13

BAB II

TINJAUAN UMUM FUNGSI UNIT INAFIS DAN KEDOKTERAN

FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

A. Tugas POLRI dalam penanggulangan kejahatan.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum di temukan dalam perundang-

undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Tugas kepolisian yang bersifat prefentif atau mencegah, mengatur

atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha atau kegiatan demi

terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan di dalam

masyarakat. Upaya yang dilakukan Polisi itu berupa kegiatan patroli.

Penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila di

kaitkan dengan perundang-undangan diartikan sebagai pengayom, pelindung

dan pengayom masyarakat.4

B. Fungsi POLRI Sebagai Penyidik dan Penyelidikan

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah awal proses pencarian barang bukti, saksi dan

juga terduga pelaku yang timbul dari adanya suatu akibat dari tindak

pidana atau dampak dari kejahatan dengan mendatangi tempat kejadian

perkara yang mana, yang mana cara-cara untuk melakukan penyelidikan

4Polri, tugas dan fungsi Polri, http://www.polri.go.id, diakses tanggal 8 November 2018.

14

telah di atur ke dalam KUHAP sendiri, dan siapa saja yang berhak untuk

menjadi penyidik juga telah di atur ke dalam KUHAP.

Pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu

dalam Bab I tentang Penjelasan Umum, yaitu:

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur yang

terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung

tindakan antara satu dengan yang lain saling keterkaitan.

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

c. Penyidikan dilakukan dengan dasar peraturan perundang-

undangan.

d. Tujuan penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan bukti,

yang karena bukti itu membuat terang tindak pidana yang

terjadi, dan dapat menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan

penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tapi tindak pidana itu

belum jelas serta belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya

15

tindak pidana yang belum jelas atau terang itu dapat diketahui dari adanya

penyelidikannya.5

2. Penyidik

a. Pengertian Penyidik

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan tentang batasan wewenang

penyidik. “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan”.6

Menurut pasal 6 Ayat 1 KUHAP:

Penyidik adalah :

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang

khusus oleh undang-undang.7

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP

dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang

adanya penyidik pembantu disamping penyidik.8

Dalam pasal 6 ini di jelaskan siapa yang berhak untuk menjadi

penyidik, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain

adalah:

5Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang.

Bayumedia Publishing. hlm.380-381 6 Kitab Hukum Acara Pidana. 7 Ibid. 8 Adami Chazawi Op.cit.

16

a. Pejabat Penyidik POLRI

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Peraturan

Pemerintah yang mengatur kepangkatan penyidik berupa

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat-syarat

kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain :

1. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat

“penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat

kepangkatan dan pengangkatan,yaitu :

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan

Dua Polisi.

b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu

Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian

tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat

Pembantu Letnan Dua.

c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian

Republik Indonesia.9

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidik

Pembantu adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik

Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian

9 Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

17

Negara sesuai syarat yang diatur dengan peraturan

pemerintah.10

Pejabat polisi yang bisa diangkat sebagai “penyidik

pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2010. Menurut aturan, syarat kepangkatan

untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik

pembantu:11

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua

Polisi.

b. Dan atau pegawai negeri sipil di lingkungan

Kepolisian Negara dengan kriteria sekurang-

kurangnya berpangkat Pengatur Muda

(Golongan II/a).

c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik

Indonesia atas usul komandan atau pimpinan

kesatuan masing-masing.12

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri

10 Nico Ngani,. Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan.

Yogyakarta . Liberty. hlm. 19 11 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan

dan Penuntutan. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 110. 12 Kitab Hukum Acara Pidana.

