28

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENANGGULANGAN, TINDAK

PIDANA, KORUPSI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DANA DESA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.1

Penanggulangan berarti adaya suatu proses yag terdiri dari dua cara yaitu

pemberantasan dan pencegahan atau melalui sarana penal dan non-penal terhadap

suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang sedang marak terjadi atau

merugikan bangsa dan negara.

Penanggulangan dapat di atur dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia dan diaplikasikan ke dalam masarakat berupa suatu upaya

penanggulangan, baik melalui peradilan maupun non-peradilan.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,

1 http://kamus.cektkp.com/penanggulangan/ , Akes: 19 januari 2016, pukul: 07.44 Wita

29

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.2

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan

istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak

kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang

pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang

harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan

pidana. Jadi, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun

daerah.3

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.4

2 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Cet. Ke-1, Rangkang Education

Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 18 3 P. A. F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, h. 7 4 Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia

Indonesia, Jakarta, h. 7

30

Tidak ditemukan istilah resmi untuk “tindak pidana”, dalam bahasa

Belanda bisa diistilahkan dengan Strafbaar feit, yang sebenarnya

merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, yang berlaku sekarang di Indonesia. Ada istilah dalam

bahasa asing, yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan

merupakan “subjek” tindak pidana.5

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan

(handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan

(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan

pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang

lengkap karena akan meliputi :6

1. Diancam dengan pidana oleh hukum

2. Bertentangan dengan hukum

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)

4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari

Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai

5 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia., Refika Aditama,

Bandung, h. 160 6 Roni Wiyanto, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. CV Mandar Maju , Bandung,

h. 160

31

sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hammel

meliputi lima unsur, sebagai berikut :7

1. Diancam dengan pidana oleh hukum

2. Bertentangan dengan hukum

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)

4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya,

maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu

tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu

tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang

terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur

subjektif dan unsur objektif.

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu, segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan-keadaan, yaitu, di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.8

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

7 Ibid.

8 P. A. F. Lamintang, op.cit, h. 193

32

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging

seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat

misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,

pemerasan, pemalsuan dan lainnya;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti

yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340

KUHP;

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak

pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang

pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu

Perseroan Terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi

Korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang yang

melawan hukum. Moegni Djohodihardjo, mengartikan perbuatan melawan

33

hukum sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak

orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau

bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang

harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.9

Dalam tinjauan terhadap penerapan fungsi positif dari ajaran

perbuatan melawan hukum materiil tidak jarang mengalami kekeliruan

essensial dan mendasar sifatnya. Seringkali badan yudikatif telah

mencampuradukkan, bahkan menganggap sama antara unsur

“menyalahgunakan wewenang” dan “melawan hukum”, bahkan, tanpa

disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum materiil

dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat

menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas

kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah melanggar asas-asas umum

pemerintahan yang baik, tanpa bisa membedakannya dengan persoalan

“beleid” yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara.10

Makna unsur “menyalahgunakan wewenang” tidaklah sama dengan

unsur “melawan hukum” khususnya terhadap pemahaman kajian dalam

tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan

wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum (meskipun menimbulkan

perdebatan yang meluas, apakah melawan hukum ini diartikan secara formal

atau termasuk pula materiil). Namun demikian tidaklah berarti memenuhi

9 M. A Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h.

26 10

Indriyanto Seno Adji, 2004, “Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat

Yang Mengalami Perubahan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dala Ilmu Hukum Pidana

pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, h. 27

34

unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan

wewenang”. Kedua unsur ini jelas berbeda, baik dari sisi “material feit”

maupun “strafbarefeit”, karena itu penempatan kedua ketentuan ini

merupakan pasal-pasal terpisah dalam undang-undang tindak pidana korupsi

di Indonesia.11

2.3.1 Pengertian Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa latin: corruptio dari kata kerja

corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,

menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai

negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar

dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan

kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.12

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku

tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang

ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat

publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.13

Hakekat korupsi

berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah ”An Abuse Of Public

11

Indriyanto Seno Adji, 2005, “Overheidsbeleid & Asas Materiale Wederrechteleijkheid

Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Penataran

Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI di Hotel Hyatt Surabaya 13-16 Maret, h. 31 12

http://id.m.wikipedia.org/wiki/korupsi, Akses: Tanggal 12 November 2015, pukul:

17.57 Wita 13

Vito Tanzi, 1994, Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working

Paper

35

Power For Private Gains”14

, penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan

untuk kepentingan pribadi.

