Embed Size (px)
Citation preview
10
BAB II
TINJAUN PUSTAKA
2.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat Menurut Soemardjan dalam Nasdian (2014), masyarakat adalah wilayah
kehidupan sosial atau bermasyarakat yang memiliki tanda berupa derajat
hubungan sosial tertentu. Menurut Adisasmita dalam Prabowo (2016), partisipasi
masyarakat adalah bentuk pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan
masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program
serta evaluasi dalam proyek pembangunan dan merupakan bentuk aktualisasi
masyarakat dari kesediaan dan kemauan atau kemampuan masyarakat untuk
berkorban dan berkontribusi terhadap pelaksanaan suatu pembangunan kemudian
menurut Mubyarto dalam Kali (2011), partisipasi adalah kerelaan masyarakat
untuk membantu tercapainya keberhasilan setiap program sesuai dengan
kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Menurut
Tjokroamidjojo dalam Utomo (2016), terdapat beberapa dimensi partisipasi, yaitu.
a. Partisipasi pada tahapan perencanaan
b. Partisipasi pada tahapan pelaksanaan
c. Partisipasi pada tahapan pemanfaatan hasil
d. Partisipasi pada tahapan implementasi tindakan
Selanjutnya, menurut Keith Davis dalam Melis (2016), terdapat 3 unsur
yang diperhatikan dalam lingkup partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi
merupakan suatu keterikatan mental dengan perasaan tidak hanya dari kata-kata
atau keterlibatan secara fisik saja, kesukarelaan memberi bantuan kepada usaha
mencapai tujuan kelompok, dimana terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk
membantu kelompok dan unsur tanggung jawab atau rasa memiliki. Bentuk
partisipasi menurut Ericson dalam Slamet (1993), bentuk partipasi masyarakat
terbagi menjadi 3, yaitu :
a. Partisipasi pada tahapan perencanaan.
11
Partisipasi pada tahapan ini adalah adanya usaha untuk melibatkan
masyaarakat dalam tahapan penyusunan rencana dan strategi dalam
penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan maupun suatu
proyek.
b. Partisipasi pada tahapan pelaksanaan
Pada tahapan ini masyarakat berusaha untuk dilibatkan dalam pelaksanaan
pekerjaan suatu proyek. Masyarakat terlibat dengan memberikan tenaga,
uang ataupun material dan ide.
c. Partisipasi pada tahapan pemanfaatan
Keterlibatan masyarakat pada tahapan ini adalah masyarakat terlibat pada
tahapan saat proyek telah selesai. Partisipasi masyarakat pada bentuk
tenaga maupun uang untuk menggunakan dan memelihara proyek.
Menurut Wibowo (2007), partisipasi masyarakat membutuhkan peran aktif
masyarakat mulai dari tahap awal perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi
masyarakat memiliki beberapa tujuan dasar menurut Suratmo (2009), yaitu :
a. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka mengelola lingkungan hidup
b. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka membangun negara
c. Ikut serta membantu pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang
lebih baik dan tepat
Berdasarkan diskusi teori terhadap beberapa ahli yang menjelaskan terkait
dengan bentuk partisipasi masyarakat maka diperoleh hasil sintesa teori yaitu
sebagai berikut :
Tabel 2. 1 Sintesa Teori Bentuk Partisipasi Masyarakat
No Sumber Bentuk Partisipasi
1 Adisasmita dalam Prabowo (2016)
1. Peran masyarakat dalam
penyusunan rencana
2. Peran masyarakat dalam
implementasi rencana
2 Mubyarto dalam Kali (2011)
1. Ketersediaan
masyarakat dalam
keberhasilan program
3 Tjokroamidjojo dalam Utomo (2016) 1. Partisipasi pada tahapan
12
No Sumber Bentuk Partisipasi
perencanaan
2. Partisipasi pada tahapan
pelaksanaan
3. Partisipasi pada tahapan
pemanfaatan hasil
4. Partisipasi pada tahapan
implementasi tindakan
4 Keith Davis dalam Melis (2016)
1. Ketersediaan
memberikan sumbangan
terhadap program
5 Ericson dalam Slamet (1993)
1. Partisipasi pada tahapan
perencanaan
2. Partisipasi pada tahapan
pelaksanaan
3. Partisipasi pada tahapan
pemanfaatan
5 Wibowo (2007)
1. Peran aktif masyarakat
pada tahapan awal
perencanaan hingga
evaluasi
6 Suratmo (2009)
1. Mengikutsertakan
masyarakat dalam
rangka mengelola
lingkungan hidup
2. Mengikutsertakan
masyarakat dalam
rangka membangun
negara
3. Peran dalam
pengambilan
kebijaksanaan dan
13
No Sumber Bentuk Partisipasi
keputusan.