18

sipil yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai

penyidik. Pada dasarnya, kewenangan mereka miliki

berdasarkan pada undang-undang pidana khusus, yang

telah ditetapkan sendiri pemberian wewenang

penyidikan terdapat di salah satu pasal.13

Dalam hal kewenangan penyidikan yang dilakukan

oleh Pegawai Negeri Sipil ini hanyalah sebatas

Undang-Undang khusus saja yang mana dalam

kewenangan Penyidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Ini

di atur batasanya dalam KUHAP Pasal 7 Ayat 2 :

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana

di jelaskan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki

kewenangan sesuai dengan undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pada

pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi

dan pengawasan penyidik Polri.

b. Wewenang Penyidik

Penyidik ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan atau

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang guna melakukan penyidikan. Penyidik saat bertugas

wajib memenuhi syarat kepangkatan yang diatur. Kriteria kepangkatan

seorang penyidik dalam penyidikan diatur pada Peraturan Pemerintah

13 M. Yahya Harahap Op.Cit.

19

Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. syarat tersebut

dijelaskan pada Pasal 2 menyatakan bahwa:

(1) Penyidik adalah :

c. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-

kurang berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.

d. Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya

berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang

disamakan dengan itu.

(2) Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai

dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor

kepolisian bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena

jabatannya adalah penyidik.

(3) Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

ditunjukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang

membawahi pegawai negeri tersebut.

20

(6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh

menteri.14

Berdasarkan ketentuan yang ada maka penyidik ialah pejabat

kepolisian. Dengan ini syarat kepangkatan yang disyaratkan dalam

Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak sepenuhnya

diterapkan dalam kenyataannya, karena pelaksanaan penyidik dan

penyelidikan membutuhkan jumlah polisi yang memadai.

KUHAP membedakan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 serta

Pasal 5 KUHAP menjelaskan tentang pejabat yang melakukan

kewajiban dalam penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP

menyatakan tentang pejabat yang melakukan atau menerapkan

kewajiban sebagai penyidik. Hal ini di karenakan supaya tidak terjadi

lagi terjadi tumpang tindih, serta merupakan efisiensi upaya

penyelidikan. Mengenai tugas dan wewenang penyelidik dapat

ditemukan dalam Pasal 5 KUHAP :

Penyidik yang dimaksud Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang.

(2) Mencari keterangan dan barang bukti.

14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

21

(3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan

serta memeriksa tanda pengenal diri.

(4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

(1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledah

an dan penyitaan.

(2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.

(3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

(4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

3. Alur penyelidikan

Dalam proses penyelidikan dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri

Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana :

1. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

meliputi :

- Pengolahan TKP

- Pengamatan

- Wawancara

- Pembuntutan

- Penyamaran

- Pelacakan

- Penelitian dan analisis dokumen

b. sasaran peyelidikan meliputi :

22

- orang

- benda atau barang

- tempat

- peristiwa kejadian

- kegiatan.15

a. Proses Penyidikan tindak pidana16

Bagan 1 Alur proses penyidikan tindak pidana

15 Ahmad iksan, amin purnawan, latthifah hanim. 2017. proses pelaksanaan penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana fidusia di polres demak. Semarang. Jurnal hukum khaira ummah.

Vol. 12. No 4. Fakultas Hukum. UNISSULA. Hal. 847. 16 Bagan alur proses penyidikan SATRESKRIM Polres Malang Kota.

Peraturan Kapolri nomor

14 Tahun 2012, lidik

sebelum ada laporan

setelah ada LP adalah

sidik

Di duga ada unsur

pidana Tidak di tingkatkan ke

tahap sidik ( SP2HP)

Alat bukti yang sesuai Barang bukti ( pasal

39 KUHP )

Laporan/ pengaduan

Laporan polisi

Lidik

Sidik

k

CARI & KUMPULKAN BUKTI BUAT TERANG TP TEMUKAN TERSANGKA

KUHAP

BUKTI (Perkap 14 2012- alat bukti )

BUKTI YANG

SAH

- LP

- MAX 2 ALAT

BUKTI YG SAH

SP3

1. BKN TP

2. TDK CUKUP

BUKTI

3.DEMI HUKUM

- TSK MD

- NEBIS IN IDEM

- KADALUARSA

- DELIK ADUAN

DI CABUT

23

b. Pembuatan resume dalam Berita acara pemeriksaan

a. Dasar

- laporan polisi

- surat perintah penyidikan

- surat pemberitahuan di mulainya penyidikan

b. perkara

- kronologi secara singkat

c. fakta-fakta

- pemanggilan

- perintah membawa

- penangkapan

- penahanan

- penggeledahan

- penyitaan

TERBUKTI BERSALAH

1. KET SAKSI

2. KET AHLI

3. SURAT

4. PETUNJUK

5. KET TERDAKWA

BENDA YANG

DAPAT DISITA

UNTUK

MENAMBAH

KEYAKINAN HAKIM

PASAL 183 KUHP” PEMBUKTIAN NEGATIF” SEKURANG

KURANGNYA 2 ALAT BUKTI YANG SAH

ADANYA KEYAKINAN HAKIM

24

- keterangan saksi-saksi

- keterangan tersangka

d. pembahasan

- analisa kasus ( kronologi )

- analisa yuridis

e. kesimpulan

f. penutup17

4. Alat-Alat Bantu POLRI Dalam Penyelidikan

a. Laboratorium Forensik

Laboraturium Forensik Polri merupakan bagian dari struktur

organisasi Polri yang mempunyai tugas ataupun fungsi selaku pembina,

pelaksana kriminalistik/ Forensik, sebagai ilmu yang penerapannya

untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan/ penyidikan

tindak pidana. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan barang bukti

secara laboratoris kriminalistik maupun pemeriksaan secara teknis

kriminalistik di tempat kejadian perkara, sejalan dengan perkembangan

arus reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai

pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam

pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode

scientific crime investigation (SCI). Oleh karena itu merupakan

17 Wawancara dengan Brigadir Santi Aman. Penyidik RESMOB Polres Malang Kota. 14

Februari 2018.

25

momentum yang tepat bagi Polri untuk senantiasa memberdayakan

penyidikan secara ilmiah (Scientific Crime Investigation/SCI).

Implementasi SCI/Kriminalistik/Forensik dalam olah TKP

merupakan jaminan mutu (Quality Assurance) dan kendali mutu

(Quality control). Dalam pelaksanaan olah TKP Implementasi tersebut

berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna

penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak

terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.18

b. Anjing pelacak

Fungsi anjing pelacak :

1. sebagai alat untuk menyelidiki tempat, kedudukan diamana para

pelaku peristiwa atau kejadian, korban dan barang bukti berada

setelah peristiwa terjadi.

2. Sebagai alat bantu untuk menangkap para pelaku jika pelaku

melarikan diri.

Anjing pelacak membantu proses penyelidikan dan penyidikan

sebagai alat bantu mencari bekas dan jejak, barang bukti, dan terduga

pelaku tindak pidana. Penyelidikan dan penyidikan dengan

menggunakan anjing pelacak dapat dikatakan berhasil dan sah jika :

a. Bekas dan jejak yang dilacak benar bekas jejak pelaku peristiwa

atau kejadian

18 Teguh Prihmono, Umar Ma’ruf, Sri Endah Wahyuningsih. 2018. Peran Laboratorium

Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di

Indonesia. Vol. 13. No. 1 Fakultas Hukum

UNISSULA Semarang

26

b. Barang bukti yang dicari dapat ditemukan dalam pelacakan dan

benar berhubungan dengan peristiwa atau kejadian

c. Dapat dikatakan tersangka jika pada badan atau tempat orang yang

dicurigai terdapat barang bukti yang berhubungan dengan

peristiwa atau kejadian serta ada pengakuan tanpa paksaan dan

dikuatkan berdasarkan bukti-bukti.

Macam-macam jenis peristiwa kejadian yang dapat dilacak dengan

anjing pelacak :

- Pencurian

- Perampokan

- Penodongan

- Pemerkosaan

- Pembunuhan

- Pengerusakan

anjing pelacak berfungsi sebagai mitra polisi dalam satuan

kepolisan K-9 salah satunya yang bertugas melacak jejak. Jejak atau

bekas berkaitan dengan pelacakan oleh anjing pelacak karena bekas

atau jejak yang akan digunakan sumber untuk tugas pelacakan oleh

anjing pelacak serta pawangnya dalam hal ini adalah polisi khusus

yang diberi pendidikan untuk bisa melatih anjing. Jejak merupakan

bekas yang ditinggalkan makhluk hidup di karenakan kepindahan

dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Macam-macam bekas :

27

a. Bekas-bekas yang dapat dilihat :

- Telapak kaki, telapak tangan, sepatu dll.

- Tetesan darah, minyak.

- Bekas terinjaknya rumput dan tumbuhan-tumbuhan lain.

- Barang-barang yang ditinggalkan oleh pelaku.

b. Bekas sepintas lalu dapat dilihat

Untuk dapat menimbulkan bekas harus menggunkan

peralatan modern atau zat kimia supaya dapat menjadi nyata dan

jelas dapat di lihat seperti bekas sidik jari.

c. Bekas yang tidak bisa dilihat

Bekas merupakan rahasia bagi kita karena bekas tidak dapat

dilihat dengan mata dari bentuk atau warna, meski menggunakan

peralatan canggih, manusia tetap mengalami kesulitan untuk

mengetahuinya. Tetap bagaimanapun kecilnya ssuat bekas atau

jejak pasti memiliki bau pada batasan tertentu. Untuk dapat

menimbulkan bekas atau jejak satunya cara dengan hidung anjing,

dengan cara berjalan mengikuti atau membaui. Polri

menggunakan anjing pelacak untuk membantu tugasnya dalam

mendeteksi jejak atau bekas penjahat yang petugas tidak bisa

dideteksi.19

19Oldy Andrelin Newaherman , Diah Gusitiniati, Firganefi. Fungsi Anjing Pelacak Sebagai

Alat Bantu Penyidikan Dalam Mendapatkan Barang Bukti Tindak Pidana.

28

c. Unit INAFIS

Dalam proses penyidikan ada satu unit khusus yang kepolisian

untuk mengumpulkan bukti bukti guna membantu proses penyidikan

suatu perkara, unit khusus ini di sebut dengan INAFIS ( Indonesia

Automatic Fingerprint System). Unit ini merupakan unsur pelaksana

teknis pada di Reskrim, yang berada di bawah naungan payung

Direktorat Reserse dan Kriminal unit identifikasi bertugas membina dan

menyelenggarakan fungsi identifikasi meliputi kegiatan Daktiloskopi

kriminal, dastilokopi umum, dan fotografi kepolisian. Unit ini di pimpin

oleh kepala bidang/sie ident yang bertanggung jawab kepada Direktorat

reskrim dan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah Wakil Direktorat

Reskrim.20

Adapun alat-alat yang di gunakan unit INAFIS dalam melakukan

penyelidikan :

- Kuas khusus sidik jari

Untuk mencari sidik jari yang tertinggal di Tempat kejadian

Perkara dengan menggunakan serbuk khusus sidik jari ( Black

powder fingerprint ).

- Serbuk khusus sidik jari ( Black powder fingerprint )

Untuk mencari sidik jari yang tertinggal di Tempat kejadian

Perkara dengan menggunakan kuas khusus.

- Kaca pembesar

20 Jogja polri, inafis, http://www.jogja.polri.go.id. tanggal akses 8 november 2018.

29

Untuk melihat kwalitas sidik jari yang ada secara kasat mata.

- Tinta sidik jari

Di gunakan untuk pengambilan sampel sidik jari korban

maupun saksi-saksi yang di perlukan.

- Kamera

- Kompor listrik

Bilamana memerlukan pembakaran Search iodine crystal

ampol.

- Plastik penutup

Untuk proses pembakaran Search iodine crystal ampol.

- Search iodine crystal ampol

Di gunakan pada saat pencarian sidik jari di kertas.

- MAMBIS

Mambis ini adalah alat yang di gunakan untuk mencari

informasi data melalui Fingger Print korban maupun terduga

pelaku yang di dapat di TKP.

- IPS ( Informasi Portable Sistem )

Alat yang di gunakan untuk mencari data base kartu identitas

yang terkoneksi dengan internet.

- AK 47

30

Alat yang di gunakan untuk mencari data base kartu identitas

yang terkoneksi dengan internet di dalam satu koper berisi

printer, laptop, finger scaner, baterai.21

C. Pengertian Identifikasi Dalam Proses Penyelidikan

Identifikasi berasal dari kata identify yang artinya meneliti, menelaah.

Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan,

meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan

lapangan.22

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf g dan h Undang-undang Nomor 2

Tahun 2002 Tenatng Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas, huruf g, melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan

hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Huruf h,

menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian.

D. Kedokteran Forensik

a. Pengertian Forensik

Ilmu forensik ialah ilmu yang dipergunakan guna keperluan hukum

dengan memberikan bukti ilmiah yang bisa digunakan dalam pengadilan

21 Wawancara dengan IPTU Subandi. PAUR IDEN INAFIS Polres Malang Kota. 29

November 2018. 22 Wikipedia, pengertian identifikasi, https://id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 17 januari

2019.

31

dalam memecahkan suatu kejahatan. Forensik merupakan bidang ilmu

pengetahuan yang dipergunakan membantu proses penegakan keadilan

melalui proses penerapan ilmu atau sains. Forensik adalah bidang ilmu

pengetahuan yang dipergunakan untuk membantu proses penegakan

keadilan melalui proses penerapan ilmu sains. Pada prinspnya, Ilmu

Kedokteran Forensik dapat dikelompokkan kedalam ilmu forensik; seperti

misalnya Ilmu Kimia Forensik, Ilmu Fisika Forensik, Ilmu Psikiatri

Forensik, Balisik, Dektiloskopi dan sebagainya.23

b. Fungsi Forensik

Fungsi ilmu forensik tersebut, termasuk Ilmu Kedokteran Forensik

ialah :

1. Membantu penegakan hukum untuk menentukan apakah suatu

peristiwa yang sedang diselidiki merupakan peristiwa pidana atau

bukan

2. Membantu penegakan hukum untuk mengetahui bagaimana proses

tindak pidana tersebut, meliputi;

- Kapan dilakukan

- Dimana dilakukan

- Dengan apa dilakukan

- Bagaimana cara dilakukan

- Apa akibatnya

- Membantu penegakan hukum mengetahui identitas korban

23 Ramadinne Nuzunulriyanti, Firganefi, Budi Rizki Husin. 2018. Fungsi Ilmu Kedokteran

Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu Dan Anak. lampung. jurnal ilmu

hukum. fakultas hukum. universitas lampung.

32

- Membantu penegakan hukum mengetahui identitas pelaku.24

c. Visum Et Repertum

Visum et Repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat

dokter atas dasar permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil

pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/

diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah

sumpah, di pergunakan untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum

berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah di dalam proses

pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam

VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian

pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang

bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil

pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.25

E. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana menurut simons adalah suatu tindakan melanggar hukum

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang

yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Dengan batasan seperti ini, maka menurut simons, adanya suatu tindak pidana

harus di penuhi unsur-unsur sebagai berikut :

24 Ibid. 25 Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi. 2013. Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian

Perkara Pidana. jambi. jurnal ilmu hukum. vol. 6 no. 7. fakultas hukum. universitas jambi. hal.

132.

33

a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif ( berbuat )

maupun perbuatan negatif ( tidak berbuat )

b) Di ancam dengan pidana

c) Melawan hukum

d) Dilakukan dengan kesalahan

e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.26

Tindak pidana menurut simons di jelaskan bahwa harus adanya perbuatan

yang dilakukan yang mana telah melanggar ketentuan norma yang mengatur

atau perbuatan melawan hukum yang mana di ancam dengan pidana serta

dalam hal penghukuman sendiri haruslah orang yang mampu bertanggung

jawab, yang mana kemampuan bertanggung jawab sendiri ada dalam Pasal 44

ayat 1 yang menyatakan “ barang siapa melakukan perbuatan yang tidak

dapat di pertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan

atau tergganggu karena penyakit.

Suatu tindak pidana dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu

larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu

keharusan.27

Tindak pidana atau Pembunuhan secara terminologi berarti perkara

membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP

pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, Tindak

pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut

selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau

26 Tongat.2012. dasar-dasar hukum pidana indonesia. Malang. UMM Press. Hlm 95. 27 P.A.F. Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. .hlm.213

34

yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Bentuk kesalahan tindak pidana

menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak

sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan

direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting

dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui

perbuatan yang dilakukan sampai selesai.28

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Pasal 338 KUHP telah di atur mengenai klasifikasi tindak

pidana pembunuhan, dalam Pasal 338 KUHP menyatakan :

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Adapun penjelas dari Pasal 338 KUHP menurut R soesilo adalah :

1. Kejahatan ini dinamakan, “makar mati” atau “ pembunuhan”

(doodslag). Disini di perlukan perbuatan yang mengakibatkan

lematian orang lain, sedangkan kematian itu di sengaja, artinya

dimaksud, termasuk dalam niatnya.

2. Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul

maksud untuk membunuh itu tidak dengan pikir-pikir lebih

panjang.

28 Willa Maysela F. 2015. Peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum

Polisi Daerah Riau Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menggunakan Metode Dactiloscopy. Vol I. JOM Fakultas Hukum.

35

3. Jika pembunhan itu dilakukan atas permintaan yang dinyatakan

dengan sungguh-sungguh dari orang yang di bunuh itu, maka di

ancam dengan pasal ringan.29

Tindak pidana pembunuhan sendiri dalam KUHP telah di atur mulai

dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 yang mana unsur perbuatanya

yaitu dengan merampas nyawa orang lain. Dalam hal kejahatan terhadap

nyawa ini haruslah dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa

orang lain.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Ada beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang mana di atur

ke dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350, adapun jenis perbuatan

tindak pidana adalah sebagai berikut :

- Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling

lama lima belas tahun.

- Pasal 339

Pembunuhan yang di ikuti, disertai atau didahuli oleh suatu

delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan

atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri

sendiri maupun peserta lainya dari pidana dalam hal tertangkap

tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang

29 R soesilo. 1995. penjelasan KUHP. Bogor. hlm.240

36

diperolehnya secara melawan hukum, di ancam dengan pidana

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama

dua puluh tahun.

- Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

tertentu, paling lama dua puluh tahun.

- Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan

seorang anak pada saat anak dilahorkan atau tidak lama

kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, di ancam

karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling

lama tujuh tahun.

- Pasal 342

Seorang ibu yang utuk melaksanakan niat yang di tentukan

karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak,

pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas

nyawa anaknya, di ancam karena melakukan pembunuhan anak

sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.

- Pasal 343

37

Kejahatan yang di terangkan dalam pasal 341 dan 342 di

pandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai

pembunuhan atau pembunuhan anak berencana.

- Pasal 344

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh

diri, menolongnya dalam perbuatan itu memberi sarana

kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling

lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

- Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau

mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu,

di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau,

mematikan kandungan seorang wanita tanpa

persetujuannya, di ancam dengan pidana penjara paling

lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,

di ancam dengan pidana penjara paling lama lima belas

tahun.

- Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau

mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan

38

nya, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,

di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu

melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun

melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan

yang di terangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang

ditentukan dalam pasal itu dapat di tambah dengan sepertiga

dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam

mana kejahatan dilakukan.

- Pasal 350

Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena

pembunuhan berencana, atau karena salah satu kejahatan

berdasarkan pasal 344, 347 dan 348, dapat di jatuhkan

pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5.30

30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana