Upload
vannhi
View
221
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Sampah
Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang
dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak
mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif
karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya
memerlukan biaya yang cukup besar.
Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk
maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau
bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau
buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Dalam Undang-Undang No.18
tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-
hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan
yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup,
2007). Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil
aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis
(Suprihatin, 1999). Sementara itu Radyastuti, 1996 (dalam Suprihatin, 1999)
menyatakan bahwa Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.
8 Universitas Sumatera Utara
Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau
pemakai semula (Tandjung, 1982 dalam Suprihatin, 1999). Pemerintah bertanggung
jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara
memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam
pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi
pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan
sampah ini tidak seperti yang diharapkan.
Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang
memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tesebut. Beberapa kondisi
umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di
mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah
tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini
sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para
pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.
Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik
dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan,
baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial
ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap
lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat.Pada
tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik
secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh
proses.
Universitas Sumatera Utara
Sidik et al (1985) mengemukaan bahwa dua proses pembuangan akhir, yakni:
open dumping (penimbunan secara terbuka) dan sanitary landfill (pembuangan secara
sehat). Pada sistem open dumping, sampah ditimbun di areal tertentu tanpa
membutuhkan tanah penutup, sedangkan pada cara sanitary landfill, sampah
ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai
penutup. Dalam Draf Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan
Sampah oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) disebut bahwa proses
sanitary landfill (pembuangan secara sehat) adalah pembuangan sampah yang
didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara menggunakan
pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari
pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah (JICA 2005).
Metode sanitary landfill ini merupakan salah satu metoda pengolahan sampah
terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sampah dibuang ke TPA (Tempat
Pembuanagan Akhir). Kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya
di tutup tanah. Cara ini akan menghilangkan polusi udara. Pada bagian dasar tempat
tersebut dilengkapi sistem saluran leachate yang berfungsi sebagai saluran limbah
cair sampah atau ke lingkungan. Pada metode sanitary landfill tersebut juga dipasang
pipa gas untuk mengalirkan gas hasil aktivitas penguraian sampah.
Universitas Sumatera Utara
2.2. Jenis, Sumber dan Pengelolaan Sampah Perkotaan Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
jenis sampah yang diatur adalah:
1. Sampah rumah tangga
Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di
rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam
yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah
atau dari komplek perumahan.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga
Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan
lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat
perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal,
pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.
3. Sampah spesifik
Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena
sifat,konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi,
sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere
bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3
(sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara
teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil
kerja bakti).
Universitas Sumatera Utara
Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU N0.18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan–kegiatan berikut:
1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak
dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang
sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di
sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur
dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan
sampah ini adalah:
a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk
c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang
d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang
e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang
2. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penaganan sampah yang mencakup
pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya),
pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat
pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari
sumber, TPS atua tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir
(mengubah bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar diproses lebih
lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif kegiatan
pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat
dikembalikan ke media lingkungan.
Universitas Sumatera Utara
Dalam perencanaan pengelolaan sampah, Undang-Undang Pengelolaan
Sampah mengharapkan pemerintah kota/kabupaten dapat membentuk semacam
forum pengelolaan sampah skala kota/kabupaten atau provinsi. Forum ini
beranggotakan masyarakat secara umum, perguruan tinggi, tokoh masyarakat,
organisasi lingkungan/persampahan, pakar, badan usaha dan lainnya.
Hal-hal yang dapat difasilitasi forum adalah: memberikan usul, pertimbangan
dan saran terhadap kinerja pengelolaaan sampah, membantu merumuskan kebijakan
pengelolaan sampah, memberikan saran dan dapat dalam penyelesaian sengketa
persampahan. Sampai saat ini, belum ada kebijakan nasional mengenal persampahan
itu sendiri masih bersifat sosialisasi. Melihat di perkotaan penanganan pengelolaan
sampah sudah sangat mendesak, diharapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah dapat diimplementasikan.
