Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 1
BAB III
BELANJA LANGSUNG
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 2
BAB III
BELANJA LANGSUNG
1. Honorarium Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paket pekerjaan
sampai dengan Rp. 200.000.000,00
Tabel 3.1
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
paket pekerjaan s.d Rp. 200.000.000,00
No Nilai Paket Pekerjaan
Jabatan
PPK Pejabat Pengadaan
Orang/Paket (Rp)
1 50 s/d 100 Juta 700.000 500.000
2 Diatas 100 s/d 200 Juta 1.000.000 800.000
2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket pekerjaan Diatas Rp.
200.000.000,00
Tabel 3.2
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) ULP untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan Nilai paket pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00
No Nilai Paket Pekerjaan
Jabatan
PPK Ketua Sekretaris Anggota
Orang/Paket (Rp)
1 Diatas 200 Juta s/d 400 Juta 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000
2 Diatas 400 Juta s/d 1 Milyar 3.600.000 3.400.000 3.200.000 3.000.000
3 Diatas 1 Milyar s/d 3 Milyar 4.000.000 3.800.000 3.600.000 3.400.000
4 Diatas 3 Milyar 4.600.000 4.400.000 4.200.000 4.000.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 3
3. Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket pekerjaan
sampai dengan Rp. 200.000.000,00
Tabel 3.3
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
paket pekerjaan s.d Rp 200.000.000,00
No Nilai Paket Pekerjaan
Pejabat Pemeriksa
Orang/Paket (Rp)
1 50 s/d 100 juta 300.000
2 Diatas 100 s/d 200 juta 500.000
4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan paket pekerjaan di atas Rp.
200.000.000,00 per paket pekerjaan diberikan honorarium sebagai berikut :
Tabel 3.4
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
paket pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,00
No Nilai Paket Pekerjaan
Jabatan
Ketua Sekretaris Anggota
Orang/Paket
(Rp)
1 diatas 200 juta s/d 400 Juta 1.300.000 1.000.000 850.000
2 Diatas 400 juta s/d 1 milyar 1.450.000 1.150.000 1.000.000
3 Diatas 1 milyar s/d 3 milyar 1.600.000 1.300.000 1.150.000
4 Diatas 3 milyar 1.750.000 1.450.000 1.300.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 4
5. Honorarium Personil Organisasi Pengadaan/Pekerjaan Jasa Konsultasi
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi
(1) Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 diberikan
honorarium sebagai berikut :
Tabel 3.5
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai paket
pekerjaan s.d. Rp 50.000.000,00
No. Nilai Paket Pekerjaan
Jabatan
PPK Pejabat
Pengadaan
Orang/Paket (Rp.)
1 0 s/d 50 Juta 800.000 600.000
(2) Nilai PaketPekerjaan di atas Rp 50.000.000,00 diberikan honorarium
sebagai berikut :
Tabel 3.6
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelompok Kerja (Pokja) ULP untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan
Nilai Paket diatas Rp. 50.000.000,00
No Nilai Paket Pekerjaan
Jabatan
PPK Ketua Sekretaris Anggota
Orang/Paket (Rp)
1 Diatas 50 Juta s/d 200 Juta 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.250.000
2 Diatas 200 Juta s/d 1 Milyar 3.800.000 3.600.000 3.400.000 3.200.000
3 Diatas 1 Milyar 4.800.000 4.600.000 4.400.000 4.200.000
b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi
(1) Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 diberikan
honorarium sebagai berikut :
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 5
Tabel 3.7
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan s.d Rp 50.000.000,00
No Nilai Paket Pekerjaan
Pejabat Pemeriksa
Orang/paket (Rp)
1. 0 s/d 50 juta 400.000
(2) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa
Konsultasi dengan paket pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,00 per
paket pekerjaan diberikan honorarium sebagai berikut :
Tabel 3.8
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan untuk pengadaan Konsultasi dengan Nilai Paket
Pekerjaan diatas Rp 50.000.000,00
No Nilai Paket Pekerjaan
Jabatan
Ketua Sekretaris Anggota
Orang/paket (Rp)
1 diatas 50 juta s/d 200 Juta 2.100.000 1.600.000 1.350.000
2 Diatas 200 juta s/d 1 milyar 3.100.000 2.600.000 2.100.000
3 Diatas 1 milyar 4.100.000 3.600.000 3.100.000
(3) Organisasi ULP
Kegiatan pelelangan/seleksi yang melalui Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Provinsi Jawa Barat, diberikan honorarium dengan besaran
sebagai berikut :
Tabel 3.9
No Nama Jabatan Orang/Paket
(Rp)
1 Kepala ULP 500.000
2 Sekretaris ULP 400.000
3 Admin ULP 100.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 6
6. Honorarium Pengajar Diklat.
a. Honorarium diberikan kepada PNS Provinsi Jawa Barat, PNS Non PNS
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS.
Tabel 3.10
No Jabatan Satuan Besaran
(Rp)
1 Dari PNS Pemerintah Provinsi, yang peserta Diklatnya dari PNS kabupaten/ kota dan luar Provinsi Jawa Barat
Org/jam pelajaran
200.000
2 Pengajar dari PNS selain PNS Pemerintah Provinsi dan Non PNS
Org/jam pelajaran
200.000
3 Mentor Org/jam 200.000
4 Penguji Org/jam 200.000
5 Coach/Pelatih Org/jam 200.000
6 Instruktur Org/Jp 150.000
7 Pembantu Instruktur Org/Jp 100.000
8 Pengamat Kelas Org/Jp 100.000
9 Pembuat Materi Materi 200.000
Keterangan :
1) Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada PNS Pemerintah
Provinsi dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/Polri,
dengan ketentuan :
a. Pengajar Diklat dari PNS Pemerintah Provinsi, untuk peserta diklat dari
PNS Kabupaten/Kota dan luar Provinsi.
b. Pengajar Diklat dari PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2) Satuan jam pelajaran yang digunakan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
3) Satuan orang per jam (OJ) yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit.
4) Mentor, Penguji dan Coach/Pelatih sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013
tentang Standar Biaya Umum Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri
Sipil Tahun 2014.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 7
b. Tunjangan Kegiatan Khusus Yang Melibatkan Unsur PNS selain PNS
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS.
Tabel 3.11
No Jabatan Satuan Besaran
(Rp)
1
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) : - Ketua - Wakil Ketua - Anggota - Asisten Ahli
Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln
10.000.000 9.500.000 9.000.000 2.500.000
2. Komisi Informasi Provinsi (KIP) : - Ketua - Wakil Ketua - Anggota
Org/bln Org/bln Org/bln
10.000.000
9.500.000 9.000.000
Keterangan :
1) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 487/Kep.792-Org/2013 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 841/Kep.793-Org/2013.
2) Komisi Informasi Provinsi (KIP) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2/Kep.566-Diskominfo/2011 dan Keputusan Gubernur 841/Kep.176-Org/2014.
c. Satuan Biaya Uang Saku Rapat
Uang saku diberikan kepada para peserta non PNS dan PNS selain PNS
pemerintah provinsi Jawa Barat yang mengikuti penataran/
pelatihan/seminar/kursus/diseminasi/sosialisasi/rapat kerja sebesar
Rp. 100.000,00 orang/hari, dengan ketentuan :
1) Uang saku tidak diberikan bersamaan dengan pengganti uang transport;
2) Dialokasikan penganggarannya pada substansi kegiatan;
3) Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
d. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur.
1) Uang Lembur
Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang
berwenang.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 8
Tabel 3.12
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
1 Golongan I Org/Jam 10.000
2 Golongan II Org/Jam 13.000
3 Golongan III Org/Jam 17.000
4 Golongan IV Org/Jam 20.000
2) Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan
setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut
diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
Tabel 3.13
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
1 Golongan I dan II OH 35.000
2 Golongan III OH 37.000
3 Golongan IV OH 41.000
7. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Besaran biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk Provinsi Jawa Barat
dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 590/Kep.998-Pemum/2013.
Besaran biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana telah
ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.02/2013, bahwa biaya operasional dan
biaya pendukung dipergunakan untuk membiayai :
- Kegiatan pada tahapan Perencanaan;
- Kegiatan pada tahapan Persiapan;
- Kegiatan pada tahapan Pelaksanaan; dan
- Kegiatan pada tahapan Penyerahan Hasil.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 9
a. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Untuk Kegiatan pada Tahapan
Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil
Biaya Operasional dan Pendukung untuk kegiatan pada tahapan
pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan
dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti rugi tanah sampai dengan
atau setara dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama
dan selanjutnya dengan prosentasi menurun sebagai berikut :
Tabel 3.14
s.d. Rp. 10 miliar = (4% x Rp.10 miliar) = Paling tinggi
Rp.400 juta
Diatas Rp. 10 miliar
s.d. Rp. 15 miliar
= (biaya s.d Rp. 10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp.5 miliar)
= Paling tinggi
Rp.450 juta
Diatas Rp. 15 miliar s.d. Rp. 30 miliar
= (biaya s.d Rp. 15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp.15 miliar)
= Paling tinggi
Rp.850 juta
Diatas Rp. 30 miliar s.d. Rp. 55 miliar
= (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp.25 miliar)
= Paling tinggi
Rp.1,100 miliar
Diatas Rp. 55 miliar s.d. Rp. 105 miliar
= (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelum-nya) + (0.50% x Rp.50 miliar)
= Paling tinggi
Rp.1,350 miliar
Diatas Rp. 105 miliar = (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelum-nya) + (0,25% x Rp.100 miliar)
= Paling tinggi
Rp.1,600 miliar
Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan
penyerahan hasil, antara lain untuk : honorarium, pengadaan bahan, alat
tulis kantor, cetak dan stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang,
yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas),
biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi dan biaya perjalanan
dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 10
b. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan, Tim
Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas.
Tabel 3.15
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
I TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH
A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 miliar
1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Anggota
4. Sekretaris
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
1.600.000
1.300.000
1.100.000
800.000
B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 Miliar
1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Anggota
4. Sekretaris
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
2.400.000
1.900.000
1.600.000
900.000
C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 miliar
1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Anggota
4. Sekretaris
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
3.700.000
2.900.000
2.400.000
1.000.000
II TIM KAJIAN
1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Anggota
Per Hasil Kajian
1.100.000
800.000
750.000
III SATUAN TUGAS Mengacu pada ketentuan dalam :
1. Peraturan Pemerintah
mengenai Jenis dan
Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang
Berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional
2. Peraturan Menteri
Keuangan mengenai
Indeks dalam Rangka
Perhitungan
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 11
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
Penetapan Tarif
Pelayanan
Penerimaan Bukan
Pajak pada Badan
Pertanahan Nasional
3. Peraturan Menteri
Keuangan mengenai
Persetujuan
Penggunaan sebagian
Dana Penerimaan
Negara Bukan Pajak
pada Badan
Pertanahan Nasional
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 12
8. Jasa Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniwan, Notulen, Pembaca Do’a
Diberikan kepada PNS Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta non
PNS yang melaksanakan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.16
No Jabatan Satuan Besaran
(Rp)
1 Narasumber/Pembahas a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri Org/jam 1.700.000
b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan Org/jam 1.400.000
c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan Org/jam 1.000.000
d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan
Org/jam 900.000
2 Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)
Org/jam 1.500.000
3 Moderator Orang/kali 700.000
4 Pembawa Acara Org/kegiatan 400.000
5 Rohaniwan Org/kegiatan 400.000
6 Notulen Org/kegiatan 400.000
7 Pembaca Do’a Org/kegiatan 400.000
Keterangan :
1) Pemberian jasa Narasumber/Pembahas dapat diberikan kepada PNS Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada PNS/masyarakat dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/ symposium/lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenisnya (apabila narasumber/pembahas yang diundang diwakilkan, maka besaran honorarium yang diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili, dan jika terjadi sisa anggaran akibat hal tersebut agar di setorkan ke kas daerah).
