Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
15
BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Sesuai dengan titel Bab yaitu Tinjauan Kepustakaan berisi suatu tinjauan
terhadap buku atau karya tulis yang khusus membicarakan tentang Trust Receipt.
Meskipun Penulis menyadari bahwa kepustakaan yang ditulis dalam Bahasa
Indonesia tentang Trust Receipt memang sama sekali hampir tidak ada.
Adapun tujuan pemaparan hasil studi kepustakaan dimaksud tidak lain
adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah Penulis kemukakan dalam
Bab terdahulu1, yaitu menggambarkan bagaimana Trust Receipt dalam mengatasi
persoalan tidak dapat dikusainya bill of lading oleh importir dalam perdagangan
internasional.
Pokok-pokok analisa kepustakaan dalam uraian ini terdiri dari 1) Hakikat
Trust Receipt menurut Kepustakaan, 2) Kemudian diikuti dengan Para Pihak
dalam Suatu Trust Receipt, 3) Kausa Surat Perwaliamanatan (The Letter of Trust),
4) Trust Receipt Jalan Pemecah Soal, 5) Trust Receipt dan Resi Gudang, 6)
Sekilas Mengenai Jaminan Khusus dalam Perdagangan Internasional, 7) Jaminan
dalam Kredit Berdokumen, 8) Gadai Sebagai Jaminan Tambahan, 9) Formalitas
Jaminan Gadai, 10) Penggunaan Atas Gadai Sudah Cukup, 11) Persoalan dalam
1 Kepustakaan yang dirujuk oleh Bab ini adalah buku Jeferson Kameo, SH, LLM, Ph.D.,
Pembiayaan dalam Perdagangan Internasional (Suatu Kapita Selekta untuk Hukum dan Transaksi
Bisnis Internasional) Fakultas Hukum UKSW Salatiga.
16
Gadai, 12) Cara Bank Menyediakan Dana, 13) Pembiayaan Melalui Surat
Sanggup, 14) Ciri – Ciri Pemberian Kuasa dan Sedikit Mengenai Konversi
2.1. Trust Receipt dalam Ilustrasi Pustaka
Importir atau Pembeli dalam ilustrasi yang terdapat dalam Putusan 1887
adalah si (Bank Pemohon) di Jakarta – melalui permohonan penerbitan L/C
kepada the Chartered Bank Jakarta.
Kredit berdokumen (documentary credit) adalah tanda bahwa importir
telah memeroleh dana di muka dari bank dimana si (Bank Pemohon) tersebut
menjadi kostumer atau nasabah.
Dana di muka tersebut, digunakan (Bank Pemohon) untuk membayar
harga barang yang pada hakikatnya diimpor oleh Bank Pemohon L/C dari the
Chartered Bank Jakarta dari si Phospate Mining Co.Ltd. (eksportir) di Australia.
Artinya sekilas hal itu berarti bahwa si (Bank Pemohon) di Jakarta, harus
membayar kredit kepada bank (the Chartered Bank) di Jakarta tersebut.
Setelah barang - barang impor itu (3000 metric ton pupuk) dia terima
dalam bentuk menerima dokumen – dokumen ekspor dalam bentuk document
credit dari pihak pengangkut, importir (Bank Pemohon) menjual barang itu
hingga laku terjual.
Pelepasan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh (Bank Pemohon) itu
dilakukan secara mutlak atau tanpa syarat.
17
(unconditional) kemungkinan, bisa saja terjadi, meskipun hal seperti itu
merupakan hal yang istimewa, si (Bank Pemohon) dianggap telah membayar
lunas kredit berdokumen (L/C) yang dibukanya dari banknya di Jakarta, yaitu the
Chartered Bank Jakarta.
Dalam hal ini, bank (Bank Pemohon) atau importir itu dapat saja
memberikan fasilitas kredit kepada (pihak lain) tanpa jaminan atau dengan
jaminan (collateral).
Hal ini, kredit tanpa jaminan, merupakan suatu hal yang istimewa, sebab
sedikit menyimpang dari prinsip yang berlaku, yaitu bahwa pada umumnya kredit
yang diberikan oleh bank, mestinya harus selalu disertai dengan jaminan.2
Antara lain, jaminan tersebut diperoleh bank dari barang yang diimpor dan
atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang-barang import itu sambil
menunggu penjualan barang-barang import yang sudah ia terima untuk
memperoleh kembali kredit yang telah dibelanjakan oleh Bank Pemohon
(importir) yang berkududukan di Jakarta tersebut. 3
Ceritera di atas adalah gambaran atau suatu ilustrasi situasi Trust Receipt
dalam kepustakaan yang sangat singkat. Dengan kata lain, dalam gambaran
kepustakaan mana dapat dilihat apa yang disebut dengan perhubungan hukum
yang bernama Trust Receipt dalam perdagangan internasional.
2 Hal yang sama telah Penulis kemukakan pada catatan kaki No. 12 pada Bab I, supra.
3 Ilustrasi ini Penulis ambil / kutip dari Buku: Ibid, Jeferson Kameo SH.LLM.Ph.D, Bab VI, hal
131.
18
2.2. Hakikat Trust Receipt Menurut Kepustakaan
Apabila gambaran atau ilustrasi situasi Trust Receipt dicermati lebih
dalam, maka hampir dapat Penulis pastikan bahwa hubungan khusus seperti yang
terjalin antara PT. Bank Sejahtera Umum dengan PT. Gespamindo dengan tiga
PT. “tak berijin import” lainnya memang benar – benar ada.
