BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. POLISI

A. Pengertian Polisi

Pertama kali istilah polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di

negara Yunani “politeia” yang memiliki arti seluruh pemerintahan negara

kota. Karena pada saat masa itu kota merupakan negara-negara yang

berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah (politeia) dan

(polis) kemudian timbul istilah (lapolice) dalam negara Perancis, Belanda

menyebut (politeia), Inggris (police), Jerman (polzei), dan Indonesia

(polisi).1 Dalam kamus besar bahasa indonesia Polisi adalah badan

pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

2 Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lemaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3 Polisi adalah

aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan,

ketertiban masyarakat.

Menurut W.J.S Poerwodarminto polisi adalah badan pemerintahan

(kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan

menjaga ketertiban umum dan pegawai negeri yang bertugas menjaga

keamanan dan menjaga ketertiban umum).4

1 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 9-11

2 Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008. hlm. 18

3 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal (1)

4 W.J.S Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Hal. 763

B. Fungsi Polisi

Fungsi Polisi terdapat dalam pasal (2) Undang-Undang Kepolisian

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “fungsi polisi adalah salah satu

fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan, dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat. 5

C. Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas dan wewenang polisi diatur dalam Bab III Pasal 13-14

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.6 Pasal (13) “Tugas pokok Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah :

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menegakkan hukum, dan

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal (14) : “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas” :

a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan

patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai

dengan kebutuhan.

b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan.

c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan.

d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

5 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

6 Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil,

dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.

g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran

kepolisisan, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian

untuk kepentingan tugas kepolisian.

i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,

masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban

dan/atau bencana termasukmemberikan bantuan dan

pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang

berwenang.

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkungan tugas kepolisian, serta

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

D. Tugas dan Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di

bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan

dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala

bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban,

keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

Adapun beberapa tugas dari polisi di bidang Lalu Lintas sebagai beriku :

1) Operatif

a) Memeriksa kecelakaan lalu lintas

Didalam tugas polisi dalam memeriksa kecelakaan lalu

lintas sudah diatur dalam Perkap Kapolri. Kecelakaan lalu

lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga

dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

manusia dan/atau kerugian harta benda. Polisi dalam

melaksanakan tugasnya yang pertama dengan mendatangi

Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan(TKP) dengan

langsung memberikan pertolongan kepada korban dan

selanjutnya melakukan olah TKP. Setelah olah TKP polisi

juga harus melaksanakan pengaturan kelancaran arus lalu

lintas setelah terjadi kecelakaan dan polisi melakukan

tindakan pengamanan barang bukti untuk menjaga

keutuhan agar barang bukti tetap terjamin kuantitas

dan/atau kualitasnya. Dan sampai dengan yang terakhir

melakukan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya.

b) Mengatur Lalu Lintas

Polisi memiliki tugas dalam mengatur lalu lintas supaya

terciptanya keamanan, ketertiban, keselamatan dan

kelancaran lalu lintas dijalan umum. Akan tetapi pada saat

melaksanakan tugas mengatur lalu lintas dilapangan polisi

dapat memberhentikan pengguna kendaraan bermotor yang

melakukan pelanggaran yang terlihat, demi menjamin rasa

aman dan tertib untuk semua pengguna kendaraan dijalan

umum.

c) Menegakkan Hukum Lalu Lintas

Penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan

adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan

angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan telah diaur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Dalam hal ini polisi sudah menjadi tugas dan

tanggung jawab dari polisi dalam menegakkan norma

hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan

peraturan yang mengaturnya.

2) Administrative

a) Mengeluarkan Surat Izin Mengemudi

Tugas administrative dari polisi dalam mengeluarkan surat

izin mengemudi sudah tertera dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 14 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian

Negara Republik Indonesia bertugas : menyelenggarakan

segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas dijalan”.

Dan juga terterda dalam pasal 15 ayat (2) yang berbunyi

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor”. 7

Fungsi Polisi di Dalam Bidang Lalu Lintas:

Adapun beberapa fungsi yang harus dilaksanakan dengan melalui

kegiatan-kegiatan yang meliputi,

1. Penegakan Hukum Lalu Lintas (Police Traffic Law

Enforcement) yang dapat bersifat preventif adalah tindakan

kepolisian yang dilakukan oleh petugas lalu lintas maupun

polisi umum untuk melakukan tindakan pencegahan, dengan

cara mensoasialisasikan undang-undang yang telah berlaku,

upaya ini sama halnya dengan menanamkan sifat sadar hukum

sedari dini.

Dalam upaya preventif polisi menekankan atau memberi

bimbingan/arahan kepada pengendara kendaraan bermotor

untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas agar masyaralat

tidak melakukan pelanggaran sehingga dapaet menurunkan

angka kecelakaan, sehingga dapat tercapai harapan keselamatan

untuk semua.

7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai contoh tindakan preventif dengan adanya giat PAM pagi

yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian lalu lintas akan memberikan

rasa takut akan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara anak

mengingat diKabupaten Semarang sendiri banyak pengendara anak yang

sudah menggunakan kendaraan bermotor.

Jadi dalam upaya preventif kesempatan tersebut ditutup. Adapun

cara lain yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan sosialisasi atau

edukasi terkait dengan keselamatan berkendara dengan mengunjungi ke

berbagai sekolah-sekolah.

2. Penegakan Hukum Lalu Lintas secara represif adalah tindakan

kepolisian yang bersifat pemberian sanksi secara langsung,

diwujudkan dengan penindakan secara langsung oleh petugas

kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Misal

dalam giat razia yang dilakukan oleh kepolisian jika

pengendara tidak membawa atau tidak memiliki surat-surat

berkendara maka pengendara tersebut dikenakan sanksi. Adapu

pengendara anak yang kedapatan belum memiliki surat izin

mengemudi akan dikenakan sanksi secara langsung oleh

petugas yang ada dilapangan.

Pemberian sanksi tersebut secara tidak langsung akan membuat

para pengendara anak akan merasa jera dan tidak akan lagi mengulangi

perbuatan atau pelanggaran tersebut. Pengendara anak sudah seharusnya

mengerti akan bahaya yang akan ditimbulkan secara pribadi sanksi yang

diberikan oleh petugas kepolisian akan menolongnya agar terhindar dari

bahaya yang misal akan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa

pengendara anak tersebut yang nantinya akan merugikan masa depan

mereka sendiri.

3. Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas sesuai dengan

pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa

dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan.8

Selain itu polisi juga harus memberikan pendidikan lalu lintas

dimana Pendidikan Lalu Lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan

yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan

dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Masyarakat juga harus

dapat menangkap betul dari arahan atau sosialisasi yang diberikan oleh

kepolisian karena masyarakat itu sendiri yang mengendarai kendaraan

bermotor dijalan umum. Adapun tindakan kepolisian dalam upaya

mensosialisasikan tentang keselamat berkendara yaitu dengan mengadakan

Milenial Road Safety Festival yang diadakan beberapa bulan yang lalu, hal

seperti ini yang cukup sangat membatu pihak kepolisian dalam

mensosialisasikan tentang pentingnya keselamatan berkendara dijalan

umum, dengan adanya giat tersebut secara langsung melibatkan

masyarakat umum dalam berpartisipasi untuk mengkampanyekan

keselamatan berkendara dan menjadikan masyarakat yang paham akan

pentingnya keselamatan berkendara juga menjadikan masyarakat sopan

dan menghargai sesama pengguna kendaraan lain.

8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2.1.2. PENGERTIAN LALU LINTAS DAN PELANGGARAN

Lalu lintas merupakan salah satu unsur bagian yang ada didalam

jalan raya. Jalan raya adalah jalur-jalur di atas permukaan bumi yang

sengaja dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan

kontruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas

orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat

yang satu ketempat yang lainnya dengan cepat dan mudah.9 Sedangkan

menurut Soerjono Soekanto jalan raya adalah suatu unsur yang sangat

penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, adanya jalan raya

merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendasar bagi manusia dan

sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.10

Pada dasarnya manusia

mempunyai hak dalam berlalu lintas untuk menunjang kebutuhannya

dengan harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan bersama. Disilah

peran peran penegak hukum dalam menjalankan fungsinya.

Pengertian pelanggaran sendiri adalah Perbuatan yang oleh umum

baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya

sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana.

11 Pelanggaran juga terdapat dalam buku ke III Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai adanya sebuah larangan-

larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman.

Adapun sanksi yang diberikan bisa berupa denda maupun dengan sanksi

kurungan penjara. Sebagai contoh pelanggaran lalu lintas dimana

seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran jika sifat perbuatannya

sudah melawan hukum dan adanya peraturan yang mengaturnya didalam

undang-undang.

9 http://repository.warmadewa.ac.id/133/2/20loss.pdf, dikunjungi pada tanggal 06 Desember 2018 pada pukul 14.29 10 Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 4 11 Sudarto,Daryanto, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 27

Adapun pelanggaran yang sifatnya sudah melawan hukum akan

tetapi dalam peraturan perundang-undangan belum diaturnya, maka

pelanggaran tersebut tidak dapat dipermasalahkan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan pengabaian seseorang terhadap

tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara bermotor, yang

dimana akibat pengabaian tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas

bagi pengguna jalan lainnya, baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara menjadi penyebab

tingginya angka kecelakaan, misal dengan tidak memperhatikan dan

menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan

mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi lelah.

Kondisi ketidak siapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan

terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna

jalan yang lain.

2.1.3. PENGERTIAN KESADARAN HUKUM

Kesadaran hukum merupakan kondisi dimana diri kita sendiri patuh

dan mengerti tentang adanya suatu hukum yang berlaku, dimana dengan

adanya kepatuhan hukum akan menciptakan kondisi yang aman. Dengan

adanya rasa sadar terhadap hukum, masyarakat tidak perlu adanya

mengeluarkan atau memberikan sanksi akan tetapi biar hukum tersebut

yang memberikan sanksi kepada siapapun masyarakat yang telah

melanggar. Dengan terciptanya kesadaran hukum maka akan terciptanya

budaya hukum yang positif serta masyarakat akan mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran hukum adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau

menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa

adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum

masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam

kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga

masyarakat.12

Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum sebenarnya adalah

kesadaran atau nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum

yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Sedangkan menurut Paul Scholten, kesadaran hukum tidak lain

adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu

patuh dan taat kepada hukum. 13

2.1.4. PENGERTIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pengertian kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat (8)

“kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas

rel”. Kendaraan bermotor juga dapat diartikan suatu kendaraan yang

bergerak/ melaju dengan bantuan alat berupa mesin yang mempunyai

suatu ukuran dimensi tertentu yang dapat dikendarai dan menjadi sebuah

alat trasnportasi.

12 Suherman Toha, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, BPHN, Jakarta, 2011, hlm. 14 13 http://bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-kesadaran-hukum-menurut-para-ahli/, dikunjungi pada tanggal 8 Desember 2018 pukul 14.32

Menurut Abbas Salim kendaraan bermotor adalah kendaraan diatas

aspal dan tanah seperti mobil sedan, truk, bis, trailer, pickup, kendaraan

beroda tiga dan beroda dua dan sebagainya.14

Kendaraan bermotor pastinya mempunyai surat-surat dalam

keabsahan untuk berjalan dijalan umum. Pastinya surat-surat tersebut

sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan untuk mengetahui kendaraan

tersebut sudah teregistrasi atau belum. Setiap pengemudi kendaraan

bermotor yang hendak mengemudikan dijalan raya semestinya sudah harus

membawa surat tersebut, adanya surat tersebut sebagai tanda pengemudi

dan kendaraan tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh

pemerintah. Jika pengemudi tidak memiliki surat-surat tersebut maka

dapat dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5. PENGERTIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR

Pengertian pengemudi kendaraan bermotor terdapat pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pada pasal 1 ayat (23) disebutkan bahwa “pengemudi adalah orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin

mengemudi”.

Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai tanda kecakapan dalam

mengemudikan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian

Republik Indonesia, kepada seseorang yang telah menjalani syarat

administratif, sehat jasmani dan rohani, dan juga telah memiliki

pemahaman yang cukup jelas mengenai rambu-rambu lalu lintas yang ada,

dan sudah menguasai atau terampil dalam mengemudikan kendaraan

bermotor.

14 Abbas Salim, Assuransi dan Manajemen Risiko-Ed.2-10, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 89

Adapun batas usia yang ditentukan didalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam

pasal 81 Ayat (2) batas mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) adalah

minimal sudah berusia 17 Tahun untuk golongan (SIM) A dan C.15

Dengan ditentukannya batas usia diharapkan sudah memiliki

tingkat kewaspadaan yang cukup dalam mengemudikan kendaraan

bermotor. Tetapi fakta yang terjadi dilapangan banyak anak-anak yang

sudah mengendarai kendaraan bermotor, tentunya mereka belum

memenuhi syarat dalam pembuatan suurat izin mengemudi.

2.1.6. PENEGAKAN HUKUM

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah

merupakan keseluruhan kaidah serta semua asa yang mengatur pergaulan

hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta

meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya

kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.16

Kehidupan dalam

masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini tidak

lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena dengan

adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, sehingga hukum dengan

adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, hukum merupakan bagian

integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai

manusia dalam kehidupan dan dalam kehidupan bersama.

15 Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 16 http://www.dosenpendidikan.com/40-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap/, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 10.00

Arief Barda Nawani menyatakan bahwa penegakan hukum adalah

suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi

rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat

diintegrasikan yang satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan,

berarti akan dilaksanaan politik hukum pidana, yaitu mengadakan

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang

akan datang.17

Penegakan hukum juga memiliki arti keseluruhan kegiatan para

pelaksana penegak hukum kearah kebenaran hukum yang sesungguhnya,

keadilan, perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang ada dan

terciptanya kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Penegakan hukum memiliki beberapa faktor guna menunjang

berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum :

Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan faktor hukum adalah sesuatu yang

menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang

bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi

yang tegas dan nyata.18

17 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 46 18 Yulies Tina Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004, hlm. 13

Faktor Masyarakat

Masyarakat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang

berbeda. Pertama masyarakat yang langsung dan spontan

sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan

direfleksikan. Masyarakat dengan nilai spontan dinilai lebih kreatif

baik serta pemikiran maupun tingkah laku sedangkan masyarakat

yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak

perencanaan yang disengaja.19

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat

dan manusia. Masyrakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil

dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar

dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.

Tetapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian

kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga

terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.20

Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau

fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuagan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal

tersebut tidak terpenuhi , maka mustahil penegakan hukum akan

tercapai tujuannya.21

19 Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 94 20 Soerjono Soekanto. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm.39 21 Soerjono Soekanto. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm 178

Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum diIndonesia ada beberapa jabatan untuk membantu

dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari

suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya:22

Pejabat Kepolisian

Jaksa

Hakim

2.1.7. PENGERTIAN ANAK

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih didalam kandungan”.23

Sedangkan pengertian anak menurut

R.A. Kosnan adalah “Anak-Anak yaitu manusia muda dalam umur muda

dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk

keadaan sekitarnya”.24

Didalam pengertian-pengertian tersebut pemerintah

sebagai alat negara dalam melaksanakan tujuan negara sudah membuat

uraian mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak.

Sebagai perbandingan dari beberapa pengertian yang ada, berikut

pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Anak adalah setiap

manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut demi kepentingannya.25

22 Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 25 23 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 24 R.A. Kosnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113 25 Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana anak adalah “anak yang telah berusia 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

diduga melakukan tindak pidana.26

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak bahwa “seseorang yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.27

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan

bahwa “anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas)

tahun.28

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam

pasal 330 “orang belum dewasa adalah mereka yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu

telah kawin. 29

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih didalam kandungan”.30

26 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 27 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 28 Pasal 45 KUHPidana, Pustaka Buana, Jakarta, 2014 29 Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Graha Media Press, Jakarta, 2013 30 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2.1.1. ATURAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS

TENTANG KETIDAK LENGKAPAN SURAT-SURAT

KENDARAAN BERMOTOR

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran atau sifat

melawan hukum jika seseorang tersebut melakukan tindakan yang dilarang

oleh hukum sedangkan peraturan perundang-undangannya sudah

terbentuk.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur mengenai kewajiban pengguna

kendaraan dijalan. Salah satu contoh bentuk pelanggaran yang sering

dilakukan baik pengendara roda dua maupun roda empat yaitu

kelengkapan dalam berkendara dijalan. Didalam Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas

diterangkan mengenai kelengkapan berkendara, seringnya pengendara

roda dua yang mengabaikan penggunaan helm saat berkendara dan

pengendara roda empat yang sering melupakan untuk mengenakan sabuk

pengaman. Kewajiban dalam kelengkapan berkendara didalam pasal 57

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan menyatakan bahwa :

Ayat (1) dan (2) “Setiap kendaraan Bermotor yang dioperasikan

dijalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan Bermotor,

perlengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda

Motor berupa helm berstandar nasional indonesia”.31

31 Pasal 57 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Adapula perlengkapan yang harus ada ketika mengendarai

kendaraan dijalan raya, wajib baginya mempunyai Surat Izin Mengemudi

(SIM) sebagai tanda kecakapan dalam mengemudikan kendaraan

bermotor. Seperti tertera dalam pasal 77 ayat (1) bahwa “Setiap orang

yang mengemudikan kendaraan Bermotor diJalan wajib memiliki Surat

Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang

dikemudikan”.32

Pengendara kendaraan bermotor juga diwajibkan dalam

kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang

pengaturannya terdapat dalam pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Lalu

Lintas dan Angkuta Jalan yang menyatakan bahwa “Pada saat diadakan

pemeriksaan Kendaraan Bermotor diJalan Setiap orang yang

mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukan :”33

a. Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda

Coba Kendaraan Bermotor;

b. Surat Izin Mengemudi;

c. Bukti lulus uji berkala;

d. Tanda bukti lain yang sah

Wajib hukumnya bagi setiap pengendara kendaraan bermotor yang

mengendarai kendaraan dijalan raya membawa surat-surat kelengkapan

berkendara yaitu surat izin mengemudi juga surat tanda nomor kendaraan

karena dua hal tersebut menjadi dasar dalam mengendarai kendaraan

bermotor dijalan raya, baik itu yang mengendarai kendaraan beroda dua

maupun kendaraan beroda empat atau lebih.

32 Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 33 Pasal 106 Ayat (5) ) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.2. HASIL PENELITIAN

2.2.1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Usia Di Bawah Umur Satlantas

Polres Semarang

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di

Satuan Lalu Lintas Polres Semarang terdapat 1.140 (seribu seratus empat

puluh) pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan

bentuk pelanggaran tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda

Nomor Kendaraan. Berikut tabel yang didapat penulis dari Satlantas Polres

Semarang :

Tabel 1.0

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS PADA ANAK USIA DI

BAWAH UMUR SATLANTAS POLRES SEMARANG TAHUN 2018

NO BULAN USIA (0-16) TAHUN

JENIS PELANGGARAN

PENGENDARA ANAK

SIM STNK RANMOR

1. JANUARI 114 - - 114

2 FEBRUARI 108 - - 108

3 MARET 107 - - 107

4 APRIL 123 - - 123

5 MEI 85 - - 85

6 JUNI 4 - - 4

7 JULI 42 - - 42

8 AGUSTUS 113 - - 113

9 SEPTEMBER 151 - - 151

10 OKTOBER 128 - - 128

11 NOVEMBER 112 - - 112

12 DESEMBER 53 - - 53

JUMLAH 1.140 - - 1.140

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Semarang

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 1.140 (seribu

seratus empah puluh) pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara anak dibawah

umur yang tidak memiliki surat izin mengemudi dan tidak membawa kelengkapan

surat-surat berkendara, hasil tersebut dalam jangka waktu satu tahun pada tahun

2018. Dari hasil tilang yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap

pelanggaran yang berjumlah 1.140 seterusnya akan diteruskan ke Pengadilan

Negeri Ungaran.

Bripka Kemal menjelaskan tentang adanya tindakan yang dilakukan oleh

petugas kepolisian Satlantas Polres Semarang, yaitu dengan adanya giat

penyuluhan berupa sosialisai keberbagai sekolah yang berada dalam wilayah

Kabupaten Semarang terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh

pengendara anak, pihak kepolisian Satlantas Polres Semarang juga melakukan

penyuluhan kepada orangtua/wali siswa dan kepada guru terkait dalam pembinaan

siswa/siswinya supaya yang belum meliki surat-surat dalam berkendara agar tidak

menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju kesekolah ataupun juga tidak

mengendarai kendaraan bermotor hingga batas usia yang telah cukup. Satlantas

Polres Semarang juga melakukan giat operasi yang didalamnya menjaring/razia

kelengkapan surat-surat dalam berkendara, dalam operasi melakukan operasi ini

setiap anak yang membawa kendaraan bermotor menuju kesekolah kemudian

polisi melakukan pengecekan terhadap kepemilikan surat izin mengemudi dan

kelengkapan surat-surat berkendara, dalam faktanya banyak sekali pengendara

anak dibawah umur yang tidak mempunyai surat-surat berkendara maupun

membawa kelengkapan surat dalam berkendara, kemudian polisi melakukan

tindakan dengan membawa kendaraan tersebut untuk dibawa ke kantor Satlantas

Polres Semarang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya polisi melakukan

pemanggilan orangtua/wali sebagai cara pembinaan terhadap anak tersebut.

Namun jika masih ada anak yang telah dibina akan tetapi masih tetap saja

melakukan pelanggaran maka polisi akan bertindak tegas dengan melakukan

penilangan dan seterusnya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.2.2. Hasil Wawancara Dengan Pengendara Di Bawah Umur Dengan

Adanya Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi

` Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pengendara anak dibawah

umur yang mengendarai kendaraan di jalan umum di wilayah Kabupaten

Semarang, dengan melakukan wawancara sebanyak 50 anak yang masih usia

dibawah umur, terdapat pada tabel berikut :

TABEL 2.0

Hasil Wawancara Mengenai Beberapa Faktor Penyebab Pengendara

Di Bawah Umur Mengemudikan Kendaraan

No Faktor Penyebab Jumlah Presentase

1. Transportasi 19 38%

2. Dorongan Sendiri 6 12%

3. Menghemat Ongkos 5 10%

4. Dorongan Pergaulan 4 8%

5. Waktu Jarak Tempuh 11 22%

6. Dorongan Keluarga 5 10%

Jumlah 50 100%

Sumber : diolah hasil wawancara tahun 2018

Penulis dalam memperoleh data tersebut menggunakan metode

accidental sampling. Accidental sampling adalah metode penentuan

sample tanpa sengaja, peneliti mengambil sampel yang kebetulan

ditemuinya pada saat itu. Dalam data yang telah terurai diatas penulis tidak

sengaja bertemu dengan pengendara anak dibawah umur yang masih

berstatus SMA yang hendak pulang sekolah dengan mengendarai

kendaraan bermotor disitu penulis melakukan wawancara dengan

responden sebanyak 50 (lima puluh) orang untuk mewakili pengendara

anak dibawah umur yang berada di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan responden sebanyak 50

(lima puluh) orang dapat disimpulkan bahwa 19 (sembilan belas) atau 38%

yang memberikan jawaban atas faktor penyebab pengendara anak dibawah

umur telah mengendarai kendaraan bermotor adalah karena faktor

transportasi yang kurang memadai, 6 (enam) atau 12% yang menjawab

karena faktor dorongan diri sendiri, 5 (lima) atau 10% yang menjawab

karena adanya faktor lebih menghemat biaya, 4 (empat) atau 8% yang

menjawab karena faktor pergaulan, 11 (sebelas) atau 22% yang menjawab

karena faktor waktu jarak tempuh, 5 (lima) atau 10% yang menjawab

karena faktor dorongan keluarga.34

Terdapat 19 (sembilan belas) anak yang mengatakan dalam

wawancara dengan penulis mereka yang bertempat tinggal jauh dengan

lokasi sekolah tidak adanya sarana transportasi yang memadai untuk

menuju kesekolah sehingga ke sembilan belas anak tersebut lebih memilih

menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju kesekolah dan

merupakan satu-satunya alat transportasi yang dapat digunakan dengan

mudah dan lebih cepat. Yang menjawab dengan faktor dorongan diri

sendiri terdapat 6 (enam) orang mereka berfikir, dengan mengendarai

34 Wawancara dengan 50 pelajar SMA sebagai pengendara kendaraan bermotor yang usianya masih dibawah umur di Kabupaten Semarang. Pada tanggal 8 sampai12 Oktober 2018

kendaraan bermotor menuju kesekolah dan merasa dirinya sudah mampu

atau mahir dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga

memposisikan dirinya layak mengendarai kendaraan bermotor dijalan

umum. Kemudian, dari hasil wawancara terdapat 5 (lima) orang

pengendara anak dibawah umur yang mengatakan lebih menghemat

ongkos menggunakan kendaraan sendiri, mereka juga menambahkan

alasan jika sisa uang mereka bisa digunakan dalam membeli perlengkapan

sekolah dan untuk memenuhi sarana belajar seperti melakukan fotocopy

soal-soal ujian untuk mereka pelajari.

Dan dari data diatas faktor selanjutnya yang menyebabkan

pengendara anak menggunakan kendaraan bermotor adalah faktor

pergaulan disini terdapat 4 (empat) orang anak yang mereka mengaku akan

lebih mudah dikenali dan mendapat banyak teman jika mereka

menggunakan kendaraan sendiri kesekolah, dengan adanya faktor ini yang

mendukung pengendara anak lebih memilih berangkat menuju kesekolah

dengan kendaraan bermotor, disamping itu ada sedikit tambahan informasi

dari anak tersebut jika menggunakan kendaraan bermotor pasti akan lebih

mudah mendapat seorang pacar terlebih apabila memiliki kendaraan yang

sangat bagus. Yang menjawab faktor waktu jarak tempuh 11 (sebelas)

orang, yang disini jarak antara rumah dengan sekolah sebenarnya tidak

terlalu jauh akan tetapi kesebelas anak ini lah yang mereka mengatakan

sering berangkat pada waktu yang hampir bel tanda masuk berbunyi,

mereka berfikir dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh antara rumah

dengan sekolah mereka menganggap dengan waktu yang hampir masuk

sekolah mereka bisa kejar dengan menggunakan kendaraan bermotor

dengan kecepatan tinggi.

Faktor yang terakhir terdapat 5 (lima) orang pengendara anak yang

menyebutkan bahwa dorongan dari keluarga yang menyebabkan mereka

mengendarai kendaraan bermotor, kedua orang tua mereka tidak melarang

anaknya mengendarai kendaraan bermotor karena kesibukan orang tua

mereka. Akan tetapi orang tua mereka sadar bahwa anak tersebut belum

memiliki surat izin mengemudi, tapi dengan kesibukan kedua orang tua

nya pengendara anak tersebut diperbolehkan atau mendapat izin dari orang

tua untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Penulis juga melakukan wawancara dengan anggota kepolisian

Satlantas Polres Semarang dan melakukan wawancara dengan salah satu

orang tua pengendara anak dibawah umur. Bripka Kemal mengatakan

bahwa salah satu dari faktor penyebab pengendara anak dibawah umur

telah mengendarai kendaraan didasarkan pada banyaknya orang tua di

zaman sekarang yang memberikan kebebasan kepada anak mereka

sehingga dengan mudah si anak tersebut dapat pergi kemanapun, ada juga

faktor tingginya gengsi yang berkembang dilingkungan kehidupan anak.

Bripka Kemal selanjutnya mengatakan “bahwa orang tua pada saat ini

memberikan segala keinginan anaknya terlebih dalam keinginan

berkendara, disini orang tua mengabaikan akan keselamatan anaknya

sendiri akan tetapi juga akan membahayakan pengguna kendaraan yang

lain, bukan tidak mungkin jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang

menyebabkan tingkat fatalitas yang tinggi akan mengganggu masa depan

anak itu sendiri”.35

35 Wawancara dengan anggota Satlantas Polres Semarang Bripka Faisal Kemal Pasha. Pada tanggal 7 September 2018 pukul 10.00

Bapak Zamawi merupakan salah satu dari orang tua yang

memperbolehkan anaknya dalam mengendarai kendaraan bermotor, beliau

mengatakan bahwa memberi izin kepada anaknya untuk mengendarai

kendaraan bermotor sendiri menuju kesekolahnya, bapak Zamawi

sebenarnya telah sadar hukum bila anak tersebut belum memiliki surat izin

mengemudi dengan melihat usia anak tersebut yang belum cukup

umurnya. Ia menganggap bahwa anak tersebut sudah cakap dalam

mengendarai kendaraan bermotor dan bisa berhati-hati dijalan umum,

sehingga membiarkan anak tersebut membawa kendaraan bermotor

menuju kesekolahnya.36

2.2.3. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Petugas Kepolisian Satuan

Lalu Lintas Kabupaten Semarang

Setelah adanya wawancara penulis dengan seorang anggota

kepolisian satuan lalu lintas Polres Semarang, dalam upaya penegakan

hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka

satuan kepolisian lalu lintas melakukan upaya preventif dan represif.

Kasat lantas Polres Semarang AKP Sandhi mengatakan penting bagi

kami dalam rangka melaksanakan pencegahan sebelum terjadi

pelanggaran lalu lintas yaitu bertujuan dalam terciptanya rasa tertib,

aman dan keselamatan berkendara bersama, apabila sudah terjadi

pelanggaran maka kami akan melakukan upaya represif sebagai bentuk

pemberian efek jera terhadap para pelanggar lalu lintas.

Upaya preventif yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres

Semarang yaitu dengan melakukan sosialisasi rasa tertib berlalu lintas

keberbagai sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Semarang

serta melakukan giat razia lalu lintas.

36 Wawancara dengan salah satu orang tua dari pengendara anak dibawah umur. Pada tanggal 9 September 2018 pukul 18.30

Selanjutnya AKP Sandhi dan jajarannya juga melakukan beberapa

program dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik khususnya

dalam bidang lalu lintas hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa

keamanan, ketertiban dan memberikan perlindungan, pengayoman

kepada masyarakat.37

Program tersebut adalah :

Patroli Keamanan Sekolah

Dalam hal ini suatu organisasi untuk memberikan rasa partisipasi

para pelajar dalam mempelajari lalu lintas yang lebih mendalam.

Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

Program ini dilakukan untuk menurunkan angka korban

kecelakaan lalu lintas dan memberikan gambaran tentang

banyaknya korban yang meninggal akibat kecelakaan.

Safety Riding

Safety riding merupakan kegiatan yang dilakukan dengan

melibatkan beberapa organisasi terkait yang dilakukan disuatu

lapangan yang luas dengan tujuan meningkatkan rasa tertib

berlalu lintas.

Traffic Manajement Centre

Pusat menejemen lalu lintas tentang informasi, komunikasi, dan

pengendalian serta kontrol.

Kawasan Tertib Lalu Lintas

Merupakan konsep dengan melibatkan beberapa instansi terkait

untuk memberikan kawasan yang tertib dan teratur yang

sebelumnya kawasan semrawut.

37 Wawacara dengan AKP Sandhi Wiedyanoe, S.I,K. Kasat Lantas Polres Semarang. Pada tanggal 6 September 2018 pukul 11.00

Penegakan Hukum

Merupakan tindakan kepolisian dalam menciptakan rasa tertib,

aman dan memberikan edukasi terhadap pengguna jalan yang

merasa terganggu akibat dari pelanggaran hukum dan

mewujudkan adanya rasa kepastian hukum.

Polisi Sahabat Anak

Dengan program ini polisi mencoba memberikan edukasi sedari

dini kepada anak-anak dan dengan tujuan kelak menjadi orang

dewasa sudah memiliki rasa tertib berlalu lintas.

Selanjutnya upaya represif merupakan upaya akhir yang

dilakukan oleh kepolisian dalam bertujuan untuk memberikan

rasa penyesalan terhadap pelanggar lalu lintas dimana tujuan

kami baik dalam mencegah potensi laka lantas yang dalam jangka

waktu yang panjang akan menyelamatkan masa depan mereka.

Namum adanya petugas kepolisian yang berada langsung

dilapangan yang sedang melaksanakan tugasnya sering yang

menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu dengan menerima suap

atau masih kurangnya rasa profesionalisme yang tertanam dalam

diri seorang anggota kepolisian dimana masih banyak dijumpai

para anggota yang masih menganggap nilai profesionalitas

dengan sebelah mata.

2.3. ANALISIS

2.3.1. Faktor Yang Melatar Belakangi Pengendara Anak Dibawah Umur

Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin

Mengemudi

Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan anak dibawah

umur dalam mengendarai kendaraan bermotor, yaitu dengan

faktor kemajuan teknologi yang semakin memudahkan

mengendarai kendaraan bermotor pada saat ini tidak lagi perlu

susah payah dalam menghidupkan kendaraan bermotor yaitu

dengan memencet tombol kendaraan akan bisa langsung menyala.

Juga dipengaruhi oleh semakin murahnya harga sebuah kendaraan

bermotor didealer yang ada saat ini, juga dipengaruhi oleh

meningkatnya daya beli masyarakat dimana setiap rumah pada

saat ini sedikitnya memiliki dua buah kendaraan bermotor hal ini

menunjukan tingkat perekonomian yang meningkat dimasyarakat.

Banyak kita jumpai setiap pagi saat hendak waktu berangkat

sekolah, banyak sekali pengendara anak yang mengendarai

kendaraan bermotor. Tentunya pengendara anak tersebut masih

belum memiliki surat izin mengemudi, mengingat umur mereka

yang belum memenuhi syarat dalam pembuatan SIM. Namun

perlu kita ketahui adanya beberapa faktor yang membuat

pengendara anak tersebut senantiasa selalu mengendarai

kendaraan bermotor untuk berangkat kesekolah. Beberapa faktor

tersebut adalah :

Lingkungan

Faktor inilah yang menyebabkan banyaknya

pengendara anak dibawah umur, karena dalam lingkungan

adanya timbul rasa gengsi yang mengharuskan setiap anak

dapat mengendarai kendaraan bermotor sehingga anak

tersebut tidak lagi merasakan gengsi dihadapan

lingkungan mereka.

Keluarga

Keluarga sejatinya menjadi lingkungan terdekat

atau lingkungan sosial yang pertama bagi setiap anak.

Didalam keluarga ini kita diajarkan bagaimana sikap

sopan santun, ramah, menghormati orang lain dan lain-

lain.

Akan tetapi ada beberapa orang tua yang telah

mengajarkan cara mengendarai kendaraan bermotor sejak

dini pada anak mereka, dan apabila anak tersebut sudah

terlihat mampu dapat menguasai kendaraan bermotor

bukan tidak mungkin orang tua tersebut akan memberikan

izin kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Kurangnya pengetahuan akan undang-undang

Didalam masyarakat kita masih terdapat orang-

orang yang belum paham akan perundang-undangan yang

berlaku, apalagi dengan anak dibawah umur yang belum

sama sekali mengerti akan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Sudah semestinya dalam bermasyarakat kita

perlu saling memberikan informasi yang cukup untuk

sesama kelak akan menjadikan masyarakat yang sadar

akan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 77

mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan

bermotor dijalan wajib memiliki surat izin mengemudi

yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan

dan melihat dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 telah dijelaskan seluruh batas usia untuk

mendapatkan surat izin mengemudi. Akan tetapi anak-

anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan

bermotor belum semuanya mengetahui akan adanya isi

dari peraturan tersebut. Adanya pengertian yang berbeda

tentang deskripsi anak tersebut, sehingga membuat

tafsiran usia anak juga akan bebrbeda.

Adanya perbedaan mengenai usia yang dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-

Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang

Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

sama sekali tidak menyebutkan tentang pengertian anak.

Akan tetapi dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 menjelaskan untuk mendapat Surat Izin

Mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77,

setiap orang harus memenuhi persyaratan usia,

administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Selanjutnya Ayat

(2) menyebutkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut : Usia

17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A,C,

dan D. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin

Mengemudi B I, dan Usia 21 (dua puluh satu) tahun Surat

Izin Mengemudi B II. Disini penulis dapat menyimpulkan

bahwa yang dimaksud dengan usia anak dibawah umur

adalah yang masih berusia dibawah 17 (tujuh belas)

tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal (1)

Ayat (3) merumuskan pengertian anak adalah “Anak yang

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

diduga melakukan tindak pidana.” Selanjutnya menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal (1) Ayat (1) yang

menyebutkan bahwa pengertian anak adalah “Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (depalan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Melihat dari ketiga pengertian tentang anak yang termuat

dalam sebuah peraturan perundang-undangan semuanya

memiliki perbedaan. Wawancara yang dilakukan oleh

penulis dengan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Semarang

menyebutkan bahwa peraturan yang dipakai untuk

menunjukkan pengertian usia anak yaitu yang termuat

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu anak yang belum

mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum yang harus ada dalam setiap diri

seseorang, adanya tentang keserasian antara ketertiban dan

ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan

hukum, pembentukan hukum, dan kefektivitas hukum.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang

terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum,

hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum

ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadran

atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang

fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap

kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang

bersangkutan.38

Umumnya manusia akan taat denga hukum dan

penegakannya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan

simpatik baik secara terpisah maupun akumulatif.39

Kesadaran masyarakat akan hukum begitu adanya

mengetahui akan adanya sanksi bukan dari diri mereka,

begitu juga mengapa pengendara anak berani mengendarai

kendaraan bermotor itu dikarenakan kurangnya kesadaran

hukum, tidak untuk anak saja akan tetapi berlaku juga

untuk masyarakat luas. Karena penulis berfikir kurangnya

jaminan kepastian hukum yang membuat kurangnya

masyarakat akan hukum yang berlaku. Masyarakat juga

masih beranggapan bahwa aparat penegak hukum sebagai

alat pelaksana negara masih belum benar-benar bisa

melaksanakan atau menerapkan peraturan yang ada.

38 Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum, edisi pertama, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 182 39 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologs Hukum Bagi Kalangan Hukum, penerbit alumni, Bandung, 1979, hlm. 51

2.3.2. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Petugas Kepolisian Dalam

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Upaya yang dilakukan oleh petugas kepolisian lalu lintas dalam

menindak atau menangani pelanggaran lalu lintas yang khususnya

dilakukan oleh pengendara anak dibawah umur yaitu dengan upaya

preventif dan represif. Polisi adalah hukum yang hidup, melalui polisi

janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi

masyarakat menjadi kenyataan.40

Dari hasil wawancara penulis dengan pengendara anak dibawah

umur terdapat faktor transportasi yang menjadi paling tinggi angkanya,

hal ini artinya sarana prasarana khususnya dibidang transportasi yang

dikelola oleh pemerintah belum berjalan dengan maksimal hal ini yang

menjadikan faktor transportasi sebagai faktor yang utama menjadikan

pengendara anak menggunakan kendaraan sendiri menuju kesekolah.

Sejalan dengan hal ini polisi sebagai aparat penegak hukum sudah

seringkali memberikan sanksi bagi pengendara anak dibawah umur yang

kedapatan sedang mengendarai kendaraan bermotor, akan tetapi sanksi

tersebut tidak membuat pengendara anak tersebut menjadi jera. Oleh

karena itu polisi harus mengambil suatu tindakan terhdap pengendara

anak yang melanggar pelanggaran lalu lintas.

Dalam menjalankan setiap tugasnya polisi menghadapi suatu

pilihan yang sulit yaitu mencari pilihan antara titik hukum dan ketertiban.

Pada saat itulah seorang polisi harus menentukan pilihannya dan

didapankan dengan diskresi. Suatu tindakan diskresi yang diambil oleh

petugas kepolisian lalu lintas Kabupaten Semarang merupakan suatu

prinsip moral dan prinsip kelembagaan yang ada, yaitu :

40 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 113

Konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada

seseorang, sekalipun sudah melakukan kejahatan, dan

Tujuan institusional polisi akan lebih terjamin, apabila

hukum tidak dijalankan dengan kaku sehingga

menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara

biasa yang patuh pada hukum. 41

Dapat diartikan ini memberikan kesempatan kepada pengendara

anak dibawah umur yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas agar

mereka tidak kembali lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut,

dan pada dasarnya Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam

negeri yang meliputi terciptanya rasa aman, ketertiban didalam

lingkungan masyarakat serta demi tegaknya hukum dan terselenggaranya

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan

berdasarkan hak asasi manusia.42

Dengan demikian hal tersebut juga

menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam

melaksanakan tugasnya Satuan Lalu Lintas Polres Semarang sudah

sangat maksimal, akan tetapi demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan

nyaman perlu adanya penanganan yang ekstra terhadap pengendara anak

dibawah umur, demi terciptanya tugas pokok yang telah melekat pada

institusi Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota kepolisian memiliki

kewenangan dalam bertindak yang sesuai atau menurut penilaiannya

sendiri itu bersifat benar, sesuai dengan pasal 18 yang tertera dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.43

41 Ibid, hlm. 132 42 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Tindakan diskresi seperti ini masih memerlukan kontrol baik dari

dalam institusi polri itu sendiri maupun kontrol yang dari masyarakat

sosial. Secara pengalaman , hal ini dapat dimaklumi sebagai fenomena

yang wajar karena ketakutan terhadap penyalahgunaan kekuasaan

sehingga kontrol terhadap kekuasaan pemerintah perlu dilakukan secara

maksimal.44

Menurut penulis jika tindakan tersebut yang dilakukan oleh

petugas kepolisian sudah sesuai peraturan yang ada, maka tindakan

tersebut kemungkinan akan berdampak baik terkhusus terhadap

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara anak dibawah

umur.

Penanganan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pengendara

anak dibawah umur dengan menggunakan metode preventif. Upaya ini

dengan melakukan sosialisasi keberbagai sekolah-sekolah yang berada

dalam lingkup Kabupaten Semarang, penyuluhan tersebut berisi upaya

dalam melaksanakan ketertiban lalu lintas, mengajarkan pemahaman

dalam rambu-rambu lalu lintas yang ada serta menumbuhka rasa hormat

atau saling menghormati pengguna jalan yang lain. Langkah tersebut

diharapkan memberikan dampak yang baik, atau sebisa mungkin

mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh

pengendara anak dibawah umur yang berada di wilayah Kabupaten

Semarang.

Adapula yang dilakukan oleh petugas kepolisian dengan

melaksanakan razia lalu lintas, sebagai petugas kepolisian lalu lintas

berhak memberhentikan kendaraan bermotor dan menanyakan

kelengkapan surat-surat berkendara maupun kelengkapan yang terdapat

pada kendaraan bermotor, serta meminta keterangan kepada pengendara

atau melakukan tindakan lain yang menurut hukum secara bertanggung

jawab.

44 Krisna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum Dengan Postscript dan Apendik, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 43

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor dapat dilakukan secara

incidental sesuai dengan kebutuhan. Penegakan hukum yang dilakukan

oleh petugas kepolisian merupakan sebagai bentuk dalam tanggung

jawab polri sebagai alat penyelenggara negara dan memberikan rasa

aman, nyaman dan memberikan pengayoman kepada seluruh masyarakat

demi terciptanya kepastian hukum yang berlaku. Dari beberapa program

yang dilakukan polri dalam upaya penegakan hukum merupakan

terciptanya akuntabilitas kepada publik sebagai upaya untuk

mengimplementasikan polisi masyarakat dalam bidang lalu lintas. Dari

beberapa program yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian diatas,

berharap akan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang

disebabkan oleh pengendara anak dibawah umur. Semakin tahun

pelanggaran lalu lintas diKabupaten Semarang semakin meningkat hal itu

disebabkan karena kurangnya rasa keberhati-hatian dalam mengendarai

kenadaraan bermotor, akan tetapi Satuan Lalu Lintas Polres Semarang

akan selalu melakukan upaya preventif maupun dengan upaya represif

dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pengendara kendaraan

bermotor terkhusus oleh pengendara anak dibawah umur.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kabupaten

Semarang merupakam upaya untuk meminimalisir terjadinya

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara anak dibawah

umur maupun pengendara lain.

2.3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Kepolisian Lalu Lintas

Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pengendara Kendaraan

Bermotor

Hal yang dilakukan oleh petugas kepolisian lalu lintas dalam

penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara anak

dibawah umur terdapat faktor yang sering disebut dengan police trafic

law enforcement yaitu penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas

dan kecelakaan lalu lintas yang sebagai represif. Adapun tindkaan

preventifnya dengan pengaturan, penjagaan dan melaksanakan patroli

rutin.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 5 angka (3) huruf e bahwa “urusan

pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan

pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu

lintas , serta pendidikan berlalu lintas, oleh karena Kepolisian Republik

Indonesia”.45

Dalam pengertian pasal tersebut penegakan hukum secara

sah dilakukan oleh Kepolisian Lalu Lintas. Kepolisian senantiasa

melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, polri merupakan

alat negara berfungsi dalam menjamin keamanan dalam negeri maupun

menciptakan rasa aman, ketertiban dan memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya

kepastian hukum.

45 Pasal 5 angka (3) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berkaitan dengan lalu lintas jalan didalam Undang-undang Nomor

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

terdapat pada pasal 14 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Polri bertugas

menyelenggaran semua kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas dijalan.46

Terdapat juga dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, seluruh anggota polri wajib

menaati peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya.

Apabila ditemui anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yang sudah termuat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peratuan

Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia maka akan dijatuhkan

sanksi sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran maka sanksi yang

diberikan berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Jadi

aparatur negara juga harus tunduk dalam melaksanakan tugasnya dan

kewenangannya serta larangannya. Ketika ada anggota polisi yang

melakukan diskresi harus dilihat dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 bahwa hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang

sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Setiap pelanggar lalu lintas dijalan pastinya akan mendapat sanksi

dari pihak kepolisian hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dengan

hukuman pokok kurungan, dan hukuman denda, dan dapat pula

dijatuhkan hukuman berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti

rugi terhadap pelanggaran lalu lintas dengan melibatkan pengendara yang

lain. Hal tersebut termuat dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

46

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Keberhasilan atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada

dasarnya sistem hukum itu sendiri. Teori lawrence menurut Sudikno

Mertukusumo mengenai sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri

dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja

sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kewenangan lemabaga

penegak hukum telah diatur didalam undang-undang. Peran yang

dilakukan oleh petugas kepolisian lalu lintas sangat lah penting itu terjadi

karena pentingnya kewajiban yang dipegang untuk memberikan

pengetahuan akan lalu lintas serta menjaga ketertiban, kelancaran arus

lalu lintas. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis Satuan Lalu

Lintas Polres Semarang sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya,

dari melakukan upaya preventif hingga upaya yang dilakukan secara

represif menjadikan pengendara anak maupaun pengendara lain supaya

akan patuh terhadap hukum yang berlaku. Adanya sosialisai keberbagai

sekolah sebagai salah satu program yang sangat baik terkhusus bagi

pengendara anak dibawah umur yang belum memenuhi syarat dalam

berkendara dijalan umum. Penulis juga melihat tugas pokok dari

kepolisian sudah berjalan sangat baik, akan tetapi masih ada sedikit

kendala yang harus diperhatikan.

Kendala yang dihadapi penulis mengenai struktur hukum atau

penegak hukum adalah kurangnya ketegasan dalam mengambil

keputusan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh

pengendara anak dibawah umur. Belum maksimalnya penegakan hukum

tersebut dikarenakann adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dari luar

yang bertentangan dengan hukum yang ada. Kebijakan tersebut menurut

sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh petugas kepolisian lalu lintas

dengan pengendara anak dibawah umur.

Seperti yang telah dijelaskan diatas masih ada beberapa anggota

kepolisian yang masih kurang dalam kesejahteraannya dikarenakan upah

kerja dengan biaya kehidupan sehari-hari masih jauh lebih banyak, hal

tersebut yang menyebabkan ada beberapa anggota kepolisian lalu lintas

yang bertindak tidak sesuai dengan kewenangannya. Anggota polisi juga

merupakan anggota masyarakat jika mereka telah lepas dinas, dan

memiliki rasa yang sama dengan masyarakat yang lain. Hal ini yang

menjadikan beberapa anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya

melakukan kompromi dengan masyarakat yang terkena tilang maupun

yang melanggar lalu lintas, adapula sebagai orang tua pengendara anak

yang dipanggil untuk mendampingi pengendara anak yang telah

melakukan pelanggaran lalu lintas meminta kepada polisi untuk tidak

diproses ketahan selanjutnya dengan menyodorkan beberapa uang

sebagai arti perdamaian. Oleh karena itu harus adanya pengawasan dalam

tubuh polri sehingga tidak akan lagi adanya praktek semacam ini, yang

bisa jadi akan merusak nama kelembagaan Polri, sebagai penegak hukum

di Negara Indonesia.

Sebagai penegak hukum harus bertindak konsekuen dan

bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil, begitu juga dalam

menghadapi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara

anak. Pihak sekolah juga diharapkan dalam membina pengendara anak

dibawah umur.

Penulis berharap agar penegak hukum diwilayah Kabupaten

Semarang tidak lemah, sehingga akan membentuk mentalitas polri yang

baik apabila masih diketemukan adanya anggota kepolisian yang lemah

akan mentalitasnya akan mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan

dengan sebagaimana mestinya. Apabila peraturan yang telah ada dibuat

dengan sangat baik seharusnya para penegak hukum juga

melaksanakannya dengan baik hal itu akan sejalan dengan apa yang

diharapkan oleh semua lembaga ataupun sesuai dengan keinginan

masyarakat. Segala bentuk kompromi harus segera dihilangkan supaya

terciptanya budaya hukum yang baik serta menciptakan rasa

menghormati orang lain beserta dengan jabatannya. Penulis yakin

pelanggaran lalu lintas diwilayah Kabupaten Semarang akan turun jika

kita bersama-sama dalam memahami peraturan yang sudah ada.