Untuk pengelolaan sampah spesifik baik B3 (bahan berbahaya dan beracun)
dan sampah medis yang bersifat infektius mengenai pengelolaannya telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Dinas Kebersihan Kota Medan sejauh ini hanya mengelola sampah domestik
saja, sementara untuk sampah khusus seperti B3 dan sampah medis dikelola tersendiri
oleh perusahaaan/lembaga penghasil sampah tersebut. Sampah B3 dari industri
dikelola oleh industri dengan bekerjasama dengan PT. PPLI di Cilengsi, sedangkan
Universitas Sumatera Utara
sampah medis atau sampah rumah sakit dikelola oleh rumah sakit/klinik dengan
kerjasama dengan rumah sakit yang telah memiliki incenerator atau mesin
penghancur untuk sampah medis atau rumah sakit yang telah mendapat rujukan
dalam pengelolaan sampah tersebut.
2.3. Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Ideal
Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya
mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah
Pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam teknis perencanaan,
penyelenggaraan dan pengembangannya. Hal ini diperlukan karena sampah pada
dasarnya bukan sekedar permasalahan Pemda atau Dinas Kebersihan Kota Medan
saja, namun lebih dari itu merupakan masalah bagi setiap individu, keluarga,
organisasi dan akan menjadi masalah negara bila sistem perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.
Aparat terkait sebaiknya tidak ikut secara teknis, ini untuk menghindari
meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan, selain itu keterlibatan aparat terkait
dikahawatirkan akan membentuk budaya masyarakat yang bersifat tidak peduli.
Pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memposisikan kewenangannya sebagai
fisilitator dan konduktor dan setiap permasalahan persampahan sebaiknya
dimunculkan oleh masyarakat atau organisasi sosial selaku produsen sampah. Hal ini
diharapkan terciptanya sikap masyarakat selaku individu, keluarga dan organisasi.
Universitas Sumatera Utara
Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan
Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan
tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaaan sampah yang modern, dapat
diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem
tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan
masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk
berpartisipasi aktif.
Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini
adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan
dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.
Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA)
Peran serta masyarakat pengelolaan sampah
Mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Pengelolaan
Sampah Kota ideal
Penerapan teknologi
Sumber: Aboejoewono, ” Pengelolaan Sampah Menuju Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya ” DKI 1999
Gambar 2.1. Pengelolaan Sampah Kota Ideal
Universitas Sumatera Utara
Aboejoewono (1999) menyatakan bahwa perlunya kebijakan pengelolaan
sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima)
kegiatan, yaitu:
1. Penerapan teknologi yang tepat guna
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
4. Optimalisasi TPA sampah
5. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi
Penjelasan rinci dari Gambar 2.1. adalah sebagai berikut:
1. Penerapan teknologi
Teknologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sampah ini
merupakan kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan,
teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang, Teknologi
Pengolahan Sampah Terpadu menuju “Zero Waste” harus merupakan teknologi
yang ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan dalam proses lanjutan yang
umum digunakan adalah:
1). Teknologi pembakaran (Incenerator)
Dengan cara ini dihasilkan produk samping berupa logam bekas (skrap) dan
uap yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Keuntungan lainnya dari
penggunaan alat ini adalah:
a. dapat mengurangi volume sampah ± 75%-80% dari sumber sampah tanpa
proses pemilahan.
Universitas Sumatera Utara
b. abu atau terak dari sisa pembakaran cukup kering dan bebas dari
pembusukan dan bisa langsung dapat dibawa ke tempat penimbunan pada
lahan kosong, rawa ataupun daerah rendah sebagai bahan pengurung
(timbunan).
2). Teknologi composting yang menghasilkan kompos untuk digunakan
sebagai pupuk maupun penguat struktur tanah.
Teknologi daur ulang yang dapat menghasilkan sampah potensial, seperti:
kertas, plastic logam dan kaca/gelas.
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Partisipasi masyarakat dalam pengelolan sampah merupakan aspek yang
terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu.