Sebagaimana umum dipahami, pada tahun 19864, ketika reformasi masih
dalam persemaian, banyak hubungan bisnis yang tercipta dan dicurigai banyak
kalangan didasarkan atas “lobi-lobi politik” berlangsung tanpa ada rahasia.
Hubungan – hubungan seperti itu kadang kala berlangsung tanpa memerhatikan
akibat yang terjadi belakangan.
Seperti yang terjadi dalam kasus Putusan 1887; ternyata, PT. Gespamindo
dengan mudah dapat mencairkan B/L terkesan tanpa sepengetahuan PT. Bank
Sejahtera Umum yang sebetulnya apabila dikaji dengan seksama telah membeli
dokumen ekspor (antara lain B/L) dari The Chartered Bank Jakarta, sebagai suatu
hubungan hukum yang sah.
Memerhatikan gambaran atau ilustrasi hubungan hukum yang sah yang
baru saja Penulis dikemukakan di atas, maka Penulis berpendapat bahwa pada
prisipnya Trust Receipt adalah suatu kontrak (a contract). Pengertian Kontrak
sebagaimana Ilmu Hukum adalah suatu temuan yang pernah dikemukakan dalam
suatu thesis Ph.D.
4 Pandangan penulis didasarkan pada tahun Putusan 1887.
19
Berikut ini definisi orisinil Kontrak sebagai nama Ilmu Hukum dalam
thesis Doktor tersebut:
“It is the group of kind of obligations all concerned with legal
duties undertaken by persons, by promises to, or agreement
with, another, to give or do refrain from doing something to or
for another or with legal duties impossed by law to give or do
something to or for another where justice required it though
there is no promises”.5
Mengingat Trust Receipt pada hakikatnya adalah suatu kontrak (a
contract) sebagaimannya pengertiannya telah dikemukakan di atas, maka berikut
di bawah ini Penulis berusaha sedapat mungkin menganalisis kepustakaan yang
membahas Trust Receipt tersebut berdasarkan struktur suatu kontrak.
Ada pun struktur analisis kontraktual tersebut akan Penulis mulai dengan
menggambarkan terlebih dahulu para pihak (the party of contract).
2.3. Para Pihak dalam Suatu Trust Receipt
Para pihak dalam suatu Trust Receipt, pada prinsipnya terdiri pihak
perbankan yang kegiatan usahanya adalah dalam bidang pembiayaan atas
perdagangan (jual-beli) Internasional.
Dalam praktek sehari-hari, bisnis pembiayaan dalam perdagangan
internasional yang dijalankan oleh dunia perbankan itu dikenal dengan istilah
Corporate Banking.
5 Jeferson Kameo SH.LLM.Ph.D, Kontrak Sebagaimana Ilmu Hukum. Universitas Kristen Satya
Wacana Salatiga, hal. 2.
20
Dalam rangka Penulis memahami lebih jelas akan keberadaan para pihak
(perbankan) sebagai pihak atau the parties to contract dalam perdagangan yang
terlibat dalam Trust Receipt dimaksud, maka ilustrasi berikut ini barang kali akan
sedikit membantu bagi Penulis.
2.4. Kausa Surat Perwaliamanatan (The Letter of Trust)
Berikut ini, dalam kaitan yang sangat erat dengan permasalahan karya tulis
kesarjanaan ini, Penulis mengemukakan apa yang belum terlalu lama di kenal di
Indonesia, jika tidak mau dikatakan belum dikenal sama sekali, apa yang di sebut
dengan surat perwaliamanatan atau the letter of trust. Yang hakikatnya telah
penulis gambarkan diatas.
Jalan yang dibuka oleh hukum dan bernama Surat perwaliamanatan ini
muncul, mengingat si Bank PT. Bank Sejahtera Umum, kembali kepada ilustrasi
di atas, yang telah menggadaikan konosemen dan dokumen-dokumen
pengangkutan barang yang dia impor dari si Pihak Phospate Mining Co.Ltd., di
Australia itu kepada banknya di Jakarta (the Chartered Bank Jakarta), sangat
membutuhkan dokumen-dokumen itu.
Pihak PT. Bank Sejahtera Umum sebagai importir butuh konosemen dan
dokumen-dokumen itu, sebab dengan dia memegang konosemen dan dokumen-
dokumen terkait, maka pihak PT. Bank Sejahtera Umum dapat memeroleh
penguasaan, dalam hal ini, konkretnya, bisa mengambil barang impornya dari
pihak perusahaan Pengangkutan laut.
21
Sudah barang tentu, di balik semua itu, si PT. Bank Sejahtera Umum
ingin, kalau bisa dia menguasai barang-barang impor yang sudah tiba di Jakarta
tersebut dan menjual barang-barang tersebut kepada pembeli dalam hal ini PT.
Gespamindo, atau pihak-pihak yang sudah terlebih dahulu memesan dari PT.
Gespamindo, dalam hal ini ketiga PT. tanpa ijin impor itu.
Hal ini sangat masuk akal, sebab hasil dari penjualan yang dilakukan oleh
PT. Bank Sejahtera Umum atas barang-barang impor itu, akan mendatangkan
uang dan dengan uang itu dia PT. Bank Sejahtera Umum gunakan untuk
membayar kembali pinjaman yang dibukanya dari banknya di Jakarta tersebut,
dalam hal ini the Chartered Bank Jakarta.