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah

dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya

terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-

perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau

orang perseorangan.

2.3.2 Tindak Pidana Korupsi

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (tipikor). Akan

tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang

yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan

uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.15

UU no. 31 Tahun

1999 memberikan definisi di kedua pasal ini,

Pasal 2 Ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan palig lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar

rupiah).”

14

World Bank, 1997, World Development Report – The State in Changing World, World

Bank, Washington DC 15

Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Keempat, Sinar Grafika,

Jakarta, h. 15

36

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oran

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana

penara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000

(satu milyar rupiah)”

Berdasarkan kedua rumusan Pasal tersebut, bahwa terdapat unsur-

unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut16

:

a. Setiap orang

b. melawan hukum

c. memperkaya/ menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu

korporasi

d. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana

e. merugikan keuangan atau perekonomian negara

2.3.3 Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Umumnya tindak pidana korupsi (tipikor) dilakukan secara rahasia,

melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik.

Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.

Mereka yang terlibat Tipikor biasanya menginginkan keputusan

yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

Mereka yang terlibat Tipikor biasanya juga berusaha menyelubungi

perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

16

Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia, 2006, Memahami Untuk

Membasmi “Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi”, KPK, Jakarta, h. 9-11

37

Singkatnya, ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut :17

- seringkali dilakukan lebih dari satu orang;

- merahasiakan motif berupa motif adanya keuntungan yang ingin di raih;

- Berhubungan dengan kekuasaan/ kewenangan tertentu;

- Berlindung di balik pembenaran hukum;

- Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum

- Mengkhianati kepercayaan.

2.3.4 Peluang dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok

penjahat dalam menjalankan rencana jahatnya.18

Berikut adalah beberapa

modus operandi yang biasa dilakukan dalam tindak pidana korupsi :19

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Darah)(Legislatif)

- Memperbanyak atau memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan

fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan

- Menyalurkan APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan

fiktif

- Memanipulasi bukti perjalanan dinas

b. Pemerintah (Eksekutif) :

- Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur

- Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah

- Memanipulasi sisa APBD

17

I ketut Rai Setiabudhi, 2015, Materi Seminar “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Dalam Kontek Dana Desa”, Denpasar 18

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, Akses: 28 Oktober 2015, pukul : 22.15

Wita 19

Aziz Syamsuddin, op.cit . h. 16

38

- Menipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa

- Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.

Modus Operandi lainnya, seperti :20

Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang

pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah;

Kepala daerah menerima uang/ barang yang berhubungan dengan

proses perizinan yang dikeluarkannya;

Kepala daerah menerbitkan Peraturan Daerah sebagai dasar pemberian

upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi;

Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban

anggaran dengan alasan kepengurusan (Dana Alokasi Umum) DAU/

(Dana Alokasi Khusus) DAK;

Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses

penyusunan (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

RAPBD.

2.3.5 Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di bagi

menjadi tiga bagian21

:

a. Corruption by Need (Terpaksa karena kebutuhan)

b. Corruption by Greed (memaksa karena keserakahan)

20

Leden Marpaung, 2009, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan,

Djambatan, Jakarta, h. 78-79 21

Roni Dwi Susanto, 2015, Pencegahan Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa,

Jakarta, Materi dalam bentuk Power Point

39

c. Corruption by Design (karena produk peraturan perundang-undangan,

kebijakan, ijin-ijin pemerintah yang dibisniskan)

Ketiga penyebab di atas dijabarakan menjadi beebrapa faktor

sebagai berikut :

a. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika;

b. Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik

seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”);

c. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang

efektif dan efisien;

d. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang

berkembang dalam masyarakat.

e. Penegakan hukum tidak konsisten;

f. Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang;

g. Langka lingkungan yang anti korupsi;

h. Serakah, tidak pernah puas, menggunakan segala cara dan kesempatan;

i. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah; dan lainnya.