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor
teknis untuk menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau lingkungan
pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Masyarakat senantiasa
ikut berpartisipasi terhadap proses-proses pembangunan bila terdapat faktor-
faktor yang mendukung, antara lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran,
kebutuhan sarana dan prasana, dorongan moral, dan adanya kelembagaan baik
informal maupun formal.
3. Mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
Solusi dalam mengatasi masalah sampah ini dapat dilakukan dengan
meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang di
mulai pada skala yang lebih luas lagi. Misalnya melalui kegiatan pemilahan
Universitas Sumatera Utara
sampah mulai dari sumbernya yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau
skala perumahan. Dari sistem ini akan diperoleh keuntungan berupa: biaya
pengangkutan dapat ditekan karena dapat memotong mata rantai pengangkutan
sampah, tidak memerlukan lahan besar untuk TPA, dapat menghasilkan nilai
tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis,
dapat lebih mensejahterakan petugas pengelola kebersihan, bersifat lebih
ekonomis dan ekologis, dapat lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelola
kebersihan kota.
4. Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA)
Pada dasarnya pola pembuangan sampah yang dilakukan dengan sistem Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak relevan lagi dengan lahan kota yang
semakin sempit dan pertambahan penduduk yang pesat, sebab bila hal ini terus
dipertahankan akan membuat kota dikepung ”lautan sampah” sebagai akibat
kerakusan pola ini terhadap lahan dan volume sampah yang terus bertambah.
Pembuangan yang dilakukan dengan pembuangan sampah secara terbuka dan di
tempat terbuka juga berakibat meningkatnya intensitas pencemaran.Penanganan
model pengelolaan sampah perkotaan secara menyeluruh adalah meliputi
penghapusan model TPA pada jangka panjang karena dalam banyak hal
pengelolaan TPA masih sangat buruk mulai dari penanganan air sampah (leachet)
sampai penanganan bau yang sangat buruk. Cara penyelesaian yang ideal dalam
penanganan sampah di perkotaan adalah dengan cara membuang sampah
sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan, juga
Universitas Sumatera Utara
menghasilkan kegunaan baru. Hal ini secara ekonomi akan mengurangi biaya
penanganannya (Murthado dan Said, 1987).
5. Kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang ideal.
Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen
persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang
berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat
rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode
pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-
lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkaan aspek ekonomi
yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban
pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah.
2.4. Aspek Manajemen dalam Pengelolaan Sampah
Menurut Terry (1991) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja
yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-
tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan suatu
bentuk kegiatan, atau disebut ”managing”, sedangkan pelaksananya disebut dengan
”manager” atau pengelola. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun
seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau
dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan,
dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Terry (1991), dalam melakukan pekerjaannya, manajer harus
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen.
Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di
dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam
melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:
1. Planning
Planning merupakan proses untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai
sselama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapaat
mencapai tujuan-tujuan tersebut.
2. Organinzing
Organizing merupakan kegiatan mengelompokkan dan menentukan berbagai
kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tersebut.
3. Staffing
Staffing merupakan kegiatan untuk menentukan keperluan-keperluan sumberdaya
manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
4. Motivating
Motivating merupakan kegiatan mengerahkan atau menyalurkan perilaku manusia
kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Universitas Sumatera Utara
5. Controlling
Controlling merupakan kegiatan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan,
menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-
tindakan korektif apabila perlu.
Di dalam pelaksanaannya, fungsi manajemen dibedakan menjadi:
a. Planning
Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai dengan
yang sangat rumit. Contoh proses perencanaan yang sederhana adalah penentuan
serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Menurut
Stoner, Planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu
untuk mencapai sasaran tadi.
b. Organizing
Organizing (organisasi) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam
cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.
c. Leading
Pekerjaan leading meliputi lima kegiatan yaitu:
1. Mengambil keputusan
2. Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan
bawahan
3. Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka
bertindak
Universitas Sumatera Utara
4. Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki
pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha
mencapai tujuan yang ditetapkan
d. Directing/Commanding
Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan
usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada
bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah
ditetapkan semula.
e. Motivating
Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen
berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar
bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang diinginkan oleh
atasan.
f. Coordinating
Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen
untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan,
kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan
menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang
terarahdalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Universitas Sumatera Utara
g. Controlling
Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu
fungsi manajemen berupa penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa
yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud
dengan tujuan yang telah digariskan semula.
h. Reporting
Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian
perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal
yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.
i. Staffing
Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia
pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai
dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
j. Forecasting
Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran
terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rancana yang
lebih pasti dapat dilakukan.
