15

BAB II

PENGATURAN HAK MILIK DALAM HUKUM INDONESIA

Dalam Bab II membahas lebih lanjut mengenai mengenai tinjauan pustaka yaitu,

mengenai hak milik atas tanah dalam UUPA, mengenai hak milik dalam KUHPerdata

atau Hukum Benda, mengenai hak milik dalam Undang-Undang tentang HAM, dan

mengenai Program Ketransmigrasian.

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Milik Atas Tanah Dalam UUPA

1. Pengertian hak milik atas tanah dalam UUPA

Hak atas tanah jika dilihat dari sisi tanahnya merupakan suatu kedudukan

hukum yang masing-masing mempunyai ciri dan sifat yang berbeda satu dengan

yang lain. Misalnya hak milik mempunyai sifat yang berbeda dengan hak guna

bangunan. Akan tetapi jika ditinjau dari subyeknya hak atas tanah merupakan

suatu hubungan hukum antara subyek dengan tanah tersebut. Hubungan hukum

yang disebut hak atas tanah itu memberikan wewenang dan kewajiban kepada

setiap pemegang hak atas tanah. Wewenang tersebut dapat dibedakan menjadi

dua, yakni wewenang yang bersifat umum dan wewenang yang bersifat khusus.

Wewenang bersifat umum dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA yakni

bahwa hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah

tersebut dan juga mempergunakan tubuh bumi, air dan ruang angkasa sekedar

16

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan

tanah tersebut dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan yang

lebih tinggi lainnya. Oleh karena itu setiap pemegang hak atas tanah mempunyai

kewenangan yang sama untuk mempergunakan tubuh bumi, air dan ruang angkasa

yang ada di atasnya sepanjang untuk kepentingan yang langsung berhubungan

dengan penggunaan hak atas tanah tersebut. Dengan demikian wewenang yang

bersifat umum ini terdapat pada semua hak atas tanah. Kemudian wewenang yang

bersifat khusus, wewenang ini tergantung pada macam haknya atau secara khusus

ditetapkan dalam surat perjanjian pemberiannya.1

Di samping memberikan wewenang, hak atas tanah juga memberikan

kewajiban bagi mereka yang mempunyai hubungan dengan tanah tersebut.

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah :2

1. Pasal 6 UUPA bermakna bahwa setiap subyek pemegang hak atas tanah

mempunyai kewajiban untuk memenuhi fungsi sosial.

2. Pasal 10 ayat (1) UUPA bermakna bahwa kewajiban setiap pemilik tanah

pertanian untuk mengusahakan sendiri tanah tersebut secara aktif.

3. Pasal 15 UUPA bermakna bahwa kewajiban setiap pemegang hak atas tanah

untuk memelihara tanah dan mencegah kerusakannya.

2. Ciri-ciri hak milik

Hak milik merupakan salah satu jenis dari hak atas tanah yang bersifat tetap,

yang diatur dalam Pasal 16 UUPA, yakni bahwa jenis hak ini akan tetap ada

1 Christiana Tri Budhayati, Op.Cit., h. 5. 2Ibid., h. 7.

17

sepanjang tidak dihilangkan oleh UUPA dari percaturan hukum agraria di

Indonesia. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPA mengandung sifat atau ciri-ciri

yang penting dari hak milik yakni :3

- Sifat turun temurun, bahwa hak milik ini tidak ada batas waktunya, hak

milik akan berlangsung terus. Sekalipun pemiliknya meninggal dunia,

hak ini masih akan tetap ada. Oleh karena itu jika pemiliknya meninggal

dunia, maka keberlangsungan hak milik dapat dilanjutkan oleh ahli

warisnya.

- Sifat terkuat, artinya bahwa hak milik merupakan hak yang paling kuat

dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya, hak ini tidak mudah hapus,

karena memang tidak ada batas waktunya. Dengan demikian sifat terkuat

tidak berarti bahwa hak tersebut tidak dapat diganggu gugat sebagaimana

hak eigendom, akan tetapi dimaksudkan sebagai hak yang “paling” kuat

dibandingkan hak-hak atas tanah yang lain, misalnya hak guna usaha,

hak guna bangunan ataupun hak pakai.

- Terpenuh, artinya bahwa kewenangan pemegang hak milik lebih luas

dibandingkan kewenangan pemegang hak atas tanah lainnya. Hak milik

dapat dibebani dengan hak atas tanah lainnya, misalnya hak guna

bangunan, hak pakai, hak tanggungan. Penggunaan tanahnya lebih luas

dibandingkan dengan pemegang hak atas tanah lainnya. Hak milik

dikatakan “ter” ( dalam arti “paling” ) penuh, yakni bahwa hak milik

tidak ada batas waktu penguasaan tanahnya dan ruang lingkup

3Ibid,. h. 20.

18

penggunaannya yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan

sebagai tempat membangun sesuatu.

- Hak milik mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa pemegang hak milik

harus menggunakan dan tidak boleh tidak menggunakan tanah miliknya.

Penggunaan tanah tersebut harus sesuai dengan jenis tanahnya.

- Hak milik dapat beralih dan dialihkan. Istilah beralih atau dialihkan

merupakan dua istilah yang berbeda. Istilah beralih artinya berpindah hak

milik atas tanah kepada pihak lain lebih karena unsur ketidak sengajaan,

misalnya karena pewarisan, maka secara hukum hak milik atas tanah

akan berpindah kepada ahli warisnya. Sedangkan jika hak milik atas

tanah dialihkan kepada pihak lain artinya bahwa hak milik tersebut

beralih kepada pihak lain karena adanya perbuatan hukum yang sengaja

untuk mengalihkan hak milik tersebut,misalnya dengan jual beli, tukar

menukar, hibah.

Undang-undang menetapkan bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat

dan terpenuh. Hal ini mempunyai konsekuensi hukum sebagai berikut :4

a. Pemilik dari hak milik memilik kewenangan yang lebih luas jika

dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya.

b. Masa berlaku hak milik tidak ada batasnya.

c. Hak milik dapat beralih, dialihkan, atau dijadikan jaminan utang.

4 Munir Fuady, Kosep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 37.

19

d. Karena hak-hak atas tanah (termasuk hak milik) mempunyai fungsi

individul dan fungsi sosial sekaligus, maka hak milik atas tanah dapat

dibebaskan atau dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

3. Terjadinya hak milik

Pasal 21 UUPA menyatakan bahwa subyek hak milik dapat perorangan

maupun badan hukum. Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu hak milik atas tanah

yang terjadi karena Hukum Adat, Penetapan Pemerintah, dan Ketentuan Undang-

Undang. Untuk kepentingan penelitian ini maka hanya akan membahas mengenai

hak milik atas tanah yang terjadi karena Penetapan Pemerintah.

Hak Milik atas tanah yang terjadi di sini semula berasal dari tanah negara.

Hak Milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian Hak milik atas

tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah

ditentukan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPNRI). Apabila semua

persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon, maka Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat dari BPNRI yang diberi

pelimpahan kewenangan menerbitkan SKPH. SKPH ini wajib didaftarkan oleh

pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk

dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda

bukti hak. Pendaftaran SKPH menandai lahirnya Hak Milik atas tanah.

20

Prosedur dan persyaratan terjadinya Hak Milik atas tanah melalui

pemberian hak diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Permen

Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 3 No. 1

Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan

Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, menyebutkan bahwa, Kepala Kantor

Pertanahan memberi keputusan mengenai :

a. Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari

20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).

b. Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih

dari 2000 M2 (dua ribu meter persegi).

c. Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program :

Transmigrasi, retribusi tanah, konsolidasi tanah; dan pendaftaran tanah

yang bersifat strategis, massal, dan program lainnya.

4. Hapusnya hak milik

Pasal 27 UUPA menetapkan bahwa faktor-faktor penyebab hapusnya Hak

Milik atas tanah, yaitu :

a. Tanahnya jatuh kepada negara :

1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA, yaitu karena

demi kepentingan umum (bangsa, negara, dan rakyat) dan dalam pasal

ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah.

Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat,

misalnya harus disertai dengan pemberian ganti-kerugian yang layak

yang sesuai dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 18 UUPA ini

21

selanjutnya juga dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda

yang ada diatasnya, dalam Pasal 1 menyatakan :

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan

Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula

kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan

yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri

Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut

hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, hal ini berkaitan

dengan 21 ayat (3) UUPA, yaitu bahwa orang yang

berkewarganegaraan asing yang memiliki hak milik karena pewarisan

tanpa wasiat atau percampuran harta oleh karena perkawinan maka

wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sejak diperolehnya hak tersebut. Dan jika melewati jangka waktu 1

(satu) tahun, hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut menjadi

hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara.

3. Karena ditelantarkan, yaitu kalau dengan sengaja tidak dipergunakan

sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuannya daripada

haknya. Hal ini dijelaskan juga dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor

36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Terlantar, menyebutkan bahwa :

22

Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau

Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila

tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh

pemegang haknya sesuai dengan keadaanya atau sifat dan

tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dijelaskan bahwa :

Tanah hak milik yang penggunaanya tidak dipergunakan sesuai

dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, apabila tanah tersebut tidak

dipergunakan sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana

Tata Ruang Wilayah yang berlaku pada waktu permulaan

penggunaan atau pembangunan fisik tanah tersebut. Maka tanah

hak milik tersebut dapat disebut sebagai tanah terlantar.

4. Dipegang oleh subjek hak yang tidak berhakHal ini diatur dalam Pasal

21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

5. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA, yaitu orang asing yang

memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau

pencampuran harta perkawinan, demikian juga dengan warga negara

Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA

ini kehilangan kewarganegaraannya, harus melepaskan hak tersebut

dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak diperolehnya hak tersebut

atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesuadah jangka waktu

tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut

hapus karena hukum dan kemudian tanahnya jatuh kepada negara,

dengan ketentuan-ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang

membebaninya tetap berlangsung.

23

6. Karena ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, yaitu setiap jual beli,

penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-

perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung

memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga

negara yang di samping warga negara Indonesianya mempunya

kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang

ditetapkan oleh Pemerintah yaitu badan-badan hukum dan tanahnya

jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain

yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang

telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

b. Tanahnya musnah : Hak milik atas tanah juga dapat hapus karena

tanahnya musnah, misalnya karena adanya bencana alam seperti

contohnya tanah longsor.5

B. Hak Milik dalam KUHPerdata dan atau Hukum Benda

1. Pengertian Hak Milik Dalam KUHPerdata dan atau Hukum Benda

Hukum benda diatur dalam Buku ke II KUHPerdata. Istilah benda

merupakan terjemahan dari kata zaak (Belanda). Benda dalam arti ilmu

pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu

sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang

berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan dapat menjadi

5Ibid.

24

pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh

subjek hukum.6

Hukum perdata pada dasarnya, memandang hak milik sebagai sesuatu yang

mutlak, seperti ketentuan dalam Pasal 570 KUHPerdata :

Hak milik adalah adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan

dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan

kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau

peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak

menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu

dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi

kepentingan umum, berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan

pembayaran ganti rugi.

Menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta

benda yang memberi kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Kekuasaan langsung

berarti bahwa ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang

yang berhak dengan benda tersebut. Sedangkan, menurut Prof. Sri Soedewi

Masjchoen Sofwan, hak kebendaan (zakelijk recht) ialah hak mutlak atas suatu

benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan

dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dengan demikian dapat

disimpulkan, bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh

setiap orang dan mempunyai sifat melekat.7

6 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,Jakarta : Kencana, 2008, h. 33. 7Simanjuntak P.N.H , Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Djambatan, 2007, h. 29.

25

2. Ciri-Ciri Hak Milik Dalam Hukum Benda

Hukum benda mempunyai sistem tertutup (closesystem), artinya seseorang

tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan (zakelijkrecht) yang lain, selain yang

diatur dalam Buku II KUHPerdata, undang-undang lainnya atau yurisprudensi.

Sifat ketertutupan Hukum Kebendaan membawa pengertian bahwa orang tidak

sembarangan boleh mengesampingkan ketentuan mengenai hukum benda yang

diatur oleh undang-undang, hanya berdasarkan kesepakatan mereka masing-

masing. Artinya, apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai benda

dan karenanya membawa serta hak kebendaan di dalamnya tidak dapat diganggu

gugat, dikesampingkan oleh atau atas kehendak orang perorang tertentu; atau

tidaklah dapat atas kehendaknya sendiri menciptakan suatu benda baru di luar

yang telah ditentukan undang-undang. Oleh karena itulah hak-hak kebendaan

tidak dapat ditambah, diubah, dikurangi atau dimodifikasi oleh orang perorangan

atas kehendak mereka sendiri. Penetapan mengenai benda dan hak kebendaan

yang melekat pada suatu benda sudah pasti dan karenanya tidak dapat disimpangi.

Ketentuan-ketentuan Hukum kebendaan dapat dijumpai dalam beberapa

asas-asas Hukum Benda yang menjadi dasar penormaan Hukum Kebendaan, yaitu

:

a. Hukum Kebendaan Merupakan Hukum Memaksa/Tidak Dapat Disimpangi

(DwingendRecht)

Sebagai hukum yang memaksa, maka ketentuan-ketentuan dalam

Hukum Kebendaan yang telah diatur dalam undang-undang tidak dapat

26

disimpangi atau ditiadakan oleh seseorang atau para pihak. Artinya

seseorang atau para pihak tidak dapat mengadakan suatu hak kebendaan atas

benda tertentu, selain yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam undang-

undang. Artinya hanya undang-undang saja yang dapat melahirkan hak

kebendaan, yang memberikan kekuasaan langsung terhadap seseorang atas

suatu benda.

Atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan. Hak-hak

kebendaan itu tidak akan memberikan wewenang yang lain dari pada apa

yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak

para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan.8

b. Dapat Dipindahtangankan/Dialihkan

Pada prinsipnya semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan

/dialihkan kepada siapapun, asal yang bersangkutan mempunyai

kewenangan untuk itu. Hal itu sesuai dengan sifat hak kebendaan, karena

para pihak tidak dapat menentukan lain bahwa hak kebendaan itu tidak

dapat dipindahkan/dialihkan kepada pihak lain. Artinya, sepanjang tidak

dikecualikan lain, maka sesuai dengan sifatnya hak kebendaan dapat

dipindahtangankan.9

c. Asas Individualitas (Individualiteit)

8 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan

Jaminan Perorangan, Yogyakarta : Liberty, 1980, h. 46. 9 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h.16.

27

Berdasarkan kepada asas individualitas ini, maka setiap objek hak

kebendaan selalu adalah barang yang ditentukan secara individual

(individueel bepaald), yaitu suatu barang yang dapat ditentukan.10 Artinya,

objek hak kebendaan senantiasa atas barang yang dapat ditentukan dan

merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, orang tidak mempunyai hak

kebendaan di atas barang-barang yang hanya ditentukan menurut jenis dan

jumlahnya.11

d. Asas Totalitas/Menyeluruh Atas Benda (Totaliteit)

Berdasarkan kepada asas totalitas ini, maka setiap hak kebendaan

selalu melekat atas keseluruhan objek dari bendanya seperti yang

dipersyaratkan dalam ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal 500, 588, dan 606

KUHPerdata. Artinya, hak kebendaan itu tidak dapat diberikan atas bagian-

bagian dari benda yang bersangkutan, melainkan secara menyeluruh atas

objek dari benda yang bersangkutan. Tidak dapat diberikan hak kebendaan,

sepanjang benda itu merupakan satu kesatuan objeknya atau tidak berdiri

sendiri sebagai benda lainnya. Dengan kata lain,siapa yang mempunyai hak

kebendaan atas suatu benda, maka yang bersangkutan mempunyai hak

kebendaan, itu atas keseluruhan benda itu, jadi juga atas bagian-bagiannya

yang tidak tersendiri. Atas bagian yang tidak tersendiri baru dapat diadakan

hak kebendaan, sesudah bagian itu menjadi benda yang berdiri sendiri.

10 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit., h. 47. 11Ibid.

28

Konsekuensi lain, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka

hak kebendaan atas benda yang pertama tadi lenyap.12

Di dalam asas totalitas ini tercakup suatu asas perlekatan (accessie),

karena perlekatan terjadi dalam hal benda pokok (hoofdzaak) berkaitan erat

dengan benda-benda pelengkapnya, yaitu benda tambahan (bijzaak). Oleh

karena itu, seorang pemilik benda pokok dengan sendirinya adalah pemilik

dari benda pelengkapnya.13

e. Asas Tidak Dapat Dipisahkan (Onsplitsbaarheid)

Berdasarkan asas tidak dapat dipisahkan ini, hak kebendaan atas suatu

benda tidak dapat dipindahkan secara sebagian. Artinya kewenangan

seseorang atas benda yang ada dalam suatu hak kebendaan tidak dapat

dipisahkan secara sebagian. Dengan sendirinya, maka pemisahan atau

pemindahaan sebagian hak kebendaan atas suatu barang dilarang atau tidak

diperjenankan oleh hukum. Pemilik benda dilarang atau tidak

diperkenankan untuk mengalihkan atau memisahkan sebagian kewenangan

atas benda yang ada dalam suatu hak kebendaan tertentu. Penguasaan atau

pemindahan hak atas suatu benda harus juga dilakukan secara utuh. Namun

demikian, pemilik dapat membebani hak milliknya dengan iura in realiena.

12Ibid., h. 48. 13 Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif,Hukum Kebendaan Perdata,Jakarta : Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2001, h. 55.

29

Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya tetapi itu

hanya kelihatannya saja. Hak miliknya tetap utuh.14

14 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Loc.Cit.

30

f. Asas Prioritas (Prioriteit)

Hak Prioriteit adalah hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan

dengan hak yang terjadi kemudian.15 Pada dasarnya semua hak kebendaan

memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang dari eigendom,

sekalipun luasnya berbeda-beda, karenanya kemudian perlu diatur

urutannya. Iura in realiena meletakan sebagai beban atas eigendom.16

Asas prioriteit ini tidak dikatakan dengan tegas, tetapi akibat dari asas

prioriteit ini, bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak

melebihi apa yang dipunyai (asas nemoplus). Adakalanya asas prioriteit ini

di terobos, akibatnya juga urutannya hak kebendaan terganggu.17

g. Asas Percampuran (Vermenging)

Dengan asas percampuran ini, maka semua hak kebendaan terbatas

wewenangnya (jadi bukan eigendom), hanya mungkin atas barang orang

lain, dan tidak mungkin atas barangya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk

kepentingannya sendiri memperoleh gadai, hak memungut hasil atas

barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu

terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi

lenyap (Pasal-Pasal 706, 718, 737, 807KUHPerdata).18

h. Asas Pengaturan dan Perlakuan yang Berbeda terhadap Benda yang Berbeda

15 Titik Triwulan Tutik. Loc.Cit. 16 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit., h. 48. 17Ibid. 18Ibid.

31

Hal ini sesuai dengan pembedaan benda yang membawa konsekuensi

pula berbedanya pengaturan dan perlakuan terhadap benda yang berbeda.

Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan (bezit), penyerahan

(levering), pembebanan (bezwaring), lewat waktu (verjaring) masing-

masing akan berbeda. Hal yang sama juga berlaku terhadap iura in realiene

atas masing-masing benda. Misalnya, levering atas benda bergerak cukup

dilakukan penyerahan secara nyata (fisik), sedangkan levering atas benda

tak bergerak dilakukan dengan akta balik nama.19

i. Asas Publisitas (Publiciteit)

Asas publisitas berkaitan dengan pengumuman suatu kepemilikan

suatu benda tidak bergerak kepada masyarakat.20 Pada dasarnya peralihan

kepemilikan dan pembebanan suatu benda tidak bergerak dilakukan melalui

pendaftaran dalam daftar umum agar diketahui masyarakat (umum).

Sementara itu terhadap benda bergerak, pada prinsipnya peralihan

kepemilikan dan pembebanannya tidak diwajibkan didaftarkan. Hal ini

mengandung artinya, bahwa peralihan kepemilikan suatu benda bergerak

cukup dengan penguasaan dan penyerahan nyata, tanpaharus didaftarkan

dalam daftar umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.21

j. Sifat Perjanjiannya sebagai Perjanjian Kebendaan (Zakelijke Overeenkomst)

Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan

hak kebendaan. Dalam asas ini pada dasarnya, dalam setiap hukum

19 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 52. 20 Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif. Op.Cit.,h. 56. 21 Rachmadi Usman, Loc.Cit.

32

perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan

melekat pula sifat hukum perjanjian di dalamnya.22 Hak kebendaan

melahirkan perjanjian yang bersifat zakelijk (Zakelijke Overeenkomst), yaitu

perjanjian yang melahirkan atau menciptakan hak kebendaan. Berbeda

dengan hak perorangan, melahirkan perjanjian yang bersifat verbintenis,

yaitu perjanjian yang melahirkan suatu perikatan yang bersifat obligatoir.

Menurut Suyling, perjanjian yang zakelijk itu bersifat abstrak, sedangkan

perjanjian yang obligatoir bersifat casual. Artinya pada perjanjian yang

zakelijk, dengan selesainya perjanjian tujuan pokok dari perjanjian itu sudah

tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Sedangkan pada perjanjian yang

obligatoir dengan selesainya perjanjian tujuan pokok dari perjanjian itu

belum tercapai, hak belum beralih masih harus ada penyerahan terlebih

dahulu.23

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu bersifat

mutlak, di mana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hal benda dapat

melaksanakan haknya terhadap siapapun juga. Pemilik hak benda dapat

melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menganggunya dan orang

penganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasarkan atas hak benda

itu. Ini berarti, bahwa di dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung

antara seorang dan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari orang

lain.24 Menurut Subekti, suatu hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah suatu hak

22 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit,.h. 38. 23 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit,. h. 48. 24 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung : Sumur, 1993, h. 36.

33

yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dimana kekuasaan

dapat di pertahankan terhadap setiap orang.25 Rumusan yang sama dikemukakan

pula oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyatakan, bahwa hak

kebendaan itu ialah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan

kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap

siapapun juga.26

Dengan demikian, dapat diketahui hak kebendaan itu termasuk dalam hak

keperdataan yang bersifat mutlak/absolut, yang mengandung arti bahwa

seseorang mempunyai kekuasaan langsung atas sesuatu benda, sehingga hak

seseorang atas sesuatu benda tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga,

bahkan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Seseorang lainnya

diwajibkan untuk menghormati hak kebendaan orang lain. Hak kebendaan

memberikan kekuasaan atas suatu benda, artinya hak kebendaan itu tetap

berhubungan dengan bendanya, bahkan sekalipun ada campur tangan dari pihak

luar.27

Pengertian benda (zaak) dalam perspektif hukum dinyatakan dalam Pasal

499 KUH Perdata, sebagai berikut :28

Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah

tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.

25 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 1979, h. 14. 26 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit., 49. 27 Suhardana, Hukum Perdara I : Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996. 28 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

34

Sedangkan, yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah

segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat

menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.29 Berdasarkan

ketentuan tersebut, pengertian benda tersebut meliputi segala sesuatu yang dapat

dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang (goed) maupun hak (recht),

sepanjang objek dari hak milik itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.30 Ciri-ciri

hak milik dalam hukum benda :31

1. Hak milik merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang

bersifat terbatas, sebab dari hak milik itu dapat lahir sejumlah hak-hak

yang lain.

2. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna.

3. Hak milik bersifat tetap. Artinya hak milik tidak akan lenyap oleh hak

kebendaan lainnya, tetapi hak kebendaan lainnya dapat lenyap karena

hak milik.

4. Hak milik merupakan inti dari hak-hak kebendaan lainya.

5. Merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap

siapapun juga.32

Menurut ketentuan Pasal 574 KUHPerdata, tiap pemilik sesuatu benda,

berhak menuntut kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya

berdasarkan hak miliknya itu.33

29Simanjuntak P.N.H, op.cit., h 30 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 23. 31 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 37. 32 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2010, h. 18.

35

3. Terjadinya Hak Milik Dalam KUHPerdata dan atau Hukum Benda

Cara-cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam Pasal 584

KUHPerdata ialah :34

1. Pengambilan (toegening atau occupatio)

Pengambilan, yaitu cara memperoleh hak milik dengan mengambil

benda-benda bergerak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya (res

nullius), seperti binatang-binatang buruan di hutan, ikan-ikan di sungai,

di laut dan di danau, buah-buahan di hutan belantara serta hasil-hasil

hutan lainnya.

2. Penarikan oleh benda lain (natrekking atau accessio)

Penarikan oleh benda lain, yaitu cara memperoleh hak milik di mana

benda (pokok) yang dimiliki sebelumnya karena alam bertambah besar

atau bertambah banyak. Misalnya, pohon-pohon (sebagai benda pokok

berbuah), sehingga buah-buahan pohon tersebut menjadi hak milik dari

pemilik pohon. Kemudian binatang ternak berkembang biak, anak-anak

binatang ternak ini menjadi hak milik dari pemilik ternak yang

berkembang biak itu.

3. Lewat waktu atau dalurawarsa (verjaring)

Lewat waktu atau daluwarsa, yaitu cara memperoleh hak milik karena

lampaunya waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah atau 30 tahun

dalam tidak ada alas hak. Lewat waktu ini diatur dalam Pasal 610 BW

33 P.N.H Simanjuntak, Op.Cit., h. 31. 34 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, P.T Alumni, Bandung, 2013, h. 34.

36

Buku IV BW tentang pembuktian dan daluwarsa. Sebagaimana diketahui

lewat waktu (verjaring). Sebagaimana diketahui lewat waktu (verjaring)

ini ada dua jenis yaitu acquistieve verjaring dan extinctieve

verjaring.Acquistieve verjaring adalah cara memperoleh hak-hak

kebendaan seperti hak milik. Sedangkan, extinctieve verjaring adalah

cara untuk dibebaskan dari suatu perutangan. Jadi, yang dimaksudkan

sebagai cara memperoleh hak milik disini adalah acquistieve verjaring.

Untuk memperoleh dengan acquistieve verjaring ini diperlukan adanya

beberapa syarat yaitu, bezit yangterus menerus dan tidak terganggu

selama waktu yang ditentukan itu, bezit harus diketahui oleh umum,

bezitnya harus te goeder trour, bezitter harus merasa dirinya sebagai

pemilik yang sebenarnya, disamping itu harus lewat watu 20 tahun atau

30 tahun.

Contohnya :35 seorang yang membeli sebidang tanah

eigendomsecarajujur dari seseorang yang sebenarnya tidak berhak

menjualnya. Setelah lewat 20 tahun, jika selama waktu tersebut tidak

pernah ada satu pihak pun yang membantah haknya, maka ia akan

menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut. Sebelum waktu 20 tahun

tersebut lewat oleh undang-undang ia hanya dianggap sebagai seorang

bezitter yang jujur saja, jika ia memang sungguh-sungguh mengira

bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seseorang yang berhak

memindahkan hak milik tersebut.

35 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1984, h. 26.

37

4. Pewarisan (erfopvolging)

Pewarisan, yaitu caramemperoleh hak milik bagi para ahli waris atas

boedel warisan yang ditinggalkan pewaris. Para ahli waris di sini

memperoleh hak milik menurut hukum. Yang dimaksud ahli waris di sini

bisa ahli waris menurut undang-undang (ab intestato) maupun menurut

wasiat (testament).

5. Penyerahan (levering atau overdracht)

Penyerahan, yaitu cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan

hak milik dari seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang

lain yang memperoleh hak itu. Cara memperoleh hak milik dengan

peyerahan ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam

kehidupan masyarakat sekarang, salah satu contonya ialah perjanjian

jual-beli.

4. Hapusnya Hak Milik Dalam KUHPerdata

Pengertian hak milik (hak eigendom) disebutkan dalam Pasal 570

KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati

kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya

terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan

tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan

38

pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-

undang dengan pembayaran ganti kerugian.36

Adapun sebab-sebab yang mengakibatkan hilangnya (hapusnya) hak milik

adalah :37

1. Karena orang lain memperoleh hak milik melalui cara yang

disebutkan dalam Pasal 584 KUHPerdata.

2. Karena musnahnya benda yang dimiliki.

3. Karena pemilik melepaskan benda yang dimilikinya dengan maksud

untuk melepaskan hak miliknya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Milik Dalam HAM

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak

lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kebutuhan dasar yang

harus ada bersifat abadi, dan menjadi dasar hak dan kewajiban dari berbagai aspek

kehidupan. Hak asasi manusia (HAM) dikenal dengan beberapa istilah human

rights (Inggris), droit de I’homme (Perancis), mensenrechten, grondrechten

(Belanda). Apabila istilah-istilah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi

hak asasi manusia dan secara harafiah, rights, droit, dan recht (en) mengandung

arti hak, dan human, deI’homme, mensen diartikan manusia. Dengan demikian,

hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai

36 Riduan Syahrani, Op.Cit.,h. 51. 37Ibid.

39

karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, bersifat kodrati yang tanpa hak itu seorang

tidak dapat hidup layak sebagai manusia.38 Substansi utama hak asasi manusia

adalah kebebasan dan hak privasi.39 Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, memberikan rumusan tentang pengertian Hak Asasi

Manusia (HAM), yaitu :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindung negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pengertian Hak Milik Dalam HAM

Apabila dikaji dari segi konsep hak asasi manusia dari JohnLocke, satu

diantaranya adalah hak milik, maka hak milik atas tanah merupakan hak milik

yang bersifat kodrati yang melekat pada para individu. Hubungan hukum bangsa

Indonesia dengan tanah adalah hubungan memiliki, karena bersifat abadi yang

merupakan refleksi dari HAM yang bersifat kodrati, karunia Tuhan Yang Maha

Esa, mengikuti dan melekat dalam harkat dan martabat bangsa, serta harus sesuai

dengan keberadaan manusia dalam berbangsa dan bermartabat. Negara dan

individu adalah dua hal yang berbeda dalam hubungannya dengan tanah.

Hubungan individu dengan tanah melahirkan hak dan kewajiban, sedangkan

hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab. Hak

individu yang berkaitan dengan tanah disebut hak milik atas tanah, sedangkan

38 Sri Soemantri Martosoewignjo, Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum

Internasional, Makalah Seminar Refugee and Human Right, Fakultas Hukum Unsyiah dan UNHCR,

Banda Aceh, 1998, h. 11. 39Nasution Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Manusia Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.

4.

40

kewajiban adalah mengusahakannya agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan

masyarakat. Hak milik merupakan suatu kualifikasi pasif dari penguasaan

tertinggi atas barang (benda) yang harus ada sebagai bagian dari hak asasi

manusia.40 Hak milik, khususnya hak milik atas tanah sebagai bagian dari hak

asasi manusia berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, untuk

mengembangkan diri dan kehidupan sosial.41 Tanah merupakan faktor utama

pendukung kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga konsep hak

kepemilikan menentukan susunan kehidupan dalam suatu negara.42

3. Sifat Hak Milik Dalam HAM

Logika dasar pemikiran hak milik menjadi salah satu unsur hak asasi

manusia adalah hak untuk hidup dan kebebasan jasmaniah ( hak asasi yang harus

ada dalam diri setiap individu selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai

pribadi terhormat yang merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan

yang lainya ).43 Dasar pemilikan hak atas milik pribadi, menurut John Locke

seseorang memiliki sesuatu berarti orang memiliki kewajiban untuk tidak

merampas sesuatu dari padanya. Hak milik pribadi dalam arti luas (hak asasi

manusia) meliputi : hak hidup, hak kebebasan jasmaniah, dan hak milik pribadi

yang merupakan cikal bakal dari pengembangan hak milik atas tanah. Dengan

40 Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi

Manusia, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2006, h. 298. 41 Frank G. Globe, Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, Kanasius, Yogyakarta 1987,

h. 92. 42 Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak

Guna Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h. 1. 43 Purnandi Purbacakra dan A. Ridwan Halim, Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Filsafat

Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982, h. 8.

41

demikian, hak milik pribadi menjadi salah satu unsur dari hak asasi manusia, yaitu

hak untuk hidup dan kebebasan, merupakan hak asasi yang harus ada dalam diri

setiap manusia selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang

terhormat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Setiap orang

mempunyai hak milik pribadi dan hak itu dimaksudkan untuk memperoleh

sesuatu serta mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Pada dasarnya, hak

milik adalah sesuatu yang menjadi milik manusia dan tidak boleh dicabut atau

dipisahkan tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pemilik mempunyai kekuasaan

yang paling penting untuk melakukan perbuatan hukum apa saja dan

menggunakan apa yang menjadi miliknya.44

Hak milik adalah konsep hukum yang sangat penting. Dalam kerangka

hukum HAM, hak milik merupakan hak ekonomi yang fungsinya sangat vital

sebagai bagian dari upaya manusia mensejahterakan diri.45 Hak milik (Property

rights) yaitu, hak asasi ekonomi untuk memiliki sesuatu memperalihkannya

seperti membeli dan menjual serta memanfaatkannya.46 Dalam rangka

perlindungan terhadap hak milik sebagai HAM, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI

1945 menentukan : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak

milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun.” Mengenai

hak milik sebagai hak asasi manusia telah diatur lebih lanjut dalam Ketetapan

MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang

44 Aslan Noor, Op.Cit., h. 73. 45 Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 2015, h. 305. 46 Aslan Noor, Op.Cit., h. 126.

42

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan pasal 32, Bab II

bagian II dari Pasal 5 Ketetapan MPR No.XVII/MPR1998 menyebutkan bahwa

setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 36 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa

:

1. Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama

dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan

masyarakat dengan cara yang tidak boleh melanggar hukum.

2. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan

secara melawan hukum.

3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

4. Hapusnya Hak Milik Dalam HAM

Mengenai hapusnya hak milik yang dimuat dalam, Pasal 37 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

menyebutkan bahwa :

Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya

diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.