2.3.6 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Secara umum tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7

(tujuh) kelompok dan terdiri dari 30 (tiga puluh) Jenis berdasarkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ke tujuh kelompok tersebut, yaitu :

40

- Kerugian keuangan negara ;

- Suap menyuap;

- Penggelapan dalam jabatan;

- Pemerasan;

- Perbuatan curang;

- Kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;

- Gratifikasi.

Dari ketujuh kelompok tersebut, dijabarkan menjadi (30) tiga puluh

jenis tindak pidana korupsi, yaitu :

- Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan

keuangan negara (Pasal 2);

- Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan

dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3);

- Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 Ayat (1) huruf a);

- Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 Ayat (1) huruf b);

- Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya (Pasal 13);

- Pegawai negeri menerima suap (Pasal 5 Ayat (2));

- Pegawai negeri menerima hadiah atau janji ( Pasal 12 huruf a);

- Pegawai negeri menerima suap patut diduga sebagai akibat karena telah

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan (Pasal 12 huruf

b);

- Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya

(Pasal 11);\

41

- Menyuap hakim (Pasal 6 Ayat (1) huruf a);

- Menyuap advokat (Pasal 6 Ayat (1) huruf b);

- Hakim dan advokad menerima suap (Pasal 6 Ayat (2);

- Hakim menerima suap untuk mempengaruhi putusan perkara yang

diadili (Pasal 12 huruf c);

- Advokat menerima suap (Pasal 12 hurf d);

- Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan

(Pasal 8);

- Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

(Pasal 9);

- Pegawai negeri merusak bukti (Pasal 10 hurf a);

- Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf

b);

- Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti (Pasal 10 huruf

c;

- Pegawai negeri memeras (Pasal 12 huruf e);

- Pegawai negeri memeras (Pasal 12 huruf g);

- Pegawai negeri memeras pegawai yang lain (Pasal 12 huruf f);

- Pemborong berbuat curang (pasal 7 Ayat (1) huruf a);

- Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat (1) huruf

b);

- Rekanan TNI/POLRI berbuat curang (Pasal 7 Ayat (1) hruuf c);

42

- Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang (Pasal 7

Ayat (1) huruf d);

- Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang (Pasal 7

Ayat 2);

- Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang

lain (Pasal 12 hruf h);

- Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12

huruf I);

- Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor ke Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C);

2.3.7 Pendapat-Pendapat Para Pakar Tentang Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi seolah-olah jalan di tempat, tidak sesuai

dengn harapan masyarakat sehingga para pakar memikirkan agar korupsi

dapat diberantas. Pendapat para pakar tersebut, antara lain sebagai

berikut:22

a. Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption

Watch, berpendapat bahwa korupsi hanya dapat diberantas kalau

sebagian besar masyarakat dilibatkan. Artinya, masyarakat mempunyai

akses untuk mendapatkan informasi dan mengadukan pejabat negara

yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Negra melindungi

masyarakat yang melaporkan.

22

Leden Marpaung, op.cit, h. 6-8

43

Dalam pemberantasan korupsi, kita dapat belajar darri petani

Kerawang. Lumbung padi di Jawa Barat itu pernah diserang hama tikus,

sehingga produksi beras menurun. Berbagai obat racun telah

dipergunakan tetapi hama tikus tetap saja. Akhirnya semua petani turun

ke sawah memburu tikus sampai lobang-lobangnya hama tikuspun

berakhir.

b. Selo Sumarjan, berpendapat bahwa korupsi itu ibarat pelacuran.

Bagaimana dapat diberanas kalau mereka ikut menikmati.

c. Daniel Lev, ahli politik dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa

pemberantasan korupsi yang sudah berakar sejak demokrasi terpimpin,

tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya reformasi institusional lebih

dahulu. penggantian pemerintahan tidak akan banyak bermanfaat jika

konstitusi pemerinah yang ada masih seperti yang lama.

d. Workshop “Creating Public Private Partnership Against Corruption”

yang diadakan di Manila oleh Management System International (MSI)

dengan United State Agency for International Development (USAID),

yang diikuti Indonesia, Filipina dan Thailand (Oktober 1999),

berkesimpulan anatra lain:

- Paling tidak ada 3 pilar dalam masyarakat yang harus dilibatkan

dalam gerakan anti korupsi yakni:

Civil society;

Kalangan bisnis;

Media massa.

44

Anti korupsi tidak akan berhasil jika tidak didukung masyarakat.

Kalangan bisnis harus sadar bahwa korupsi dalam jangka panjang akan

merugikan perkembangan bisnis karena akan menimbulkan bisnis biaya

tinggi yang tidak kompetitif. Media massa sangat penting dalam

meggelembungkan gerakan anti korupsi.

- Dalam workshop tersebut, Michail Johnson, ahli ekonomi dan politik

di Colgate University, mengutarakan pendapat agar seluruh rakyat

Indonesia bangkit memerangi korupsi. Korupsi di Indonesia telah

melingkupi hampir seluruh kehidupan rakyat, dan mereka cenderung

mendiamkannya.

- Korupsi di Indonesia kait-mengait. Aparat mengaku terpaksa korupsi

karena gajinya tidak mencukupi. Pengusaha melakukan karena

urusannya tidak bertele-tele. Negara tidak dapat memberi gaji/ upah

pegawainya karena keuangan acap kali bocor.

- Korupsi akan menimbulkan kesengsaraan baggi rakyat

- Korupsi tidak bisa diselesaikan dengan kenaikan gaji. Hal tersebut

diutarakan Revrison Baswir MBA, Direktur IDEA Yogyakarta.

bahwa, pendapat yang berkembang di masyarakat cenderung

menjadi dua. Pertama, karena faktor mental, kedua, disebabkan

peran sistem. Beliau berpendapat, dilakukan upaya pembenahan atau

reformasi sistem, dengan agenda utama adalah :

Kepemimpinan yang anti-korupsi;

Pembagian dan pembatasan kekuasaan yang jelas;

45

Prosedur kerja yang konsisten;

Para pekerja yang professional;

Sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan.

e. Terhadap maraknya korupsi di berbagai lini kehidupan, maka menurut

Jeremy Pope upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan

integritas nasional.23

Memperkenalkan sistem integritas nasional di

semua lapisan masyarakat sangat penting bagi proses reformasi dan

hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Pendekatan ini penting

artinya agar tujuan pembangunan dapat dicapai. Lebih lanjut, Jeremy

Pope berpendapat bahwa dalam mengejar tujuan itu, hendaknya

memperhatikan antara lain :

1. Pelayanan publik yang efisien dan efektif, serta menyumbang pada

pembangunan berkelanjutan;

2. Pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum, yang melindungi

warga masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenang (termasuk dari

pelanggaran hak asasi manusia); dan

3. Strategi pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi negara

secara keseluruhan, termasuk rakyatnya yang paling miskin dan

tidak berdaya, bukan hanya bagi para elit.

23

Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas

Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 61

46

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Pengelolaan Keuangan

2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Menurut kamus besar Indonesia, pengelolaan artinya penggunaan

sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan

dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan.

Menurut Syarifudin definisi pengelolaan keuangan adalah

“Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang

pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang

keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi

perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta

pertanggungjawaban”.

a. Perencanaan adalah kegiatan unuk menetapkan apa yang ingin dicapai,

bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan

berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu

tindakan dilaksanakan;

b. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik

anggaran rutin maupun pembangunan;

c. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang

terjadi sebagai implementasi dari penganggaran;

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa

terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan meliputi

berbagai transaksi-transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi

tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan

pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan

47

kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan

kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

dan pertanggungjawaban.24

2.4.2 Asas-asas pengelolaan keuangan negara

Pengelolaan keuangan negara dapat berlangsung dengan baik,

sesuai dengan asas-asas. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara

yang dimaksud adalah:25

a. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja

negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;

b. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan

ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;

c. Asas tahunan membatasi masa berlakunya angaran untuk suatu tahun

tertentu;dan

d. Asas spesialitas, yaitu mewajiban agar kredit anggaran yang disediakan

terinci secara jelas peruntukannya.