Dinas Kebersihan merupakan suatu unit organisasi yang berada di bawah
pemerintah daerah/kota dalam hal ini walikota. dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi yang diembannya sudah barang tentu menggunakan fungsi-fungsi manajemen.
Menurut Winardi dalam Baay (1992:10), manajemen diartikan sebagai upaya untuk
mencapai tujuan dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana serta sumber
Universitas Sumatera Utara
daya manusia. Manajemen dipraktekkan dalam bisnis, rumah sakit, universitas, badan
pemerintah dan tipe aktivitas lain yang terorganisasi.
Menurut Tead dalam Sarwoto (1998:15), manajemen adalah proses dan
perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisai
dalam mencapaitujuan yang telah ditetapkan. Dalam ungkapan ini terlihat, bahwa
Tead menekankan kepada proses dan perangkat yang sifatnya umum dalam hal
memberikan bimbingan. Namun Stoner dalam Handoko manajemen diungkapkan
lebih kepada penekanan prosesnya manajemen adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi
dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi
yang telah ditetapkan.
Perencanaan yang berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan
mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada
berbagai metode, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat.
Pengorganisasian berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber-sumber
daya manusia dan material organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada
kemampuannya untuk menyusun berbagai sumberdayanya dalam mencapai tujuan.
Semakin terkoordinasi dan semakin terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif
pencapaian tujuan-tujuan organisasi.
Pengkordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer. Selanjutnya,
pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan,memimpin dan mempengaruhi
para bawahan. Manajer tidak melakukan pekerjaan tersebut dengan sendiri tetapi
Universitas Sumatera Utara
melakukan menyelesaikan pekerjaan dengan melalui orang lain. Mereka tidak hanya
memberi perintah tetapi juga menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan
melakukan pekerjaan dengan baik. Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk
menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya.
Bila ada beberapa bagian organisasi pada jalur yang salah, maka manajer
harus membetulkannya. Menurut Handoko,sebagai pekerja pada orang-orang untuk
menentukan, menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan
pelaksanaan fungsi-fungsi: perencanaan, keorganisasian, penyusunan personalia atau
kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan dan pengawasan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah selain
pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan, termasuk didalamnya adalah
penyediaan peralatan yang digunakan, tehnik pelaksanaan pengelolaan dan
administarasi. Hal ini bertujuan untuk keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah
(Raharja,1988).
Defenisi manajemen untuk pengelolaan sampah di negara-negara maju
diungkapkan oleh Tchobanoglous dalam Ananta (1989:7), Merupakan gabungan dari
kegiatan pengontrolan jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pemindahan,
pengangkutan, pengolahan dan penimbunan sampah di TPA yang memenuhi prinsip
kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi dan mempertimbangan lingkungan yang juga
responsif terhadap kondisi masyarakat yang ada.
Dan sistem manajemen pengolahan di negara maju inilah yang akan diterapan
di Indonesia khususnya Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
2.5. Kota Berwawasan Lingkungan
Kota berwawasan lingkungan adalah satu pendekatan pembangunan kota yang
didasarkan atas prinsip-prinsip berwawasan lingkungan/ekologis yang akan
menghasilkan satu kota yang mempunyai kualitas lingkungan dan kehidupan yang
lebih baik dan berkelanjutan. Kota berwawasan lingkungan/ekologis berarti juga kota
yang berkelanjutan, dalam pengertian bahwa masa depan kota diharapkan akan
menjadi lebih baik dan lestari. Kota ekologis dengan sendirinya juga merupakan kota
yang ramah lingkungan, karena prinsip-prinsip kota ekologis sejalan dengan prinsip
konservasi lingkungan.