2.5. Trust Receipt Jalan Pemecah Soal
Dengan menggunakan surat perwaliamanatan (Trust Receipt) itu maka
dapat diserahkan barang-barang yang diimpor oleh si PT. Bank Sejahtera Umum
dari si eksportir di Australia atau dapat diserahkan konosemen (B/L) dan
dokumen-dokumen terkait yang sedang dikuasai oleh banknya si PT. Bank
Sejahtera Umum.
Tadinya berfungsi sebagai jaminan gadai (plegde) yang diberikan oleh si
the Chartered Bank Jakarta kepada banknya si PT. Bank Sejahtera Umum di
Jakarta karena pembayaran barang oleh Banknya si PT. Bank Sejahtera Umum
belum dilunasi. Hal seperti itu tidak menghapuskan perikatan jaminan, dalam hal
22
ini gadai antara si PT. Bank Sejahtera Umum dan banknya dalam hal ini the
Chartered Bank Jakarta.
Artinya, penyerahan konosemen (B/L) dan dokumen-dokumen terkait
dalam documentary credit yang semula diberikan oleh si PT. Bank Sejahtera
Umum kepada banknya sebagai penerima gadai (pledge) kembali kepada
penguasaan the Chartered Bank sebagai pemberi gadai (pledgor), tidak
menghapuskan gadai.
Atau, tidak melanggar hukum yang mendikte dalam perikatan gadai bahwa
banknya si PT. Bank Sejahtera Umum harus selalu menguasai benda gadai. Inilah
reward, menurut pendapat Penulis, apabila orang patuh (obedience) kepada
kemerdekaan (freedom) atau kebebasan berkontrak yang didikte (the dictate of the
law).
Dalam hal ini, si PT. Bank Sejahtera Umum sebagai pemberi gadai
memegang atau menguasai konosemen dan dokumen-dokumen itu. PT. Bank
Sejahtera Umum juga menyimpan dalam tempat yang aman untuk kepentingan
banknya si PT. Bank Sejahtera Umum. Dapat pula, si PT. Bank Sejahtera Umum
menjual konosemen dan dokumen-dokumen terkait, simbol penjualan barang-
barang yang diimpor oleh si PT. Bank Sejahtera Umum dan dibiayai the
Chartered Bank Jakarta tersebut.
Dengan menguasai barang-barang itu, dalam hal ini konosemen dan
dokumen-dokumen terkait, maka si PT. Bank Sejahtera Umum yang tadinya
adalah si pemberi gadai menerima konosemen dan dokumen-dokumen itu tidak
23
atas namanya sendiri. Namun, si pihak PT. Bank Sejahtera Umum menguasai
dokumen – dokumen itu untuk kepentingan banknya si PT. Bank Sejahtera Umum
sebagai penerima gadai (pledge).
Dalam hal ini, banknya si PT. Bank Sejahtera Umum di Jakarta tersebut,
secara hukum masih tetap menguasai (constructive possession) konosemen dan
dokumen import yang terkait. Dalam arti banknya si PT. Bank Sejahtera Umum
tetap memegang konosemen dan dokumen-dokumen terkait, dan terutama barang-
barang yang nama, jenis, jumlah dan detailnya dirinci dalam konosemen yang
bersangkutan. Itulah gambaran kausa dari apa yang Penulis sebut sebagai surat
perwaliamanatan (Trust Receipt) di atas.6
Surat perwaliamanatan itu dengan sendirinya adalah suatu kausa atau
perjanjian (a contract). Di dalam dokumen mana si pihak PT. Bank Sejahtera
Umum menyatakan suatu perikatan perwaliamanatan (trust) bahwa sebagai
kontraprestasi dari dilepaskannya konosemen dan dokumen-dokumen terkait oleh
the Chartered Bank kepada si PT. Bank Sejahtera Umum. Maka si PT. Bank
Sejahtera Umum akan memegang konosemen dan dokumen-dokumen itu atas
dasar perhubungan hukum yang di dalam sistem hukum Inggris disebut dengan
trust atau perwaliamatan untuk banknya si PT. Bank Sejahtera Umum. Dalam hal
ini, PT. Bank Sejahtera Umum dapat menjual barang import tersebut kepada PT.
Gespamindo atas nama the Chartered Bank, bukan atas nama PT. Bank Sejahtera
Umum itu sendiri. Kemudian, hasil penjualan pupuk import 3.000 metric ton
6 Ibid
24
tersebut berlaku sebagai proceeds yang diserahkan oleh PT. Bank Sejahtera
Umum kepada the Chartered Bank Jakarta.
2.6. Trust Receipt dan Resi Gudang
Dalam kaitan dengan apa yang sedang dituntut dalam Trust Receipt
sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas, resi gudang diterbitkan atas nama
banknya si the Chartered Bank, bukan atas nama si PT. Bank Sejahtera Umum.
Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Trust Receipt, yaitu bahwa pihak
seperti PT. Bank Sejahtera Umum misalnya, tidak menguasai barang impor atas
nama dirinya sendiri, tetapi mempunyai atau menguasai atas dasar
perwaliamanatan atas nama si Bank, yang dalam Putusan 1887 adalah pihak the
Chartered Bank yang telah membeli sebanyak 3.000 metric ton dari Bank di
Australia. The Chartered Bank menerbitkan L/C untuk PT. Bank Sejahtera
Umum. Membayar pupuk dari Phospate Mining Co. Ltd., di Australia.
Adapun maksud penerbitan resi gudang atas nama the Chartered Bank
adalah supaya banknya si PT. Bank Sejahtera Umum itu dapat menahan barang-
barang itu supaya tidak diambil oleh pembeli, terkecuali apabila uang milik
banknya si PT. Bank Sejahtera Umum yang belum dilunasi oleh si PT. Bank
Sejahtera Umum dengan pembukaan L/C oleh the Chartered Bank di Jakarta
sudah terbayarkan secara lunas.
Prinsip lainnya yang juga perlu dikemukakan di sini adalah bahwa hak
atas gadai yang dipegang oleh the Chartered Bank tidak dapat dikalahkan oleh si
25
PT. Bank Sejahtera Umum. Misalnya saja, dalam hal si PT. Bank Sejahtera
Umum menolak barang-barang itu. Sebab ketika si importir memeriksa barang-
barang impor dari si eskportir di Australia tersebut dan menemukan barang-
barang itu tidak sesuai dengan isi kontrak jual beli antara si importir dengan si
eksportir di Australia, mestinya dia akan menolak membeli /mengimpor.
Alasan pembenar untuk itu adalah bahwa gadai atas konosemen dan
dokumen-dokumen terkait yang diberikan oleh si PT. Bank Sejahtera Umum
kepada the Chartered Bank Jakarta secara otomatis menghalangi si PT. Bank
Sejahtera Umum untuk menggunakan haknya menolak barang-barang impor dari
si eksportir atas dasar alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Hak yang
mungkin saja dapat dilakukan oleh si PT. Bank Sejahtera Umum itu jelas tak
dapat dilakukan sebab, pada kenyataannya si PT. Bank Sejahtera Umum tidak
dapat menguasai konosemen dan dokumen-dokumen terkait dalam arti
sepenuhnya. Konosemen dan dokumen-dokumen itu masih dalam keterkaitan
dengan surat perwaliamanatan (Trust Receipt).
2.7. Sekilas Mengenai Jaminan Khusus dalam Perdagangan Internasional
Apabila banknya the Chartered Bank Jakarta7 (the issuing bank) ingin
menyediakan dana untuk membiayai import yang dilakukan oleh importir, bank
kadang kala memborong membiayai semua import yang dilakukan. Dus Bank itu
7 Perspektif hukum dalam Kepustakaan, Ibid. Jeferson Kameo SH.LLM.Ph.D., apabila
dikaitkan dengan real case Putusan 1887 memberi kesan bahwa Bank-Bank seperti Bank
dalam Putusn 1887 adalah Bank-Bank yang mempunyai hubungan khusus dengan
“Costumer-nya”seperti PT. Bank Sejahtera Umum dengan the Chartered Bank Jakarta.
26
tidak hanya membiayai satu kegiatan import tertentu saja yang dilakukan oleh si
importir.
Sebagaimana telah Penulis singgung di atas, bisnis bank untuk membiayai
import dengan devisa yang berkelanjutan tersebut adalah bisnis yang disebut
sebagai corporate banking disamping Bank Retailer yang banyak menghasilkan
uang dan keuntungan yang besar bagi bank.
Apabila pembiayaan yang dilakukan, oleh bank penerbit L/C kepada si
importir tersebut meliputi semua kegiatan impor yang dilakukan maka menurut
pustaka yang ada, bank penerbit (The Issuing Bank) itu akan meminta dari
importir suatu surat jaminan, dalam surat atau akta mana pihak importir yang
dalam hal ini bisa saja suatu bank menyatakan bahwa dia menjaminkan semua
barang dan dokumen yang berkaitan dengan barang yang diimport kepada pihak
bank penerbit (The Issuing Bank) tersebut.
Jaminan itu diberikan kepada banknya si importir untuk setiap barang dan
dokumen import yang ada dalam setiap impor yang dilakukan oleh si importir dari
waktu ke waktu. Hal itu terjadi mengingat si importir seolah - olah menerima
pembiayaan di depan dari The Issuing Bank, juga dari bank tersebut untuk setiap
impor yang dilakukan olehnya dari waktu ke waktu.
Perlu dikemukakan di sini bahwa kaedah atau prinsip yang berlaku,
termasuk pula berlaku juga dalam tradisi hukum yang berlaku di Inggris, suatu
surat jaminan (a general letter of charge) atau suatu bentuk hak tanggungan
(hypothecation) yang diberikan oleh si importir dengan ciri-ciri seperti telah
27
dikemukakan di atas itu menyebabkan pihak importir, apabila ia bukan suatu
badan hukum, tidak berlaku untuk pihak ketiga. Terkecuali apabila si importir
mendaftarkan surat itu. Misalnya, di Indonesia pendaftaran di Kantor Pendaftaran
Fidusia Tentang Pendaftaran Fidusia itu dalam sistem hukum Indonesia dapat
dilihat dalam bagian kedua, mulai Pasal 11, UU No. 42 tahun 1999 tentang
jaminan Fidusia dan pendaftaran tentang hak tanggungan, kaedah yang mengatur
tentang pendaftaran hak tanggungan itu dalam itu dalam sistem hukum Indonesia
dapat ditemukan dalam pasal 13 UU No 14 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
atas Tanah beserta Benda - Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.8
Apabila si importir adalah badan hukum, maka berdasarkan undang-
undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Inggris, surat yang
demikian tidak berlaku dalam proses likuidasi dan terhadap para kreditur.
