2015 0 0 0 4 4

3 Penanggulangan korban bencana A Bantuan social bagi korban bencana

skala provinsi % kab/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi

80 2011—2015 50 50 50 50 50

C Distribusi logistik bencana Ketersediaan logistik bencana di daerah 100% 2010-2015 100% 100% 100% 100% 100% 4 Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan A Penyelenggaraan jaminan social skala

provinsi % kab/kota yang menyelenggarakan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

40 2011—2015 0 0 0 21 21

II Lingkungan Hidup

1. Pelayanan informasi status mutu air % Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya

100 2009—2013 16,67 100 100 100 100

2. Pelayanan informasi status mutu udara ambein

% jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya

100 2009—2013 0 0 0 0 0

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

% jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau

100 2009—2013 0 100 100 100 100




Rencana Pencapaian



2009 2010 2011 2012 2013

pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

perusakan lingkungan hidup yang ditidaklanjuti batas waktu pencapaian

III Ketahanan Pangan

1 Ketersediaan dan Cadangan Pangan Penguatan Cadangan Pangan 60% 2010-2015 23.87 47.13 82.80 93.05 60% 2

Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

100% 2010-2015 100 100 100 100 100%

3 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80% 2010-2015 100 100 93.62 90.62 80%

4 Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan *) 60% 2010-2015 15.05 25.27 50.00 91.89 60%

IV Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

1 Posko Siaga Bencana Jumlah laporan kejadian bencana di Propinsi Lampung

1100 laporan

2010—2015 117 312 347 180 1100 lapor

an 2 Evakuasi korban bencana skala

provinsi % kab/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi

80 2011—2015 0 0 0 50 50

V Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

100% 2014 0 0 0 0 0

2 Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS

100% 2014 0 0 0 0 0

3 Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

a. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

75% 2014 0 0 0 0 0

b. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang 75% 2014 0 0 0 0 0




Rencana Pencapaian



2009 2010 2011 2012 2013

Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

4 Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

a. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

80% 2014 0 0 0 0 0

b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

50% 2014 0 0 0 0 0

5 Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

a. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

50% 2014 0 0 0 0 0

b. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

100% 2014 0 0 0 0 0

6 Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS

100% 2014 0 0 0 0 0

VI Komunikasi dan Informasi

1 Publikasi peraturan tentang standar pelaksanaan Jasa Titipan

Pelaksanaan Forum dalam rangka sosialisasi peraturan dibidang jasa titipan di Kab/Ko se-Provinsi Lampung

108 kali 2009-2019 0 7 kali 15 kali

23 kali

31 kali

2 Publikasi peraturan tentang standar pengunaan Frekuensi Radio

Pelaksanaan Forum dalam rangka sosialisasi peraturan pengguna frekuensi radio di Kab/Ko se-Provinsi Lampung

87 kali 2009-2019 0 5 kali 11 kali

17 kali

24 kali

3 Publikasi informasi pembangunan melalui mobil unit film

Persentasi Pemutaran Film/Video tentang Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Masyarakat di Kab/Ko se-Provinsi Lampung

80% 2010-2014 0 0 60% 65% 72%

4 Pembelajaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) melalui Mobil M-CAP

Peresentasi pengenalan dan pembelajaran tentang TIK melalui mobil M-CAP kepada masyarakat di Kab/Ko se-Provinsi Lampung

80% 2010-2019 0 0 60% 64% 73%




Rencana Pencapaian



2009 2010 2011 2012 2013

5 Publikasi Informasi Pembangunan melalui website Pemerintah Provinsi Lampung

Persentase updating informasi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang dapat diakses masyarakat melalui subdomain www.lampungprov.go.id

80% 2009-2019 0 60% 65% 67% 70%

6 Desiminasi Pembangunan Daerah melalui pertunjukan rakyat

Pelaksanaan pertunjukan seni tari dan pekan informasi daerah

28 kali pertunjukan seni tari dan 49 kali Pekan Informasi Daerah

2013-2019 0 0 0 0 0

7 Pembelajaran TIK pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

pembinaan UMKM dan Pembelajaran, promosi multimedia

14 kali pembinaan UMKM dan 7 kali pembelajaran dan promosi multimedia

2013-2019 0 0 0 0 0

http://www.lampungprov.go.id/



2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib

2.3.1.1 Bidang Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima

tahun (2008-2012) terus menunjukkan kenaikkan. Rata-rata kenaikan tertinggi

selama kurun waktu (2008-2012) adalah pada jenjang pendidikan SMA dengan

rata-rata kenaikan adalah sebesar 9%. Rata-rata kenaikan APS pada jenjang

pendidikan SMP sebesar 6,51%, dan SD sebesar 0,78%.

Tabel 2.16. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2008

s.d 2013 Provinsi Lampung

No Jenjang

Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 7—12 98,26 98,53 98,71 97,90 98,59 99,03

2 13—15 85,16 85,92 86,62 85,85 90,03 90,99

3 16—18 50,69 50,44 51,34 55,41 59,80 64,36

4 19—24 9,06 8,97 8,97 10,01 11,60 16,32

Sumber: BPS, 2013

Dilihat dari tabel bahwa APS SD/MI Provinsi Lampung menunjukkan fluktuasi

antara 97,83% hingga 98,71%. APS SMP/MTs Provinsi Lampung menunjukkan

kecenderungan naik dari 84,41% tahun 2008 menjadi 90,03% tahun 2012.

Sedangkan tingkat SMA juga mengalami peningkatan dari 54,70% (2008)

menjadi 59,80% tahun 2012.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah per Jenjang Pendidikan

Selama lima tahun terakhir rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah murid

pada semua jenjang pendidikan menunjukkan penurunan. Tahun 2008 rasio SD

1: 209 murid dan tahun 2012 menjadi 1:189 murid; SMP tahun 2008 1:270

murid pada tahun 2012 menjadi 1:262 murid; SMA tahun 2008 1:308 murid dan

tahun 2012 menjadi 1:307 murid, sedangkan SMK menunjukkan peningkatan



yaitu tahun 2008 rasionya 1:306 murid dan pada tahun 2012 menjadi 1:321

murid.

Tabel 2.17. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun

2008-2012 Provinsi Lampung

No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD 1. 1. Jumlah gedung sekolah 4.565 4.599 4.553 4.565 4.576

1.2. Jumlah Murid 954.072 960.502 977.467 945.451 865.997 1.3. Rasio 209 209 215 207 189

2 SMP

2.1. Jumlah gedung sekolah 1.147 1.207 1.142 1.226 1.255 2.2. Jumlah Murid 309.402 340.995 320.127 320.215 329.087 2.3. Rasio 270 283 280 261 262

3 SMU

3.1 Jumlah gedung sekolah 390 390 476 476 425 3.2 Jumlah Murid 120.178 121.796 162.647 162.647 130.555 3.3 Rasio 308 312 342 342 307 4 SMK

4.1 Jumlah gedung sekolah 245 263 316 316 301 4.2 Jumlah Murid 74.852 75.412 933.302 93.302 96.502 4.3 Rasio 306 287 2.953 295 321

Sumber: BPS, 2013

c. Rasio Guru Terhadap Murid

Selama kurun waktu tahun 2008-2012 rasio ketersediaan guru di Provinsi

Lampung menunjukkan perbandingan yang ideal. Pada jenjang SD Tahun 2012

rasio guru-murid adalah 1 : 13 siswa, jenjang SMP adalah 1:14 siswa, dan

jenjang SMU adalah 1 : 12 siswa. Sedangkan untuk SMK rasio guru terhadap

murid tahun 2008 1:13 dan tahun 2012 menjadi 1:15 murid.

Tabel 2.18. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun

2008-2012 Provinsi Lampung

No Jenjang

Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD 1.1. Jumlah Guru 49.467 56.985 69.682 69.766 64.517


2 SMP 2.1. Jumlah Guru 20.435 23.149 27.778 27.864 22.776


3 SMU



No Jenjang

Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

3.1. Jumlah Guru 11.057 11.104 12.695 12.695 10.638 3.2. Jumlah Murid 120.178 121.796 162.647 162.647 130.555 3.3. Rasio 11 11 13 13 12

3 SMK 3.1. Jumlah Guru 5.753 5.771 6.985 6.985 6.325



2.3.1.2 Bidang Kesehatan

a. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

Pemerintah Provinsi Lampung terus menambah dan meningkatkan kualitas dan

kuantitas prasarana sarana kesehatan. Prasarana seperti rumah sakit daerah,

puskesmas, puskesmas pembantu, Pondok Bersalin Desa (Polindes), poliklinik

desa, hingga penyiapan kendaraan operasional kesehatan.

Tabel 2.19. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Provinsi Lampung

Tahun 2008-2012

Tahun RS RB Puskesmas Posyandu Klinik Kes Polindes 2008 32 104 261 7615 232 314 2009 33 60 261 7625 223 314 2010 42 59 269 7617 262 314 2011 45 88 273 7785 420 1675 2012 47 88 277 8005 223 1801

Sumber: BPS, 2013

Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan di Provinsi Lampungkesehatan

pemerintah pada setiap kabupaten di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel

2.20.

Tabel 2.20. Jumlah Puskesmas dan Pustu per kabupaten

di Provinsi Lampung

No. Kabupaten/Kota Jumlah

Penduduk Puskes-

mas Puskms

Rwt Inap Pustu Posyandu

1. Lampung Barat 285.508 19 9 60 524 2. Tanggamus 542.439 22 5 55 646 3. Lampung Selatan 922.397 24 6 75 992 4. Lampung Timur 961.971 33 11 90 1251 5. Lampung Tengah 1.183.427 37 7 14 1375



No. Kabupaten/Kota Jumlah

Penduduk Puskes-

mas Puskms

Rwt Inap Pustu Posyandu

6. Lampung Utara 590.620 26 6 78 623 7. Way kanan 410.532 19 14 67 424 8. Tulang Bawang 402.226 18 5 41 254 9. Pesawaran 403.178 12 2 42 420

10. Pringsewu 369.336 10 2 36 373 11. Mesuji 189.442 9 4 35 150

12. Tulang Bawang Barat

253.429 9 4 38 187

13. Pesisir Barat 136.370 0 0 0 0 14. Bandar Lampung 891.374 28 10 52 632 15. Metro 147.050 11 2 6 154

Lampung 7.691.007 277 87 689 8.005 Sumber: BPS Lampung, 2013

Dilihat dari jumlah ketersediaan prasarana kesehatan di Provinsi Lampung bila

dibandingkan dengan jumlah penduduk rasionya memang masih tinggi. Jumlah

puskesmas per 100 ribu penduduk maka rasionya 1:3,7; Puskesmas pembantu

per 100 ribu penduduk rasionya 11,08, Poskesdes per 2.500 penduduk

rasionya 1:0,58 dan rumah sakit daerah pada setiap kabupaten/kota per 250

ribu penduduk rasionya 0,39.


Gambar 2.16 Rasio Puskesmas per 100 ribu penduduk di Provinsi Lampung

Tahun 2012



Dari grafik di atas, rasio ketersediaan puskesmas terhadap 100 ribu penduduk

yang terendah adalah Lampung Selatan dengan rasio hanya 2,57, Pringsewu

rasio sebesar 2,67 dan Pesawaran dengan rasio 2,97. Sedangkan daerah dengan

rasio tertinggi adalah Metro dengan rasio 7,39, dan kabupaten dengan rasio di

atas Provinsi Lampung adalah Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang,

Lampung Barat, Way Kanan dan Mesuji dengan rasio di atas 4.

b. Tenaga Kesehatan

Selain ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan dalam memenuhi

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, adalah terpenuhinya ketersediaan

sumberdaya manusia atau tenaga medis/kesehatan untuk memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti dokter, perawat, bidan dan

tenaga kesehatan lainnya. Adapun ketersediaan tenaga kesehatan menurut unit

kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja di Provinsi

Lampung, 2012

Unit Kerja Dokter Tenaga Paramedis

Perawat Bidan Farmasi Puskesmas 668 3235 3542 83

Instalasi Farmasi 10

Labkesda 1 - - 5

Dinas Kesehatan 11 23 14 9

Rumah Sakit 269 1444 245 61

Jumlah 976 4893 3852 201

Sumber: BPS, 2013

Tingkat ketersediaan tenaga kesehatan (dokter dan tenaga paramedis) adalah

dengan menghitung besaran rasio antara ketersediaan tenaga kesehatan

dengan tingkat satuan penduduk. Jumlah ketersediaan tenaga kesehatan per

satuan penduduk tingkat capaian Provinsi Lampung dibandingkan dalam skala

nasional disajikan pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Rasio Dokter Umum per 100 ribu Penduduk di Indonesia

Tahun 2012

Secara nasional, rasio dokter umum di Provinsi Lampung ternyata berada pada

posisi 5 terbawah dengan nilai 11,4 jauh di bawah rasio nasional sebesar 13,7.

Ganbar 2.18 Rasio Dokter Umum per 100 ribu Penduduk di Provinsi Lampung

Tahun 2012



Dilihat dari grafik di atas, daerah dengan rasio terendah adalah Tanggamus

hanya 4,6. Sedangkan daerah dengan rasio di atas Provinsi Lampung adalah

Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Pringsewu,

Bandar Lampung, dan Metro dengan rasio tertinggi sebesar 50,4 bahkan

melampaui target “Indonesia Sehat” sebesar 40.

Tabel 2.22. Rasio Tenaga Medis dan Paramedis per 100 Ribu Penduduk


No Tenaga Medis Rasio

Nasional Provinsi 1 Dokter Gigi 4,3 3,2 2 Perawat 89,9 71,2 3 Bidan 49,9 44,2

Sumber: BPS, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh ketersediaan tenaga medis dan

paramedis di Provinsi Lampung rasionya masih di bawah nasional.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PONED 42 42 46 48 57 65

010203040506070

Jum

lah

Pu

ske

smas

P

ON

ED

Sumber : olahan data BPS 2013

Gambar 2.19 Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas Mampu PONED)

di Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2014



05

101520

RS PONEK

Sumber : olahan data BPS 2013

Gambar 2.20 Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS Mampu PONEK)

di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014

2.3.1.3 Bidang Infrastruktur

a) Jalan dan Jembatan

Panjang ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung berdasarkan SK Menteri

Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009 mencapai 1.159,573 km. Panjang ruas

jalan di provinsi Lampung adalah 1.702,81 km (Kep. Gubernur Lampung

Nomor: G/433.a/III.09/HK/2011).Adapun kondisi akhir tahun 2013 dapat

dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23. Status Jalan dan Jenis Perkerasan

Status Jalan

Panjang (km)

Hotmix (km)

Penetrasi (km)

Agregat (km)

Onderlaag (km)

Tanah (km)

Nasional Provinsi

1.159,57 1.702,81

1.159,57 1.333,32

- 216,16

- 15,81

- 90,13

- 47,39

Total 2.862,38 2.492,89 216,16 15,81 90,13 47,39

Sumber: Dinas Bina Marga dan Satker P2JN Prov. Lampung, 2013

Dari Tabel 2.23. terlihat bahwa masih ada 15,81km jalan provinsi yang jenis

perkerasannya masih berupa Agregat dan Tanah sepanjang 47,39 km. Bagian ini

perlu segera ditangani agar seluruh Jalan Provinsi mempunyai kualitas

permukaan yang sama.



Tabel 2.24. Status dan Kondisi Pelayanan Jalan Nasional dan Provinsi

Lampung Tahun 2013

Status Jalan Panjang

(km)

Kondisi

Baik Sedang Rusak Kritis

Nasional Provinsi

1.159,573 1.702,81

279,22 604,79

833,25 446,73

27,22 366,41

19,88 284,88

Total 2.862,38 861,66 1.152,98 451,29 414,46

Sumber: Dinas Binamarga dan Satker P2JN Provinsi Lampung 2013

Ditinjau dari status dan kondisi pelanyanannya 24% jalan nasional yang ada di

Provinsi Lampung dalam kondisi baik, 71,86% dalam kondisi sedang, 2,35%

rusak, dan hanya 1,71% yang dalam kondisi kritis. Sepanjang 35,52% jalan

provinsi dalam kondisi baik, 26,23% dalam kondisi sedang, 21,52% dalam

kondisi rusak, dan 16,73% dalam kondisi kritis.

Aspek esensial lainnya dalam mendukung kinerja transportasi jalan adalah

jembatan. Beberapa jembatan pada ruas nasional dibangun pada tahun 1970-

an, seperti Way Tipo (1970), Way Tahmi (1980),dan Way Pangubuan (1980).

Bahkan jembatan Way Pangubuan di Terbanggi Besar beberapa waktu lalu

mengalami ‘ambles’ sehingga mengganggu kinerja Jalur Lintas Tengah. Untuk

itu Satker P2JN Provinsi Lampung bersama Dinas Bina Marga telah melakukan

identifikasi untuk penanganan (perbaikan dan duplikasi) pada 11 jembatan

yang berada di ruas jalan nasional. Jumlah jembatan status provinsi Tahun 2013

adalah 525 unit, dengan kondisi baik 464 unit dan kondisi rusak 61 unit.

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera dengan tingkat

arus lalu lintas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu alternatif

mengatasi permasalahan Pemerintah Provinsi telah menggagas pembuatan

jalan tol Bakauheni-Batas Sumsel dan pembangunan Infrastruktur Penghubung

Selat Sunda. Untuk pembangunan jalan tol Bakauheni-Batas Sumsel terdiri dari

dua segmen, yaitu segmen Bakauheni-Terbanggi Besar dan segmen Terbanggi

Besar-Batas Sumatera Selatan. Pembangunan jalan Tol dimulai tahun 2004



dengan melakukan studi pra FS untuk segmen Terbanggi Besar-Bakauheni.

Rencana pembangunan jalan Tol mengalami beberapa kendala antara lain

karena kegagalan pada proses tender. Saat iini sudah disusun Feasibility Studi

(FS), Basic Desain (BD), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Row

Plan pada segmen Bakauheni-Terbanggi Besar. Untuk Segmen Terbanggi Besar-

Batas Sumsel sudah disusun Feasibility Studi dan saat ini sedang disusun BD dan

Amdal. Tahun 2014 juga sudah mulai dilakukan proses pengadaan lahan dengan

mengacu pada UU 2/2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum.

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan jalan, terdapat 3 Jembatan

Timbang yang hingga saat ini dioperasikan, yaitu di Kabupaten Mesuji,

Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Way Kanan.

b) Kereta Api

Pembangunan bidang transportasi darat antara lain dilakukan melalui

pengembangan perkeretaapian, yaitu KRD Tanjung Karang-Kotabumi yang

diawali melalui uji coba pada tahun 2005 untuk angkutan Lebaran dan cukup

berhasil sehingga dilanjutkan hingga saat ini.

Selain itu, terdapat jalur kereta api yang merupakan bagian dari jaringan jalan

KA Sumatera “trans sumatera railways” dan akan dikembangkan jalur kereta api

Bukit Asam Trans Pasific Railways (BATR), dan jalur short cut kereta api

Rejosari-Tarahan Lampung.

Volume rata-rata layanan angkutan penumpang kereta api tahun 2013 mencapai

sekitar 800.000 orang/tahun, dan angkutan barang mencapai sekitar

400.000ton/tahun. Khusus untuk angkutan batubara, volume muatan rata-rata

saat ini mencapai 12 juta ton/tahun,dengan dibangunnya double track

diperkirakan mampu mencapai 22 juta ton/tahun.



Tabel 2.25. Data Angkutan Kereta Api Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

NO URAIAN TAHUN DAN JUMLAH

2009 2010 2011 2012 2013

I ANGKUTAN PENUM PANG DAN BARANG

A R I T ( X ) 1.458 1.457 1.458 1.480 1.502

B PENUMPANG

1 Penumpang Naik

- Kapasitas Tersedia 570.876 427.526 658.544 701.550 783.101

- Kapasitas Terpakai 665.114 859.588 922.733 990.125 993.735

- Load Factor (%) 116,51 201,06 225,10 255,20 256,10

2 Penumpang Turun



- Load Factor (%) 51,48 180,10 200,15 100,50 100,50

C BARANG (TON)

1 Barang Muat



- Load Factor (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Barang Bongkar



- Load Factor (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Lampung, 2013

Provinsi Lampung memiliki satu terminal tipe A, yaitu Terminal Rajabasa yang

berada di Bandar Lampung. Terminal Type B sebanyak 11 buah, yaitu Terminal

Panjang, Kota Agung, Mulyojati, Kotabumi, Bukit Kemuning, Menggala,

Bakauheni, Liwa, Way Ratu Krui, Betan Subing dan yang terakhir terminal

Kemiling. Terminal Type C sebanyak 18 buah, yaitu Terminal Bunut, Pasar

Bawah, Sukaraja, Gaya Baru, Kalianda, Metro Kota, Kali Cinta, Pasar Dekon,

Simpang Propau, Unit II, Way Tenong, Bandarjaya, Mataram Baru, Daya Murni,

Sekincau, Pringsewu, Gedong Tataan Sukaraja dan Gading Rejo.

c) Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyeberangan

Infrastruktur perhubungan laut dipergunakan untuk angkutan barang dan

angkutan penumpang khususnya antarpulau. Provinsi Lampung memiliki dua

puluh lima pelabuhan yang terdiri dari satu pelabuhan penyeberangan



Bakauheni, delapan belas pelabuhan laut (1 pelabuhan Panjang, 1 pelabuhan

Kota Agung, 4 pelabuhan regional dan 12 pelabuhan lokal) serta 6 TUKS.

Pelabuhan Panjang dikembangkan berdasarkan persyaratan ISPS

code(International Ship and Port Facility Security), sedangkan pelabuhan-pelabuhan

lain dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas di Provinsi Lampung guna

mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.Perhubungan Sungai, Danau dan

Penyeberangan dilayani melalui Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) yang

menghubungkan Provinsi Lampung dan Provinsi Banten (Merak).

Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni

adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000-5.000 GRT dan mempunyai daya

angkut penumpang 379-1.900 orang, dan kendaraan mencapai 171 trip/hari

(Perhubungan Dalam Angka Tahun 2013).


Gambar 2.21 Jumlah Trip Perjalanan Kapal Ro-Ro di Pelabuhan Bakauheni

Tahun 2009-2013

Selama kurun waktu lima tahun terakhir 2009-2013 kondisi arus penumpang

kapal Ro-ro di Bakauheni berfluktuasi. Arus penumpang tertinggi terjadi pada

tahun 2011, yaitu terdapat 1.798.488 orang yang naik dan 1.801.256 orang yang

turun.




Gambar 2.22 Jumlah Arus Penumpang Kapal Ro-Ro di Pelabuhan Bakauheni

Tahun 2009-2013


Gambar 2.23 Jumlah Kapal di Pelabuhan Panjang Tahun 2009-2013




Ganbar 2.24 Berat Kapal di Pelabuhan Panjang Tahun 2009-2013


Gambar 2.25 Jumlah Arus Barang Luar Negeri di Pelabuhan Panjang

Tahun 2009-2013




Gambar 2.26 Jumlah Arus Barang Dalam Negeri di Pelabuhan Panjang

Tahun 2009-2013

d) Perhubungan Udara

Pada bidang infrastruktur perhubungan udara Provinsi Lampung memiliki dua

bandar udara umum (Bandara Radin Inten II dan Bandara Pekon Seray), dua

pangkalan udara(Gatot Subroto dan Astra Ksetra), dan delapan bandara

khusus.Bandara Radin Inten II yang terletak di Branti Lampung Selatanmemiliki

ukuran runway 2.500 x 45 meter sehingga bisadidarati danmelayani pesawat B-

737 seri 200, 300, 500 dan 800. Rute yang dilayani dari Bandara Radin Inten II

adalah Lampung—Jakarta dengan frekwensi 13 kali sehari per hari, Lampung—

Medan via Batam 1 kali sehari dan Lampung—Bengkulu via Pekon Serai 2 kali

seminggu.

Tabel 2.26. Angkutan Udara melalui Bandara Raden Inten II

TAHUN PESAWAT

Total DTG/BRK PENUMPANG

Total DTG/BRK BAGASI (Kg)

Total DTG/BRK

KARGO (Kg) Total

DTG/BRK

2009 5.530 552.713 3.749.719 673.687

2010 6.442 732.135 5.093.760 1.039.114

2011 9.648 1.006.688 6.551.157 2.343.050

2012 10.341 1.206.141 7.851.676 2.804.980

2013 10.147 1.158.399 7.681.676 3.043.025




Adapun 8 bandara khusus yang dimiliki swasta untuk melayani kepentingan

perusahaan sendiri adalahBandara Khusus PT. Gula Putih Mataram, Bandara

Khusus PT. Indo lampung Perkasa, Bandara khusus PT. Nusantara Tropical

Fruit, Bandara Khusus Tambling, Bandara Khusus Sungai Buaya, Bandara

khusus Sumber Indah Perkasa, Bandara Khusus Way Kambas dan Bandara

Khusus Sungai Merah.

e) Pengairan (Irigasi)

Infrastruktur pengairan berupa jaringan irigasi, kewenangan provinsi adalah

daerah irigasi dengan luas 1.000 s/d 3.000 Ha atau daerah irigasi kecil lintas

Kabupaten/Kota. Luas daerah irigasi kewenangan provinsi secara keseluruhan

mencapai luas 19.340 Ha, yang berada pada Satuan Wilayah Sungai (SWS)

Seputih-Sekampung, Mesuji-Tulang Bawang, dan Semangka.

Daerah Irigasi (DI) Sekampung Sistem, yang meliputi: DI Sekampung, DI

Punggur Utara, DI Batanghari Utara, dan DI Raman Utara, yang kondisinya

banyak terdapat kerusakan. Kerusakan meliputi saluran sepanjang 8.550 m,

130 pintu air, dan 67 buah bangunan. Pada DI Batang Hari Utara kerusakan

meliputi: saluran sepanjang 209 m, 442 buah pintu air; dan 172 buah bangunan.

Pada DI Way Rarem meliputi: saluran sepanjang 2500 m, 79 buah pintu air,

dan 15 buah bangunan. Pada sisi lain, kondisi jaringan tersier yang airnya

terjamin umumnya dalam kondisi baik, namun pada petak tersier yang kurang

cukup mendapatkan air umumnya mengalami kerusakan dengan proporsi rata-

rata mencapai sekitar 30%.

Pada tahun 2004, terdapat bendungan sebanyak 2 buah dan embung sebanyak

41 unit, sedangkan pada tahun 2007 bendungan bertambah menjadi 3 buah dan

embung 84 unit. Fasilitas pengairan tersebut mampu mengairi sawah

fungsional seluas 230.062 Ha dan pada tahun 2012 menjadi 535.124 Ha.



f) Pos dan Telekomunikasi

Pelayanan Pos dan Telekomunikasi diselenggarakan oleh BUMN, yaitu PT Pos

Indonesia dan PT Telkom, sedangkan Dinas Perhubungan melakukan perizinan,

pembinaan, dan pengawasan. Jumlah Kantor Pos yang ada sebanyak 103 unit,

terdiri atas : Kantor Pos kelas III dan IV sebanyak 2 unit, serta Kantor Pos kelas

VI dan VII sebanyak 4 unit.

Jumlah fasilitas telekomunikasi yang ada saat ini adalah: Sambungan Telepon 26

STO; Telepon Selular 3 Operator (Telkomsel, Indosat, dan Neo-N) yang memiliki

144 BTS dengan 282.897 pelanggan; wartel 2.095 unit; Perusahaan Jasa telepon

43 perusahaan; ORARI 4.994 anggota; KRAP 2.226 Anggota; RSNP 42 Anggota;

serta IKR/G 2 penyelenggara.

g) Listrik

Pada sisi lain, penyediaan energi listrik di Provinsi Lampung dilakukan oleh dua

unit organisasi PT PLN (Persero), yaitu: PT PLN (Persero) Wilayah Lampung

dan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Selatan

(Sumbagsel) Sektor Bandar Lampung. Daya pembangkit yang termasuk dalam

sistem interkoneksi Sumatera Bagian Selatan mencapai 1.584,6 MW.

Beberapa pembangkit listrik yang berlokasi di Provinsi Lampung saat ini

mampu mensuplai daya sebesar 186,73 MW. Selain itu, sampai saat ini terdapat

1.356 desa yang telah mendapat pelayanan listrik dan 690 desa masih belum

terlayani (33,72%). Meskipun demikian, masih terdapat banyak potensi

pembangkit energi belum dikembangkan, seperti: energi panas bumi, potensi

pasang surut dan gelombang laut, angin, mikrohidro, serta panas matahari.

Jumlah pelanggan PLN hingga Oktober 2013 sebanyak 1.471.887 pelanggan

dengan daya tersambung 1.863 kVA dan konsumsi listrik 254,4 GWh/bulan.

Rincian pelanggan PLN yaitu:

Tabel 2.27. Jenis dan Jumlah Pelanggan PLN Lampung



No. Jenis Pelanggan Jumlah

1 Sosial kecil 27.075

2 Sosial besar 1.563

3 Rumah Tangga Sangat Kecil (450-900 VA) 1.286.944

4 Rumah Tangga Kecil (1300-2200) 110.373

5 Rumah Tangga Besar 7.447

6 Bisnis Kecil 17.661

7 Bisnis Besar 13.661

8 Bisnis Sangat Besar 66

9 Industri Kecil 8

10 Industri Menengah 252

11 Industri Besar 236

12 Kantor Pemerintah Kecil 1.372

13 Kantor Pemerintah Menengah 1.417

14 Kantor Pemerintah Besar 11

15 Lain-lain 3.821

Sumber: Bisnis.com, accessed 2013

Tabel 2.28. Realisasi Elektrifikasi Provinsi Lampung Tahun 2011—2013

No. Uraian 2011 2012 2013

1 Jumlah PLG (Juta) 1,24 1,36 1,55

2 Tambahan PLG (Ribuan) 203,0 118,1 187,6

3 Daya Tersambung 1.459 1.663 1.951

4 Tambahan Daya Tersambung 232,8 204,1 287,5

5 kWh Jual 2.426 2.793 3.182

6 Pertumbuhan kWh jual 7,4 15,1 13,9

7 Beban Puncak 583 655 756

8 Rasio Elektrifikasi 60,70 70,01 77,6

Sumber: RUPTL PLN Distribusi Lampung

h) SDA dan Lingkungan Hidup

Data tahun 2003 berdasarkan hasil perhitungan terhadap hasil-hasil kegiatan

rehabilitasi hutan selama kurun waktu 2010—2013 menerangkan bahwa

tingkat kerusakan hutan Provinsi Lampung masih cukup tinggi, dimana

prosentase kerusakan sebesar ±54%. Berdasarkan data kerusakan tersebut

maka dapat dijelaskan bahwa meskipun secara status hukum kawasan hutan



Lampung masih cukup luas, namun secara ekologis fungsinya tidak dapat

berjalan secara optimal. Fakta saat ini bila tidak dilakukan upaya penanganan

terhadap hutan yang masih baik dan hutan hasil rehabilitasi kemungkinan besar

takut kerusakan tersebut semakin meningkat seiring berkembangnya jumlah

penduduk.

i) Sarana dan Akses Air Minum Berkualitas

Salah satu tujuan pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk

memastikan komitmen pemerintah terhadap Millenium Development Goals

(MDGs) yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunkan

target hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan

terhadap air minum layak dan sanitasi dasar.

Tabel 2.29. Capaian dan Target MDG’s Air Minum Provinsi Lampung

No. Kabupaten/

Kota Pencapaian Tahun

2012 2013 2014 2015 1 Lampung Barat 50,2 51,0 54,2 57,9

2 Tanggamus 54,8 55,8 57,8 59,8

3 Lampung Selatan 53,2 55,9 58,6 60,9

4 Lampung Timur 52,1 53,7 55,8 57,8

5 Lampung Tengah 58,2 62,5 67,1 71,7

6 Lampung Utara 57,9 62,2 65,0 67,7

7 Way Kanan 59,9 64,9 73,0 81,7

8 Tulang Bawang 50,8 51,3 53,7 56,6

9 Pesawaran 60,5 61,2 65,1 69,7

10 Pringsewu 51,7 51,6 56,3 61,7

11 Mesuji 41,2 43,8 66,1 89,2

12 Tulang Bawang Barat 55,5 59,0 72,9 87,3

13 Bandar Lampung 55,6 56,5 57,6 58,6

14 Metro 62,4 59,5 67,7 77,1 Capaian MDG’s 54,8 56,9 60,9 65,2

Sumber: Hasil Perhitungan Workshop MDG’s Lampung, 2013

Pada gambar berikutpersentase rumah tangga menurut sumber air minum

layak di Indonesia sebesar 41,66%. ProvinsiLampung ternyata di bawah rata-

rata nasional yaitu hanya 33,25%.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)

Gambar 2.27 Persentase Rumah Tangga dengan Akses ke Sumber Air Minum

Layak Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2012

j) Sarana dan Akses Terhadap Sanitasi Dasar

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu fondasi inti dari

masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen

penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan

kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan,

mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya

sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan

munculnya penyakit.



Tabel 2.30. Persentase capaian MDG’s rumah tangga menurut akses

terhadap sanitasi layak s.d tahun 2011:

S umber: Workshop MDG’s Lampung, 2013

Tabel 2.31. Tabel Berikut Capaian dan Target MDG’s Sanitasi

Provinsi Lampung

No. Kabupaten/

Kota

Pencapaian Tahun

2012 2013 2014 2015

KABUPATEN

1. Kab. Lampung Selatan 53,48 54,45 54,92 55,67

2. Kab. Lampung Utara 33,76 34,13 34,78 35,66

3. Kab. Lampung Tengah 46,81 47,21 47,82 48,45

4. Kab. Lampung Barat 15,50 16,42 17,96 19,46

5. Kab. Tanggamus 67,00 68,70 70,02 71,70

6. Kab. Tulang Bawang 32,58 33,11 34,98 37,34

7. Kab. Way Kanan 22,53 23,61 25,02 26,74



No. Kabupaten/

Kota

Pencapaian Tahun

2012 2013 2014 2015

8. Kab. Lampung Timur 33,94 34,69 35,02 36,35

9. Kab. Pesawaran 58,18 58,49 59,77 61,67

10. Kab. Pringsewu 20,28 23,50 26,29 29,83

11. Kab. Mesuji 24,63 27,71 29,46 33,57

12. Kab. Tulang Bawang Barat

43,51 44,16 46,50 51,40

KOTA

13. Kota Bandar Lampung 83,34 83,48 83,22 84,79

14. Kota Metro 68,18 71,29 73,46 76,94

Hasil Perhitungan Provinsi Lampung 2013

43,12 44,35 45,66 47,83

Hasil Kesepakatan Provinsi Lampung 2012

45,39 47,25 49,35 51,66


Pada Gambar 2.28 persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi

layak di Indonesia sebesar 56,24%, lebih rendah dari target Renstra Tahun

2012 sebesar 69%.Provinsi Lampung sendiri hanya 43,35% terendah nomor 5

setelah Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan NTT.

Sumber : Workshop MDG’s Lampung, 2013

Gambar 2.28 Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak

Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2012



k) Rumah Tangga Kumuh

Rumah tangga kumuh merupakan indikator komposit yang disusun dari

banyaknya rumah tangga dengan kategori air minum tidak layak, sanitasi tidak

layak, sufficient living area dan durability of housing.

Sufficient living area adalah luas lantai hunian per kapita > 7,2m2 (Peraturan

Menteri Perumahan Rakyat). Durability of housing dihitung dari rumah tangga

yang menghuni bangunan dengan kriteria: (i) jenis atap terluas terbuat

ijuk/rumbia dan lainnya, (ii) jenis dinding terluas dari bambu dan lainnya, (iii)

jenis lantai terluas tanah. Apabila minimal 2 kriteria terpenuhi, maka rumah

tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga kumuh.

Tabel. 2.32 Capaian dan target MDG’s Rumah Tangga Kumuh

Provinsi Lampung:

No

Kab/Kota

Luas Kawasan Kumuh

(Ha)

Tahun Penetapan

Target Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha) Target MDGs

2011 2012 2013 2014 2015

1 Kota Bandar Lampung

6.870 2013 1.145,0 858,8 763,3 667,9 3.435

2 Lampung Barat 48,6 Dalam Proses 8,1 6,1 5,4 4,7 24 3 Lampung Selatan 179.850 2011 29.975,0 22.481,3 19.983,3 17.485,4 89.925 4 Lampung Tengah 4 2010 0,7 0,5 0,4 0,3 2 5 Lampung Timur 5.697 Dalam Proses 949,5 712,1 633,0 553,9 2.849 6 Lampung Utara 940 2010 156,7 117,5 94,0 101,8 470 7 Kota Metro 28,13 2012 5,0 3,6 3,1 14,1 14 8 Pesawaran 682,3 Dalam Proses 113,7 121,3 68,2 37,9 341 9 Pringsewu 1.589 Draft 2011 264,8 198,6 176,6 154,5 795

10 Tanggamus 1.274 Dalam Proses 212,3 159,3 141,6 123,9 637 11 Tulang Bawang 5.472 Dalam Proses 1.368,0 912,0 390,9 65,1 2.736 12 Way Kanan 15,0 Dalam Proses 3,8 1,6 1,3 0,8 8 13 Tulang Bawang

Barat 2.613 Dalam Proses 435,5 326,6 290,3 254,0 1.306

14 Mesuji 9.861 Dalam Proses 1.643,5 1.232,6 1.096 958,7 4.931 Provinsi Lampung 214.944 36.281,59 27.131,86 23.647,01 20.423,11 107.472


Persentase rumah tangga kumuh di Indonesia sebesar 14,60%, posisi Provinsi

Lampung masih lebih baik karena di bawah rata-rata nasional, yaitu 12,94%.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)

Gambar 2. 29 Persentase Rumah Tangga Kumuh Di Indonesia Tahun 2012

2.3.1.4 Bidang Perencanaan Pembangunan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan

pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010

adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:

RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Keempat dokumen diatas ada di Pemerintah Provinsi Lampung dan telah di

PERDA kan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang telah di-PERDA-kan melalui

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Saat ini sedang

disusun RPJMD yang baru untuk tahun 2015 sampai tahun 2019. Rencana Kerja



Pemerintah Daerah disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu

tahun. Pada dasarnya RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD.

Indikator Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD belum dapat dihitung

karena data RKPD tidak tersedia ketika dokumen ini disusun. Namun

berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa perwakilan SKPD, diketahui bahwa

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang menjadi input bagi RKPD,

SKPD menggunakan dokumen RPJMD sebagai referensi utama. Secara kualitatif

dapat disimpulkan bahwa RKPD telah mengakomodir muatan RPJMD.

2.3.1.5 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan

memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi

sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta

ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil dan makmur.

2.3.1.6 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan

kemandirian perempuan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung dengan

sasaran :

a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan

b. Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG

c. Meningkatnya peranan perempuan di bidang politik.

Disamping itu juga terdapat kebijakan terhadap perempuan dan anak dari

kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak

(trafficking). Adapun rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang

terjadi di Provinsi Lampung Tahun 2014 dari Bulan Januari sampai dengan



2014 sebesar 52%, yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah KDRT

sebanyak 122 orang dengan jumlah kasus Tahun 2014 sebanyak 235 orang

dikali 100%.

Sedangkan untuk capaian kinerja indicator penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Provinsi

Lampung dari Bulan Januari sampai dengan Agustus 2014 sebesar 73%, yang

diperoleh dari perbadingan antara jumlah penyelesaian pengaduan sebanyak

109 orang dengan jumlah kasus sebanyak 150 orang dikali 100%.

2.3.1.7 Bidang Penanaman Modal

Kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama

investasi sangat diperlukan dalam rangka mencapai meningkatkan realisasi

investasi.

Tabel 2.33. Jumlah Proyek dan Nilai Investasi di Provinsi Lampung

Tahun

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

PMA PMDN PMA (USD) PMDN (RP.) Jumlah

2010 9 3 143.146.659 857.553.943.825 2.167.345.873.675

2011 8 10 140.809.480 3.719.178.738.793 5.019.233.391.123

2012 146 176 114.320.470 304.228.400.000 1.333.112.630.000

2013 137 103 25.800.000 980.600.000.000 1.220.540.000.000

Keterangan :

1. Tahun 2010 Kurs USD.1,- = Rp.9.150,- 2. Tahun 2011 Kurs USD.1,- = Rp.9.000,- 3. Tahun 2012 Kurs USD.1,- = Rp.9.000,- 4. a. Tahun 2013 Semester I Kurs USD.1,- = Rp.9.300,-

c. Tahun 2013 Triwulan III Kurs USD.1,- = Rp.9.600,-

Sumber : BPMPD Provinsi Lampung, 2014

Sedangkan untuk penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja

Asing (TKA) di Provinsi Lampung disajikan sebagaimana tabel berikut :



Tabel.2.34 Penyerapan TKI dan TKA di Provinsi Lampung Tahun 2010—2013

Tahun PMDN PMA Jumlah

TKI TKI TKA TKI TKA

2010 424 0 5.962 12 6.386

2011 18.307 7 38.854 70 57.161

2012 13.752 19 22.847 69 36.599

2013 2.331 42 4.742 28 7.703

Sumber : BPMPD Provinsi Lampung, 2014

2.3.1.8 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Provinsi Lampung terus

mengalami kemajuan. Hal ini tampak pada semakin banyaknya akseptor KB

baru di Provinsi Lampung.

Tabel.2.35 Penyerapan TKI dan TKA di Provinsi Lampung Tahun 2010—2013

Jenis Kontrasepsi Jumlah Akseptor Persentase

IUD

MOW

MOP

Implant

Suntikan

Pil

Kondom

37.476

2.766

966

39.917

219.072

201.829

59.035

6,68

0,49

0,17

7,11

39,05

35,97

10,52

Jumlah 561.061 100

Sumber : Badan PP dan PA, 2013

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Bidang Pertanian

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki ketergantungan tinggi

terhadap sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penopang utama

perekonomian Provinsi Lampung. Produk pertanian yang unggul di Provinsi



Lampung adalah tanaman pangan seperti padi yang merupakan salah satu

sentra produksi nasional dan saat ini berada pada peringkat ke 7 Nasional,

jagung berada pada peringkat 3 Nasional, ubi kayu berada pada peringkat satu

Nasional dan kedelai, yang semuanya merupakan komoditas strategis nasional.

Tabel 2.36. Luas Panen – Produktivitas - Produksi Tanaman Padi

Provinsi Lampung

Tahun Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton)

2005 496.538 42,78 2.124.144 2006 494.102 43,11 2.129.914 2007 524.955 43,97 2.308.404 2008 506.547 46,22 2.341.075 2009 570.417 46,88 2.673.844 2010 590.608 47,54 2.807.676 2011 606.973 48,45 2.940.795 2012 641.876 48,32 3.101.455

2013*) 632.504 49,80 3.149.984 Sumber: BPS, 2013 *) Angka Sementara

Sedangkan untuk tanaman jagung di Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas

Tanaman Jagung Provinsi Lampung

Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas

(Ku/Ha)

2005 411.629,00 1.439.000,00 34,96 2006 33.264,00 1.183.982,00 35,59 2007 369.971,00 1.346.821,00 36,40 2008 387.549,00 1.809.886,00 46,70 2009 434.542,00 2.067.710,00 47,58 2010 447.509,00 2.126.571,00 47,52 2011 380.917,00 1.817.906,00 47,72 2012 360.264,00 1.760.275,00 48,86

2013*) 397.563,00 1.944.957,00 48,92 Sumber: BPS, 2013 *) Angka Sementara

Komoditas pertanian yang cukup strategis lainnya yang dihasilkan di Provinsi

Lampung adalah kedelei, yaitu dengan data sebagai berikut:



Tabel 2.38. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Tanaman Kedelai Provinsi Lampung

Tahun Luas Panen(Ha) Produktivitas

(Ku/Ha) Produksi (Ton)

2005 4.110,00 11,43 4.699,00 2006 3.158,00 11,38 3.594,00 2007 3.008,00 11,29 3.396,00 2008 5.658,00 11,80 6.678,00 2009 13.518,00 11,95 16.153,00 2010 6.195,00 11,82 7.325,00 2011 9.232,00 11,90 10.984,00 2012 6.708,00 11,92 7.993,00

2013*) 5.291,00 12,26 6.489,00 Sumber: BPS, 2013 *) Angka Sementara

Jenis tanaman pangan yang selama beberapa tahun ini terus ditanam

masyarakat dan menunjukkan kecenderungan peningkatan baik luas tanam

maupun produksinya adalah ubi kayu. Pertambahan luas lahan tanaman ubi

kayu rata-rata meningkat 5% setiap tahunnya, sedangkan tingkat produksinya

rata-rata pertahun meningkat sekitar 9%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.39. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Tanaman Ubi Kayu Provinsi Lampung

Tahun Luas Panen

(Ha) Produktivitas

(Ku/Ha) Produksi (Ton)

2005 252.984,00 190,00 4.806.254,00 2006 283.430,00 194,00 5.499.403,00 2007 316.806,00 201,86 6.394.906,00 2008 318.969,00 242,09 7.721.882,00 2009 309.047,00 244,92 7.569.178,00 2010 346.217,00 249,48 8.637.594,00 2011 368.096,00 249,76 9.193.676,00 2012 324.749,00 258,27 8.387.351,00 2013* 352.047,00 259,87 9.148.597,00

Sumber: BPS, 2013 *) Angka Sementara

2.3.2.2 Bidang Perkebunan

Untuk produksi sub sektor perkebunan dari 14 jenis tanaman yang

dikembangkan di Provinsi Lampung, yaitu :



Tabel 2.40. Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Lampung

NO JENIS KOMODITI

TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

Ton Ton Ton Ton Ton

1 Kelapa Dalam 104.833 110.002 116.925 111.859 112.217

2 Kelapa Hibrida 7.438 980 1.133 1.337 1.301

3 Karet 57.938 71.833 70.188 75.368 78.766

4 Kelapa Sawit 364.862 370.606 390.906 442.037 440.412

5 Kapuk 315 255 245 204 199

6 Tebu 798.885 744.302 658.338 772.989 744.911

7 Tembakau 81 386 618 1.159 892

8 Lada 22.311 22.344 24.498 24.407 24.639

9 Kayu Manis 506 431 436 603 608

10 Cengkeh 625 623 720 799 876

11 Vanili 92 64 65 70 64

12 Kopi Robusta 145.191 145.009 144.516 134.700 127.057

13 Kopi Arabika 29 16 10 14 16

14 Kakao 26.046 26.564 30.509 31.953 32.507

Sumber: Angka Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2013)

Dilihat dari produksinya, jenis tanaman pada sub sektor perkebunan yang

menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun adalah karet,

kelapa dalam, tebu, kakao dan kelapa sawit.

Tabel.2.41. Perkembangan Produktivitas Perkebunan

Provinsi Lampung 2009-2013

NO JENIS KOMODITI

TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha

1 Kelapa Dalam 963 1.032 1.110 1.088 1.090

2 Kelapa Hibrida 747 522 559 650 663

3 Karet 898 1.036 1.052 926 954

4 Kelapa Sawit 3.060 3.063 3.044 3.030 3.013

5 Kapuk 155 174 179 219 221

6 Tebu 6.654 6.542 5.610 6.708 6.410

7 Tembakau 516 834 840 1.232 930

8 Lada 466 464 506 515 519

9 Kayu Manis 521 531 522 678 695

10 Cengkeh 160 170 191 220 238

11 Vanili 223 217 227 260 283

12 Kopi Robusta 998 1.002 1.004 940 886

13 Kopi Arabika 158 222 345 483 552

14 Kakao 950 951 1.019 953 934




Beberapa komoditas mengalami penurunan produktivitas, hal ini disebabkan

karena usia tanaman yang sudah berumur tua dan kondisi perubahan iklim.

Tabel.2.42. Perkembangan Luas areal Perkebunan provinsi Lampung

2009-2013

NO JENIS KOMODITI

TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

Ha Ha Ha Ha Ha

1 Kelapa Dalam 128.151 126.706 126.628 123.854 123.211

2 Kelapa Hibrida 17.151 3.120 2.712 1.229 2.227

3 Karet 97.598 115.008 123.624 156.307 168.449

4 Kelapa Sawit 153.160 157.402 194.616 209.288 209.758

5 Kapuk 2.463 1.829 1.661 1.331 1.303

6 Tebu 120.054 113.779 117.344 115.238 116.207

7 Tembakau 229 463 736 941 959

8 Lada 64.073 64.297 63.679 62.054 61.982

9 Kayu Manis 1.766 1.283 1.318 1.319 1.280

10 Cengkeh 7.303 7.099 7.357 7.474 7.714

11 Vanili 814 610 579 479 407

12 Kopi Robusta 162.954 162.247 161.532 160.565 161.091

13 Kopi Arabika 225 95 45 98 149

14 Kakao 39.576 45.627 50.401 58.640 63.297


Luas lahan masing-masing komoditas sebagian besar bertambah luas. Dari 14

Komoditas tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) komoditas unggulan meliputi Kopi,

Kakao, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Lada dan Tebu. Provinsi Lampung juga

merupakan sentra produksi tebu yang berada diperingkat kedua nasional

dengan kontribusi sebesar 25,19 %. Selain itu merupakan sentra produksi lada

yang berada pada peringkat kedua nasional dengan kontribusi sebesar 25,40%.

2.3.2.3 Bidang Peternakan

Populasi ternak sapi potong mengalami peningkatan yang sangat signifikan

dimana pada tahun 2009 sebesar 463.032 ekor, meningkat ditahun 2013

menjadi 834.154 ekor, untuk populasi kambing mengalami peningkatan

sebesar 1,089 juta ekor tahun 2013 dari 1.015 ekor di tahun 2009. Populasi

ayam potong juga meningkat dari tahun 2009 sebesar 24,087 juta ekor



menjadi 27,963 juta ekor di tahun 2013. Provinsi Lampung juga dikenal sebagai

sentra utama sapi potong yang berada pada peringkat 6 nasional serta pemasok

terbesar Sumatra dan Jabodetabek

Tabel 2.43. Populasi Ternak di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

No Populasi 2009 2010 2011 2012 2013

1 Sapi Potong (ekor)

463.032 496.066 742.776 778.050 834.154

2 Kambing (ekor)

1.015.700 1.050.330 1.090.647 1.159.543 1.089.176

3 Ayam potong

24.087.464 24.203.461 25.788.858 26.782.929 27.963.200

Sumber : Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2014

Kebutuhan akan daging untuk Provinsi Lampung masih belum dapat dipenuhi

dari dalam provinsi. Pada Tahun 2013 impor ternak besar Provinsi Lampung

sebanyak 91.175 ekor. Ancaman penyakit ternak yang terdapat di Provinsi

Lampung diantaranya rabies, flu burung, brucellosis, gangguan reproduksi,

jembrana, parasit cacing dan lain-lain.

Tabel 2.44. Lumbung Ternak Provinsi Lampung (ekor)

No Kabupaten Jumlah Sapi Potong

1 Lampung Tengah 226.003

2 Lampung Timur 100.636

3 Lampung Selatan 95.172

4 Way Kanan 26.320

5 Lampung Utara 25.614

6 Tulang Bawang 22.261

7 Tulang Bawang Barat 14.366


Tabel 2.45. Realisasi Pemasukan Sapi Impor Provinsi Lampung

Sampai Dengan Bulan Agustus 2014 (ekor)

No Nama Perusahaan Kapasitas Kandang Realisasi Impor 1 PT. Austasia Stockfeed 15.000 22.015 2 PT. Santori 25.000 32.403 3 PT. Fortuna 2.500 3.585 4 PT. Agro Giri Perkasa 32.000 13.324 5 PT. Andini Agroloka 4.500 3.469 6 PT. Great Giant Lifestock 20.000 33.000 7 PT. Elders Indonesia 2.500 10.840



No Nama Perusahaan Kapasitas Kandang Realisasi Impor 8 PT. Nusantara Tropical Farm 8.000 7.774 9 PT. Sumber Cipta Kencana 1.000 950

10 PT. Lemang Mesuji 2.500 350 Total 113.000 128.676


2.3.2.4 Bidang Kehutanan

Di Provinsi Lampung masih terdapat lebih dari 1 (satu) juta hektare kawasan

hutan dengan berbagai fungsinya, berdasarkan data yaitu:

Tabel 2.46. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya


No Fungsi Hutan Luas Area (ha)

1 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Lestarian Alam (KSA-KPA)

462.030,00

2 Hutan Lindung 317.615,00 3 Hutan Produksi Terbatas 33.358,00 4 Hutan Produksi Tetap 191.732,00 Jumlah 1.004.735,00


Pengusahaan hutan dilakukan oleh masyarakat dengan pembinaan dari pihak

Dinas Kehutanan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, yaitu:

Tabel 2.47. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Lampung

Tahun 2002-2012

Tahun Kayu Bakar

Arang Damar Mata

Kucing

Damar Batu

Rotan Kecil

Rotan Manau

Getah Karet

2002 - 17.967,52 3 019,45 - 232,98 10 000 - 2003 - 5.303,99 5.495,80 - 125.034 5.800 - 2004 - 17.625,80 6.503,32 - 126,00 16.993,16 - 2005 - 24.533 4.242,74 1.351,30 705,25 3.000 - 2006 - 2 416,41 6.518 1.977,94 320,46 - - 2007 - 6 043,09 6.250 1.016,34 436,74 4.690 - 2008 - 2 757,14 5.850 1.035 1.358,00 - - 2009 - 122,00 3.845,70 300 - - - 2010 8,18 - - - 889,42 - - 2011 - 5.437,58 6.817,28 - 652,41 2.045,08 22.330.875 2012 - - 6.500,28 - - - 19.403,35

Sumber: BPS, 2013



Namun hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan yang cukup

parah sekitar 544.085 hektare atau 54,15%. Yang terparah adalah Hutan

Produksi sekitar 76,48%, Hutan Konservasi 37,38% dan Hutan Lindung sekitar

62,73%. Kerusakan kawasan hutan yang tinggi tersebut secara bertahap dapat

diminimalisir dengan mengimplementasikan program-program pemberdayaan

masyarakat sekitar / dalam kawasan hutan untuk turut serta dalam percepatan

rehabilitasi, pengamanan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya

dengan memanfaatkan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk

kawasan hutan lindung telah diimplementasikan kegiatan Hutan

Kemasyarakatan (HKm) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal,

adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan

lingkungan hidup. Berikut ini adalah progress kegiatan HKm di Provinsi

Lampung :

Tabel 2.48. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Kab/Kota

di Provinsi Lampung Tahun 2002-2012

No. Kabupaten Izin Usaha HKm

Kelompok (Ha) 1 Lampung Barat 50 24.760,66 2 Lampung Utara 6 5.875,00 3 Tanggamus 32 46.677,00 4 Lampung Tengah 9 13.135,86 5 Lampung Timur 1 920,00 6 Way Kanan 10 12.198,58 7 Lampung Selatan 5 3.132,00 8 Pringsewu 2 3.642,00

Total 115 110.341,10

Sumber: BPS, 2013

Selain kegiatan HKm, pada awal tahun 2014 telah diinisiasi untuk

pengembangan hutan desa di kawasan hutan lindung. Saat ini pada tahap

verifikasi terhadap 22 desa calon penerima izin usaha pemanfaatan hutan desa

(IUPHD) yang mengelilingi kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa Register 3

di Kabupaten Lampung Selatan.



Dalam meminimalisir kerusakan kawasan hutan produksi di Provinsi Lampung

telah mengimplementasikan kegiatan nasional berupa Pembangunan Hutan

Tanaman Rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (KHPT) Pesisir

Kabupaten Pesisir Barat dengan luas 15.387 hektar yang dikelola oleh 8

koperasi. Dalam kegiatan HTR ini masyarakat dalam wadah koperasi diberikan

akses untuk mengelola kawasan hutan produksi untuk pemanfaatan hasil kayu

maupun non kayu. Ke depan kawasan hutan produksi yang belum dikelola oleh

pihak ketiga dan bermasalah dengan perambahan, maka kegiatan HTR ini

sangat potensial untuk dikembangkan.

2.3.2.5 Bidang Perikanan

Sub sektor perikanan di Provinsi Lampung juga sangat potensial, baik perikanan

laut maupu perairan umum, sebagaimana grafik berikut:

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2009 2010 2011 2012

164,552143,813

154,484 144,485

8,532 7,036 7,524 6,930

Perikanan Laut

Perairan Umum

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.30 Produksi Perikanan Laut dan Perairan Umum di Provinsi Lampung

Selain produksi perikanan dari perikanan laut dan perairan umum, juga

dihasilkan dari hasil budidaya, sebagaimana berikut:

Tabel 2.49. Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung

Jenis Budidaya 2008 2009 2010 2011 2012

Budidaya Laut 1.473 4.201 9.448 10.696 10.154 Tambak 158.264 78.031 53.248 54.666 50.615 Kolam 23.919 21.987 32.378 50.453 56.076 Keramba 802 545 696 508 560 Jaring Apung 1.270 1.482 2.145 2.747 1.012 Minapadi 430 744 160 159 56

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 `



Potensi luas lahan budi daya perikanan: terdiri dari Potensi Tambak 163.649,48

ha, Potensi kolam 690.092 ha, Mina Padi 32.105,3 ha, Karamba 10.089,78 ha,

Karamba Jaring Apung 11.032 ha dan Budidaya Laut 53.485,5 ha.

2.3.2.6 Bidang Politik dan Pemerintahan

1) Politik dan Kemasyarakatan

Perkembangan politik di Provinsi Lampung dapat dilihat dari perkembangan

aktivitas masyarakat melalui partai politik (Parpol). Jumlah anggota DPRD

Provinsi Lampung tahun 2009-2014 adalah sebanyak 75 orang. Pada tahun

2014 ini pemilihan umum kembali dilaksanakan untuk periode 2014-2019 dan

diikuti oleh 10 partai politik. Hasil perolehan jumlah anggota DPRD Provinsi

Lampung tahun 2014-2019 adalah sebanyak 85 orang.

Tabel 2.50 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi Lampung

Hasil Pemilu Tahun 2009 dan 2014

No Nama Partai Politik Pemilu/ Jumlah Kursi

2009 2014

1 Partai Demokrat 14 10

2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11 17

3 Partai Golongan Karya 10 10

4 Partai Keadilan Sejahtera 7 8

5 Partai Amanat Nasional 7 8

6 Partau Gerindra 6 10

7 Partai Hanura 6 2

8 Partai Kebangkitan Bangsa 5 7

9 Partai Persatuan Pembangunan 3 5

10 Partai Demokrasi Kebangsaan 2 x

11 Partai Karya Peduli Bangsa 4 x

12 Partai Nasdem X 8

Jumlah 75 85

Sumber: BPS, 2013 dan www.kpu.go.id , 2014



Dinamika masyarakat Lampung juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada berbagai bidang

kehidupan. Jumlah LSM bergerak dalam bidang tertentu sampai dengan akhir

tahun 2005 mencapai 69 buah.

2) Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, Provinsi Lampung

merupakan keresidenan Lampung, yang kemudian menjadi Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1964 Provinsi Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi

Lampung dengan ibukota Tanjungkarang—Telukbetung.

Gambar 2.31 Peta Administrastif Provinsi Lampung

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 kabupaten/kota yang

selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah kecamatan.



Tabel 2.51 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No Kabupaten/Kota Ibukota Jumlah

Kecamatan

Luas Wilayah

(km2)

KABUPATEN

1 Kab. Lampung Selatan Kalianda 17 2.007,01

2 Kab. Lampung Utara Kotabumi 23 2.725,63

3 Kab. Lampung Tengah Gunung Sugih 28 4.789,82

4 Kab. Lampung Barat Liwa 15 2.043,17 5 Kab. Tanggamus Kota Agung 20 2.731,16

6 Kab. Tulang Bawang Menggala 15 4.385,84

7 Kab. Way Kanan Blambangan Umpu 14 3.921,63

8 Kab. Lampung Timur Sukadana 24 4.337,89

9 Kab. Pesawaran Gedung Tataan 9 1.173,77 10 Kab. Pringsewu Pringsewu 9 625

11 Kab. Mesuji Mesuji 7 2.184

12 Kab. Tulang Bawang Barat

Panaragan Jaya 8 1.201

13 Kab. Pesisir Barat Krui 11 2.907,23

KOTA

14 Kota Bandar Lampung Bandar Lampung 20 192,96

15 Kota Metro Metro 5 68,79

JUMLAH 215 35.288,09

Sumber: www.lampung.bps.go.id, 2014

Jumlah sumber daya manusia aparatur pemerintah yang ada di Provinsi

Lampung hingga Semester I Tahun 2014 berjumlah 49.107 orang.

Tabel 2.52. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung

No. Bulan Jumlah Pegawai

Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 1 Januari 291 2.526 4.615 731 8.163 2 Februari 291 2.520 4.593 733 8.137 3 Maret 291 2.524 4.613 732 8.160 4 April 284 2.510 4.655 747 8.196 5 Mei 284 2.507 4.663 748 8.202 6 Juni 278 2.518 4.659 794 8.249

Jumlah 1.719 15.105 27.798 4.485 49.107

Sumber: diolah dari data kepegawaiam BKD Provinsi Lampung 2014

http://www.lampung.bps.go.id/



Dari total keseluruhan tersebut di atas, pegawai Pemerintah Provinsi Lampung

per Desember tahun 2013 sebanyak 8.173 orang dengan komposisi didominasi

oleh golongan III sebanyak 4.619 orang (56,52%), golongan II sebanyak 2.612

orang (31,96%); golongan IV sebanyak 643 orang (7,87%), dan sisanya 299

orang (3,65%) pada golongan I.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, PNS Pemerintah Provinsi Lampung

masih didominasi lulusan Sekolah Lanjutan Atas, yaitu sebanyak 3.427 orang

(41,60%). Sedangkan jumlah PNS yang telah menyelesaikan program Doktor

atau S-3 hanya 2 orang (0,03%).


Gambar 2.32 Komposisi PNS Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan

Sebagian besar PNS, yakni sebanyak 4.784 orang (57,07%) berada pada

golongan III, sebanyak 2.632 orang (31,40%) berada pada golongan II; 666

orang (7,95%) berada pada golongan IV, dan sisanya 300 orang (3,58%)

berada pada golongan I.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor

9, 10, dan 11 Tahun 2007 jumlah formasi jabatan struktural baik Eselon I, II, III

dan IV sebanyak 1.852 orang. Rincian dari seluruh pejabat eselon di Pemerintah

Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 2.33 Jumlah Pejabat Eselon pada Pemprov Lampung

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam hal daya saing dapat ditunjukkan dengan

mengukur berapa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar

petani serta produktivitas total daerah. Berikut adalah data-data mengenai

kemampuan ekonomi daerah :

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan

tukar petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. NTP

dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan

petani.

Tabel 2.53 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga dan Kontribusinya terhadap Pertumbuhan PDRB (Persen)

Tahun Pertumbuhan

Konsumsi Rumahtangga

Kontribusi Konsumsi Rumahtangga

terhadap Pertumbuhan PDRB

Kontribusi Komponen PDRB

Lain terhadap Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB

2009 5.28 3.02 (57.38) 2.24 (42.62) 5.28

2010 5.38 3.07 (52.14) 2.52 (47.88) 5.88

2011 5.54 3.16 (49.06) 3.28 (50.92) 6.43

2012 8.38 3.81 (55.22) 2.92 (44.78) 6.53

2013 8.96 3.92 (65.71) 2.05 (34.29) 5.97

umber : LDA, BPS (2013)



2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan

tukar petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. NTP

dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan

petani.

Tabel 2.54 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2009—2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

Lampung 111.60 115.40 121.48 126.04 120.87

Indonesia 99.85 101.76 104.58 105.24 104.67

umber : BPS (2014)

2.4.1.3 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah yang dicerminkan dengan nilai tambah bruto

tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.55 Produktivitas Total Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan Sektor Tahun 2010

No Sektor Nilai Tambah Bruto

(Ribuan) (Rp) Persentase

1 Tanaman Pangan 20.720.328 13,89 2 Industri Makanan dan Minuman 19.471.099 13,05 3 Perdagangan Besar dan Eceran 15.942.775 10,68 4 Perikanan 13.434.146 9,00 5 Perkebunan 7.071.308 4,74 6 Administrasi Pemerintah,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.877.254 3,94

7 Tanaman Hortikultura 5.806.907 3,89 8 Peternakan 5.757.692 3,86 9 Informasi dan Konsumsi 5.558.729 3,73

10 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 5.331.872 3,57 11 Lainnya 44.235.168 29,65

Total 149.207.278 100

umber : diolah dari BPS Lampunhg (2014)



2.4.1.4 Ekspor-Impor

Kinerja sektor perdagangan salah satunya dapat dilihat dari kegiatan ekspor

dan impor. Ekspor Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan, selama

periode tahun 2009-2013 nilai ekspor tumbuh rata-rata 15,41% per tahun dan

10,28% untuk volume ekspor.

Komoditas ekspor utama Provinsi Lampung adalah lemak, minyak & malam,

dan produk nabati. Komoditas yang juga besar kontribusinya adalah minyak

kelapa sawit dan kopi. Tujuan utama ekspor Lampung adalah negara-negara di

kawasan Asia (terutama India, RRC, Taiwan dan Jepang), kawasan Eropa

(terutama Belanda & Italia),dan USA. Perkembangan volume dan nilai ekspor

Provinsi Lampung tahun 2009-2013 terlihat pada Gambar 2.34.


Gambar 2.34 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Lampung

Tahun 2009 – 2013 (Ribu USD)

Impor Provinsi Lampung berfluktuatif dalam kurun waktu 2009 – 2013. Nilai

impor tumbuh rata-rata 31,49 persen per tahun dan 46,72 persen untuk volume

impor. Perkembangan volume dan nilai impor Provinsi Lampung tahun 2009-

2013 sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.35.




Gambar 2.35 Perkembangan Volume dan Nilai Impor Provinsi Lampung Tahun

2009 – 2013 (Ribu USD)

Impor utama Provinsi Lampung adalah makanan, minuman, minuman keras dan

tembakau, selain itu juga kendaraan, pesawat terbang, kendaraan dan

perlengkapannya, serta produk industri kimia dan industri sejenisnya. Impor

terutama dari kawasan Amerika sekitar 50% dan Asia sekitar 35%. Negara asal

impor terutama adalah Amerika Serikat, Amerika Latin, dan RRC.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Aksesbilitas Daerah

Fasilitas wilayah atau infrastruktur untuk daya saing daerah adalah fasilitas

yang menunjang aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan

antar wilayah. Aksesbilitas Provinsi Lampung dapat ditunjukkan dengan

infrastruktur transportasi. Provinsi Lampung memiliki jaringan jalan nasional

sepanjang 1.159.573 Km dan jalan provinsi sepanjang 1.702,81 km.

Mobilisasi pergerakan angkutan penumpang dan barang telah didukung oleh:

a. Volume rata-rata layanan angkutan penumpang kereta api tahun 2013

mencapai 800.000 orang/tahun, angkutan barang sekitar 400.000

ton/tahun, dan angkutan batubara volume rata-rata saat ini mencapai 12



juta/ton/tahun. Dengan akan dibangunnya double track diperkirakan

mampu mencapai 22 juta ton/tahun.

b. Provinsi Lampung memiliki 1 terminal tipe A, 11 terminal type B sebanyak

11, dan terminal type C sebanyak 18.

c. Infrastruktur perhubungan laut dipergunakan untuk angkutan barang dan

angkutan penumpang dimana Provinsi Lampung memiliki 25 pelabuhan.

Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di pelabuhan

Bakauheni adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000—5.000 GRT dan

mempunyai daya angkut penumpang 379—1.900 orang dengan kendaraan

mencapai 171 trip/hari.

d. Pada bidang infrastruktur perhubungan udara Provinsi Lampung memiliki

2 bandar udara umum, 2 pangkalan udara dan 8 bandara khusus.

2.4.2.2 Penataan Wilayah

Pemerintah Provinsi Lampung dalam penataan wilayah pada Tahun 2013

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029.

Dalam peraturan tersebut kawasan hutan lindung mencakup 9% dari luas

wilayah Provinsi Lampung, kawasan rawan bencana 12,5% dari luas wilayah

Provinsi Lampung, kawasan peruntukan pertanian 18% dari luas wilayah

Provinsi Lampung, kawasan peruntukan industry 0,6% dari luas wilayah

Provinsi Lampung dan untuk permukiman 6,6% dari luas wilayah Provinsi

Lampung.

2.4.2.3 Fasilitas Bank dan Non Bank

Fasilitasi bank dan non bank di Provinsi Lampung cukup baik. Hal ini

ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah bank yang ada di Provinsi

Lampung.



Tabel 2.56 Jumlah Kantor Bank menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bank

di Provinsi Lampung

Kab/Kota Bank Umum BPR

KP KC KCP KK PP ATM KP KC KK

Lampung Barat

Tanggamus

Lampung Selatan

Lampung Timur

Lampung Tengah

Lampung Utara

Way Kanan

Tulang Bawang

Pesawaran

Pringsewu

Mesuji

Tulang Bawang Barat

Bandar Lampung

Metro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

3

4

0

1

0

0

0

0

37

3

13

27

33

21

36

20

6

20

1

10

0

0

74

21

1

3

3

0

3

2

1

1

0

2

0

0

22

2

4

4

7

3

6

7

2

3

0

0

0

0

42

8

2

10

19

2

23

20

0

8

0

3

0

0

211

21

0

1

2

4

5

2

1

1

0

0

0

0

14

3

2

3

3

2

3

2

2

5

0

1

0

0

2

4

1

1

2

0

3

4

0

1

0

0

0

0

41

3

Jumlah 1 50 282 40 86 319 33 29 56

Sumber : Lampung dalam Angka, 2013

2.4.2.4 Fasilitasi Listrik

Pasokan daya untuk memenuhi kebutuhan sub-sistem Lampung dipenuhi dari

pembangkit yang ada di wilayah Lampung dan transfer daya sub-sistem

Sumatera Selatan. Total pasokan daya yang didapat dari dua sumber tersebut

pada kondisi normal adalah sebesar 894,7 MW. Terdiri dari 645,7 MW dari

pembangkit dan ditambah 250 MW dari transfer Sumbagsel.

Beban puncak tertinggi yang pernah dicapai yaitu pada bulan Juni 2014 adalah

803,4 MW, sehingga cadangan daya pada kondisi normal kira-kira sebesar 91,3

MW. Interkoneksi sub-sistem Lampung dengan sub-sistem Sumatera Selatan

melalui satu jalur transmisi 150 kV Baturaja—Bukit Kemuning.



2.4.2.5 Fasilitas Pariwisata

Provinsi Lampung setiap tahun berupa meningkatkan pembangunan pariwisata

melalui program-program yang mengembangkan pariwisata dan produk wisata.

Salah satu indikatornya tampak pada berkembangnya usaha-usaha bidang

pariwisata di Provinsi Lampung.

Tabel 2.57 Jumlah Usaha Pariwisata menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Lampung

Kab/Kota Banyaknya Usaha Pariwisata

Hotel Bintang Hotel Melati Obyek Wisata Rumah Makan

Lampung Barat

Tanggamus

Lampung Selatan

Lampung Timur

Lampung Tengah

Lampung Utara

Way Kanan

Tulang Bawang

Pesawaran

Pringsewu

Mesuji

Tulang Bawang Barat

Bandar Lampung

Metro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

48

9

20

9

17

12

5

10

0

8

1

1

52

10

12

77

37

10

12

47

25

15

7

15

12

11

26

8

62

86

49

72

64

64

29

30

17

69

34

56

191

120

Sumber : Lampung Dalam Angka 2013

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Investasi

Salah satu variabel penting dalam menunjang perkembangan ekonomi

adalahkegiatan investasi. Investasi akan menghasilkan output, menciptakan

lapangan kerja, dan menyerap bahan baku. Investasi tercermin pada PMDN,

PMA, PMTB, dan kredit perbankan.

Salah satu indikator investasi adalah PMDN. Kondisi PMDN di Lampung

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Yang tertinggi pada tahun 2011



sebanyak 71 proyek. Investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA)

tahun 2013 sebanyak 137 proyek dan merupakan tahun terbanyak.

Tabel 2.58 Rencana Investasi dan Tenaga Kerja dari Proyek PMA dan PMDN

yang Telah Mendapat Persetujuan menurut Lapangan Usaha

di Provinsi Lampung

Lapangan Usaha Jumlah Proyek

Investasi (Juta)

Tenaga Kerja Proyek

Ket

Pertanian 0 1

0 33.200

0 126

PMA PMDN

Pertambangan dan Penggalian 1 0

1.200 0

54 0

PMA PMDN

Industri Pengolahan 6 3

11.113,3 209.857,5

468 300

PMA PMDN

Industri Makanan 4 2

69.943,1 2.364.223,3

645 100

PMA PMDN

Listrik, Gas dan Air Bersih 2 1

231.316,7 219.875,5

78 27

PMA PMDN

Konstruksi/ Bangunan 1 0

1.222,2 0

82 0

PMA PMDN

Perdagangan, hotel dan restoran

2 0

3.422,2 0

124 0

PMA PMDN

Pengangkutan dan Telekomunikasi

0 0

0 0

0 0

PMA PMDN

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

0 0

0 0

0 0

PMA PMDN

Jasa-Jasa 2 0

12.997,2 0

57 0

PMA PMDN

Jumlah 18 8

331.214,7 2.827.156,3

1.508 678

PMA PMDN

Sumber : Lampung Dalam Angka 2013

Sumber: BPS Lampung 2013

Gambar 2.36 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Jumlah Tahun

2009-2013



Nilai proyek PMA dan PMDN juga mengalami fluktuasi seiring dengan jumlah

realisasi proyek. Untuk PMDN tahun 2011 merupakan nilai proyek tertinggi

yang mencapai Rp6,8 triliyun sedangkan tahun 2013 hanya Rp161,15 miliar.


Gambar 2.37 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Nilai Proyek (Rp juta)

Sementara nilai proyek PMA tahun 2011 juga merupakan yang tertinggi

mencapai US$731.801.928 dan tahun 2013 sekitar US$46.762,90.


Gambar 2.38 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Nilai Proyek (US$)

Nilai investasi tercermin dari nilai Pembentukan Modal TetapDomestik Bruto

(PMTDB). PMTDB Lampung tahun 2013 sebesar Rp7.817.713 juta yang tumbuh



6,24%. Selama periode 2009-2013 PMTDB tumbuh rata-rata 7,91%. Kontribusi

PMTDG terhadap PDRB Lampung sebesar 16,95%.

Tabel 2.59 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Provinsi

Lampung Tahun 2008 - 2012

Rincian 2009 2010 2011 2012 2013

Laju pertumbuhan (%) 3,82 7,08 9,30 9,04 6,24

Kontribusi thd PDRB (%) 18,33 17,22 17,30 17,75 16,95

Sumber: www.lampung.bps.go.id, 2013

2.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan komposisi penduduk yang

sangat majemuk secara sosio-kultural. Kemajemukan kultural dari sisi positif

merupakan kekayaan khazanah daerah, namun sekaligus bisa menjadi

persoalan manakala tidak direkat dengan integrasi yang kuat dan dapat menjadi

penyebab konflik sosial. Provinsi Lampung pernah mengalami berbagai konflik,

meskipun dalam skala yang tidak besar, pemicunya cukup beragam, mulai dari

persoalan politik, ekonomi, sosial maupun kultural. Beberapa konflik yang

pernah mencuat ke permukaan, antara lain: kasus Way Jepara; Padang Ratu;

daerah sentra industri perkebunan dan pemukiman transmigrasi di Lampung

Utara; Way Kanan; Lampung Selatan; serta eks reklamasi Rawa Sragi.

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Kepolisian Daerah Lampung (Polda

Lampung) dibantu dengan beberapa Kepolisian Resort, terdiri dari :

a. Polres Bandar Lampung, mencakup wilayah Kota Bandar Lampung;

b. Polres Lampung Selatan, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Selatan

dan Kabupaten Pesawaran;

c. Polres Tanggamus, mencakup wilayah Kabupaten Tanggamus dan

Kabupaten Pringsewu;

d. Polres Lampung Tengah, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

e. Polres Lampung Timur, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Timur;

f. Polres Lampung Utara, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Utara;

http://www.lampung.bps.go.id/



g. Polres Lampung Barat, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Barat dan

Kabupaten Pesisir Barat;

h. Polres Tulang Bawang, mencakup wilayah Kabupaten Tulang Bawang,

Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji;

i. Polres Metro, mencakup wilayah Kota Metro;

j. Polres Way Kanan, mencakup wilayah Kabupaten Way Kanan.

Selain Polda Lampung, Provinsi Lampung juga dibantu oleh Komando Resort

Militer (Korem) 043 yang membawahi beberapa Komando Distrik Militer

(Kodim), yaitu :

1. Kodim 0410, mencakup wilayah Kota Bandar Lampung,

2. Kodim 0411, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Timur dan Metro

3. Kodim 0412, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan,

Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.

4. Kodim 0421 mencakup wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan

Pesawaran.

5. Kodim 0422 mencakup wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir

Barat.

6. Kodim 0424 mencakup wilayah Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu.

Parameter lain untuk menilai kondisi kamtibmas di Provinsi Lampung adalah

tingkat upaya pemberantasan penyalahgunaan psikotropika dan napza. Hal ini

terjadi karena adanya peningkatan operasi yang dilakukan oleh kepolisian

secara rutin, serta bekerjasama dengan aparat terkait.

Meskipun angka Crime Index masih cukup tinggi, namun secara umum dapat

dikatakan stabilitas daerah cukup terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan

semakin menurunnya konflik sosial. Sementara itu, guna mengantisipasi

perkembangan terorisme, maka telah diambil berbagai langkah, antara lain:

melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna antisipasi

terhadap potensi atau perkembangan terorisme; meningkatkan kewaspadaan



dan deteksi dini terhadap ancaman terorisme serta gangguan terhadap

keamanan dan ketertiban umum; sosialisasi mengenai perkembangan serta

bahaya terorisme, serta meningkatkan peran Komunitas Intelejen Daerah

(Kominda) Lampung.

Masalah penyalahgunaan NAPZA telah dilakukan sosialisasi bahaya NAPZA dan

memfungsikan Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakauheni sebagai salah satu

upaya untuk memutus jaring peredaran narkoba yang masuk ke Provinsi

Lampung. Jenis Tindak Pidana dari tahun ketahun menunjukkan angka

penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tahun 2011 terjadi 4.872 JTP

dan tahun 2012 menurun menjadi 4.112 JTP.

Tabel 2.60 Jenis dan Penanganan Tindak Pidana Polda Lampung

Tahun 2009 2013

No Jenis

Kejahatan

2009 2010 2011 2012 2013

JTP PTP JTP PTP JTP PTP JTP PTP JTP PTP

1 Pembunuhan 39 39 38 31 41 29 22 14 22 18

2 Penganiayaan Berat

214 165 216 164 188 156 196 148 159 144

3 Curas 723 533 535 330 595 274 507 290 665 277

4 Curat 1809 1442 1908 1213 1720 1075 1419 987 1535 828

5 Curanmor 1538 361 1431 320 1448 342 1324 532 1464 512

6 Narkoba 503 504 501 498 790 797 644 643 889 893

JUMLAH 4.826 3.044 4.629 2.556 4.782 2.673 4.112 2.614 4.734 2.672

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan data di atas, jenis tindak pidana (JTP) yang banyak terjadi di

Provinsi Lampung tahun 2009 - 2013 adalah pencurian dan pemberatan

(curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta narkoba. Sedangkan

untuk Penanganan Tindak Pidana (PTP) yang banyak dilakukan Kepolisian

Daerah Lampung adalah pencurian dan pemberatan (curat), penganiayaan

berat, narkoba dan tindak pidana lainnya.



Secara rasio per jumlah penduduk, tahun 2012 merupakan tahun dengan rasio

penanganan tindak pidana tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya.

Tabel 2.61 Rasio Penangan Tindak Pidana per Jumlah Penduduk Tahun 2007-

2012 di Wilayah Polda Lampung

Tahun JTP PTP Rasio/Jumlah

Penduduk 2007 177 79 0,13 2008 195 54 0,09 2009 225 173 0,29 2010 430 259 0,37 2011 180 111 0,16 2012 351 264 0,38 Sumber: BPS Lampung, 2013

2.4.3.3 Fasilitasi Perizinan

Proses perizinan di Provinsi Lampung dilaksanakan pada Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. Dalam

pelayanan perizinan telah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor

503/5998.a/II.06/2012 tentang Standar Prosedur Operasional (Standard

Operating Procedure) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.