2) Pemberian jasa narasumber non PNS (pakar/praktisi/pembicara khusus) yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion.
3) Pemberian jasa Moderator diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/symposium/lokakarya/Focus Group Discussion /kegiatan sejenisnya.
4) Pemberian jasa Pembawa Acara diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/ diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/symposium/ lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenis, dengan peserta minimal peserta minimal 300 (tiga ratus) orang.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 13
5) Pemberian jasaRohaniwan diberikan kepada seseorang (PNS selain PNS Pemerintah Provinsi) sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.
6) Honorarium Notulen diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Peme rintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas sebagai notulen.
7) Pembaca do’a diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas sebagai pembaca do’a.
8) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/ symposium/lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.
9. Biaya Pendidikan dan Pelatihan
Biaya Pendidikan Pelatihan, Pendidikan Lanjutan Dan Riset-edukasi (Re) Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
a. Pendidikan dan Pelatihan
(1) Pendidikan dan Pelatihan Lemhannas
Tabel 3.17
No Komponen Biaya
1 Kontribusi APBN
2 Uang saku 160.000
3 Penggantian ATK, penjilidan dan Fotocopy 2.000.000
Keterangan : Uang saku dianggarkan pada belanja pegawai.
(2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tabel 3.18
No Komponen Biaya (Rp)
Diklat Pim I Diklat Pim II Diklat Pim III Diklat Pim IV
1 Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)
APBN 30.261.000
22.125.000
20.230.000
2 Uang saku Diklat selama on campus
Sesuai lokasi diklat (Tabel
3.42)
Sesuai lokasi diklat (Tabel
3.36, 3.38 dan 3.42)
Sesuai lokasi diklat (Tabel 3.36
dan 3.38)
Sesuai lokasi diklat (Tabel 3.36
dan 3.38)
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 14
No Komponen Biaya (Rp)
Diklat Pim I Diklat Pim II Diklat Pim III Diklat Pim IV
3 Penggantian ATK, penjilidan dan Fotocopy
2.000.000 1.500.000 750.000 500.000
4 Pendukung Benchmarking
12.000.000 7.500.000 3.000.000 2.000.000
Keterangan :
1) Uang saku diberikan selama on campus :
a. Diklat PIM I : 24 hari
b. Diklat PIM III : 26 hari
c. Diklat PIM IV : 32 hari
2) Uang saku dan penggantian biaya ATK dan foto copy Diklat Pim I, II dan Lemhanas dianggarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan untuk Diklat Pim III dan IV dianggarkan oleh OPD masing-masing.
3) Pendukung Benchmarking diberikan kepada peserta Diklatpim dan dianggarkan dimasing-masing OPD sebagai penggantian penunjang Benchmarking (Paspor Dinas, Visa, Biaya internet dan sewa komputer)
(3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Tabel 3.19
No Komponen
Biaya
Keterangan Tenaga Ahli Tenaga Terampil
1 Kontribusi Sesuai surat undangan dari penyelenggara
Sesuai surat undangan dari penyelenggara
Dianggarkan di OPD atau Badan Diklat.
2 Uang saku diklat
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku
Dianggarkan pada OPD
Keterangan :
Kontribusi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Diklat dianggarkan di Badan Diklat, sedangkan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah lainnya dianggakan di OPD masing-masing.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 15
(4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif dan Umum
Tabel 3.20
No Komponen Biaya
Ket. Gol I Gol II Gol III Gol IV
1 Kontribusi Sesuai surat undangan dari
penyelenggara Dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan
2 Uang harian diklat
Dialokasikan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun luar daerah (dianggarkan di OPD)
(5) Bimbingan Teknis, Lokakarya, Diseminasi, Seminar, Simposium,
Workshop, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif dan Umum.
Tabel 3.21
No Komponen Biaya
Ket. Gol I Gol II Gol III Gol IV
1 Kontribusi Sesuai surat undangan dari
penyelenggara Maksimum Rp.10.000.000
2 Uang harian Dialokasikan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah maupun luar daerah (dianggarkan di OPD)
Keterangan :
1) Besaran uang saku sesuai dengan lokasi diklat pada tabel 3.36 dan 3.38
2) Bila tidak disediakan penginapan dan transportasi maka dapat diberikan sesuai komponen perjalanan dinas.
(6) Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri
Tabel 3.22
No Komponen Diklat LN yang
dibiayai dari APBD
Diklat LN yang dibiayai oleh
Pihak Sponsor Keterangan
1 Kontribusi Sesuai surat undangan dari penyelenggara
Sesuai surat undangan dari penyelenggara
Maksimum Rp.50.000.000
2 Biaya Paspor Dinas
Sesuai pengeluaran
Sesuai pengeluaran
Sesuai dengan Permenkeu tentang Standar Biaya Masukan Tahun Berjalan
3 Biaya Visa Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
4 Uang saku, transport lokal, penginapan dan konsumsi
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 16
b. Pendidikan Lanjutan
(1) Dalam Negeri
Tabel 3.23
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan D-III D-IV/S-1 S-2 S-3
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
1 Biaya Pendaftaran dan Seleksi masuk Perguruan Tinggi
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
2 Dana Pembangunan/ Pengembangan
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
3 Biaya SPP Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
4 Biaya Matrikulasi
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
5 Tunjangan Buku dan Referensi
750.000/ semester
1.000.000/ semester
1.500.000/ semester
2.000.000/ semester
Sesuai kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Untuk Dokter Spesialis/Sub Spesialis (proposal) dan untuk S3 sesuai dgn kebutuhan
6 ATK dan Foto Copy
500.000/ semester
500.000/ semester
1.000.000/ semester
1.250.000/ semester
7 Tunjangan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi, Seminar/Jurnal Internasional dan Ujian Akhir Pendidikan
4.000.000 7.500.000 Sesuai kebutuhan
maks. 20.000.000
Sesuai kebutuhan
maks. 40.000.000
Proposal
8 Seminar dan Jurnal
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Proposal
9 Sertifikasi kompetensi
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti Pengeluaran
10 Tunjangan Wisuda
1.000.000 1.250.000 1.500.000 2.000.000 Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 17
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan D-III D-IV/S-1 S-2 S-3
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
Biaya Penunjang Peserta Pendidikan
1 Tunjangan
Biaya Hidup 2.000.000/
bulan 2.250.000/
bulan 3.000.000/
bulan 3.500.000/
bulan
2 Transport
a. Awal Program
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Disertai bukti tiket 1x pergi
b. Akhir Program
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Disertai bukti tiket 1x pergi
3 Tunjangan Awal dan Akhir Program
Maksimal 1.000.000
Maksimal 1.000.000
Maksimal 1.500.000
Maksimal 2.000.000
Diberikan dalam bentuk jasa pindah bila kota/provinsi yang berbeda dengan tempat tugas
4 Biaya Pemondokan
500.000/bulan 500.000/bulan 750.000/bulan 750.000/bulan Bila lokasi TB berbeda dengan tempat tugas
5 Masa Belajar Maksimal
6 semester 8 semester 4 semester 8 semester Dapat diperpanjang dengan pertimbangan 1 kali 1 semester
Untuk dokter spesialis disesuaikan dengan lama studi spesialisnya
Surat keterangan dari Perguruan Tinggi
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 18
(2) Luar Negeri
Tabel 3.24
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan S-2 S-3
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
1 Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi
2 Dana Pembangunan/Pengembangan
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi
3 Biaya SPP Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi
4 Biaya Matrikulasi Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi
5 Tunjangan Buku dan Referensi
5.000.000/ semester
10.000.000/ semester
6 ATK dan Foto Copy 2.000.000/ semester
3.000.000/ semester
7 Biaya Seminar dan Jurnal
Sesuai pengeluaran
Sesuai pengeluaran
Bukti pengeluaran dari Perguruan Tinggi
8 Tunjangan Penelitian Tesis/Disertasi, Seminar/Jurnal Internasional dan Ujian Akhir Pendidikan
Maks. 50.000.000
Maks. 100.000.000
Proposal
9 Tunjangan Wisuda 5.000.000 5.000.000 Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi
Biaya Penunjang Peserta Pendidikan
1 Tunjangan Biaya Hidup
15.000.000/bulan 20.000.000/bulan
2 Transport
a. Awal Program Sesuai Negara yang dituju
Sesuai Negara yang dituju
Disertai bukti tiket 1x pulang
b. Akhir Program Sesuai Negara yang dituju
Sesuai Negara yang dituju
Disertai bukti tiket 1x pulang
c. Biaya pembuatan Paspor Dinas
Sesuai pengeluaran
Sesuai pengeluaran
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 19
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan S-2 S-3
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
d. Biaya Visa Disesuaikan dengan negara tujuan dan lama
tinggal
Disesuaikan dengan negara tujuan dan lama
tinggal
3 Settlement allowance Maksimal 5.000.000
Maksimal 10.000.000
Sesuai lokasi
Masa Belajar Maksimal
6 semester 10 semester Dapat diperpanjang dengan pertimbangan 1 kali 1 semester
c. Riset-edukasi (Re)
Tabel 3.25
10. Jasa Pengacara/Advokat dan Saksi Dalam Persidangan
Jasa Pengacara/advokat hanya diberikan kepada PNS di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkena masalah hukum.
Tabel 3.26
No Jabatan Satuan Besaran
(Rp)
1 Pengacara/advokat
a. Penanganan perkara Org/perkara 5.000.000 s.d 30.000.000
b. Konsultasi hukum Org/jam 100.000
2 Saksi Fakta di persidangan Org/sidang 2.000.000 s.d 5.000.000
3 Saksi Ahli di persidangan Org/sidang 5.000.000 s.d 30.000.000
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan Diploma 4/
Sarjana Magister Doktor
1 Riset-edukasi (Re) Seminar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dan Ujian Akhir Pendidikan
7.500.000 17.500.000 25.000.000 Dianggarkan oleh BKD Prov. Jabar
2 Riset Aplikasi Maksimal 100.000.000 Proposal
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 20
11. Honorarium Non PNS dengan Perjanjian Kerja
Honorarium diberikan kepada pegawai Non PNS yang ditunjuk untuk
melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
perjanjian kerja dengan pihak ketiga/diborongkan/perorangan dengan Pejabat
yang berwenang. Pelaksanaan Perjanjian kerja berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012.
1. Standar Belanja Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Front Office dan Pramubakti
Tabel 3.27
No Kabupaten/Kota Satuan Satpam dan Pengemudi
Petugas Kebersihan, Pramubakti,
Dan Front Office
1. Kota Bandung OB 2.400.000 2.350.000
2. Kab. Bandung OB 2.050.000 2.000.000
3. Kab. Bandung Barat OB 2.100.000 2.050.000
4. Kab. Sumedang OB 2.050.000 2.000.000
5. Kota Cimahi OB 2.050.000 2.000.000
6. Kota Bekasi OB 2.850.000 2.800.000
7. Kab. Bekasi OB 2.850.000 2.800.000
8. Kab. Karawang OB 2.850.000 2.800.000
9. Kab. Purwakarta OB 2.500.000 2.450.000
10. Kab. Subang OB 1.900.000 1.850.000
11. Kota Depok OB 2.850.000 2.800.000
12. Kab. Bogor OB 2.650.000 2.600.000
13. Kota Bogor OB 2.800.000 2.750.000
14. Kab. Sukabumi OB 1.850.000 1.800.000
15. Kota Sukabumi OB 1.600.000 1.550.000
16. Kab. Cianjur OB 1.800.000 1.750.000
17. Kab. Majalengka OB 1.225.000 1.175.000
18. Kota Cirebon OB 1.450.000 1.400.000
19. Kab. Cirebon OB 1.450.000 1.400.000
20. Kab. Indramayu OB 1.550.000 1.500.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 21
No Kabupaten/Kota Satuan Satpam dan Pengemudi
Petugas Kebersihan, Pramubakti,
Dan Front Office
21. Kab. Kuningan OB 1.250.000 1.200.000
22. Kab. Garut OB 1.250.000 1.200.000
23. Kab. Tasikmalaya OB 1.550.000 1.500.000
24. Kota Tasikmalaya OB 1.500.000 1.450.000
25. Kab. Ciamis OB 1.250.000 1.200.000
26. Kab. Pangandaran OB 1.250.000 1.200.000
27. Kota Banjar OB 1.250.000 1.200.000
Keterangan :
a. Jasa Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dilakukan berdasarkan kontrak kerja dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan/perorangan per tahun dengan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Perjanjian kerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga dilakukan minimal 9 (sembilan) bulan bila pagu anggaran lebih dari Rp. 200.000.000,00 dan 12 (duabelas bulan) untuk perorangan.
c. Front Office melalui kontrak kerja perorangan berdasarkan Perjanjian kerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
d. Honorarium Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, dan front office berpedoman pada UMK yang berlaku di Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sudah termasuk jaminan kesehatan sebesar 3% dari upah per bulan(Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan), dan jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, jaminan kematian sebesar 0,30% serta jaminan hari tua sebesar 3,70 % (Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja).Total jaminan yang diberikan sebesar 7,24%, besaran upah sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja.
e. Front office hanya untuk di OPD Induk(berdasarkan analisis beban kerja) dan UPTD Lingkup Dinas Pendapatan Daerah, jumlah maksimal 2 (dua) orang melalui kontrak kerja perorangan.
f. Pengemudi hanya diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Eselon I, Eselon II, Pimpinan Dewan dan operasional pada OPD dan UPTD/UPTB masing-masing 1 (satu) orang serta kendaraan operasional lainnya/kendaraan roda 6 atau lebih, alat berat, mobil ambulan dan mobil jenazah;
g. Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 22
2. Honorarium PNS Non Pemerintah Provinsi dan Upah Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis Non PNS
Tabel 3.28
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
1 Upah Tenaga Administrasi/tenaga teknis sesuai pendidikan :
a. SD/SLTP Org/bln 2.350.000
b. SLTA/D1 Org/bln 2.400.000
c. Sarjana Muda/D III Org/bln 2.450.000
d. Sarjana Org/bln 2.500.000
e. Master (S2) Org/bln 2.550.000
2 2.1. Koordinator Juru masak Pimpinan (Pejabat negara)
Org/bln 8.000.000
2.2. Juru masak Pimpinan (Pejabat negara)
Org/bln 2.550.000
3 Ahli Gizi Org/bln 2.500.000
4 4.1. Pendata Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
Org/KTMDU 8.000
4.2. Koordinator Tim Pendata KTMDU (maksimal membawahi 10 pendata)
Org/kegiatan 150.000
4.3. Koordinator lapangan tim pendata KTMDU (Lurah/Kepala Desa)
Org/kegiatan 300.000
4.4. Penanggung jawab wilayah Pendata KTMDU (Camat)
Org/kegiatan 400.000
4.5. Penyusun laporan di tiap kelurahan/desa
Org/kegiatan 1.000.000
5 Tenaga Non PNS dan PNS Non Provinsi yang membantu kegiatan pelayanan Tera Ulang
Org/hari 150.000
6 Penjaga Stand Pameran Org/hari 350.000
7 Tenaga Keamanan Stand Org/hari 200.000
8
Instruktur Senam, pelatih tenis lapangan, futsal, bola volley, bulutangkis, dan billiar.
Org/hari 450.000
9 Penceramah/Da’i Org/kegiatan 750.000-5.000.000
10 Khatib Org/kegiatan 300.000-1.000.000
11 Muadzin Org/kegiatan 300.000
12 Instruktur/Pelatih Kesenian/Vokal Org/hari 450.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 23
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
13 Juru Ukur Org/hari 250.000
14 Juru Gambar Org/hari 200.000
15 Perencana Org/hari 300.000
16 Penulis Artikel Halaman 150.000
17 Penunggu Aset Bulan 600.000
18 Surveyor GPS Hari 250.000
Keterangan :
a. Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis untuk point 1 sampai dengan 3 dilaksanakan dengan perjanian kerja/kontak kerja perorangan dengan pejabat yang berwenang dilaksanakan per tahun dan nama-nama perorangan ditetapkan oleh Kepala OPD. Pelaksanaan Kontrak Kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.
b. Tenaga Teknis dapat dipakai untuk membantu verifikasi proposal bantuan hibah/bantuan sosial yang jumlahnya di atas 1.000 proposal, dengan rincian per 300 proposal per 1 (satu) orang.
c. Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
d. Koordinator Juru Masak dan Juru Masak Pimpian (Pejabat negara) diperuntukkan di rumah dinas Gubernur dan rumah dinas Wakil Gubernur.
e. Pemberian upah untuk point 1 sampai dengan point 3 berpedoman pada UMK yang berlaku di Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sudah termasuk jaminan kesehatan sebesar 3% dari upah per bulan (Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan), dan jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% jaminan kematian sebesar 0,30% serta jaminan hari tua sebesar 3,70% (Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Total jaminan yang diberikan sebesar 7,24%, besaran upah sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja.
f. Point 4 dapat menggunakan tenaga Non PNS dan PNS di luar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah) dilakukan dengan surat Tugas dari Kecamatan dan Keputusan Kepala OPD.
g. Point 5 adalah tenaga Non PNS dan PNS Non Provinsi yang ada di Desa/Kelurahan/Kecamatan yang membantu pelayanan Tera Ulang.
h. Point 6 dan 7 diberikan kepada tenaga non PNS yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai penjaga stand pameran dan tenaga keamanan stand, honorarium diberikan selama penyelenggaraan pameran.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 24
3. Upah Harian Non PNS Tenaga Teknis lainnya di Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kebencanaan, Keciptakaryaan, Pengairan, Kebinamargaan dan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Barat
Tabel 3.29
No Uraian Satuan 6 Hari Kerja
Dalam 1 Minggu (7 jam/hari)
5 Hari Kerja Dalam 1 Minggu
(8 jam/hari)
1. Kota Bandung OH 96.250 110.000
2. Kab. Bandung OH 83.125 95.000
3. Kab. Bandung Barat OH 83.125 95.000
4. Kab. Sumedang OH 83.125 95.000
5. Kota Cimahi OH 83.125 95.000
6. Kota Bekasi OH 113.750 130.000
7. Kab. Bekasi OH 113.750 130.000
8. Kab. Karawang OH 113.750 130.000
9. Kab. Purwakarta OH 100.625 115.000
10. Kab. Subang OH 74.000 85.000
11. Kota Depok OH 113.750 130.000
12. Kab. Bogor OH 107.000 122.500
13. Kota Bogor OH 109.000 125.000
14. Kab. Sukabumi OH 74.000 85.000
15. Kota Sukabumi OH 64.500 74.250
16. Kab. Cianjur OH 72.000 82.500
17. Kab. Majalengka OH 48.000 55.000
18. Kota Cirebon OH 56.850 65.000
19. Kab. Cirebon OH 56.850 65.000
20. Kab. Indramayu OH 61.250 70.000
21. Kab. Kuningan OH 48.125 55.000
22. Kab. Garut OH 48.125 55.000
23. Kab. Tasikmalaya OH 61.250 70.000
24. Kota Tasikmalaya OH 59.000 67.500
25. Kab. Ciamis OH 50.000 57.250
26. Kab. Pangandaran OH 50.000 57.250
27. Kota Banjar OH 48.125 55.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 25
Keterangan :
Untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam per hari)
a. Dilakukan dengan sistem perjanjian kerja/kontrak perorangan dengan pejabat yang berwenang, dilakukan per tahun dan nama-nama perorangan ditetapkan oleh Kepala OPD.
b. Upah dibayar secara harian, maka perhitungan besarannya upah sebulan adalah dikalikan 25 (dua puluh lima) sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.
c. Tenaga Harian Non PNS tenaga teknis lainnya terdiri dari pengurus peternakan, pengurus perikanan, penjaga sekola, mandor persemaian, mandor rehabilitasi, penjaga kebun, juru masak, pramu werda, perikanan (nahkoda, motoris, anak buah kapal/ABK, operator docking)
Untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam per hari)
a. Dilakukan dengan sistem perjanjian kerja/kontrak perorangan dengan pejabat yang berwenang, dilakukan per tahun dan nama-nama perorangan ditetapkan oleh Kepala OPD.
b. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Upah dibayar secara harian, maka perhitungan besarannya upah sebulan adalah dikalikan 21 (dua puluh satu)
c. Tenaga Harian Non PNS tenaga teknis lainnya terdiri dari pengurus peternakan, pengurus perikanan, penjaga sekola, mandor persemaian, mandor rehabilitasi, penjaga kebun, juru masak, pramu werda, perikanan (nahkoda, motoris, anak buah kapal/ABK, operator docking)
12. Honorarium Kegiatan untuk PNS Non Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS.
Tabel 3.30
No. Jabatan Satuan Besaran
(Rp)
1. Eselon I Orang/Kegiatan 2.250.000
2. Eselon II A Orang/Kegiatan 2.000.000
3. Eselon II B Orang/Kegiatan 1.850.000
4. Eselon III A Orang/Kegiatan 1.700.000
5. Eselon III B Orang/Kegiatan 1.600.000
6. Eselon IV Orang/Kegiatan 1.500.000
7. Pelaksana Gol. IV Orang/Kegiatan 1.300.000
8. Pelaksana Gol. III Orang/Kegiatan 1.200.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 26
No. Jabatan Satuan Besaran
(Rp)
9. Pelaksana Gol. II Orang/Kegiatan 900.000
10. Pelaksana Gol. I Orang/Kegiatan 800.000
11. Non PNS Profesor/S.3 Orang/Kegiatan 1.500.000
12. Non PNS S1/S.2 Orang/Kegiatan 1.000.000
13. Non PNS D.3/SMA Orang/Kegiatan 800.000
14. Non PNS SMP/SD Orang/Kegiatan 600.000
13. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang sama
Uang saku pemeriksa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor)
berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas
untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam lokasi
perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan
uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.
Tabel 3.31
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
1 Uang Saku Pemeriksa (Auditor) OH 100.000
14. Satuan Biaya Konsumsi
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack
termasuk minuman untuk rapat/pertemuan, rapat koordinasi maupun
rapat biasa.
Rapat/pertemuan, rapat koordinasi dan rapat biasa yang dilakukan pada
bulan Ramadhan selama rapat tersebut dilaksanakan pada pagi, siang
dan sore hari sebelum buka puasa, maka biaya konsumsi tersebut tidak
diperkenankan untuk dianggarkan, namun apabila rapat dilaksanakan
menjelang buka puasa atau sampai menjelang maghrib dan setelah
maghrib, biaya konsumsi dapat dianggarkan.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 27
15. Konsumsi Rapat
Tabel 3.32
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
1 Makan Org/kali 45.000
2 Snack Org/kali 15.000
3 Jamuan makan buffet/prasmanan Org 85.000
4 Jamuan makan buffet/prasmanan VIP (Khusus pejabat negara dan eselon I)
Org 175.000
5 Jamuan makan buffet/prasmanan VVIP (khusus RI-1, RI-2 dan Tamu Negara)
Org 250.000
6 Aneka makan stand makanan/ buah-buahan
Org 30.000
7 Snack VIP Org 30.000
1. Biaya makan (berupa bahan) untuk Panti Sosial, Rumah Sakit yaitu
sebesar Rp.30.000,00/orang/hari)
2. Biaya makan minum untuk siswa Pusat Pendidikan dan Latihan
Pelajar (PPLP) dan Atlet adalah sebesar Rp.160.000,00/hari yang
disesuaikan dengan kebutuhan gizi atlet yang meliputi :
a. Kebutuhan energi untuk Angka Metabolisme Basal (AMB)
b. Kebutuhan energi dengan aktivitas fisik berat (AEFB)
c. Ukuran kebutuhan standar gizi atlet.
3. Biaya makan dan minum untuk peserta diklat penjenjangan, teknis
dan fungsional, yaitu sebesar Rp. 160.000,00/orang/hari. Besaran
biaya makan dan minum tersebut dengan perincian:
a. Makan pagi, siang dan Malam
b. Coffe breek 2 kali
16. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor
(1) Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor
Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diselenggarakan dalam
rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif
dan dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat
membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lain/masyarakat.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 28
Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk
menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula
yang sudah tersedia milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (sesuai
dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015)
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor,
sebagai berikut :
Tabel 3.33
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
1. Halfday OP 220.000 - 300.000
2. Fullday OP 282.000 - 400.000
3. Fullboard OP 703.000 - 921.000
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut
lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :
1) Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan
rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan
bermalam/menginap.
2) Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan
rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8
(delapan) jam tanpa menginap.
3) Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah
hari minimal 5 (lima) jam.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 29
Catatan :
1) Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.
2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :
a. Pejabat eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang b. Pejabat eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.
4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan halfday) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor.
5) Menggunakan fasilitas ruangan milik Desa/Kecamatan dianggarkan dana untuk fasilitasi ruangan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00/hari.
6) Biaya penggunaan bangunan/rumah warga di perdesaan untuk penginapan maksimal sebesar Rp. 75.000,00/orang/hari.
17. Perjalanan Dinas
Perjalanan dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat
kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan Daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri
maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi
dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan
pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan
sesuai peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berpedoman
pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman
pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014.
(1) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Uang
Representasi.
Uang Harian perjalanan dinas terdiri dari uang makan, uang transportasi
lokal (transportasi dalam kota tempat tujuan) dan uang saku.
Uang saku dapat diberikan untuk mengikuti kegiatan Bimtek/Pelatihan/
Seminar/Rapat di dalam kota, di luar kota maupun di luar Provinsi
apabila akomodasi dan konsumsi difasilitasi panitia penyelenggara.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 30
Contoh :
Terdapat undangan kegiatan bimtek/pelatihan/seminar/rapat yang
diselenggarakan di dalam kota, luar kota atau luar provinsi selama 3
(tiga) hari 2 (dua) malam, pada hari pertama dapat diberikan uang harian,
hari kedua diberikan uang saku dan pada hari ke tiga diberikan uang
harian.
(a) Uang Harian Perjalanan Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negera Dalam
Daerah antar Kabupaten/Kota (kecuali dari Kota Bandung, Kota
Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung atau
sebaliknya).
Tabel 3.34
No Kabupaten/Kota Satuan Besar Uang
Harian (Rp)
Uang Saku (Rp)
1 Kota Cimahi OH 430.000 130.000
2 Kota Bandung OH 430.000 130.000
3 Kab. Bandung Barat OH 420.000 126.000
4 Kab. Bandung OH 420.000 126.000
5 Kab. Sumedang OH 410.000 123.000
6 Kab. Subang OH 410.000 123.000
7 Kab. Purwakarta OH 410.000 123.000
8 Kab. Cianjur OH 410.000 123.000
9 Kab. Garut OH 410.000 123.000
10 Kab. Majalengka OH 410.000 123.000
11 Kota Sukabumi OH 420.000 123.000
12 Kab. Karawang OH 410.000 123.000
13 Kab. Bogor OH 430.000 130.000
14 Kota Bogor OH 430.000 130.000
15 Kab. Cirebon OH 420.000 126.000
16 Kab. Tasikmalaya OH 420.000 126.000
17 Kota Cirebon OH 420.000 126.000
18 Kota Tasikmalaya OH 420.000 126.000
19 Kab. Bekasi OH 420.000 126.000
20 Kota Bekasi OH 420.000 126.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 31
No Kabupaten/Kota Satuan Besar Uang
Harian (Rp)
Uang Saku (Rp)
21 Kab. Ciamis OH 430.000 130.000
22 Kab. Kuningan OH 420.000 126.000
23 Kab. Sukabumi OH 430.000 130.000
24 Kota Depok OH 430.000 130.000
25 Kota Banjar OH 430.000 130.000
26 Kab. Indramayu OH 420.000 123.000
27 Kab. Pangandaran OH 430.000 130.000
Penjelasan :
Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan di tempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan)
(b) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kota Bandung, Kota Cimahi,
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung atau sebaliknya.
Tabel 3.35
No Kabupaten/Kota Satuan Uang Harian
(Rp) Uang Saku
(Rp)
1. Kota Bandung OH 250.000 75.000
2. Kota Cimahi OH 250.000 75.000
3. Kab. Bandung Barat OH 250.000 75.000
4. Kab. Bandung OH 250.000 75.000
Penjelasan :
Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan ditempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/ Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan)
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 32
(c) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota lebih dari 8
(delapan) jam.
Tabel 3.36
No Kabupaten/Kota Satuan Uang Harian
(Rp) Uang Saku
(Rp)
1. Kota Sukabumi OH 140.000 45.000
2. Kota Cirebon OH 140.000 45.000
3. Kota Cimahi OH 140.000 45.000
4. Kota Bogor OH 150.000 50.000
5. Kota Depok OH 150.000 50.000
6. Kota Bekasi OH 150.000 50.000
7. Kota Bandung OH 150.000 50.000
8. Kab. Sumedang OH 150.000 50.000
9. Kota Tasikmalaya OH 150.000 50.000
10. Kota Banjar OH 150.000 50.000
11. Kab. Bekasi OH 160.000 50.000
12. Kab. Karawang OH 160.000 50.000
13. Kab. Purwakarta OH 160.000 50.000
14. Kab. Cirebon OH 160.000 50.000
15. Kab. Majalengka OH 160.000 50.000
16. Kab. Kuningan OH 160.000 50.000
17. Kab. Bandung OH 160.000 50.000
18. Kab. Bandung Barat OH 160.000 50.000
19. Kab. Bogor OH 170.000 55.000
20. Kab. Sukabumi OH 170.000 55.000
21. Kab. Cianjur OH 170.000 55.000
22. Kab. Subang OH 170.000 55.000
23. Kab. Indramayu OH 170.000 55.000
24. Kab. Garut OH 170.000 55.000
25. Kab. Tasikmalaya OH 170.000 55.000
26. Kab. Ciamis OH 170.000 55.000
27. Kab. Pangandaran OH 170.000 55.000
Penjelasan :
Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan ditempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/Lembaga/ UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan)
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 33
(d) Uang Representasi
Tabel 3.37
No Uraian Satuan Luar Kota Dalam Kota lebih dari 8
(delapan) jam
1 Gubernur dan Wakil Gubernur
OH 250.000 125.000
2 Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah
OH 200.000 100.000
3 Pejabat Eselon II OH 150.000 75.000
(e) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi
DKI Jakarta dan Dalam Kota DKI Jakarta.
Tabel 3.38
No Uraian Satuan Uang Harian
(Rp) Uang Saku
(Rp)
1 Dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta
OH 530.000 160.000
2 Dalam Kota Wilayah DKI Jakarta lebih dari 8 (delapan) jam
OH 210.000 70.000
Penjelasan :
1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah.
2) Uang representasi hanya diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah maupun perjalanan dinas luar provinsi.
3) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil
4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
5) Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan ditempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/ Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan)
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 34
(2) Penyetaraan TNI Dan POLRI
Anggota TNI dan POLRI serta pegawai tidak tetap dapat melakukan
perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang.
Penyetaraan tingkat perjalanan dinas untuk anggota TNI dan POLRI.
Tabel 3.39
No
Golongan
Pangkat TNI
Pangkat POLRI
1 Golongan I Tamtama : - Prajurit Dua/Kelasi Dua - Prajurit Satu/Kelasi satu - Prajurit Kepala/ Kelasi Kepala - Kopral Dua - Kopral Satu - Kopral Kepala
Tamtama : - Bhayangkara Dua - Bhayangkara Satu - Bhayangkara Kepala - Ajun Brigadir Polisi Dua - Ajun Brigadir Polisi Satu - Ajun Brigadir Polisi
Kepala
2 Golongan II Bintara : - Sersan Dua - Sersan Satu - Sersan Kepala - Sersan Mayor - Pembantu Letnan Dua - Pembantu Letnan Satu
Bintara : - Brigadir Polisi Dua - Brigadir Polisi Satu - Brigadir Polisi - Brigadir Polisi Kepala - Ajun Inspektur Polisi Dua - Ajun Inspektur Polisi Satu
3 Golongan III Perwira Pertama : - Letnan Dua - Letnan Satu - Kapten
Perwira Pertama : - Inspektur Polisi Dua - Inspektur Polisi Satu - Ajun Komisaris Polisi
4. Golongan IV Perwira Menengah : - Mayor - Letnan Kolonel - Kolonel
Perwira Tinggi : - Brigadir Jenderal/Laksamana
Pertama/Marsekal Pertama - Mayor Jenderal/Laksamana
Muda/Marsekal Muda - Letnan Jenderal/Laksamana
Madya/Marsekal Madya - Jenderal/Laksamana/Marsekal
Perwira Menengah : - Komisaris Polisi - Ajun Komisaris Besar
Polisi - Komisaris Besar Polisi
Perwira Tinggi : - Brigadir Jenderal polisi - Inspektur Jenderal Polisi - Komisaris Jenderal Polisi - Jenderal Polisi
Keterangan:
a. Dasar Penyetaraan TNI yaitu Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 35
b. Dasar Penyetaraan POLRI yaitu Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Perjalanan Dinas Non PNS
Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut
sertakan Non PNS diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.
Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada
ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan. Perjalanan Dinas
Non PNS dilakukan secara selektif (untuk supir non PNS; non PNS
dari kegiatan swakelola; dan Non PNS yang di kontrak berdasarkan
hasil anjab ABK dan sesuai dengan tupoksinya).
18. Satuan Biaya Taksi dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam
Daerah.
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam
DPA-SKPD sesuai dengan peruntukkannya. Dalam pelaksanaannya,
mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran
yang sah.
Tabel 3.40
Satuan Biaya Taksi dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
No Kabupaten /Kota Satuan Biaya Taksi
Satuan Biaya Penginapan
Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/ Pimpinan DPRD/
Anggota DPRD/Sekda
Pejabat Eselon II
Pejabat Eselon III/
Gol. IV
Pejabat Eselon
IV/Gol. III
Gol.I/ Gol. II
1 Kota Bandung 118.000 3,664,000 1,753,000 949,000 515,000 463,000
2 Kota Cimahi 118.000 2,000,000 1,200,000 750,000 450,000 350,000
3 Kab. Bandung 118.000 2,000,000 1,000,000 800,000 450,000 350,000
4 Kab. Bandung Barat 118.000 2,500,000 1,000,000 800,000 450,000 350,000
5 Kab. Sumedang 118.000 1,500,000 900,000 700,000 400,000 300,000
6 Kab. Subang 118.000 2,500,000 850,000 750,000 400,000 350,000
7 Kab. Purwakarta 118.000 2,000,000 950,000 750,000 450,000 350,000
8 Kab. Majalengka 118.000 1.600.000 850.000 750.000 500.000 350.000
9 Kab. Karawang 118.000 2.800.000 950.000 650.000 500.000 350.000
10 Kab. Cianjur 118.000 2,500,000 1,000,000 750,000 450,000 300,000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 36
No Kabupaten /Kota Satuan Biaya Taksi
Satuan Biaya Penginapan
Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/ Pimpinan DPRD/
Anggota DPRD/Sekda
Pejabat Eselon II
Pejabat Eselon III/
Gol. IV
Pejabat Eselon
IV/Gol. III
Gol.I/ Gol. II
11 Kab. Garut 118.000 2,600,000 950,000 700,000 450,000 350,000
12 Kab. Bekasi 118.000 2,400,000 1,000,000 700,000 450,000 350,000
13 Kota Bekasi 118.000 2,600,000 1,000,000 750,000 500,000 350,000
14 Kota Bogor 118.000 3,100,000 1,000,000 800,000 500,000 350,000
15 Kota Sukabumi 118.000 2,900,000 850,000 800,000 400,000 350,000
16 Kab. Bogor 118.000 3,150,000 1,000,000 700,000 450,000 350,000
17 Kab. Kuningan 118.000 2,500,000 900,000 850,000 400,000 350,000
18 Kab. Cirebon 118.000 2,400,000 950,000 800,000 500,000 350,000
19 Kota Cirebon 118.000 2,600,000 950,000 800,000 500,000 350,000
20 Kab. Ciamis 118.000 1,500,000 850,000 700,000 500,000 300,000
21 Kota Banjar 118.000 1,200,000 1,000,000 700,000 450,000 350,000
22 Kab. Indramayu 118.000 1,500,000 850,000 650,000 400,000 300,000
23 Kab. Sukabumi 118.000 2,600,000 900,000 800,000 500,000 350,000
24 Kab. Tasikmalaya 118.000 2,600,000 850,000 750,000 450,000 300,000
25 Kota Tasikmalaya 118.000 2.800.000 900.000 800.000 500.000 300.000
26 Kota Depok 118.000 2,700,000 1,000,000 800,000 500,000 350,000
27 Kab. Pangandaran 118.000 2,500,000 1,100,000 800,000 500,000 350,000
Keterangan :
1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.
2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil
3) Dalam hal pelaksanaan SPD lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
4) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/stasiun keberangkatan atau dari terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 37
19. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Tabel 3.41
Daftar Penggunaan BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas dari/ke DKI Jakarta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Kab.Bandu
ng
Kab.
Bandung
Barat
Kab.Bekasi Kab.Bogor Kab.Ciamis Kab.Cianjur Kab.Cirebon Kab.Garut Kab.
Indramayu
Kab.
Karawang
Kab.
Kuningan
Kab.
Majalengka
Kab.
Pangandaran
Kab.
PurwakartaKab.Subang
Kab.
Sukabumi
Kab.
Sumedang
Kab.
Tasikmalaya
Kota
Bandung
Kota
Banjar
Kota
Bekasi
Kota
Bogor
Kota
Cimahi
Kota
Cirebon
Kota
Depok
Kota
Sukabumi
Kota
Tasikmalaya
DKI
Jakarta
1Kabupaten
BandungN 6-15 L 25-40 L 25-45 L 32-50 L 18-25 L 30-45 L 18-30 L 32-42 L 20-30 L 30-40 L 20-30 L 34-50 L 12-20 L 15-25 L 20-40 L 18-25 L 30-40L 6-18 L 30-40 L 25-30 L 30-35 L 5-15 L 25-30 L 30-35 L 20-25 L 30-35 L 25-40 L
2Kabupaten
Bandung Barat6-15 L N 20-25 L 25-37 L 28-42 L 15-22 L 30-45 L 31-47 L 21-32 L 15-21 L 25-40 L 27-40 L 36-50 L 5-10 L 14-20 L 30-40 L 28-35 L 25-35 L 10-19 L 30-40 L 25-35 L 25-35 L 5-10 L 30-40 L 30-40 L 25-35 L 25-30 L 20-25 L
3 Kabupaten Bekasi 25-40 L 20-25 L N 13-20 L 30-40 L 28-35 L 35-45 L 25-35 L 30-45 L 18-30 L 31-46 L 30-40 L 55-65 L 20-35 L 20-35 L 30-40 L 25-45 L 30-50 L 33-37 L 30-40 L 25-35 L 25-35 L 25-40 L 20-35 L 20-45 L 20-35 L 30-50 L 20-25 L
4 Kabupaten Bogor 25-45 L 25-37 L 13-20 L N 25-40 L 20-30 L 35-45 L 25-35 L 35-50 L 20-30 L 25-30 L 30-40 L 60-70 L 20-35 L 25-40 L 20-35 L 25-56 L 25-45 L 34-43 L 30-40 L 25-35 L 25-35 L 30-45 L 35-55 L 21-40 L 20-35 L 30-55 L 15-25 L
5 Kabupaten Ciamis 32-50 L 28-42 L 30-40 L 25-40 L N 30-45 L 20-35 L 15-25 L 30-40 L 35-50 L 20-30 L 20-35 L 15-20 L 30-45 L 30-45 L 35-55 L 21-40 L 6-15 L 37-47 L 30-40 L 25-35 L 25-35 L 25-40 L 20-40 L 30-50 L 30-45 L 10-25 L 55-60 L
6 Kabupaten Cianjur 18-25 L 15-22 L 28-35 L 20-30 L 30-45 L N 25-45 L 30-40 L 30-40 L 20-30 L 35-50 L 30-40 L 43-50 L 23-35 L 25-40 L 15-25 L 29-50 L 20-44 L 17-56 L 25-40 L 20-35 L 25-56 L 32-50 L 30-45 L 25-45 L 7-16 L 25-45 L 25-45 L
7Kabupaten
Cirebon30-45 L 30-45 L 35-45 L 35-45 L 20-35 L 25-45 L N 30-40 L 10-20 L 35-50 L 10-20 L 15-20 L 30-45 L 30-45 L 32-50 L 30-45 L 25-45 L 29-35 L 31-44 L 30-45 L 35-55 L 21-40 L 30-45 L 15-35 L 30-45 L 30-53 L 25-45 L 35-55 L
8 Kabupaten Garut 18-30 L 31-47 L 25-35 L 25-35 L 15-25 L 30-40 L 30-40 L N 30-35 L 25-35 L 25-35 L 20-38 L 25-40 L 20-35 L 30-45 L 25-56 L 20-35 L 15-20 L 20-42 L 25-40 L 8-15 L 29-50 L 20-35 L 25-50 L 25-40 L 25-56 L 25-45 L 25-45 L
9Kabupaten
Indramayu32-42 L 21-32 L 30-45 L 35-50 L 30-40 L 30-40 L 10-20 L 30-35 L N 30-35 L 15-25 L 13-20 L 35-45 L 31-45 L 20-35 L 35-61 L 20-40 L 10-20 L 40-51 L 32-50 L 30-45 L 25-45 L 25-40 L 8-15 L 29-50 L 35-67 L 25-45 L 30-45 L
10Kabupaten
Karawang20-30 L 15-21 L 18-30 L 20-30 L 35-50 L 20-30 L 35-50 L 25-35 L 30-35 L N 30-40 L 30-45 L 48-50 L 10-20 L 20-35 L 25-41 L 25-40 L 35-50 L 23-38 L 30-45 L 25-56 L 20-35 L 25-40 L 30-45 L 25-40 L 25-39 L 25-45 L 20-35 L
11Kabupaten
Kuningan30-40 L 25-40 L 31-46 L 25-30 L 20-30 L 35-50 L 10-20 L 25-35 L 15-25 L 30-40 L N 15-20 L 20-35 L 35-50 L 32-45 L 35-59 L 35-55 L 35-50 L 32-46 L 20-35 L 35-61 L 20-40 L 35-55 L 15-35 L 35-50 L 10-20 L 15-20 L 32-46 L
12Kabupaten
Majalengka20-30 L 27-40 L 30-40 L 30-40 L 20-35 L 30-40 L 15-20 L 20-38 L 13-20 L 30-45 L 15-20 L N 25-40 L 35-50 L 20-35 L 25-47 L 25-41 L 35-50 L 30-40 L 25-41 L 25-40 L 35-50 L 32-45 L 20-45 L 35-50 L 20-30 L 20-35 L 30-40 L
13Kabupaten
Pangandaran34-50 L 36-50 L 55-65 L 60-70 L 15-20 L 43-50 L 30-45 L 25-40 L 35-45 L 48-50 L 20-35 L 25-40 L N 42-50 L 45-55 L 70-85 L 30-40 L 17-25 L 34-45 L 10-15 L 50-65 L 55-65 L 35-45 L 26-35 L 35-65 L 48-55 L 16-25 L 55-65 L
14Kabupaten
Purwakarta12-20 L 5-10 L 20-35 L 20-35 L 30-45 L 23-35 L 30-45 L 20-35 L 31-45 L 10-20 L 35-50 L 35-50 L 42-50 L N 15-25 L 20-35 L 25-40 L 20-30 L 15-25 L 25-56 L 20-35 L 31-45 L 20-35 L 35-61 L 20-30 L 31-46 L 30-40 L 20-35 L
15Kabupaten
Subang15-25 L 14-20 L 20-35 L 25-40 L 30-45 L 25-40 L 32-50 L 30-45 L 20-35 L 20-35 L 32-45 L 20-35 L 45-55 L 15-25 L N 25-40 L 25-35 L 20-30 L 18-30 L 35-61 L 20-40 L 10-20 L 20-35 L 25-41 L 20-30 L 25-30 L 20-35 L 20-35 L
16Kabupaten
Sukabumi20-40 L 30-40 L 30-40 L 20-35 L 35-55 L 15-25 L 30-45 L 25-56 L 35-61 L 25-41 L 35-59 L 25-47 L 70-85 L 20-35 L 25-40 L N 30-45 L 25-35 L 30-70 L 25-41 L 25-40 L 35-50 L 32-45 L 35-59 L 35-50 L 20-30 L 30-55 L 25-35 L
17Kabupaten
Sumedang18-25 L 28-35 L 25-45 L 25-56 L 21-40 L 29-50 L 25-45 L 20-35 L 20-40 L 25-40 L 35-55 L 25-41 L 30-40 L 25-40 L 25-35 L 30-45 L N 20-25 L 18-28 L 35-59 L 35-55 L 35-50 L 20-35 L 25-47 L 20-30 L 35-50 L 20-35 L 25-45 L
18Kabupaten
Tasikmalaya30-40L 25-35 L 30-50 L 25-45 L 6-15 L 20-44 L 29-35 L 15-20 L 10-20 L 35-50 L 35-50 L 35-50 L 17-25 L 20-30 L 20-30 L 25-35 L 20-25 L N 28-55 L 25-47 L 25-41 L 42-50 L 35-55 L 30-50 L 35-50 L 10-20 L 5-15 L 35-45 L
19 Kota Bandung 6-18 L 10-19 L 33-37 L 34-43 L 37-47 L 17-56 L 31-44 L 20-42 L 40-51 L 23-38 L 32-46 L 30-40 L 34-45 L 15-25 L 18-30 L 30-70 L 18-28 L 28-55 L N 35-45 L 30-35 L 32-38 L 5-18 L 35-42 L 38-45 L 25-30 L 25-30 L 33-40 L
20 Kota Banjar 30-40 L 30-40 L 30-40 L 30-40 L 30-40 L 25-40 L 30-45 L 25-40 L 32-50 L 30-45 L 20-35 L 25-41 L 10-15 L 25-56 L 35-61 L 25-41 L 35-59 L 25-47 L 35-45 L N 35-55 L 35-50 L 20-35 L 25-47 L 20-30 L 35-50 L 15-25 L 40-50 L
21 Kota Bekasi 25-30 L 25-35 L 25-35 L 25-35 L 25-35 L 20-35 L 35-55 L 8-15 L 30-45 L 25-56 L 35-61 L 25-40 L 50-65 L 20-35 L 20-40 L 25-40 L 35-55 L 25-41 L 30-35 L 35-55 L N 35-55 L 35-50 L 30-45 L 25-47 L 20-30 L 30-50 L 20-35 L
22 Kota Bogor 30-35 L 25-35 L 25-35 L 25-35 L 25-35 L 25-56 L 21-40 L 29-50 L 25-45 L 20-35 L 20-40 L 35-50 L 55-65 L 31-45 L 10-20 L 35-50 L 35-50 L 42-50 L 32-38 L 35-50 L 35-55 L N 35-50 L 30-45 L 25-47 L 20-30 L 30-40 L 20-35 L
23 Kota Cimahi 5-15 L 5-10 L 25-40 L 30-45 L 25-40 L 32-50 L 30-45 L 20-35 L 25-40 L 25-40 L 35-55 L 32-45 L 35-45 L 20-35 L 20-35 L 32-45 L 20-35 L 35-55 L 5-18 L 20-35 L 35-50 L 35-50 L N 25-47 L 20-30 L 35-50 L 25-35 L 25-35 L
24 Kota Cirebon 25-30 L 30-40 L 20-35 L 35-55 L 20-40 L 30-45 L 15-35 L 25-50 L 8-15 L 30-45 L 15-35 L 20-45 L 26-35 L 35-61 L 25-41 L 35-59 L 25-47 L 30-50 L 35-42 L 25-47 L 30-45 L 30-45 L 25-47 L N 35-50 L 35-50 L 15-25 L 35-55 L
25 Kota Depok 30-35 L 30-40 L 20-45 L 21-40 L 30-50 L 25-45 L 30-45 L 25-40 L 29-50 L 25-40 L 35-50 L 35-50 L 35-65 L 20-30 L 20-30 L 35-50 L 20-30 L 35-50 L 38-45 L 20-30 L 25-47 L 25-47 L 20-30 L 35-50 L N 35-55 L 30-50 L 20-30 L
26 Kota Sukabumi 20-25 L 25-35 L 20-35 L 20-35 L 30-45 L 7-16 L 30-53 L 25-56 L 35-67 L 25-39 L 10-20 L 20-30 L 48-55 L 31-46 L 25-30 L 20-30 L 35-50 L 10-20 L 25-30 L 35-50 L 20-30 L 20-30 L 35-50 L 35-50 L 35-55 L N 30-35 L 20-35 L
27 Kota Tasikmalaya 30-35 L 25-30 L 30-50 L 30-55 L 10-25 L 25-45 L 25-45 L 25-45 L 25-45 L 25-45 L 15-20 L 20-35 L 16-25 L 30-40 L 20-35 L 30-55 L 20-35 L 5-15 L 25-30 L 15-25 L 30-50 L 30-40 L 25-35 L 15-25 L 30-50 L 30-35 L N 30-40 L
28 DKI Jakarta 25-40 L 20-25 L 20-25 L 15-25 L 55-60 L 25-45 L 35-55 L 25-45 L 30-45 L 20-35 L 32-46 L 30-40 L 55-65 L 20-35 L 20-35 L 25-35 L 25-45 L 35-45 L 33-40 L 40-50 L 20-35 L 20-35 L 25-35 L 35-55 L 20-30 L 20-35 L 30-40 L N
Dari
Ke
6
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 38
Keterangan :
1. Biaya BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dipergunakan untuk Perjalanan dinas dari tempat kedudukan Kantor OPD/Biro/KCP/Balai/UPTD/UPT/Instalasi sampai tempat tujuan dan sebaliknya;
2. Bahan bakar minyak (BBM) adalah Bahan Bakar Minyak Non Subsidi.
3. Biaya Tol dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
4. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang mempergunakan kendaraan khusus milik pribadi yaitu kendaraan dengan spesifikasi teknis tertentu yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa untuk tujuan khusus, diberikan sesuai dengan Biaya Riil.
20. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi
Tabel 3.42
No Provinsi Satuan Uang Harian
(Rp) Uang Saku
(Rp)
1 Nangro Aceh Darusalam OH 360.000 110.000
2 Sumatera Utara OH 370.000 110.000
3 Riau OH 370.000 110.000
4 Kepulauan Riau OH 370.000 110.000
5 Jambi OH 370.000 110.000
6 Sumatera Barat OH 380.000 110.000
7 Sumatera Selatan OH 380.000 110.000
8 Lampung OH 380.000 110.000
9 Bengkulu OH 380.000 110.000
10 Bangka Belitung OH 410.000 120.000
11 Banten OH 370.000 110.000
12 DKI Jakarta OH 530.000 160.000
13 Jawa Tengah OH 370.000 110.000
14 D.I. Yogyakarta OH 420.000 130.000
15 Jawa Timur OH 410.000 120.000
16 Bali OH 480.000 140.000
17 Nusa Tenggara Barat OH 440.000 130.000
18 Nusa Tenggara Timur OH 430.000 130.000
19 Kalimantan Barat OH 380.000 110.000
20 Kalimatan Tengah OH 360.000 110.000
21 Kalimantan Selatan OH 380.000 110.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 39
No Provinsi Satuan Uang Harian
(Rp) Uang Saku
(Rp)
22 Kalimantan Timur OH 430.000 130.000
23 Kalimantan Utara OH 430.000 130.000
24 Sulawesi Utara OH 370.000 110.000
25 Gorontalo OH 370.000 110.000
26 Sulawesi Barat OH 410.000 120.000
27 Sulawesi Selatan OH 430.000 130.000
28 Sulawesi Tengah OH 370.000 110.000
29 Sulawesi Tenggara OH 380.000 110.000
30 Maluku OH 380.000 110.000
31 Maluku Utara OH 430.000 130.000
32 P a p u a OH 580.000 170.000
33 Papua Barat OH 480.000 140.000
Keterangan : 1. Biaya uang harian perjalanan dinas luar provinsi merupakan penggantian biaya keperluan
sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar provinsi.