Terkecuali, apabila surat seperti itu didaftarkan menurut sistem untuk penyetaraan
dengan bill of sale manakala si importir tidak berbadan hukum namun mendaftar
menurut rezim Pendaftaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan
terbatas. Dengan catatan bahwa keterangan penyetaraan dari otoritas domestik
ditera on the face of the record. Apabila tera penyetaraan seperti demikian tidak
ada, maka hal itu sama dengan tidak ada penyetaraan.
8 Inspirasi tentang analisis Studi Perbandingan (Comparatur Law Study) seperti ini Penulis
dapatkan dari bacan atas kepustakaan dalam footnote no.1, supra).
28
2.8. Jaminan dalam Kredit Berdokumen
Pada umumnya pihak bank, seperti the Chartered Bank di Jakarta dalam
ilustrasi yang telah Penulis kemukakan di atas itu, tidak semata-mata
mengandalkan surat jaminan seperti telah dikemukakan di atas untuk menciptakan
suatu mekanisme rasa aman bagi bank tersebut. Namun demikian, bank seperti itu
juga meminta dan menguasai suatu jaminan yang khusus terhadap setiap
pengapalan barang-barang yang diimpor oleh si importir dan dibiayai di muka
oleh dana yang disediakan oleh banknya si importir yang diperoleh dari Bank
Devisa seperti The Chatered Bank di Jakarta itu.
Ketentuan atau kaedah dan prinsip hukum seperti ini selalu muncul dalam
formulir atau blangko kredit yang disediakan oleh pihak bank untuk diisi oleh
pihak seperti si importir tersebut.
Kaitan erat dengan pembicaraan mengenai jaminan yang khusus
sebagaimana dikemukakan di atas tersebut, maka bentuk jaminan yang paling
banyak dipergunakan oleh bank seperti the Chartered Bank Jakarta adalah
menerima gadai.
Dalam hal ini ada pandangan bahwa seolah - olah “barang” yang dapat
digadaikan dalam transaksi itu adalah konosemen (bill of lading), serta berbagai
dokumen atau surat lainnya yang berkaitan dengan penggunaan jasa pengangkutan
untuk mengangkut barang yang diimpor oleh si importir yang ada di Jakarta
tersebut.
29
2.9. Gadai Sebagai Jaminan Tambahan
Hukum memberlakukan jaminan berupa gadai yang menggunakan
konosemen dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan sebagaimana
dikemukakan di atas itu sama dengan menerima barang jaminan gadai berupa
barang-barang impornya si importir yang dieksport oleh si eksportir dari Australia
tersebut. 9
Syarat yang dibutuhkan hanyalah pencantuman jenis dan jumlah serta
detail barang-barang impor tersebut dalam konosemen. Dengan pencantuman
barang-barang impor itu dalam konosemen dan konosemen itu dikuasai oleh
banknya si importir sebagai penerima gadai, maka lahirlah penguasaan secara
legal oleh banknya si importir atau si banknya importir mempunyai kepentingan
berupa hak untuk menguasai dalam benda-benda impor tersebut.
Gadai atas konosemen itu mulai berlaku sejak penyerahan konosemen
beserta dokumen pengangkutan yang berkaitan dengan barang impor tersebut
kepada pihak banknya si importir. Penyerahan itu bisa dilakukan dengan
andosemen atau tanpa andosemen (in blank). Atau, cara lain yang mungkin
ditempuh untuk maksud itu adalah banknya si importir dapat meminta kepada
importir supaya mengusahakan bersama-sama dengan si eksportir di Australia,
agar barang-barang itu dikirim kepada banknya si importir, secara langsung dan
oleh sebab itu banknya si importir menjadi consignee, atau pihak yang dituju
dalam pengiriman barang tersebut.
9 Negara eksportir telah Penulis ganti, tidak sama dengan kepustakaan yang Penulis rujuk
seluruhnya dalam Bab II ini, yaitu Pustaka dalam catatan kaki no. 1 Bab ini.
30
Hanya saja, dalam praktek, pada umumnya bank tidak mau menjadi
consignee, mengingat bank ingin menghindari tanggung jawab untuk membayar
ongkos kargo (freight) atau biaya pengiriman yang belum terbayarkan.
Menurut pendapat Penulis, Bank seperti PT. Bank Sejahtera Umum
memang bukanlah importir, tetapi suatu bank. Bank yang berkecimpung dalam
bisnis seperti di atas pada umumnya hanya berurusan dengan semata-mata
dokumen. Gadai atas konosemen itu terjadi pada saat penyerahan konosemen
kepada pihak bank dengan andosemen apabila dibutuhkan, dan tidak dituntut
sama sekali perlunya formalitas lainnya. Si pihak seperti PT. Gespamindo dapat
membeli secara kredit dari PT. Bank Sejahtera Umum yang telah membeli
dokumen ekspor dari The Chartered Bank Jakarta.
2.10. Formalitas Jaminan Gadai
Dimaksud dengan formalitas dalam hal ini adalah bahwa hukum
menegaskan tidak dibutuhkan adanya pendaftaran. Penelitian terhadap beberapa
peraturan perundangan yang berlaku di Inggris, dalam hal ini penelitian dimaksud
adalah penelitian Individuil yang dilakukan Jeferson Kameo SH.LLM.Ph.D di
Faculty of Law and Financial Studies University of Glasgow 2001-2005,
Skotlandia, tidak dipublikasikan, menunjukkan bahwa suatu gadai, sebagai suatu
jaminan karena si penerima menguasai barang yang bersangkutan (a possessory
security), tidak dapat dimasukkan dalam cengkraman rezim registrasi. Adapun
sebab demikian terjadi mengingat rezim undang-undang yang ada tidak mengenal
31
apa yang disebut dengan penyerahan konstruktif (constructive delivery). Tradisi
hukum sipil Indonesia yang mengatur mengenai Hukum Benda (Buku II)
KUHPerdata Indonesia mengenai hal ini dengan istilah constitutum posesorium.
2.11. Penguasaan Atas Gadai Sudah Cukup
Secara konsepsional, penguasaan di sini umumnya terjadi karena
perjanjian yang berlaku dalam tenggang waktu tertentu saja. Berdasarkan
perjanjian tertentu itu seseorang dapat menguasai benda milik orang lain secara
konstruktif misalnya karena sewa menyewa, pinjam pakai, gadai.
Orang yang menguasai benda itu tidak berkehendak memilikinya,
melainkan hanya memegang, memelihara, menyimpan atau menikmati bendanya
saja, diberikan dengan kaedah yang tegas bahwa oleh si pemilik benda, si pemakai
dijamin rasa aman dan tentram menggunakan barang tersebut.
Di Inggris, mengacu kepada undang-undang di Negara itu dikatakan
bahwa konosemen mendapat perlakuan istimewa, dalam hal ini dikecualikan
sebagai suatu dokumen yang dipergunakan dalam transaksi bisnis dan
perdagangan sehari-hari untuk menandakan adanya bukti penguasaan atas benda
atau pengendalian benda itu. Penulis berpendapat bahwa hal ini menandakan
bahwa tradisi hukum dagang sipil di Inggris menghormati hukum perdagangan
internasional yang asli (Lex Mercatoria).
32
2.12. Persoalan dalam Kaitan Gadai
Menjadi persoalan adalah, apabila banknya si importir itu harus melepas
penguasaan atas konosemen dan dokumen-dokumen terkait, dalam hal ini semua
itu diberikan kepada si importir secara tanpa syarat (unconditional), maka
menurut prinsip dan kaedah hukum yang memerintah institusi gadai (Pledge),
gadai adalah institusi hukum di Indonesia diatur dalam pasal 1150 s/d pasal 1160
KUHPerdata (Pledge) Pledge sama dengan gadai, Pledge berlaku di Inggris, satu
jenis perikatan jaminan di kolong langit ini, penguasaan banknya si importir atas
konosemen dan dokumen-dokumen terkait itu akan lenyap. Hal ini disebabkan
ketentuan pada gadai, yang mensyaratkan, bahwa kekuasaan atas bendanya harus
pindah / berada pada pemegang gadai sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat
(2) KUHPerdata.
Apabila dokumen "jaminan" itu dilepas ke dalam penguasaan si importir
di Jakarta tersebut. Sudah barang tentu, the Chartered Bank tersebut sama sekali
tidak menginginkan hal yang demikian itu terjadi. Pada prinsipnya, dalam suatu
gadai, maka ada tidaknya gadai sangat bergantung kepada penguasaan barang
gadai oleh banknya si importir di Jakarta sebagai penerima gadai secara
berkelanjutan.
Tetapi, kontrak sebagai nama ilmu hukum yang mengenal sebagai sumber
kebahagiaan (the law as the source of happines) tidak mudah frustrasi. Hukum
membuka atau lebih tepatnya menawarkan jalan dan memanggil kedua belah
pihak yang berbeban berat itu, hukum memberikan kelegaan, dalam hal ini
33
banknya si importir dan si importir sendiri untuk menggunakan apa yang disebut
di atas dengan surat perwaliamanatan. (Trust Receipt).
2.13. Cara Bank Menyediakan Dana
Dalam kompleks pembicaraan dan kajian khusus mengenai surat
perwaliamanatan, maka Penulis akan mengemukakan suatu gambaran tentang
bagaimana hukum memberikan kemungkinan kepada si Penjual atau eksportir,
dalam hal ini pihak seperti si eksportir di Australia untuk memeroleh dana dengan
menggunakan drafts dan juga kredit yang telah si eksportir peroleh.
Ada beberapa cara dalam mana suatu bank dapat menyediakan dana bagi
nasabahnya yang terlibat atau yang melakukan transaksi bisnis dalam
perdagangan internasional, atau yang didalam tradisi hukum tua di Indonesia
dikemas dengan istilah jual beli perusahaan.
Dalam hal ini, bagi pihak seperti si eskportir sambil menunggu menerima
uang hasil penjualan barang-barang yang telah ia jual kepada si importir di Jakarta
sebagaimana perjanjian jual beli yang telah diteken antara kedua belah pihak,
maka si bank dimana si eksportir itu menjadi nasabah akan menyediakan beberapa
pilihan bagi si eksportir.
Pilihan yang pertama adalah bahwa bank itu dapat membeli (negotiate)
draft milik si eksportir, yang telah dibuka karena ada uang yang dibayarkan
kepada si eskportir oleh si importir. Oleh banknya si importir dalam hal ini bank
penerbit L/C yang ada di Jakarta, atau kepada si bank pengadvis yang telah
34
menerima perintah untuk melakukan konfirmasi kepada si eksportir dari si bank
penerbit yang ada di Jakarta. 10
Hal ini berarti bahwa banknya si eksportir itu akan membeli draft atau
wesel milik si eksportir dan nantinya akan melakukan regres, baik kepada si
importir, atau kepada si bank penerbit yang ada di Jakarta. Atau, bisa juga kepada
si bank pengadvis yang telah menerima perintah dari bank penerbit di Jakarta
untuk melakukan konfirmasi bahwa ada kredit yang telah dibuka untuk
kepentingan si eksportir
Kemungkinan yang kedua adalah, sebagai kelanjutan dari pembelian atas
drafts dari si eksportir, maka banknya si eksportir itu kemudian menjual lagi draft
itu kepada pihak lain, baik seluruhnya ataupun sebagian dari nilai draft itu untuk
nantinya dikembalikan kepada si eksportir ketika jatuh tempo. Dan pada saat itu,
banknya si eksportir itu akan memeroleh kembali uang pengganti pada saat drafts
itu jatuh tempo dan pihak yang memegang terakhir draft itu mencairkan dana dari
pihak banknya si eksportir dalam hal ini eksportir.
Kemungkinan yang ketiga adalah, membuka suatu kredit yang disebut
dengan kredit berakseptasi untuk kepentingan si eskportir. Atau berjanji untuk
melakukan ekseptasi atas wesel (drafts) yang ditarik dari banknya si eksportir oleh
si eksportir sampai dengan jumlah uang tertentu. Selanjutnya si eksportir akan
dapat menjual drafts itu dengan potongan harga, atau diskonto (discount).
10 Uraian dalam bentuk ilustrasi seperti dikutip dalam Bab ini terkesan seperti suatu uraian praktek
perdagangan internasional, namun uraian seperti ini adalah uraian yang telah disederhanakan oleh
ahli hukum yang memahami legal issue.
35
Pilihan yang keempat adalah menerbitkan kredit berdokumen tumpangan
untuk kepentingan si suplayernya si eksportir, dalam hal ini pihak seperti si (M) di
Glassgow, supaya memungkinkan si eksportir memenuhi kewajibannya untuk
membayar kepada si (M) harga barang yang dia beli dari si (M) di Glasgow
berdasarkan perjanjian jual beli diantara mereka. Dengan ilustrasi seperti itu,
maka terlihat dengan jelas bahwa suatu kaedah hukum dalam Trust Receipt
kadang- kala mengatur perdagangan Internasional yang super kompleks, njelimet.
2.14. Pembiayaan Melalui Surat Sanggup
Berikut, masih ada suatu bentuk dari wesel (a bill) yang dijual dengan
harga diskonto dan memang sengaja dirancang untuk para eksportir dengan nama
forefeiting. Instrumen tersebut adalah suatu cara penyediaan pembiayaan melalui
penjualan surat sanggup (promissory notes) tanpa hak regres yang dibuat oleh
importir, juga wesel (bill of exchange) yang ditarik oleh si importir.
Mengingat si orang yang melakukan forefeiting, dalam hal ini disebut
forefeiter, membeli instrumen tersebut tanpa hak regres kepada si eksportir yang
menerbitkan atau yang melakukan andosemen terhadap instrumen-instrumen
seperti itu, maka ia biasanya mengharuskan kepada si importir untuk menanggung
kewajiban yang tertera di dalam surat sanggup (notes) tersebut atau yang tertera di
dalam wesel (bill of exchange) tersebut supaya ditopang lagi dengan garansi bank
(bank guarentee) atau dengan suretyship yang telah diandosemen. Semua surat
yang berharga itu akan dirediskonto oleh si forefeiter pada pasar sekunder.
36
Penggunaan bill of exchange yang ditarik oleh para eksportir dari para
importir telah menciptakan satu kesulitan sebab Konvensi Genewa tentang Bill of
Exchange yang mengatur mengenai berbagai jenis bill of exchange seperti itu
tidak memungkinkan si penarik wesel itu untuk mengecualikan adanya hak untuk
regres. Namun, si orang yang melakukan andosemen, dibolehkan untuk
melakukan hal itu, dalam hal ini mengecualikan hak regres, dan oleh sebab itu
biasanya para eksportir menerima surat sanggup untuk kepentingan dirinya dan
kemudian mengandosement surat sanggup itu kepada si forefeiter.
2.15. Ciri-Ciri Pemberian Kuasa
Terkandung di dalamnya juga pengertian, bahwa si importir akan
memegang konosemen dan dokumen-dokumen terkait dan akan menjual
konosemen dan dokumen-dokumen itu, terutama barang-barang dalam
konosemen tersebut sebagai agen atau kuasa dari banknya si importir di Jakarta.
Selanjutnya, penguasaan si importir atas konosemen dan dokumen-
dokumen itu juga berarti bahwa si importir akan memegang barang-barang itu
sampai dengan saat ketika barang-barang itu dijual, dan juga memegang hasil dari
penjualan (the proceeds) barang-barang itu atas dasar perikatan perwaliamanatan
untuk kepentingan banknya si importir.
Tegasnya, surat perwaliamanatan (Trust Receipt) itu mendirikan suatu
bangunan di atas prinsip bahwa dengan penyerahan konosemen dan dokumen-
dokumen terkait yang dilakukan oleh banknya si importir kepada si importir
37
adalah untuk kepentingan, atau maksud dan tujuan yang merupakan maksud dan
tujuannya bank si importir, dus dengan demikian bukan untuk kepentingan, atau
bukan untuk maksud dan tujuan yang merupakan maksud dan tujuannya si
importir, si importir barang-barangnya si eksportir di Australia dalam ilustrasi di
atas.