Perkembangan selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UUKN) terdapat

penambahan asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun asas-

asas pengelolaan keuangan negara menurut UUKN yaitu:26

24

Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21

25http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-

perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara, Akses:

22 November 2015, pukul: 22.15 Wita

26

Muhammad Djafar Saidi, op.cit, h. 22-23

48

a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan

keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi nagara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan

antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara;

c. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian

berasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan dan rahasia negara;

e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan

mandiri adalah aas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa

keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan nagara dengan tidak

boleh dipangaruhi oleh siapapun.

Asas-asas pengelolaan keuangan negara apabila dilakukan fusi

sebelum dan setelah diberlakukannya UUKN dapat dijadikan pedoman

bagi pengelola keuangan negara sehingga mampu menjalankan tugas dan

kewajibannya yang baik. Perlu dicermati bahwa asas pengelolaan

49

keuangan negara bukanlah merupakan aturan hukum sehingga tidak

mempunyai kekuatan mengikat melainkan secara moral dapat dijadikan

pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian,

janganlah diartikan bahwa pengelolaan keuangan negara dapat serta merta

menyimpangi asas-asas pengelolaan keuangan negara tersebut sehingga

tercipta pengelolaan keuangan negara yang baik dan menghindari kerugian

negara.

2.4.3 Beberapa Masalah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam sebuah tulisan Awan Setiawan yang dapat diakses di web

bappenas.go.id berjudul “Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah:

Sebuah Tinjauan”, ada beberapa masalah yang secara realita masih

dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara saat ini, yaitu :27

Pertama, rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan

pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara.

Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah

dalam mengelola keuangan publik. Karenanya, muncul tuntutan yang

meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja.

Kedua, kurang adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas

dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan

pemborosan sumber daya publik. Selama ini, hampir tidak ada upaya

untuk menetapkan skala prioritas anggaran di mana ada keterpaduan antara

rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Juga harus

dilakukan analisis biaya-manfaat (cost and benefit analysis) sehingga

27

www.bppk.kemenkeu.go.id, loc.cit

50

kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai dengan skala prioritas tetapi

juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi publik.

Ketiga yang menuntut dilakukannya reformasi manajemen

keuangan pemerintah adalah terjadinya begitu banyak kebocoran dan

penyimpangan, misalnya sebagai akibat adanya praktek Kolusi Korupsi

dan Nepotisme.

Keempat dan terakhir adalah rendahnya profesionalisme aparat

pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Inilah merupakan sindrom

klasik yang senantiasa menggerogoti negara-negara yang ditandai oleh

superioritas pemerintah. Dinamika pemerintah, termasuk pengelolaan

keuangan di dalamnya, tidak dikelola secara profesional sebagaimana

dijumpai dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada manajer

yang profesional dalam sektor publik.

2.5 Tinjauan Umum Mengenai Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari APBN, Pasal 1 Ayat (2) “Dana Desa adalah

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya

dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui

51

APBD Kabupaten/ Kota untuk selanjtnya ditransfer ke (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa) APB Desa.

Dana desa dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa,

dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan,

dan tingkat kesulitan geografis. Setelah di anggarkan di APBD Kabupaten/

Kota, pemerintah daerah mentransfer dana tersebut ke desa dan

dianggarkan dalam APBDesa dimana desa digunakan prioritas untuk

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan (Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Desa) RPJMDesa, (Rancangan Kegiatan

Pemerintahan Desa) RKPDesa, dan APBdes. Dana desa 90% (Sembilan

puluh persen) dibagi rata ke seluruh desa dan 10% (sepuluh persen) nya

memperhatikan variabel seperti yang disebutkan di atas.

Mekanisme pelaporan dana desa, dimana pemerintah desa

diberikan blangko atau formulir, jika dana telah ditransfer dan sudah ada di

rekening desa, maka pemerintah desa mengisi blangko dan menyerahkan

ke Kabupaten.

Dana desa yang digunakan dibuatkan laporan pertanggungjawaban

tersendiri yang nantinya disampaikan ke Kabupaten/ Kota melalui camat

dan disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, karena dana desa juga

masuk ke dalam APBDes, maka laporan pertanggungjawaban dana desa

juga dibuat untuk dicantumkan dalam rancangan anggaran realisasi

pelaksanaan APBDes. Hal ini dibuat dua kali karena

pertanggungjawabannya kepada dua lembaga.