-
BAB II
SERTIFIKAT DAN DOKUMEN
A. Load line 1966.
Konvensi ini ditanda tangani pada 5 April 1966. Konvensi ini
bertujuan menetapkan prinsip dan peraturan yg seragam untuk
menentukan batas kapal - kapal yg melayari pelayaran
internasional
dapat dimuati guna menjamin keselamatan jiwa dan harta benda di
laut.
a) Pemberlakuan Konvensi ini berlaku untuk:
1. Kapal kapal yg terdaftar di negara penandatangan.
2. Kapal kapal di teritorial dibawah PBB atau teritorial
yang
hubungan Iuar negerinya dibawah Negara penanda tangan.
3. Kapal kapal yg tdk didaftar yg menggunakan bendera Negara
penandatangan.
4. Annex I berlaku untuk kapal kapal baru
5. Annex II berlaku untuk kapal baru dan kapal lama
b) Pengecualian Konvensi mi tdk berlaku untuk
1. Kapal baru yang panjangnya kurang dari 24 m.
2. Kapal lama yg kurang dari 150 gross ton.
3. Kapal perang.
4. Kapal pesiar yang tidak disewakan.
5. Kapal penangkap ikan.
c) Pembebasan
1. Kapal yang melayari pelayaran International yang terletak
dekat
perbatasan dapat dibebaskan dari aturan ini asalkan hanya
berlayar antara 2 pelabuhan berdekatan dalam daerah
pelayaran
yang terlindung asalkan disetujui pemerintah-pemerintah
Negara
tsb
2. Kapal kapal yg bentuknya khusus .Pemerintah Negara
tsb.menyampaikan pada IMO mengenai pembebasan tsb.
-
3. Kapal yang secara normal tdk melayari pelayaran
international
tetapi sekali waktu harus melayari pelayaran internasional.
B. MARPOL
1) The International Convention for the prevention of pollution
from
ships (Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran
dan
kapal), Merupakan konvensi utama yg mengatur pecegahan
pencemaran thd lingkungan laut oleh kapal yg berasal dari
pengoperasiannya atau kecelakaan kapal. Konvensi ini disahkan
pd
tgl 2 Nopember 1973 di IMO, yg pd awalnya berisi ketentuan
pencemaran oleh minyak , bahan kimia, bahan berbahaya dalam
paket, limbah dan sampah. MARPOL protokol 1978 disahkan pd
konferensi TSPP (Tanker Safety and pollution Prevention)
Februari
1978, dIm rangka merespon kecelakaan kapal tanker 1976/1977.
Karena MARPOL 1973 tidak kunjung diberlakukan, maka
MARPOLProtokol 1978 menelan induknya MARPOL 1973. Marpol
1973/1978 akhirnya diberlakukan pd tgl 2 Oktober 1983.
Konvensi
MARPOL terdiri dan 6 ANNEX (Lampiran
2) Konvensi ini terdiri dari 6 Annexes2O Articles Protocol 1978
dan
Protocol
1997.
a) ANNEX I Peraturan Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh
minyak.
b) ANNEX II Peraturan Pengawasan Pencemaran oleh zat cair
beracun yang diangkut dalam bentuk curah.
c) ANNEX III Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh Zat
Berbahaya yang diangkut dalam kemasan.
d) ANNEX IV Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh kotoran
(Sewage) dan kapal.
e) ANNEX V Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh sampah
f) ANNEX VI Peratu ran Pencegahan Pencemaran Udara dan
kapal
-
PENJELASAN DARI ANNEX I
- Pencegahan pencemaran oleh minyak, diberlakukan pd tgl 2
Oktober 1983.
- Annex I ditetapkan berkaitan dengan tenggelamnya kapal
tanker
TORREY CANYON, ketika memasuki English Channel dan
menumpahkan 120.000 ton minyak mentah kelaut pada tahun
1967. Berbagai pertanyaan timbul tentang langkah2 yang harus
diambil untuk mencegah pencemaran laut dan tidak adanya
suatu sistem yg menyediakan kompensasi setelah terjadinya
kecelakaan dilaut yang mengakibatkan pencemaran.
- Meskipun pencemaran lingkungan laut akibat kecelakaan
mempunyai dampak negatif yg luar biasa, namun konferensi
menganggap bahwa pencemaran karena pengoperasian kapal
masih merupakan ancaman yang lebih membahayakan
- Karenanya Annex I ini Iebih merupakan penjabaran lebih
lanjut
dan konvensi OILPOL 1954 yang mencakup pencegahan dan
penanggulangan pencemaran oleh minyak.
- Arah kebijakan yang diambil
a) KONSTRUKSI
1. Segregated ballast tank (SBT).
2. Dedicated ballast tank.
3. Pembatasan ukuran tanki.
4. Subdivision and stability.
5. Protective location of SBT(double hull).
6. Retention on board..
b) PERLENGKAPAN
1. Oily Water Separator.
2. Oil Discharge Monitoring and Control system.
3. Interface Detector
4. In stalasi pembuangan kedarat.
5. Oil record book.
6. SOPEP.
c) PENGAWASAN
-
1. Kadar buangan.
2. Daerah buangan.
3. Receiption facility.
4. Penegakan hukum.
d) Persyaratan konstruksi
- Tanki tanki untuk oil residu (sludge).
- Setiap kapal ukuran GT 400 atau lebih harus dilengkapi
dengan tanki yang kapasitasnya sesuai dengan tipe
mesin dan lamanya perjalanan.
- untuk menampung oil residu yang berasal dan
purification of fuel, minyak lumas dan kebocoran minyak
di kamar permesinan.
- Pipa ke dan dan sludge tank tidak boleh ada hubungan
langsung keluar kapal selain melalui discharge
connection
- Pemisahan minyak dan air balast dan pengangkutan
minyak di tanki fore peak
- Di kapal kapal yang penyerahannya setelah 31
Desember 1979 ukuran GT 400 atau lebih selain dan
kapal tanker dan kapal tanker yang penyerahannya
sesudah 31 Desember 1979 ukuran GT 150 atau lebih
tidak boleh membawa ballast dalam tanki bahan bakar.
- Bila kebutuhan untuk membawa bahan bakar dalam
jumlah yang besar sehingga perlu membawa air ballast
yang bukan ballast bersih dalam tanki bahan bakar,
ballast tersebut harus dibuang ke receiption facility atau
ke laut sesuai aturan dan harus di catat dalam oil record
book.
- Di kapal GT 400 atau lebih yang kontraknya sesudah 1
Januari 1982 dan dalam hal tidak ada kontrak yang
peletakan lunasnya sesudah 1 Juli 1982 minyak tidak
boleh diangkut
-
Chapter IV Persyaratan untuk cargo area di kapal tanker.
A. Konstruksi:
Regulasi 18. Segregated Ballast Tank.
Setiap kapal tanker 20 000 ton DWT atau lebih dan product
tanker
ukuran 30 000 ton DWT yang penyerahannya sesudah 1 Juni
1982 harus dilengkapi dengan Segregataed ballast tank.
Kapasitas dan SBT harus ditentukan bahwa kapal dapat
beroperasi dengan selamat dalam kondisi ballast tanpa
mengharuskan mengisi ballast dalam tanki muatan. Dalam
segala
hal bagaimanapun kapasitas dan SBT sekurang kurangnya bahwa
dalam setiap kondisi ballast dalam bagian pelayaran termasuk
kondisi dalam lightweight tambah SBT draft dan trim kapal
memenuhi persyaratan berikut :
1. Moulded draft tengah tengah (dm) :
dm = 2.0 +0.02 L
2. Trim by the stern tidak lebih dari
3. Dalam setiap keadaan propeller tenggelam
Oil tanker yang penyerahannya pada atau sebelum 1 Juni 1982
yang
mempunyal penataan ballast khusus.
Bila sebuah kapal tanker diserahkan pada atau sebelum 1 Juni
1982
dikonstruksikan dan dioperasikan dengan cara sedemikian
bahwa
dalam setiap kondisi memenuhi persyaratan mengenai draft dan
trim
tanpa menggunakan ballast water dibebaskan dan persyaratan
SBT
asalkan persyaratan berikut dipenuhi :
1. operasional procedure dan pengaturan ballast disyahkan
oleh
Pemerintah
2. Perjanjian dicapai antara Administration dan Pemerintah
Negara
Pelabuhan
3. IOPP certificates diendorsed bahwa kapal dioperasikan
dengan
pengaturan ballast khusus.
-
Ballast tidak boleh diangkut dalam tanki minyak kecuali
dalam
keadaan yang jarang terjadi misalnya karena. kondisi cuaca
untuk
keselamatan kapal Nakhoda menginginkan penambahan air
ballast.
Pemerintah yang telah mengendorsed IOPP cert
denganpengaturan
ballast khusus harus menginformasikan ke IMO.
Oil tanker 70 000 ton DWT atau lebih yang penyerahannya
sesudah
31 Desember 1979.
Oil tanker 70.000 ton DWT atau lebih harus dilengkapi dengan
SBT
yang memenuhi persyaratan sesuai konvensi ini.
Protective location of SBT
Pada setiap tanker crude oil 20.000 ton DWT atau lebih dan
product
carrier 30.000 ton DWT atau lebih penyerahan sesudah 1 Juni
1982
SBT yang terletak dalam panjang dan tanki muatan harus
melindungi
keluarnya minyak apabila terjadi tubrukan atau kandas.
Persyaratan double hull dan double bottom bagi tanker yang
penyerahannya sesudah 6 Juli 1996
Aturan mi berlaku untuk oil tanker 600 ton DWT atau lebih
yang
penyerahannya pada atau sesudah 6 JuN 1996:
Setiap oil tanker 5000 ton DWT atau lebih harus memenuhi
persyaratan sbb:
Keseluruhan panjang dan cargo tank dilindungi oleh ballast tank
atau
ruang lain selain dan ruang muat minyak
Reg 20 Double hull and double bottom untuk untuk tanker yang
penyerahannya sebelum 6 July 1996
Kecuali dinyatakan lain berlaku untuk:
Kapal tanker 5000 ton DWT yang penyerahannya sebelum 6 Juli
1996
yang didistilasi.
Untuk maksud aturan ini :
1. Heavy diesel oil berarti diesel oil selain dan yang
didistilasi dimana
lebih dari 50 procent dan volume distilsi pada tempeatur tidak
lebih
dan 340 derajat celcius bila dites dengan dengan metode yang
disyahkan IMO
-
2. Fuel oil berarti distilasi berat atau residu dan crude oil
atau dicampur
dan material tersebut dengan maksud digunakan untuk bahan
bakar
untuk produksi panas atau tenaga dengan kualitas yang sama
dengan
spesifikasi yang disyahkan IMO
Kategori dan kapal tanker
1. Kategori 1 oil tanker berarti berarti sebuah kapal tanker
ukuran 20.000
ton DWT atau yang membawa crude oil,fuel oil,heavy diesel oil
atau
minyak lumas sebagai muatan dan tanker 30.000 ton DWT atau
lebih
yang membawa mnyak selain dan tsb terdahulu.
2. Kategori 2 oil tanker berarti tanker 20.000 ton DWT atau
membawa
crude
oil,fuel oil,heavy diesel oil atau minyak lumas sebagai cargo
dan
tanker 30.000 ton DWT atau lebih membawa minyak selain itu
yang
memenuhi persyaratan oil tanker yang penyerahannya sesudah 1
Juni
1982.
3. Kategori 3 oil tanker berti sebuah oil tanker 5.000 ton DWT
atau lebih
tetapi kurang dan 20.000 ton untuk crude oil tanker atau kurang
dan
30.000 ton untuk tanker lainnya.
4. Tanker yang terkena aturan mi harus memenuhi semua
persyaratan
paling lam bat tgl 5 April 2005
Rg.21 Pencegahan pencemaran dan tanker yang membawa heavy grade
oil
sebagai muatan.
Berlaku untuk oil tanker 600 ton DWT.
Yang dimaksud dengan heavy grade oil adalah :
a. crude oil yang densitynya pada 15 derajat celcius Iebih
tinggi dan
900 kg/m3
b. Bahan bakar yang densitynya pada 15 derajat celcius lebih
dan
900 kg/m3 atau kinematic viscosity pada 50 derajat C lebih
dan
180 mm2/s
c. Bitumen,tar dan emlsinya.
Kapal-kapal yang terkena aturan mi harus memenuhi
persaratan:
-
Bila ukuran 5000 ton DWT atau Iebih harus dilengkapi dengan
double
hull dan double bottom.
Bila ukuran 600 ton atau lebih tetapi kurang dan 5000 ton
harus
dilengkai double bottom atau space dan wing tank dan spa
Reg. 22 perlindungan dan pump room
Berlaku untuk kapal tanker ukuran 5000 ton DWT atau lebih
yang
dibangun pada atau sesudah 1 Januari 2007. Pump room harus
dilengkapi dengan double bottom sedemikian sehingga pada
setiap
cross section dalam dan setiap double bottom tank atau space
tinggi
(h ) antara dasar dan pump room base line kapal diukur tegak
lurus ke
base line tidak kurang dari :
h = B/15(m) atau
h = 2m mana yang lebih kecil.
Nilai minimum h = 1 m
Pompa ballast harus dilengkapi dengan arrangement yang
mencukupi
untuk menjamin pengisapan yang efisien dan tanki double
bottom.
Bila luapan dan pump room tdk akan mempengaruhi pompa sistim
balaast doumble bottom tdk diperlukan
Reg 26.Pembatasan ukuran tanki
Diberlakukan terhadap tanker GT 150 atau lebih yang
penyerahannya
sesudah 31 Desember 1979
Suatu tanker GT 150 atau lebih yang penyerahannya sesudah 1
Januari 1977 dan kontrak pembuatannya sesudah 1 Januari 1974
atau bila tdk tdk ada kontrak yang peletakan lunasnya sesudah
30
Juni 197 Panjang tanki maximium 10 meter atau :
-
a. (0,5 bi/membujur)
b. (0,25 bl/B B +0,1 ) L tetapi tdk boleh lebih dai 0,2 L bila
tdk
mempunyai sekat + 0,15 ) L bila mumpunya sekat membujur di
tengah.
Bila ada 2 atau lebih sekat membujaur maka panjang tanki:
wing tank 0,2 L
centre tank :
bila b1/B sama atau lebih dan 1/5 0,2 L
bila kurang dan 1/5 maka panjang tanki
(0,5 bl/B+0.1) L
L = panjang kapal, bl=lebar wing tank,B lebar kapal.
SLOP TANK
o Berlaku untuk tanker GT 150 atau lebih
o Setiap kapal harus dilengkapi dengan Slop tank untuk
menampung balast kotor dengan kapasitas minimum 3% dan
kapasitas muat kapal,kecuali pemerintah dapat menyetujui :
o 2% untuk tanker yang air pencuci tankinya dapat digunakan
lagi untuk mencuci tanki lain atau yang dilengkapi COW dan
SBT.
o 1% tanker kombinasi.
o Slop tank harus didisain terutama kedudukan dan inlet,
outlet,
bafflet atau weirs bila dilengkapi untuk mencegah gejolak
pencampuran minyak dengan air.
o Tanker 70.000 ton DWT atau lebih yang penyerahannya
sesudah 31 Desember 1979 sekurang kurangnya harus
dilengkapi dengan 2 slop tank
o Penataan pompa, pipa dan pembuangan
Di setiap tanker manifold pembuangan untuk dihubungkan
dengan receiption facity guna pembuangan ballast kotor
harus terletak di dek terbuka pada kedua sisi kapal.
Pada tanker GT 150 atau lebih pipa untuk pembuangan air
ballast atau air bercampur minyak dan daerah ruang muat
-
ke laut harus mengarah ke dek terbuka atau ke lambung
kapal diatas ganis air pada kondisi draft terdalam.
Untuk tanker GT 150 atau lebih yang penyerahanya
sesudah 31 Desember 1979 harus ada cara untuk
menghentikan pembuangan kelaut.
Balast kotor atau air bercampur minyak dan suatu posisi di
upper dek atau diatasnya yang manifold untuk
pembuangan itu kelihatan. Peralatan penyetopan itu boleh
tidak dipasang bila ada sisi tim komunikasi yang efektif
seperti telepon atau peralatan radio antara posisi
pengawasan dan posisi kontrol pembuangan.
Pada setiap tanker yang penyerahannya sesudah I Juni 1982
harus
dilengakapi dengan SBT atau COW harus memenul-il persyaratan
berikut :
1. Harus dilengkapi dengan sistim pipa yang didisain dan
dipasang
sedemikian sehingga minyak dalam pipa se minimum mungkin.
2. Peralatan harus dipasang untuk mengeringkan semua pompa
muatan dan pipa pipa setelahselesai pembongkaran muatan,bila
perlu dengan hubungan sebuah peralatan stripping.Pipa dan
pompa
pengering harus bisa membuang ke darat atau ke slop
tank.Untuk
pembuangan ke darat suatu pipa khusus berdiameter kecil
harus
tersedia dan dihubungkan ke kran manifold.
3. Pada setiap tanker pembuangan ballast kotor atau air
bercampur
minyak dan daerah cargo harus berada diatas garis air, kecuali
:
Seregated ballast dan ballast bersih dapat dibuangdi bawah
garis
air bila di pelabuhan atau terminal atau di laut dengan
sistim
gravity atau di laut dengan porn pa bila pertu ran air
ballast
memenuhi.
Persaratan aturan D-1.1 dan International Convention for the
Control and Management of Ships Ballast Water and
SEDIMENTS.
Tanker yang penyerahannya pada atau sebelum 31 Desember
1979 yang tanpa modifikasi tidak mampu membuang segregated
-
ballast diatas garis air dapat membuang di bawah garis air di
laut
dengan persaratan bahwa permukaan dan air ballast telah
diteliti
sebelum pembuangan untuk meyakinkan bahwa tidak ada
kontaminasi dengan minyak.
Tanker yang penyerahannya pada atau sebelum I Juni 1982 yang
beroperasi dengan sistim Dedicated Ballast Tank yang tanpa
modifikasi tidak mampu untuk membuang di atas garis air
dapat
diijinkan pembuangan di bawah garis air dengan persaratan
harus diawasi sesuai aturan 18.8.3 (hanya untuk product
carrier
yang di lengkap dengan oil content meter yang di akui)
Setiap tanker GT 150 atau Iebih yang penyerahannya sesudah 1
Januari 2010 yang telah dipasang sea chest yang secara
permanen dihubungkan dengan sistim pipa muatan harus
dilengkapi dengan kedua persaratan yaitu sebuah sea chest
dan
sebuah inboard isolation valve.Sebagai tambahan dan valve mi
sea chest harus bisa diisolasi dan sistim pipa muat bila
pemuatan
sedang berlangsung
Equipment (Peralatan)
1. Dari ruang permesinan
Perlalatan penyaring minyak (oil filtering)
a. Setiap kapal ukuran GT 400 atau lebih tetapi kurang dan CT
10000
harus dilengkapi dengan oil filter yang menjmin bahwa setiap
campuran berminyak yang dibuang melewati alat itu kandungan
minyaknya tidak melebihi 15 ppm.
-
b. Setiap kapal ukuran GT 10 000 atau lebih harus dilengkapi
dengan
oil filter yang menjamin bahwa setiap campuran berminyak
yang
dibuang melewati peralatan tersebut kandungan minyaknya
tidak
boleh melebihi 15 ppm dan sebagai tambahah dilengkapi dengan
alarm yang menunjukkan bila level itu dilebihi dan sebagai
tambahan
harus ada sistem yang yang akan menghentikan pembuangan bila
kadar minyaknya melebihi 15 ppm.
2. Dan cargo area di kapal tanker
Oil discharge monitoring and Control system
Tanker CT 150 atau lebih harus dilengkapi dengan oil
disharge
monitoring and control system yang disyahkan Pemerintah.
Dengan
pertimbangan sistim mi bersama dengan sistim oilcontent
meter
harus menggunakan spesifikasi yang direkomendasi oleh lMO.
System harus dilengkapi dengan alat recording yang merecord
terus
menerus record dan pembuangan dalam liter per mu dan jumlah
total yang dibuang atau oil content dan kecepatam
pembuangan.
Record ini harus ditandai dengan tanggal dan waktu dan harus
disimpan sekurang kurangnya 3 tahun. Oil discharge monitoring
dan
control system harus langsung beroperasi bila ada pembuangan
kelaut dan pembuangan harus langsung berhenti bila kecepatan
pembuangan melebihi dan yang diijinkan. Setiap kegagalan dan
sistim mi juga akan menghentikan pembuangan. Dalam hal
kerusakan alat ini sistim manual alternatif dapat digunakan
tetapi
defective unit harus dapat beroperasi secepat mungkin.
PSCO dapat mengijinkan satu kali ballast voyage ke pelabuhan
perbaikan untuk memperbaiki sistim monitor dan kontr.
Reg 32 Oil/water interface detector
Tanker CT 150 atau lebih harus dilengkapi dengan oil/water
interface
detector yang efektif yang disyahkan Pemerintah untuk
mengetahui
dengan cepat dan akurat batas permuakaan minyak dan air
dalam
-
slop tank dan harus bisa digunakan di tanki lain dimana
pemisahan
air dan minyak berlaku dan mana akan dibuang ke laut.
Reg.33, Persyaratan Crude Oil Washing.
1. Setiap Crude oil tanker 20.000 ton atau lebih yang
penyerahannya sesudah I Juni 1982 harus dilengkapi dengan
sebuah sistem pembersihan tanki menggunakan Crude Oil
Washing. Pemerintah harus memastikan bahwa sistim ini
memenuhi persyaratan dalam waktu satu tahun sesudah tanker
mi pertama kali mejalani trayek mengangkut crude oil atau
pada
akhir voyage ke tiga
2. Crude Oil Washing harus memenuhi persyaratan yang
ditentukan
PemerintahPemerintah harus mengusahakan setiap pelabuhan
dilengkapi dengan sarana penampungan minyak kotor atau
balast
kotor.Untuk memungkinkan pipa dan penampungan didarat dapat
dihubungkan dengan pipa pembuangan dikapal harus disediakan
sambungan standar dengan ukuran.
o Penjelasan Ukuran
o Diameter luar 215 mm
o Diameter dalam sesuai tbl pipa
o Baut dalam flens 6 lobang diameter 22 mm
o Tebal flens 20 mm
o Baut 6 buah diameter 20 mm
3) Sources and Percentages of Oceanic Oil Pollution
Type of Oil Pollution Millions of
Gallons
Percentage of
World Total
Ship Source Oil Spills 37 5.24
Vessel Maintenance 137 19.4
Offshore Drilling 15 2.12
-
Natural Seeps 52 8.78
Up in Smoke 92 13.03
Down the Drain 363 51.42
Total World Oil
Pollution 706 100
-
C. DOKUMEN DAN SERTIFIKAT YANG HARUS ADA DIKAPAL
A. KAPAL YANG TERKENAN PERSYARATN KONVENSI
a. Semua kapal
Nationality Certificater or Ships Register
1. International Tonnage Certificate.(TMS art.7)
2. International Load Line Certificate.atau
International Load Line Exemption Certificate (LL artl6 and
Protocol art 18)
3. Intact Stability Booklet.(Solas 11-1/22,25-8)
4. Damage Control Booklets.(Solas 11-1/23,23-1,25-8)
5. Minimum safe Manning Document(Solas V/14.2.)
6. Fire Safety training manual(Solas 11-2/15.2.4)
7. Fire Control Plan/booklet(Solas 11-2/15.2.4)
8. On board training and drill record(Solas 11-2/15.2.2.5)
9. Fire safety operational booklet (Solas 11-2/16.2)
10. lnternational Clii Pollution Prevention Certificate.(Marpol
Annex
1/26)
11. Oil Record Book (Marpol Annex 1/20)
12. Certificates for Master,Officers and ratings(STCW art
VI,Regl/2,A-
l/2)
13. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan(Marpol
I/26)International
Sewage Pollution Prevention Certificate (Marpol Annex lV/5)
14. Garbage Record Book (Marpol Annex 5/9)
15. Garbage Management PIan(Marpol V/9)
16. Voyage data recorder system-certificate of compliance
(Solas
V/18.8)
17. Cargo Securing Manual (Solas Vl/5.6,Vll/5)
18. Document of Compliance (Solas lX/4,ISM 13)
19. Safety Management Certificate(Solas IX/4)
20. lnternational Ship Security Certificate
ataulnterimS.S.Certificate
(Solas Xl-219.1.1)
21. Ship Security Plan and Associated records
22. Continous Synopsis Record (Solas Xl-115)
-
B. Tambahan untuk Passenger ship.
1. Passenger Ship Safety Certificate(SolasI/1 2)
2. Exemption Certificate (when exemp.granted)
3. Special Trade passenger ship safety certicate,special
trade
passenger space cert.
4. Search and rescue cooperation plan (solas V/7.3)
5. List of operational limitation (Solas V/30)
6. Decision support system for Masters (Solas 111/29)
b. Tambahan untuk kapal cargo
1. Cargo Ship Sfety Construction Certificate (Solas 1/12)
2. Cargo Ship Safety Equipment Certificate(Solas 1/12)
3. Cargo Ship Safety Radio Certificate(Solas 1/12)
4. Cargo Ship Safety Certificae,lf applicable
5. Exemption Certificate ,if applicale
6. Document ofauthorization for the carriage of grain (Solas
V119).
7. Certicate of insurance or other financial security in respect
of
civil liability for oil pollution damage(For tanker>DWT 2000)
dc
1992 article Vll.(Only for tanker DWT 2000 or more)
8. Enhanced survey report file (Bulk carriers and
tankers)(Solas
Xl1 /2.Res.A744(18).
9. Record of oil discharge monitoring and control system for
the
last ballast voyage(Marpol Annex I Reg.15(3)(a)
10. Cargo Information (Solas Vl/2 ,Xl 1/1 0).
11. Bulk Carrier Booklet(Solas Vl/7,Xl 1/8
12. Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual(Marpol
Annex
reg.1 3A
13. COW Manual
14. Condition Assessment scheme (CAS) Statement of
Compliance,CAS Final report and Review
15. Hydrostatically Balance Loading (HBL) Operational
Manual(
Marpol Anex I res.MEPC.95(46) Reg.13 G
-
16. Oil Discharge Monitoring and Control ODMC) Operational
manual(Marpol Annex I Reg,1 5(3)(c)
17. Subdivision and stability information (Marpol Reg.25
c. Tambahan untuk kapal NLS
1. International Pollution prevention Certificate for the
Carriage of Noxious Liquid Substances in
Bulk.(NLSCert.)(Marpol Annexll Reg,11 danl2A)
2. Cargo Record Book.(Marpol A ll.Reg9)
3. Procedures and Arrangement Manual ( P AManual)(Marpol
Annex II Reg,5,5A dan 8)
4. Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious
Liquid Substances.(Marpol Annex II Reg.16).
d. Tambahan untuk kapal DG
1. Document of Compliance with special requirements for
carrying dangerous goods.(Solas 11-2/19.4)
2. Dangerous goods manifest or stowage plan(Solas
Vll/4.5,Vll/7-2,Marpol Annex lii reg.4
e. Tambahan untuk kapal INF Cargo
International Certificate of Fitness for the Carriage of INF
Cargo.(Solas VII/16.INF Code Res.MSC.88(71) par 1.3)
f. Tambahan untuk kapal nuklir
Nuclear Ship (Cargo or Passenger) Safety Certificate
(SolasVill/lO)
C. Sertifikat lain
a) Special purpose ship Safety
certificate.(Res.A.534(13).Solas
1/12)
b) Certificate of fitness for Offshore Support Vessels.
c) Diving System Safety Certificate.
d) Dinamical Support Craft Construction and Equipment
Certificate.
e) Mobile Offshore Drilling unit Safety Certificate.
f) Wing-In-Ground (WIG) Craft(MSC cir.1054)
g) Permit to operat
-
II. DOKUMEN BAGI KAPAL YANG NON KONVENSI
a. Surat tanda kebangsaan (SuratLaut/Pas Besar / Pas kecil)
b. Surat ukur (untuk kapal GT 7 atau lebih).
c. Buku sijil
d. Setifikat Keselamatan.
e. Sijil sekoci.
f. Sijil kebakaran
g. Fire cotrol plan
h. Sertifikap Pencegahan Pencemaran
i. oleh minyak (IOPP Cert.) untuk tanker GT 150 atau Iebih
dan
non tanker GT 400 atau lebih
j. Oil Record Book untuk tanker GT 150 atau lebih dan Non
tanker GT 400 atau lerbih
k. Record 0DM and Control system untuk tanker CT 10.000 atau
lebih.
l. SOPEP untuk tanker GT 150 atau lebih dan Non tanker GT
400 atau Iebih
m. DOC dan SMC bagi yang berukuran GT 500 atau Iebih
n. Utk kapal pengangkut NLS harus ada NLS Certificate,PA
Manual,Cargo Record Bookdan SMPEP
o. Bagi kapal pengangkut Muatan Berbahaya harus ada
Docoment of Compliance for Carryiang Dangerous Goods
p. Untuk High Speed Craft hrs ada sertifikat High Speed
craft,ljin
Operasi dan Crew mempunyai Brevet A atau A dan B
q. Minimum Safe Manning Certificate
r. Sertfikat dan Perwira dan ABK
s. Sertifikat Garis Muat (Load Line Certificate)
t. Crew List
u. Cargo Manifest (Daftar muatan)
v. Surat Persetujuan Berlayar dan Pelabuhan terakhir
w. Sertifikat bebas Tikus dan
x. Buku Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
-
ANNEX II
Peraturan untuk pengawasan pencemaran oleh zat cair
beracun(Noxious Liquid Substances)
Diberlakukan secara bertahap sesuai amendmennya
.Amendmen 1989 yg memberlakukan IBC Code dan BCH
Code berlaku sejak 13 Okt 1990.Amendmen 1992 berlaku
sejak I Juli 1994.Amendmen 1994 mengenai pengawasan
PSCO berlaku sejak 3 MARET 1996.
Kapal kapal pengangkut NLS sesudah disurvei diberikan
Sertifikat International Pollution Prevention Certificate
For
The Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk atau
sering disebut NLS Certificate
Sertifikat berlaku untuk 5 tahun dengan persyaratan harus
diendors tiap tahun.
Survei survei yang dlaksanakan sehubungan dengan sertifikat
tersebut adalah:
1. Initial survey sebelum kapal dioperasikan untuk partama
kali.
2. Annual survey dalam waktu 3 bulan sebelum atau sesudah
Anniversary date dan sertifikat.
3. Intermediate survey dalam waktu 3 bulan sebelum atau
sesudah Anniversary date ke 2 atau ke 3.
4. Renewal survey setiap 5 tahun atau sesuai masa laku
sertifikat.
5. Additional survey apabila dibutuhkan.
Bagi kapal kapal yang sudah disurvei dan diberikan
sertifikat berdasarkan International Bulk Carrier Chemical
Code(IBC Code) atau Bulk Chemical Code (BCH Code) tidak
perlu disurvei lagi untuk mendapatkan NLS Cert.Disamping itu
kapal ini juga harus dilengkapi dengan IOPP Certificate
-
PEMBAGIAN ZAT CAIR BERACUN
Zat cair beracun dibagi dalam 4 kategori yaitu:
1. Kategori X yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang
kelaut
dan pencucian tanki muatan atau dan ballast yang dimuat
ditanki muatan akan menimbulkan bahaya yang besar (major
hazard) baik terhadap sumber hayati laut atau kesehatan
manusia atau menimbulkan ancamah serius terhadap
penggunaan laut secara sah Iainnya ,karenanya tdk boleh
dibuang kelaut.
2. Kategori Y yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke
laut
akan menimbulkan bahaya (hazard) balk terhadap sumber
hayati laut atau kesehatan manusia atau menimbulkan
ancaman terhadap penggunaan laut secara sah lainnya
karenanya hanya kwalitas dan jumlah yang terbatas yang
dapat dibuang kelaut.
3. Kategori Z yaitu zat cair yang apabila dibuang kelaut
akan
menimbulkan bahaya kecil (minor hazard)thd Iingkungan dan
kesehatan manusia karenanya memboplehkan pembatasan
yang kurang kuat thd pembuangan kelaut.
4. OS (other subctances) yaitu yg termasuk zat lain dalam
Chapter 18 dan IBC Code yang tidak termasuk X,Y atau Z
yang sampaimsaat mi belum menimbulkan bahaya terhadap
Iingkungan laut.
Contoh zat cair beracun
Kategori X:
Aceton Cyanohydrin ,Acrolein Diclo ro Benzenes,Carbon
disulphide,Cresols,PhosphOrUS dll
Kategori Y
Allyl Alcohol, Ammonia, Beflziene chloride,Carbon Tetra
chloride,Chloroform,dll
-
Kategori Z:
Acetic Aceid,lso Amyl Acetate,Amiline,Ethyi Acetate,Silicon
Tetrachloride,dd
Pengawasan
1. Pemerintah tiap Negara harus menunjuk Surveyor
surveyor untuk mengawasi pelaksanaan dan Aturan mi
dan mengawasi sesuai guideline dan IMO.
2. Nakhoda nakhoda kapal yang mengangkut zat cair
beracun harus menjamin bahwa semua ketentuan-
ketentuan teiah dipenuhi dan Cargo Record Book dilsi
sesuai ketentuan.
Pengawasan terhadap kapal pengangkut zat cair kategori X:
1) Sesudah selesai pembongkaran sebelum kapal
berangkat tanki harus diadakan pencucian pendahuluan
(pre wash) dan air pencucian dibuang ke Receiption
Facility sampai konsentrasj zat cair beracun dalam aliran
kurang dan 0,1% dalam berat kemudian dipompa
sampai kosong kecuali untuk jenis pospor konsentrasi
dalam aliran kurang dan 0,01 % dalam berat.
2) Bila kemudjan air ditambahkan kedalam tanki, air
pencucian dapat dibuang kelautsesual dengan
persyaratan:
a) Kapal berada diluar daerah khusus.
b) Kapal sedang berlayar dengan kecepatan 7 knots
untuk yang digerakkan mesin dan 4 knots untuk yang
ditunda.
c) Lubang pembuangan berada dibawah garis air.
d) Pembuangan pada pada jarak tidak kurang dan 12 mu
dan daratan dengan kedalaman tidak kurang dan 25
meter.
-
Pengawasan terhadap kapal pengangkut zat cair kategori Y:
Sesudah selesai pembongkaran tanki dicuci (pre wash)
sampai sisa muatan dalam tanki tidak lebih darrl 1 M3 atau
1/3000 kapasitas tanki dan dibuang ke Receiotion Facility.
Kemudian apabula ditambahkan air dapat dibuang ke laut
dengan persyaratan:
a) Kapal sedang berada diluar daerah khusus
b) Kapal sedang berlayar dgn kecepatan 7 knots untuk
yang bermesin dan 4 knots untuk yang digandeng.
c) Konsentrasi zat beracun diar baling baling tidak
melebihi 1 ppm.
d) Pembuangan dilaksanakan tidaki kurang dan 12 mu
dan daratan pada kedalaman lebih dan 25 mtr.
Pengawasan untuk katagori Z
1. Selesai bongkar sebelum meninggalkan pelabuhan tanki
harus dicuci (pre wash) sampai sisa muatan tidak lebih
dari 3 M3 atau 1/1 000 kapasitas tanki
2. Kemudian apabila ditambahkan air dapat dibuang ke laut
dengan persyaratan:
a) Kapal berada diluar daerah diluar daerah khusus.
b) Kapal sedang berlayar dgn kecepatan 7 knot untuk
yang bermesin dan 4 knot untuk yang digandeng.
c) Pembuangan dibawah garis air.
d) Kapal berada lebuh dan 12 mit dan daratan pada
kedataman 25 mtr atau lebih
Atas permintaan Nakhoda pre wash dapat ditiadakan dengan
syarat:
a) Tanki bekas pembongkaran ticlak akan dicuci karena
akan dimuat jenis yang sama atau yang dapat
digabungkan.
-
b) Tanki bekas pembongkaran tdk akan dicuci dilaut dan
akan dcuci dipelabuhan lain asal ada jaminan tertulis
dan pelabuhan tersebut.
c) Sisa muatan dihilangkan dengan sistm ventilasi yang
disetujui Pemerintah berdasarkan standar IMO.
Untuk kategori OS tidak perlu diadakan prewash dan dapat
dibuang kelaut dengan persyaratan:
a) Kapal sedang berlayar diluar daerah khusus.
b) Kecepatan tidak kurang dari 7 knot bagi yang
bermesin dan 4 knot bagi yang digandeng.
c) konsentrasi tidak lebih dan 1/10.
d) pembuangan pada jarak 12 mit dengan kedalaman
tidak kurang dan 25 meter.
CARGO RECORD BOOK
1. Setiap kapal yang mengangkut zat cair beracun harus
dilengkapi dengan Cargo Record Book
2. Cargo record Book harus diisi tanki per tanki bilamana
operasi berikut ditaksanakan:
Pemuatan cargo.
Pemindahan internal cargo
Pembongkaran cargo.
Pencucian tanki muatan.
Pengisian ballast ke tanki muatan
Pembuangan ballast dan ruang muat
Pembuangan residu ke sarana penampungan.
Pembuangan ke taut atau penghilangan dengan
ventilasi.
3. Setiap pembuangan apakah operasional atau
kecelakaan harus dicatat.
4. Bila operasi diawasi oleh surveyor ,surveyor harus
membuat catatan dalam Cargo Record Book
-
5. Cargo Record Book diisi dalam bahasa lnggris atau
Perancis kecuali yang tidak punya NLS cert.
6. Cargo Record Book harus disimpan ditempat yang
mudah dicapai untuk pemeriksaan kecuali ditongkang
tak berawak disimpan di kapal tunda.Cargo Record
Book disimpan dikapal sampai 3 thn sesudah
pengisian terakhir
Procedures and Arrangement Manual(PA Manual).
Setiap kapal yang mengangkut NLS dalam bentuk
curah harus dilengkapi dengan PA Manual.
Tujuan utama dan Manual adalah untuk mengenalkan
kepada Perwira kapal tata susunan fisik dan semua
prosedur operasi sehubungan bengan penanganan
muatan,pencucian tanki .penanganan slop dan
pengisian tanki ballast yang harus diikuti agar sesuai
persyaratan Annex II.
PA Manual minimum harus berisi informasi dan
petunjuk operasi berikut
1. Perincian gambaran utama dan Annex II.
2. Daftar dan NLS yang diijinkan untuk diangkut kapal
tersebut.
3.Tanki-tanki yang diijinkan untuk mengangkut masing
masing NLS
4. Perincian dan seluruh tata susunan dan peralatan
termasuk pemanasan muatan dan sistim pengawasan
suhu,skema sistim stripping dan pompap
ompa.(check list)
5. Prosedur mendetil sesuai standar yang diteraokan
pada masing-masing kapa. tarmasuk instruksi
instruksi seperti metoda pengeringen,prewash tankit
anki,pengisian ballast ruang muat.pembuangan residu
dll.
-
6.Tanggung jawab Nakhoda sehubungan prosedor
operasi yang harus diikuti untuk meyakinkan bahwa
tidak ada residu atau campuran yang dibuang kelaut.
ANNEX Ill
Adalah Peraturan peraturan untuk pencegahan pencemaran
oleh zat berbahaya yang diangkut dikapal dalam kemasan,
Berlaku secara Internasional I Juli 1992
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Packing harus meminimalkan bahaya terhadap
lingkungan sesuai kekhususan isinya.
2. Marking dan Labelling.Diberi merk nama tekhnik
dilengkapi UN number.Merk harus tidak hilang walau
terbenam dilaut selama 3 bulan.
3. Dokumentasi.Semua dokumen harus menggunakan
nama tehnik dan dicantumkan kata-kata MARINE
POLLUTAN.
4. Stowage .Barang berbahaya hrus ditempatkan dengan
aman dan dilashing sehingga mengurangi ancaman
terhadap Iingkungan
Nakhoda atau agen yang kapalnya akan memuat atau
membongkar zat yang berbahaya harus memberi tahukan
kepada Syahbandar 24 jam sebelum kegiatan
ANNEX IV
Adalah Peraturan untuk mencegah pencemaran oleh
kotoran (Sewage) dan kapal
1. Peraturan mi berlaku untuk:
a) Kapal baru GT 400 atau lebih.
b) Kapal baru kurang dan GT400 yang membawa Iebih
dan 15 orang.
-
c) Kapal lama GT 400 atau Iebih lima tahun sesudah
pemberlakuan aturan ini.
d) Kapal lama kurang dan GT 400 yang membawa 15
orang atau Iebih diberlakukan 5 tahun setelah aturan
ini enter inforce.
2. Yang dimaksud sewage adalah:
a) Pembuangan dan toilet.urinoir dan wc.
b) Pembuangan dan tempat pengobatan seperti
hopital,dispensary yang dibuang ke westafel atau
scupper
c) Pembuangan dan ruangan tempat binatang hidup
d) Buangan lain yang bercampur dengan buangan
diatas
Kapal kapal yang memenuhi persyaratan diberikan
sertifikat International Sewage Pollution Prevention
Certificate.
Sertifikat berlaku sesuai ketentuan Pemenintah tetapi tidak
boleh lebih dan 5 tah u n.
3. Sehubungan dengan sertifikat ini dilaksanakan survei:
a) Initial Survey dilaksanakan sebelum kapal
dioperasikan pertama kali atau sebelum
pengeluaran sertifikat untuk pertama kali.
b) Renewal Survey survey sesuai yang ditentukan
Pemerintah tetapi tidak boleh lebih dan 5 tahun
c) Additional survey baik sebagian atau seluruhnya
tergantung situasi sesudah perbaikan terhadap
peralatan pencegahan pencemaran oleh sewage
ANNEX V
Peraturan Peraturan untuk Pencegahan Pencemaran oleh
Sampah (Garbage)
-
Berlaku secara Internasional sejak 31 desember
1988.
Berlaku untuk semua kapal.
Yang dimaksud sampah adalah segala macam
makanan,buangan rumah tangga dan operasional
tapi tidak termasuk ikan segar atau bagiannya,yang
secara normal dihasilkan selama pengoperasian
kapal secara normal dan harus dibuang secara
continue atau periodik.
Apabila bercampur dengan zat yang lain maka
aturan sesuai persaratan yang lebih keras
diberlakukan Kapal ukuran GT 400 atau lebih dan
kapal yang membawa 15 org atau lebih harus
membawa Garbage Management Plan. Kapal GT
400 atau lebih dan kapal yang membawa 15 org
ataulebih harus dilengkapi Garbage Record Book
Persyaratan Pembuangan Sampah
Semua jenis plastik termasuk tall plastik
,jaring,kantong plastik dan abu permbakaran plastik
dan incinerator dilarang dibuang ke laut.
Dunnage,pelapis dan pembungkus yang terapung
dapat dibuang pada jarak 25 mil atau lebih dan
pantai.
Sisa makanan dan sampah kertas .gelas,metal,botol
dapat dibuang pada jarak 12 mil dan pantai.
Sampah sisa makanan apabila telah dihancurkan
dan dapat melewati saringan 26 mm dapat dibuang
3 mil dari pantai.
Pembuangan dan platform dilarang .untuk sisa
makanan dapat dibuang pada jarak 500 m dan
platform dan 12 mil dai daratan dengan sarat telah di
hancurkan
-
Dalam daerah khusus hanya sisa makannan yang
hanya dapat dibuang pada jarak 12 mil pantai
Daerah Khusus ( Special Area )
Daerah Khusus yang dilarang membuang sampah
adalah
1. Laut tengah
2. Laut Baltic
3. Laut Hitam
4. Laut Merah
5. Teluk Persi
6. Laut Utara
7. DaerahAntartic
8. Daerah Caribia
GARBAGE RECORD BOOK
Setiap pembuangan atau pembakaran harus dicatat
dalam garbage record book
Yang dicatat adalah waktu ,posisi kapal keterangan
dan jumlah sampah
Garbage record Book disimpan dftempat yang
mudah dicapai untuk pemeriksaan dan disimpan
selama 2 tahun
Diisi dalam bahasa lnggeris oleh Perwira yang
bertanggung jawab dan tiap halaman ditanda
tangani Nakhoda
Dalam hal dibuang karena kecelakaan harus dicatat
lingkungan tempat pembuangan dan alasan
pembuangan
PSCO dapat sewaktu waktu memeriksa Garbage
record book
-
GARBAGE MANAGEMENT
Kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus
memasang plakat yang memperingatkan crew dan
penumpang tentang aturan pembuangan sampah.
Plakat ditulis dalam bahasa kerja dan terjemahannya
dalam bahasa lnggeris atau Perancis.
Kapal ukuran GT 400 atau lebih dan setiap kapal
yang sesuai sertifikat dapat membawa 15 orang atau
lebih harus membawa Garbage Management
Plan. Plan mi berisi prosedur tertulis untuk
pengumpulan, penyimpanan,pemprosesan dan
pembuangan sampah ,termasuk penggunaan
peralatan dikapal dan juga orang yang bertanggung
jawab dalam mengawasi pelaksanaannya.Plan
harus sesuai dengan guide line dari IMO dan dibuat
dalam bahasa kerja di kapal.
ANNEX VI
Peraturan Peraturan untuk Pencegahan Pencemaran
Udara dan Kapal Kapal Diberlakukan sejak 19 Mei 2005
Yang dimaksud dengan:
a) NOx Technical Code adalah Technical Code pada Control pada
emisi
dar Nitroge Oxides dan Mesin Diesel kapal yang diterima oleh
Conferencc Resolution 2 yang mungkin kemudian diamandemen
oleh
b) Ozone depleting substances (Zat penipis ozone) berarti zat
zat yang
dikonto seperti yang ditulis dalam paragraf 4 dan Artikel I dan
Montreal
Protocol on Substances that Deplete the ozone layer 1987
yang
tercantum dalani Lampiran A,B.C atau E dan Protocol tersebut
c) SOx emission control area adalah suatu daerah dimana
pemberlakuan
tindakan mandatory yang khusus untuk emisi SOx dan kapal
kapal
diperlukan untuk mencegah,mengurangi dan mengontrol
pencemaran
-
udara dan SOx
Benlaku untuk semua kapal,Floating drilling rigs dan Platform
akan tetapi
yang diharuskan memiliki sertifikat hanya kapal GT 400 atau
Iebihdan
anjungan lepas pantai.Enter into force 19 Mei 2005.
Apabila dan hasil survei memenuhi sarat dibeni sertifikat
INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE.
Pengawasan emisi dilakukan terhadap:
1. Emisi dan zat penipis lapisan ozone
2 EmisiNitrogen Oxide (Nox) dan motor diesel
3 Emisi bel;erang oxid (Suiphunoxid)
4. Emisi dan bahan campuran organik yg mudah menguap
(Volatile
Organic Compound
5. Pembakaran limbah kapal (the Incineration of shipboard
wastes
6. Kualitas bahan bakar minyak
SUBSTANSI PENIPISAN LAPISAN OZONE (Ozone Depleting
Substances)
Tidak diizinkan emisi substansi penipisan ozone yang
dilakukan
dengan sengaja.
+ Hanya kerugia-kerugian operasional minimal yang diizinkan
seperti
purging/venting dIl.Jika disyaratkan untuk membuang dan
kapal,ODS
harus dibuang ke penampungan didarat.
Instalasi baru yang berisi substansi penipis ozone akan dilarang
diatas
kapal kecuali instalasi baru tersebut berisi
Hydrochiorofluorocarbons
(HCFCs) dapat diizinkan hingga I Januari 2020.
+ Pemadam kebakaran atau perlengkapan Iainnya seperti unit
pendingin
yang menggunakan Halons tidak diizinkan
Untuk sistem lain yang menggunakan media pendingin seperti
sistim
pendingin udara,pengendalian (pengering)udara mesin pembuat es
dan
dIl.harus dan tipe yang memenuhi persyaratan.Berikut mi zat-zat
yang
digunakan di kapal adalah:
Halon l2ll(Bromko chioro difluoro methane),Hajon 1301 (Bromo
trifluoro
methane),Hajon 2402 (Dibromo tetraflouro ethane),CFC 11
(Trichioroflouromethafle) CFC 12 (Dichoforodiflouromethafle)CFC
113,114
-
dan 115 Kapal kapal harus punya daftar zat penipis ozon yang
dipakai di
kapal.Dalam hal
ada peralatan dengan sistim pengisian ulang maka harus ada
Ozone
depleting Record Book
NOx TECHNICAL CODE
Semua motor diesel yang dipasang sesudah 1 Januari 2000,dengan
suatu
output tenaga Iebih dan 130 kW harus dites dan diterbitkan suatu
Sertifikat
Pencegahan Pencemaran Udara Internasional untuk
MotorDiesel(Engine
International Air Pollution Prevention Certificate) atau
disingkat EIAPP dan
suatu pengesahan NOx Technical File. Dokumen mi memberikan
rincian dan
penerapan komponen komponen mesin yang diizinkan,kafupkatup
yang
bekerja dan alat-alat penyetelan yang diizinkariyang memastjkan
motor akan
terus beroperasi dalam batas-batas emisi NOx yang dapat
ditenimaSertifikat
EAIPP mi da NOx Technical File yang diakui harus berada pada
motor diesel
dmaksud.Suejsuei periodik dilaksanakan oleh Badan Kiasifikasi
untuk
memastikan motor diesel beroperasi terus dalam batasb atas emisi
NOx di
kapal.Jjka ada suatu penyetelan,pergantian bagianbagian mesin
dan
modifikasi yang mempengaruhp karasteristik emsi NOx,harus
dcatat
kronologis dalan, suatu buku catatan mesin dan parameter
mesin.lD
numbers dan semua yang dipakai harus dicatat.ID number tsb harus
dicap
pada bagianbagjan ini dan haru dicatat sebelum dipasang motor
diesel.
Motor-motor diesel untuk keadaan darurat (Emergency diesel
Engines),motor diesel untuk sekoci penolong tidak harus
memenuhi
peraturan tentang engawasan NOx.
Administration juga boleh mengizinkan motor diesel yang
dipasang
sebelum 19 Mei 2005 yang hanya semata-mata melayani
pelayaran
domestik dengan catatan ada cara lain pengontrolan emisi.
Dalam penerapan pengawsan NOx ada 3 pendekatan
Tier 1 yaitu kapal yang dibangun antara 1 jan 2000 sampai 1 Jan
2011
Tier 2 yaitu kapal yang dibangun sesudah 1 Jan 2011
Tier 3 yaitu kapal yang dibangun sesudah 1 Jan 2016
Maximum NOx yang diizinkan pada motor-motor diesel adalah
sebagai
berikut:
a) 17,0 g/kWh bilamana n < 130 rpm
-
(-0,2)
b) 45,0 x n g/kWh nilamana n adalah 130 rpm atau lebih tetapi
kurang
dari 2000 rpm
c) 9,8 g/kWh bilamana n adalah 2000 rpm atau lebih besar.
Dirnana n adalah kecepatan motor rata-rata (putaran poros engkol
per
menit)
PERSYARATAN -PERSYARATAN Sox
Kandungan belerang dan setiap bahan bakar yang dipakal dikapal
tidak
boleh lebih dan 4,5% rn/rn dan harus ada dolumun dikapal
sebagai
pembuktian
Catatab Penyerahan Bahan.Bakar (Bunker Delivery Note =BDN)
KKM harus memeriksa bahwa BDN (dahulu disebut Bunker
Delivery
Receipt) yang sekurang-kurangnya berisi informasi sbb:
1. Nama dan Nomor IMO kapal penerima
2. Pelabuhan
3. Tanggal penyerahan
4. Narna,alamat dan no telepon dan pemasok bahan bakar (marine
diesel oil
supplier)
5. Narna produk
6. Kuantitas (metric tons)
7. Berat jenis pada suhu 1 5derajat C (kglm3)
8. Kandungan belerang (% rn/rn)
9. Pernyataan dengan membubuhkan tanda tangan dan pemasiok
bahwa
BBM yang dipasok sesuai dengan Peraturan 14 Annex Vl.Kapal
harus
rnenyirnpan BDN dengan item tsb diatas untuk pemeriksaan dan
harus
disirnpan dikapal 3 tahun semenjak tanggal pengisian,
PERSYARATAN DAERAH KHUSUS (SPECIAL AREA REQUIREMENTS)
Dalam daerah-daerah pengawasan emisi Sox(Sox Emission Control
Area
=SECA) kandungan belerang dalam bahan bakar yang dipakai di
kapal tidak
boleh melebihi 1,5 %rn/m kecuali sistim pernbersih gas buang
atau yang
sejenisnya digunakan.Pada waktu rnendekati Daerah Pengawasan
Ernisi
SOX bahan bakar yang dpakai harus diganti dengan bahan bakar
yang
kandungan belerang 1,5 % m/rn.Penggantian harus tuntas
sebelurn
rnernasuki daerah pengawasan.Posisi kapal pada awal dan akhir
suatu
-
penggantian harus dicatat dalam logbook bersama rincian dan
tanki tanki
bahan bakar yang digunakan.Laut Baltic kan menjadi yang
petarna
melaksanakan hal mi yang mernberlakukannya sejak bulan Mel 2006
yang
diikuti oleh Laut Utara dan kemungkinan akan dilkuti oleh banyak
alur laut
lainnya.Contoh: Operasi penggantian bahan bakar. diselesaikan ke
bahan
bakar dengan kandungan belerang rendah,kurang atau sdarna dengan
1,5
% rn/rn
Tanggal:19 Mei 2006.Waktu 1600 hrs.Posisi kapal 57-00 N/002-00 E
ROB:
No.2 (P) tank 200 MT and No.3(S) tank 300 MT
-
Kecuali untuk pembakaran sludge sewage dan sludge oil
pembakaran
hanya boleh dilakukan pada incinerator yang telah mendapatkan
approved
dan Pemerintah sesuai standar yang ditentukan oleh IMO
Pembakaran dan zat zat berikut dilarang:
a.Sisa residu dan muatan Annex 1, II dan lii dan packing
material yang
terkontaminasi -
b. Polychiorinated biphenyls (PCBs)
c. Sampah yang berisi logam berat yang lebih dan yang
diijinkan.
d. Minyak olahan yang berisi halogen compound
Untuk pembakaran sludge sewage dan sludge oil yang dihasilkan
selama
penoperasian kapal dapat juga dilakukan di peralatan mesin utama
.mesin
bantu atau boiler tetapi tidak boleh di lakukan dalam
pelabuhan,harbour atau
estuaries.
Pembakaran polyvinyl chlorides (PVCs) dilarang kecuali
incinerator dikapal
telah mendapatkan sertifikat IMO Type approval
Semua kapal kapal yang mempunyai incinerator harus membawa
operating
manual dan fabrik pembuat yang menerangkan bagaimana cara
pengoperasian atat itu dalam batas batas yang diijinkan.
Personal yang bertanggung jawab mengenai pengoperasian alat
tersebut
harus dilatih dan mampu mengimplemenfasikan guidance yang
disediakan
dalam manual dan fabrik
Monitoring temperatur flue gas outlet dan pembakaran diharuskan
setiap
waktu dan sisa pembakaran tidak boleh dimasukkan kedalam
incinerator bila
temperatur dibawah yang diijinkan yaitu 850 derajat Celcius
.Untuk batch
loaded incinerator ,harus didisain sehingga temperatur dalam
chamber akan
mencapai 650 derajat dalam waktu 5 menit
Volatile Organic Compounds (VOC)
Semua tanker yang terkena aturan pengawasan Vapour Emission
harus
dilengkapi dengan Vapour Collection System yang diapproved
oleh
Pemerintahnya sesuai dengan standar keselamatan yang dibuat oleh
IMO
dan harus mengikuti standar tersebut selama proses
pemuatan.Terminal
terminal yang telah memasang vapour emission control dapat
menerima
tanker yang belum dilengkapi dengan vapour collecting system
selama 3
tahun sejak diterapkannya aturan mi
-
Sertifikasi dan Survey
Kapal kapal ukuran GT 400 atau Iebih harus dilengkapi dengan Air
Pollution
Prevention Certificate yang masa berlakunya sesuai ketentuan
Pemenintahnya tetapi tidak boleh lebih dan 5 tahun.
-
Untuk sertifikat tersebut diadakan survey survey sebagai
berikut:
1. Initial survey,sebelum kapal dioperasikan atau sebelum
sertifikat pertama
kali diberikan untuk menjamin bahwa peralatan ,sistim
,fittings,tatasusunan
dan material memenuhi dengan persyaratan dan Annex VI
2. Renewal survey untuk interval sesual ketentuan pemerintahnya
tetapi
tidak Iebih
dari5tahun -
3. Intermediate survey dalam waktu tiga bulan sebelum dan
sesudah
Anniversary date tahun kedua atau tahun ketiga
4. Annual survey dalam waktu tiga bulan sebelum sampai 3 bulan
sesudah
Anniversary date
5. Additional survey bila diperlukan.
Survey survey tersebut harus diendors pada sertifikatnya
Sertifikat dan dokumen yang harus ada dikapal setelah Annex
VI
diberlakukan
1. Catatan penerimaan bahan bakar utk 3 tahun
2. Setifikat EIAPP atau Docoment of Compliance,Technical fle dan
AIPP
3. Record Book of Engine parameters
4. Operation Manual for inboard masurement and monitoring
methods
5. Operation Manual forVapour collecting system
6. Operation Manual for Shipboard Incinerator
7. Buku Harlan (log book)
STATUS OF MARPOL 73178 (as at 16 August 2004)
International Convention on Civil Liability for oil Pollution
Damage
Convensi mi ditanda tangani pada 29 Nopember 1969 di
Brussel.Lebih
dikenal dengan sebutan CLC 69yang berlaku sejak 1997
,kemudian
diamendment pada 1992 dan 2000.
Tujuan Konvensi:
30 Kepedulian Lingkungan
ANNEX PEMBERLAKUAN [ANGGOTA [ PERSENTASE
ANNEX I 2 October 1983 129 97
ANNEX II 6 April 1987 129 97 I
-
ANNEX Ill I July1992 11499 93
ANNEXIV 23September2003 11816 55
ANNEX V 31 December 1988 - 95
ANNEX VI 19 May 2005 - 55
-
1 .Menjamin kebutuhan kompensasi yang memada dapat tersedia
untuk
orang yang menderita kerugian akibat pencemaran minyak dan
kapal.
2.Keinginan untuk mengesahkan aturan dan prosedur internasional
untuk
menentukan tanggung jawab dan menyediakan kompensasi untuk
kasus
tersebut.
Definisi-definisi:
1.Kapal berarti kapal laut dan pesawat dilaut dan type apapun
yang
mengangkut minyak dalam bentuk curah.
2. Owner berarti orang yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau
apabila
tidak didaftarkan orang yang memiliki kapal .Kalau kapal
dimiliki oleh Negara
tetapi dioperasikan oleh perusahaan sebagai operator maka
perusahaan itu
dianggap owner.
3. Oil berarti setiap bentuk dan hydrocarbon mineral oil seperti
minyak
mentah,bahan bakar dan minyak pelumas baik yang diangkut
sebagai
muatan atau sebagal bunker.
4.Pollution damage berarti kehilangan atau kerusakan yang
disebabkan oleh
minyak yang tumpah dan kapal termasuk kerusakan akibat
tindakan
penanggulangan.
Pemberlakuan
Konvensi ml berlaku dilaut teritorial dan ZEE sampai batas 200
mu dan
pantal.
Tidak ada tanggung jawab terhadap owner apabila dia dapat
membuktikan
bahwa kerusakan:
1. Disebabkan oleh perang atau kerusuhan,perang saudara atau
pemberontakan atau fenomena alam yang khusus dan bersifat tidak
bisa
dielakkan dan dihalangi.
2. Seluruhnya disebabkan oleh tindakan atau kesengajaan pihak
ketiga
3. Seluruhnya disebabkan kelalalan atau kesalahan dan Pemerintah
atau
Penguasa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan
lampu-lampu
dan sarana bantu navigasi
-
4. Batas tanggunag jawab pemilik sebesar 3 juta SDR utk kapal
tidak lebih
dan 5000 DWT.Utk kapal lebih dan 5000 DWT 3 juta ditambah 420
SDR
untuk tiap ton kelebihan dan 5000 DWT maximum 59,7 juta SDR
5. Tetapi sesuai Amendmen 2000 yg disyahkan 18 /10 -2000 dan
berlaku
sejak 1-11-2003 batas tanggung jawab dinaikkan sebesar
50%.Kapal
-
1) Arrival of a ship beranti tibanya atau berlabuhnya di suatu
tempat yang
ditentukan dalam pelabuhan
-
2) Baggage berarti personal effek dan seseorang yang
bepergian.
3) Container berarti salah satu bentuk peralatan transport
4) Crew berarti orang orang di kapal selain dan penumpang.
5) Disease berarti suatu penyakit atau kondisi kesehatan
tanpa
mengindahkan asal atau sumber yang menimbulkan atau dapat
menimbulkan bahaya terhadap manusia
6)Disinfection berarti prosedur yangkarenanya tindakan kesehatan
diambil
untuk mengontrol atau membunuh zat infeksi pada tubuh seseoarang
atau
binatang pada bagian luar atau dalam dan barang bawaan
,cargo,
container,barang ikutan dan kiriman benda pos dengan tindakan
langsung
terhadap kimia atau fisik dan zat penyebab infeksi
7) Disinsecfion adalah prosedur yang karenanya tindakan
kesehatan
diambil untuk mengontrol atau membunuh serangga yang
menimbulkan
penyakit terhadap manusia yang berada dalam barang
bawaan,,muatan,container, barang ikutan dan kiriman benda
pos
8) Epidemic adalah penyebaran dan suatu penyakit karantina.
9) Free pratique adalah ijin untuk sebuah kapal memasuki
suatu
pelabuhan,menaikkan atau menurunkan penumpang.memuat atau
membongkar muatan atau store
10) Health administration badan atau instansi yang bertanggung
jawab
masalah kesehatan masyarakat di suatu negara
II) Heath authority adalah pejabat yang betul betul berkompeten
terhadap
kesehatan masyarakat di suatu pelabuhan
12) Infection berarti masuknya atau berkembangnya atau
berkembang
biaknya suatu zat penyebab infeksi dalam tubuh manusia dan
binatang yang
dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan masyarakat.
13) In quarantine berarti suatu keadaan kapal yang berada
disuatu tempat
yang ditentukan untuk dapat menyelenggarakan tindakan
karantina.
14) International voyage berarti pelayaran antara pelabuhan
dalam wilayah
wilayah lebih dan satu negara atau pelayaran antara pelabuhan
pelabuhan
dalam suatu negara yang sama jika orng orangnya telah kontak
dengan
wilayah wilayah dan negara lain dalam pelayarannya itu tetapi
hanya sesuai
pandangan dairi kontak kontak tersebut
15) Isolation berarti pemisahan dan orang orang sakit atau
tertular atau
-
barang bawaan yang terkait ,kontainer ,barang barang ikutan
,barang
kiriman pos dan yang lain dengan cara sedemikian untuk
mencegah
penyebaran tau penularan
16) Medical examination beranti pengujian awal terhadap
seseorang oleh
petugas kesehatan yang berkompeten atau oleh seseorang
dibawah
pengawasan Iangsung dan pejabat kesehatan yang berkompeten
untuk
menentukan status kesehatan dan seseorang dan potensi resiko
tenhadap
kesehatan masyarakat lain dan dapat berupa
-
penelitian terhadap dokumen kesehatan atau pemeriksaan fisik
bila
dianggap perlu sesuai kondisi suatu kasus.
17) Ship berarati kapal laut atau kapal pedalaman pada suatu
pelayaran
internasional.
18) Suspect berarti orang orang atau barang bawaan
,muatan,container,barang ikutan atau kiriman pos yang dianggap
oleh suatu
Negara telah berhubungan atau mungkin berhubungan dengan suatu
bahata
kesehatan masyarakat yang mungkin bisa menjadi sumber
penyebaran
suatu penyakit
Seorang otoritas kesehatan harus jika diminta menerbitkan tanpa
bayaran
kepada carrier ,sebuah sertifikat menjelaskan tindakan yag telah
dikenakan
terhadap sebuah kapal atau container,bagian bagian yang
dikenakan,metode yang digunakan dan alasan mengapapa mereka
dikenakan.
Kecuali dalam suatu keadaan darurat yang menimbulkan bahaya
yang
sungguh sungguh terhadap kesehatan masyarakat,sebuah kapal yang
tidak
terjangkit atau disangka telah tertular dengan suatu penyakit
sesual Regulasi
mi tidak akan ditolak untuk diberikan free pratique pada
perhitungan wabah
dan penyakit yang lain,dan tidak boleh dicegah untuk membongkar
atau
memuat muatan,store atau mengisi bahan bakar atau air tawar.
Seorang otoritas kesehatan dapat mengambil segala tindakan yang
dapat
dilaksanakan untuk mengawasi pembuangan kotoran (sewage) dan
setiap
kapal dan menolak yang mungkmn menimbulkan kontaminasi terhadap
air
sungai,kanal atau pelabuhan.
1. Sesuai dengan aplikasi perjanjian Internasional dan aturan
dalam
Regulation mi sebuah negara anggota dapat mengharuskan untuk
kepentingan kesehatan masarakat pada waktu berangkat atau
tiba
2. (a) terhadap orang yang bepergian (travellers):
(I) lnfoprmasi mengenai tujuan penjalanan untuk yang
bersangkutan dapat
dihubungi
(ii) Infomasi mengenai awal perjalanan untuk mengetahui apakah
pernah
melewati daerah terjangkit kemungkinan kontak dengan orang
terjangkit
sebelum tiba di pelebuhan dan juga memeriksa dokumen kesehatan
dan
yang bersangkuatan bila dibutuhkan sesuai Regulation mi
-
(iii) a) non-invasive medical examination yang merupakan
examination yang
dapat mengahasilkan sesuai tujuan dan kesehatan masarakat
b) pemeriksaan terhadap barang bawaan muatan,kontainer barang
kiriman
,paket pos dan mayat
Tidak ada tindakan kesehatan yang dapat diambil terhadap kapal
yang
hanya lewat di perairan dibawah jurisdiksinya tanpa menyinggahi
pelabuhan
atau pantai kecuali yang melewati sungai atau kanal untuk tujuan
ke negara
lain.
Bila dimungkinkan negara dapat memberikan free pratique melalui
radio
Nakhoda harus menyampaikan kepada pejabat di pelabuhan bila
memungkinkan sebelum tiba setiap kasus ada yang sakit di kapal
untuk
kepentingan pasien dan pejabat kesehatan di pelabuhan dan
memfasilitasi
pemberian clearnce untuk kapal
Seorang yang terjangkit mungkin harus diturunkan dan kapal dan
diisolasi
dan pemindahan tersebut menjadi compulsary bila memang diminta
oleh
Nakhoda
Sebuah kapal tidak boleh dilarang dengan alasan kesehatan
untuk
memasuki pelabuhan ,tetapi bila pelabuhan itu tidak dilengkapai
dengan
peralatan untuk dapat melaksanakan tindakan kesehatan yang
diperlukan
oleh pejabat kesehatan,kapal dapat diperintahkan untuk menuju
ke
pelabuhan lain yang layak dengan resiko send in
1. Ship Sanitation Control Exemption Certificates and Ship
Sanitation
Control Certificates shall be valid for a maximum period of six
months. This
period may be extended by one month if inspection or control
measures
required cannot be accomplished at the port
2. If a valid Ship Sanitation Control Exemption Certificate or
Ship Sanitation
Control Certificate is
not produced or evidence of a public health risk is found on
board a ship, the
State Party may proceed as provided in paragraph 1 of Article
27.
Plague
-
- Untuk masud Regulasi mi masa inkubasi dan Plague adalah 6
han
- vaccinasi terhadap plague tidak akan diperlukan sebagal suatu
persaratan
seseorang untuk masuk ke wilayah suatu negara
- selama tinggal di pelabuhan orang yang terjangkit plague
diberikan
perawatan khusus untuk mencegah terjadinya penularan di kapa
- ships should be permanently kept free ofrodents and the plague
vector or
be periodically derailed
Kapal harus mempunyai Ship Sanitation Control Certificate atau
Ship
Sanitation Control Exemptiion Certificate
Kondisi kapal tiba di pelabuhan dapat dinyatakan
Terjangkit.Tersangka atau
Sehat
Cholera
-
- tindakan kesehatan dapat diambil oleh pejaba kesehatan
terhadap kapal
sehat yang datang dan pelabuhan terjangkitt
- Sesuai aturan dalam Regulasi mi masa inkubasi penyakit Cholera
adalah 5
ha ni
- Kapal akan dikenakan karantina oleh pejabat kesehatan apabila
di kapal
ditemui orang yang tertular cholera atau kasus cholera terlah
terjadi di kapal
pada saat kapal tiba.
Yellow Fever
- sesuai Regulasi masa inkubasi Yellow Fever adalah 6 han
.Diperlukan
vaksinasi terhadap orang yang datang dan daerah yang terjangkiy
pada
pelayaran lnternasional
Crew kapal yang menyinggahi pelabuhan yang terjangkit harus
mempunyai
sertifikat yang berlaku terhadap yellow fever
Twerhadap kapal dapat dikenakan ketegori sebagai kapal
terjangkit,tersangka atau sehat sesuai kondisi crew di kapal
Terhadap kapal yang dianggap tersangka atau terjangkit dapat
dikenakan
tindakan karantina
Documents
Tidak diperlukan sertifikat di kapal sehubungan dengan kondisi
kesehatan
dan sebuah pelabuhan
1. Nakhoda sebuah kapal sebelum tiba di pelabuhan tujuan dalam
wilayah
sebuah negara harus:
a. I Menyatakan keadaan kesehatan di atas kapal dan kecuali
negaranya
tidak membutuhkan.nakhoda harus waktu kapal tiba ,atau sebelum
kapal
tiba bila kapal dilengkapi untuk mnyampaikan dan negara
pelabuhan
membutuhkan pemberitahuan sebelumkapal tiba menyampaikan
Maritime
Declaration of health yan ikut ditanda tangani oleh Dokter kapal
,bila ada di
kapal.
b. Nakhoda kapal atau dokter kapal ,bila ada harus menyampaikan
semua
informasi yang dibutuhkan oleh oleh otoritas yang berkompeten
mengenai
kondisi kesehatan di atas kapal selama pelayaran internasional
voyage.
-
Ballast Water Convention
Background
Masalah penyebaran species sebagian besar disebabkan
meningkatnya
volume perdagangan dan trafik pada beberapa dekade yang lalu.
Efeknya di
banyak daerah di dunia adalah telah menimbulkan pembinasaan.
Data
kwantitattif menunjukkan tingkat penyebaran dan bio organik tlah
meningkat
terus dalam banyak hal telah sampai ketingkat yang
membahayakan,dan
daerah daerah baru akan diserang setiap waktu Volume dan
perdagangan
melalui laut melanjutkan peningkatan secara menyeluruh dan
masalahnya
masih belum mencapai puncaknya Contoh spesifik termasuk
penemuan
European Zebra mussel (Dreissena poly morpha) di Great Lakes
antara
Canada dan Amerika Serikat, menyebabkan pengeluaran billionan
dollar
untuk pengawasan pencemaran dan membersihkan bangunan bawah
air
yang kotor dan pipa pipa air; Dan penemuan American comb
jelly
(Mnemiopsis leidyi) di Laut Hitam dan Laut Azov menyebabkan
hampir
punahnya ikan anchovy dan industri penangkapan ikan. Masalah
aquatic
organisme dalam air ballas muncul pertama kaili di lMO pada
tahun 1988
dan semenjak itu IMOs Marine Environment Protection Committee
(MEPC),
bekerja sama dengan Maritime Safety Committee (MSC) dan
technical subc
ommittees, telah membahas isue isue tersebut, berfocus pertama
kali untuk
membuat guideline dan kemudian menghasilkan konvensi baru
Tetapi baru pada tahun 1970an komunitas ahli ahli mulai meneliti
masalah
tersebut secara detilPada akhir tahun 1980 an, Canada dan
Australia
cjiantara negara negara yang mengalami masalah masalah tertentu
dengan
speccies yang tidak diingini mi dan mereka membawa keprihatinan
mereka
untuk menjadi perhatian dan IMOs Marine Environment
Protection
Committee
(MEPC).
Pada 1991 MEPC mengesyahkan MEPC resolution 50(31) - Guidelines
for
Preventing the Introduction of Unwanted Organisms and Pathogens
from
Ships Ballast Water and Sediment Discharges; sedangkan United
Nations
Conference on Environment and Development (UNCED), yang diadakan
di
Rio de Janeiro pada 1992, mengakui issu tersebut sebagai
suatu
keprihatinan
-
lnternasional.
Pada November 1993, the IMO Assembly mengesahkan resolusi
A.774(18)
- Guidelines for Preventing the Introduction of Unwanted
Organisms and
Pathogens from Ships Ballast Water and Sediment Discharges,
berdasarkan
Guidelines yang diterima pada 1991. Resolusimeminta MEPC dan
MSC
untuk tetap mereview Guidelines dengan suatu pandangan untuk
menghasilkan aturan atura internasional yang dapat diterapkan
dan
mengikat secara sah..
-
The 20th Assembly of IMO in November 1997 menerima resolusi
A.868(20) -
Guidelines for the control and management of ships ballast water
to
minimize the transfer of harmful aquatic organisms and
pathogens
BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION
Konvensi mi disyahkan oleh Sidang 1Mg pada han Jumat tanggal
13
Pebruari 2004 Definisi definisi
a. Ballast Water adalah air dengan unsur yang terbawa yang
dimuat di kapal
untuk mengontrol trim,Iist (kemiringan),draft, stabilitas atau
stress (tegangan
teganagan ) dan kapal
b. Ballast Water Management adalah proses mekanik,
physical,chemical dan
bilogycal balk sendiri sendiri atau kombinasi untuk
memindahkan,mengembaljkan menjadi tidak merugikan atau
menghindari
pengambilan atau pembuangan harmful aquaitic orgainisms dan
pathogen
dalam air ballast dan sediment.
c. Sediment adalah unsur yang keluar dan air ballast dalam
kapal
Pemberlakuan
Kecuali dinyatakan lain dalam konvensi ini,Konvensi mi berlaku
untuk:
a. Kapal kapal yang menggunakan bendera dan Negara anggota
(penanda
tangan).
b. Kapal yang bukan menggunakan bendera Negara Anggota
tetapi
beroperasi dibawah kewenangan Negara anggota
Konvensi mi tidak berlaku untuk:
a. Kapal yang tidak didisain atau dikonstruksikan untuk
mengangkut air
ballas
b.Kapal dan Negara anggota yang beroperasi hanya dalam
perairan
dibawah kewenangan hukum dan Negara anggota tersebut,kecuali
Negara
tersebut menentukan bahwa pembuangan air ballas dar kapal itu
akan
merugikan atau merusak lingkungannya.kesehatan manusia,harta
benda
atau sumberdaya atau daerah berbatasan atau Negara lain
c. Kapal dan suatu Negara angota yang beroperasi hanya di
perairan
dibawah kewenangan hukum Negara lain berdasarkan kewenangan
Negara
itu untuk mengecualikan kapal tersebutTidak ada Negara yang
akan
memberikan pengecualian yang bila diberikan akan merugikan atau
merusak
lingkungan mereka,kesehatan manusia,harta benda atau sumberdaya
tau
-
laut yang berbatasan atau Negara lain.Negara yang tidak
memberikan
kewenangan tersebut akan memberi tahukan kepada Negara Bendera
dan
kapal itu kepada kapal akan diberlakukan aturan ni.
d. Kapal kapal yang hanya beroperasi di perairan dibawah
kewenangan
suatu Negara dan di laut lepas,kecuali kapal yang tidak
memperoleh
pengecualian sesuai sb c., kecuali Negara tersebut menentukan
bahwa
pembuangan air ballas dan kapal itu akan menimbulkan
kerugian,merusak
Iingkungan
-
mereka,kesehatan manusia,harta benda dan sumberdaya atau laut
yang
berbatasan dan Negara lain.
e. Setiap kapal perang,kapal bantuan angkatan laut atau setiap
kapal lain
dimiliki atau dioperasikan oleh sebuah negara dan digunakan pada
waktu itu
hanya dalam pelayanan Pemerintah yang tidak
komersil.Bagaimanapun
setiap Negara Anggota akan menjamin bahwa dengan mengadop
tindakan
tertentu tidak merugikan operasi atau kemampuan operasional
kapal kapal
tsb sejauh memungkinkan mengikuti aturan dan Konvensi mi
f. Ballas tetap dalam suatu tanki yang disegel dikapal dan tidak
akan
dibuang. .Kapal kapal dan Negara bukan Anggota tdk diberikan
favourable
treatment
Isi dan Konvensi Ballas Water Management
Konvensi terdiri dan 22 Aticle dan Annex A,B,C, D dan E serta 2
Appendix.
Annex Section A berisi definisi,pemberlakuan,pengecualian
dan
pembebasan
Annex section B mengenai Management dan Pengawasan untuk kapal
kapal
Annex section C Persaratan khusus didaerah daerah tertentu
Annex section D Standar untuk Ballast Water Management
Annex section E Survey dan Sertifikasi yang di haruskan untuk
Ballast Water
Management
Management and control requirementsfor ships
B-I .Ballast water management plan
Setiap kapal harus mempunyai dan melaksanakan balas
watermanagement
plan yang telah disyahkan Pemerintah sesuai guideline darti
IMO.Balas
water Management spesifik untuk tiap kapal dan berisi se kurang
kurangnya
1) Prosedur keselamatan yang rind untuk kapal dan awak kapal
dilengkapi
dengan ballas water management seperti yang diharuskan oleh
konvensi mi.
2) Menyediakan dikripsi yang detail dan tindakan yang akan
diambil untuk
melaksanakan persaratan dan ballast water management
dansuplemen
ballast water management practice yang diatur dalam konvensi
mi
3) Prosedur rinci untuk membuang sedimen sediment di laut dan ke
darat
4) Prosedur untuk koordinasi mengenai ballast water management
yang
melibatkan pembuangan ke laut dengan authority dan Negara
keperairan
tempat pembuangan air ballas
-
5) Perwira di kapal yang ditunjuk untuk menjamin bahwa plan
betul betul
dilaksanakan
6) Isi dan persaratan laporan untuk kapal yang diatur dalam
konvensi mi
harus ditulis dalam bahasa kerja dan kapal.Apabila bahasanya
bukan
-
lnggeris,Perancis atau Spanyoy harus ada terjemahan kedalam
salah satu
bahasa tersebut
B-2. Ballast Water Record Book
1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan Ballast Water Record
Book yang
boleh berupa Electronic Record Sstem atau boleh diintegrasikan
kedalam
record book yang lain atau system yang sekurang kurangnya berisi
informasi
yang diatur dalam Appendix II
2) Harus disimpan dikapal untuk masa 2 tahun sesudah pengisian
terakhir
dan kemudian dalam pengawasan Perusahaan untuk minimum 3
tahun.
3) Dalam hal pembuangan ballast water sesuai dengan Regulation
A3,A4
atau B,3 .6 atau ketika aksiden lain atau pembuangan yang
dikecualikan lain
yang tidak termasuk dalam pengecualian dan Konvensi mi harus
dimasukkan dalam Record Book penjelasan mengenai lingkungan
dan
alasan dan pembuangan
4) Record Book harus tersedia di tempat yang mudah dicapai
untuk
pemeriksaan setiap saat,bila dikapal yang tidak bermesin di
kapal tunda
5) Setiap operasi sehubungan ballast water harus segera di catat
dalam
record book dan ditanda tangani oleh Perwira yang bertugas dan
tiap
halaman yang telah penuh ditanda tangani oleh Nakhoda.Diisi
dalam bahasa
kerja di kapal,bila bukan bahasa inggeris,Perancis atau Spanyol
harus ada
terjemahan dalam salah satu bahasa tersebut.Bila diisi dalam
bahasa resmi
negara bendera terjemahan hanya perlu kalau ada dispute atau
pertentangan.
6) PSCO dapat memeriksa Record Book dan bisa minta di copy .Copy
dapat
dipakai di pengadilan.
B-3 Ballast Water Management for ships
1. Kapal yang dibangun sebelum 2009:
1.1 dengan kapasitas air ballast 1.500 dan 5.000 M3
,inclusive,harus
melaksanakan
ballast water management sekurang-kurangnya memenuhi Ballast
Water
Exchange standard ( Reg D-l )atau Ballast Water Performance
Standard
(Reg,D-2 )sampai 2014 sesudah itu memenuhi sesuai Ballast
Water
Performance Standard ( Reg.D-2)
1.2 dengan kapasitas ballas kurang dan 1.500 M3 atau lebih besar
dan
-
5.000 M3 harus melaksanakan ballast water management
sekurang
kurangnya memenuhi Ballast Water Exchange standard atau Ballast
Water
Performance sampai 2016,sesudah itu memenuhi sesuai standar
Ballast
Water Performance
-
2. Kapal kapal diatas harus memenuhi paling lambat pada
intermediate atau
renewal survey yang pertama yang mana yang dilaksanakan lebih
dulu
sesudah anniversary date penyerahan pada tahun dipenuhinya
dengan
standar yang diberlakukan terhadap kapal tersebut
3. Kapal yang dibangun pada atau sesudah 2009 dengan kapasitas
ballas
kurang dan 5.000 M3 harus melaksanakan management air ballas
sesuai
standar Ballast Water Performance (Reg.D-2)
4. kapal yang dibangun sessudah 2009 tetapi sebelum 2012
dengan
kapasitas air ballas 5.000 M3 atau lebih harus melaksanakan
ballast water
management sesuai dengan Ballast Water Performance(Reg D-2)
5. Kapal yang dibangun pada atau sesudah 2012 dengan kapasitas
air
ballas 5.000 M3 atau lebih harus melaksanakan ballast water
management
sekurang kurangnya sesuai standar Ballast Water Performance (Reg
D-2)
6.Persyaratan dan aturan mi tidak berlaku terhadap kapal kapal
yang
membuang air ballasnya ke Receiption facility yang sesuai dengan
standar
yang diatur IMO
7. Metode lain dan Ballast water management dapat juga disetujui
sebagai
alternatif terhadap persaratan yang diatur dalam paragraf 1
sampai 5 dengan
ketentuan bahwa metode itu menjamin sekurang kurangnya dengan
level
yang sama terhadap penlindungan lingkungan,kesehatan manusia
,harta
benda atau sumberdaya dan disyahkan secara prinsip oleh
Commitee
B-4 Ballast Water Exchange ( Penggantian Air Ballast)
1. Sebuab kapal yang melaksanakan ballast water
exchangeuntuk
memenuhi standar yang dalam Reg, D-1 harus:
a) Bila memungkinkan laksanakan Pergantian Air
Ballastsekurang
kurangnya 200 Nautical Mile dai daratan terdekatdan pada air
kedalaman air
200 meter sesuai guideline dan IMO
b) Dalam hal dimana kapal tidak mampu untuk melaksanakan
pergantian air
ballast sesuai paragraf 1 .1 ,pergantian airballas tersebut
sesuai guideline
yang diatur sesuaipar.1.1 dalam jarak sejauh mungkin dan
daratan
terdekattetapi dalam segala hal tidak kurang dan 50 mil dan
padakedalaman
air sekurangkurangnya 200 meter
2. Di daerah laut dimana jarak dan daratan atau kedalaman
tidak
dapat dipenuhi Negara Pelabuhan dapat menunjuk daerah
-
daerah untuk pergantian air ballast sesudah berkonsultasi
dengan Negara bersebelahan
3 . Sebuah kapal tidak perlu menyimpang dan pelayaran yang
direncanakan
atau memperlambat pelayaran untuk mengadakan pergantian air
ballast
4. Sebuah kapal yang melaksanakan pergantian air ballas juga
dapat
menyimpang dan ketentuan 1 atau 2 jika Nakhoda dengan dasar yang
kuat
(reasonably) memutuskan bahwa pergantian tersebut akan
membahayakan
keselamatan
-
atau stabilitas dan kapal atau awak kapal dan penumpang karena
cuaca
yang kurang baik, desain dan kapal atau tegangan
tegangan,kegagalan
peralatan atau setiap kondisi luar biasa lainnya.
5. Bila kapal di haruskan untuk melakukan pergantian air ballas
sesuai
ketentuan tetapi tidak melakukannya alasannya harus dicatat
dalam Ballast
Water Record Book
Reg B-5.Sediment Management for Ships
1. Semua kapal harus memindahkan dan membuang sediment sediment
dan
ruangan yang diperuntukkan untuk membawa air ballas sesuai
dengan
ketentuan dan ballast water managementpian
2. Kapal yang diterangkan dalam Reg B 3.3 sampai B 3.5 harus
tanpa
memikirkan keselamatan efisiency operasinal ,didisain dan
dibangun dengan
suatu pandangan untuk meminimalkan pemasukan atau
terperangkapnya
sedimen yang tidak diinginkan,menyediakan fasilitas untuk
membuang
sedimen dan menyediakan akses yang aman untuk pembuangan
sedimen
dan pengambilan sampling sesuai petunjuk dan IMO. Kapal kapal
yang
diatur dalam Reg, 3.1 sepanjang dapat dipraktekkan memenuhi
sesuai
paragraf ml
Reg.B-6 Tugas tugas dan Perwira dan crew.
Perwira perwira dan crew harus familiar dengan tugas tugas
mereka dalam
penerapan Ballas Water Management Plan terutama di kapal kapal
dimana
mereka sesuai tugasnya harus familiar dengan Ballast Water
Management
Plan dan kapalnya.
Dengan adanya Amandemen terhadap SOLAS 74 Bab V Regulation
22
khususnya paragraf 4 yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2010
mengenal
visibility dan bridge maka dalam melaksanakan operasi pergantian
air ballas
Nakhoda harus memperhitungkan adanya horizontal blind sector
dan
berkurangnya sector penglihatan apakah cukup aman untuk
pelaksanaan
pergantian tersebut.
Sebagal kompensasi dengan adanya blind sector tersebut maka
harus
diadakan pengamatan yang balk (sharp look out ) selama operasi
pergantian
air ballas tersebut
Juga sesual dengan Regulation 28 mengenai Record dan kegiatan
navigasi
-
laporan harian maka harus dicatat permulaan dan akhir dan
operasi
pergantian air ballas.
Laporan dan kegiatan Navigasi selama operasi pergantian air
ballas
mungkin akan diperiksa oleh Port State Control Officer dan di
review dalam
Audit untuk ISM Code
Section D
Standards for Ballast Water Managemaent
Reg D-1 Ballast Water Exchange Standard
1 Kapal kapal yang melaksanakan pergantian air ballas (Ballast
Water
Exchange) harus melaksanakan sedemikian sehingga menganti
sekurang
kurangnya 95% dan volume air ballas
2 Untuk kapal kapal yang melaksanakan penggantian air ballas
dengan
metoda pumping through untuk memenuhi persyaratan sesuai par 1
harus
memompa tiga kali volume tanki . Pemompaan kurang dan 3 kali
dapat
disetujui dengan persaratan kapal dapt mendemonstrasikan
bahwa
penggantian 95% air ballas telah dicapai
Reg.D-2 Ballast Water Performance standard
Kapal kapal yang melaksanakan Ballast Water Management sesuai
dengan
aturan ml harus membuang kurang dan 10 viable organisme per
meter kubik
lebih besar atau sama dengan 50 micrometer dalam dimensi minimum
dan
kurang dan 10 viable organisme permililiter kurang dan 50
micrometer dalam
dimensi minimum dan kurang dan 10 micrometres dalam dimensi
minimum
dan membuang mikroba indikator tidak melebihi ketentuan
berikut
Mikroba indikator sesuai standar kesehatan manusia
1. Toxicogenic vibnio cholerae (01 dan 0139) dengan kurang dan
I
colonyforming unit (cfu) per 100 milimetres atau kurang dan 1
cfu per igram
(berat basah) zooplankton
-
2. Escherichia colli kurang dan 250 cfu per 100 miilitres
3. Intestinal Enterococi kurang dan 100 cfu per 100
milimetrs
Reg.D-3 Ballast Water Management System harus mendapatkan
Approval
dan Pemerintah sesuai guideline dan IMO
Reg D-4 Prototype ballast Water treatment technologies.
Untuk kapal kapal sebelum masa pemberlakuan Ballast Water
Performance
Standard berpartisipasi dalam program yang dibuat Pemenintah
untuk
mengetes dan
-
mengevaluasi technologi yang akan diterapkan yang diharapkan
technology
yang akan diterapkan maenghasilkan standar yg lebih tinggi dan
apa yang
diatur sesuai Re D-2.
United Nation Convention on Law of the Sea( UNCLOS)
Hash dan konfrensi Hukum laut Ill yang diadakan di Jenewa pada
tahun
1974 adalah United Nation on Law of the Sea atau sekarang lebih
dikenal
dengan UNCLOS yang mencoba membukukan hukum hukum
internasional
mengenai laut.
Unclos merupakan dokumen yang terdiri dan 320 artikel dan 9
annexs(Iampiran),mengatur mengenai aspek aspek dan
Iautan,seperti
penentuan batas,pengawasan lingkungan,riset ilmu pengetahuan
mengenai
Iaut,kegiatan ekonomi dan komesil,pengalihan teknologi dan
tempat
pemecahan perselisihan mengenai masala laut.
UNCLOS ditanda tangani di Jamaika pada tahun 1982 dan berlaku
secara
Internasional (enter into force) pada 16 Nopember 1994.UNCLOS
mengatur
mengenai laut teritorial (wilayah),perairan pedalaman ,zona
tambahan ,zee
dan landas kontinen.Laut wilayah adalah jalur laut yang
berbatasan dengan
suatu negara yang Iebarnya 12 mu dihitung dan garis pangkal
(base line ),
dan zona tambahan sebar 24 mu dan ganis pangkal.
Garis pangkal (base line) untuk negara yang bukan negara
kepulauan
adalah garis air rendah sepanjang pantai sesuai peta skala besar
yang
diakui negara itu,sedangkan garis pangkal kepulauan adalah garis
lurus
yang menghubungkan titik titik terluar dan pulau pulau dan
karang kering
dan kepulauan tersebut.
Hak Lintas Damai (The Right of Innocent Passage) adalah hak
setiap kapal
untuk melintasi laut teritorial suatu negara tanpa mengganggu
keamanan
dan ketertiban negara tersebut.
Dalam selat semua kapal dan pesawat udara mempunyai hak lintas
transit.
Suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute
penerbangan
diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat
udara asing
yang terus menerus dan Iangsung serta secepat mungkin melalui
atau diatas
perainan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan
dengannya.
Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan
berdampingan
dengan laut tenitorial yang lebarnya tidak boleh melebhi 200 mil
laut dani
-
ganis pangkal dan mana laut tenitonial diukur.Dalam Zona
Ekonomi
Eksklusif negara mempunya hakh ak berdaulat untuk kepenluan
eksplorasi
dan eksploitasi, konsenvasi dan
-
pengelolaan sumber kekayaan alam, balk hayati maupun non hayati,
dan
perairan diatas dasar taut dan dan dasar laut dan tanah
dibawahnya dan
berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan
eksploitasi
ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan
angin.
Landas kontinen suatu Negara pantal meliputi dasar laut dan
tanah
dibawahnya dan daerah dibawah permukaan taut yan terletak diluar
taut
tenitorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya
hingga
pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mit
taut dan garis
pangkal dan mana lebar taut teritorial diukur dalam hat
pinggiran luar tepi
kontinen tidak mencapal jarak tersebut. Negara pantal dapat
menetapkan
pinggiran luar tepi kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut
lebih tebar
dan 200 mit taut dan ganis pangkal atau dengan suatu garis yang
ditarik
dengan menunjuk pada titik titik tetap yang tenletak tidak lebih
dan 60 mu
laut dan kaki lereng kontinen tetapi tidak melebihi 350 mu dan
garis pangkal
Negara pantai menjatankan hak berdaulat dilandas kontinen untuk
tujuan
mengeksplorasi dan mengekspoitasi kekayaan alamnya.
Laut tepas terbuka untuk semua negara balk negara pantaiatau
tidak
berpantal. Kebebasan laut lepas meliputi:
1. Kebebasan benlayar.
2. Kebebasan penerbangan.
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah taut.
Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasilainnya
yang
diperbolehkan berdasarkan hukum internasional.
a. Kebebasan menangkap ikan.
b. Kebebasan riset ilmiah
Apabila terjadi perbedaan interpretasi dan Unclos Negara dapat
mengajukan
ke Pengadilan yang kompeten seperti International Court of
Justice di Den
Hag atau The Law of Sea Tribune di Hamburg
Tanggung jawab untuk menegakkan mengenal aturan atunandalam
UNCLOS terutama terletak pada Negara Bendera.Artikel 94
mengatur
mengenal Kewajiban Negara Bendera:
Setiap negara harus melaksanakan secara efektif yunisdiksi
dan
pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dansosial atas
kapal
-
yang mengibarkan benderanya.
Sedangkan enforcement oteh Negara Bendera diatur
