15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI

DAN MODEL PENELITIAN

Dalam sub bab ini diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang

dianggap relevan dengan penelitian ini.

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian-kajian terdahulu yang menunjang penelitian ini dan dijabarkan dalam

penulisan ini, yaitu penelitian Panglipur (2012), Tunjung Sari (2012), Heny Urmila

Dewi, dkk (2013), Sutanto (2013) dan Sri Widari (2015).

Penelitian Panglipur (2012) mengkaji tentang pariwisata dan masyarakat lokal

dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dalam situs warisan dunia

Sangiran untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Kegiatan pariwisata yang

dikembangkan di situs warisan dunia Sangiran adalah pariwisata yang berwawasan

pelestarian dan edukasi. Pembatasan tersebut mempertimbangkan esensi Situs

Sangiran sebagai Situs Manusia Purba yang kaya akan kandungan data arkeologis,

yang harus dilindungi dari segala kegiatan yang merusak integrasi situs dan

menghambat kepentingan studi evolusi di masa mendatang. Oleh karena itu

Panglipur (2012) menyarankan pendekatan pembangunan pariwisata di situs

warisan dunia Sangiran adalah pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat karena

lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan situs Sangiran. Selain itu,

Situs Sangiran tidak memungkinkan untuk dikelola sebagai sebuah industri dan

atau bisnis pariwisata berskala sedang atau besar, yang menuntut adanya fasilitas

penunjang pariwisata yang lebih lengkap. Alasan lainnya adalah segmentasi pasar

15

16

situs warisan dunia Sangiran juga lebih banyak adalah pelajar dan peneliti serta

wisatawan minat khusus yang hanya tertarik pada jenis wisata pengetahuan sejarah

dan atau budaya.

Relevansi penelitian Panglipur (2012) dengan penelitian ini adalah dari aspek

pendekatan pengembangan pariwisata yang sama-sama menggunakan pendekatan

berbasis masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sangatlah

sesuai dalam pengelolaan kawasan subak sebagai sebuah situs warisan budaya

sehingga akan memberi manfaat bagi masyarakat lokal serta terjaganya kelestarian

kawasan atau situs. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan

pemanfaatan kawasan. Peran pemerintah lebih diposisikan sebagai fasilitator dan

mediator yang bersifat netral agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi.

Regulasi harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk

terlibat, karena dapak positif akan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sejalan

dengan berkurangnya dampak negatif yang mungkin muncul. Hal tersebut akan bisa

diperoleh melalui pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan sejalan dengan

pengembangan pelestarian budaya yang melibatkan masyarakat setempat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Panglipur (2012) adalah dari objek

penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan situs Warisan Budaya Dunia (WBD)

Provinsi Bali, yang memiliki karakteristik dan ekologis lingkungan yang berbeda

dengan penelitian Panglipur (2012). Situs warisang dunia Sangiran adalah situs

peninggalan prasejarah yang memiliki data arkeologi penting bagi ilmu

pengetahuan, sedangkan situs WBD Provinsi Bali merupakan lansekap budaya Bali

yang meliputi situs pura, kawasan konservasi hutan, gunung, danau dan sawah serta

17

sosial budaya yang terkait dengan budaya dan ekosistem subak. Subak sebagai

sebuah budaya pertanian masyarakat Bali yang berlandaskan filosofi Tri Hita

Karana sebagian besar masih bertahan dan berjalan dengan baik sehingga diakui

oleh dunia, melalui penetapan subak sebagai WBD oleh UNESCO pada tahun 2012.

Adanya predikat WBD membawa pengaruh dan dampak yang berbeda-beda

ditiap kawasan WBD, seperti kawasan WBD lainnya yaitu di Jatiluwih. Kunjungan

wisatawan meningkat signifikan, dan berpengaruh bagi pendapatan masyarakat dan

Pemerintah Daerah. Desa Mengesta, yang juga menjadi bagian dari kawasan atau

situs WBD diharapkan akan membawa pengaruh dan manfaat penting untuk

pengembangan pariwisata di desa tersebut. Hasil penelitian Panglipur (2012)

sebagai acuan dan informasi penting di dalam membahas penelitian ini lebih lanjut,

serta untuk melengkapi pemahaman tentang keterkaitan dan manfaat WBD dalam

pengembangan pariwisata.

Selanjutnya hasil penelitian Sri Widari (2015) menunjukan bahwa terjadi

perkembangan sosial budaya dan ekonomi Desa Wisata Jatiluwih setelah penetapan

subak sebagai WBD dari aspek Tri Hita Karana. Aktivitas dan ritual pertanian

masih berjalan dan terpelihara, meskipun ada pergeseran dalam sistem tanam padi

dan pola tanam. Kesenian tradisional dan organisasi sosial semakin dilestarikan dan

dijaga keberadaannya. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam

perkembangan Desa Wisata Jatiluwih dari aspek Tri Hita Karana bersifat

manipulatif dan fungsional terlihat pada tahap perencanaan, dan pada tahap

pengembangan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Sri Widari (2015) juga

melihat persepsi wisatawan terhadap perkembangan desa wisata Jatiluwih setelah

18

penetapan subak sebagai WBD dari aspek Tri Hita Karana. Hasil penelitiannya

menunjukan bahwa, penetapan subak sebagai WBD telah memberikan dampak

yang positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama yang memiliki

peluang untuk menjual jasa pariwisata, seperti membuka kios di kawasan wisata

Jatiuwih. Selain memberikan dampak positif tersebut, juga terjadi dampak yang

kurang menguntungkan karena terjadinya kesemerawutan lalu lintas, akibat

terbatasnya lahan parkir. Banyak kendaraan wisata yang harus parkir di pinggir

jalan yang mengganggu arus lalu lintas, terutama saat terjadi pick season kunjungan

wisatawan ke Jatiluwih.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Sri Wedari (2015) terletak pada

aspek kajian perkembangan pariwisata setelah adanya penetapan Warisan Budaya

Dunia oleh UNESCO dengan melihat aspek sosial budaya dan ekonomi

masyarakat. Sri Wedari (2015) menyatakan bahwa penetapan subak sebagai

Warisan Budaya Dunia telah membawa pergeseran pola tanam pertanian, seperti

dalam hal penggunaan traktor untuk mengolah lahan sawah, pemanfaatan pupuk

anorganik. Sebagian besar petani mengganti ternak sapi sebagai tenaga kerja

dengan traktor dalam mengolah lahan sawah. Demikian juga dalam penggunaan

pupuk organik, tergantikan dengan pupuk anorganik. Selain itu hasil penelitian Sri

Wedari (2015) juga menunjukan bahwa penetapan subak sebagai WBD beranfaat

dalam peningkatan pendapatan Desa Jatiluwih, serta meningkatnya lapangan kerja

dan kesempatan berusaha, serta investasi.

Desa Mengesta sekalipun memiliki status yang sama dengan Jatiluwih

sebagai bagian WBD dalam situs Catur Angga Batukaru, namun sektor pariwisata

19

belum berkembang dengan baik, sehingga memerlukan berbagai upaya untuk

menjadikan sebagai DTW yang diminati wisatawan seperti halnya kawasan Desa

Jatiluwih. Sebagai bagian dari WBD diharapkan dapat mendorong pembangunan

sektor pariwisata Desa Mengesta yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta tetap terjaganya pelestarian warisan budaya. Perbedaan penelitian

Sri Widari (2015) dengan penelitian ini adalah dari metode penelitian yang

digunakan dan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian Sri Widari (2015) tentang perkembangan Desa Wisata

Jatiluwih setelah penetapan subak sebagai WBD, juga dijadikan acuan dalam

penelitian ini. Karena hal yang sama sangat memungkinkan akan terjadi di Desa

Mengesta sebagai bagian dari WBD Provinsi Bali. Keterlibatan masyarakat dalam

mengelola potensi dan daya tarik wisata secara baik dan terintegrasi di Desa

Mengeta sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang

terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Heny Urmila Dewi, dkk (2013) yang

mengkaji tentang pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat

lokal di Desa Jatiluwih, Tabanan-Bali, menyimpulkan bahwa keterlibatan

masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahap pengembangan pariwisata

berkelanjutan, mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Akan

tetapi, dalam realitas sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat karena peran

pemerintah yang masih dominan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Jatiluwih.

Penelitian Heny Urmila Dewi, dkk (2013) di kawasan WBD tersebut

menunjukkan bahwa masyarakat lokal belum terlibat dalam pengembangan

20

pariwisata, peran pemerintah masih dominan dalam pengelolaan dan pemanfaatan

kawasan wisata Jatiluwih. Padahal seharusnya partisipasi masyarakat dalam

pengembangan desa wisata diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam

mengelola berbagai potensi dan sumber daya pariwisata. Oleh karena itu, model

yang dirumuskan dan digunakan sebagai pendekatan harus merepresentasikan

partisipasi masyarakat dalam setiap aspek kegiatan.

Hasil penelitian Heny Urmila Dewi, dkk (2013) juga menunjukkan partisipasi

masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Jatiluwih yang dimulai dari tahap

perencanaan, tahap implementasi hingga tahap pengawasan secara nyata belum

berpihak kepada masyarakat. Pembangunan pariwisata yang berbasis partisipasi

masyarakat belum terwujud di wilayah ini. Masyarakat belum menjadi subyek

pembangunan, tetapi masih menjadi obyek pembangunan, melalui dominasi peran

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata.

Perbedaan penelitian Heny Urmila Dewi, dkk (2013) dengan penelitian ini

adalah dari aspek pendekatan kondisi sosiologis dan ekonomi. Desa Jatiluwih sudah

berjalan lebih dahulu sebagai destinasi wisata alam pertanian, sehingga sudah

banyak dikenal dan dikunjungi wisatawan. Sedangkan pariwisata Desa Mengesta

belum berkembang dan banyak dikenal wisatawan. Pemanfaatan daya tarik wisata

masih dikelola secara parsial oleh perorangan. Penelitian Heny Urmila Dewi, dkk

(2013) sebagai acuan dan data pendukung dalam penelitian ini, karena oenelitian

tersebut telah mengungkapkan dua hal penting dalam pengembangan destinasi

pariwisata yaitu keterlibatan atau partisipasi masyarakat lokal dan peran

pemerintah.

21

Penelitian lain yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah hasil

penelitian Sutanto (2013) tentang pariwisata sebagai agen transformasi sawah

tradisional di Bali: Antara Kehancuran dan Pelestarian. Hasil penelitian tersebut

mengungkapkan perkembangan pariwisata di Bali telah merubah fungsi sawah

tradisional menjadi akomodasi pariwisata. Pariwisata membawa dampak negatif

bagi lingkungan, sosial dan budaya masyarakat. Di sisi lain pariwisata membawa

peningkatan ekonomi yang pada akhirnya juga merubah sikap tradisional

masyarakat.

Penelitian Sutanto (2013) yang hanya melihat dampak yang ditimbulkan dari

pariwisata, berbeda dengan penelitian ini yang ingin melihat atau mengetahui posisi

subak sebagai basis pengembangan pariwisata, serta peran pemerintah dalam

mengelola pariwisata dan persepsi dalam pengembangan pariwisata. Hasil

penelitian Sutanto (2013) yang menunjukan bahwa tuntutan ekonomi masyarakat

atau petani yang tidak dapat terbendung akibat globalisasi yang semakin meluas

berdampak nyata terhadap perubahan gaya hidup tradisional masyarakat sehingga

banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Tidak tertutup kemungkinan hal yang

sama akan terjadi di kawasan Desa Mengesta, apabila perkembangan sektor

pariwisata tidak atau kurang dikelola dengan baik dan benar.

Persamaan penelitain Sutanto (2013) dengan penelitian ini adalah dalam hal

latar belakang penelitian yaitu banyaknya alih fungsi lahan pertanian karena

pembangunan pariwisata akan mempengaruhi keberlanjutan pertanian atau

ekosistem subak. Padahal subak sebagai WBD harus dilestarikan. Untuk itu

diperlukan peran pemerintah, pengusaha atau swasta serta masyarakat dalam

22

menemukan solusi agar pariwisata tidak hanya memberi keuntungan ekonomi

semata, akan tetapi perlu adanya upaya pelestarian, pengaturan tata ruang dan

lingkungan agar keindahan dan keaslian sumberdaya yang dimiliki tidak tercemar

atau bahkan menimbulkan kehancuran, khususnya pertanian di Desa Mengesta.

Sebagai acuan karena hasil penelitian Sutanto (2013) memberi informasi

penting dan berharga untuk mengkaji dan membahas penelitian ini lebih lanjut.

Informasi tersebut terkait dengan pengembangan pariwisata, globalisasi dan

tuntutan ekonomi yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan budaya

dalam masyarakat atau petani. Salah satu dampak tersebut adalah terjadinya alih

fungsi lahan pertanian, yang sesungguhnya harus dihindari dalam pelestarian

system subak dalam kawasan WBD.

2.2 Konsep

2.2.1 Pengembangan Pariwisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:538) pengembangan

merupakan suatu proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu menjadi lebih baik,

maju, sempurna dan berguna. Pengembangan merupakan suatu proses atau aktivitas

untuk memajukan sesuatu yang dianggap perlu melalui peremajaan atau

memelihara yang sudah berkembang agar menjadi lebih menarik dan berkembang.

Swarbrooke (1996:99) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan

suatu upaya membangun sektor pariwisata dengan jalan mengintegrasikan segala

aspek di luar sektor pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak

langsung untuk kelangsungan pengembangan pariwisata. Terkait dengan hal

tersebut maka terdapat beberapa jenis pengembangan pariwisata, antara lain:

23

1) Pengembangan pariwisata secara keseluruhan dengan tujuan baru, yaitu

membangun atraksi wisata pada situs yang sebelumnya tidak digunakan sebagai

atraksi. Tujuan baru tersebut seperti; membangun atraksi wisata pertanian pada

situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi wisata.

2) Pengembangan baru secara keseluruhan, pada atraksi yang baru dibangun untuk

menarik pengunjung lebih banyak dan membuat atraksi tersebut mencapai

pangsa pasar baru yang lebih luas.

3) Pengembangan baru pada keberadaan atraksi bertujuan meningkatkan fasilitas

pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh

pengunjung.

4) Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah

dari satu tempat ke tempat lain, dimana kegiatan tersebut memerlukan

modifikasi bangunan dan struktur.

Menurut Sunaryo (2013:159) pengembangan pariwisata harus mencakup

komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Objek dan daya tarik (attraction) yang mencakup daya tarik yang biasa berbasis

utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan/artificial, seperti event atau

yang sering disebut sebagai minat khusus (special interest).

2. Aksesibilitas (accessibility), yang mencakup dukungan sistem transportasi yang

meliputi: rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan,

moda transportasi lain.

3. Amenitas (amenities), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung

wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan (food and beverage), retail,

24

toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi

wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.

4. Fasilitas pendukung (ancillary service), yaitu ketersediaan fasilitas pendukung

yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, rumah sakit, dan sebagainya.

5. Kelembagaan (institution), yaitu keterkaitan dengan keberadaan dan peran

masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata

termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah (host).

Pengembangan pariwisata dalam suatu destinasi wisata dengan

memperhatikan komponen-komponen diatas, harus dipahami secara holistik

sebagai suatu keterkaitan antar objek dan daya tarik beserta unsur-unsur

pendukungnya seperti: aksesibilitas, amenitas, masyarakat setempat dan unsur-

unsur penunjang lainnya yang bekerja secara sinergis dalam satu kesatuan sistem

yang saling menunjang dan melengkapi.

2.2.2 Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha

menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk

pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi

yang akan datang. “Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria

keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis

dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial

terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995)

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam

Pariwisata Berkelanjutan (1995) tersebut adalah pembangunan yang dapat

25

didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan

sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya

terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara

mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya

secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan

seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian,

pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi

juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas.

Secara ringkas, pembangunan pariwisata berkelanjutan pada prinsipnya

merekomendasikan keberhasilan pembangunan pariwisata paling tidak harus

mampu berlanjut secara lingkungan (environmentally sustainable), dapat diterima

oleh lingkungan sosial dan budaya setempat (socially and culturally acceptable),

layak dan menguntungkan secara ekonomi (economically viable) dan

memanfaatkan teknologi yang layak/pantas untuk diterapkan di wilayah lingkungan

tersebut (technologically appropriate) (Sunaryo, 2013:45).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan setidaknya harus memperhatikan

kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi dan budaya), dan seminimal

mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas

lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi. Terganggunya keseimbangan

ekologis, akan dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan secara

keseluruhan, karena subuah ekosistem, tidak dapat berdiri sendiri, namun saling

26

tergantung dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu

pembangunan yang berkelanjutan termasuk pembangunan sektor pariwisata harus

memperhatikan semua aspek atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebuah

ekosistem, sehingga pembangunan tersebut selain tidak merusak ekosistem fisik,

juga harus dapat diterima atau tidak mengganggu sistem sosial dan budaya

masyarakat setempat.

Dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat, maka

pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial budaya

dan kearifan lokal masyarakat yang ada di destinasi. Layak secara ekonomi dan

menguntungkan bagi negara, daerah dan masyarakat setempat. Oleh karena itu

pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel

sehingga memberi manfaat ekonomi, khususnya bagi kesejahteraan dan

pemberdayaan masyarakat setempat. Menekankan jenis teknologi ramah

lingkungan, dengan memanfaatan sebesar-besarnya sumber daya lokal dan dapat

diadopsi oleh masyarakat setempat serta berorientasi jangka panjang.

Tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti uraian diatas, pada

dasarnya harus selalu diupayakan agar dapat berkinerja dan bermuara pada

pencapaian sasaran dan tujuan utama yaitu:

a. Untuk membangun pemahaman dan kesadaran yang semakin tinggi bahwa

pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan bagi pelestarian lingkungan

dan pembangunan ekonomi.

b. Untuk meningkatkan keseimbangan dalam pembangunan.

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat setempat.

27

d. Untuk meningkatkan kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan.

e. Untuk meningkatkan kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan

(Sunaryo, 2013: 47).

Dalam paparan Dubes Makmur Widodo pada Konfrensi Tingkat Tinggi

(KTT) Dunia Pembangunan Berkelanjutan terdapat 4 (empat) indikator yang

dikembangkan pemerintah Republik Indonesia (RI) tentang pembangunan

pariwisata berkelanjutan menurut Agenda 21 tahun 2000. Ke-empat indikator

tersebut antara lain:

1. Kesadaran tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, bahwa strategi

pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menempatkan pariwisata

sebagai green industry (industri yang ramah lingkungan), yang menjadi

tanggungjawab pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan wisatawan.

2. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata.

3. Kemantapan/keberdayaan industri pariwisata yaitu mampu menciptakan

produk pariwisata yang bisa bersaing secara internasional, dan mensejahterakan

masyarakat di tempat tujuan wisata.

Kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata

bertujuan menghilangkan atau menekan sekecil mungkin perbedaan tingkat

kesejahteraan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata. Hal tersebut

sangat penting untuk menghindari konflik dan dominasi satu sama lain. Oleh karean

itu perlu dukungan dan perhatian dalam pengembangan usaha skala kecil oleh

masyarakat lokal. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tebangun partisipasi

masyarakat untuk mengembangkan pariwisata secara berkalanjutan.

28

2.2.3 Warisan Budaya Dunia

Warisan budaya merupakan peninggalan yang melalui suatu proses dalam

kehidupan manusia, yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan

jaman. Pemanfaatannya perlu diperhatikan agar dapat diwariskan kepada generasi

mendatang. Sesuai dengan Yoeti (2006) heritage didefinisikan sebagai ”something

transferred from one generation to another” atau dapat diterjemahkan sebagai segala

sesuatu yang diwariskan dari masa lalu oleh generasi terdahulu, yang dihadapi dalam

kehidupan masa kini dan apa yang akan diturunkan ke generasi berikutnya.

Cultural heritage dapat diartikan sebagai representasi dari karya agung yang

memiliki nilai yang amat tinggi selama kurun waktu seiring dengan area budaya dunia,

dalam hal perkembangan arsitektur atau teknlogi, monumen seni, perencanaan kota

atau design landsekap. Dalam Konvensi Warisan Dunia pada tahun 1972, UNESCO

mengartikan warisan kebudayaan dunia meliputi monumen, bangunan arsitektur, arca

dan 25 lukisan besar, unsur-unsur atau bangunan yang bersifat purbakala, prasasti, goa

yang dijadikan rumah tinggal serta campuran sifat-sifat dengan nilai istimewa secara

keseluruhan dari pandangan sejarah, kesenian atau pengetahuan. Sekelompok

bangunan: berkelompok atau terpisah-pisah atau bangunan yang berhubungan yang

karena bentuk arsiteknya, kebersamaan atau tempatnya di dalam pemandangan,

merupakan nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, kesenian atau

pengetahuan. Situs: buatan manusia atau campuran buatan manusia dan alam, serta

daerah-daerah termasuk situs purbakala yang memiliki nilai luar biasa secara universal

dari sudut pandangan sejarah, estetika, etnologi atau antropologi (Boniface, 1999:33).

Warisan Dunia baik alam maupun budaya, dicanangkan oleh UNESCO

secara resmi sejak tahun 1972, melalui konvensi tentang perlindungan warisan

29

budaya dan alam dunia (Convention Concerning the Protection of World Cultural

and Natural Heritage). Hal tersebut bertujuan untuk melindungi situs-situs budaya

dan alam yang bernilai penting (outstanding) sebagai warisan bersama umat

manusia. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut

melalui pengesahan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 tahun 1989.

Warisan Budaya Dunia (WBD) adalah tinggalan berupa karya budaya

manusia yang mempunyai nilai atau keunggulan (kekhasan) yang sangat menonjol

atau luar biasa dan diakui secara universal di dunia. Budaya “subak” telah

ditetapkan sebagai WBD oleh UNESCO. Predikat WBD adalah status atau label

yang melekat atau dimiliki suatu situs atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai

WBD. Melalui predikat Warisan Budaya Dunia, suatu kawasan memiliki peluang

untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata secara berkelanjutan.

Windia dan Wiguna (2012: 158) menyatakan beberapa alasan ditetapkannya

subak sebagaia WBD. Alasan tersebut antara lain: terkait dengan nilai-nilai yang

dimiliki sistem subak di Bali, seperti nilai keaslian (authenticity value), nilai

universal (universal value), nilai-nilai luar biasa (monumental value). Salain itu,

nilai-nilai philosophy Tri Hita Karana selalu terimplementasikan dalam kehudupan

subak sehari-hari. sistem pengelolaannya.

Konsep keaslian dan keberlanjutan (authenticity and sustainability) dalam

kepariwisataan, akan menciptakan kepariwisataan yang berkualitas bila diterapkan

dengan ideal. Namun keaslian yang dimaksud dalam kontek pengembangan

pariwisata adalah adanya pengalaman khas dan satu-satunya yang dialami dan

dinikmati oleh wisatawan terhadap obyek atau daya tarik wisata. Pengalaman khas

30

tersebut, akan memiliki potensi bagi wisatawan untuk kembali lagi ke destinasi

pariwisata tersebut. Hal tersebut akan membawa keberlanjutan dalam siklus

kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata (Sunaryo, 2013:49). Peluang tersebut

akan terjadi apabila potensi atau destinasi wisata tersebut dikelolang dengan baik

melalui peran masyarakat dan pemerintah

Terkait dengan hal tersebut, Windia dan Wiguna (2012:158) menyatakan

bahwa subak sebagai salah satu inti kebudayaan Bali, dapat dikembangkan menjadi

daya tarik pariwisata dalam meraih devisa bagi daerah dan masyarakat Bali. Namun

perlu dipikirkan, agar peranan subak dalam menarik wisatawan juga dapat

dinikmati oleh petani sebagai pelaku utama dalam pelestarian sistem subak,

sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara pengembangan sektor pariwisata

dengan upaya pelestarian sistem subak sebagai salah satu kebudayaan Bali. Hal

tersebut sejalan dengan Wiguna dan Kaler (2008), yang menyatakan bahwa subak

memiliki peluang yang cukup besar dalam menghasilkan devisa negara dan

meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui pengembangan pariwisata berbasis

pertanian (agrowisata).

Sebagai bagian WBD dengan sumber daya yang dimiliki, Desa Mengesta

akan sangat berpeluang untuk mengembangkan pariwisata berbasis subak, yang

akan memberikan manfaat ekonomi, sosial budaya masyarakat serta pelestarian

alam dan budaya secara berkelanjutan. Pemikiran tersebut dilandasi bahwa Desa

Mengesta memiliki sistem subak yang sangat baik dengan pemandangan sawah

berteras yang sangat indah. Selain itu Desa Mengesta juga memiliki berbagai

31

potensi pariwisata alam dan budaya yang perlu dikembangkan melalui pemanfaatan

predikat Subak sebagai Warisan Budaya Dunia di bawah UNESCO.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pemberdayaan yang melibatkan

dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru

pembangunan berkelanjutan (sustainable development paradigm). Pendekatan

tersebut sejalan dengan tujuan penetapan WBD oleh UNESCO yaitu terjaganya

keaslian dan keberlanjutan suatu situs WBD. Hal tersebut merupakan komitmen

dan tanggungjawab pemilik warisan budaya, yaitu pemerintah dan masyarakat.

Menjaga lansekap budaya Provinsi Bali sangatlah rentan dan bukanlah hal yang

mudah. Maka dari itu sangat penting untuk memberikan dukungan positif bagi

pengelolaan pariwisata berbasis subak, terutama di kawasan WBD.

Pengelolaan yang baik dan terarah bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pariwisata dan mampu menarik minat wisatawan. Selain itu akan menumbuhkan

pemahaman dan kesadaran dalam menjaga dan memanfaatkan situs WBD tersebut.

Strategi ini memiliki beberapa tujuan antar lain: melindungi warisan budaya,

meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan sektor pariwisata.

Peran pemerintah lebih diposisikan sebagai fasilitator sekaligus mediator.

Sebagai fasilitator pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kemudahan-

kemudahan serta wadah atau forum untuk berdialog bagi setiap pihak yang terkait

dengan warisan budaya, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlibat. Sebagai

mediator, pemerintah harus mampu bertindak sebagai manajer konflik yang

“netral” sehingga dapat mencarikan jalan keluar yang terbaik agar kepentingan

berbagai pihak sedapat mungkin dapat terakomodasi (Tanudirjo. 2003:10).

32

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Persepsi

Penggunaan teori persepsi dalam penelitian ini terkait dengan upaya

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya masyarakat petani

sebagai pengelola sistem subak. Mengetahui persepsi masyarakat akan lebih

memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata di

Desa Mengesta. Untuk melibatkan dan memerankan masyarakat secara baik dan

benar harus dilandasi dengan persepsi dan keinginan masyarakat, sehingga

dihasilkan sebuah model pengembangan pariwisata yang sejalan dengan

kepentingan dan keinginan masyarakat.

Persepsi merupakan suatu proses dimana individu memilih,

mengorganisasikan serta mengartikan stimulus yang diterima melalui inderanya

menjadi suatu makna. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu

faktor personal dan faktor struktural. Faktor personal antara lain adalah proses

belajar, motif, dan kebutuhan, sedangkan faktor struktural meliputi lingkungan, dan

nilai sosial dalam masyarakat (Rangkuti, 2003:52)

Persepsi juga berkaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus

tentang kejadian pada waktu tertentu. Persepsi dapat terjadi kapan saja, yaitu saat

stimulus menggerakkan indra. Persepsi mencakup penerimaan stimulus,

pengorganisasian stimulus, penafsiran stimulus yang telah diorganisasikan dengan

cara mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap (Rangkuti, 2003:53).

Farsari (2005:3) memberikan penjelasan bahwa persepsi adalah suatu proses

dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra mereka

33

untuk memberikan makna terhadap lingkungannya. Faktor-faktor berikut

menjelaskan bahwa pihak pelaku persepsi (perceiver), dalam objeknya atau target

yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan akan

dapat mempengaruhi terbentuknya suatu persepsi. Irianto (2011:190) menjelaskan

persepsi yaitu bila seorang individu memandang pada satu obyek dan mencoba

menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh

karakteristik dari pribadi ke perilaku persepsi individu itu. Diantara karakteristik

pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif,

kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (expectation).

Unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi. Waktu adalah

dimana suatu obyek atau peristiwa itu dilihat agar dapat mempengaruhi perhatian,

seperti juga lokasi, cahaya, panas, atau setiap jumlah faktor situasional.

Mengemukakan persepsi sebagai proses yang digunakan seorang individu untuk

memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi

guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya

tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan

dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan (Ramadhan,

2009:7).

Berdasarkan definisi persepsi yang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

persepsi merupakan tindakan yang diberikan seseorang terhadap sesuatu yang

berada di sekitar lingkungannya baik persepsi yang diberikan positif ataupun

negatif. Persepsi memegang peranan penting dalam konsep positioning karena

manusia menafsirkan suatu kejadian. Proses persepsi merupakan serangkaian

34

kegiatan yang melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Persepsi merupakan hasil

dari pengamatan terhadap keadaan oleh indrawi manusia yang merupakan

pandangan manusia mengenai sesuatu. Mengacu pada berbagai definisi tentang

persepsi, maka mengetahui persepsi masyarakat secara baik dan benar, menjadi

demikian penting dalam sebuah proses perencanaan, termasuk dalam perencanaan

pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis subak di Desa Mengesta, sebagai

bagian dari Warisan Budaya Dunia Provinsi Bali.

2.3.2 Teori Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat yang dikenal dengan CBT (Community Based

Tourism) sangat populer dilakukan dalam membentuk sebuah strategi

pembangunan dalam bidang pariwisata. Konsep ini memiliki tujuan untuk

melakukan suatu peningkatan intensitas partisipasi masyarakat, sehingga dapat

memberikan peningkatan dalam bidang ekonomi serta masyarakat memiliki

kekuatan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola suatu pembangunan

dalam bidang pariwisata.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan pemberdayaan yang

melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks

paradigma baru pembangunan berkelanjutan (sustainable development paradigm).

Melalui pendekatan ini diharapkan pembangunan kepariwisataan menjadi dapat

lebih diterima dan mampu memberikan nilai manfaat yang tinggi kepada

masyarakat.

Menurut Jain (2000:5) tujuan yang diinginkan dengan berlakunya konsep

pariwisata yang berbasis masyarakat, yaitu:

35

1. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi untuk meningkatkan dan

atau memperbaiki konservasi alam atau sumber daya budaya, termasuk

keanekaragaman hayati.

2. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi terhadap pembangunan

ekonomi lokal sehingga meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi

masyarakat.

3. Pariwisata berbasis masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal

4. Pariwisata berbasis masyarakat mempunyai tanggung jawab kepada wisatawan

untuk memberikan produk yang peduli terhadap lingkungan alam, sosial

maupun budaya.

Pariwisata yang berbasis masyarakat harus memperhatikan keterlibatan

masyarakat lokal yang merupakan syarat mutlak untuk tercapainya pembangunan

pariwisata yang berkelanjutan. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang memiliki

pengetahuan terhadap lingkungannya berdasarkan pengalaman yang diturunkan

dari generasi ke generasi. Atas pengetahuan dan pengalaman tersebut maka

masyarakat setempat memiliki kesadaran untuk mengembangkan berbagai hal yang

ramah lingkungan dan dapat diterima secara sosial budaya dan religi.

Salah satu strategi dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat

secara konseptual memiliki ciri yang unik serta sejumlah karakter dikemukakan

oleh Nasikun (2000:27), yaitu sebagai berikut:

1. Oleh karena karakternya yang lebih mudah diorganisasi di dalam skala yang

kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pariwisata yang

bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman dan tidak menimbulkan

36

banyak dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata

konvensional yang berskala massif.

2. Pariwisata berbasis masyarakat memiliki peluang lebih mampu

mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan

oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-

pengusaha lokal, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, sehingga

memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima masyarakat.

3. Masyarakat sebagai komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati

keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu pariwisata berbasis

masyarakat lebih memberdayakan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa prinsip dasar CBT adalah membuka ruang dan

peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam

pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata didaerahnya sehingga mereka

ikut mendapatkan keuntungan secara ekonomi serta ikut bertanggung jawab secara

moral dalam menjaga dan melestarikan sumber daya pariwisata tersebut beserta

fasilitasnya.

Suansri (2003:14) mendefinisikan Pariwisata Berbasis Masyarakat

(Community Based Tourism) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek

keberlanjutan lingkungan dan budaya di dalam mewujudkan pembangunan

pariwisata yang berkelanjutan, melalui hubungan yang lebih seimbang antara

wisatawan dan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Keseimbangan yang

dimaksud antara lain dalam hal status kepemilikan komunitas, pembagian

37

keuntungan yang adil, hubungan faktor budaya yang didasari sikap saling

menghargai, dan upaya bersama untuk menjaga lingkungan.

Tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam suatu tempat wisata dengan

daerah wisata lain relatif berbeda, hal ini disebabkan karena bervariasinya

kompetensi sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal. Untuk itu peningkatan

SDM dan pemberdayaan masyarakat lokal merupakan upaya strategis untuk

melatih kemandirian masyarakat lokal agar dapat terlibat dalam pengembangan

pariwisata.

2.3.3 Teori Perencanaan

Untuk mengelola kegiatan pariwisata yang lebih profesional, dibutuhkan

adanya perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan. Definisi umum

perencanaan adalah pengorganisasian masa depan untuk mencapai tujuan tertentu,

mempunyai rentang yang sangat kuat dan beragam mulai dari skala individu sampai

skala regional hingga nasional. Suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya

yang tersedia. (Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan)

Proses perencanaan adalah rangkaian kegiatan berpikir (rasional) secara

bersistem dalam usaha menyusun rencana untuk masa depan, dapat dikembangkan

sesuai dengan kendala dan keterbatasan sehingga rangkaian kegiatan itu dapat

dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Menurut Paturusi (2008:26) perencanaan adalah suatu proses pembuatan

keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu destinasi atau atraksi wisata.

38

Ini merupakan suatu proses dinamis dalam penentuan tujuan, yang secara bersistem

mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan serta

implementasinya terhadap alternatif yang dipilih dan evaluasinya. Proses

perencanaan mempertimbangkan lingkungan politik, fisik, sosial, dan ekonomi

sebagai suatu komponen yang saling terkait dan tergantung dengan yang lainnya.

Syarat-syarat perencanaan menurut Paturusi (2008:10)

1) Logis, bisa dimengerti dan sesuai dengan kenyataan yang berlaku.

2) Luwes (fleksibel) dan tanggap mengikuti dinamika perkembangan.

3) Objektif, didasari tujuan dan sasaran yang dilandasi pertimbangan yang

bersistem dan ilmiah.

4) Realitas, dapat dilaksanakan, memiliki rentang rencana: jangka panjang,

menengah dan pendek.

Untuk mengoptimalkan keuntungan dari pengembangan pariwisata

dibutuhkan suatu perencanaan yang baik dan matang. Tujuan ini hanya dapat

dicapai jika direncanakan dengan baik dan terintegrasi dengan perencanaan

pembangunan secara keseluruhan. Dengan perencanaan, pariwisata dapat

dikembangkan sebagai pariwisata yang berkelanjutan. Ada delapan model

pendekatan perencanaan pariwisata menurut Inskeep (1991:29), yaitu:

1. Pendekatan berkesinambungan, inkremental dan fleksibel (continuous,

incremental and flexible approach). Pendekatan ini didasarkan pada kebijakan

dan rencana pemerintah, baik secara nasional maupun regional. Perencanaan

pariwisata dilihat sebagai suatu proses berkesinambungan yang perlu dievaluasi

39

berdasarkan pemantauan dan umpan balik dalam kerangka pencapaian tujuan

dan kebijakan pengembangan pariwisata.

2. Pendekatan sistem (system approach). Pariwisata dilihat sebagai suatu sistem

yang saling berhubungan (interrelated system), demikian halnya dalam

perencanaan dan teknik analisisnya.

3. Pendekatan menyeluruh (comprehensive approach). Pendekatan ini bisa juga

disebut pendekatan holistik. Seperti pada pendekatan sistem seluruh aspek yang

terkait dalam perencanaan pariwisata mencakup institusi, lingkungan dan

implikasi sosial ekonominya dianalisis dan direncanakan secara menyeluruh.

4. Integrated approach. Mirip dengan pendekatan sistem dan pendekatan

menyeluruh. Pariwisata dikembangkan dan direncanakan sebagai suatu sistem

yang terintegrasi baik ke dalam maupun ke luar.

5. Pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

(environmental and sustainable development approach). Pariwisata

direncanakan, dikembangkan dan dikelola memperhatikan kelestarian

lingkungan fisik dan sosial budaya. Analisis daya dukung merupakan bagian

yang paling penting dalam pendekatan ini.

6. Pendekatan swadaya masyarakat (community approach). Pendekatan yang

melibatkan yang sebesar-besarnya masyarakat mulai dari proses perencanaan,

membuat keputusan, pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan pariwisata.

7. Pendekatan implementasi (implementable approach). Kebijakan, rencana,

rekomendasi dan rumusan pengembangan pariwisata dibuat serealistis mungkin

40

dan dapat diterapkan. Rumusan perencanaan dibuat sejelas mungkin sehingga

bisa dilaksanakan.

8. Penerapan proses perencanaan yang sistematik (application of systematic

planning process). Pendekatan yang dilakukan berdasarkan logika tahapan

kegiatan.

Menurut Rangkuti (2005:3), perencanaan strategi merupakan kegiatan

perusahaan untuk mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal

perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) suatu pasar.

Adapun kegiatannya meliputi pengamatan secara hati hati terhadap persaingan,

peraturan tingkat inflasi, siklus bisnis, keungulan, dan harapan konsumen serta

faktor–faktor lain yang dapat mengindentifikasi peluang dan ancaman. Suatu

perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan

berebut peluang yang ada. Proses analisis, perumusan dan evaluasi-eveluasi strategi

itu disebut perencanaan strategis. Tujuan utama perencanaan strategis, agar

perusahaan dapat melihat kondisi-kondisi eksternal dan internal, sehingga

perusahaan dapat mengantisipasi perubahaan lingkungan eksternal.

Menurut Sunaryo (2013:163) perencanaan pariwisata pada dasarnya adalah

mencari titik temu antara sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply

side) atau dengan kata lain terwujudnya kesesuaian antara kebutuhan dari sisi

permintaan/pasar dan dukungan pengembangan dari sisi penawaran/produk wisata

atau destinasi wisata. Terkait dengan prinsip keseimbangan tersebut maka aspek

pasar memiliki posisi yang sangat strategis yang akan menjadi dasar pijakan

pengembangan produk atau destinasi.

41

2.4 Model Penelitian

Kerangka model penelitian tentang Pengembangan Pariwisata

Berkelanjutan Berbasis Subak Sebagai Bagian Warisan Budaya Dunia di Desa

Mengesta Kabupaten Tabanan ditunjukan dalam Gambar 2.1. Dari Gambar 2.1

nampak bahwa Desa Mengesta sebagai bagian Warisan Budaya Dunia yang telah

ditetapkan oleh UNESCO, termasuk dalam situs Catur Angga Batukaru.

Sebagai bagian dari WBD diharapkan dapat memberi pengaruh positif

didalam pengembangan pariwisata Desa Mengesta yang dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat dengan tetap terjaga pelestarian dan keberlanjutan situs.

Menjadi bagian dari WBD memerlukan suatu penanganan yang serius agar keaslian

dan keberlanjutan kawasan WBD tetap terjaga. Untuk itu keterlibatan masyarakat

lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi dan daya tarik wisata

merupakan salah satu cara di dalam memberikan peluang kepada masyarakat lokal

untuk mendapatkan manfaat serta akan terjaga pelestarian dan keberlanjutan WBD.

Penelitian difokuskan untuk mengetahui bagaimana pengembangan

pariwisata berkelanjutan di Desa Mengesta sebagai bagian dari WBD, manfaat

WBD bagi masyarakat serta peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di

Desa Mengesta pasca penetapan WBD serta. Dengan menggunakan teori yang

relevan untuk menganalisis permasalahan bertujuan untuk memberikan arahan bagi

peneliti dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan pertama adalah teori

perencanaan pariwisata. Teori persepsi digunakan untuk membahas permasalahan

kedua dan ketiga, dan teori pariwisata berbasis masyarakat digunakan untuk

42

membahas permasalahan kedua. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

sumbangan informasi dan rekomendasi kepada instansi berwenang atau stakeholder

yang bergerak dalam bidang kepariwisataan, didalam usaha mengembangkan

pembangunan kepariwisataan di kawasan warisan budaya dunia khususnya di Desa

Mengesta.

Gambar 2.1

Kerangka Model Penelitian Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis

Subak sebagai Bagian Warisan Budaya Dunia di Desa Mengesta

Kabupaten Tabanan.