21

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN KARTU KREDIT

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Pada hakikatnya, Bank adalah semua badan usaha yang bertujuan untuk

menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan permintaan atau penawaran akan

kredit.1 Kata Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat

penukaran uang.2 Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang

perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara,

bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.3

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya

disebut Undang-Undang Perbankan) memberikan definisi tentang Bank yaitu

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.

1

C.S.T. Kansil dan Christiine S.T. Kansil, 2008, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum

Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 245.

2 http://id.wikipedia.org/wiki/Bank dikutip dari A Law Dictionary By John Bouvier.

Revised Sixth Edition 1856, diakses tanggal 18 April 2015.

3 Hermansyah, op. cit, h. 7

22

Menurut Kasmir, Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut

ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa baik lainnya.4

Adrian Sutedi memberikan pengertian bahwa Bank adalah bagian dari

sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, atau suatu lembaga

keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari

para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan

mereka melalui Bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.5

Rumusan mengenai pengertian Bank juga dikemukakan oleh Prof. G. M.

Verryn Stuart yaitu pada dasarnya Bank adalah badan usaha yang menjalankan

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran.6

Bank memiliki fungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa

lainnya dalam lalu lintas pembayaran.7 Bank merupakan lembaga keuangan yang

menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang

pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga bisa sebagai sarana dalam

melakukan transaksi keuangan.8

4

Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

5 Adrian Sutedi, 2006, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,

Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

6 Hermansyah, op. cit, h. 8 7

Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, h. 59.

8 Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan Edisi Revisi, CV Mandar Maju, Bandung,

h. 15.

23

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan

bahwa Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat melalui jasa-jasa yang ditawarkan dalam bentuk kredit maupun dalam

bentuk jasa lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktek perbankan di Indonesia, jenis-jenis bank diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia

terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah Dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat.

“Bank Umum merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan

Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran.”9

9 Hermansyah, op. cit, h. 21

24

Kasmir mengemukakan bahwa perbedaan jenis perbankan dilihat dari segi

fungsi dan kepemilikannya.10

Bank dari segi fungsi yaitu dilihat dari luas

kegiatannya dan jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat serta luas

jangkauan operasionalnya. Sedangkan bank dari segi kepemilikannya dilihat dari

kepemilikan saham-saham bank dan kepemilikan akte pendiriannya. Kasmir juga

mengemukakan jenis bank dilihat dari segi status dan segi menentukan harga.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perbankan, jenis bank berdasarkan

fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok

Perbankan yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan dan bank

pembangunan. Sejak Undang-Undang Perbankan diberlakukan, jenis bank

berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat.

Jenis Bank dari segi kepemilikannya11

yaitu :

1. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang baik akte pendirian maupun

modalnya merupakan milik pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank

menjadi milik pemerintah.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar

sahamnya adalah milik swasta nasional, begitu pula dengan akte pendirian

dan keuntungannya merupakan milik swasta.

3. Bank Milik Koperasi

10 Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, h. 31.

11

Ibid, h. 35.

25

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki

oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik

itu bank milik swasta asing maupun bank milik pemerintah asing.

5. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya

dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, namun sebagian besar

sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Jenis Bank dilihat dari segi statusnya12

yaitu :

1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi ke

luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara

keseluruhan.

2. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk

melakukan transaksi seperti Bank Devisa.

Jenis Bank dilihat dari segi menentukan harga13

yaitu :

1. Bank berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank berdasarkan prinsip konvensional merupakan bank yang

menjalankan kegiatan usahanya dengan menetapkan bunga sebagai harga

jual serta menggunakan atau menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau

12 Kasmir, op. cit., h. 37.

13

Ibid, h. 39.

26

persentase tertentu dalam menentukan harga produk bank untuk

mendapatkan keuntungan.

2. Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan Prinsip Syariah dalam menjalankn kegiatan usahanya

berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank

berdasarkan prinsip Syariah menentukan harga atau mencari keuntungan

berdasarkan hukum Islam yaitu :

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah);

b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah);

c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(murabahah);

d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan

(ijarah);

e. Pemindahan kepemiikan atas barang yang disewa dari pihak bank

oleh pihak lain (ijarah wa itiqna).

2.1.3 Kegiatan Usaha Bank

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Bank telah diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Usaha-usaha tersebut diatur berdasarkan jenis dari banknya yaitu usaha banku

mum dan usaha bank khusus.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, bank umum dapat

melaksankan kegiata usaha sebagai berikut :

27

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun kepentingan

dan atas perintah nasabahnya :

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam

perdagangan surat-surat dimaksud;

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat-

surat dimaksud;

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;

5. Obligasi;

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan

1 (satu) tahun;

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;

28

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan

suatu kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali

amanat;

l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia;

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas, menurut

Pasal 7 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa bank umum juga dapat

melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia;

29

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di

bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan

efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan,

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat

kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun

yang berlaku.

Siswanto Sutojo mengemukakan kegiatan utama dari Bank Umum yaitu14

:

a. menunjang kelancaran mekanisme pembayaran di masyarakat;

b. mengumpulkan dana dari masyarakat;

c. memberikan kredit korporasi;

d. menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional;

e. menyediakan jasa pialang surat berharga;

f. menyediakan jasa penitipan barang berharga dan surat bernilai.

Seiring dengan perkembangan jaman, kegiatan usaha bank umum pun

berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bisnis seperti

14 Sentosa Sembiring, op. cit., h. 7.

30

penerbitan kartu kredit, ATM, internet banking, sampai dengan jasa konsultasi

perbankan.15

Berbeda halnya dengan bank umum, bank perkreditan rakyat memiliki

kegiatan usaha yang terbatas yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang

Perbankan, yaitu :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, diatur bahwa bank

umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau

memberikaan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu. Dalam

penjelasannya, yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan

kegiatan tertentu adalah antara lain untuk mengembangkan koperasi,

pengembangan pengusaha ekonomi lemah/usaha kecil, pengembangan ekspor

nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.

15

Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan Edisi Revisi, CV Mandar Maju, Bandung,

dikutip dari Siswanto Sutojo, Analisis Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik, Jakarta: PPM,

1995, h. 1.

31

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG KARTU KREDIT

2.2.1 Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit atau yang disebut dengan credit card adalah bukan lagi

barang mewah di Indonesia. Pemakaian kartu kredit sudah cukup meluas di

Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah kartu kredit yang beredar di

Indonesia yang mencapai angka 15.979.352 kartu pada Bulan November tahun

2014.16

Kartu Kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah

kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai

keperluan, sedangkan kredit menurut Purwodarminto adalah menjual/membeli

dengan tidak membayar tunai.17

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya terbuat dari bahan

plastik yang terdapat identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan

hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan

pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu

seperti toko, hotel, restoran, penjualan tingket pengangkutan dan lain-lain.

Kemudian, pihak penerbit kartu kredit dibebani kewajiban untuk melunasi harga

barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit diberikan hak untuk menagih kembali

pelunasan hak tersebut kepada pihak pemegang kartu kredit ditambah dengan

16 http://www.akki.or.id/index.php/cr

17

Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, h.395 -396.

32

biaya-biaya lainnya seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan

sebagainya.18

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu, kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk

melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,

termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai,

dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh

acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan

pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus

(charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kartu kredit adalah

alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual

beli barang/jasa atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan

pembiayaan.19

Suryohadibroto dan Prakoso memberikan pengertian kartu kredit sebagai

alat pembayaran pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan

konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkan pada

tempat-tempat yang menerima kartu kredit atau digunakan konsumen untuk

menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya.20

18

Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra

Aditya Bakti, Jakarta, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 174.

19

Sunaryo, op. cit, h. 115

20 Kasmir, op. cit, h. 30

33

Penerbitan kartu kredit merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh

suatu bank penerbit kepada pemegang kartu yang tidak berdasarkan akte-akte

otentik melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak

harus ada jaminan kredit, namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang

sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit.21

Kartu kredit yang beredar di masyarakat memiliki jenis yang bermacam-

macam. Jenis kartu kredit dikategorikan berdasarkan lokasi penggunaan dan

sistem pembayarannya. Kriteria lokasi penggunaan kartu kredit dibagi menjadi

dua yaitu kartu kredit internasional dan kartu kredit lokal. Kartu kredit

internasional adalah kartu kredit yang dapat digunakan dimana saja tanpa terikat

dengan batasan negara. Sedangkan kartu kredit lokal hanya dapat dilakukan di

wilayah tertentu. Berdasarkan sistem pembayarannya, kartu kredit dibagi menjadi

dua yaitu kratu kredit (dalam arti sempit) dan kartu pembayaran lunas. Kartu

kredit dalam arti sempit disebut dengan credit card. Pembayaran credit card dapat

dilakukan secara bertahap atau cicilan maupun secara lunas. Sedangkan kartu

pembayaran lunas disebut dengan charge card. Perbedaan credit card dengan

charge card adalah pemegang kartu kredit akan melakukan pembayaran seluruh

transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbit kartu kredit.22

Selain credit card dan charge card, dikenal pula adanya debit card. Debit

card adalah kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang dapat

21 Richard Burton Simatupang, 2007, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT Rineka Cipta,

Jakarta, h. 126.

22 Munir Fuady II, op. cit., h. 177-178.

34

dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan yang apad setiap transaksi memotong

secara otomatis rekening pemegang kartu.23

Dari macam-macam kartu kredit yang telah diuraikan tersebut, penulis

hanya membahas mengenai kartu kredit dalam arti sempit yaitu credit card yang

digunakan oleh pemegang kartu kredit untuk melakukan transaksi jual beli baik

barang maupun jasa secara praktis tanpa harus tersedia uang tunai untuk

melakukan pembayaran.

2.2.2 Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran

Pembayaran dalam suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa dapat

menggunakan beberapa metode pembayaran yang sudah dikenal dan dilakukan

oleh masyarakat. Metode pembayaran tersebut yaitu24

:

1. Metode Pembayaran Tunai Seketika

Metode pembayaran ini berupa penyerahan harga barang seluruhnya

sekaligus pada saat diserahkannya barang objek jual beli kepada pembeli.

2. Metode Pembayaran dengan Cicilan/Kredit

Metode pembayaran dengan cicilan berarti pembayaran dilakukan dalam

beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan

sekaligus di muka meskipun pada saat itu pembayaran belum dilunasi.

3. Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Kredit

Dalam hal ini, ketika barang diterima oleh pihak pembeli, pembeli cukup

menandatangani suatu resi dan menunjuk kartu kredit kepada penjual.

23 Hermansyah, op. cit, h. 92.

24 Munir Fuady I, op. cit., h. 26.

35

Kemudian penjual mengkonfirmasikan dana yang tersedia untuk

mencukupi harga pembelian tersebut. Jika konfirmasi diterima dan resi

ditandantangani, maka barang baru diserahkan dan selanjutnya penjual

menagih uang harga pembelian kepada bank-bank tertentu.

4. Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Debit

Dengan memakai kartu debit, pihak penjual menyediakan alat untuk

menekan atau memasukkan kode rahasia katu debit oleh pembeli, maka

rekening pihak pembeli langsung didebit oleh bank dan mengkreditkannya

ke rekening penjual.

5. Metode Pembayaran dengan Memakai Cek

Pihak pembayar cukup memberikan sepucuk cek kepada pembeli, cek

dikeluarkan oleh bank yang terdapat rekening dari pihak pembayar.

Kemudian cek tersebut diserahkan kepada penerimanya yang dapat

menguangkan cek tersebut ke bank.

6. Metode Pembayaran Terlebih Dahulu

Dengan metode ini, pihak penjual baru mengirim barangnya jika dia telah

menerima seluruh pembayaran terhadap harga barang tersebut.

7. Metode Pembayaran Secara Open Account

Dengan metode ini, pihak pembeli baru membayar atau mengirim

pembayaran uang harga pembelian setelah dia menerima barangnya secara

utuh.

36

8. Metode Pembayaran atas Dasar Konsinyasi

Dalam metode pembayaran atas konsinyasi, harga baru dibayar setelah

pihak pembeli menjual lagi barang tersebut kepada pihak ketiga dan

setelah pembayaran oleh pihak ketiga tersebut dilakukan.

9. Metode Pembayaran Secara Documentary Collection

Metode pembayaran secara documentary collection merupakan cara

pembayaran dengan menggunakan bills of exchange. Dalam hal ini, harga

baru dibayar jika dokumen-dokumen pengiriman barang tiba di bank yang

terdapat rekening dari importir. Tanpa membayar harga barang, dokumen-

dokumen tersebut tidak akan diberikan oleh bank dan tanpa dokumen-

dokumen tersebut, barang yang bersangkutan tidka bisa diambil oleh pihak

pembeli.

10. Metode Pembayaran Secara Documentary Credit

Metode pembayaran secara documentary credit dilakukan dengan

menggunakan instrument yang disebut dengan letter of credits (L/C).

pembayaran dengan L/C merupakan jalan tengah diantara kepentingan

pihak penjual yang menginginkan harga segera dibayar sebelum barang

dikirim, sedangkan kepentingan pihak pembeli adalah agar harga baru

dibayar jika barang sudah sampai di tangannya. Jaminan pembayaran telah

ada setelah L/C diterbitkan dan pembayarn dilakukan via bank perantara

tanpa menunggu tibanya barang.

37

Menurut Dahlan Siamat, keuntungan dari penggunaan kartu kredit bagi

pemegang kartu yaitu25

:

a. Lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai

dalam jumlah besar;

b. Leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran

hampir di seluruh kota di seluruh dunia (contohnya visa dan master

card);

c. Sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan dapat

diangsur (credit card) atau beberapa waktu (charge card);

d. Program merchandising, yaitu kesempatan membeli barang-barang

dengan mengangsur tanpa bunga;

e. Bantuan-bantuan perjalanan, terutama ke luar negeri, misalnya

referensi, dokter, rumah sakit dan bantuan hukum;

f. Purchase protection plan, yaitu asuransi perlindungan pembelian

barang yang diberikan secara otomatis.

Umumnya, kartu kredit tidak berlaku secara umum dimana saja, dan para

usahawan yang terlibat terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari hotel, restoran,

supermarket, rumah sakit, apotek, travel agen, diskotik/bar, music store, toserba,

bahkan perusahaan taksi dan lain sebagainya.26

25

Sunaryo, op. cit., h. 122-123.

26 Richard Burton Simatupang, op. cit., h. 125.

38

2.2.3 Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Dan Penggunaan Kartu

Kredit

Para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit

adalah penerbit (issuer), pemegang kartu (card holder) dan penjual.

Penerbit (issuer) merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola

suatu kartu kredit.27

Penerbit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan

APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu). Bank sebagai penerbit

kartu kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank

Indonesia yang sekarang ini kewenangan mengatur tersebut telah diambil alih

oleh OJK.

Pemegang kartu (card holder) adalah pihak atau orang perseorangan yang

namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu

kredit tersebut telah memenuhi persyaratan kepemilikan kartu kredit yang

ditetapkan oleh penerbit sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam

transaksi jual beli barang atau jasa.28

Penjual merupakan pihak yang menerima pembayaran dari transaksi

perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.

Pihak penjual adalah pengusaha dagang (merchant) yang berdasarkan perjanjian

27 Ibid, h. 129.

28

Richard Burton Simatupang, loc. cit.

39

penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit.29

Berdasarkan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pedagang (Merchant) adalah penjual

barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu

Kredit dan/atau Kartu Debet. Pedagang tersebut antara lain berupa pengusaha

toko, hotel, restoran, travel dan lain sebagainya.

Selain pihak penerbit, pemegang dan penjual dalam penerbitan dan

penggunaan kartu kredit, terdapat pula yang disebut dengan acquirer.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, acquirer merupakan

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang

sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan

oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan. Acquirer juga bertanggung jawab

atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

Sistem kerja kartu kredit dimulai dari permohonan penerbitan kartu,

transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh pihak

penerbit kartu kredit yang dapat dijelaskan sebagai berikut30

:

a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan

memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.

29 Richard Burton Simatupang, loc. cit..

30

Kasmir, op. cit., h. 300.

40

b. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila

“disetujui” setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas

calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah.

c. Dengan kartu yang sudah disetujui, pemegang kartu dapat berbelanja di

tempat tertentu dengan bukti pembayarannya.

Secara umum, persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan suatu kartu

kredit adalah31

:

1. fotokopi identitas diri, seperti KTP;

2. surat keterangan penghasilan atau slip gaji;

3. memenuhi ketentuan minimum penghasilan pertahunnya. Masing-masing

penerbit mempunyai standar minium penghasilan tahunan yang berbeda;

4. membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari

jenis kartu kredit.

Penyelenggaraan kartu kredit merupakan suatu bentuk perjanjian yaitu

perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit.

Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak

penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit untuk penerbitan suatu

kartu kredit, sedangkan perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian yang

terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.32

31 Sunaryo, op. cit., h. 130.

32

Ibid, h. 134-135.

41

2.2.4 Kewajiban dan Hak Penerbit Kartu Kredit

Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu kredit memiliki

kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban penerbit kartu kredit diatur secara

rinci pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu mengatur kewajiban penerbit kartu kredit berkaitan dengan

penggunaan kartu kredit yaitu :

1. Memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu kredit berkaitan

dengan tata cara dan prosedur penggunaan kartu kredit; hal-hal penting

yang harus diperhatikan dalam penggunaan kartu kredit beserta risikonya;

hak dan kewajiban pemegang kartu kredit; tata cara pengajuan pengaduan

atas kartu kredit yang diberikan; komponen dalam penghitungan bunga

dan denda; serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.

2. Mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan

kepada pemegang kartu kredit yaitu besarnya minimum pembayaran oleh

pemegang kartu kredit; tanggal jatuh tempo pembayaran; besarnya

presentase bunga per bulan dan presentase efektif bunga per tahun atas

transaksi yang dilakukan; besarnya denda atas keterlambatan pembayaran;

dan nominal bunga yang dikenakan.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

(selanjutnya disebut dengan Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan

42

APMK) mengatur bahwa penerbit kartu kredit dalam menyelenggarakan kartu

kredit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko. Pasal 15 A ayat (1)

Peraturan BI tentang Penyelenggaran Kegiatan APMK mengatur bahwa

penerapan manajemen risiko tersebut harus memperhatikan batas minimum usia

dan pendapatan calon pemegang kartu kredit, batas maksimum plafon kredit dan

jumlah penerbit kartu kredit yang memberikan fasilitas kartu kredit, serta batas

minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit.

Mengenai hak penerbit kartu kredit dalam penyelenggaraan kartu kredit,

tidak diatur secara rinci dalam Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan

APMK. Dalam ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai

penerbit kartu kredit, pada huruf D angka 4 huruf b mengatur bahwa penerbit

kartu kredit harus menyiapkan dokumen yang memuat konsep pengaturan hak dan

kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban penerbit, acquirer,

pemegang kartu, dan/atau pihak lain sebagai salah satu syarat untuk dapat

mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu kredit.

Kewajiban penerbit kartu kredit antara lain adalah sebagai berikut33

:

a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya;

b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas bills yang

disodorkan oleh penjual;

c. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap

tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap satu bulan;

33

Munir Fuady II, op. cit., h. 175

43

d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang

menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu

kredit tersebut.

Sedangkan hak-hak yang diperoleh oleh penerbit kartu kredit yaitu :

a. Memperoleh pembayaran uang pangkal, uang tahunan, biaya administrasi,

bunga dan denda dari pemegang kartu;

b. Memperoleh kembali pembayaran harga pembelian barang/jasa dari

pemegang kartu;

c. Memperoleh discount (komisi) dari penjual atas tagihan yang dibayarkan

secara langsung oleh penerbit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut

dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK)

memuat ketentuan yang membatasi kepemilikan kartu kredit. Pembatasan tersebut

diatur dalam Pasal 15 A ayat 1 huruf d Peraturan Bank Indonesia tentang

Penyelengaraan Kegiatan APMK.

Dalam Surat Edaran Nomor 14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Surat

Edaran BI perihal Penyelengaraan Kegiatan APMK), pada ketentuan butir VII B

angka 2 c dan 2 d yang mengatur bahwa pemegang kartu kredit dengan

penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000

44

(sepuluh juta rupiah) mempunyai batas maksimum jumlah penerbit kartu kredit

yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit adalah 2 (dua) penerbit kartu kredit.

Namun, butir VII B angka 4 Surat Edaran BI perihal Penyelenggaraan

Kegiatan APMK mengatur bahwa pembatasan jumlah penerbit kartu kredit yang

dapat memberikan fasilitas kredit tersebut tidak berlaku bagi pemegang kartu

kredit yang berpenghasilan diatas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Surat

Edaran BI perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK hanya mengatur batas

maksimum jumlah penerbit kartu kredit dan batas maksimum jumlah plafon kredit

terhadap pemegang kartu kredit dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 sampai

dengan Rp 10.000.000,00. Sedangkan, pemegang kartu kredit dengan penghasilan

diatas Rp 10.000.000,00 tidak diatur batas maksimum jumlah penerbit kartu kredit

yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit dan batas maksimum jumlah plafon

kredit yang dapat diberikan. Penetapan batas maksimum jumlah kartu kredit dan

jumlah plafon kredit yang dapat diterima oleh pemegang kartu kredit dengan

penghasilan diatas Rp. 10.000.000,00 ditentukan berdasarkan risk appetite

masing-masing penerbit kartu kredit.