BAB II · Web viewProduksi tanaman pangan yang rentan sekali terhadap kondisi iklim dan curah hujan. Pada tahun 2015 kekeringan yang cukup panjang menyebabkan penurunan …

1.1. LATAR BELAKANGPertumbuhan ekonomi yang cepat pada saat ini sangat diperlukan

bagi pembangunan suatu daerah, pada umumnya masalah-masalah yang melekat dalam pembangunan tersebut seperti melimpahnya angkatan kerja, sedikitnya lapangan kerja dan menjamurnya kemiskinan menjadi faktor pendorong bagi percepatan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan potensi dan sumberdaya yang berasal dari luar akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 4 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Oleh karena itu, indikator kekuatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan nasional sangat ditentukan pada sejauhmana pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan yang merata bagi setiap lapisan masyarakat serta berkurangnya ketimpangan dalam masyarakat adalah tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang mampu mengintegrasikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Serta menjadi pedoman sebagai acuan dalam penerapan kebijakan pembangunan ekonomi secara nyata. Pedoman tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Atas dasar inilah Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi (RIPE) Kabupaten Bandung Barat sangat diperlukan.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan EkonomiKabupaten Bandung Barat 1 - 1

1.2. KONDISI UMUM KBB1.2.1. Geografis dan Administratif

Kabupaten Bandung Barat terletak diantara 107° 1,10' BT sampai dengan 107° 4,40' BT dan 06° 3,73’ LS sampai dengan 07o 1,031’ LS, dengan luas sebesar 1.305,77 km² atau 130.577 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten

Sumedang dan Kota Cimahi. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan

Kabupaten Cianjur. Secara administratif Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 (enam

belas) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas, Rongga dan Saguling serta terbagi kedalam 165 Desa. Adapun kecamatan terluas adalah Kecamatan Gununghalu dengan luas 160,65 km² atau 16.065 Ha (12,30%) dan luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Batujajar dengan luas 31,97 km² atau 3.197 Ha (2,45%).

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015

No Kecamatan

Luas Wilayah Jumlah Desa(KM2) %

1 Rongga 113,19 8,67 82 Gununghalu 160,65 12,30 93 Sindangkerta 120,52 9,23 114 Cililin 77,82 5,96 115 Cihampelas 47,01 3,60 106 Cipongkor 79,99 6,13 147 Batujajar 31,97 2,45 78 Saguling 51,47 3,94 69 Cipatat 125,68 9,62 12

10 Padalarang 51,43 3,94 1011 Ngamprah 36,04 2,76 1112 Parongpong 45,14 3,46 713 Lembang 95,64 7,32 1614 Cisarua 55,15 4,22 8


No Kecamatan

Luas Wilayah Jumlah Desa(KM2) %

15 Cikalong Wetan 112,95 8,65 1316 Cipeundeuy 101,12 7,74 12

Kab. Bandung Barat 1.305,77 100 165Sumber : BPS dan BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat 2016

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni, kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin.

Kabupaten Bandung Barat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan pusat Kota Bandung, serta kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang, yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Di dalam rencana pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam wilayah pengembangan Cekungan Bandung dan sekitarnya. Wilayah pengembangan Cekungan Bandung meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Wilayah pengembangan Cekungan Bandung merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Kegiatan ekonomi di wilayah pengembangan Cekungan Bandung diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara dan sampah. Dalam hal ini kegiatan ekonomi utama difokuskan pada perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan perkotaan.

Selain itu pengembangan Wilayah Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian hortikultura, Penyusunan Rencana Induk Pembangunan EkonomiKabupaten Bandung Barat 1 - 3

industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan, serta perdagangan dan jasa.

1.2.2. PemerintahanKabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan dengan potensi

wilayah yang cukup bervariasi. Jumlah wilayah adminitrasi desa adalah sebanyak 165 desa, yang didukung oleh satuan lingkungan setempat sebanyak 2.350 Rukun Warga (RW) dan 8.921 Rukun Tetangga (RT).

Dinamika perpolitikan tergambar pada perkembangan komposisi anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 sebanyak 50 orang, dengan komposisi terbanyak dari PDI Perjuangan sebanyak 12 orang (24 persen). Posisi kedua adalah Partai Golkar sebanyak 6 orang (12 persen). Posisi ketiga terbanyak dari Gerindra dan PPP masing-masing sebanyak 5 orang atau sebanyak 10 persen dari jumlah seluruh anggota.


Gambar 1.1. Peta Administratif Kabupaten Bandung Barat

Jumlah PNS Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 sebanyak 4.236 orang. Tingkat pendidikan dapat dijadikan salah satu indikator kompentensi PNS Daerah. Pada tahun 2015 PNS Daerah dengan tingkat pendidikan D4/S1 menunjukkan jumlah terbanyak yaitu mencapai 55 persen, diikutii oleh SMA/D1/D2 sebanyak 17 persen. Satu hal yang menggembirakan selama kurun 2012-2015 terjadi peningkatan kompetensi PNS. Persentase jumlah PNS dengan tingkat SMA mengalami penurunan dan bergeser pada tingkat S1 secara signifikan. Dalam hal ini banyak PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.


Gambar 1.2. Persentase Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan, 2015

1.2.3. KependudukanBerdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung

Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015 sebanyak 1.669.980 jiwa dengan komposisi (menurut jenis kelamin) relatif seimbang, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 848.662 jiwa (50,82 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 821.318 jiwa (49,18 persen) dengan sex ratio sebesar 103,33 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.033 laki-laki. Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah penduduk pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,52%.

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat, pertumbuhan migrasi masuk di Kabupaten Bandung Barat cenderung mengalami kenaikan sehingga menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk terutama di beberapa kecamatan perkotaan yang menjadi pusat bisnis (industri, perdagangan dan jasa) dan pusat pendidikan. Laju Pertumbuhan Penduduk selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bandung Barat sebesar 5,54% atau naik sebesar 87.654 jiwa.


2012 2013 2014 2015 1 ,5 2 0 ,0 0 0

1 ,5 4 0 ,0 0 0

1 ,5 6 0 ,0 0 0

1 ,5 8 0 ,0 0 0

1 ,6 0 0 ,0 0 0

1 ,6 2 0 ,0 0 0

1 ,6 4 0 ,0 0 0

1 ,6 6 0 ,0 0 0

1 ,6 8 0 ,0 0 0

-

0 .5 0

1 .0 0

1 .5 0

2 .0 0

2 .5 0

1,582,326 1,614,495

1,644,984 1,669,980

1.99 2.03 1.89

1.52

Jumlah Penduduk (jiwa) LPP (%)

Gambar 1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012-2015.

Dilihat dari sebaran penduduknya di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2015 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Lembang dengan penduduk sebanyak 192.019 orang, diikuti oleh Kecamatan Padalarang yaitu sebanyak 174.282 orang. Sementara itu kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Saguling dengan penduduk sebanyak 30.352 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk Kab. Bandung Barat per Kecamatan tahun 2015 terlihat pada tabel berikut:


Tabel 1.2. Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015

No Kecamatan Laki – laki Perempuan Laki - laki + Perempuan

N % N % N %1 Rongga 28.008 50,93 26.980 49,07 54.988 1002 Gununghalu 38.947 51,99 35.959 48,01 74.906 1003

Sindangkerta 33.858 49,78 34.155 50,22 68.013 1004 Cililin 45.522 51,28 43.258 48,72 88.780 1005 Cihampelas 57.840 50,91 55.783 49,09 113.623 1006 Cipongkor 45.732 51,24 43.524 48,76 89.256 1007 Batujajar 47.663 49,78 48.080 50,22 95.743 1008 Saguling 15.652 51,57 14.700 48,43 30.352 1009 Cipatat 65.937 50,65 64.251 49,35 130.188 100

10 Padalarang 88.592 50,83 85.690 49,17 174.282 10011 Ngamprah 87.978 51,01 84.500 48,99 172.478 10012 Parongpong 55.723 50,77 54.035 49,23 109.758 10013 Lembang 98.568 51,33 93.451 48,67 192.019 10014 Cisarua 36.890 50,30 36.456 49,70 73.346 100

15 Cikalongwetan

60.844 50,27 60.200 49,73 121.044 100

16 Cipeundeuy 40.908 50,38 40.296 49,62 81.204 100Kab. Bandung

Barat 848.662 50,82 821.318 49,18 1.669.98

0 100 Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2016

Piramida penduduk menyajikan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin bagi suatu wilayah, riwayat penduduk suatu wilayah dapat dipahami dari piramida penduduk wilayah bersangkutan, selain itu piramida penduduk dapat menunjukan tingkat perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur berbeda.

Distribusi penduduk di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu berdasarkan umur belum produktif (0-14) sebesar 27,44 persen atau 458,242 jiwa, umur produktif (15-64) sebesar 67,43 persen atau 1,126,139 jiwa dan umur tidak produktif (65+) sebesar 5,13% atau 85,599 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.3.

Penduduk Kabupaten Bandung Barat mencerminkan semakin menurunnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian seiring membaiknya layanan kesehatan dan perbaikan kualitas


lingkungan. Walaupun demikian, Kabupaten Bandung Barat ini merupakan salah satu tujuan migran dari daerah lain di Jawa Barat bahkan di Indonesia.

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

6 4 2 0 2 4 6

% Perempuan % Laki-laki

Gambar 1.4. Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Menurut GolonganUmur dan Jenis Kelamin Tahun 2015.

1.2.4. KetenagakerjaanPenduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang

berumur 10 tahun ke atas , mereka terdiri dari “Angkatan Kerja“ dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” dikenal sebagai “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan). Berdasarkan hasil Sakernas 2014 menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen ada pada kelompok usia kerja (15-64 tahun) dan lebih dari setengah penduduk Kabupaten Bandung Barat usia kerja tersebut masuk dalam angkatan kerja. Perubahan kontribusi sektor dalam penyerapan tenaga kerja dalam suatu kurun waktu tertentu memberikan gambaran perubahan struktur perekonomian suatu daerah. Berdasarkan grafik terlihat bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar ada pada sektor


pertanian yaitu sebesar 23,83 persen. Namun dalam pembentukan PDRB sektor industri memberikan andil terbesar dengan 41,76 persen. Tenaga kerja di sektor jasa-jasa sebesar 14,71 persen. Berdasarkan jenis kelamin jumlah angkatan kerja laki-laki baik yang berkerja maupun menganggur dua kali jumlah angkatan kerja perempuan. Upah minimum regional (UMR) Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan dari 1.236.939 rupiah pada tahun 2013 menjadi 1.396.399 rupiah pada tahun 2014. Tahun 2016 menjadi sebesar 1.738.476 rupiah (naik 24,5 persen).

Tabel 1.3. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015.

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah15 – 24 6 460 1

6868

14625 – 30 7 128 2

5809

70831 – 34 4 872 2

7127

58435 – 44 10 167 6

46516

63245 - 54 8 567 5

10013

66755 - 59 3 098 1

8004

89860 – 64 1 981 1

0993

08065 + 1 794 50

62

300Jumlah 44 067 2

1 948

66

015Sumber: : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016


Gambar 1.5. Perbandingan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 (%).

1.2.5. Sosial

Usaha peningkatan kesejahteraan sosial selain dilaksanakan untuk memperbaiki tata kehidupan masyarakat, baik material maupun spiritual juga diarahkan untuk mengatasi masalah pokok dalam kesejahteraan sosial yaitu anak terlantar, anak nakal, korban penyalahgunaan narkotik (narkoba), penyandang cacat, gelandangan, tuna susila, wanita rawan sosial dan lain-lain.

1.2.5.1. Pendidikan

Pendididkan merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic needs) untuk setiap manusia, karena pendidikan merupakan sasaran utama untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan. Peningkatan partisipasi bersekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sarana fisik dan tenaga pendidik. Tabel 1.4. menunjukan rasio murid menurut jenjang pendidikan sekolah menengah atas di Kabupaten Bandung Barat


pada tahun 2015/2016 dan Gambar 1.6. memberikan gambaran yang cukup jelas tentang banyaknya sekolah dan murid pada jenjang pendidikan SMU di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 1.4. Rasio Murid Menurut Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015/2016.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Cabang Diknas Pendidikan Se-Kabupaten Bandung Barat.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Cabang Diknas Pendidikan Se-Kabupaten Bandung Barat

Gambar 1.6. Banyaknya Sekolah dan Murid Pada Jenjang Pendidikan SMU di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015

1.2.5.2. KesehatanSarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2015 terdiri dari 2 unit Rumah Sakit yang dibantu oleh 20 unit Puskesmas.Tenaga medis dan paramedis adalah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Dengan


Jenis Sekolah

Jumlah Sekolah

Jumlah MuridTotalLaki-laki Perempua

n

SMA 48 5.142

6.838

11.980

SMK 81 7.210

4.735

11.945

MA 0 0 0 0Jumlah 0 0 0 0

bantuan mereka akan sangat menolong dalam penanganan kesehatan masyarakat.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah tenaga medis adalah 279 orang terdiri dari 44 dokter, 71 perawat, 153 bidan, dan 11 farmasi. Sedangkan banyaknya tenga non-medis adalah sebanyak 113 orang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 1.7.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Gambar 1.7. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 1.5. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, 2012-2015

No Kecamatan

Rum

ah S

akit

RS B

ersa

lin/

Rum

ah

Bers

alin

Polik

linik

Pusk

esm

as

Pusk

esm

as

Pem

bant

u

Tem

pat

Prak

tek

Dok

ter

Tem

pat

Prak

tek

Bida

n

Posy

andu

Apot

ik

Toko

Khu

sus

Oba

t/ Ja

mu

1 Rongga - 2 3 1 7 - 4 100 2 12 Gununghalu 1 2 1 2 5 2 19 107 3 23 Sindangkerta - - - 2 6 6 28 110 3 44 Cililin 1 2 8 2 5 9 23 129 9 75 Cihampelas - 4 3 2 1 9 16 90 6 36 Cipongkor - - 3 2 - 5 15 124 1 -7 Batujajar - 4 10 1 1 10 24 115 7 38 Saguling - - 1 1 2 2 10 53 - -9 Cipatat - 2 7 3 9 10 20 227 4 2

10 Padalarang 2 18 27 3 5 21 32 21 12 2311 Ngamprah 2 6 11 3 7 21 37 139 20 12


12 Parongpong - 6 11 1 6 13 24 118 9 3

13 Lembang 1 6 7 4 8 32 54 222 13 514 Cisarua 1 - 2 2 8 4 6 87 - -15 Cikalongwetan - - 13 2 2 3 29 197 6 216 Cipeundeuy 1 2 3 2 8 8 29 146 - 5

Kab. Bandung Barat 9 54 110 33 80 155 370 1.985 95 72

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

1.2.5.3. Sarana Peribadatan Sarana peribadatan yang terdapat di Kabupaten Bandung

Barat mesjid, surau/langgar, gereja, vihara dan pura. Namun beberapa diantaranya tingkat pemanfaatannya masih dirasakan terlalu berlebihan dibandingkan dengan tingkat kebutuhannya, antara lain masjid dan mushollah. Sedangkan tingkat kebutuhan akan tempat atau rumah ibadah pemeluk agama lain, seperti Kristen, Budha dan Hindu umumnya masih tinggi. Sarana peribadatan di Kabupaten Bandung Barat sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehinga sampai akhir tahun rencana tidak perlu ada penambahan sarana peribadatan. Untuk sarana peribadatan gereja, vihara dan pura tidak perlu ada penambahan karena jumlah yang ada sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga karena jumlah penduduk pendukung untuk ketersedian sarana tersebut tidak mencukupi.

1.2.6. PDRB1.2.6.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun 2000, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi perlambatan sebesar 0,49 poin dimana tahun 2014 mencapai 5,71.


2011 2012 2013 2014 2015 4.00

5.00

6.00

7.00

6.50 6.50 6.34

5.06 5.03

5.75

6.04 5.94 5.71

5.22

Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung BaratSumber : BPS dan Bappeda KBB Tahun 2016

Gambar 1.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015 (Persen)

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 tidak secepat pertumbuhan perekonomian pada tahun 2014. Pengaruh eksternal antara lain kondisi ekonomi global yang melemah, penurunan kurs rupiah dan terutama masalah kekeringan yang panjang dan meluas menjadi penyebab melambatnya laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Kabupaten Bandung Barat masih harus bekerja keras dalam melakukan akselerasi pembangunan wilayahnya. Namun secara umum LPE sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik, di tengah melemahnya kondisi ekonomi global yang melemah.

Pertumbuhan ekonomi ini digerakkan oleh pertumbuhan yang positif pada dua kelompok sektor. Kelompok sektor primer mengalami penurunan sebesar 0,37 persen, sedangkan untuk kelompok sekunder dan tersier mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5,25 persen dan tersier 6,94 persen. Kelompok sektor tersier merupakan kelompok sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar pada tahun ini. Dibandingkan tahun sebelumnya sub sektor ini mengalami pecepatan, hal ini di sebabkan oleh percepatan sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor pengangkutan/telekomunikasi dan sektor jasa-jasa dalam


pembentukan nilai tambah kelompok tersebut. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kab. Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6.Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 – 2015 (Persen)Lapangan Usaha 2013 2014* 2015**

I. Primer 5,

3,24 -0,371. Pertanian 5

,3,25 -0,37

2. Pertambangan dan Penggalian 2,

3,17 -0,16II. Sekunder 5

,5,54 5,25

3. Industri 4,

5,35 5,384. Listrik, Gas dan Air 6

,5,65 3,66

5. Bangunan 8,

8,23 7,52III. Tersier 7

,6,77 6,94

6. Perdagangan/Hotel/Restoran 8,

7,52 7,627. Pengangkutan/Telekomunikasi 4

,5,10 5,60

8. Keuangan/Persewaan/jasa Perusahaan

6,

6,33 5,969. Jasa-jasa 5

,5,84 6.23

PDRB5,94

5,71 5.22

Sumber: Data Makro Ekonomi, BPS Kab. Bandung Barat Tahun 2015Catatan *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sangat Sementara

Tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor cukup bervariasi, dengan variasi tersebut dapat kita bagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Kelompok pertama; LPE dibawah 4 persen ditunjukkan oleh sektor pertanian, sektor pertambangan/ penggalian, serta sektor listrik, gas dan air. Sektor pertanian dan sektor pertambangan/penggalian bahkan mengalami penurunan sebesar 0,37 persen dan 0,16 persen. Penurunan sektor pertanian ini terjadi akibat penurunan nilai tambah subsektor tanaman bahan makanan yang turun sebesar 3,94 persen. Produksi tanaman pangan yang rentan sekali terhadap kondisi iklim dan curah hujan. Pada tahun 2015 kekeringan yang cukup panjang menyebabkan penurunan luas panen yang signifikan, yang berakibat pada penurunan produksi padi dan palawija. Untuk tanaman


hortikultura masih tumbuh positif, meski musim kemarau panjang, budidaya tanaman ini mendapat perlakuan yang lebih seperti green house, penyiraman teratur dan perlakuan lainnya, sehingga tetap meningkat dari sisi produksi. Kinerja sektor ini juga masih didongkrak oleh pertumbuhan positif dari aktivitas subsector lainnya yaitu perkebunan, peternakan, kehutan dan perikanan.

2. Kelompok kedua; LPE diatas 4 persen, ditunjukkan oleh sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor pengangkutan/komunikasi, sektor keuangan/persewaan/jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Pada kelompok ini sektor perdagangan/hotel/restoran menunjukkan pertumbuhan tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 7,62 persen. Kenaikan sektor PHR didorong oleh meningkatnya aktivitas pada sub sektor perdagangan besar dan eceran. Faktor peningkatan sarana perdagangan dan ketersediaan fasilitas kredit konsumsi merupakan determinasi kinerja sektor ini. Diikuti oleh sektor bangunan, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,52 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya sektor ini mengalami perlambatan, meskipun pembangunan perumahan maupun fasilitas umum di Kabupaten Bandung Barat secara kasat mata cukup terlihat.

Gambaran ekonomi wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat juga tergambarkan dari salah satu indikator makro, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan. Pembentukan PDRB kecamatan adalah pembentukan nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi di setiap kecamatan. Nilai tambah bruto yang terbentuk pada setiap wilayah tersebut mencerminkan kemampuan dan potensi ekonomi masing-masing wilayah kecamatan.

PDRB Kecamatan menurut harga konstan (tahun 2000) juga menunjukkan bahwa Kecamatan Padalarang merupakan kecamatan yang mampu membentuk nilai tambah tertinggi yaitu mencapai 2.598.981,06 juta rupiah, diikuti oleh Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batujajar dengan perolehan sebesar 1.261.723,17 juta rupiah dan 1.036.058,65 juta rupiah. Kegiatan ekonomi pada ketiga kecamatan tersebut memang cukup variatif dan berkembang.


Kegiatan industri yang menopang perekonomian khususnya di Kecamatan Padalarang dan Batujajar memberikan kontribusi yang sangat nyata. Sedangkan di Kecamatan Lembang selain didukung oleh sektor pertanian, sektor perdagangan/hotel/restoran juga menjadi mesin perekonomian di kecamatan ini. Pembentukan PDRB terkecil adalah di Kecamatan Saguling dengan nilai agregat sebesar 163.736,20 juta rupiah. Kesenjangan perekonomian antar kecamatan menjadi salah satu tantangan untuk dapat dipecahkan. Pengembangan potensi pada wilayah kecamatan Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan sekitarnya masih perlu digali lebih jauh sehingga perkembangan perekonomian menjadi lebih merata. PDRB Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2013 sampai dengan 2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7. PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2015 (Juta Rp.)

No Kecamatan 2013 2014* 2015**

1 Rongga 218,961.13

229,732.94

239,080.51

2 Gununghalu 363,684.22

381,900.90

397,797.69

3 Sindangkerta 270,883.62

284,259.83

295,818.86

4 Cililin 343,305.54

361,906.99

377,331.66

5 Cihampelas 367,748.59

387,940.85

405,606.34

6 Cipongkor 339,989.09

355,809.61

370,073.18

7 Batujajar 930,789.31

982,253.05

1,036,058.40

8 Saguling 149,528.87

157,707.36

163,736.20

9 Cipatat 578,299.20

608,504.40

635,467.95

10 Padalarang2,316,171.

572,458,

040.342,598,981.06

11 Ngamprah 716,7 761,37 805,24Penyusunan Rencana Induk Pembangunan EkonomiKabupaten Bandung Barat 1 - 18

34.20 6.05 5.0612 Parongpong 461,0

28.69488,64

7.85517,05

8.89

13 Lembang1,119,714.

371,189,

326.301,261,723.17

14 Cisarua 351,158.35

371,438.98

391,194.10

15 Cikalongwetan

655,195.91

689,960.57

723,306.46

16 Cipeundeuy 368,888.09

388,514.34

406,151.48

Kab. Bandung

Barat

9,552,080.77

10,097,320.

36

10,624,631.

00Sumber : BPS dan Bappeda KBB Tahun 2016

Selama periode 2013 – 2015 pergeseran besarnya peranan kecamatan terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat relatif tidak terlalu nyata. Meski diakui pada beberapa kecamatan mengalami kecenderungan peningkatan kontribusi seperti Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Lembang. Sedangkan kecamatan lainnya mengalami penurunan kontribusi. Hal yang dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kecamatan yang mengalami penurunan kontribusi tidak secepat kecamatan lainnya, sehingga besarnya peranan mengalami sedikit pergeseran namun tidak signifikan. Penurunan terjadi terutama pada kecamatan-kecamatan yang memiliki kontribusi perekonomian yang cukup besar dari kegiatan usaha pertanaian tanaman pangan. Dimana pada tahun 2015, tanaman pangan mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan akibat kekeringan. Kontribusi tertinggi masih diberikan oleh Kecamatan Padalarang, Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah.

Pada tahun 2015 besar peranan atau kontribusi kecamatan dapat dibedakan lima kontribusi terbesar dan lima kontribusi terkecil, Lima kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kecamatan Padalarang (22,30%); Kecamatan Lembang (12,66%); Kecamatan Batujajar (9,84% ); Kecamatan Ngamprah (8,00% ) dan Kecamatan Cikalong wetan (6,81% ). Adapun lima


kecamatan yang mempunyai kontribusi terkecil adalah Kecamatan Saguling (1,57%); Kecamatan Rongga (2,34%); Kecamatan Sindangkerta (2,73%); Kecamatan Cisarua (2,90%) dan Kecamatan Cililin (3,65%).

Rongga; 2.34 Gununghalu; 3.87 Sindangkerta; 2.73

Cililin; 3.65 Cihampelas; 3.95

Cipongkor; 3.65

Batujajar; 9.84

Saguling; 1.57

Cipatat; 6.08 Padalarang; 22.30

Ngamprah; 8.00

Parongpong; 5.87

Lembang; 12.66

Cisarua; 2.90 Cikalongwetan; 6.81

Cipeundeuy; 3.78

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat 2016

Gambar 1.9. Peranan Kecamatan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlakudi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 (Persen)

1.2.6.2. Struktur EkonomiStruktur perekonomian di suatu wilayah dapat

menggambarkan kontribusi dari masing-masing sektor. Sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar menggambarkan tingginya potensi dari sektor tersebut dalam perekonomian, sedangkan sektor-sektor yang mempunyai kontribusi yang kecil menggambarkan bahwa sektor tersebut kurang berpotensi terhadap perekonomian wilayah tersebut. Dengan demikian besarnya kontribusi menggambarkan peran sektor dalam perekonomian. Semakin besar peranan suatu sektor dalam perekonomian, dapat dikatakan bahwa sektor tersebut sebagai engine growth atau mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi mesin pertumbuhannya adalah sektor industri pengolahan terutama industri tekstil/produk tekstil dan industri makanan. Hal ini terbukti dari peranan sektor industri yang tetap mendominasi perekonomian


Kabupaten Bandung Barat dari tahun ke tahun. Sektor Industri Pengolahan tersebut disamping mendominasi perekonomian Kabupaten Bandung Barat juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap industri di Provinsi Jawa Barat, di samping industri pengolahan, sektor pertanian juga mempunyai peranan cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat meskipun peranan sektor ini terhadap tingkat provinsi tidak sebesar industri pengolahan.

Adapun struktur perekonomian kecamatan di Kabupaten Bandung Barat memiliki perbedaan karakteristik yang cukup beragam. Hal ini disebabkan adanya pengaruh kondisi geografis dan potensi masing-masing wilayah. Kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya memiliki karakteristik pedesaan, biasanya dominan pada sektor pertaniannya sedangkan karakteristik perkotaan banyak yang didominasi oleh sektor industri dan perdagangan.

Secara makro tampak bahwa sampai tahun 2015, sektor industri pengolahan merupakan sektor dominan terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 39,98 persen terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat, begitu pula di beberapa kecamatan sektor industri menjadi andalan perekonomian di wilayahnya.

Pertanian; 11.46Pertam-bangan;

0.35

Industri; 39.98Perdagangan/ Ho-

tel/ Restoran; 22.76

Jasa-Jasa; 6.89

Lainnya; 18.56

Gambar 1.10. Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 (Persen)


Selanjutnya pada Tabel 1.9 menggambarkan peranan nilai tambah sektoral terhadap total PDRB di setiap kecamatan tahun 2015, Dari tabel tersebut, terlihat bahwa 5 kecamatan yang mempunyai potensi ekonomi di sektor industri pengolahan antara lain: Kecamatan Padalarang (75,24%); Kecamatan Batujajar (68,72%); Kecamatan Ngamprah (41,05%); Kecamatan Cikalongwetan (39,25 %) dan Kecamatan Cipatat (29,98 %). Kecamatan - Kecamatan yang mempunyai peranan sektor pertanian cukup besar yaitu: Kecamatan Cisarua (36,55%); Kecamatan Gununghalu (28,22%); Kecamatan Rongga (24,34%); Kecamatan Saguling (21,53%) dan Kecamatan Sindangkerta (20,70%). Adapun Kecamatan yang mempunyai peranan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran cukup besar yaitu Kecamatan Parongpong (49,69%); Kecamatan Saguling (28,52%); Kecamatan Cihampelas (23,05%), Kecamatan Cipongkor (30,01%) dan Kecamatan Cipeundeuy (28,55%), Kecamatan Lembang yang notabene memberikan kontribusi kedua dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat memiliki struktur perekonomian yang relatif lebih merata. Kecamatan ini memiliki kekuatan ekonomi baik pada sektor Pertanian, Industri, Perdagangan/Hotel/Restoran maupun jasa-jasa. Untuk lebih jelasnya kontribusi tiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9.Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 (persen)

No Kecamatan

Sektor

Jumlah

Pert

ania

n

Pert

amba

nga

n Indu

stri

PHR

Jasa

-Jasa

Lain

nya

1 Rongga 24,34 0,06 14,59 28,52 6,27 26,22 100,00

2 Gununghalu 28,22 0,32 19,34 24,89 4,84 22,39 100,00

3 Sindangkerta 20,70 0,25 19,90 25,08 5,24 28,84 100,00

4 Cililin 11,71 0,37 25,16 28,52 5,86 28,37 100,00

5 Cihampelas 9,35 0,78 23,05 30,90 7,31 28,61 100,00


6 Cipongkor 17,51 0,47 20,75 30,01 3,87 27,38 100,00

7 Batujajar 1,24 1,18 68,72 11,11 5,82 11,93 100,00

8 Saguling 21,53 0,19 18,37 34,43 4,86 20,62 100,00

9 Cipatat 15,85 0,52 29,98 24,74 6,73 22,18 100,00

10 Padalarang 1,19 0,29 75,24 11,57 2,16 9,55 100,00

11 Ngamprah 5,03 0,02 41,05 21,97 11,10 20,83 100,00

12 Parongpong 13,14 0,13 6,63 49,69 13,51 16,90 100,00

13 Lembang 17,79 0,01 21,59 28,06 13,92 18,63 100,00

14 Cisarua 36,55 1,31 4,58 21,82 8,19 27,56 100,00

15 Cikalongwetan 14,56 0,10 39,25 21,0

4 5,52 19,53 100,0016 Cipeundeuy 16,56 0,02 23,76 28,5

5 4,57 26,54 100,00Kab.Bandung Barat

11.46 0,35 39,9822,7

66,89 18,56 100,00

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat 2015

1.2.6.3. PDRB Perkapita Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat

kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau Percapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer out) serta transfer masuk (transfer in) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.


2013 2014 2015

13,893,687.4

0

17,046,865.2

1

18,529,243.0

3

5,767,119.01 6,273,529.09 6,520,538.72

PDRB per Kapita ADH Berlaku (Rp) PDRB per Kapita ADH Konstan (Rp)

Catatan *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sangat Sementara Gambar 1.11. PDRB Per Kapita Per Tahun Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2013- 2015 (Rupiah).

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. PDRB per kapita atas dasar berlaku selama kurun waktu 2013-2015 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. PDRB per kapita/tahun atas dasar berlaku Kabupaten Bandung Barat tahun 2013 sebesar 15.534.761,- rupiah, tahun 2014 sebesar 17.046.865,- rupiah dan pada tahun ini mencapai 18.529.243,- rupiah.

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2015 mencapai 8,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku tidak menggambarkan peningkatan secara riil, tetapi lebih disebabkan adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut

Sedangkan PDRB perkapita atas dasar konstan 2000 yang menggambarkan nilai tambah riil penduduk Kabupaten Bandung Barat di tahun 2013 adalah sebesar 6.013.691,- rupiah, PDRB per kapita tahun 2014 sebesar 6.273.529,- rupiah dan tahun 2015 mencapai 6.520.538,- rupiah atau tumbuh sebesar 3,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

1.2.7.Rencana Tata Ruang Wilayah


Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni, kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin.

Kabupaten Bandung Barat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan pusat Kota Bandung, serta kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang, yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Di dalam rencana pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam wilayah pengembangan Cekungan Bandung dan sekitarnya. Wilayah pengembangan Cekungan Bandung meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Wilayah pengembangan Cekungan Bandung merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Kegiatan ekonomi di wilayah pengembangan Cekungan Bandung diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara dan sampah. Dalam hal ini kegiatan ekonomi utama difokuskan pada perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan perkotaan.

Selain itu pengembangan Wilayah Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian hortikultura, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan, serta perdagangan dan jasa.


Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya.

Penggunaan lahan menurut fungsinya di wilayah Kabupaten Bandung Barat saat ini dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah teknis dan sawah non teknis, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya: sungai, jalan).. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.10. Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat dalam Hektar (Ha)No. Kecamatan Luas

(Km2)Persentase

(%)A. Kawasan Lindung

1. Kawasan Lindunga. Kawasan Lindung 48.33

9,40 36,95B. Kawasan Bididaya

1. Budidaya Pertaniana. Kebun Campuran 13.66

2,6210,41

b. Perkebunan 13.453,61

10,28

c. Sawah 22.101,56

16,89

d. Sawah Tadah Hujan 60,66 0,05e. Tegal / ladang 19.00

3,5514,53

2. Budidaya Non Pertaniana. Bandara 4,85 0,00b. Industri 465,8

60,36

c. Institusi / Fasum 258,73

0,20

d. Jalan 1.965,69

1,50

e. Jalan Kereta Api 47,79 0,04f. Lapangan Golp 5,00 0,01g. Pasar / Pertokoan 7,86 0,01h. Perumahan 9.281

,117,09

i. Stadion / Lapangan 51,48 0,04j. Taman 20,66 0,02k. Tambang 432,1

20,33

C. Lainnya


No. Kecamatan Luas(Km2)

Persentase(%)

a. Tanah kosong 1.104,71

0,84

b. Rumput 107,65

0,08

c. Awan dan bayangan 536,93

0,41

Sumber Laporan Akhir RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029, 2008

Gambar 1. 12. Grafik Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 48.339,4 Ha atau 36,9% sedangkan kawasan budidaya pertanian 68.271,89 Ha atau 52,19% dan kawasan budidaya non pertanian 12.536,45 Ha atau 9,58% dan lainnya 1.759,29 Ha atau 1,34%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya


Lin-dung15%

Budidaya Pertanian

60%

Non-Per-tania

n20%

Lainnya6%

JENIS GUNA LAHAN

Kebun Campur

11%Perkebunan

12%

Sawah21%

Sawah Tadah Hujan25%

Tegal/ Ladang

Kawasan Budidaya Pertanian

masih merupakan areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan hutan.

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan pada RTRW Kabupaten Bandung, Tahun 2001-2010, wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang sangat sesuai untuk tanaman pangan lahan basah dan tanaman lahan kering. Lahan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah terdapat di Kecamatan Padalarang, Batujajar, Ngamprah, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cihampelas, sedangkan lahan yang cukup sesuai untuk tanaman lahan kering terdapat di Kecamatan Batujajar, Ngamprah, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Cikalongwetan, Cipeundeuy dan Cihampelas. Adapun yang sangat sesuai untuk tanaman tahunan/agroforesty, terdapat di kecamatan Padalarang, Batujajar, Cipatat, Ngamprah, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, Rongga, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Lembang dan Parongpong, dan yang sesuai sebagai tempat waduk/bendungan, yaitu di Kecamatan Padalarang, Batujajar, Cililin, Cihampelas, Cipongkor, Cipatat dan Cipeundeuy.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Hasil analisis terhadap Rencana Tata Ruang


Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.11. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bandung BaratNo Rencana Struktur Ruang Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPDA PKN (Pusat Kegiatan Nasional)

PKN Bandung RayaPKN Kawasan Bandung Raya (Cekungan Bandung)

Pertanian berwawasan lingkunganB PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)

PKW Purwakarta-Padalarang_Cikampek Pengembangan terminal agribisnisC PKL

1 PKL Perkotaan Ngamprah, Fungsi Utama :

Budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan (hutan kota)

Fungsi utama : Pusat Pemerintahan, Pemukiman, Perdagangan, Jasa, Pertanian lahan basah dan kering

2 PKL Perkotaan PadalarangFungsi utama : Perumahan, industri, jasa, parawisata ruang terbuka hijau

Budidaya pertanian tanaman pangan & pengolahan hasil pertanian3 PKL Pedesaan Lembang

Fungsi Utama : Wisata, Agrobisnis Pemukiman perkotaan

Budidaya pertanian hortikultura intensif ramah lingkungan, pemasaran & pengolahan hasil 4 PKL Pedesaan Cililin

Fungsi Utama : Pemukiman, perdagangan, parawisata, perikanan

Budidaya pertanian & pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura & kehutanan5 PKL Pedesaan Cikalongwetan

Fungsi Utama : Pemukiman, perdagangan, dan jasa, perkebunan dan konservasi

Budidaya tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan

6 PPK CisaruaFungsi Utama : Pemukiman, perdagangan dan jasa, pertanian hortikultura, peternakan sapi dan parawisata

Budidaya pertanian hortikultura intensif ramah lingkungan, pemasaran & pengolahan hasil

7 PPK BatujajarFungsi Utama : Pemukiman, perdagangan dan jasa, parawisata

Budidaya pertanian & pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura & kehutanan

8 PPK CipatatFungsi Utama : Pemukiman, perdagangan dan jasa, industri ekstaktif, perikanan

Pertanian tanaman pangan dan kehutanan

9 PPK CipeundeuyFungsi Utama : Pemukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan dan industri

Budidaya tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan

10 PPK CihampelasFungsi Utama : Pemukiman, perdagangan dan jasa, perikanan dan parawisata

Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan

11 PPL Parongpong


No Rencana Struktur Ruang Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

Fungsi Utama : Pemukiman, perdagangan dan jasa, pertanian dan parawisata

Budidaya pertanian hortikultura intensif ramah lingkungan, pemasaran & pengolahan hasil pertanian12 PPL Sindangkerta

Pemukiman, perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan

Pengembangan pertanian tanaman pangan

13 PPL CipongkorFungsi Utama : Pemukiman, perdagangan dan jasa, konservasi, pertanian

Pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan & kehutanan14 PPL Gununghalu

Fungsi Utama : Pemukiman, perdagangan dan jasa, konservasi, pertanian

Pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan & kehutanan15 PPL Rongga

Fungsi Utama : Pemukiman, perdagangan dan jasa, konservasi, pertanian

Pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan & kehutanan

Tabel 1.12. Pola Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bandung BaratPola Ruang Saat ini Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

A. Kawasan Lindung1 HL KPH Bandung Utara

Kecamatan Lembang (3.477 Ha), Parongpong (1.663 Ha), Cisarua (1.309 Ha), Cikalongwetan (383 Ha)KPH Bandung SelatanKecamatan Cipatat (5 Ha), Cililin (312 Ha), Rongga (25 Ha.), Sindangkerta (6.481 Ha), Gununghalu (6.301 Ha.)

2Kawasan Yg Memberikan Perlindungan Dibawahnya

Kec. Cikalong (3.416 ha.), Cisarua (3.412 ha.), Lembang (4.784 ha.)Kec. Ngamprah (1.076 ha.), Padalarang (496 ha.), Cipatat (39 ha.), Parongpong (1.685 ha.)

3 Sempadan Sungai Ka/kisu : Citarum, Cimahi, Cibeureum, Cimeta4 Kaw. Sekitar Danau /

Waduk / SituWaduk Sagguling di Kec. Sagguling, Cililin, Batujajar, Cihampelas, Cipongkor, Waduk Cirata di Kec. Cipeundeuy, Waduk Cisokan di Rongga, Situ Ciburuy di Kec. Padalarang, Situ Lembang di Kec. Parongpong, Situ Lembangdano dan Situ Cibanteng di Cikalongwetan5 Kawasan Sekitar Mata Air 200 meter radius mata air

6 Kaw. Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kaw. CA : Yung Hun (2 ha.) di Lembang, Tangkubanparahu (76 ha.) di Cisarua dan Parongpong, Gn.Burangrang (86 ha) di CikalongwetanKaw. Tahura Ir. Djuanda (271 ha) di LembangKaw. TWA Kawah tangkubanparahu (136 ha) di Lembang dan Parongpong

B. Kawasan Budidaya1 Kawasan Hutan Produksi Kaw. HPT (3.521 ha) meliputi Cililin, Cipatat,

Cipongkor, Cisarua, Gn.halu, Parongpong, Rongga, Sagguling


Pola Ruang Saat ini Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPDKaw. HP (10.214 ha) meliputi Cihampelas, Cikalongwetan, Cililin, Cipatat, Cipeundeuy, Cipongkor, Cisarua, Gununghalu, Parongpong, Rongga, Saguling2 Kawasan Peruntukan HR Luas (3.441 ha.) Tersebar di seluruh kecamatan

3 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kaw. Pertanian TP : peta kesesuaian lahan : (1.731 ha) Batujajar (288 ha.), Cihampelas (772 ha.),

Cikalongwetan (47 ha.), Cililin (120 ha.), Cipongkor (63 ha.), Cisarua (2 ha.) Gununghalu (14 ha.) Gununghalu (14 ha.) Lembang (1 Ha.) Ngamprah (60 ha.), Padalarang (5 ha.), Parongpong (21 ha.), Sagguling (365 ha.), Kaw. Budidaya Hortikultura : Berdas. kesesuaian

lahan (8.039 ha.)Cikalongwetan (367 ha.), Cipatat (1.086 ha.) Cipeundeuy (559 ha.) Cipongkor (53 ha.) Cisarua (12 ha.) Lembang (1 Ha.) Ngamprah (293 ha.) Padalarang (112 ha) Parongpong (30 ha) Sagguling (300 ha)Kaw. Budidaya Perkebunan : Berdas. kesesuaian

lahan (3.701 ha.)Arah pengembangan : teh (Cikalongwetan), Karet, cacao (Cipeundeuy), Teh, kopi (Gununghalu), Rongga (Ds. Cibedug, Sukamanah, Bojong, Cinengah)Kaw. Peruntukan Lahan Pertanian Berkelanjutan

(LP2B) 1.026 Ha.Lokasi : di Kec. Cihampelas, Cililin, Cipatat, Cipeundeuy, Cipongkor, Gn.halu, Sindangkerta

4 Kawasan Peruntukan Perikanan5 Kaw. Peruntukan Pertambangan

6 Kawasan Peruntukan Industri

7 Kawasan Peruntukan Parawisata

Pola Ruang Saat ini Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPDC. Kawasan Strategis

1 KSN : KSN Perkotaan Cekungan Bandung2 KSP : KSP Bandung Utara

KSP Koridor Padalarang- PurwakartaKSP Observation Bosca

3 KSK : KS Dari sudut kepentingan EkonomiKSK Perkotaan Padalarang

- Perkotaan Padalarang- Pusat Pemerintahan

KSK Cikalongwetan


Pola Ruang Saat ini Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD- Cikalongwetan terpadu dan- Kawasan industri Cepeundeuy

KSK Pusat Agribisnis, meliputi- Kawasan agribisnis Lembang- Kawasan industri Cililin

KS dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA & teknologi tinggiKBBBS

PLTA CisokanKS dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidupKawasan Sagulling

Kawasan Ciroto

1.3. PENGERTIAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN EKONOMI

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk memberi arah pembangunan ekonomi, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta menyiapkan arah, strategi, pola keterpaduan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat. Adapun manfaat yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD terkai dalam penentuan program/kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Terpadu Kabupaten Bandung Barat meliputi penyusunan rencana induk sektor perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pariwisata, pertanian (dalam arti luas), penanaman modal, dan sarana dan prasarana.

Tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat antara lain daya saing produk sektor ekonomi lokal yang masih rendah, kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, pengelolaan usaha sektor ekonomi lokal, sinergitas antar pelaku sektor ekonomi lokal, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, pengelolaan promosi


perizinan dan pelayanan perizinan yang belum optimal.

1.4. HASIL YANG DIHARAPKANHasil yang diharapkan atau keluaran dari pekerjaan

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi (RIPE) Kabupaten Bandung Barat adalah tersusunnya dokumen rencana induk pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORANDalam pelaporan kegiatan Penyusunan Rencana Induk

Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat ini disusun dengan sistematika penulisan Laporan Akhir sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUANBab ini berisikan latar belakang, kondisi umum KBB, pengertian rencana induk pembangunan ekonomi, hasil yang diharapkan, dan sistematika penulisan laporan.

BAB 2 LANDASAN HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMIBerisi beberapa hal yang bertalian dengan regulasi mengenai dasar pembangunan ekonomi, ditinjau dari landasan hukum, landasan filosofi, dan landasan sosiologis.

BAB 3 TUNTUTAN MASA DEPANBab ini memaparkan arah tujuan pembangunan nasional, tuntutan lokal, tuntutan nasional dan tuntutan global.

BAB 4 KONDISI NYATA PEMBANGUNAN EKONOMI KBBPada bab ini menguraikan mengenai pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat untuk masing-masing sektor, permasalahan dan analisa sektor basis.

BAB 5 VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI KBB


Pada bab ini menguraikan tentang visi, misi dan tujuan pembangunan ekonomi kabupaten Bandung Barat..

BAB 6

BAB 7

BAB 8

BAB 9

BAB 10

BAB 11

SASARAN, ARAHAN KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMIDalam bab ini diuraikan terkait dengan sasaran dan arahan pembangunan ekonomi kabupaten Bandung Barat, berikut tahapan implementasi kebijakan.STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAMPada bab ini dijelaskan terkait dengan formulasi strategi pembangunan ekonomi KBB yang didasarkan pada lingkungan yang mempengaruhi rencana pembangunan ekonomi, berikut rumusan indikasi programnya.RENCANA AKSIDalam bab ini dirancang rencana aksi pembangunan ekonomi kabupaten Bandung Barat secara berjangka.RENCANA MONITORING DAN EVALUASIBab ini menguraikan tentang penjaminan dan pengendalian program, rencana monev dan relevansinya dengan implementasi program, serta kerangka kerja monev.KESIMPULAN DAN REKOMENDASIPada bab ini menguraikan kesimpulan penyusunan rencana induk pempangunan ekonomi dan rekomendasi lanjut bagi upaya-upaya merealisasikannya.PENUTUP


Documents

BAB II · Web viewProduksi tanaman pangan yang rentan sekali terhadap kondisi iklim dan curah hujan. Pada tahun 2015 kekeringan yang cukup panjang menyebabkan penurunan …