Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hasil Penelitian Terdahulu
Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya
baik dari perpustakaan atau website, penulis menemukan kajian tentang atau
penelitian tentang :
No Nama Rumusan Masalah Kesimpulan
1 Yeni
Armawat
i,
8150408
086,
FAKUL
TAS
HUKUM
UNIVER
SITAS
NEGERI
SEMAR
ANG,
2013
Implementasi Peraturan
Walikota Semarang
Nomor
5 TAHUN 2009 Tentang
Petunjuk Pelaksaan
Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 13
TAHUN 2006
Tentang“Pengendalian
Lingkungan Hidup
Terhadap Mekanisme
Kegiatan Pengendalian
Pencemaran Udara” Di
Wilayah Semarang Timur
1.Bagaimana
implementasi Peraturan
Walikota Semarang
Nomor 5 tahun 2009
tentang petunjuk
pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Semarang
Nomor 13 tahun 2006
tentang pengendalian
lingkungan hidup
terhadap mekanisme
kegiatan pengendalian
pencemaran udara di
wilayah Semarang
Timur? 2. Bagaimana
Model kebijakan hukum
Pengendalian lingkungan
hidup khususnya bidang
pengendalian
pencemaran udara di
wilayah Semarang
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
8
Timur?
2 Anita
Dwi
Puspitasa
ri,
0706265
200,
Fakultas
Matemat
ika dan
Ilmu
Pengetah
uan
Alam
Departe
men
Geografi,
2011
Pola Spasial Pencemaran
Udara dari Sumber
Pencemar PLTU dan
PLTGU Muara Karang
Bagaimana Pola Spasial
Pencemaran Udara dari
Sumber Pencemar PLTU
dan PLTGU Muara
Karang
3 Choiriah,
6661101
760
Fakultas
Ilmu
Sosial
dan Ilmu
Politik,
Universit
as Sultan
Ageng
Tirtayasa
Pengawasan Badan
Lingkungan Hidup dalam
Mengatasi Pencemaran
Lingkungan Pada
Kawasan Industri di
Kecamatan CIwandan
Kota Cilegon
Bagaimana Efektifitas
Pengawasan Badan
Lingkungan Hidup dalam
Mengatasi Pencemaran
Lingkungan pada
Kawasan Industri di
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
9
,
Serang,
2015
Dari penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan
dengan penelitian ini :
1. Persamaan penelitian terdahulu yang pertama dengan yang penulis
lakukan adalah tema yang diangkat memiliki kesamaan yaitu tema tentang
hukum lingkungan yang mengenai pencemaran udara. Perbedaan dengan
penelitian terdahulu yang pertama dengan yang penulis lakukan adalah
peraturan wilayah yang akan dilakukan penelitian jika yang terdahulu
wilayahnya ada di Semarang dan Penulis di Kabupaten Cilacap.
2. Persamaan penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian ini adalah
tema yang diangkat memiliki persmaan yaitu Pencemaran udara yang
disebabkan oleh PLTU. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan
penelitian ini adalah pola yang digunakan pada kedua penulis berbeda
yaitu Pola Spasial Pencemaran dan Pola Non Spasial.
3. Persamaan penelitian terdahulu yang ketiga dengan yang ini adalah tema
yang diangkat memiliki persamaan yaitu Pengawasan Badan Lingkungan
Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan. Perbedaan antara
penelitian terdahulu yang ketiga dengan penelitian ini adalah terdapat
pada sasarannya jika penelitian terdahulu yang ketiga sasarannya kepada
industri.
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
10
B. Landasan Teori
1. Tinjauan Umum terhadap Hukum Lingkungan
a. Pengertian Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah berupa wujud fisik selain manusia,
yaitu : air,tanah,udara,binatang dan seterusnnya.
Definisi tentang lingkunagn hidup menurut undang undang
nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkunagn hidup ialahkesatuan ruang dengan semua
benda,daya,keadaan,dan makhluk hidup,termasuk manusia
danperilakunnya yang mempenagruhi alam itu sendiri,kelangsungan
peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lainnya6.
Menurut. Otto Soemarwoto. Seorang ahli ilmu lingkungan
(ekologi) terkemuka mendefinisikan sebagai berikut : Lingkungan
adalah jumlah semau benda atau kondisi yang ada dalam ruang yang
kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
Sedangkan menurut. St. Munadjat Danusaputro,SH, ahli hukum
lingkungan terkemuka dan Guru besar Hukum lingkungan
Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebgai semua
benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah
perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan
6 Feby Ivalerina, 2014, ”Demokrasi dan Lingkungan”.Jurnal Hukum Lingkungan
Indonesia.Volume 01 issue 01,(2014),hlm.60
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
11
mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup
lainnya.7
b. Pengertian Hukum Lingkungan
Menurut Siti Sundari Rangkuti, hokum limgkungan menyangkut
penetapan nilai nilai yaitu : nilai nilai yang sedang berlaku dan nilai
nilai yang diharapkan di berlakukan di masa mendatang serta dapat
disbut “hokum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hokum
lingkungan adalah hokum yang mengatur hubungan timbal balik
antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar
dikenakan sanksi8.
Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro,SH membedakan antara
hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan atau
environment – oriented law dan hukum lingkungan klasik
berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use – oriented
law.hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma –
norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk
melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya
demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus
menerus dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi
yang akan mendatang,sebaliknya klasik menetapkan ketentuan dan
norma – norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin
penggunaan dan eksploitasi sumber – sumber daya lingkungan
7 Siahaan,N.H.T,S.H.,M.H,2004,”Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembanguna”,Edisi
kedua,Penerbit Erlangga
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
12
dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil
semaksimal mungkun, dan dalam jangka waktu yang sesingkat –
singkatnya. Hukum lingkungan modern berorientasi kepada
lingkungan sehingga sifat dan watak juga mengikuti dari lingkungan
itu sendiri dan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi.9
c. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak
atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran
dan atau perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan (“environmental
disputes”) merupakan “species” dari “genus” sengketa yang
bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara
leksikal diartikan: “Dispute. A conflict or controversy; a confllct of
claims or rights; an assertion of a rlght, claim, or demand on oneside,
met by contrary claims or allegations on the other” Terminologi
“penyelesaian sengketa” rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam:
“dispute resolution”, “conflict management”, conflict settlement”,
“conflict intervention10
”
d. Penyelesaian Kasus Sengketa Lingkungan Hidup
Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat
dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Khusus
untuk penyelesaian sengketa malalui pengadilan, maka tetap mengacu
pada ketiga pendekatan instrumen yaitu hukum perdata, hukum
8St.Moenajat Danusaputro, “ Hukum Lingkungan” Buku I:
Umum,Binacipta,Bandung,1977.hal.35 – 36. 10
TM. Lutfi Yazid, 1999, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmetal Dispute Resolution), Surabaya: Airlangga University Press–Yayasan Adikarya IKAPI–Ford Foundation, hlm. 9
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
13
administrasi dan hukum pidana. Ketiga instrumen tersebut merupakan
instrumen utama dalam penegakkan hukum lingkungan. Untuk lebih
jelasnya akan diuraikan berikut ini :
1. Penyelesaian Masalah Lingkungan Melalui Instrumen Hukum
Administrasi:
Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum
administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang
melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti
atau mengembalikan kepada keadaan semula. Oleh karena itu,
fokus dari sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan
sanksi dari hukum pidana adalah orangnya. Selain itu, sanksi
hukum tidak hanya diajukan kepada pembuat, tetapi juga kepada
mereka yang potensial menjadi pembuat (pelanggar).
Mas Ahmad Santosa mengatakan bahwa paling tidak terdapat 4
(empat) peraturan perundang – undangan yang dapat dijadikan
dasar bagi penegakan hukum administrasi yaitu :
a. Hinder Ordonantie (S. 1926 – 226);
b. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
c. PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran
Air jo. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
14
d. PP No. 19 Tahun 1994 jo. PP No. 12 Tahun 1995
tentang Pengelolaan Limbah B-3, sebagaimana telah diubah
dengan PP No. 18 Tahun 1999 dan PP No. 85 Tahun 1999.
Sementara itu dalam pasal 48 PP No. 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
dinyatakan: “Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
yang melanggar ketentuan pasal 24 ayat (1), pasal 25, pasal 26
, pasal 32, pasal 34 , pasal 35, pasal 37, pasal 38, pasal 40, dan
pasal 42, bupati atau walikota berwenang menjatuhkan sanksi
administrasi.”
Ketentuan pasal diatas membarikan gambaran bahwa
pemerintah daerah kabupataen atau kota secara hukum memiliki
kewenangan dalam pengaturan izin terhadap kegiatan
pengelolaan sumbar daya air. Namum demikian dalam konsep
hukum administrasi terdapat 4 (empat ) sanksi hukum
administratif tang terdiri atas, paksaan administratif, penutupan
perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksaan
dan penarikan izin.
J.B.J.M ten Berg menguraikan instrumen penegakan hukum
administrasi, melipiti pengawasan dan penerapan sanksi.
Sementar itu, instrumen penegakan hukum administrasi terhadap
hukum lingkungan hidup, menurut Philipus M. Hadjon terdiri
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
15
dari empat hal pokok, keempatnya berkaitan dengan
penggunaan wewenang penegakkan hukum administrasi yaitu:
a. Legitimasi
b. instrumen hukum administrasi
c. norma hukum administrasi
d. kumulasi sanksi : kumulasi eksternal dan kumulasi
Sejak diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti UU No.
32 Tahun 2004, yang menyerahkan masalah lingkunagn hidup
kepada pemerintahan daerah, maka di setiap daerah, baik
provinsi maupun kabupaten atau kota telah memiliki
kelembagaan pengelolaan lingkungan yang kuat dengan mandat
yang jelas. Strategi dikembangkan di setiap kota atau kabupaten
(pendekatan “Atur Dan Awasi “, Ekonomi, Perilaku, dan
Tekanan publik).
2. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata
Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen
Hukum Perdata, menurut Mas Ahmad Santosa untuk menentukan
seseorang atau badan hukum bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan
lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya
pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang
diderita.
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
16
Pembuktian dalam kasus lingkungan, khususnya delik, karena
kasus – kasus pencemaran sering kali di tandai oleh sifat – sifat
khususnya antara lain :
a. Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal
dari berbagai sumber (multisources);
b. Melibatkan disiplin – disiplin ilmu lainnya serta menuntut
keterlibatan pakar – pakar di luar hukum sebagai saksi;
c. Sering kali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan
tetapi selang beberapa lama kemudian (long period of
latency).
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 maupun hukum acara
percata (HIR), sistem pembuktian perdata di Indonesia tidak
menganut prinsip pembuktian terbalik. UU No. 23 Tahun 1997
hanya mengenal Stryct liability dimana penggugat tidak perlu
lagi membuktikan unsur kesalahan tergugat. Namun beban
pembuktian tentang kausalitas (kerugian yang dikemukakan
merupakan akibat dari tergugat) tetap berada pada tergugat.
Berbagai konsep dari teori di atas perlu dikaji lebih dalam
untuk dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum
pembuktian dalam kasus lingkungan.
Momentum penyempurnaan ini merupakan momentum yang
tepat untuk merespon kesulitan pembuktian selama ini dengan
mengkaji kemungkinan penerapan berbagai konsep di atas,
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
17
sekaligus teori – teori pembuktian lainnya seperti metode
epidemiologis, cilinical maupun community trials dan
sebagainya. Dengan demikian penyelesaian sengketa
lingkungan hidup secara perdata, terjadi karena pada satu sisi
masyarakat dirugikan atas pengelolaan lingkungan hidup yang
menyimpang dari aturan yang sebenarnya.
3. Penyelesaian Sengketa Dengan Instrumen Hukum Pidana
Penyelesaian sengketa lingkungan selain dapat didekati dari sudut
pandang instrumen hukum administrasi dan instrumen hukum
perdata, juga dapat didekati dari instrumen hukum pidana.
Penerapan hukum pidana lingkungan ini tetap dikaitkan dengan
perbuatan pidana seseorang atau badan hukum. Khusus perbuatan
pidana menurut Hermin Hadiati Koeswadji, perbuatan diartikan
(dalam arti perbuatan pidana) sebagai keadaan yang dibuat oleh
seorang, barang sesuatu yang dilakukan, kalimat mana
menunjuk baik kepada akibatnya (yaitu berupa kejadian tertentu)
maupun kepada yang menimbulkan akibat (tingkah laku
seseorang).
Peraturan penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam
UU No. 23 Tahun 1997 dibandingkan dengan peraturan
penegakan hukum yang termuat dalam UU No. 4 Tahun 1982
mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan tersebut
diulas oleh Mas Ahmad Santosa yang mengatakan bahwa hal
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
18
yang baru mengenai penegakan hukum pidana dalam UU
No. 23 Tahun 1997 ini adalah keberadaan Penyidikan Pegawai
Negeri Sipil ( PPNS ) lingkungan yang memiliki kewenangan
melakukan peyelidikan dan penyidikan, pengaturan generic
crimes yang bersifat delik material dan specific crimes yang
bersifat delik formal, serta bpengaturan lebih rinci tentang tindak
pidana korporasi dan pertanggungjawaban unsur pimpinan dalam
korporasi.
e. Undang Undang Hukum Lingkungan
Undang-Undang (UU) No. 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru disahkan pada tanggal 3
Oktober 2009 sebagai ganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu
UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banyak hal
yang dapat diambil dari adanya UU No. 32/2009 ini, terutama dalam
penguatan penegakan hukum, karena UU No. 23/1997 dalam
penegakan hukum kurang mendapat perhatian yang serius. Penguatan
yang terdapat dalam UU No. 32/2009 ini adalah prinsip-prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang idasarkan pada
tata kelola pemerintahan yang baik dengan penanggulangan dan
penegakan hukum yang mewajibkan pengintegrasian aspek
transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. 11
Pengertian
Pencemaran Udara.
11
Sodikin, 2010, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang - undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan”
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
19
Menurut Chambers dan Masters,yang dimaksud dengan
pencemaran udara adalah bertambahnya bhan atau subtrat fisik atau
kimia ke dalam lingkungan udara normal mencapai sejumlah tertentu
sehingga dapat didektesi oleh manusia (atau yang dapat dihitung atau
diukur) seta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi,
dan material.
Menurut Kumar, pencearan udara adalah adanya bahan polutan di
atmosfer yang dalam konsentrasi tertentu akan mengganggu
keseimbangan dinamika atmosfer dan mempunyai efek pada manusia
dan lingkungnnya.12
4. Pengertian Umum Tentang PLTU
a. Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
PLTU adalah merupakan salah satu jenis pembangkit listrik
tenaga thermal yang banyak digunakan, ini dikarenakan
biaya bahan bakarnya yang lebih murah dan dapat
menghasilkan daya yang besar. PLTU merupakan mesin konversi
energi yang merubah energI kimia yang terdapat di dalam bahan
bakar menjadi energi listrik. PLTU mengikuti sebuah proses
siklus (proses keliling) yang disebut siklus Rankine. Siklus
Rankineadalah siklus cair –uap, yang merupakan dasar dari
sistem pembangkit tenaga uap13
.
12
Machdar,Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran air, Pencemaran Udara,
dan Kebisingan,Januari 2018 13
Prayudi dan Hendri, 2017, “Analisis Performakondensor DI PT. Indonesia Power Ujp
PLTU Lontar Banten Unit 2
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
20
b. Pengertian Limbah B3
Kata B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya.
Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu
buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat
yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak
langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan
mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainya.
Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri.
Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini.
Beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan rumah tangga domestik)
di antaranya bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen
pakaian, pembersih kamar mandi, pembesih kaca/jendela, pembersih
lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem
perekat, hair spray, dan batu baterai.
c. Pengertian Chimney (Cerobong Asap)
Chimney (Cerobong Asap) sendiri adalah suatu tempat
penyimpanan hasil-hasil pembuangan bahan atau material yang
berupa butiran-butiran abu batubara (fly ash) yang berbentuk silinder
atau tabung. Chimney terbuat dari beton dan ada juga terbuat dari
baja, namun yang akan kita rencanakan menggunakan beton
bertulang14
.
14
Sudaryanto, Restu Eko Prabowo, 2016, “Perbaikan Tanah dan Alternatif Perencanaan
Pondasi Chimney Di Proyek Pabrik Nikel Baluran Situbondo”.
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
21
d. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 32 Tahun
2009
a) Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain
b) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang
memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
c) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
e. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 21 TAHUN 2008
Menurut pasal Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik
Thermal
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
22
(1). Melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di
buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah
ditetapkan.
(2). Melakukan pengukuran parameter SO2, NOx, total partikulat,
opasitas, laju alir dan O2 secara manual bagi cerobong lainnya
yang tidak dipasang CEMS oleh laboratorium terakreditasi
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
(3). Memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan
pengendalian mutu (Quality Control) untuk perhitungan beban
emisi parameter H2S, NH3 dan CO.
(4). Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengukuran
emisi sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini kepada bupati/walikota dengan tembusan
kepada gubernur dan Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020
23
C. Kerangka Pemikiran
Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penyelesaian kasus
pencemaran udara akibat dari
limbah Asap PLTU ditinjau
dari Undang – Undang No 32
Tahun 2009?
2. Apa kendala yang dihadapi
dalam penyelesaian kasus
pencemaran udara yang ada
pada pihak PLTU ?
Pendahuluan
cerobong asap yang meresahkan
masyrakat adalah Proyek perluasan
Cilacap di Desa Karangkandri,
Kesugihan, Cilacap, Diduga
menyebabkan dampak negatif
terhadap lingkungan Dusun
Winong, Desa Slarang, Keca.matan
Kesugihan, Cilacap.
Peraturan Perundangan
1. Undang-Undang Dasar
1945
2. Undang- Undang No. 32
Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan lingkungan
Hidup
3. Peraturan Menteri
Negara Lingkungan
Hhidup Nomor 21
TAHUN 2008 Baku
Mutu Emisi Sumber
Tidak Bergerak Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan
Pembangkit Tenaga
Listrik Thermal
Landasan Teori
1. Pengertian Lingkungan
Hidup
2. Pengertian Hukum
Lingkungan
3. Undang Undang
Hukum Lingkungan
4. Sengketa Lingkungan
Hidup
Penyelesaian Kasus Pencemaran…, Faizal Hantarwangi, Fakultas Hukum, Ump, 2020