*) Penulis, 2021
Berdasarkan diskusi teori partisipasi masyarakat yang telah dilakukan
terhadap beberapa ahli diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu Adisasmita dalam
Prabowo (2016) menyebutkan bahwa faktor yang menentukan dari tingkat
partisipasi masyarakat adalah peran masyarakat dalam penyusunan rencana dan
peran masyarakat dalam implementasi rencana kemudian Mubyarto dalam Kali
(2011) menyebutkan bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah
ketersediaan masyarakat dalam keberhasilan program. Menurut Tjokroamidjojo
dalam Utomo (2016), terdapat 3 jenis tingkatan partisipasi yang terdiri dari
partisipasi pada tahapan perencanaan, partisipasi pada tahapan pelaksanaan dan
partisipasi pada tahapan implementasi tindakan. Hal ini sejalan dengan faktor
partisipasi masyarakat yang disebutkan oleh Ericson dalam Slamet (1993) dan
Wibowo (2007) sedangkan menurut Keith Davis dalam Melis (2016), partisipasi
masyarakat adalah ketersediaan memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan
program. Selanjutnya, menurut Suratmo (2009) terdapat 3 tingkatan partisipasi
masyarakat yang diukur dari keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup, keikutsertaan dalam pembangunan negara dan peran dalam
pengambilan kebijaksanaan dan keputusan sehingga berdasarkan hasil diskusi
teori maka diperoleh bahwa bentuk partisipasi terdiri dari, yaitu peran masyarakat
pada tahapan perencanaan, peran pada tahapan pelaksanaan dan peran aktif
masyarakat pada tahapan tahap evaluasi.
2.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan yang
dapat diukur dari beberapa indikator. Menurut Arnstein dalam Azhari (2011),
terdapat 8 tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu :
1. Kontrol masyarakat (citizen control) dimana dalam tingkatan ini
masyarakat memiliki kontrol dalam segala aspek.
2. Pelimpahan kekuasaan (delegated power), dalam tingkatan ini pembuat
keputusan secara dominan berada pada pihak masyarakat
14
3. Kemitraan (partnership), terdapat kesepakatan bersama dalam tahap
perencanaan dan tanggung jawab pembuatan keputusan
4. Penenteraman (placation), pada tingkatan ini masyarakat memiliki tingkat
pengaruh yang jelas terlihat namun pada pelaksanaannya bergantung pada
pemerintah
5. Konsultasi (consultation), masyarakat hanya diberi kesempatan untuk
memberikan pendapat mereka namun tidak diberikan kepastian bahwa
pendapat masyarakat akan dipertimbangkan
6. Informasi (information), masyarakat hanya diberikan informasi satu arah
tanpa diberikan ruang untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah
7. Terapi (therapy), tingkatan ini hanya pemberian proposal kepada
masyarakat
8. Manipulasi (manipulation), pada tingkatan ini masyarakat tidak terlibat
apapun hanya digunakan sebagai alat untuk kepentingan.
Menurut Sigit (2013), terdapat 3 kelompok besar dari tingkatan
partisipasi,yaitu tidak ada partisipasi sama sekali yang terdiri dari tingkatan
manipulasi dan terapi, partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima
ketentuan yang terdiri dari infromasi, konsultasi dan penentraman serta partisipasi
masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan yang terdiri dari tingkatan
kemitraan, pelimpahan kekuasaan dan kontrol masyarakat. Berikut merupakan
tangga tingkatan partisipasi yang ditampilkan pada gambar 2.1.
Kontrol masyarakat
Pelimpahan kekuasaan
Kemitraan
Penentraman
Konsultasi
Informasi
Masyarakat mempunyai kekuasaan
Tinggal menerima ketentuan
15
Gambar 2. 1 Tingkatan Partisipasi
Sumber : Sigit. 2013
Berdasarkan diskusi teori terhadap beberapa ahli yang menjelaskan terkait tingkat
partisipasi masyarakat maka diperoleh hasil sintesa teori yaitu sebagai berikut :
Menurut Lutpi (2016), tingkat partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari 4
(empat) indikator, yaitu sebagai berikut.
1. Partisipasi pada tahapan perencanaan
2. Partisipasi pada tahapan pelaksanaan
3. Partisipasi pada tahapan pemanfaatan hasil
4. Partisipasi pada tahapan evaluasi
Adapun menurut Pratiwi (2014), partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari
3 variabel, yaitu.
1. Partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan
2. Partisipasi masyarakat pada tahapan pelaksanaan
3. Partisipasi masyarakat pada tahapan evaluasi, pemanfaatan dan
pemeliharaan
Hal yang sejalan dengan pendapat Lutpi (2016) dan Pratiwi (2014) juga
disampaikan oleh Allokendek, dkk (2019), dalam menganalisis tingkat partisipasi
masyarakat terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu.
1. Perencanaan
2. Pembangunan
3. Pemeliharaan
4. Forum komunitas hijau
Selanjutnya, menurut Deswati dan Triyanti (2015), untuk mengetahui
tingkat partisipasi masyarakat ditinjau dari :
1. Tahapan persiapan
2. Tahapan pelaksanaan
3. Tahapan evaluasi
Terapi
Manipulasi Tidak terdapat partisipasi
16
Tabel 2. 2 Sintesa Teori Tingkat Partisipasi Masyarakat
No Sumber Indikator
1 Lutpi (2016)
Partisipasi pada tahapan
perencanaan
Partisipasi pada tahapan
pelaksanaan
Partisipasi pada tahapan
pemanfaatan hasil
Partisipasi pada tahapan
evaluasi
2 Pratiwi (2014)
Partisipasi masyarakat
pada tahapan perencanaan
Partisipasi masyarakat
pada tahapan pelaksanaan
Partisipasi masyarakat
pada tahapan evaluasi dan
pemeliharaan
3 Allokendek, dkk (2019)
Perencanaan
Pembangunan
Pemeliharaan
Forum komunitas hijau
4 Deswati dan Triyanti (2015)
Tahap persiapan
Tahap pelaksanaan
Tahap evaluasi
*) Penulis, 2021
Berdasarkan pada tabel 2.4 diketahui bahwa terdapat beberapa indikator
yang telah digunakan dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Apabila
ditinjau dari sub-bab sebelumnya indikator tersebut berasal dari bentuk partisipasi
masyarakat. Indikator tingkat partisipasi masyarakat mengacu pada Deswati dan
Triyanti (2015), Lutpi (2016) dan Pratiwi (2014) terdapat kesamaan seperti
partisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga indikator
17
tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. Adapun untuk menentukan variabel
untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat menurut Permatasari, dkk (2018),
pengukuran tingkat partisipasi berdasarkan dari 3 (tiga) aspek, yaitu.
1. Pengetahuan
2. Manfaat
3. Kehadiran (inisiatif, sukarela dan terpaksa)
Sedangkan menurut Repi, dkk (2015), variabel yang diukur dalam
menenentukan tingkat partisipasi masyarakat terdiri dari :
1. Karakterisitik masyarakat
2. Partisipasi kehadiran masyarakat dalam memberi pendapat dan tenaga
3. Keaktifan masyarakat
Menurut Krisitianto (2010), untuk mengukur tingkat partisipasi
masyarakat dapat menggunakan parameter-parameter yang meliputi :
1. Prakarsa (inisiatif)
2. Pembiayaan
3. Pengambilan keputusan
4. Mobilisasi tenaga
5. Pelaksanaan pembangunan
Menurut Lutpi (2016) dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat
terdapat beberapa tolak ukur :
1. Masyarakat memiliki pengetahuan terkait pengembangan obyek wisata
lokal
2. Masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah maupun rapat
3. Masyarakat memiliki inisiatif dalam mengajukan pendapat
4. Adanya pertunjukan wisata yang ditampilkan oleh masyarakat lokal
5. Terdapat masyarakat yang menyajikan fasilitas kenyamanan wisata
6. Terdapat pemandu wisata berasal dari masyarakat lokal
7. Adanya penjual cinderamata dan oleh-oleh khas wisata setempat
8. Terdapat pedagang dari masyarakat setempat
9. Masyarakat berperan dalam mengamankan keamanan, kenyamanan,
ketertiban dan kebersihan
10. Masyarakat bersikap ramah
18
11. Masyarakat ikut mempromosikan obyek wisata
12. Obyek wisata menjadi lapangan pekerjaan
13. Terdapat manfaat ekonomi dan sosial
14. Masyarakat aktif dalam tahap evaluasi
Selanjutnya, menurut Timothy dalam Wardana (2018), terdapat dua
pandangan dalam partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua pandangan
tersebut, yaitu
1. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau tahap
perencanaan, yaitu masyarakat diberikan kesempatan saat rapat dalam
mengambil keputusan dan keputusannya tersebut dipertimbangkan.
2. Terdapat manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya
pembangunan pariwisata.
Menurut Rahayu (2014), partisipasi sebagai suatu bentuk keikutsertaan
masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Dalam partisipasi aktif saat
masyarakat berperan dalam memberikan pendapat tentang suatu kebijakan,
memberikan kritik dan perbaikan serta berdiskusi selain itu terdapat partisipasi
pasif dimana masyarakat hanya hadir dan menerima serta melaksanakan
keputusan tanpa ikut andil dalam memberikan pendapat.
2.3 Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat Menurut Purnamasari (2011), masyarakat juga mempunyai kesempatan
yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan
kepariwisataan, termasuk penyampaian saran, pendapat dan pertimbangan untuk
pengambilan keputusan dalam rangka proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan penyelenggaran kepariwisataan. Menurut Adikampana (2017),
melalui partisipasi masyarakat, pariwisata secara langsung dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat lokal dimana dengan adanya manfaat inilah penerimaan,
dukungan dan toleransi masyarakat akan tumbuh dengan optimal sedangkan
menurut Slamet dalam Deviyanti (2013), munculnya partisipasi merupakan
ekspresi perilaku masyarakat untuk melakukan tindakan, dimana perwujudan ini
didukung oleh 3 faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat, yaitu.
1. Kemauan/motivasi
19
2. Kemampuan
3. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
Sejalan dengan pendapat Slamet dalam Deviyanti (2013), menurut Ftiyani
(2018), tumbuh dan berkembangnya partisipasi didorong oleh tiga faktor yang
saling berkaitan, yaitu kesempatan dengan adanya kesempatan yang diberikan
dalam berpartisipasi maka semua kemampuan yang dimiliki akan dapat diterapkan
dalam pengembangan pariwisata kemudian didorong juga dengan kemauan dari
diri sendiri. Faktor pendorong partisipasi masyarakat yang lain menurut Maskun
dalam Mulyadi (2009), terdapat beberapa faktor yang menentukan partisipasi
masyarakat, yaitu.
1. Program atau kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Merupakan kepentingan
3. Minat masyarakat
4. Program atau kebijakan sesuai dengan adat istiadat masyarakat
5. Sifatnya mengikat setiap anggota masyarakat.
Sejalan dengan pendapat Khairuddin menurut Goldsmith dan Blustain
dalam Wiwin (2019), masyarakat akan ikut berpartisipasi apabila partisipasi
dilakukan melalui sebuah organisasi di masyarakat, memberikan manfaat
langsung bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta
masyarakat juga harus memegang kendali. Adapun menurut Ife dalam Nasution
(2009) terdapat beberapa kondisi yang mendorong partisipasi masyarakat, yaitu :
1. Terdapat suatu kegiatan yang dilaksanakan dirasa penting bagi diri
masyarakat
2. Terdapat perubahan ke arah yang lebih baik
3. Masyarakat memperoleh manfaat
4. Motivasi diri
5. Tidak menjadikan masyarakat menjadi tersampingkan dari adanya
kegiatan maupun struktur yang disusun.
Selanjutnya, menurut Sari (2016), faktor pendorong partisipasi masyarakat
terdiri dari beberapa, yaitu.
1. Kesadaran/kemauan diri sendiri keikutsertaan dalam partisipasi bukan
timbul begitu saja namun adanya dorongan dari diri sendiri.
20
2. Adanya kesempatan untuk berpartisipasi dengan adanya hal tersebut maka
masyarakat akan melibatkan dirinya.
3. Adanya dukungan dari pemerintah.
Selanjutnya, menurut Timothy dalam Wardana (2018), terdapat faktor –
faktor yang mendorong partisipasi masyarakat seperti.
1. Motivasi
2. Adanya paksaan dari atasan
Dari beberapa penjelasan teori faktor pendorong partisipasi masyarakat
maka diperoleh sintesa teori sebagai berikut.
Tabel 2. 3 Sintesa Teori Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat
No Sumber Faktor Pendorong
Partisipasi Masyarakat
1 Adikampana (2017) Adanya manfaat
2 Slamet dalam Deviyanti (2013) Kemauan, kemampuan
dan kesempatan
3 Ftiyani (2018)
Kesempatan yang
diberikan, kemampuan
yang dimiliki dan
kemauan dari diri sendiri
4 Maskun dalam Mulyadi (2009)
Sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, merupakan
kepentingan, minat
masyarakat, sesuai dengan
adat istiadat masyarakat
dan sifatnya mengikat
setiap anggota masyarakat
5 Goldsmith dan Blustain dalam Wiwin (2019)
Partisipasi dilakukan
melalui sebuah organisasi
di masyarakat,
memberikan manfaat
langsung bagi masyarakat,
memenuhi kebutuhan dan
21
No Sumber Faktor Pendorong
Partisipasi Masyarakat
keinginan masyarakat
serta masyarakat juga
harus memegang kendali.
6 Ife dalam Nasution (2009)
Kegiatan dianggap
penting, terdapat
perubahan ke arah lebih
baik, masyarakat
mendapatkan manfaat,
motivasi diri dan tidak
menjadikan masyarakat
menjadi tersampingkan
dari adanya kegiatan
maupun struktur yang
disusun.
7 Sari (2016)
Kesadaran/kemauan diri
sendiri, adanya
kesempatan untuk
berpartisipasi dan adanya
dukungan pemerintah.
8 Timothy dalam Wardana (2018) Motivasi dan adanya
paksaan dari atasan.
*) Penulis, 2021
Faktor pendorong partisipasi masyarakat menurut Adikampana (2017),
adanya manfaat dimana dengan adanya manfaat penerimaan, dukungan dan
toleransi masyarakat akan tumbuh dengan optimal kemudian faktor pendorong
partisipasi masyarakat menurut Slamet dalam Deviyanti (2003) dipengaruhi oleh 3
(tiga) faktor utama, yaitu kemauan, kemampuan dan kesempatan masyarakat. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat dari Fitriyani (2018), tumbuh dan
berkembangnya partisipasi didorong oleh tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu
kesempatan yang diberikan dalam berpartisipasi, kemampuan yang dimiliki dan
22
kemauan dari diri sendiri. Adapun menurut Maskun dalam Mulyadi (2009),
terdapat beberapa hal yang mendorong partisipasi masyarakat seperti program
atau kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program atau kebijakan
sesuai dengan adat istiadat masyarakat, merupakan kepentingan minat masyarakat
dan program yang sifatnya mengikat setiap anggota masyarakat. Menurut
Goldsmith dan Blustain dalam Wiwin (2019), masyarakat akan terdorong dalam
melakukan partisipasi apabila dilakukan melalui sebuah organisasi di masyarakat,
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan dan
keinginan masyarakat serta masyarakat juga harus memegang kendali.
Menurut Ife dalam Nasution (2009), terdapat beberapa kondisi yang
mendorong partisipasi masyarakat seperti kegiatan dianggap penting, adanya
perubahan ke arah lebih baik, motivasi diri dan tidak membuat masyarakat
menjadi tersampingkan dengan adanya kegiatan dan struktur yang disusun. Hal
tersebut tidak berbeda jauh dengan pendapat menurut Sari (2016) dimana
pendorong partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya
kesadaran/kemauan diri sendiri, adanya kesempatan untuk berpartisipasi dan
adanya dukungan pemerintah. Berdasarkan hasil diskusi teori terhadap beberapa
ahli maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang mendorong partisipasi
masyarakat terdapat 2 faktor yang menjadi indikatornya, yaitu faktor internal atau
dari diri masyarakat yang terdiri dari motivasi, kepentingan, kebutuhan dan faktor
eksternal atau diluar dari diri masyarakat yang terdiri dari manfaat, kesempatan
dan program atau kebijakan yang mengikat. Terakhir, menurut Timothy dalam
Wardana (2018), faktor pendorong partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh
motivasinya dan paksaan dari atasan.
2.4 Sintesa Pustaka Berdasarkan tinjaun pustaka yang telah dilakukan maka diperoleh sintesa
pustaka, yaitu sebagai berikut.
Tabel 2. 4 Sintesa Pustaka
Sasaran Indikator Variabel
Menganalisis tingkat Peran aktif masyarakat Bentuk kehadiran
23
Sasaran Indikator Variabel
partisipasi masyarakat
dalam pengembangan
pariwisata di kawasan
obyek wisata Pantai
Sipakario.
dalam tahap perencanaan
sampai tahap evaluasi Pengetahuan masyarakat
Bentuk keikutsertaan
(Partisipasi Aktif dan
Pasif)
Menganalisis faktor
pendorong partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan pariwisata
di kawasan obyek wisata
Pantai Sipakario
Faktor Internal
Motivasi
Kebutuhan
Kepentingan
Faktor Eksternal
Manfaat
Kesempatan
Program atau kebijakan
yang mengikat
Merumuskan strategi
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan pariwisata
di kawasan obyek wisata
Pantai Sipakario
Output dari sasaran 1 dan 2
Gambaran umum wilayah studi dan partisipasi
masyarakat yang sudah ada.
*) Penulis, 2021