Mengacu kepada kaedah yang baru saja dikemukakan di atas itu, maka
surat perwaliamanatan itu harus dilihat sebagai suatu sarana atau alat yang didikte
oleh hukum untuk menjamin keberlangsungan perikatan gadai antara si importir
dan banknya si importir di Jakarta. Dus, tidak bermaksud untuk menghapus gadai
Surat perwaliamanatan itu, dengan demikian bukan suatu sarana atau alat
jaminan bersifat kontraktual yang baru, yang terpisah sama sekali dari jaminan
yang bersifat kebendaan yang lama, dalam hal ini gadai antara si importir dan
banknya si impotir itu.
Atas dasar itu pula lah, dan juga atas prinsip bahwa surat kepercayaan
seperti dalam trust antara si importir dan banknya si importir tidak perlu tunduk
kepada rezim pendaftaran. Sebab, surat kepercayaan (Trust Receipt) itu bukanlah
suatu bill of sale atau, dalam sistem hukum Indonesia setara dengan akta perikatan
jual beli yang dibuat di hadapan notaris, yang di dalam tradisi hukum wajib untuk
didaftarkan, supaya dapat berlaku bagi ketiga sebagai the real rights atau hak
kebendaan yang droit de suit.11
11 Droit de suit artinya hak atas benda mengikuti kemana saja benda itu berada.
38
Demikian pula, surat perwaliamanatan yang berkarakter Lex Mercatoria
atau hukum perdagangan internasional itu tidak sama dengan suatu pemberian
jaminan atas pembukuan suatu perusahaan (a charga on book debts), yang mana
dalam tradisi hukum Inggris diharuskan adanya penundukan diri terhadap rezim
pendaftaran.
Dalam praktek sebagaimana dicatat oleh hukum, ketika banknya si
importir melepas konosemen dan dokumen-dokumen terkait kepada si importir
atas dasar surat perwaliamanatan itu, maka pihak bank biasanya menuntut kepada
si importir untuk menyimpan barang-barang itu dalam gudang, atas nama banknya
si importir yang dalam Putusan 1887 adalah the Chartered Bank Jakarta.
2.16. Sedikit Mengenai Konversi
Seperti diketahui bersama, penolakan oleh si importir atas barang-barang
yang diimpor dari si eksportir di Australia itu kalau ada, harus dilakukan dengan
terlebih dahulu memberitahukan melalui suatu surat penolakan. Dalam surat itu
harus dilampirkan konosemen dan dokumen-dokumen terkait. Padahal pada saat
yang bersamaan, konosemen dan dokumen terkait itu ada dalam penguasaan
banknya si importir, meskipun melalui surat perwaliamanatan dipegang oleh si
importir untuk kepentingan banknya si importir.
Dus dengan demikian, apabila si importir memaksakan diri untuk
mengembalikan dokumen-dokumen itu kepada si eksportir di Australia atau
mengasingkan tanpa diketahui Banknya si importir kepada pihak ketiga, maka
39
oleh hukum, si importir melakukan apa yang disebut sebagai tindakan konversi,
tindakan mana di dalam sistem hukum Indonesia disebut sebagai suatu perbuatan
melawan hukum atau dalam bahasa Inggris Hukum dikenal dengan institusi Tort
dan di Skotlandia dikenal dengan institusi bernama delict.12
2.17. Arti Penting Studi Pustaka
Kini tiba saatnya bagi Penulis untuk dirumuskan arti penting studi
kepustakaan yang sebagaimana telah Penulis kemukakan pada awal Bab ini.
Pemaparannya dimaksudkan tidak lain adalah menjawab perumusan masalah yang
telah Penulis kemukakan, yaitu mengatasi persoalan tidak dapat dikuasainya bill
of lading oleh importir dalam perdagangan internasional, terutama bagaimana
prinsip-prinsip dan kaedah – kaedah hukum tentang Trust Receipt.
Arti penting yang pertama, adalah bahwa pada prinsipnya Trust Receipt itu
adalah suatu kontrak dalam perdagagan internasional. Kontrak mana
dipergunakan oleh para pihak, terutama pihak perbankan dalam mengatasi
persoalan tidak dapat dikuasainya bill of lading oleh importir dalam perdagangan
internasional.
Sebagai suatu kontrak (a contract), Trust Receipt lahir atas kehendak para
pihak dalam perdagangan internasional atau karena kesepakatan (agreement) para
pihak (the parties). Mengingat dalam kontrak, kesepakatan para pihak mengikat
pihak-pihak sebagai Undang-Undang, sepanjang tidak bertentangan dengan
12 Penjelasan detail mengenai ini dapat dilihat dalam buku Jeferson Kameo SH. LLM. Ph.D,
Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
40
kepatuhan, undang-undang dan kesusilaan baik, maka Trust Receipt sebagai suatu
kontrak adalah instrumen hukum yang sah dalam perdagangan internasional.
Perlu ditambahkan, atau arti penting selanjutnya adalah bahwa Trust
Receipt sebagai suatu kontrak, berdasarkan Studi Kepustakaan yang ada tidak
bertentangan dengan prinsip hukum dalam gadai (pledge) namun bukan gadai.
Dalam hal ini si pemegang gadai, dapat tetap menguasai barang jaminan, atas
kehendak si pemegang gadai yang telah melepas penguasaan barang gadai kepada
debitur. Debitur dapat menguasai barang gadai sebagai suatu constitutum
possesorium atas nama pemegang saham gadai.
Hal lain yang juga dapat dilihat sebagai suatu arti penting, yaitu Trust
Receipt sebagai suatu sarana penyelesaian sengketa antara pihak debitur dan pihak
kreditur yang dilakukan oleh mereka sendiri.