Kota Ekologis diperlukan untuk menjawab tantangan persoalan lingkungan
kota yang semakin memburuk dan hal ini disebabkan karena pendekatan
pembangunan kota yang berlaku berorientasi pada aspek ekonomi jangka pendek
semata. Kota ekologis sangat krusial bagi Indonesia, karena tingkat urbanisasi dan
perkembangan kota yang sangat pesat di Indonesia. Kota berwawasan lingkungan
merupakan salah satu jawaban membangun kota yang lebih baik karena secara efisien
menggunakan sumber daya kota.
Hal ini dapat dilakukan dengan menekan penggunaan sumberdaya,
meminimalkan jumlah limbah, mengurangi panggunaan air, udara, tumbuhan, fauna,
pantai ataupun danau dengan komponen buatan jalan, bangunan, jembatan, dan
jaringan sarana prasarana kota.
Universitas Sumatera Utara
2.6. Dampak Kota Berwawasan Lingkungan bagi Pengembangan Wilayah di Kota Medan
Kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang secara laissez-faire, tanpa
dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Kecuali pada kota-kota
baru yang memang direncanakan sejak awal. Kota-kota kita tidak betul-betul
dipersiapkan atau direncanakan untuk dapat menampung pertumbuhan penduduk
yang besar dalam waktu yang relatif pendek.Oleh karena itu, bukanlah suatu
pemandangan yang aneh bila kota-kota besar di Indonesia khususnya kota Medan
menampilkan wajah ganda.
Di suatu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan
dalam wujud arsitektur, modern dan pasca modern di sepanjang tepi sungai jalan
utama kota, dengan pengembangan wilayah akibat dengan adanya pertambahan dan
jumlah pembangunan di kota. Di balik semua keanggunan itu, nampak menjamurnya
lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk
mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang berbudaya.
Untuk meminimalisasi menjamurnya lingkungan kumuh tersebut perlu
pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip berwawasan
lingkungan/ekologis yang akan menghasilkan satu kota yang mempunyai kualitas
lingkungan dan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kota berwawasan
lingkungan berarti juga kota yang berkelanjutan, dalam pengertian bahwa masa depan
kota diharapkan akan menjadi lebih baik dan mengembalikan fungsi lahan sebagai
mana mestinya.
Universitas Sumatera Utara
2.7. Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan mengembangkan wilayah
atau membangun daerah/kawasan dalam rangka usaha memperbaiki tingkat
kesejahteraan hidup masyarakat. Dimana pengembangan wilayah adalah memajukan
atau memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada, selanjutnya ia
menyatakan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha
pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilaksanakan secara sadar oleh
suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa.
Dari pengertian pengembangan di atas terlihat beberapa ide pokok yang
sangat penting, yaitu:
1. Bahwa pengembangana merupakan proses yang terus menerus dilaksanakan
dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat
2. Bahwa pengembangan adalah merupakan suatu usaha yang penting dilaksanakan
3. Bahwa pengembangan dilaksanakan secara berencana kepada pertumbuhan dan
perubahan
4. Bahwa pengembangan mengarah kepada modernitas
5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pengembangan itu mencakup seluruh
aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara termasuk aspek politik, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta administrasi.
Pengembangan wilayah menurut Sandy (1982) pada hakekatnya adalah
pelaksanaan pembangunan wilayah di suatau region yang disesuaikan dengan
Universitas Sumatera Utara
kemampuan fisik dan sosial region tersebut, serta tetap menghormati peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Sukirno (1991) membedakan wilayah atas 3 bagian:
(a) Wilayah homogen merupakan suatu wilayah di mana kegiatan ekonomi berlaku
di berbagai pelosok ruang mempunyai sifat yang sama anatara lain ditinjau dari
segi pendapatan perkapita penduduk dan adri segi struktural ekonominya.
(b) Wilayah nodel merupakan suatu wilayah sebagai ruang ekonomi di kuasai oleh
beberapa pusat kegiatan ekonomi
(c) Wilayah administrasi artinya suatu wilayah yang didasarkan atas pembagian
administrasi pemerintah.
Untuk melihat keberhasilan pembagian ekonomi suatu negara didasarkan pada
empat kriteria, yaitu:
1. Pendayagunaan tenaga kerja
2. Pengurangan tingkat kemiskinan
3. Kebijaksanaan untuk distribusi pendapatan
4. Peningkatan produktivitas tenga kerja
Keempat kriteria ini harus berjalan secara bersama sama sehingga di dalam proses
pengembangan tersebut terlihat adanya perubahan struktural masyarakat, keuntungn
untuk seluruh masyarakat dengan adanya distribusi pendapatan, pertumbuhan
ekonomi yang cepat, efisiensi (Todaro, 1998).
Bila dilihat dari aspek ekonomi, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu
proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dalam waktu panjang.
Universitas Sumatera Utara
Dari pengertian tersebut terlihat pembangunan ekonomi mempunyai sifat, antara
laian: sebagai proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus,
usha untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, kenaikan pendapatan tersebut
terus berlangsung dalam jangka panjang. Dalam kaitannya dengan penenlitian ini,
tersebut dibatasi oleh batas administratif wilayah/skop regional. (Sukirno, 1991).
2.8. Penelitian Sebelumnya
Studi tentang pengelolan sampah terpadu sebagai salah satu upaya mengatasi
problem sampah di perkotaan oleh Towow, et.al (2003), menyimpulkan bahwa
strategi pengelolaan sampah yang mengandalkan pada sistem pengangkutan,
pembuangan dan pengolahan perlu diubah karena dirasakan sangat tidak ekonomis,
disamping memerlukan biaya operasional, lahan bagi pembuangan akhir yang besar,
juga menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat kota dan
kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya.
Untuk itu pendekatan yang paling tepat adalah dengan mengedepankan proses
penanganan sampah dengan pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi
sampah) yaitu dengan 3 usaha dasar (3R): reduse atau mengurangi (sebisa mungkin
mengurangi barang yang digunakan sehari-hari), reuse atau memakai kembali
(memperpanjang pemakaian waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah,
recyle atau mendaur ulang (mendaur ulang barang–barang yang sudah tidak terpakai
kembali menjadi bentuk/fungsi lain).
Universitas Sumatera Utara
Hasil studi Moh. Rafii (2005), yang berjudul implikasi kemauan membayar
tarif retribusi sampah terhadap pengembangan sistem pengelolaan sampah di kawasan
pemukiman Kec. Medan Sunggal Kota Medan, menyimpulkan bahwa kesediaan
membayar retribusi sampah belum dapat menutupi biaya pengelolan sampah.
Demikian juga studi yang dilakukan Iwan Nirawan (2008), yang berjudul analisis
kebijakan pengelolaan sampah kota Bogor), menyimpulkan bahwa pengelolaan
sampah kota dapat memberikan manfaat terbesar untuk masyarakat atau publik jika
dilakukan dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik dan meningkatkan
penerimaan retribusi sampah.
2.9. Kerangaka Pemikiran
Jika sampah di kelola dengan baik dengan 3 usaha dasar (3R) akan
menghasilkan kota yang berwawasan lingkungan, meningkatkan tingkat pendapatan
bagi masyarakat yang mengelola dan akan menimbulkan tingkat kesadaran dalam
membayar retribusi sampah sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan
pemerintah dari retribusi sampah
Universitas Sumatera Utara
Pertambahan Penduduk Migrasi dari desa
Sampah
PAD(Pendapatan Asli Daerah) Retribusi sampah
Pelaksanaan pengelolaan sampah
- Anggaran pengelolaan
- Jumlah tenaga kebersihan
- Jumlah RT
Pengembangan Wilayah Kota Medan yang berwawasan lingkungan
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir
2.10. Hipotesis Penelitian
Anggaran pengelolaan sampah, tenaga kerja kebersihan dan jumlah penduduk
yang terlayani berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi
Sampah di Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara