15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung dalam Tataran Perundang-

undangan

Pada dasarnya Mahkamah Agung bukan merupakan badan atau cabang

kekuasaan negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan

perundang-undangan, karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai kekuasaan

kehakiman (judicial power) menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the law and justice).17

Kedudukan PERMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada

dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam

sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat sebagai subsistem

dibawahnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengdilan, dan lembaga

pemasyarakatan, dengan demikian maka keberadaan suatu PERMA hanya

berlaku dan bersifat mengikat bagi lembaga pengadilan. Secara langsung tidak

ada wewenang Mahkamah Agung terhadap penyidik dan penuntut umum

sehingga Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkannya tidak mempunyai

sifat mengikat terhadap penyidik dan penuntut umum, akan tetapi dengan

himbauan dari Mahkamah Agung kepada kepada seluruh pengadilan agar

mensosialisasikan penyesuaian sesuai isi Peraturan Mahkamah Agung tersebut

kepada kejaksaan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap proses penuntutan

bahkan penyidikan. Adanya keterkaitan yang erat antar fungsi dan wewenang

aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, pengadilan) sebagaimana

17 M. Yahya Harahap. 2008. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan

Kembali Perkara Perdata. Jakarta Sinar Grafika. Hal. 165.

16

dimaksud dalam sistem peradilan pidana terpadu, maka dapat dijadikan dasar

diberlakukannya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2012 oleh penyidik dan penuntut umum.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah menentukan letak Peraturan

Mahkamah Agung dalam hierarki perundang-undangan kita. Sulit secara teori

untuk menentukan kedudukan PERMA dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Kesulitan tersebut disebabkan karena tidak ada aturan baku yang

dapat diacu. Sebelum membahas kedudukan PERMA dalam hierarki peraturan

perundang-undangan ada baiknya kita memahami dulu kedudukanya dalam

pranata Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama

dengan Mahkamah Konstitusi.18 Mahkamah Agung membawahi badan peradilan

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi

kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum

cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai

pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang Nomor 14

Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) dan Mahkamah

Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk

mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.19

18 Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp

Pada Peradilan Pidana. Medan. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Hal. 14. 19 Ibid. Hal. 15.

17

Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 3 bentuk pranata pengaturan, yaitu :20

a. Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu surat bentuk edaran dari

pimpinan Mahkamah Aung keseluruhu jajaran peradilan yang isinya

merupakan petunjuk dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat

administrasi.

b. Peraturan mahkamah agung (Perma) yaitu suatu bentuk peraturan dari

pimpinan mahkamah agung keseluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya

merupakan ketentuan bersifat Hukum acara.

c. Beberapa Skep ketua Mahkamah Agung yag merupakan petunjuk bersifat

pembinaan administratif dan SDM.

Secara yuridis, Pasal 7 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menyebutkan apa saja yang

termasuk sebagai peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarkinya sebagai

berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang

berisi ketentuan bersifat Hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau

SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi

bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.21

B. Tinjauan Umum Hukum Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Tindak Pidana

Ringan

Pemeriksaan acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHAP bagian keenam

Bab XVI terdiri dari:

- Paragraf I: Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

20 Henry Pandapotan Panggabean. 2005. Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan.

Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 2 21 Henry P. Panggabean. 2001. Fungsi mahkamah agung dalam praktek sehari-hari. Jakarta.

Sinar Harapan. Hal. 144.

18

- Paragraf II: Acara Pemeriksaan Perkara Pelangaran Lalu Lintas Jalan

Ancaman pidana yang menjadi ukuran dalam pemeriksaan tindak pidana

ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP. Ancaman pidananya 3 bulan

penjara atau kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 dan yang

dirumuskan dalam Pasal 315 KUHAP.22

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan pelimpahan dan

pemeriksaan tidak melalui jaksa /penuntut umum tapi perkara tindak pidana

ringan langsung dilimpahkan penyidik ke Pengadilan hal yang demikian diatur

dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP.

Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang di terima

harus segera disidangkan hari itu juga. Pemeriksaan perkara tanpa berita acara

pemeriksaan sidang dan dakwaan cukup dicatat dalam buku register yang

sekaligus dianggap dan dijadilkan berita acara pemeriksaan sidang. Dalam pasal

205 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10),

pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan

terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekan

terdakwa dapat minta banding.”

Dapat ditarik suatu kesimpulan dari bunyi pasal 205 ayat (3) KUHAP,

maka:

a. Sidang perkara dengan acara pemeriksaan ringan dengan Hakim tunggal.

b. Putusan Hakim terdiri dari 2 macam:

1) Putusan berupa pidana denda dan atas keputusan tersebut terhukum tidak

dapat naik banding.

2) Putusan yang berupa perampasan kemerdekaan, terhukum diberi hak

untuk naik banding ke pengadilan tinggi.

22 M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta. Sinar

Grafika. Hal. 423.

19

C. Tinjauan Umum Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Proses

Peradilan.

Menurut Bellefroid, Pengertian Asas Hukum adalah norma dasar yang

dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal

dari aturan-aturan yang lebih umum tersebut. Asas hukum umum itu lebih

kepada pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.23 Peraturan konkret

seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian

pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum.

Penjelasan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat

pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2),

yang bunyi perumusannya : Yang dimaksud ”sederhana” adalah pemeriksaan

dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu

dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya

penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan ”biaya ringan/biaya

murah” adalah biaya perkara dapat terpikul oleh rakyat.24

Dalam penjelasan Undang-undang tersebut tidak dirumuskan tentang

pengertian ”cepat”. Namun menurut Kamus Bahasa Indonesia, ”cepat” diartikan

kencang, segera, keras, dapat menempuh darak dalam waktu singkat, cekatan,

tangkas. Dari pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia tersebut, maka kata

”peradilan cepat” dapat diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan

segera.25

D. Tindak Pidana Ringan

Semula konsep mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai

suatu kualifikasi delik, namun dalam pola kerja konsep masih diadakan

pengklasifikasian terhadap bobot delik, salah satunya delik yang dipandang

sangat ringan, yaitu delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan

23 Utsman ali. Pengertian, Fungsi dan Macam Macam Asas Hukum. http://www.pengertianpakar.com,

diakses tanggal 7 Juni 2017 24 Ratna Dewi Anita. 2010. Implementasi Pasal 203 Kuhap Mengenai Wewenang Hakim Dalam

Pemeriksaan Acara Singkat (The Short Session Of The Court) Dan Implikasinya Bagi

Terwujudnya Asas Pemeriksaan Perkara Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. Jurnal

Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal. 35. 25 Ibid.

20

(kategori I dan kategori II) secara tunggal. Selain itu dilihat dari segi akibat yang

ditimbulkan tidak menimbulkan kerugian yang cukup berat.26

Pasal 205 ayat (1) KUHAP secara tegas disebutkan perihal acara

pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah

perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga

bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan

penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”

Dengan demikian, kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal ini merupakan perkara dengan ancaman pidana paling

lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Pasal 1

maka perkara tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan

cepat sebagaimana Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah Pasal 364 KUHP

(pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384

(penipuan ringan oleh penjual), 407 ayat (1) (perusakan ringan), dan Pasal 482

(penadahan ringan).

E. Tindak Pidana Pencurian

1. Definisi Pencurian

Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau

beberapa orang untuk mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik

orang lain dengan melawan hukum.27 Sasaran pencurian ditujukan bukan

pada unsur manusia, melainkan yang menjadi sasaran adalah unsur

kebendaan yang selalu dihubungkan dengan nilai uang. Pencurian adalah

26 Nawawi arief. 2011. Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia. Semrang. Penerbit

Pustaka Magíster. Hal. 88. 27 R. Soesilo. 1967. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor. Politiea. Hal. 215.

21

suatu perbuatan yang tercela dan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh

masyarakat.

Dalam pasal 362 KUHP disebutkan, “Barang siapa mengambil barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diancam karena pencurian,

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak

enam puluh rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam

Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu, dengan maksud untuk

menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur objektif yakni,

barang siapa mengambil sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya

kepunyaan orang lain.28

"Mengambil" artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam

kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa sarjana Hukum diantaranya prof.

Simon, maka penebang pohon belum dapat diartikan "mangambil", tetapi

baru merupakan "percobaan", mengambil baru selesai dilakukan apabila

pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat.

Sebelum di tebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (onroerend

goed), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (roereng

goed). Sebelum diambil barang itu belum berada didalam kekuasaan si

pengambil, apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada

ditangannya, maka perbuatannya ini bukan pencurian , akan tetapi masuk

dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP). 29

Sedangkan menurut Mr. Tresna, bahwa mengambil berarti membawa

barang - barang itu dari ternpat - tempat asalnya ke tempat - tempat lainnya,

jadi barang - barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindalikan dari

suatu tempat ketempat lain, maka barang yang tetap atau tidak bergerak

seperti tanah, rumah, dan sebagainya tidak dapat dicuri.30

Menurut KUHP pencurian itu dapat dikategorikan kedalam lima macam,

yaitu sebagai berikut :

1) Tindak Pidana Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana);

2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHPidana);

3) Tindak Pidana Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHPidana);

28 Lamintang dan Theo Lamintang. 2002. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta

Kekayaan Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 2 29 Wiend Sakti Myharto. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian. https://www.Hukumpedia.com/2016.

diakses tanggal 23 Maret 2017. 30 Ibid.

22

4) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHPidana);

5) Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHPidana).

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah sebagai

berikut :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan Hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling

lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Kalau kita telaah Pasal 362 KUHP, terdapat unsur - unsur sebagai berikut :

1) Barang siapa;

2) Yang diambil adalah suatu "barang";

3) Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

4) Mengambil itu harus dilakukan "dengan maksud hendak memiliki

barang itu dengan melawan Hukum".

Maksud memiliki melawan Hukum atau maksud memiliki itu ditujukan

pada melawan Hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan

mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang

lain itu adalah bertentangan dengan Hukum. Berhubung dengan alasan

inilah, maka unsur melawan Hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam

unsur melawan Hukum subyektif. Pada dasarnya melawan Hukum adalh sifat

tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.31

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah yang diatur dalarn Pasal 364 KUHP, yang

berbunyi sebagai berikut :

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke 4,

begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke 5 apabila tidak

dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada

rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah,

dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan

atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

31 Adami Chazawi. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang. Bayu Media. Hal. 16.

23

Dengan melihat rumusan Pasal 364 KUHP, maka dinamakan dengan

pencurian ringan adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP,

akan tetapi banyak yang diambil tidak melebihi harga yang sejak tahun 1960

berubah yang semula dua puluh lima rupiah menjadi tiga ratus tujuh puluh

lima rupiah, atau pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal

363 sub 4) namun harga barang yang dicuri tidak lebih dari tiga ratus tujuh

puluh lima rupiah dan dapat pula dikatakan pencurian ringan apabila

pencurian itu masuk ke tempat di mana barang itu bisa juga dengan cara

memanjat di mana pencurian itu tidak dilakukan di dalam suatu rumah atau

pekarangan halaman, pekarangan tertutup yang ada rumahnya ( Pasal 363

sub 5 ) serta barang yang dicuri tidak lebih dari harganya tiga ratus lima puluh

rupiah.

Kalau lebih diperhatikan lagi dari rumusan Pasal 364 KUHP, maka yang

tidak masuk dalam pencurian ringan yaitu :

1) Pencurian ternak (Pasal 363 sub 1 KUHP ).

2) Pencurian pada waktu kebakaran. Gempa bumi dan macam – macam

malapetaka yang lainnya ( Pasal 363 sub).

F. Tindak Pidana Penadahan

1. Definisi Penadahan

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang

berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pedan akhiran–an. Kata

penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukan kejahatan

itu atau subjek pelaku.32

32 Lawfirm. Tindak Pidana Penadahan. http://www.suduthukum.com. Diakses tanggal 2 April

2017

24

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang erat kaitannya

dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana

penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur didalam titel XXX, Buku

II dalam Pasal 480 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama

empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah,

1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang

diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut Helingmerupakan tindak pidana

yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan,

sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil

kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai

untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan.

Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan

adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan

tindak pidana pencurian.33

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-

undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :

1. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :

a) Yang ia ketahui

b) Yang secara patut harus dapat ia duga

2. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :

a) Membeli

b) Menyewa

c) Menukar

d) Menggadai

e) Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian

f) Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan

33 Ibid.

25

g) Menjual

h) Menyewakan

i) Menggadaikan

j) Mengangkut

k) Menyimpang

l) Menyembunyikan

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan

seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui

bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur yang

ia ketahui.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1

KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur

kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa

dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480

angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang pro parte dolus dan pro

parte culpa, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat

mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-samaterhadap

seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan

seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.34

Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480

angka 2 KUHP terdiri dari :

1. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :

a) Yang ia ketahui

b) Yang secara patut harus dapat diduga

2. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :

a) Barangsiapa

b) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda

c) Yang diperoleh karena kejahatan

34 Theo Lamintang. 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Jakarta.

Sinar Grafika. Hal. 369

26

3. Tindak Pidana Penadahan ringan

Tindak Pidana Penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHP,

yaitu:

“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena

penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda

paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah

salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379”.

Ada dua macam perbuatan si penadah:

a. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima

hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.

b. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar,

menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan,

menyembunyikan, mengangkut.35

G. Tinjauan Umum Aspek Kepastian Hukum

Hukum dilahirkan untuk manusia bukan untuk Hukum itu sendiri. Karena

itu, Hukum haruslah bisa merepresentaiskan keadilan masyarakat. Hukum harus

memberikan nilai kemanfaatan sosial bagi masyarakat.36 Di dalam ilmu Hukum

disebutkan bahwa tujuan Hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan

keadilan dalam masyarakat.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan Hukum dapat dikatakan sebagai

bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian Hukum

adalah pelaksanaan atau penegakan Hukum terhadap suatu tindakan tanpa

memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian Hukum setiap

orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan

Hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan

dihadapan Hukum tanpa diskriminasi.37

35 Fachrizal Afandi. Penadahan (Heling). http://fachrizal.lecture.ub.ac.id diakses tanggal 2

April 2017 36Peter Mahmud Marzuki. 2007.Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media

Group. Hal. 57. 37 Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada

Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai

HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

27

Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang

secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif,

aturan-aturan Hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan

peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan

serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat

diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan

pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan

mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.38

Kepastian Hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan

maupun keputusan hakim. Kepastian Hukum merujuk pada pelaksanaan tata

kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen

serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif

dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian Hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil

yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta

dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat

menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan

dasar untuk diterapkan. Penerapan Hukum harus sesuai dengan kasus yang

terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh,

bijaksana dan objektif.39

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian Hukum akan

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang

Hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan

Hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan

perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi

acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.40

Dari uraian-uraian mengenai kepastian Hukum di atas, maka kepastian

dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan

multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum

harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga

siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan Hukum. Hukum yang

38 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi

Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,Komisi

Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3. 39 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam

Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012. 40 Ibid.

28

satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber

keraguan.41

Kepastian Hukum menjadi perangkat Hukum suatu negara yang

mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan

kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan

kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

41 Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang IndependenDengan Hakim

Profesional Yang Tidak Memihak, Sebuah risalah ringkas,dimaksudkan untruk rujukan ceramah

dan diskusitentang“Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan

Yuridis”yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan

Penegakan Hukum di Indonesia”diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNUdi

Jakarta 8 September 2006