Tabel 2.62. SOP Lama Proses Perizinan Provinsi Lampung

No. Jenis Perizinan dan Non Perizinan Lama Proses Perizinan

I Subbid Ekonomi

1 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 2 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

2 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

3 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 2 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

4 Izin Trayek Mobil Bus Umum AKDP 30 Hari

5 Izin Trayek Angkutan antar Jemput (AJDP) dalam Provinsi

30 Hari

6 Izin Prinsip Penanaman Modal 3 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

7 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

8 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

9 Izin Usaha Industri 7 Hari (Setelah Persyaratan Lengkap)

10 Izin Usaha Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

30 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)



No. Jenis Perizinan dan Non Perizinan Lama Proses Perizinan

11 Izin Usaha Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)


12 Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 35 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

13 Izin Distributor Obat Ikan 14 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

14 Izin Distributor Obat Hewan 14 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

15 Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)


16 Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)


II Subbid Pembangunan

1 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara Lintas Kab/Kota

1 Bulan (Setelah Persyaratan Lengkap)

2 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara Lintas Kab/Kota


3 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)


4 Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)


5 Izin Galian Penanaman Kabel Serat Optik 6 Hari (Setelah Persyaratan Lengkap) 6 Surat Keterangan Tanda Daftar sebagai

Pedagang Benih 7 Hari (Setelah Persyaratan Lengkap)

7 Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Jembatan


2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Penciptaan lapangan kerja tidak lain adalah untuk menampung angkatan kerja

dan pengurangi angka pengangguran sehingga beban tanggungan akan semakin

berkurang. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung Tahun 2010-2012

berfluktuasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.63 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran di


No Uraian 2010 2011 2012

1 Angkatan Kerja 3.957.697 3.696.066 3.637.897 1.1. Bekerja 3.737.078 3.482.301 3.449.307 1.2. Pengangguran 220.619 213.765 188.590

2 Bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus RT dan lainnya)

1.866.673 1.739.560 1.851.685




Tabel 2.64 Jumlah Lulusan Universitas Lampung menurut Fakultas dan Strata


No Uraian Klasifikasi

Jumlah Diploma Sarjana Pasca

1 Ekonomi + Diploma Ekonomi 163 455 65 683 2 Hukum 0 489 80 569 3 FISIP 30 378 65 473

4 Pertanian + Diploma Pertanian

0 427 34 461

5 Keguruan dan Ilmu Pengetahuan + Diploma Pendidikan

37 1.710 158 1.905

6 Tehnik 34 271 10 315 7 MIPA 49 204 0 253 8 Kedokteran 0 209 0 209 Jumlah 313 4.143 412 4.868

2011 2010 2009 2008 2007

658 1.193 1.260 1.131 1.441

2.991 2.999 2.451 2.381 2.525

351 299 170 200

0

4.000 4.491 3.881 3.715 3.966



Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-1

NCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSILAMPUNG TAHUN 2011 - 2015

BBAABB IIIIII

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal

apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan (money follow function).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis

mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan

keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan

keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada

dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau

kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan

daerah.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan,

terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan

pembiayaan sesuai dengan kewenangan.

Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di

masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan

yang dihadapi. Analisis tersebut diatas dilakukan dengan kerangka pemikiran

sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Angka Rata-rata pertumbuhan setiap objek

pendapatan daerah

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010

Gambar 3.1. Analisis Proyeksi Pendapatan

Penjelasan dari gambar diatas yaitu bahwa dari serangkaian asumsi indikator

ekonomi makro yang disinkronkan dengan Kebijakan Keuangan Negara dan

kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh daerah, akan

diperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek Pendapatan Daerah yang

secara kumulatif mengindikasikan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah.

Oleh karenanya, langkah awal untuk melakukan analisis tersebut yaitu

menganalisis Pendapatan Daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13

Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan dalam suatu

sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin

Kebijakan di Bidang

Keuangan Negara

Kebijakan Intensifikasi

dan Ekstensifikasi

Asumsi

Indikator

Makro

Ekonomi

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

Daerah



terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan

kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Struktur APBD Provinsi Lampung terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang

didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;

(2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk

menggambarkan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam

mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis

pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan

daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

guna mewujudkan visi dan misi.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Lampung dapat dilihat dari aspek tingkat

realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi

sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi

belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan ke depan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa

Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui

Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel untuk dapat melihat perkembangan Pendapatan Daerah secara

keseluruhan, terlebih dahulu dilihat asumsi indikator makro ekonomi sebagai

gambaran kondisi perekonomian di lapangan, yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009—2013 Provinsi Lampung

(dalam jutaan)

Uraian Tahun Rata-rata

(%) 2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan 1.742.386 2.091.684 2.528.175 3.760.547 4.410.727 26,74%

PAD 860.357 1.118.340 1.376.418 1.706.131 2.183.412 26,25%

Pajak daerah 725.464 951.316 1.199.945 1.465.711 1.667.107 23,29%

Retribusi daerah 75.266 7.059 8.689 8.190 8.339 -17,86%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

12.137 12.869 150.554 21.270 23.549 250,19%

Lain-lain PAD yang sah 47.490 147.095 167.632 210.958 484.417 94,79%

Dana Perimbangan 829.026 970.241 1.106.487 1.280.942 1.421.737 14,46%

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 160.504 237.470 251.104 310.715 300.966 18,57%

Dana Alokasi Umum 628.505 643.376 769.973 939.139 1.060.663 14,24%

Dana Alokasi Khusus 40.016 27.573 42.210 31.088 60.108 22,25%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsus 0 61.821 43.200 0 805.578 -32,53%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 53.002 3.101 45.269 773.473 18.712 694,18%

Hibah 52.252 3.101 45.269 773.473 693,59%

Dana darurat 0 - 0,00%

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

0 - - 0 786.866 0,00%

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 0 0 - 0,00%

Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

- - - - 4.410.730 0,00%

Lain-lain - - - 2.140.377 0,00%

Sumber : Biro Keuangan



Dari tabel perkembangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2009—2013 tingkat

pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata 26,74% pertahun. Tingkat

pertumbuhan PAD ternyata lebih tinggi dibanding pertumbuhan Dana

Perimbangan, yaitu 26,25% berbanding 14,16% pertahun.

Gambar 3.2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun

2009-2013

Tingginya pertumbuhan rata-rata PAD dibanding Dana Perimbangan

berimplikasi positif terhadap besaran kontribusi PAD terhadap APBD. Selama

periode 2009—2013 rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD mencapai

50,66% dibandingkan Dana Perimbangan 42,95% dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah (LPDS) yang hanya 6,39%. Dengan semakin besarnya

kontribusi PAD terhadap APBD semakin baik terhadap kemandirian daerah.



Gambar 3.3. Rata-rata Kontribusi Pos Penerimaan Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2009—2013

Sumber penerimaan pendapatan daerah APBD sebagaimana pasal 5 Undang-

Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan

pembiayaan. Pada ayat (2) sumber pendapatan daerah bersumber dari (1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain

Pendapatan yang Sah (LPyS). Sedangkan pembiayaan sebagaimana ayat (3)

bersumber dari (1) sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA); (2)

penerimaan pinjaman daerah; (3) dana cadangan daerah; dan (4) hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada pasal 6 ayat (1) undang-undang di atas sumber PAD adalah dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu

indikator kemandirian daerah hal keuangan dengan melihat besaran

(prosentase) pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah.

Semakin besar penerimaan dan prosentase PAD terhadap total penerimaan

daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri.

Dari tabel 3.1. tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata

26,25% pertahun. Pertumbuhan PAD ditopang oleh Pajak daerah 23,29%

pertahun, kontribusinya rata-rata sebesar 85,62% pertahun. Pos penerimaan



lain yang cukup besar terhadap PAD adalah Lain-lain PAD yang Sah dengan

kontribusi rata-rata 10,80% dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang

berkontribusi rata-rata 3,69% pertahun. Sementara Retribusi Daerah dalam

periode 2009-2013 cenderung mengalami penurunan rata-rata minus 5,74%

pertahun dengan kontribusi hanya sekitar 2,62%. Berikut grafik pertumbuhan

PAD Provinsi Lampung:

Gambar 3.4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun

2009-2013

Pertumbuhan PAD Tahun 2010 meningkat 29,99% dibanding tahun

sebelumnya, namun pada dua tahun berikutnya cenderung menurun, dan baru

tahun 2013 kembali naik menjadi 27,97%.

Penerimaan PAD lebih banyak ditopang oleh pajak daerah yang memberikan

kontribusi lebih dari 85%. Namun tingkat pertumbuhannya selama 2009—

2013 cenderung menurun, sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.5. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi

Lampung 2010-2013

Sumber penerimaan PAD yang lain adalah Retribusi Daerah, kontribusinya

sangat kecil hanya sekitar 2,62% pertahun dengan pertumbuhan yang

cenderung menurun rata-rata minus 17,5% pertahun. Seperti gambar di bawah

ini.

Gambar 3.6. Pertumbuhan Retribusi terhadap PAD Provinsi Lampung 2010-

2013

Penerimaan dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

cukup besar dibandingkan Retribusi Daerah, kontribusinya rata-rata 3,69%

pertahun dan pernah melonjak tajam penerimaannya pada tahun 2011,

sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.7. Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap PAD

Tahun 2010—2013

Pos penerimaan PAD yang terbesar setelah pajak daerah adalah dari Lain-lain

PAD yang Sah yang memberikan kontribusi rata-rata 10,80% pertahun, dengan

rata-rata pertumbuhan sekitar 94,79%. Grafik di bawah ini menunjukkan

perkembangan pertumbuhan LPADA:

Gambar 3.8. Pertumbuhan Lan-lain PAD yang Sah terhadap PAD Tahun 2010-

2013

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan tahun 2010—2013 memiliki pertumbuhan rata-rata

11,42% pertahun. Sumber Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

dan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus.



Gambar 3.9. Pertumbuhan Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Lampung

Tahun 2010-2013

Melihat perkembangan penerimaan dari Dana Perimbangan menunjukkan

penurunan, hal ini menunjukkan cukup baik karena di sisi lain penerimaan dari

pendapatan asli daerah (PAD) justru meningkat.

Dari empat sumber penerimaan Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus

(DAK) memiliki pertumbuhan lebih besar selama lima tahun terkahir yaitu rata-

rata 22,25% pertahun. Sedangkan penerimaan dari Dana Penyesuaian Otonomi

Khusus (DPOK) memiliki kencenderungan negatif, sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.10. Rata-rata Pertumbuhan Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK, dan

DPOK) Provinsi Lampung Tahun 2010—2013

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari LPDS diperoleh dari pos penerimaan dana hibah, tahun 2010

hanya Rp3,1 miliar turun dari tahun 2009 yang mencapai Rp52,25 miliar. Pada

tahun 2011 kembali meningkat menjadi Rp45,27 miliar, tahun 2012 melonjak

menjadi Rp773 miliar lebih, dan tahun 2013 sebesar Rp746 miliar lebih.

Perkembangan LPDS dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.11. Pertumbuhan LPDS Provinsi Lampung Tahun 2010-2013



B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran

realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2009—2013 yang

digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja dimasa yang

akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan

daerah.

Untuk melihat upaya pemenuhan aparatur selama 4 (empat) tahun terakhir

dapat dilihat rincian proporsi belanja sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Jenis Belanja APBD Provinsi Lampung Tahun

2009-2013

Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

Belanja 1.847.107 2.004.899 2.566.069 3.835.996 3.884.530

Belanja Tidak Langsung 1.053.357 961.863 1.142.940 1.943.346 1.811.554

Belanja Pegawai 386.715 410.142 441.047 487.796 497.339

Belanja Bunga - - - - -

Belanja Subsidi - - - - -

Belanja Hibah 32.877 38.365 35.897 741.236 761.046

Belanja Bantuan sosial 111.879 87.950 109.417 7.842 5.448

Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes

407.170 378.734 406.965 472.104 357.471

Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes

23.158 19.314 114.627 212.755 170.214

Belanja tidak terduga 91.558 27.358 34.987 21.613 20.036

Belanja Langsung 793.750 1.043.036 1.423.129 1.892.650 2.072.976

Belanja Pegawai 73.709 83.123 107.893 135.517 100.797

Belanja Barang dan jasa 486.751 534.104 683.986 925.182 1.168.090

Belanja Modal 233.290 425.809 631.250 831.951 804.089

Sumber: Biro Keuangan, diolah

Pada tabel berikut disajikan proporsi realisasi Belanja Daerah dibandingkan

anggaran belanja Tahun 2009—2013.



Tabel 3.3. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap

Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

Uraian Prosentase Rata-

rata 2009 2010 2011 2012 2013

Belanja

Belanja Tidak Langsung 57,03% 47,98% 44,54% 50,66% 46,64% 57,03%

Belanja Pegawai 20,94% 20,46% 17,19% 12,72% 12,80% 20,94%

Belanja Bunga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Belanja Subsidi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Belanja Hibah 1,78% 1,91% 1,40% 19,32% 19,59% 1,78%

Belanja Bantuan sosial 6,06% 4,39% 4,26% 0,20% 0,14% 6,06%

Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes

22,04% 18,89% 15,86% 12,31% 9,20% 22,04%

Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes

1,25% 0,96% 4,47% 5,55% 4,38% 1,25%

Belanja tidak terduga 4,96% 1,36% 1,36% 0,56% 0,52% 4,96%

Belanja Langsung 42,97% 52,02% 55,46% 49,34% 53,36% 42,97%

Sumber: Biro Keuangan, diolah

Dari rincian realisasi Belanja Daerah tersebut diatas, dapat dilihat selama 5

(lima) tahun rata-rata proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 68,57%,

sedangkan Belanja Langsung (BL) rata-rata hanya 31,43%. Upaya

menyeimbangkan proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terus

diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang didanai belanja

langsung (belanja modal). Karenanya proporsi BTL dari tahun 2010 hingga

2013 mengalami penurunan, sementara BL mengalami peningkatan.

Pertumbuhan anggaran belanja daerah rata-rata peningkatannya 24,43%

pertahun. Anggaran belanja tidak langsung tumbuh rata-rata hanya 7,14%

pertahun dan sedangkan belanja langsung tumbuh mencapai 82,71% per tahun.

Perkembangan belanja daerah, belanja langsung dan belanja tidak langsung

dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.12. Pertumbuhan Anggaran Belanja, Belanja Tidak langsung dan

Belanja Langsung Tahun 2010—2013

Pada Belanja Tidak Langsung porsi terbesar adalah untuk pengeluaran belanja

hibah rata-rata sebesar 59,65% dan belanja pegawai rata-rata 48,63%.

Pada Belanja Langsung dalam bentuk belanja modal berdasarkan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2009—2011, 60,21% digunakan untuk Jalan,

Irigasi dan Jaringan; Bangunan dan Gedung 18,07%; dan peralatan dan mesin

14,60%.

Sementara proporsi anggaran untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan

pembangunan yaitu terdiri dari 9 (sembilan) fungsi dapat dilihat dari tabel

berikut:

Tabel 3.4. Alokasi Anggaran untuk Kepentingan Fungsi Pemerintahan dan

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

FUNGSI 2009 2010 2011 2012 2013

Pelayanan Umum 909.085 971.349 1.151.499 1.160.043 2.214.965

Ketertiban dan Ketentraman

22.247 25.414 27.430 34.298 41.390

Ekonomi 144.655 181.326 201.345 241.237 297.208

Lingkungan Hidup 4.721 6.406 7.265 7.954 11.742

Perumahan dan Fasilitas Umum

163.521 202.559 388.276 686.399 1.001.419



FUNGSI 2009 2010 2011 2012 2013

Kesehatan 143.387 171.218 277.544 330.626 391.229

Pariwisata dan Budaya

12.681 17.062 18.644 21.158 24.526

Pendidikan 284.700 250.634 213.459 298.806 338.545

Perlindungan Sosial

15.096 13.861 17.536 57.730 89.531

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id 2009—2013

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan

dalam kurun waktu 2009—2013 proporsi terbesar pertama adalah pelayanan

umum rata-rata 49,47% dan perumahan/fasilitas umum rata-rata 16,88%.

Secara rinci porsi alokasi anggaran kesembilan fungsi tersebut adalah sebagai

berikut:

Gambar 3.13. Persentase Porsi Anggaran untuk Pelaksanaan Fungsi

Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-

2013

c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

http://www.djpk.depkeu.go.id/



Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh

gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun

anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan

untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam

rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Perkembangan perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja selama

kurun waktu 4 (empat) tahun sebenarnya relatif berimbang meskipun dalam

alokasinya jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan sehingga anggaran

menjadi defisit. Namun defisit anggaran tersebut seluruhnya dapat ditutupi oleh

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sepeti gambar di

bawah ini.

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Gambar 3.14 Perkembangan Susplus/Defisit Anggaran dan Sumber Pembiayaan

Anggaran Provinsi Lampung Tahun 2010—2013

3.1.2. Neraca Daerah

Tujuan dari Analisis neraca daerah adalah untuk mengetahui kemampuan

keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas,

dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana

pembangunan daerah. Gambaran mengenai neraca Provinsi Lampung dalam

kurun waktu tahun 2009-2013 disajikan berikut:

http://www.djpk.depkeu.go.id/



Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008-2013

2 3 4 5 6 7 8

1 Kas di Kas Daerah 179,263,961 72,036,862 152,140,145 109,215,439 14,762,911 36,217,133 16.40

2 Kas di Bendahara Pengeluaran 4,408,424 6,914,516 1,560,481 9,873 84,012 37,782 115.18

3 Kas di Bendahara Penerimaan 8,666,220 8,851,505 14 181,753 1,028,400 1,033,266 254236.89

4 Kas di BLUD - - 7,463,326 8,437,481 8,849,796 4,861,593 14.57

5 Investasi Jangka Pendek - - - - - - 0.00

6 Piutang Pajak 21,076,331 19,004,599 19,997,778 23,057,388 52,442,722 - 7.63

7 Piutang Retrbusi 10,294,218 6,373,530 11,491,596 24,199,128 14,502,679 45,930,470 65.89

8 Piutang Dana Bagi Hasil 215,843

9 Piutang Bag Lancar Pjual Angsuran 354,242 156,760 175,232 133,542 150,642 213,817 -2.60

10 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 90,722 93,120 89,970 10,887,474 304,568 441,129 2389.62

11 Piutang Lainnya 1,524,344 1,330,857 2,830,424 40.00

12 Persediaan 5,695,254 6,376,346 9,961,308 13,007,400 14,659,308 15,293,218 23.16

JUMLAH ASET LANCAR 229,849,375 119,807,242 202,879,855 190,653,827 108,331,742 106,858,835 -5.82

INVESTASI JANGKA PANJANG

13 Investasi Non Permanen 32,075,950 33,799,900 33,799,900 18,229,192 16,600,813 14,139,561 -12.89

Dana Bergulir 18,229,192 16,600,813 14,139,561 15.25

14 Investasi Permanen 72,278,657 72,347,857 77,734,101 201,528,070 206,114,340 225,184,956 35.66

Penyertaan Modal Pemerintah 198,841,873 203,428,143 222,498,759 22.34

Investasi Permanen Lainnya 2,686,197 2,686,197 2,686,197 20.00

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 104,354,607 106,147,757 111,534,001 219,757,263 222,715,153 239,324,518 22.53

Rata-Rata

Pertumbuhan

1

ASET LANCAR

URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ASET



2 3 4 5 6 7 8

ASET TETAP

15 Tanah 172,577,858 373,528,138 378,458,475 235,614,483 381,173,545 464,776,239 32.75

16 Peralatan dan Mesin 348,580,453 341,774,469 399,476,366 427,890,898 489,088,447 571,442,548 10.64

17 Gedung dan Bagunan 1,176,249,542 1,254,878,488 1,272,834,665 421,497,564 458,185,351 529,688,865 -6.89

18 Jalan, Jaringan dan Instalasi 2,886,740,167 3,180,612,237 3,362,282,500 3,660,784,013 3,982,039,450 4,241,094,666 8.01

19 Aset Tetap Lainnya 47,814,030 49,553,960 13,126,066 11,199,856 11,747,724 13,002,677 -13.79

20 Kontruksi dalam Pengerjaan 0,00 3,338,125 16,002,749 82,926,557 179,065,028 350,281,747 221.83

21 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 0,00 - - -

JUMLAH ASET TETAP 4,631,962,051 5,203,685,420 5,442,180,823 4,839,913,374 5,501,299,548 6,170,286,745 6.34

DANA CADANGAN

Dana Cadangan - - - - - -

JUMLAH DANA CADANGAN - - - - - -

ASET LAINNYA

Tuntutan Ganti Rugi 476,257 336,865 14.15

Aset Lain-lain 212,279,452 - 190,397,823 212,221,547 433,603,945 472,306,403 24.94

JUMLAH ASET LAINNYA 212,279,452 - 190,397,823 212,221,547 434,080,202 472,643,268 24.98

JUMLAH ASET 5,178,445,486 5,429,640,419 5,946,992,503 5,462,546,012 6,266,426,647 6,989,113,368 6.50

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Jngk Pendek Lainnya 100,433,629 69,203,078 157,849,164 167,288,736 290,340,587 604,995 56.98

JML KWJBN JK PENDEK 100,433,629 69,203,078 157,849,164 167,288,736 290,340,587 604,995 56.98

KEWAJIBAN JK PANJANG

Rata-Rata

Pertumbuhan

1

URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013



2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN 100,433,629 69,203,078 157,849,164 167,288,736 290,340,587 604,995,103 56.98

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 78,951,379 161,163,954 117,662,795 23,696,615 41,116,509 34.16

Pendapatan yang ditangguhkan 8,851,505 14 181,753 1,028,506 1,033,266 254256.47

cadangan piutang 25,628,010 31,754,578 59,801,878 68,947,304 49,415,841 39.84

cadangan persediaan 6,376,346 9,961,308 13,007,400 14,659,308 15,293,218 40.77

Dana yang harus disediakan

untuk pembayaran utang

jangka Pendek (69,203,078) (157,849,164) (167,288,736) (290,340,587) (604,995,103) 83.20

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 50,604,163 45,030,691 23,365,091 (182,008,853) (498,136,268) -132.88

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 106,147,757 111,534,001 239,324,518 21.01

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 5,203,685,420 5,442,180,823 6,170,286,745 20.92

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 190,397,823 472,643,268 20.00

Dana yang harus disediakan

untuk pembayaran utang

jangka panjang

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 5,309,833,177 5,744,112,648 6,882,254,532 1.64

EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

JUMLAH EKUITAS DANA 5,360,437,341 5,789,143,339 5,653,199,840 6,374,758,381 13,978,226,736 47.54

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 5,429,640,419 5,946,992,503 5,820,488,577 6,665,098,968 14,583,221,840 48.14

Rata-Rata

Pertumbuhan

1

URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013



Selanjutnya akan disajikan analisis terhadap neraca keuangan Provinsi

Lampung untuk periode tahun 2009-2013 yang mencakup rasio likuiditas, rasio

solvabilitas, dan rasio aktivitas sebagai berikut:

RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio

likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah

dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya.

Rumus yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan

kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

Kemudian quick rasio diperoleh dengan jalan mengurangkan aset lancar dengan

persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

RASIO SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban

jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban

hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang

dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai

dari hutang. Rumus rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah

adalah:

Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas



Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Provinsi

Lampung untuk Tahun 2009-2013 berdasarkan formulasi tersebut adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis Rasio Keuangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009-

2013

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A Rasio Likuiditas

1 Rasio lancar (current ratio) 228.86 173.12 128.53 113.97 37.31 17.66

2 Rasio quick (quick ratio) 223.19 163.91 122.22 106.19 32.26 15.13

B Rasio Solvabilitas

1 Rasio total hutang terhadap total asset

1.94 1.27 2.65 3.06 4.63 8.66

2 Rasio hutang terhadap modal 1.29 2.73 2.96 4.55 4.33

C Rasio Aktivitas

1 Rasio rata-rata umur piutang

1,82 1,60 3,53 2,61 2,73

2 Rasio Umur persediaan

346 hari 399 hari 322 hari 344 hari 357 hari

Berdasarkan data neraca Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersaji

pada tabel dan hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa

kemampuan keuangan Provinsi Lampung dalam kondisi sehat sebagaimana

ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuditas yang

digunakan dalam analisis yaitu :

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera

harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar

pada Tahun 2013 adalah sebesar 17,66. Hal ini berarti kemampuan membayar

hutang Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 17,66 kali lebih.

2. Rasio Quick

Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.

Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada Tahun 2013 adalah sebesar 15,13.

Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membayar



kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah

Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri

atas :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh

hutang terhadap aktiva. Semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula

pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko

yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Besar Rasio Total Hutang

Terhadap Total Aset pada Tahun 2013 sebesar 8,66.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika

dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Semakin kecil nilainya

berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada

tahun 2013 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah sebesar 4,33.

Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada

kegiatan pelAyanan Pemerintah Daerah. Rasio Aktivitas terdiri atas :

3. Rasio Rata-rata umur piutang

Rasio ini melihat berapa lama hari umur piutang yang diperlukan untuk

melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Dilihat pada tahun 2013

bahwa rasio rata-rata umur piutang sebanyak 2,73 kali. Ini menunjukkan rata

rata umur piutang mengalami penurunan disebabkan pendapatan mengalami

kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan kenaikan piutang.

4. Rasio rata-rata persediaan

Rasio ini melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan

(menggunakan persediaan untuk memberikan pelayanan publik). Dilihat pada

tahun 2013 bahwa rasio ini menunjukkan perputaran persediaan pada tahun

2013 sebesar 1,06 kali. Ini menunjukkan bahwa target pelayanan publik

tercapai sesuai dengan target anggaran.



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk

mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan

kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun mulai dari 2009 sampai dengan tahun 2014

pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala

Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah;

pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja

daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas

pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

1) Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya berkaitan

dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2014

meliputi:

a). Penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah,

meningkatkan pendataan potensi pajak/retribusi daerah serta

meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah.

b) Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak

dan retribusi daerah.

c). Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat guna

meningkatkan kesadaran membayar pajak/retribusi.



d). Melakukan pendataan ulang terhadap aset atau kekayaan daerah yang

dapat menjadi sumber pendapatan daerah serta mengoptimalkan

penggunaannya dalam memaksimalkan pendapatan daerah.

e). Mengintensifkan dan mengevaluasi semua Peraturan Daerah yang

berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

f). Meningkatkan koordinasi, konsultasi maupun rekonsiliasi khususnya bagi

pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Bantuan

Keuangan.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan kebijakan terkait pendapatan

daerah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Dana Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak dan

Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus

(DAK).

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain–lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana

Penyesuian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda

lainnya.

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja

daerah Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut:



1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk gaji, uang refresentasi dan tunjangan

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah termasuk penghasilan/penerimaan lainnya ditetapkan sesuai

peraturan yang berlaku.

b. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan untuk KORPRI, Kwarcab Pramuka, KONI, PMI serta

untuk mengakomodir dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan

yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu organisasi sosial kemasyarakatan,

kelompok masyarakat, anggota masyarakat serta bantuan keuangan kepada

partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan sosial akan diberikan

secara selektif yang peruntukannya jelas dan dapat dipertanggung jawabkan

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan

sosial sifatnya tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

d. Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil dianggarkan bersumber dari pendapatan pemerintah

Provinsi Lampung kepada kabupaten / kota yang berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil

memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah.

e. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk bantuan keuangan kepada



pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, bantuan kepada daerah otonomi

baru dan bantuan kepada partai politik.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh

pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja yang mendanai

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,

seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan

bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung meliputi Honorarium PNS, Honorarium

Non PNS, Uang Lembur PNS, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan

daerah.

c. Belanja Modal

Belanja Modal dominan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi/jaringan, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran



Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam perencanaan dan

pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya

disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan

pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya

baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan

Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang

tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang

disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan

strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel

3.5 berikut dapat dilihat proporsi anggaran belanja Provinsi Lampung dari

tahun 2009—2013 adalah difokuskan pada pelayanan umum.

Demikian juga alokasi belanja, sebagaimana trend Tahun 2009-2013 maka porsi

anggaran belanja tidak langsung akan dilakukan penyesuaian dengan

memperbesar anggaran belanja langsung (belanja modal) sehingga pelaksanaan

pembangunan terutama dalam memenuhi pelayanan publik dapat terpenuhi.

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2009-2011, APBD Lampung Bappeda, 2013

Gambar 3.15 Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak

langsung TA 2009-2013



Pada Tahun Anggaran 2009 porsi anggaran belanja tidak langsung sangat besar

hingga mencapai 87,48% dan pada tahun 2013 menurun hingga 49,12%.

Sedangkan anggaran belanja langsung (belanja modal) meningkat dari hanya

12,52% tahun 2012 menjadi 50,88% tahun 2013.

b. Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Secara umum tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai

proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Lampung

tertuang pada Tabel berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung

Tahun 2009—2013

No. Uraian Realisasi (Jutaan Rp)

2009 2010 2011 2012 2013

1 Belanja Tidak Langsung 340,061 366,549 394,528 418,140 435,044

Gaji dan Tunjangan 340,061 366,549 394,528 418,140 435,044

2 Belanja Langsung 607,114 660,818 208,152 1,130,359 1,331,184

Belanja Pegawai 120,363 126,715 58,760 153,021 161,450

Belanja Pegawai BLUD

-

-

39,974 52,156 1,644

Belanja Barang dan Jasa 486,751 534,103 109,417 925,181 1,168,089

Total Belanja 947,176 1,027,368 602,681 1,548,500 1,766,229

Sumber : Biro Keuangan (diolah)

Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi

Lampung Tahun 2009—2013

No. Uraian Total Belanja Untuk

Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

Pengeluaran) (Rp) Prosentase

1 Tahun Anggaran 2009 947,176,358,615.00 1,847,107,847,257.00 51.28

2 Tahun Anggaran 2010 1,027,368,001,269.48 2,008,899,187,339.48 51.14

3 Tahun Anggaran 2011 602,681,173,397.00 2,572,069,521,582.99 23.43

4 Tahun Anggaran 2012 1,548,500,588,982.15 3,835,996,351,819.31 40.37

5 Tahun Anggaran 2013 1,766,229,356,610.80 3,884,534,953,491.60 45.47

Sumber : Biro Keuangan (diolah)

Pada Tabel 3.7 digambarkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

selama Tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan



kenaikan gaji setiap tahun. Namun, pada Tabel 3.8 digambarkan bahwa selama

Tahun 2009 – 2013 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

dibandingkan dengan total belanja daerah semakin kecil. Hal ini menunjukkan

bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Provinsi Lampung semakin baik,

seiring penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Lampung terdiri atas

penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi

penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan

kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan

hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun

berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan

merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan

belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Pada Tahun Anggaran 2009-2013 terjadi defisit yaitu pada TA 2009, 2011, dan

2012. Namun defisit yang ada seluruhnya bisa ditutupi oleh Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Tabel 3.9. Penutup Defisit Anggaran Provinsi Lampung 2009-2013 (juta)

URAIAN PERIODE

2009 2010 2011 2012 2013

PENDAPATAN DAERAH 1.742.386 2.091.684 2.508.733 3.721.020 3.901.950

BELANJA DAERAH 1.847.107 2.004.899 2.566.069 3.835.996 3.884.534

A. SUPRLUS/DEFISIT (104.721) 86.784 (57.335) (114.975) 17.415

PEMBIAYAAN NETTO: 183.672 75.029 174.429 138.672 23.710

Penerimaan Pembiayaan 183.672 79.029 180.429 138.672 23.710

Pengeluaran Pembiayaan 0 4.000 6.000 0 0

Silpa 78.951 161.814 117.093 23.696 41.126

Sumber: Biro Keuangan

Dalam hal pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan beberapa

kebijakan, yaitu :



1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih

besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan

pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan

kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran

berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang;dan pemberian

pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi

Lampung pada tahun 2011-2014 adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaaan

modal investor daerah;

2. Pembayaran pokok hutang.

Selain itu, terhadap arah kebijakan Provinsi Lampung untuk dana masyarakat

dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan

didorong untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Lampung diarahkan

melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi

swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Provinsi

Lampung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:



1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat

berinvestasi di Provinsi Lampung;

2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak swasta atau

dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang

disepakati;

3. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang

dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan

dan holtikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan

kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis

pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;

4. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak

dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat local.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas

Utama

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Provinsi Lampung dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja

daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta

prioritas utama selama 5 (lima) tahun.

Pengeluaran wajib dan mengikat dari tahun ke tahun meningkat secara

signifikan. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama secara rinci

pada tabel berikut.



Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009-2013 (dalam ribuan)

KODE URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

5 BELANJA 620,533,536,615 703,669,216,725 804,745,581,119 878,171,346,035 952,940,445,220

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 386,715,732,235 416,719,262,432 441,047,552,377 487,797,064,603 497,338,947,954

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 386,715,732,235 416,719,262,432 441,047,552,377 487,797,064,603 497,338,947,954

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 340,061,463,866 366,549,057,446 394,528,841,744 418,140,643,754 435,044,792,587

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 4,556,100,000 15,372,550,000 13,218,116,300 13,912,073,750 16,945,687,000

5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

6,245,050,000 6,583,800,000 9,277,800,000 9,286,800,000 9,295,800,000

5 . 1 . 1 . 04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 35,853,118,369 28,213,854,986 24,022,794,333 46,457,547,099 36,052,668,367

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 233,817,804,380 286,949,954,293 363,698,028,742 390,374,281,432 455,601,497,266

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71,962,958,283 76,544,846,144 107,892,859,219 130,036,835,503 94,602,478,968

5 . 2 . 1 . 00 Belanja Pegawai BLUD - - 39,974,456,373 52,156,063,702 1,644,281,618

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 38,320,386,891 39,565,387,394 32,178,546,096 37,295,442,175 42,835,356,250

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 29,608,074,742 32,273,499,650 31,172,555,250 40,585,329,626 50,122,841,100

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 4,034,496,650 4,705,959,100 4,567,301,500 - -

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135,079,777,365 165,491,290,380 180,890,219,034 205,377,118,368 217,118,586,422

5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi - 1,010,427,995 840,962,276 - -

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 34,045,591,586 36,596,408,291 31,786,910,673 46,191,655,089 46,595,281,150

5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2,564,706,000 2,383,528,750 3,104,030,250 4,429,025,000 3,887,075,313

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 657,961,750 605,758,000 552,612,400 516,312,500 521,471,500

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1,201,980,500 16,025,286,700 19,488,804,550 22,019,040,050 18,754,547,725

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 89,581,117,029 99,258,909,544 115,469,566,175 123,013,795,429 137,516,089,344

5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 619,725,000 537,895,000 419,950,000 95,557,200 356,028,000

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS & Studi Banding

6,392,715,500 7,651,076,100 7,001,382,710 8,811,733,100 9,488,093,390

5 . 2 . 2 . 18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 15,980,000 1,422,000,000 2,226,000,000 - -

5 . 2 . 3 Belanja Modal 26,775,068,732 44,913,817,769 74,914,950,489 54,960,327,561 143,880,431,876

5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 1,138,542,350 1,138,542,350 43,607,719,139 83,602,693,366

5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat - - 907,500,000 845,259,000 15,103,770,000

5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5,383,770,000 9,670,706,969 3,969,997,000 18,556,168,045 14,706,951,550



KODE URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

160,133,000 350,680,000 2,985,500 109,500,000 67,150,000

5 . 2 . 3 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor

692,499,000 562,953,400 - - -

5 . 2 . 3 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor

- 24,300,000 - - -

5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 327,901,800 1,057,380,000 1,307,715,000 973,833,000 459,865,000

5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2,794,499,875 1,469,369,000 1,890,968,550 3,466,314,000 6,142,274,750

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2,321,845,450 5,121,373,225 3,236,935,100 4,065,772,500 6,215,751,750

5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 7,263,120,333 10,814,474,825 7,601,413,200 16,691,431,166 7,161,420,510

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3,817,312,124 11,728,656,050 9,428,613,500 5,171,703,850 5,410,479,500

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 270,694,000 232,101,500 164,740,000 160,197,000 149,571,200

5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 518,687,850 427,747,750 440,282,000 254,415,000 446,771,500

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1,638,228,250 1,448,950,700 1,715,795,000 2,773,162,000 1,214,602,750

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 285,750,600 390,032,000 285,595,500 828,864,000 1,184,370,000

5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Micropon Conference System - - - - -

5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 162,084,100 476,550,000 354,691,000 930,823,000 2,014,760,000

5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal Pengadaan Alat / Sarana Keselamatan / Emergency

- - - 132,885,000 -



3.3.2. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk pendanaan program

pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Langkah

awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah

sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber

penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah

adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau

belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas

utama.

3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2009--2013, pada masa yang

akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang

diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa

kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan

daerah selama Tahun 2015 - 2019, yaitu sebagai berikut :

a. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/

wajib pajak;

d. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan

retribusi berbasis online system;

e. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM

Aparatur;

f. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi

penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;

g. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;

h. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;

i. Meningkatkan kontribusi BUMD;

j. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.



Dengan melihat performa pendapatan daerah tahun 2015—2019, bahwa

pendapatan daerah tumbuh rata-rata 26,74% pertahun. Sumber pendapatan

daerah itu diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) yang tumbuh rata-rata

26,25%%, Dana Perimbangan rata-rata naik 14,46%, dan Lain-lain Pendapatan

yang Sah tumbuh rata-rata 694,18%.

Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah pada kurun waktu 2009-

2013 sehingga dapat diproyeksi pendapatan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2015-2019

No. URAIAN

TAHUN Rata-Rata

Pertumbuhan 2015 2016 2017 2018 2019

A PENDAPATAN 4,697,690,697,838 5,113,176,770,083 5,638,774,603,920 6,224,932,095,639 6,861,734,616,785 9.94

1 Pendapatan Asli Daerah 2,341,611,590,152 2,572,361,195,178 2,826,291,782,061 3,105,703,792,828 3,413,129,267,708 9.88

1.1. Pajak Daerah 2,122,600,000,000 2,334,860,000,000 2,568,346,000,000 2,825,180,600,000 3,107,698,660,000 10.00

1.2. Retribusi Daerah 8,014,152,820 7,212,737,538 6,491,463,784 5,842,317,406 5,258,085,665 -10.00

1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan

25,838,906,072 26,614,073,254 27,412,495,452 28,234,870,315 29,081,916,425 3.00

1.4. Lain-lain PAD yang sah 185,158,531,260 203,674,384,386 224,041,822,825 246,446,005,107 271,090,605,618 10.00

2 Dana Perimbangan 1,579,395,051,686 1,737,334,556,855 1,976,675,075,658 2,249,790,705,809 2,544,182,049,168 12.67

2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

337,687,738,636 371,456,512,500 408,602,163,750 449,462,380,125 494,408,618,137 10.00

2.2. DAU 1,192,855,693,050 1,312,141,262,355 1,508,962,451,708 1,735,306,819,464 1,978,249,774,190 13.50

2.3. DAK 48,851,620,000 53,736,782,000 59,110,460,200 65,021,506,220 71,523,656,842 10.00

3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

776,684,056,000 803,481,018,050 835,807,746,201 869,437,597,002 904,423,299,909 3.88

3.1. Hibah 21,486,438,000 18,069,589,650 18,973,069,133 19,921,722,589 20,917,808,719 -0.23

3.2. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

755,143,930,000 785,349,687,200 816,763,674,688 849,434,221,676 883,411,590,543 4.00

3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

53,688,000 61,741,200 71,002,380 81,652,737 93,900,648 15.00

Sumber : Dinas Pendapatan, diolah



3.3.2.2. Proyeksi Belanja

Kebijakan belanja daerah Tahun 2009-–2013 adalah sebagai berikut :

a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Lampung selama

5 (lima) tahun ke depan;

b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan

pemerintahan yang harus dilaksanakan;

c. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan

operasional;

d. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi

masyarakat dalam Musrenbang;

e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan

ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan

kemiskinan;

f. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna

menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;

g. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan

pendidikan.

Adapun hasil proyeksi kebutuhan belanja mengikat (belanja tidak langsung)

dan belanja wajib (belanja langsung) dengan tabel berikut ini:



Tabel 3.12. Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung 2015-2019

No. URAIAN TAHUN Rata-Rata

Pertumbuhan 2015 2016 2017 2018 2019

B BELANJA 4.723.190.697.837 5.128.383.462.602 5.676.784.914.405 6.244.452.222.671 6.889.031.068.574 13,97

1 Belanja Tidak Langsung 2,637,568,597,837 2,897,818,242,602 3,185,531,894,405 3,549,874,052,671 3,956,852,658,574 19.05

1.1. Belanja Pegawai 771,913,782,261 849,072,160,458 933,979,376,503 1,074,076,282,979 1,235,187,725,426 12.50

1.2. Belanja Hibah 807,823,430,000 888,275,773,000 977,103,350,300 1,074,813,685,330 1,182,295,053,863 9.99

1.3. Belanja Bantuan Sosial 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 0.00

1.4. Belanja Bagi Hasil 1,000,000,000,000 1,100,000,000,000 1,210,000,000,000 1,331,000,000,000 1,464,100,000,000 54.18

1.5. Belanja Bantuan Keuangan 25,642,600,000 28,206,860,000 31,027,546,000 34,130,300,600 37,543,330,660 10.00

1.6. Belanja Tidak Terduga 22,488,785,577 22,563,449,144 23,721,621,602 26,153,783,762 28,026,548,625 5.72

2 Belanja Langsung 2.085.622.100.000 2.230.565.220.000 2.491.253.020.000 2.694.578.170.000 2.932.178.410.000 8,90

Sumber : Biro Keuangan, Bappeda (diolah)

Tabel 3.13. Matrik Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung 2015-2019

NO SKPD TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

1 BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM 2.000.000.000 2.100.000.000 2.205.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000

2 BIRO OTONOMI DAERAH 2.000.000.000 2.100.000.000 2.205.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000

3 BIRO HUKUM 2.000.000.000 2.100.000.000 2.205.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000

4 BIRO PEREKONOMIAN 2.600.000.000 2.710.000.000 2.730.000.000 2.805.000.000 3.000.000.000

5 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3.000.000.000 3.105.000.000 3.213.000.000 3.327.000.000 3.444.000.000

6 BIRO BINA SOSIAL 2.000.000.000 2.060.000.000 2.140.000.000 2.220.000.000 2.300.000.000



NO SKPD TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

7 BIRO BINA MENTAL 36.000.000.000 42.060.400.000 45.300.000.000 50.600.000.000 65.000.000.000

8 BIRO UMUM 45.250.000.000 46.947.000.000 48.644.000.000 50.341.000.000 52.038.000.000

9 BIRO KEUANGAN 12.000.000.000 12.600.000.000 13.230.000.000 13.900.000.000 14.600.000.000

10 BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET 17.000.000.000 17.625.000.000 18.200.000.000 18.750.000.000 19.445.000.000

11 BIRO ORGANISASI 2.000.000.000 2.950.000.000 3.000.000.000 3.050.000.000 3.100.000.000

12 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 3.088.710.000 3.200.000.000 3.500.000.000 3.605.000.000 3.750.000.000

13 SEKRETARIAT DPRD 75.000.000.000 77.250.000.000 79.568.000.000 82.000.000.000 85.000.000.000

14 INSPEKTORAT PROVINSI 8.500.000.000 8.800.000.000 9.000.000.000 9.400.000.000 9.700.000.000

15 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13.138.000.000 15.300.000.000 16.600.000.000 18.300.000.000 19.600.000.000

16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.000.000.000 7.875.000.000 8.268.000.000 8.682.200.000 9.200.000.000

17 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

7.500.000.000 8.100.000.000 8.700.000.000 11.400.000.000 14.000.000.000

18 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH 5.000.000.000 7.000.000.000 7.100.000.000 7.200.000.000 7.764.000.000

19 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 8.000.000.000 8.400.000.000 8.820.000.000 9.261.000.000 9.724.000.000

20 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

6.000.000.000 6.225.000.000 6.450.000.000 7.075.000.000 7.500.000.000

21 BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN,ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH

3.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 9.000.000.000 11.000.000.000

22 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

9.000.000.000 15.002.750.000 14.754.000.000 15.932.000.000 17.772.500.000

23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7.000.000.000 7.449.000.000 7.822.000.000 8.250.000.000 8.700.000.000

24 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH 14.801.750.000 15.500.000.000 17.000.000.000 18.500.000.000 25.000.000.000



NO SKPD TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

25 BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

3.100.000.000 5.000.000.000 6.500.000.000 7.500.000.000 8.200.000.000

26 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17.900.000.000 18.795.000.000 19.000.000.000 23.100.000.000 25.300.000.000

27 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.ABDUL MOELOEK

165.000.000.000 196.000.000.000 218.000.000.000 236.000.000.000 245.800.000.000

28 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 13.000.000.000 14.300.000.000 14.729.000.000 17.025.000.000 20.800.000.000

29 KANTOR SANDI DAERAH 600.000.000 700.000.000 750.000.000 775.000.000 1.000.000.000

30 DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 290.000.000.000 298.700.000.000 317.661.000.000 329.967.800.000 340.000.000.000

31 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 10.000.000.000 10.500.000.000 11.025.000.000 11.580.000.000 12.155.000.000

32 DINAS KESEHATAN 100.000.000.000 102.413.270.000 115.615.570.000 140.113.670.000 155.000.000.000

33 DINAS SOSIAL 12.000.000.000 12.250.000.000 14.500.000.000 18.000.000.000 25.000.000.000

34 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12.000.000.000 13.000.000.000 15.000.000.000 17.000.000.000 20.000.000.000

35 DINAS PERHUBUNGAN 72.500.000.000 76.125.000.000 79.931.250.000 85.927.900.000 90.500.000.000

36 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.661.290.000 12.621.000.000 13.013.000.000 13.520.000.000 15.710.000.000

37 DINAS PARIWISATA & EKONOMI KREATIF 10.000.000.000 11.500.000.000 12.500.000.000 13.500.000.000 15.000.000.000

38 DINAS BINA MARGA 800.000.000.000 841.220.000.000 935.520.000.000 947.595.000.000 957.288.750.000

39 DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN 111.132.350.000 117.000.000.000 190.000.000.000 250.000.000.000 360.000.000.000

40 DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

6.000.000.000 6.960.000.000 8.020.000.000 9.320.000.000 10.700.000.000

41 DINAS PERINDUSTRIAN 4.000.000.000 4.560.000.000 5.300.000.000 8.500.000.000 9.130.000.000

42 DINAS PERDAGANGAN 5.000.000.000 6.125.000.000 7.515.000.000 8.730.000.000 10.235.000.000



NO SKPD TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

43 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

31.000.000.000 37.000.000.000 38.000.000.000 39.000.000.000 40.900.000.000

44 DINAS PERKEBUNAN 9.000.000.000 10.500.000.000 11.500.000.000 13.500.000.000 15.000.000.000

45 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 15.000.000.000 15.870.000.000 16.667.500.000 17.505.000.000 18.384.000.000

46 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 23.000.000.000 24.000.000.000 25.000.000.000 26.500.000.000 27.000.000.000

47 DINAS KEHUTANAN 7.500.000.000 7.875.000.000 8.500.000.000 13.750.000.000 18.000.000.000

48 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 10.000.000.000 11.175.000.000 11.590.000.000 19.005.000.000 15.420.000.000

49 DINAS PENDAPATAN 17.600.000.000 19.360.000.000 21.296.000.000 23.425.600.000 25.768.160.000

50 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

11.000.000.000 11.390.500.000 11.795.000.000 12.214.000.000 13.000.000.000

51 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

6.000.000.000 6.225.000.000 6.450.000.000 7.675.000.000 8.900.000.000

52 SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL RI

2.250.000.000 2.407.500.000 2.430.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000

53 SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROV. LAMPUNG DI JAKARTA

10.000.000.000 10.500.000.000 11.025.000.000 15.600.000.000 20.500.000.000

54 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAERAH 2.500.000.000 2.533.800.000 2.765.700.000 2.751.000.000 3.000.000.000

55 UNIT LAYANAN PENGADAAN 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

JUMLAH 2.085.622.100.000 2.230.565.220.000 2.491.253.020.000 2.694.578.170.000 2.932.178.410.000

Sumber : Bappeda, diolah



3.3.2.3. Proyeksi Surplus/Defisit

Proyeksi pembiayaan daerah di masa yang akan datang dari sisi penerimaan

yaitu menggunakan perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

tahun sebelumnya dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban,

serta membentuk dana cadangan dari sisi pengeluaran.

Dengan memperhatikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam

beberapa tahun terakhir, maka gambaran surplus/defisit dalam anggaran

daerah dapat diketahui. Tingkat realisasi surplus/defisit menunjukkan pola

pada saat penetapan APBD dalam posisi defisit sedangkan pada laporan

realisasi justru terjadi surplus anggaran. Karena itu defisit anggaran

diproyeksikan semakin menurun pada lima tahun mendatang. Namun

mengingat banyak urusan pemerintahan yang telah dicapai oleh Provinsi

Lampung masih dibawah standar pelayanan minimum (SPM) khususnya bidang

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perhubungan membutuhkan

investasi yang sangat besar untuk mengejar dan mencapai SPM tersebut. Untuk

mencapai SPM terutama pada 9 bidang urusan pemerintahan membutuhkan

pendanaan yang sangat besar.

Dalam hal pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui

Perda Nomor Tahun 2014, telah menetapkan besaran penyertaan modal.



Tabel 3.14. Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung 2015-2019

No. URAIAN TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1 Surplus / Defisit 590,847,449,172 (15,206,692,519) (38,010,310,485) (19,520,127,032) (27,296,451,788)

2 Pembiayaan (590,847,449,172) 15,206,692,519 38,010,310,485 19,520,127,032 27,296,451,788

a Penerimaan Pembiayaan 26,000,000,000 28,706,692,519 53,010,310,485 33,020,127,032 42,296,451,788

a.1 Silpa 26,000,000,000 28,706,692,519 53,010,310,485 33,020,127,032 42,296,451,788

b Pengeluaran Pembiayaan 8,500,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000

b.1 Penyertaan Modal pada PT. LJU 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000

b.2 Penyertaan Modal pada PT. Wahana Raharja - - 1,500,000,000 - 1,500,000,000

b.3 Penyertaan Modal pada PT. Askrida 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

b.4 Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung - 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000

b.5 Pembayaran hutang - - - - -

c Dana Cadangan - - - - -

Sumber : Biro Keuangan dan Biro Perekonomian, diolah



3.3.2.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dihitung melalui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah

untuk mendanai pembangunan daerah berdasarkan proyeksi belanja dan

pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat.

Tabel 3.15. Tabel Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan

Mengikat Tahun 2015-2019

No. URAIAN TAHUN (Rp.000)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Belanja Tidak Langsung

1,178,055,118 1,971,635,609 2,167,700,998 2,431,230,066 2,727,314,274

Belanja Pegawai 771,913,782 849,072,160 933,979,376 1,074,076,282 1,235,187,725

Belanja Bagi Hasil Kab/Kota

383,652,550 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 1,464,100,000

Belanja Tidak Terduga

22,488,785 22,563,449 23,721,621 26,153,783 28,026,548

2 Belanja Langsung 202,834,724 216,322,544 230,769,172 246,246,725 262,832,978

Belanja Pegawai 107,232,324 112,593,940 118,223,637 124,134,819 130,341,560

Belanja Jasa Kantor 95,602,399 103,728,603 112,545,535 122,111,905 132,491,417

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

500,000 13,500,000 15,000,000 13,500,000 15,000,000

Dana Cadangan 0 0 0 0 0

Penyertaan Modal 500,000 13,500,000 15,000,000 13,500,000 15,000,000

Total 1,381,389,842 2,305,186,757 2,526,015,706 2,813,088,697 3,137,638,669


Tabel 3.16. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Tahun 2015-2019

No. URAIAN TAHUN (Rp.000)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Pendapatan 4,697,690,697 5,113,176,770 5,638,774,603 6,224,932,095 6,861,734,616

2 Pencairan Dana Cadangan

- - - - -

3 SiLPA 26,000,000 28,706,692 53,010,310 33,020,127 42,296,451

Total Penerimaan 4,723,690,697 5,141,883,462 5,691,784,914 6,257,952,222 6,904,031,068

Dikurangi

4

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat (Prioritas I)

1,381,389,842 2,305,186,757 2,526,015,706 2,813,088,697 3,137,638,669

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

3,342,300,854 2,836,696,704 3,165,769,208 3,444,863,525 3,766,392,398




Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan

keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi

kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang belum

dialokasikan dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.17.



Tabel 3.17. Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

No Uraian Proyeksi (Rp)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Kapasitas Keuangan Daerah 4,723,690,697,838 5,141,883,462,602 5,691,784,914,405 6,257,952,222,671 6,904,031,068,573

Prioritas I (Wajib dan Mengikat) 1,374,928,131,675 2,194,350,271,690 2,405,651,500,309 2,682,376,254,250 2,995,686,660,745

1.1 Belanja Tidak Langsung 1,178,055,118,666 1,971,635,609,602 2,167,700,998,105 2,431,230,066,741 2,727,314,274,051

1.2 Belanja Langsung 196,373,013,009 209,214,662,088 222,950,502,204 237,646,187,509 253,372,386,694

1.3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 500,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000

Kapasitas riil kemampuan keuangan 3,348,762,566,163 2,947,533,190,912 3,286,133,414,096 3,575,575,968,421 3,908,344,407,828

2 Rencana alokasi pengeluaran prioritas II 1,882,787,375,691 2,014,242,675,482 2,260,483,847,123 2,448,331,444,751 2,669,345,431,792

2.1 Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH

1,526,249,275,300 839,967,451,165 970,124,124,260 1,093,844,447,995 1,256,068,476,040

2.2 Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah 29,498,379,241 830,239,820,231 931,901,883,539 975,501,205,311 1,005,780,996,326

2.3 Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya 327,039,721,150 344,035,404,086 358,457,839,324 378,985,791,445 407,495,959,426

3 Rencana alokasi pengeluaran prioritas III 849,627,741,300 933,290,515,430 1,025,649,566,973 1,127,244,523,670 1,238,998,976,037

3.1 Uang Lembur 6,461,711,300.00 7,107,882,430.00 7,818,670,673.00 8,600,537,740.30 9,460,591,514.33

3.2 Bantuan Hibah : 807,823,430,000 888,275,773,000 977,103,350,300 1,074,813,685,330 1,182,295,053,863

3.3 Bantuan Sosial 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000

3.4 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

25,642,600,000.00 28,206,860,000.00 31,027,546,000.00 34,130,300,600.00 37,543,330,660.00

4 Surplus Anggaran Riil/Berimbang 616,347,449,172 - - - -



Tabel 3.18. Proyeksi Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

No Uraian Proyeksi (Rp)

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

1 Prioritas I 1,374,928,131,675 33.47 2,194,350,271,690 42.68 2,405,651,500,309 42.27 2,682,376,254,250 42.86 2,995,686,660,745 43.39

2 Prioritas II 1,882,787,375,691 45.84 2,014,242,675,482 39.17 2,260,483,847,123 39.71 2,448,331,444,751 39.12 2,669,345,431,792 38.66

3 Prioritas III 849,627,741,300 20.69 933,290,515,430 18.15 1,025,649,566,973 18.02 1,127,244,523,670 18.01 1,238,998,976,037 17.95

Total 4,107,343,248,666 100.00 5,141,883,462,602 100.00 5,691,784,914,405 100.00 6,257,952,222,671 100.00 6,904,031,068,574 100.00



Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan

menunjukan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan

pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besaran persentase

ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program

prioritas yang dirancang untuk menunjang prioritas dimaksud. Berdasarkan

evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah 5 (lima)

tahun sebelumnya relatif baik untuk peningkatan alokasi pendanaan secara

bertahap. Dengan demikian kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat

ditampilkan pada Tabel 3.19



Tabel 3.19. Proyeksi APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

No. URAIAN TAHUN

Rata-Rata Pertumb

uhan 2015 2016 2017 2018 2019

A PENDAPATAN 4,697,690,697,838 5,113,176,770,083 5,638,774,603,920 6,224,932,095,639 6,861,734,616,785 9.94

1 Pendapatan Asli Daerah 2,341,611,590,152 2,572,361,195,178 2,826,291,782,061 3,105,703,792,828 3,413,129,267,708 9.88

1.1. Pajak Daerah 2,122,600,000,000 2,334,860,000,000 2,568,346,000,000 2,825,180,600,000 3,107,698,660,000 10.00

1.2. Retribusi Daerah 8,014,152,820 7,212,737,538 6,491,463,784 5,842,317,406 5,258,085,665 -10.00

1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan

25,838,906,072 26,614,073,254 27,412,495,452 28,234,870,315 29,081,916,425 3.00

1.4. Lain-lain PAD yang sah 185,158,531,260 203,674,384,386 224,041,822,825 246,446,005,107 271,090,605,618 10.00

2 Dana Perimbangan 1,579,395,051,686 1,737,334,556,855 1,976,675,075,658 2,249,790,705,809 2,544,182,049,168 12.67

2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

337,687,738,636 371,456,512,500 408,602,163,750 449,462,380,125 494,408,618,137 10.00

2.2. DAU 1,192,855,693,050 1,312,141,262,355 1,508,962,451,708 1,735,306,819,464 1,978,249,774,190 13.50

2.3. DAK 48,851,620,000 53,736,782,000 59,110,460,200 65,021,506,220 71,523,656,842 10.00

3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

776,684,056,000 803,481,018,050 835,807,746,201 869,437,597,002 904,423,299,909 3.88

3.1. Hibah 21,486,438,000 18,069,589,650 18,973,069,133 19,921,722,589 20,917,808,719 -0.23

3.2. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

755,143,930,000 785,349,687,200 816,763,674,688 849,434,221,676 883,411,590,543 4.00

3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

53,688,000 61,741,200 71,002,380 81,652,737 93,900,648 15.00

B BELANJA 4,106,843,248,666 5,128,383,462,602 5,676,784,914,405 6,244,452,222,671 6,889,031,068,574 13.97

1 Belanja Tidak Langsung 2,021,221,148,666 2,897,818,242,602 3,185,531,894,405 3,549,874,052,671 3,956,852,658,574 19.05

1.1. Belanja Mengikat 1,178,055,118,666 1,971,635,609,602 2,167,700,998,105 2,431,230,066,741 2,727,314,274,051 25.41



No. URAIAN TAHUN

Rata-Rata Pertumb

uhan 2015 2016 2017 2018 2019

1.2. Belanja Prioritas III 843,166,030,000 926,182,633,000 1,017,830,896,300 1,118,643,985,930 1,229,538,384,523 9.89

2 Belanja Langsung 2,085,622,100,000 2,230,565,220,000 2,491,253,020,000 2,694,578,170,000 2,932,178,410,000 8.90

2.1. Belanja Prioritas I 196,373,013,009.14 209,214,662,087.92 222,950,502,203.57 237,646,187,509.13 253,372,386,693.58 6.58

2.2. Belanja Prioritas II 1,882,787,375,690.86 2,014,242,675,482.08 2,260,483,847,123.44 2,448,331,444,750.57 2,669,345,431,792.10 9.14

2.3. Belanja Prioritas III 6,461,711,300.00 7,107,882,430.00 7,818,670,673.00 8,600,537,740.30 9,460,591,514.33 10.00

Surplus/Defisit 590,847,449,172 -15,206,692,519 -38,010,310,485 -19,520,127,032 -27,296,451,789 9.64

C PEMBIAYAAN (590,847,449,172) 15,206,692,519 38,010,310,485 19,520,127,032 27,296,451,788 9.64

Penerimaan Pembiayaan 26,000,000,000 28,706,692,519 53,010,310,485 33,020,127,032 42,296,451,788 21.36

Pengeluaran Pembiayaan 616,847,449,172 13,500,000,000 15,000,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000 -21.40

Total APBD 4,723,690,697,838 5,141,883,462,602 5,691,784,914,405 6,257,952,222,671 6,904,031,068,574 9.95

Sumber : Dinas Pendapatan, Biro Keuangan dan Bappeda ProvinsiLampung (diolah)



Kerangka pendanaan merupakan kerangka pelaksanaan program-program

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam rangka pencapaian target

indikator pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan melalui dana

APBD Provinsi Lampung. Oleh karena keterbatasan APBD Provinsi Lampung

maka sangat diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya yaitu APBN,

APBD Kabupaten/Kota, Lembaga Donor, Corporate Social

Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL) dan

partisipasi masyarakat.


Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategik Hal. 4-1

BBAABB IIVV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Pembangunan Bidang Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir

(2008—2012) menunjukkan tren positif, namun terdapat 4 sektor yang

mengalami kecenderungan penurunan, :

a. Sektor Pertanian, merupakan sektor basis dengan LQ=3 dan

penyumbang terbesar dalam PDRB sebesar 40,33%, namun dalam

perkembangannya mengalami pertumbuhan yang cenderung

melambat sebesar 0,76% pertahun;

b. Sektor Pertambangan mengalami pertumbuhan yang cenderung

melambat rata-rata 11,2% pertahun;

c. Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan cenderung

melambat rata-rata 0,49% pertahun;

d. Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan cenderung melambat

sekitar 1,95% pertahun.

2) Pada tahun 2012 impor bahan pangan masih tinggi, dapat dilihat dari

defisit neraca perdagangan luar negeri yang mencapai US25,9 juta;

3) Menurunnya produksi hasil perkebunan yang menjadi ciri khas Lampung

seperti kopi pada Tahun 2012 hanya 134 ribu ton, dibandingkan pada

Tahun 2011 produksi kopi sebesar 144 ribu ton. Sedangkan produksi lada

tidak mengalami penurunan, pada tahun 2012 dan tahun 2011 produksi

lada tetap 24 ribu ton.;



4) Kondisi kawasan hutan di Provinsi Lampung cukup memprihatinkan,

dimana tingkat kerusakan masih 54,15% atau sekitar 544.085 ha dari luas

hutan yang ada. Kondisi kerusakan terparah adalah hutan produksi sekitar

76,48%, hutan konservasi 37,38% dan hutan lindung sekitar 62,73%.

Kecepatan upaya rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi juga belum

sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Kerusakan hutan

tersebut diatas pada akhirnya akan dapat mengancam kepunahan plasma

nutfah dan menurunnya keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung.

5) Menurunnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, ditunjukkan

dengan data pada tahun 2012 hasil penangkapan perikanan laut turun

menjadi 144 ribu ton, hasil perikanan perairan umum 6,9 ribu ton,

budidaya laut 10 ribu ton, tambak sekitar 50 ribu ton, jaring apung sekitar

1.000 ton;

6) Perdagangan dan Koperasi menghadapi masalah:

a. Lebih dari 38% dari 4.548 koperasi tidak aktif

b. Rendahnya partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha

koperasi

c. Rendahnya kompetensi manajerial SDM pelaku usaha UMKM.

d. Rendahnya akses: permodalan (informasi sumber permodalan,

kondisi UMKM yang belum bankable); pasar; penggunaan teknologi

tepat guna; informasi; dan kelembagaan.

e. Daya saing produk koperasi dan UMKM lebih rendah dibandingkan

produk-produk impor.

f. Pengembangan industri tidak berbasis potensi sumber daya lokal.

g. Penguasaan, Pemanfaatan dan Penerapan IPTEK rendah, berakibat

rendahnya inovasi produk dan proses produksi.

h. Kurangnya peningkatan produk berorientasi ekspor dan substitusi

impor.



7) Infrastruktur listrik dan energi menghadapi masalah sebagai berikut:

a. Lampung mengalami defisit listrik sekitar 100—150 MW;

b. Rasio elektrifikasi hanya 71% sementara nasional 78%;

8) Infrastuktur Jalan mengahadapi permasalahan:

a. Kondisi jalan nasional 10% rusak berat dan 7% kritis;

b. Kondisi jalan provinsi 21,52% rusak berat dan 16,73% kritis;

9) Infrastruktur Irigasi menghadapi masalah:

a. Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi karena kerusakan

hutan

b. Kerusakan jaringan irigasi karena rendahnya pemeliharaan

10) Infrastruktur permukiman menghadapi masalah

a. Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi (limbah,

sampah, drainase)

b. Rendahnya penyediaan sumberdaya air baku untuk air minum

11) Sektor Perhubungan menghadapi masalah:

a. Belum terwujudnya sistem integrasi antarmoda angkutan

b. Masih tinggi tingkat over loading angkutan barang

c. Keberadaan bandar udara belum memadai untuk menampung

perkembangan jumlah penumpang dan barang

d. Banyaknya kapal-kapal penyeberangan yang sudah tua

12) Bidang Pendapatan dan Keuangan menghadapi masalah:

a. Porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung masih

dibawah 50%;

b. Belanja modal hanya 21,99% dari total belanja daerah;



c. Belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari dana

alokasi khusus (DAK) dan dekonsentrasi, dan potensi daerah

khususnya kerjasama dengan pihak swasta..

13) Bidang Penanaman Modal menghadapi masalah:

a. Pertumbuhan investasi cenderung positif namun kecil atau lambat;

b. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai

dan belum merata seperti prasarana jalan dan listrik.

c. Konflik hubungan industrial seperti perbedaan pendapat tentang

penetapan besarnya upah minimum regional dan penggunaan tenaga

kerja dengan sistem outsourching.

14) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadapi masalah

a. Lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW) serta

sarana dan prasarana

b. Belum meratanya pembangunan pariwisata

c. Kurangnya sadar wisata masyarakat

d. Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang pariwisata

e. Ekonomi kreatif belum berkembang

15) Bidang Ketahanan Pangan menghadapi masalah:

a. Masih tingginya impor bahan pangan

b. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh

seluruh lapisan mayarakat

c. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas

16) Bidang Perencanaan Pembangunan menghadapi masalah:

a. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS) antar dokumen

perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan provinsi

dan kabupaten belum optimal



b. Kualitas dan kuantitas SDM perencanaan belum memadai

c. Database dan peta belum terintegrasi

17) Bidang Penataan Ruang menghadapi masalah:

a. Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya

rencana rinci tata ruang

b. Tidak konsistennya perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan

ruang

c. Terdapat deviasi pemanfaatan ruang karena lemahnya pengendalian

pemanfaatan ruang

18) Bidang Komunikasi dan Informatika menghadapi masalah:

a. Pemanfaatan internet dalam penyelenggaraan pemerintah belum

optimal

b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum

optimal

c. E-Government masih sangat terbatas

19) Bidang Penangggulangan Bencana menghadapi masalah:

a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam penanggulangan bencana

b. Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana belum

terbangun

20) Bidang Lingkungan Hidup menghadapi masalah:

a. Masih tinggi tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya

b. Kerusakan kawasan pesisir dengan ditandai kekeringan hutan

mangrove

c. Rendahnya pemahaman dan keberadaan masyarakat akan pelestarian

lingkungan hidup

d. Penggundulan dan penggalian bukit – bukit.



e. Pengawasan atas pencemaran lingkungan masih sangat terbatas

f. Kapasitas organisasi dan SDM masih sangat terbatas

4.1.2. Pembangunan Sosial Budaya

1) Bidang Pendidikan menghadapi masalah:

a. Rata-rata lama sekolah hanya 7,44 tahun berarti tingkat pendidikan

sampai dengan kelas 1 SMP, program pendidikan 9 tahun belum

optimal;

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMU rendah hanya 59,80%;

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMU rendah hanya 45,980%;

d. Angka buta huruf masih di atas rata-rata nasional yaitu 7,19%;

e. Rasio guru ideal, namun distribusi guru tidak merata

2) Bidang Kesehatan menghadapi masalah:

a. Angka Kematian Ibu (AKI) nasional yaitu 359 per 100.000 KH (SDKI,

Tahun 2012);

b. Masih tingginya kasus kematian ibu Provinsi Lampung yaitu 158

kasus (2013)

c. Masing tinggi Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Lampung sebesar

30 per 1.000 KH (SDKI, 2012) dan kasus kematian bayi 159 kasus;

d. Masih tingginya angka kematian anak balita 32 per 1.000 KH (SDKI,

2012);

e. Masih tingginya angka kematian kasus kematian balita 32 per

1000KH = 64 kasus;

f. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan

dasar, rasio puskesmas 3,68 per 100.000 penduduk, dibawah

nasional 3,89;

g. Rasio posyandu 1,07 terendah ketiga nasional;



h. Rasio Puskesmas 1: 28.041 (2012), idealnya 1: 20.000

i. Rasio Dokter rendah, Lampung 11,4 ; nasional 13,7

j. Rasio Perawat: nasional 96,2 dan Lampung 70,85 (2012)

3) Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat menghadapi

masalah:

a. Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas

b. Rentan terhadap konflik horizontal

c. Masih banyaknya konflik tanah antar masyarakat, antara masyarakat

dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah

d. Belum memadainya landasan hukum bagi pelaksanaan urusan

pemerintahan dan pembangunan

4) Bidang Kebudayan menghadapi masalah:

a. Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal

b. Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda

c. Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri

d. Pemanfaatan nilai budaya bagi pembangunan masih terbatas

e. Terjadinya degradasi penggunaan bahasa lokal dalam lingkungan

masyarakat

5) Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah

a. Rendahnya produktivitas pemuda dalam pembangunan

b. Melemahnya karakter bangsa pada generasi muda

c. Merebaknya bahaya narkoba di kalangan generasi muda

d. Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional



e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan

kreativitas generasi muda generasi muda yang lebih berkualitas dan

mandiri

f. Lemahnya pola pembinaan bagi atlet

g. Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat provinsi maupun

nasional

h. Rendahnya mental juara dan sportifitas

6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak menghadapi

masalah:

a. Indeks Pembangunan Gender 63,50 Nomor 9 di Sumatera (Nasional

67,80)

b. Indeks Pemberdayaan Gender 65,86 Nomor 4 di Sumatera (Nasional

69,14)

c. Masih rentan permasalahan traficking terhadap perempuan dan anak

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat menghadapi masalah:

a. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;

b. Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;

c. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses

kesempatan berusaha.

d. Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong

percepatan pembangunan

e. Minimnya penggunaan dan pemanfaatan Iptek Masyarakat pedesaan

untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan

8) Bidang Sosial menghadapi masalah:

a. Kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS);



b. Tingginya urbanisasi dari desa ke kota atau keluar provinsi;

c. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin

d. Tingginya kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara

individu dengan indivudu lainnya.

e. Belum terbangunnya komunikasi yang konstruktif antar kelompok

masyarakat dari berbagai latar belakakng (social, ekonomi, budaya,

dan agama)

9) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian menghadapi masalah:

a. Kualitas tenaga kerja masih rendah;

b. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata;

c. Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda;

d. Keterbatasan penyediaan infrastruktur wilayah transmigrasi;

e. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

transmigrasi

f. Balai Latihan Kerja di Provinsi Lampung kekurangan guru pengajar

dan peremajaan peralatan

10) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil menghadapi masalah:

a. Belum selesainya program administrasi dokumen kependudukan

b. Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik

11) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menghadapi masalah:

a. Kualitas pelayanan belum maksimal sehingga intensifikasi pelayanan

KB sangat penting;

b. Belum optimalnya ketahanan keluarga;

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB.

12) Bidang Penelitian dan pengembangan inovasi daerah:



a. Pemanfaatan data kajian penelitian pengembangan dalam proses

perencanaan masih belum optimal.

b. Masih kurangnya kepekaan peneliti dalam menangkap fenomena

problematik yang terjadi dalam masyarakat untuk menjadi obyek

penelitian.

c. Belum memadainya pengetahuan teori dan informasi para peneliti

dan SDM bidang penelitian dan pengembangan.

4.1.3. Pembangunan Otda, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1) Bidang Otda, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menghadapi

masalah:

a. Belum sinkronnya impelementasi peraturan antara tingkat pusat dan

daerah

b. Penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya

perlindungan hukum dan HAM

c. Organisasi pemerintahan daerah masih belum sesuai dengan bidang

urusan sesuai dengan kondisi lokal, dan belum sesuai dengan bidang-

bidang urusan pada organisasi pemerintah.

d. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

yang belum sepenuhnya melaksanakan pemerintahan yang bersih

(Clean Government)

e. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan

prinsip good governance

f. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur



g. Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yg belum

tersertifikasi;

h. Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas

i. Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat

2) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menghadapi masalah:

a. Pendidikan politik masyarakat masih rendah

b. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban

masyarakat yang bernuansa SARA.

c. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban

masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik

dan yang bernuansa SARA

3) Bidang Pertanahan menghadapi masalah:

a. Lahan belum bersertifikat

b. Banyak masalah batas wilayah, baik antar kabupaten, maupun antar

provinsi.

c. Lamanya proses penyelesaian sengketa pertanahan antara

pemerintah, perusahaan dan masyarakat

d. Okupasi tanah negara oleh masyarakat

4.2. Isu Strategis

1. Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar

tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa,

investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih

bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang

bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk

meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.



2. Provinsi Lampung berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I

dengan konsekwensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara yang

terbuka dengan dunia luar sehingga bisa dilalui kapal dan pesawat udara

asing, kondisi ini bisa dimanfaatkan menjadi jalur perdagangan ilegal

(human traficking, ilegal fishing, ilegal logging).

3. Lokasi strategis Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera

namun daya dukung infrastruktur seperti jaringan transportasi darat baik

lintas timur maupun lintas barat guna memperlancar arus barang dan

orang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya dalam kondisi

rusak;

4. Persaingan antardaerah yang ketat di mana efisiensi, produktivitas dan

nilai tambah menjadi pertimbangan kinerja. Menjadikan Provinsi Lampung

relatif tertinggal dibanding daerah lain yang lebih efisien dan produktif

dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi. Sehingga berakibat pada

beratnya peningkatan keunggulan daerah (komparatif dan kompetitif)

secara sektoral, komoditas dan jasa unggulan;

5. Dengan adanya penerapan standardisasi barang dan jasa yang dikaitkan

dengan isu lingkungan, HAM, dan buruh berakibat menjadi terhambatnya

perdagangan akibat lemahnya pemahaman isu global. Hal ini menuntut

Pemda perlu melakukan pengembangan kebijakan yang responsif

terhadap isu, kesepakatan dan hukum internasional;

6. Adanya perubahan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi

untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini

menuntut untuk dilakukan pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis

iptek (knowledge-based economy).

7. Di alam demokrasi sekarang ini proses politik menjadi mahal sehingga

menimbulkan pemborosan uang negara yang merupakan investasi yang

tidak produktif. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu melakukan



percepatan konsolidasi demokrasi untuk mencegah pemborosan yang

lebih besar lagi.

8. Terjadinya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang

mengakibatkan tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan

publik.

9. Ketidapastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah

memunculkan lemahnya koordinasi dan sinergi pusat-daerah, tidak

optimalnya pengelolaan anggaran negara dan daerah, dan konflik

antardaerah. Karena itu pemerintah harus mengembangkan forum-forum

kerjasama antardaerah;

10. Rendahnya mutu layanan publik: Standar Pelayanan Minimal

mengakibatkan lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan

kemajuan daerah. Diperlukan regulasi pemerintah yang bertujuan

mengembangkan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja;

11. Lemahnya manajemen sumberdaya dan asset daerah: tata ruang, SDA,

tanah, dan laut telah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan

sumberdaya secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kerusakan

lingkungan. Perlu upaya penataan dan pengembangan manajemen sumber

daya dan asset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan;

12. Belum berjalannya reformasi birokrasi daerah telah memunculkan

ketidakpastian dan kelambanan, karenanya dibutuhkan pengembangan

sistem insentif dan disinsentif;

13. Lemahnya kerjasama dan kemitraan pemerintah dan swasta

mengakibatkan rendahnya investasi, pemerintah perlu melakukan

perencanaan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta

14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah di Pulau

Sumatera yaitu hanya 72,45;



15. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju

pertumbuhan ± 1,23% selama 10 tahun terakhir, memberikankan

konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan

kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

16. Masih tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86%, masih diatas

rata-rata nasional sekitar 11,66%;

17. Kerusakan hutan di Provinsi Lampung hingga tahun 2012 sudah mencapai

55% dari luas yang ada akibat berbagai tekanan pembangunan dan

aktivitas masyarakat. Potensi ekonomi dari kawasan hutan berupa hasil

hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati belum

termanfaatkan secara maksimal.

18. Beberapa daerah-daerah berpotensi ekonomi (Tanggamus, Lampung

Barat, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat,

Lampung Selatan, Lampung Utara dan Way Kanan) belum terlayani oleh

sarana dan prasarana yang memadai.

19. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum

termanfaatkan secara optimal.

20. Terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah, khususnya antara

Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi dengan kabupaten-kabupaten

di Provinsi Lampung.

21. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin

tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan

terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau.

22. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran

sungai, semakin meningkatnya polusi udara di lingkungan perkotaan, dan

semakin punahnya fauna dan flora lokal.



23. Masih tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah

(negara) dan masyarakat dengan perusahaan (negara/swasta)

24. Adanya peningkatan penggunaan teknologi dan informasi harus dilihat

sebagai potensi yang mendukung percepatan sinkronisasi pelaksanaan

pembangunan di daerah Kabupaten/Kota


Visi dan Misi Hal. 5-1

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi

merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan

yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam

bentuk jati diri.

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders

agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai

inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara

bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan

sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk

pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih

maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan

Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung

yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan

(stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019.

Visi Provinsi Lampung juga memperhatikan janji-janji kampanye gubernur

terpilih yaitu :

a. Bidang Infrastruktur. Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di

seluruh Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat.

b. Bidang Investasi. Sistem perizinan yang cepat, mudah, dan murah

c. Bidang Reformasi Birokrasi. Pemerintahan yang bersih, transparan,

profesional dan berjiwa memberi dan dan melayani.



d. Bidang Pemerintahan. Membangun infrastruktur pendukung pertanian

dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian

untuk mencapai swasembada dan ketahan pangan daerah.

e. Bidang Kesehatan. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan

mempermudah birokrasi.

f. Bidang Pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

melestarikan budaya daerah lampung.

Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah:

1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas

dan kesejahteraan antar wilayah;

2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas

jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan

Internasional.

3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi

pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan

infrastruktur.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung

menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar

Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan

mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025

dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025,

maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 adalah:

“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”

Maksud Visi di atas adalah:

Provinsi Lampung Merupakan Daerah Yang Maju dan Berdaya Saing

Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup

domain perekonomian, Iptek dan inovasi, pendidikan, dan civilization (politik



dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri,

perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai.

Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental.

Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan

merata.

Sebagaimana diuraikan dalam visi pembangunan nasional, kemajuan suatu

bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat

antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk

derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) yang tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil;

angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih

baik. Secara keseluruhan kualitas sumberdaya manusia yang makin baik akan

tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi

daerah dengan kinerja ekonomi tinggi. desa/kampung/pekon tertinggal yang

ada di Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada.

Pengangguran yang tinggi mencapai lima persen dari jumlah penduduk. Kondisi

ini paradok dengan potensi atau kekayaan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi

Lampung dan kedekatan dengan pusat ekonomi nasional DKI Jakarta yang

dapat ditempuh dalam waktu 25-40 menit melalui pesawat udara dan enam jam

dengan moda transportasi darat dan laut. Kondisi ini menjadi motivasi untuk

mencapai visi menjadi provinsi maju dengan merancang strategi pembangunan

yang memungkinkan untuk terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi yang konsisten

dan persisten. Masyarakat Lampung akan memanfatkan secara optimal segala

bentuk peluang dan kesempatan pada wilayah lain di Indonesia bahkan di luar

negeri untuk kemajuan demi terwujudnya masyakarat yang makmur. Pada era

globalisasi sekarang masyarakat Lampung akan meningkatkan kemampuan dari

yang sudah ada dalam mekanisme perdagangan bebas. Sebagai bangsa pejuang,

semua elemen pemangku kepentingan akan berjuang secara proaktif untuk

keluar dari keterpurukan sehingga menjadi sejajar dengan masyarakat yang

lebih maju di Provinsi di luar Lampung dengan senantiasa menjunjung tinggi



nilai-nilai kebangsaan seperti yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfatan sumberdaya alam

secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan

investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung

terwujudnya organisasi berkewirausahaan (entrepreneuring government),

pemanfaatan Iptek dan inovasi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik

serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan hanya dicapai oleh manusia berkualitas, oleh karena itu menciptakan

manusia yang berkualitas adalah tujuan pokok. Sentral dari pembangunan

adalah manusia, oleh karena itu kehandalan strategi peningkatan sumber daya

manusia akan menjamin terwujudnya penduduk yang berkualitas. Sumber daya

manusia berkualitas memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan

berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk

ditandai oleh makin meningkatnya partisipasi pendidikan menengah dan

tinggi ditandai dengan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan

oleh sistem pendidikan.

Dengan tingginya kualitas sumberdaya manusia akan terjadi proses

perberdayaan ekonomi rakyat secara alamiah dalam masyarakat pada

gilirannya akan mendorong kemajuan berbagai sektor pembangunan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam semua sektor pembangunan

dan elemen pemangku kepentingan akan menjadi penentu terwujudnya daya

saing daerah. Daya saing ditentukan juga oleh ketersediaan infrastruktur dan

sarana pendukung dengan kualitas tinggi, pemanfaatan ilmu pengetahuan,

teknologi, informasi dan komunikasi.

Provinsi Lampung Memiliki Birokrasi Pemerintah Yang Bersih Bebas Korupsi dengan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Berorientasi Melayani.

Birokrasi pemerintahan visioner juga akan menjadi faktor pendukung manakala

dapat mendorong dengan kebijakan, menfasilitasi dan melindungi proses



peningkatan kemakmuran yang berbasis pada prinsip kewirausahaan. Kualitas

birokrasi demikian akan berindikasi pada kemampuan manajemen

pemerintahan yang bersih bebas korupsi (clean government) dengan

mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) yang

berorientasi pelayanan publik secara prima.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat memastikan

tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disajikan. Dimensi pelayanan

yang menjadi fokus peningkatan kualitas pelayan publik adalah: prosedur

pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan

petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan

dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan,

kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan.

Akhirnya dari segi perekonomian, birokrasi pemerintahan daerah yang baik

akan mampu mengalokasikan belanja pembangunan dari hasil pengembangan

ekonomi daerah, implikasinya pemerintah harus mendorong PDRB (Produk

Domestik Regional Bruto) setinggi-tingginya untuk menciptakan sumber PAD

(Pendapatan Asli Daerah).

Provinsi Lampung Merupakan Daerah yang Berkemandirian dan Berkeadilan Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi serta Disokong Oleh Proses Demokratisasi.

Menjadi provinsi yang maju dan sejahtera diantara provinsi di Indonesia adalah

cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung. Pemahaman

untuk menjadi Lampung maju dan sejahtera memiliki pengertian bahwa

masyarakat Lampung sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan

nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumberdaya wilayah dan

sumberdaya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan.

Kemajuan dan kesejahteraan akan terjadi ketika keswasembadaan atau

kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai.

Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi

mengurangi ketergantungan sumber dari luar negeri. Hasil produksi dari



berbagai sektor perekonomian menonjol secara kualitas dan produktifitas.

Swasembada harus menjadi fokus perhatian untuk mengurangi ketergantungan

dan kerawanan serta menciptakan daya tahan tinggi terhadap

perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Keswasembadaan dapat dicapai

sejatinya adalah memanfaatkan keunggulan secara maksimal. Selain

swasembada, kesejahteraan akan terwujud ditentukan oleh kepastian hukum,

etika politik luhur yang menjunjung tinggi budaya demokrasi, ketentraman dan

ketertiban, budaya kerja keras masyarakat. Dalam proses pembangunan

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Lampung harus dapat memastikan

keterlibatan penuh dari masyarakat dalam peningkatan perekonomian.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang civilized dan berkeadilan (justice

for all) yang memiliki sistem dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap,

serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun,

bebas berpendapat, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum,

menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib, serta menghargai profesi.

Provinsi Lampung Merupakan Daerah Sejahtera Dengan Budaya Luhur

Sejahtera mempunyai konotasi whealthy atau prosperous. Masyarakat yang

sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil

dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah)

derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan

sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan

sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan,

kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.

Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi

budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif, produktif, dan

inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahterahteraan dengan segala

potensi dan kelebihan yang dimiliki.

Dengan revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat

memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat



sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun,

harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian

daerah.

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan

pelayanan sosial.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya

masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama yang toleran.

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan.

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis

kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan

antisipatif.

Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian

Daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth)

melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung

dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi

yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat

ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan

keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global.

Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian

ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa

berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk

memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya

harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan



pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitisasi sumber daya alam dan tidak

merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau

sustainable competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya

didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan

jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga

meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan

kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama

dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan

sosial yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan

partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain: Urusan Pertanian,

Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian,

Urusan Perdagangan, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM,

Urusan Penanaman Modal dan Perijinan, serta Urusan Pariwisata.

Misi 2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan

Pelayanan Sosial.

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas

infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial.

Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan

pengembangan infrastuktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional,

sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga

meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai,

dan udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan

ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan

infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri)

lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta

untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat.



Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 2 antara lain: Urusan Pekerjaan

Umum, Urusan Perhubungan, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perumahan,

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, serta Urusan Ketransmigrasian.

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Iptek dan Inovasi,

Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama.

Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya

manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas

pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas

didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, kualitas jasmani (keolahragaan), kesehatan dan pengendalian

pertumbuhan penduduk dan transmigrasi. Pada gilirannya, SDM yang

berkualitas akan mampu menguasai, mengembangkan, memanfaatkan Iptek

dan inovasi, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi

golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung

oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.

Peningkatan kualitas budaya masyarakat Lampung yang direaktualisasi,

direvitalisasi, dan ditransformasi, melalui redefinisi 5 (lima) prinsip kehidupan

masyarakat Lampung, yaitu:1. Pi'il Pesenggiri; 2. Sakai Sambayan; 3. Nemui

Nyimah; 4. Nengah Nyappur; dan 5. Bejuluk Beadek. Redefinisi prinsip

kehidupan Lampung menitikberatkan pada pemaknaan budaya yang

konstruktif, transformatif, kreatif, dan produktif serta bernilai sosial dan

ekonomi yang tinggi.Sebagai upaya menopang masyarakat berbudaya, perlu

dibina masyarakat yang agamis(beriman, bertaqwa, toleran, dan berbudi

pekerti luhur).

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 3 antara lain: Urusan

Pendidikan, Urusan Perpustakaan, Urusan Kesehatan, Urusan Kebudayaan,

Urusan Sosial, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Urusan

Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Agama



Misi 4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan.

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini

diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan

kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan

iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk

pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan

nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung

kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan

pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan

pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 4 antara lain: Urusan

Lingkungan Hidup, Urusan Energi Sumberdaya Mineral, Urusan Kehutanan.

Misi 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi

Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang

Baik dan Antisipatif.

Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat

keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan

untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran

masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan

pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan

menegakkan hukum serta memberantas KKN.

Juga upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud

pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional yang

berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan

berorientasi pada pelayanan publik prima.



Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 5 antara lain:Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Pertanahan, Urusan Perencanaan

Pembangunan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan

Kearsipan, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan

pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Pernyataan tujuan

dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi, yaitu:



Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Lampung

Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019

Misi Kesatu: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi memperkuat dan Kemandirian Daerah

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah

1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung

2. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

3. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

4. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

5. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

6. Nilai Tukar Petani (NTP)

7. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

35,25%

6,20%

5,69%

7,74%

1,08%

124,53

113,72

35,80%

6,50%

6,77%

8,13%

1,39%

125,64

113,86

35,73%

6,83%

7,84%

8,54%

1,69%

125,65

114

35,68%

7,17%

8,92%

8,97%

2%

126,65

114,15

35,63%

7,53%

10%

9,42%

2%

125,65

114,29

2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi;

1. PDRB per kapita (konstan)

2. Pola pangan harapan melalui peningkatan diversifikasi pangan

3. Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan

4. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita per bulan

7,090

87,50%

298.064

245.532

7,106

89,50%

312.967

257.809

7,106-7,5

91,70%

328.615

270.699

7,106-7.5

93,50%

345.046

284.234

7,106-7,.5

95,00%

362.298

298.446

3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor

Kontribusi sub sektor industri pengolahan hasil

16,44% 17,33% 18,22% 19,11% 20,00%





industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung;

pertanian terhadap PDRB Prov. Lampung

4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi;

1. Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Prov. Lampung

2. Pertumbuhan ekspor non migas

16,65%

6%

17,48%

6,25%

18,35%

6,30%

18,35%

6,50%

18,35%

6,70%

5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah;

1. Jumlah koperasi aktif 2. Jumlah UMKM

65%

375.425

70%

384.810

70%

394.430

72%

404.291

75%

414.398 6. Peningkatan kontribusi

penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah ;

1. Jumlah proyek penanaman modal (PMA dan PMDN) yang terealisasi

2. Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku

10%

9,94

12%

10,94

13%

12,03

14%

13,24

15%

14,56

7. Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah.

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2. Jumlah wisatawan nusantara

1,41

2.134.380

1,48 2.347.817

1,55

2.582.599

1,63 2.840.859

1,71 3.124.945

3. Jumlah wisatawan

mancanegara 27.127 29.840 32.824 36.106 39.717

8. Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Pertumbuhan PAD 2,64% 8,84% 10,28% 10,40% 10,23%

Misi Kedua: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah.

1. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan

1. Persentase kemantapan jalan negara

2. Persentase kemantapan jalan provinsi

85,50%

65,00%

87,25%

70,00%

92,25%

75,00%

93,25%

80,00%

95,25%

85,00%





Sosial barang;

2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

Tercapaianya tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang

Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

3. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;

1. Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap

2. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

3. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

65% 12% 15%

70% 14% 12%

75% 16% 9%

80% 18% 6%

85% 20% 3%

4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);

Jumlah pembangunan rumah baru per tahun

12% 14% 16% 18% 20%

5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dari 72 % menjadi 78% di akhir tahun 2019;

1. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

2. Rasio elektrifikasi rumah tangga

3. Rasio elektrifikasi rumah tangga

2,06 72% 100%

2,16 73% 100%

2,27 74% 100%

2,38 76% 100%

2,50 78% 100%





Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi beragama

1. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi dan berkualitas

1. Meningkatnya angka melek huruf.

Angka melek huruf 96%

96,5% 97% 97,5% 98%

2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun ;

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket C

2. APK SMP/MTs/Paket B

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

4. Angka APM SMP/MTs/Paket B

5. Angka rata-rata lama sekolah

108 94 95 74 7,50

110 95 96 75 7,55

112 96 97 76 7,60

114 97 98 77 7,65

116 98 99 78 7,70

3. Meningkatnya tingkat

pendidikan masyarakat ke jenjang menegah dan tinggi;

1. APK SMA/SMK/MA /Paket C

2. APM SMA/SMK /MA / Paket C

70

62

72

64

74

66

76

68

78

70 2. Meningkatkan indeks

pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000KH Tahun 2012 menjadi 6,6/1000 KH Tahun 2019

Persentase terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengembangan bidang kesehatan dan pelayanan KB di Kab/Kota se-Provinsi Lampung

100% 100% 100% 100% 100%

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya

1. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Pemanfaatan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah

100% 100% 100% 100% 100%





4. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat

1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial,

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

100% 100% 100% 100% 100%

5. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja

1. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;

1. Rasio ketergantungan 2. Tingkat pengangguran

terbuka 3. Kemiskinan

52,55 5,18

12,86

46,51 4,56

11,86

46,52 4,01

10,86

46,60 3,50

10,50

46,75 3,11 9,86

6. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi

1. Besaran penempatan transmigrasi ke luar Lampung

2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM

100 kk

3 unit

100 kk

3 unit

115 kk

4 unit

120 kk

4 unit

125 kk

4 unit

7. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga

1. Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan ;

2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga;

3. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;

1. Indeks pembangunan gender

2. Indeks pemberdayaan gender

1. Terbentuk dan berjalannya kelompok ekonomi kreatif perempuan di kab/kota di Provinsi Lampung. Berlanjutnya pembinaan kesejahteraan keluarga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung

1. Peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda

2. Pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga

65,86-66

63,5-64,5

45%

84 Org

56 Org

66-68

64,5-66,5

50%

84 Org

56 Org

68-69

66,5-67,5

60%

84 Org

56 Org

69-70

67,5-68,5

65%

84 Org

56 Org

70-70,5

68,5-69

70%

84 Org

56 Org





8. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;

Pembinaan lembaga sosial dan keagamaan

100% 100% 100% 100% 100%

9. Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi

1. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti

Terpenuhinya kebutuhan data/informasi pembangunan daerah

100% 100% 100% 100% 100%

10. Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga iptek di daerah

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah

100% 100% 100% 100% 100%

Misi Keempat: Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

1. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA;

2. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

3. Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis

1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar

2. Jumlah hari dengan kualitas udara perkotaan kategori baik

1. Menurunnya tingkat pencemaran air

1. Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove (hektar)

D

N/A

45%

84.014

C

27-30 hari

baik/th

40%

106.953

C

27-30 hari

baik/th

35%

129.892

C

27-30 hari

baik/th

30%

152.831

B

27-30 hari

baik/th

25%

175.770

Misi Kelima: Menegakkan Supremasi Hukum,

1. Mewujudkan keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan hukum di masyarakat.

1. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat;

Optimalisasi pemanfatan teknologi informasi hukum

100% 100% 100% 100% 100%





Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif

2. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif

1. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima

2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

4. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif

1. Reformasi birokrasi

1. Tingkat produktifitas dan kinerja aparatur birokrasi

1. Indeks persepsi korupsi

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan

100%

50%

50%

100%

100%

70%

70%

100%

100%

80%

80%

100%

100%

90%

85%

100%

100%

100%

90%

100%

3. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata

1. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-5)

2

3

3,5

3,6

3,8

4. Merealisasikan pembangunan politik

1. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.

Meningkatnya indeks demokrasi

50% 55% 60% 65% 70%


Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-1

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif

tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD

dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan

jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-

2019 disajikan pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

VISI: “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”

Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah

1.1 Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;

1.1.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan

a Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya lokal (kawasan)

b Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap

c Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri

1.2 Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan protein;

1.2.1 Mengembangkan Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan dan Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan serta Distribusi Pangan

a Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan

1.3 Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung;

1.3.1 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah

a Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah, serta kemitraan antar industri

b Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)

c Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar

d Meningkatkan mutu kemasan pangan dan merek dalam rangka peningkatan daya saing bagi IKM

e Meningkatkan mutu hasil dan menengah yang berbasis eksport dalam rangka peningkatan daya saing era globalisasi




1.4 Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung ;

1.4.1 Peningkatan daya daing perdagangan barang dan jasa

a Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien

b Meningkatkan volume ekspor komoditi unggulan

c Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen

1.5 Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah

1.5.1 Penumbuhan dan Perkuatan Koperasi dan UMKM

a Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan berdaya saing, serta pengembangan inkubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis

b Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro

1.6 Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah;

1.6.1 Peningkatan daya saing investasi daerah

a Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru

1.7 Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah

1.7.1 Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata kultural;

a Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat

1.8 Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD);

1.8.1 Intensifikasi, optimalisasi, dan efisiensi pengelolaan PAD yang menjadi kewenangan provinsi

a Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah




Misi II : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial

1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah

1.1 Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang

1.1.1 Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

a Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional

1.1.2 Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar

a Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakkan orang, barang, dan jasa

1.2 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota

1.2.1 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung

a Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya

1.3 Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang

1.3.1 Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air

a Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;

1.4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);

1.4.1 Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, Gedung dan lingkungan

a Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif

b Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan

c Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi.

1.5 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung;

1.5.1 Peningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik

a Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

b Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil




Misi III : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Iptek dan Inovasi, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Kehidupan Beragama yang Toleran

1 Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi yang berkualitas;

1.1 Menurunnya angka melek huruf;

1.1.1 Perluasan Pendidikan Non Formal,

a Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal;

b Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung;

1.2 Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun ;

1.2.1 Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan bebas biaya;

a Menuntaskan program pendidikan dasar 9 tahun;

1.3 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan meningkatkan APM dan APK Perguruan Tinggi

1.3.1 Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;

a Mengembangkan program pendidikan 12 tahun;

b Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha

c Memfasilitasi pengembangan akademi komunitas di kabupaten/kota Provinsi Lampung

d Memperkuat manajemen atau tata pamong sekolah (good school govemance)

1.3.2 Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik.

a Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen kependidikan;

1.3.3 Redistribusi tenaga pendidik kesemua wiilayah kabupaten/kota

a Melakukan pemerataan secara proposional tenaga pendidik diseluruh kabupaten/kota

1.3.4 Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran

a Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran

1.3.5 Penyelenggaraan pendididikan berkarakter, partisipatif dan berbasis budaya

a Menyelenggaraan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional




1.3.6 Mengembangkan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling

a Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah

2 Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat yang cukup tinggi

2.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000 KH tahun 2012 menjadi 6,6/1000 KH tahun 2019

2.1.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk

a Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan;

b Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi;

c Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Rujukan dan Puskesmas sesuai standar medik

d Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional;

f Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas;

g Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat;

h Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;

3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya

3.1 Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

3.1.1 Mengembangkan Nilai dan keragaman Budaya Lokal

a Meningkatkan pembinaan budaya Lampung dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi akulturasi budaya nusantara dan budaya Lampung;

b Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Provinsi Lampung

4 Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat

4.1 Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;

4.1.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya

a Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial;

b Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial

c Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.

4.1.2 Memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

a Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial




4.1.3 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha.

a Penyelenggaraan kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha.

5 Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja

5.1 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;

5.1.1 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan;

a Meningkatkan daya saing tenaga kerja

b Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan, serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sehingga mereka terhindar dari perlakuan yang merugikan

c Mamfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum regional (UMR).

6 Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi

6.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya kawasan transmigrasi

6.1.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dan museum

a Mengembangkan pusat layanan informasi ketransmigrasian

6.1.2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi

b Mewujudkan kawasan transmigrasi

7

Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga

7.1 Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender;

7.1.1 Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran

a Menerapkan anggaran responsif gender (ARG)

b Meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.

7.2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga

7.2.1 Revitalisasi Keluarga Berencana

a Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga

7.3

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;

7.3.1

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri

a Mewujudkan pemuda Lampung yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;

b Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga.

7.3.2 Perkuatan pembinaan atlet melalui perkuatan kelembagaan KONI dan pembangunan dan

a Terbinanya dan berkembangnya prestasi atlet

b Meningkatnya kapasitas kelembagaan KONI




peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga

c Terbangunnya dan terperiharanya sarana dan prasarana olahraga

7.3.3 Perkuatan pembinaan pramuka, serta pengembangan sarana dan prasarana pramuka

a Terbinanya organisasi dan anggota pramuka

b Terbangunnya sarana dan prasarana pembinaan pramuka

8 Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran

8.1 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;

7.1.1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat

a Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama;

b Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

9 Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi

9.1 Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;

8.1.1 Meningkatkan kemampuan SDM

a Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang daerah;

10 Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga iptek di daerah

10.1 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah;

9.1.1 Meningkatkan sinergitas antar lembaga iptek di daerah

a Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;

Misi IV :Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

1 Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan

1.1 Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA

1.1.1 Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah

a Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup

1.2 Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

1.2.1 Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

a Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah

1.2.2 Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air, udara, lahan

a Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

1.2.3 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup

a Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan




1.2.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis partisipatif

a Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup

1.2.5

Perencanaan dan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup

a Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga Lingkungan Hidup

b Pengembagan sumber-sumber alternatif pendanaan lingkungan

c Pengembangan inovasi bidang Lingkungan Hidup

1.3 Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis

1.3.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan

a Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung

b Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutandalam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih (clean province)

Misi V : Menegakan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearipan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif

1 Mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

1.1 Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat

1.1.1 Pengembangan struktur hukum masyarakat

a Mengembangkan kelembagaan/pranata hukum di masyarakat

1.1.2

Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial, dan control social

a Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat, dan antar produk hukum daerah

b Membuat produk hukum yang memberikan kepastian, dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha

1.1.3 Pengembangan budaya hukum masyarakat

a Meningkatkan Pendidikan hukum masyarakat

b Meningkatkan kemitraan dengan aparat penegak hukum

1.1.4 Memberikan dukungan dan fasilitasi penegakan hukum

a Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat

b Memberikan aksesibilitas penegakan hukum di daerah

c Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;

d Menyelesaikan masalah konflik pertanahan




2

Mengembangakan pemerintahan yang baik dan antisipatif

2.1 Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima

2.1.1 Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif;

a Menyelenggarakan pemerintahan yang diarahkan oleh Visi, Misi

b Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisiipatif

c Mengelola pelaksanaan pembangunan yang dikendalikan oleh aturan-

aturan yang mengikat baik internal pemerintah maupun masyarakat.

d Pembaharuan sistem pelayanan publik berbasis e-Gov (cyber province)

e Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui cyber dan iptek

2.2 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

2.2.1 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance

a Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

b Pengembangan SDM birokrasi yang berkompeten, berintegritas dan profesional

2.3 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

2.3.1 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka clean government

a Pengawasan internal , eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi

b Pembentukan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

c Penguatan kelembagaan desa dalam mengantisipasi penyerahan urusan pembangunan dan pemerintahan

3 Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi

3.1 Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata

3.1.1 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan

a Sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang;

b Pembenahan pelayanan publik yang diarahkan untuk peningkatkan kepuasan masyarakat dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang profesional

c Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan

d Mewujudkan kompilasi dokumen dan arsip daerah dalam sistem

informasi kearsipan yang terintegrasi.

e Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan




f Penatalaksanaan manajemen kependudukan dan demografi berbasis teknologi informasi

g Penguatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan

4 Merealisasikan pembangunan politik

4.1 Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan, dalam kerangka supremasi hukum.

4.1.1 Penanaman nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban (anti kekerasan, nilai-nilai toleransi politik)

a Mengembangkan kehidupan demokrasi yang bermartabat melalui pendekatan kultural dan pembangunan yang berkeadilan

4.1.2 Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan kearipan lokal yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum

a Meningkatkan pendidikan politik masyarakat

b Memperkuat lembaga demokrasi lokal

c Meningkatkan pembinaan lembaga politik lokal

d Memantapkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok sosial

e Memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik

f Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam mendorong proses demokrasi



6.2. Kewilayahan Perencanaan Pembangunan

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung selama ini

masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar

wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan

perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah

di Provinsi Lampung maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan

kewilayahan.

Fokus pembangunan daerah pada tahun 2015-2019 akan diarahkan pada

pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan

kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional

dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri

dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah-wilayah tertinggal dan kota

pusat pertumbuhan.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada

RPJM Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 ini mengacu pada Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2. Kebijakan Kewilayahan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun

2015-2019

HIRARKI KOTA FUNGSI UTAMA

PKN Bandar Lampung pusat pemerintahan provinsi pusat perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan koleksi; pusat pendukung jasa pariwisata; pusat pendidikan tinggi.

PKW Metro pusat pemerintahan kota; pusat perdagangan dan jasa; pusat pendidikan khusus

Kota Bumi pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa

Kalianda pusat pemerintahan kabupaten;




pusat jasa pendukung pariwisata; pusat perdagangan dan jasa

Liwa pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa. daerah konservasi

Menggala pusat pemerintahan kabupaten; perdagangan dan jasa; pusat koleksi dan distribusi; pusat kegiatan usaha dan produksi

KotaAgung pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa; pusat perikanan; pusat industri

PKWp Sukadana pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa

Blambangan Umpu pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan; pertanian

Pringsewu pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan

Gedong Tataan pusat pemerintahan kabupaten; b. pusat perdagangan dan jasa

Bakauheni pusat koleksi dan distribusi; pariwisata

Terbanggi Besar- Bandar Jaya-Gunung

Sugih (Terbagus)

pusat pemerintahan kabupaten; pusat pendidikan unggulan terpadu; perdagangan dan jasa; pusat koleksi dan distribusi

Mesuji pusat pemerintahan kabupaten; perikanan dan industrinya; perdagangan dan jasa; perkebunan; industri pengolahan

Panaragan pusat pemerintahan kabupaten; perdagangan dan jasa.

PKL Tanjung Bintang pusat industri; pusat perdagangan dan jasa; koleksi pertanian dan perkebunan

Sidomulyo pertanian; perdagangan dan jasa

Unit II Banjar Agung pusat perdagangan dan jasa; pusat koleksi dan distribusi pertanian

dan perkebunan

Seputih Banyak pusat pengolahan hasil pertanian




Kalirejo pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;

pusat pengembangan industri kecil dan menengah;

pusat pengembangan produksi perikanan air tawar

Way Jepara pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;

pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian holtikultura

Fajar Bulan pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;

pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian holtikultura

Labuhan Maringgai pusat perikanan; pusat perdagangan dan jasa; pusat pengembangan perdagangan

dan jasa pendukung kegiatan pertanian

Krui pusat perikanan laut; pusat pertanian lahan kering dan

basah; pusat perdagangan dan jasa; pusat pariwisata

Bukit Kemuning perdagangan; pengolahan hasil pertanian

Wiralaga industri; perikanan; perkebunan

Wonosobo pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.

KPPN Sukau

Tanggamus, Pesisir Barat

Lampung Selatan

KPPN Danau Ranau KPPN Bukit Barisan

KPPN Krakatau Selat Sunda

DPN Lampung Selatan DPN Krakatau Ujung Kulon


Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Hal. 7-1

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi pembangunan Provinsi

Lampung 2015-2019, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Provinsi

Lampung selama kurun waktu 2015-2019 akan dilakukan melalui 2 (dua)

pendekatan, yakni pendekatan Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

7.1 Pengembangan Wilayah

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara

pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah

Pusat. Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode

pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara

kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang

bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian

sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang

sebagai titik tumpu perekonomian rakyat.

Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan

tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi

lahan pertanian abadi. Revitalisasi Pertanian tersebut akan memungkinkan

pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri.

Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan



Hal. 7-2

pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri

bioenergi.

Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga

lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan

pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan

demikian, apa yang dilakukan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis

antara pemenuhan kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan

dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air.

Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk,

dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam,

baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan

sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat

tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara

langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi

kerakyatan.

2. Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner

dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai

lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Infrastruktur tersebut diantaranya: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra

(IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); Jalan Toll Bakauheni—Batas Sumatera

Selatan; pengembangan Bandara (Raden Intan II, Bandara Krui, Gatot Subroto

dan Astra Ksetra); Pelabuhan (Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu Balai, Krui,

Kuala Penet dll); serta Jaringan Kereta Api.

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik, sehingga

infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata

baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan

sebagai core utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan



Hal. 7-3

mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur

dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro

yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastuktur

mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih

perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh

sumber daya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan

demikian pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam

periode 2015-2019. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian,

dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini

melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun

keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian.

Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasara, tenaga

kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan

dikembangkan fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan yang berskala

internasional.

Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan

kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan pengediaan bahan

makanan lengkap dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan

kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan,

serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatanan yang mencukupi.

Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang

bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik

dan berbahaya seperti Flu Burung, Flu Babi, SARS, dan HIV/AIDS.

Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek

budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat,



Hal. 7-4

dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk

manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari,

maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses

penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati

diri.

Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu

mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan

demikianpengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang

sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang

sedang dibangun.

7.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang

pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah

dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan

daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi,

sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

2. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang

kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif

dan inovatif, seperti pengembangan BUMD infrastruktur; pengembangan wisata

alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll.

Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan

sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi

kerakyatan.



Hal. 7-5



Hal. 7-6



Hal. 7-7



Hal. 7-8



Hal. 7-9



Hal. 7-10



Hal. 7-11



Hal. 7-12



Hal. 7-13



Hal. 7-14



Hal. 7-15



Hal. 7-16



Hal. 7-17



Hal. 7-18



Hal. 7-19



Hal. 7-20



Hal. 7-21



Hal. 7-22



Hal. 7-23



Hal. 7-24



Hal. 7-25



Hal. 7-26



Hal. 7-27



Hal. 7-28



Hal. 7-29



Hal. 7-30


Indikasi Rencana Program Prioritas Hal 8 - 1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah

dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan

bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas

program beserta indikator kinerja program, sebagai berikut:

8.1. Program Prioritas Gubernur

Program Prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil

Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan

bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program

pembangunan daerah selama lima tahun.

Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2015-2019

adalah sebagai berikut:

A. Bidang Infrastruktrur

a. Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Lampung untuk

memperlancar roda perekonomian rakyat.

b. Membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi jalan di seluruh

Lampung dan bertindak cepat untuk melakukan perbaikan.

c. Fokus pada jalan-jalan utama yang menjadi jalur distribusi kebutuhan

pokok sehingga pasokan tidak terhambat dan harga tetap stabil.

d. Meningkatkan kualitas dan lebar jalan provinsi yang menghubungkan

dengan Sumatera Selatan dan jalur penyeberangan menuju pulau Jawa.

e. Membangun jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan.



f. Memperbaiki infrastruktur di perdesaan, daerah terisolasi/tertinggal,

sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru.

g. Membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar internasional.

h. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan

listrik.

B. Bidang Investasi (Perizinan Cepat, Mudah, dan Murah)

a. Menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan memberikan

kemudahan perijinan bagi investor-investor baru (cepat, mudah, dan

murah) sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi

angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan mengikis

kriminalitas.

b. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, sehingga investor

dapat terus mengembangkan usahanya dan ikut memajukan

perekonomian Lampung.

c. Memberikan informasi potensi peluang usaha dan memfasilitasi kemitraan

yang diinginkan oleh dunia usaha.

C. Bidang Reformasi Birokrasi (Bersih, Transparan, Profesional, dan Berjiwa Memberi dan Melayani)

a. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan ijin dan

mempermudah birokrasi.

b. Menyelenggarakan sistem pelayanan publik berlandaskan prinsip good

governance menuju budaya pelayanan prima yang cepat, tepat dan

berkualitas.

c. Menciptakan tata pemerintahan dan mekanisme hubungan antara

pemerintah kabupaten/kota dan provinsi demi terselenggaranya

pembangunan yang terintegratif, efektif dan efisien.

d. Mendukung dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum.

e. Menyempurnakan sistem dan regulasi hukum derah Lampung.



f. Membina kesadaran hukum dengan pendekatan keagamaan dan sosial

budaya.

D. Bidang Pertanian

a. Membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan

kawasan sentra komoditas unggulan pertanian untuk mencapai

swasembada dan ketahanan pangan daerah.

b. Membangun sarana dan prasarana irigasi, normalisasi saluran air dan

bendungan, reklamasi rawa untuk cadangan pangan, dan membangun

tanggul penahan pada daerah rawan banjir.

c. Membantu peminjaman modal pertanian dengan bunga rendah.

d. Penguatan produktivitas UKMK dalam ekonomi kerakyatan berbasis agro

industri-agrobisnis strategis, termasuk di dalamnya perlindungan

terhadap pasar tradisional.

e. Peningkatan peran serta usaha kecil mikro, usaha menengah, dan koperasi

dalam pengembangan berbagai jenis usaha.

f. Fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri

manufaktur, perdagangan dan jasa.

g. Merevitalisasi dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan

pertanian dan peternakan.

E. Bidang Kesehatan

a. Meningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mempermudah birokrasi.

b. Mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan

yang berlaku di rumah sakit pemerintah dan pembayarannya ditanggung

oleh pemerintah.

c. Pendirian dan peningkatan fasilitas rumah sakit untuk mengurangi

overload pasien di rumah sakit daerah.



d. Peningkatan bantuan, infrastruktur, pelayanan puskesmas, dan rumah

sakit di kabupaten/kota.

e. Memberi bantuan operasional biaya kesehatan gratis untuk keluarga

miskin.

F. Bidang Pendidikan

a. Meningkatkan kualitas SDM dan melestarikan budaya daerah Lampung.

b. Melaksanakan amanat Undang-undang dengan mengimplementasikan

pendidikan gratis 12 tahun dan disertai dengan pengawasan materi

pendidikan dan kualitas guru.

c. Memfasilitasi dan memperbaiki infrastruktur pendidikan dasar,

menengah, dan atas, madrasah dan pondok pesantren.

d. Program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

e. Pengembangan sekolah kejuruan khususnya yang berbasis agribisnis yang

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk

mendukung pembangunan SDM dan memajukan daerah Lampung.

f. Membina kegiatan kepemudaan, pendidikan ekstra kurikuler, dan

kepramukaan.

g. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Lampung melalui

pembangunan pusat-pusat kebudayaan dan pengelenggaraan event-event

budaya yang menjadi pendukung utama pariwisata serta daya tarik bagi

masyarakat lokal maupun internasional untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah (PAD).

8.2. Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan lima

tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi

urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007. Indikasi Rencana Program baik prioritas maupun

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 8.1.

(Terlampir)


Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-1

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada

akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian

indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun (benchmark)

atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi

kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2015-2019 dirumuskan

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian

kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah

berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

diuraikan pada Tabel 9.1.



Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi

Lampung

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD 2013 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A ASPEK KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT 1. Fokus Kesejahteraan dan

Pemerataan Ekonomi

1.1 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A Pertumbuhan PDRB/LPE 5,97% 6,00-6,35% 6,35-6,50% 6,50-6,75% 6,75-7,00% 7,00-7,50% 7,00-7,50% B Indeks Gini 0,36 0.244 0,19 – 0,20 0,19 – 0,20 0,18 – 0,19 0,18 – 0,19 0,18 – 0,19 C PDRB per kapita (Konstan) 6.890 7.090 7.106 7.106 – 7.500 7.106 – 7.500 7.106 – 7.500 7.106 – 7.500 2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1. Pendidikan A Angka Melek Huruf 98,45 95,5 100 100 100 100 100

B Angka Rata-rata Lama Sekolah 7,44 7,50 7,55 7,60 7,65 7,70 7,70 C Angka Partisipasi Murni

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

97,37 100 100 100 100 100 100

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

74,62 78 80 82 84 86 86

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

53,38 57 59 61 63 65 65



NO




RPJMD




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) D Angka Partisipasi Kasar

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

110,70 114 116 118 120 122 122

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

85,19 98 100 102 104 106 106

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

63,48 67 68,5 70 72 74 74

2.2. Kesehatan A Angka Harapan Hidup 70,05 70,5 71,0 71,5 71,6 71,9 71,9

B AKB (/1.000 KH) 113/100 rb KH

112/100 rb

KH 111/100 rb KH 110/100 rb

KH 110/100 rb

KH 110/100 rb

KH 110/100 rb KH

C AKI (/100.000 KH) 178 165 - 170 163 - 165 160 - 163 160 - 163 155 - 160 155 – 160 D Angka Kematian Balita 156 kasus 150 145 140 135 130 130 E Prevalensi Gizi Buruk 350 345 340 335 330 325 325 B ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12

tahun 99,03 100 100 100 100 100 100 Angka Partisipasi Sekolah 13 –

15 tahun 90,99 92 93 94 95 96 96 Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah 16 -18 64,36 69 71 73 75 77 77

Kesehatan Rasio Puskesmas 3,79 3,80 3,82 3,84 3,86 3,89 3,89



NO




RPJMD




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Anggaran Obat perkapita 8.051 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 12.500 Rasio Dokter per 100 rb pddk 12

13

14

15

16

17

17

Pekerjaan Umum

A Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi)

61,75 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00

B Kondisi Jalan Negara (%) 83,02 85,50 87,25 92,25 93,25 95,25 95,25

Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan

kerja 94,31 66,37 66,47 66,57 66,67 66,77 66,77

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A Pertumbuhan ekonomi 5,97% 6,00-6,35% 6,35-6,50% 6,50-6,75% 6,75-7,00% 7,00-7,50% 7,00-7,50% B Tingkat Inflasi (%) 7,56 7,18 6,99 5,93 5,40 4,75 4,75 C Kemiskinan 14,39 13,05 12,50 11,90 11,00 10,00 10,00 D Skala Kepuasan Layanan

Masyarakat (skala 1-5) N/A 2 3 3,5 3,6 3,8 3,8

2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pertanian A Kontribusi sektor pertanian 35,92 35.25 35.80 35.73 35.68 35.63 35,63



NO




RPJMD




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) terhadap PDRB

B Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

5,90 6,20 6,50 6,83 7,17 7,53 7,53

C Nilai Tukar Petani (NTP) 124,53 125,64 124,5 125,65 126,65 125,65 125,65

Kehutanan A Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB 0,78 1,08 1,39 1,69 2,00 2,00 2,00

Energi dan Sumber Daya Mineral

A Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

1,96 2,06 2,16 2,27 2,38 2,50 2,50

Pariwisata A Kontribusi sektor pariwisata

(hotel dan restoran) terhadap PDRB

1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,71 1,71

Kelautan dan Perikanan A Kontribusi sektor perikanan

terhadap PDRB 7,37 7,74 8,13 8,53 8,96 9,41 9,41

B Nilai Tukar Nelayan (NTN) 112,00 113,72 113,86 114,00 114,15 114,29 114,29

Perdagangan A Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB 15,86 16,65 17,48 18,14 18,35 18,35 18,35

B Pertumbuhan Ekspor Non Migas 5,60% 6 6,25 6,3 6,5 6,7 6,7

Perindustrian



NO




RPJMD




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A Kontribusi sektor

Industriterhadap PDRB 15,55 16,44 17,33 18,22 19,11 19,85 19,85

C ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Fokus Kemampuan Ekonomi

Daerah Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A Daya beli masyarakat/PPP (Rp.000)

517.710 543.60 570.78 599.32 629.28 660.75 660.75

B Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.)

283.870 298.064 312.967 328.615 345.046 362.298 362.298

C Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita per bulan (Rp.)

233.840 245.532 257.809 270.699 284.234 298.446 298.446

D Laju Pertumbuhan Investasi (Pemberntukan Modal Tetap Bruto/PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku

9,04 9,94 10,94 12,03 13,24 14,56 14,56

E Pertumbuhan PAD (%) 3,76 2,64 8,84 10,28 10,40 10,23 10,23

Lingkungan Hidup

A Kelas Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar

D D C C C B B



NO




RPJMD




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) B

Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik

N/A N/A 27 – 30 hari baik/tahun

27 – 30 hari baik/tahun




C

Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Lampung

28,00 29,00 29,00 – 30,00 30,00 – 31,00 31,00 – 34,00 34,00 – 35,00 34,00 – 35,00

D Rasio elektrifikasi Perdesaan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 F Rasio elektrifikasi rumah tangga 72 74,16 76,38 78,68 81,04 83,47 83,47

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A Rasio angka kriminalitas terhadap jumlah penduduk

0,38 0,38 0,36 0,35 0,34 0,32 0,30

B Tingkap Partisipasi Pemilih 70,00 70,00 – 73,00 73,00 – 75,00 75,00 – 78,00 75,00 – 78,00 > 78% > 78%

4 Sumber Daya Manusia A Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) 72,87 73,77 74,22 74,72 75,12 76,52 76,52

Ketenagakerjaan A Rasio ketergantungan 50,10 52,55 46,51 46,52 46,60 46,75 46,75 B Laju Pertumbuhan Penduduk 1,23 1,23 – 1,33 1,33 – 1,43 1,43 – 1,53 1,53 – 1,63 1,63 – 1,73 1,63 – 1,73 C Tingkat Pengangguran Terbuka 5,69 5,18 4,56 4,01 3,5,0 3,11 3,11 D Indeks Pembangunan Gender 93,96* 65,86 – 66,00 66,00 – 68,00 68,00 – 69,00 69,00 – 70,00 70,00 – 70,50 70,00 – 70,50 E Indeks Pemberdayaan Gender 67,24* 63,50 - 64,50 64,50 - 66,50 66,50 – 67,50 67,50 – 68,50 68,50 – 69,00 68,50 – 69,00

*= data tahun 2012, data tahun 2013 belum tersedia


Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Hal. 10-1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH

PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh

kepala daerah hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2014. RPJMD

Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Provinsi Lampung serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Lampung dan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJM Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari

pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Untuk

pencapaian visi RPJMD 2015-2019, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi.

Pada RPJMD 2015-2019 dibagi dalam 5 tahap pembangunan sesuai dengan

prioritas, diantaranya: peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan

kesehatan dan pendidikan sehingga menaikkan IPM; pembangunan

infrastruktur strategis; revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri

pengolahan yang berdaya saing; rehabilitasi dan konservasi lingkungan; dan

penataan struktur pemerintahan daerah. RPJM Daerah Provinsi Lampung Tahun

2015-2019, dijadikan pedoman dalam:



1. Penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2015—2019;

2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja)

SKPD, dan perencanaan penganggaran;

3. Penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD serta

perencanaan penganggaran kabupaten dan kota se-Lampung;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan

terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan

kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Dalam memperkuat RPJMD, pada tahap implementasi perlu berbagai studi

kebijakan dilakukan antara lain: 1. Penyusunan inter regional input output

matrik ; 2. Transformasi budaya lampung – menuju budaya produktif berbasis

berpiil pesenggiri, nemui-nyimah, nengah nyapur, bejuluk beadok, 3. Studi

pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK: a. Pesisir Barat Sebagai

Kawasan Wisata Bahari dan Pesisir, b. Studi Pengembangan Pertanian berbasis

Kawasan Pertanian (Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji),

c. Lampung Barat Kawasan Konservasi dan Perkebunan, d. Krakatau dan

Kalianda Kawasan Wisata Bahari dan Industri Perikanan, e. Tanggamus sebagai

Kawasan Industri Maritim, dan d. Pengembangan kawasan indusri manufaktur,

4. Studi strategi pengembangan promosi dan pengelolaan investasi, 5. Studi

Revisi Tata Ruang Wilayah, 6. Pengembangan basis data pembangunan berbasis

GIS, 7. Penyusunan Road Map Pembangunan Pertanian Terpadu Provinsi

Lampung, dll.

Keberhasilan implementasi RPJMD, tergantung pada kesepahaman dan

komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Lampung,

Pemerintahan Kabupaten dan Kota se Lampung serta pemangku kepentingan di

Lampung dalam kurun waktu Tahun 2015-2019. Oleh karena itu, konsistensi,

kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi

diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD

dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:



a. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang

RPJMD kepada masyarakat;

b. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Lampung dan pemangku kepentingan agar

mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam RPJMD;

c. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Lampung dan pemangku kepentingan agar

melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan

sebaik-baiknya;

d. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun

Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD;

e. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung dalam menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota harus

memperhatikan RPJMD;

f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD di lingkup

Provinsi Lampung, dan melakukan fasilitasi pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung.


PENUTUP Hal. 11-1

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Lampung Tahun 2015–2019 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025, yang merupakan

perencanaan jangka menengah tahap ketiga dalam periode tahun 2005-2025.

Dengan adanya RPJMD Tahun 2015-2019 maka diharapkan pembangunan

dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Provinsi

Lampung dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan.

Selanjutnya untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2005-2019, perlu ditindaklanjuti

dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Lampung setiap tahunnya.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD 2005-2019, sangat

tergantung dari kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama antara

Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Lampung, Pemerintahan Kabupaten dan

Kota se-Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan di Provinsi Lampung

dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019, oleh karena itu partisipasi aktif seluruh

elemen masyarakat sangat diperlukan.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 disusun untuk menjadi landasan dalam

pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung 5 (Lima) Tahun kedepan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015-2019

Lampiran Hal. I-1

LAMPIRAN

KONTRIBUTOR

1. MUSRENBANG RPJMD, TANGGAL 2 JULI 2014

1. Gubernur Lampung: M. Ridho Ficardo, SIP, M.Si

2. Wakil Gubernur Lampung: H. Bachtiar Basri, SH, MH

3. Plt. Sekretaris Provinsi Lampung: Ir. Arinal Junaidi

4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung: Ir. Fahrizal Darminto, M.Sc.

5. Narasumber:

a. Dr. Yuswandi AT (Sekjen Kemendagri)

b. Staf Ahli Penataan Ruang dan Kemaritiman Bappenas

c. Rukijo, SE., MS. (Direktur Pendapatan Daerah dan Retribusi

Daerah Kementerian Keuangan)

d. Prof. Dr. Ir. Rohmin Dahuri (Akademisi IPB)

e. Ir. Hediyanto, MT (Kepala Badan Pembina Jasa Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum)

f. Kementerian Perhubungan

g. Dr. Suwandi (Kabag Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah

Sekjen Kementerian Pertanian)

h. Ir. Nilanto Prabowo (Ka.Biro Perencanaan Kementerian Kelautan

dan Perikanan)

6. Tokoh Masyarakat Lampung di Jakarta

a. Drs. Tursandi Alwi

b. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M. Sc.

c. Dr. Kausar Ali Saleh, M.Si

7. Para Assisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung:

a. Assisten 1: Irwan Sahri, SH, MH

b. Assisten 2: Drs. Adham

c. Assisten 3: Fitter Syahbudin, SH

d. Assisten 4: Elya Muchtar, SH


Lampiran Hal. I-2

8. Staf Ahli:

a. Drs. Syarip Anwar, MP (Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik)

b. Ir. Ansori, MT (Bidang Ekonomi dan Pembangunan)

c. Rifki Wirawan, SE (Bidang Kemasyarakatan dan SDM)

d. Drs, Sobri, MM (Bidang Keuangan dan Aset Daerah)

9. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung

a. Dr. Suwondo, MA (Tenaga Ahli Provinsi)

b. Ir. Zainal Mutaqin, MS (Tenaga Ahli Provinsi)

c. Prof. Wan Abbas Zakaria (Moderator, Dekan Pertanian Unila)

d. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, MS (Moderator)

e. Dr. Ari Darmastuti, MA (Tenaga Ahli Provinsi)

f. Dr. Yuswanto, SH, MH (Tenaga Ahli Provinsi)

g. Asrian Hendi Caya, SE., ME (Tenaga Ahli Provinsi)

h. Dr. Ayi Ahadiat, SE. MBA (Tenaga Ahli Provinsi)

i. Drs. Budi Harjo, MIP (Tenaga Ahli Provinsi)

j. Drs. Syafarudin, MA (Tenaga Ahli Provinsi)

k. Drs. Hasyimkan, M. Hum (Tenaga Ahli Provinsi)

10. Moderator : Dr. Ir. Hery Riyanto, MT (Dekan Fakultas Teknik UBL)

11. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Bappeda Provinsi Lampung:

a. Elvira Umihani, SP, MS (Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung)

b. Bobby Irawan, SE. MSi (Kabid EKonomi Bappeda Provinsi

Lampung)

c. Indra Permana Amurwaraharja, S.Hut, M.Si (Kabid Fisik dan

Prasarana Bappeda Provinsi Lampung)

d. Dra. Evie Fatmawati, M.Si (Kabid Sosial Budaya Bappeda Provinsi

Lampung)

e. Hermansyah, S.E, MM (Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi

Lampung)

f. Drs. Koharuddin (Kabid Litbang Bappeda Provinsi Lampung)

g. Denok Aryani, SE (Kepala UPT Data Spasial Bappeda Provinsi

Lampung)


Lampiran Hal. I-3

12. Notulen :

1. Ridwan Sahadi, S.Si

2. Iwan Meylani, S.STP, M.Si

3. Dodi Hendrawan, S.T., M.EP.

4. Fitrianita Damhuri, S.STP, M.Si.

5. Rinvayanti, SE, MT.


Lampiran Hal. I-4

2. TAHAP FOKUS GROUP DISCUSSION PER MISI

Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat

Kemandirian Daerah

Tempat: Aula Bank Indonesia

1. Penanggung Jawab FGD: Asisten II Setda Prov. Lampung

2. Direktur Bank Indonesia

3. Pemapar Materi Misi 1: Prof. Wan Abbas Zakaria

4. Narasumber:

a. Prof. Dr. Irwan Effendi, M.Si

b. Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, SE, M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi

UNILA)

5. Mahfud Santoso (PT. GGPC)

6. Moderator : Asrian Hendi Caya, SE, M.Si (Tenaga Ahli Gubernur)

7. Notulen :

1. Dodi Hendrawan, ST, MEP.

2. Ir. Deslina

3. Rinvayanti, SE., MT.

4. Iwan Meylani, S.STP, M.Si.

Misi II : Meningkatkan Infrastruktur untuk Pengembangan

Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Tempat: Universitas Bandar Lampung

1. Penanggung Jawab FGD: Staf Ahli Gubernur Bidang SDM: Ir. Nasrizal

Djalinus

2. Tuan Rumah: Rektor Universitas Bandar Lampung

3. Pemapar Materi Misi 2: Kepala Bappeda, Ir. Fahrizal Darminto, MSc

4. Narasumber:

1. Ir. Dwi Heriyanto, MT (Fakultas Teknik UNILA)

2. Dr. Ofyar Z. Tamim (ITB)

5. Moderator: Ir. Hery Riyanto, MT (Dekan Fakultas Teknik UBL)

6. Notulen :

1. Endang Wahyuni, ST, M.Si.


Lampiran Hal. I-5

2. Belly Pahlupi, ST, MT.

3. Dwi Prasetyo, S.STP, M.Si.

4. Sayu Kade, ST.

Misi III.a: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya

Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama

Tempat : Universitas Lampung

1. Penanggung Jawab FGD: Asisten III Setda Prov. Lampung

2. Tuan Rumah: Rektor Universitas Lampung

3. Pemapar Materi Misi 3a: Dr. Ayi Ahadiat, SE, MBA

4. Narasumber:

a. Dr. Hi. A. Zamahsjari Sahli, MKM, AAAK (Ketua STIKES UMITRA)

b. Dr. Setyarso, M Biomed (Dekan Fak. Kedokteran UNILA)

c. Dr. Bujang Rahman (Dekan FKIP UNILA)

d. Prof. Marzuki (UM Metro)

5. Moderator: Dr. Suwondo (Tenaga Ahli Gubernur)

6. Notulen :

a. Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.

b. Ir. Sri Nurmaria

c. Busyairi Afton, SE, MM.

d. Refario, S.Si.

7. Kontributor :

a. Bpk. Marzuki (UM Metro)

b. Bapak Sutiarso (Dekan Fak. Kedokteran Unila)

c. Bapak Bujang Rahman (Dekan FKIP Unila)

d. Bapak Dr. Hi. Zamahsyahri Sahli (STIKES UMITRA)

e. Bapak Hanim (DPRD Tanggamus)

f. dr. Arif Efendi (RSUAM)

g. Abikusno (Organisasi profesi/YAKMI Lampung)

h. Hadi (FMGI)

i. Sulton (KONI)

j. Zainal abidin (Fak kesehatan malahayati)


Lampiran Hal. I-6

k. Holida (Komisi Informasi Lampung)

l. Abdul azis (RS Jiwa)

8. Peserta: SKPD Terkait, Para Akademisi, dan Para Stakeholders

Misi III b: Budaya dan Agama

Tempat : IAIN Raden Inten

1. Penanggung Jawab FGD: Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan:

Drs. Syarif Anwar

2. Tuan Rumah: Rektor IAIN

3. Pemapar Materi Misi 3b: Dr. Ayi Ahadiat, SE, MBA

4. Narasumber:

a. Prof. Mukri (Rektor IAIN)

b. Tajudin Noor, SH (Tokoh Adat Lampung)

c. Iwan Nurdaya Ja’far (Seniman Lampung)

5. Moderator: Prof. Khomsahrial (PR I. UBL)

6. Notulen :

a. Andi Arafat, SE, M.Si.

b. Endi Apriyadi, S.Pt.

a. Azis Satria

b. Mundhirul

Misi IV : Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Tempat: Perguruan Tinggi Darmajaya

1. Penanggungjawab FGD: Asisten IV Setda Prov. Lampung Elya

Muchtar dan Ir. Choiria Pandarita (Staf Ahli Bid Keuangan dan Aset)

2. Tuan Rumah: Rektor Perguruan Tinggi Darmajaya

3. Pemapar Materi Misi 4: Kepala Bappeda

4. Narasumber:

a. DR. Toto Gunarto, SE, M.Si (Ketua PSL UNILA)

b. Ir. Udin Hasanudin, M.Si

5. Moderator: DR. Zainal Abidin (Fak. Pertanian UNILA)

6. Kontributor :


Lampiran Hal. I-7

1. Dr. Sumaryo DS, M.Si

2. Dr. Ir. Udin Hasanudin, MS

3. Napoleon Dewangsa, S.Si, M.T

4. Agus (Peratuan Sarjana Kehutanan Indonesia)

5. Almuheri (Yayasan Masyarakat Pemerhati Hutan Indonesia)

6. Ibu Anita (Dinas Kesehatan)

7. Yusuf Kohar (Apindo)

8. Iwan Nasution (Lembah Hijau)

9. Eka (Bappeda Metro)

10. Berta (DinKes Provinsi)

11. Nasrullah Arsyad (BPS Prov Lampung)

12. Hesti (Watala)

13. Aditya ( Bappeda Kota Metro)

14. Imam Kuncoro (DKP Provinsi)

15. Maulidia (Komisi Informasi)

7. Notulen :

a. Ratni Puspa Dewi, ST

b. Meilia, ST

c. August Rico, ST, M.UM.

d. Lola Afriana, SE

Misi V : Hukum, Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tempat: Perguruan Tinggi Teknokrat

1. Penanggung Jawab FGD: Asisten I Setda Prov. Lampung

2. Tuan Rumah: Rektor Perguruan Tinggi Teknokrat

3. Pemapar Materi Misi 5: Dr. Dedy Hermawan

4. Narasumber:

a. Drs. Ariska Warganegara, MA (Ahli Ilmu Politik)

b. Dr. Rudy, SH, MH (Ahli Hukum)

c. Robbi Cahyadi, SIP, MIP

b. Armen Yasir, SH, MH


Lampiran Hal. I-8

5. Moderator:

1. Dr. Ari Darmastuti (Tenaga Ahli Gubernur)

2. Budiharjo, SIP, MP

6. Kontributor :

a. Zainurman (Kepala Bandiklat)

b. M. Fadli (Badan Penanggulangan Bencana)

c. Laksono Ramlan (Bappeda Lampung Tengah)

d. Agus Salim (kejaksaan tinggi)

e. Alen (LBH Bandar Lampung)

f. M. Akbar (inspektorat prov)

7. Notulen :

a. Garibaldi Hasbani

b. Ridwan Sahadi, S.Si.

c. Milyana


Lampiran Hal. I-9

3. TAHAP KONSULTASI PUBLIK : ROAD SHOW TO KABUPATEN/KOTA –

Mei – Juni 2014

1. Tuan Rumah Penyelenggara: Bupati/Walikota Kepala Daerah

2. Narasumber: Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung:

a. Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir

Barat dan Tanggamus

1. Dr. Suwondo, MA

2. Dr. Yuswanto, SH, MH

3. Dr. Ayi Ahadiat, SE. MBA

4. Drs. Budi Harjo, MIP

b. Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Tubabar,

Tuba dan Mesuji

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, MS

2. Asrian Hendi Caya, SE., ME

3. Drs. Syafarudin, MA

4. Drs. Hasyimkan, M. Hum

c. Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Pesawaran dan

Pringsewu

1. Ir. Zainal Mutaqin, MS

2. Prof. Wan Abbas Zakaria

3. Dr. Ari Darmastuti, MA


Lampiran Hal. I-10

4. TAHAP PENYUSUNAN DRAF TEKNOKRATIK - 2013

Bappeda Provinsi Lampung:

1. Kepala: Tony L Tobing, SE., MSP

2. Sekretaris: Ir. Zainal Abidin, MT

3. Subbag Perencanaan; Bobby Irawan, SE. MSi

TIM Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Unila

1. Penanggng Jawab: Ketua LPM, Dr. Supomo Kandar, MS

2. Ketua Tim Tenaga Ahli: Dr. Ayi Ahadiat, SE. MBA

3. Anggota Tim Tenaga Ahli:

a. Prof. Ir. Wan Abbas Zakaria, MSi

b. Dr. Toto Gunarto, MSi

c. Drs. Dadang Ishak Iskandar, MM

d. Drs. Budi Harjo

e. Dr. Cand. Usep Syaipudin, SE. MSAk

f. Ir. Dwi Joko Winarno, MT

g. Dr. Syarif Makhya, MS

4. Para Assisten Tim Ahli

a. Maulana Rochdiyat

b. Hendra Prasetya, SE

c. Rival Arian

Documents

BAB II - Perpustakaan BAPPENASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156819... · Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,