2. Biaya tanspor melewati batas kota diberikan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana diatur dalam tabel 3. 49
21. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi
Tabel 3.43
No Provinsi
Tarif Hotel
Gub/Wagub/ Sekda/
Pimpinan/ Anggota
DPRD
EselonII/ Pejabat
yang setara
Eselon III/ Gol IV
EselonIV /Gol. III
Gol I/II
1 Nangro Aceh Darusalam 4.420.000 1.308.000 1.080.000 410.000 370.000
2 Sumatera Utara 4.960.000 1.214.000 703.000 505.000 310.000
3 Riau 3.817.000 1.168.000 868.000 450.000 380.000
4 Kepulauan Riau 4.275.000 1.285.000 650.000 502.000 280.000
5 Jambi 4.000.000 1.176.000 697.000 382.000 290.000
6 Sumatera Barat 4.240.000 1.155.000 884.000 477.000 370.000
7 Sumatera Selatan 4.680.000 1.228.000 605.000 514.000 310.000
8 Lampung 3.960.000 1.299.000 790.000 374.000 356.000
9 Bengkulu 1.300.000 790.000 712.000 599.000 510.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 40
No Provinsi
Tarif Hotel
Gub/Wagub/ Sekda/
Pimpinan/ Anggota
DPRD
EselonII/ Pejabat
yang setara
Eselon III/ Gol IV
EselonIV /Gol. III
Gol I/II
10 Bangka Belitung 3.335.000 1.310.000 850.000 533.000 304.000
11 Banten 3.808.000 1.430.000 1.024.000 797.000 400.000
12 DKI Jakarta 8.720.000 1.086.000 800.000 610.000 400.000
13 Jawa Tengah 4.146.000 1.478.000 1.024.000 497.000 350.000
14 D.I. Yogyakarta 4.620.000 1.334.000 747.000 629.000 461.000
15 Jawa Timur 4.400.000 1.359.000 841.000 499.000 329.000
16 Bali 4.881.000 1.810.000 1.304.000 904.000 658.000
17 Nusa Tenggara Barat 3.429.000 2.738.000 737.000 540.000 360.000
18 Nusa Tenggara Timur 3.000.000 1.000.000 700.000 662.000 400.000
19 Kalimantan Barat 2.400.000 1.130.000 866.000 430.000 361.000
20 Kalimatan Tengah 3.000.000 1.596.000 923.000 558.000 436.000
21 Kalimantan Selatan 4.250.000 1.679.000 816.000 500.000 379.000
22 Kalimantan Timur 4.000.000 3.021.000 1.596.000 550.000 450.000
23 Kalimantan Utara 4.000.000 3.021.000 1.596.000 550.000 450.000
24 Sulawesi Utara 3.200.000 1.553.000 640.000 549.000 342.000
25 Gorontalo 1.320.000 1.134.000 910.000 423.000 240.000
26 Sulawesi Barat 1.260.000 1.030.000 910.000 425.000 360.000
27 Sulawesi Selatan 4.820.000 1.912.000 968.000 539.000 378.000
28 Sulawesi Tengah 2.030.000 1.298.000 894.000 493.000 389.000
29 Sulawesi Tenggara 1.850.000 1.070.000 802.000 488.000 420.000
30 Maluku 3.000.000 1.030.000 680.000 545.000 414.000
31 Maluku Utara 3.110.000 1.512.000 600.000 478.000 380.000
32 P a p u a 2.850.000 1.668.000 754.000 460.000 414.000
33 Papua Barat 2.750.000 1.482.000 976.000 798.000 370.000
Keterangan :
Biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukkannya.Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang Sah.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 41
22. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi
Tabel 3.44
No Provinsi Satuan Biaya Taksi di tempat
tujuan
1. Nangro Aceh Darusalam Orang/kali 123.000
2. Sumatera Utara Orang/kali 232.000
3. Riau Orang/kali 70.000
4. Kepulauan Riau Orang/kali 105.000
5. Jambi Orang/kali 128.000
6. Sumatera Barat Orang/kali 192.000
7. Sumatera Selatan Orang/kali 124.000
8. Lampung Orang/kali 148.000
9. Bengkulu Orang/kali 92.000
10 Bangka Belitung Orang/kali 86.000
11 Banten Orang/kali 320.000
12 a. Jawa Barat Orang/kali 118.000
b. Bandung Orang/kali 60.000
13 DKI Jakarta Orang/kali 170.000
14 Jawa Tengah Orang/kali 50.000
15 D.I. Yogyakarta Orang/kali 141.000
16 Jawa Timur Orang/kali 148.000
17 Bali Orang/kali 160.000
18 Nusa Tenggara Barat Orang/kali 218.000
19 Nusa Tenggara Timur Orang/kali 81.000
20 Kalimantan Barat Orang/kali 145.000
21 Kalimatan Tengah Orang/kali 94.000
22 Kalimantan Selatan Orang/kali 141.000
23 Kalimantan Timur Orang/kali 401.000
24 Kalimantan Utara Orang/kali 310.000
25 Sulawesi Utara Orang/kali 310.000
26 Gorontalo Orang/kali 134.000
27 Sulawesi Barat Orang/kali 217.000
28 Sulawesi Selatan Orang/kali 128.000
29 Sulawesi Tengah Orang/kali 151.000
30 Sulawesi Tenggara Orang/kali 332.000
31 Maluku Orang/kali 340.000
32 Maluku Utara Orang/kali 403.000
33 P a p u a Orang/kali 354.000
34 Papua Barat Orang/kali 130.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 42
Keterangan :
Satuan biaya taksi perjalanan dinas ke luar provinsi merupakan satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/terminal/statsiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara lumpsum
Contoh Perhitungan alokasi biaya taksi :
1. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada di luar Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bandung Ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada tabel 3.45 angka 12a dan angka 15, sebagai berikut :
a. Berangkat.
1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di luar Bandung ke Bandara Husein Sastranegara; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Adisucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta.
b. Kembali
1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Husein Sastranegara ke tempat kedudukan.
2. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada di Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bandung Ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada tabel 3.45 angka 12b dan angka 15, sebagai berikut :
a. Berangkat.
1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Bandung ke Bandara Husein Sastranegara; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Adisucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta.
b. Kembali
1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Husein Sastranegara ke tempat kedudukan.
3. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada di Bandung dan di luar Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan Ke Provinsi Kalimantan Timur dengan keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta, maka alokasi biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada tabel 3.45 angka 13 dan angka 23, sebagai berikut :
a. Berangkat.
1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Bandung dan luar Bandung ke Bandara Soeta; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Kota Samarinda
b. Kembali
1) Biaya taksi dari hotel/penginapan di Kota Samarinda ke Bandara Sepinggan; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 43
23. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi adalah satuan biaya
untuk pembelian tiket Pergi-Pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke
bandara kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket
menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).
Tabel 3.46
No. Kota Asal Tujuan
Satuan Biaya Tiket
Bisnis (Rp)
Ekonomi (Rp)
1 Jakarta Ambon 13.285.000 7.081.000
2 Jakarta Balikpapan 7.412.000 3.797.000
3 Jakarta Banda Aceh 7.519.000 4.492.000
4 Jakarta Bandar Lampung 2.407.000 1.583.000
5 Jakarta Banjarmasin 5.252.000 2.995.000
6 Jakarta Batam 4.867.000 2.888.000
7 Jakarta Bengkulu 4.364.000 2.621.000
8 Jakarta Biak 14.065.000 7.519.000
9 Jakarta Denpasar 5.305.000 3.262.000
10 Jakarta Gorontalo 7.231.000 4.824.000
11 Jakarta Jambi 4.065.000 2.460.000
12 Jakarta Jayapura 14.568.000 8.193.000
13 Jakarta Jogjakarta 4.107.000 2.268.000
14 Jakarta Kendari 7.658.000 4.182.000
15 Jakarta Kupang 9.413.000 5.081.000
16 Jakarta Makassar 7.444.000 3.829.000
17 Jakarta Malang 4.599.000 2.695.000
18 Jakarta Mamuju 7.295.000 4.867.000
19 Jakarta Manado 10.824.000 5.102.000
20 Jakarta Manokwari 16.226.000 10.824.000
21 Jakarta Mataram 5.316.000 3.230.000
22 Jakarta Medan 7.252.000 3.808.000
23 Jakarta Padang 5.530.000 2.952.000
24 Jakarta Palangkaraya 4.984.000 2.984.000
25 Jakarta Palembang 3.861.000 2.268.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 44
No. Kota Asal Tujuan
Satuan Biaya Tiket
Bisnis (Rp)
Ekonomi (Rp)
26 Jakarta Palu 9.348.000 5.113.000
27 Jakarta Pangkal Pinang 3.412.000 2.319.000
28 Jakarta Pekanbaru 5.583.000 3.016.000
29 Jakarta Pontianak 4.353.000 2.781.000
30 Jakarta Semarang 3.861.000 2.182.000
31 Jakarta Solo 3.861.000 2.342.000
32 Jakarta Surabaya 5.466.000 2.674.000
33 Jakarta Ternate 10.001.000 6.664.000
34 Jakarta Timika 13.830.000 7.487.000
35 Bandung Batam 6.289.000 3.583.000
36 Bandung Denpasar 5.626.000 3.252.000
37 Bandung Jakarta 2.064.000 1.476.000
38 Bandung Jambi 5.006.000 2.941.000
39 Bandung Jogjakarta 3.369.000 2.129.000
40 Bandung Padang 6.129.000 3.508.000
41 Bandung Palembang 4.385.000 2.631.000
42 Bandung Pangkal Pinang 4.559.000 2.738.000
43 Bandung Pekanbaru 6.525.000 3.701.000
44 Bandung Semarang 3.027.000 1.957.000
45 Bandung Solo 3.647.000 2.268.000
46 Bandung Surabaya 4.824.000 2.856.000
47 Bandung Tanjungpandan 4.439.000 2.663.000
Keterangan : Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi yang tidak tercantum dalam tabel 3.48 di atas, maka besarannya disesuaikan dengan biaya riil.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 45
KLASIFIKASI FASILITAS TRANSPOR
Fasilitas Transpor Bagi Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan
Keluarga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
Tabel 3.46
No Pejabat Negara/Eselon,
Pangkat/Gol
Moda Transportasi
Pesawat Udara
Kapal Laut Kereta
Api/Bus Lainnya
1 Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang diseratarkan
Bisnis VIP/ Kelas I A
Spesial/ Eksekutif
Sesuai kenyataan
2 Pejabat Negara lainnya, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang diseratarkan
Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai kenyataan
3. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I
Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai kenyataan
24. Biaya Perjalanan Dinas Pindah. a. Biaya transportasi pindah pegawai dan/atau keluarga yang sah
dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
b. Uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat tujuan pindah
(sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggung jawaban Biaya
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas pindah Luar Daerah
Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah
dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya
pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada
pejabat/pegawai negeri yang dipindah tugaskan berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang.
Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan,
biaya bongkar muat, dan biaya angkut barang dari tempat asal sampai
dengan tujuan.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 46
Tabel 3.47
No Angkutan Uraian Satuan Biaya (Rp)
1 Kereta Api a. Pengepakan dan Penggudangan
m³ 75.000
b. Angkutan km/m³ Sesuai tarif berlaku
2 Truk a. Pengepakan dan Penggudangan
m³ 60.000
b. Angkutan km/m³ 400
3 Angkutan laut/Sungai
a. Pengepakan dan Penggudangan
m³ 60.000
b. Angkutan km³/m³ 400
c. Angkutan laut/sungai
m³ Sesuai tarif berlaku
25. Perjalanan Dinas Luar Negeri
1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan
penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara
dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat
digunakan untuk makan, transpor lokal, uang saku. Sedangkan biaya
Penginapan dan visa dibayar sesuai dengan pengeluaran riil Negara
setempat.
Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap.
Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam tabel
dibawah ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan
RI yang bersangkutan berkedudukan.
Contoh :
Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke
negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 47
Tabel 3.48
No Negara Golongan (dalam US $)
A B C D
Amerika Serikat
1 Amerika Serikat 527 473 417 343
2 Kanada 447 404 368 307
Amerika Selatan
3 Argentina 395 277 242 241
4 Venezuela 464 323 287 286
5 Brazil 436 341 291 241
6 Chile 415 316 270 222
7 Columbia 386 281 240 221
8 Peru 383 277 237 221
9 Suriname 398 295 252 207
10 Ekuador 385 273 242 241
Amerika Tengah
11 Mexico 429 318 282 281
12 Kuba 406 305 261 221
13 Panama 414 307 272 271
Eropa Barat
14 Austria 504 453 318 317
15 Belgia 466 419 282 281
16 Perancis 512 464 382 381
17 Rep. Federasi Jerman 443 411 282 281
18 Belanda 463 416 272 271
19 Swiss 509 456 322 321
Eropa Utara
20 Denmark 472 427 275 241
21 Finlandia 453 409 354 313
22 Norwegia 517 465 288 286
23 Swedia 466 436 342 341
24 Kerajaan Inggris 587 534 432 431
Eropa Selatan
25 Bosnia Herzegovina 456 420 334 333
26 Kroasia 483 444 353 352
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 48
No Negara Golongan (dalam US $)
A B C D
27 Spanyol 457 413 287 286
28 Yunani 422 379 242 241
29 Italia 520 472 372 371
30 Portugal 425 382 242 241
31 Serbia 401 361 313 277
Eropa Timur
32 Bulgaria 406 367 320 284
33 Czech 426 390 331 293
34 Hongaria 421 381 339 300
35 Polandia 401 361 313 277
36 Rumania 416 381 313 277
37 Rusia 556 512 407 406
38 Slovakia 429 387 335 297
39 Ukraina 425 382 328 290
Afrika Barat
40 Nigeria 361 313 292 291
41 Senegal 334 276 206 201
Afrika imur
42 Ethiopia 312 257 192 167
43 Kenya 334 276 206 196
44 Madagaskar 296 244 182 181
45 Tanzania 330 272 203 182
46 Zimbabe 285 244 216 215
47 Mozambique 319 263 212 211
Afrika Selatan
48 Namibia 300 247 185 161
49 Afrika Selatan 304 251 202 201
Afrika Utara
50 Aljazair 342 308 287 286
51 Mesir 368 273 212 190
52 Maroko 304 251 192 191
53 Tunisia 293 241 187 186
54 Sudan 342 282 210 184
55 Libia 308 254 189 165
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 49
No Negara Golongan (dalam US $)
A B C D
Asia Barat
56 Azerbaijan 498 459 365 364
57 Bahrain 405 286 222 208
58 Irak 397 283 220 201
59 Yordania 365 254 197 196
60 Kuwait 406 283 257 256
61 Libanon 357 267 207 186
62 Qatar 386 276 215 196
63 Arab Suriah 358 257 200 196
64 Turki 365 270 210 188
65 Pst. Arab Emirat 459 323 302 301
66 Yaman 353 241 197 196
67 Saudi Arabia 391 276 215 201
68 Kesultanan Oman 359 254 197 185
Asia Timur
69 Rep. rakyat Cina 378 238 207 206
70 Hongkong 472 320 287 286
71 Jepang 519 303 262 261
72 Korea Selatan 421 326 297 296
73 Korea Utara 395 238 207 206
Asia Selatan
74 Afghanistan 385 226 173 172
75 Bangladesh 339 196 167 166
76 India 352 263 242 241
77 Pakistan 343 203 182 181
78 Srilanka 348 201 167 166
79 Iran 351 260 202 181
Asia Tengah
80 Uzbekistan 392 352 287 254
81 Kazakhstan 456 420 334 333
Asia Tenggara
82 Philipina 412 278 222 221
83 Singapura 424 290 224 221
84 Malaysia 381 253 212 211
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 50
No Negara Golongan (dalam US $)
A B C D
85 Thailand 392 275 211 201
86 Myanmar 368 250 197 196
87 Laos 380 262 202 196
88 Vietnam 383 265 204 196
89 Brunai Darusalam 374 256 197 196
90 Kamboja 296 223 197 196
91 Timor Leste 392 354 229 196
Asia Fasifik
92 Australia 439 403 272 271
93 Selandia Baru 392 246 222 221
94 Kaledonia Baru 425 387 276 224
95 Papua Nugini 385 353 237 192
96 Fiji 363 329 221 179
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 97/PMK.05/2010
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
dikelompokan dalam 4 Golongan, sebagai berikut :
a. Golongan A : Menteri, Ketua dan Wakil ketua Lembaga Tinggi
Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa
penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara
lainnya yang setara, termasuk Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan
Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
b. Golongan B ; Duta besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke
atas, pejabat eselon I, pejabat eselon II, perwira
tinggi TNI/POLRI, Anggota Lembaga Tinggi Negara,
utusan khusus presiden (special envoy) dan pejabat
lainnya yang setara.
c. Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan
golongan IV/b dan perwira menengah TNI/POLRI.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 51
d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI selain
yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
2. Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)
Tabel 3.49
No Kota
Klasifikasi (dalam US$)
Eksekutif Bisnis Ekonomi
Amerika Utara
1 Chicago 12.471 6.749 3.587
2 Houston 12.635 6.487 3.591
3 Los Angeles 11.187 5.809 3.178
4 New York 14.761 6.040 3.753
5 Ottawa 12.266 6.924 4.083
6 San Fransisco 12.468 6.623 2.771
7 Toronto 11.750 8.564 3.201
8 Vancouver 10.902 7.458 3.277
9 Washington 14.428 8.240 3.743
Amerika Selatan
10 Bogota 18.399 9.426 7.713
11 Brazilia 16.393 11.518 5.970
12 Boenos Aires 13.237 9.134 5.970
13 Caracas 17.832 10.399 5.130
14 Paramaribo 15.018 9.494 7.353
15 Santiago de Chile 21.874 15.539 8,900
16 Quito 17.325 16.269 12.127
Amerika Tengah
17 Mexico City 11.822 7.831 3.966
18 Havana 14.702 11.223 7.335
19 Panama City 23.291 14.389 13.570
Eropa Barat
20 Vienna 10.520 4.177 3.357
21 Brussels 10.713 5.994 3.870
22 Marseilles 10.850 5.074 3.541
23 Paris 10.724 6.085 3.331
24 Berlin 10.277 6.126 3.959
25 Bern 11.478 6.056 4.355
26 Bonn 10.945 5.023 3.753
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 52
No Kota
Klasifikasi (dalam US$)
Eksekutif Bisnis Ekonomi
27 Hamburg 7.464 6.031 3.825
28 Geneva 8.166 5.370 4.333
29 Amsterdam 8.216 5.898 3.331
Eropa Utara
30 Copenhagen 9.696 4.920 3.730
31 Helsinski 10.023 5.931 3.681
32 Stockholm 9.917 5.506 3.433
33 London 10.980 5.446 4.153
34 Oslo 9.856 4.773 4.049
Eropa Selatan
35 Sarajevo 11.778 7.129 6.033
36 Zagreb 14.446 6.334 2.794
37 Athens 14.911 9.256 8.041
38 Lisbon 9.309 4.746 3.383
39 Madrid 10.980 4.767 3.631
40 Rome 8.714 4.774 3.851
41 Beograd 9.921 6.158 5.350
Eropa Timur
42 Bratislava 6.993 4.341 3.771
43 Bucharest 8.839 4.982 4.113
44 Kiev 10.860 6.029 5.193
45 Moscow 9.537 7.206 5.143
46 Praque 8.484 6.748 3.451
47 Sofia 7.473 6.346 3.612
48 Warsaw 10.777 5.052 3.447
Afrika Barat
49 Dakkar 12.900 9.848 8.555
50 Abuja 10.281 7.848 6.818
Afrika Timur
51 Addis Ababa 7.700 5.808 5.552
52 Nairobi 8,732 7,966 6,081
53 Antananarive 11.779 9.000 8.282
54 Dar Es Salaam 8.947 6.599 5.733
55 Harare 11.118 10.600 5.747
Afrika Selatan
56 Windhoek 18.241 11.774 7.510
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 53
No Kota
Klasifikasi (dalam US$)
Eksekutif Bisnis Ekonomi
57 Cape Town 14.941 8.438 7.330
58 Johannesburg 11.255 8.524 6.275
Afrika Utara
59 Algiers 9.536 6.593 5.710
60 Cairo 7.820 6.414 4.037
61 Khartoum 5.904 4.507 3.915
62 Rabbat 8.910 7.721 5.665
63 Tripoli 6.551 5,706 4,975
64 Tunisia 9.419 4.958 4.175
Asia Barat
65 Manama 6.400 5.992 4.700
66 Baghdad 5.433 4.148 3.545
67 Amman 7.561 6.431 3.545
68 Kuwait 6.771 4.273 3.110
69 Beirut 7.703 4.490 3.730
70 Doha 5.216 3.639 2.745
71 Damascus 8.684 5.390 3.325
72 Ankara 9.449 6.643 3.581
73 Abu Dhabi 5.283 4.976 2.727
74 Sanaa 8.205 5.878 3.679
75 Jeddah 6.446 3.785 3.321
76 Muscat 6.469 5.156 3.727
77 Riyadh 5.359 3.510 3.000
Asia Tengah
78 Tashkent 13.617 8.453 7.343
79 Astana 13.661 12.089 8.962
Asia Timur
80 Beijing 2.595 2.140 1.623
81 Hongkong 3.028 2.633 1.257
82 Osaka 3.204 2.686 1.864
83 Tokyo 3.734 2.675 1.835
84 Pyongyang 2.421 1.999 1.737
85 Seoul 3.233 2.966 1.737
Asia Selatan
86 Kaboul 6.307 3.905 3.208
87 Teheran 4.475 3.416 2.920
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 54
No Kota
Klasifikasi (dalam US$)
Eksekutif Bisnis Ekonomi
88 Colombo 3.119 2.562 1.628
89 Dhaka 3.063 2.417 1.092
90 Islamabad 5.482 3.333 2.501
91 Karachi 4.226 3.633 2.321
92 New Delhi 3.380 2.009 1.673
Asia Tenggara
93 Bandar Seri Bagawan 1.618 1.147 919
94 Bangkok 2.344 1.155 823
95 Davao City 2.757 2.558 1.641
96 Hanoi 1.833 1.833 1.656
97 Ho Chi Minh 1.677 1.503 1.235
98 Johor Bahru 1.195 911 525
99 Kota Kinabalu 1.894 1.427 694
100 Kuala Lumpur 1.158 659 585
101 Manila 2.453 1.614 1.150
102 Penang 918 766 545
103 Pnom Penh 2.202 1.981 1.627
104 Singapore 991 673 403
105 Vientiane 2.274 2.025 1.420
106 Yangon 1.468 1.212 1.053
Asia Pasifik
107 Canberra 5.506 4.926 2.500
108 Darwin 6.689 4.900 3.964
109 Melbourne 4.886 3.814 2.858
110 Noumea 6.940 5.917 3.780
111 Perth 5.771 1.801 1.525
112 Port Moresby 8.252 7.398 5.034
113 Sydney 4.629 4.237 2.557
114 Vanimo 3.318 2.740 2.380
115 Wellington 6.561 4.687 3.413
Klasifikasi Moda transportasi untuk masing-masing golongan, sebagai berikut :
a. Moda transportasi udara terdiri dari :
b. Klasifikasi eksekutif diberikan untuk Golongan A
c. Klasifikasibisnis diberikan untuk Golongan B
d. Klasifikasi ekonomi diberikan untuk Golongan C dan D
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 55
Moda transportasi darat atau air, paling rendah klasifikasi bussines untuk semua
golongan.
26. Bantuan Biaya Transportasi untuk Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bantuan Biaya Transportasi pulang pergi bagi Non PNS dan PNS selain PNS
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Peserta Penataran/Pelatihan/
Seminar/Kursus/Diseminasi/Sosialisasi/RapatKerja.
Tabel 3.50
Bantuan Biaya Transportasi (PP)
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
1 Desa ke Ibukota Kecamatan Orang/kegiatan 75.000
2 Kelurahan/Kecamatan ke Ibukota (Kota) Orang/kegiatan 90.000
3 Desa/Kelurahan/Kecamatan ke Ibukota (Kabupaten)
Orang/kegiatan 100.000
4 Desa/Kelurahan/Kecamatan ke Ibukota Provinsi
Orang/kegiatan 200.000
27. Akomodasi
Fasilitasi akomodasi Tamu Negara, Pejabat Negara dan Tamu Pemerintah
Daerah yang diundang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggarkan oleh
OPD yang bersangkutan.
Tabel 3.51
Tipe dan Tarif Kamar
No Uraian Fasilitas
Hotel Tarif (Rp)
1. Kepala Negara/Ketua/Wk.Ketua Lembaga Tinggi Negara/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara
Bintang Lima
Sesuai dengan harga satuan (riil cost)
2. Pejabat Negara/Kepala Daerah/ Wk. Kepala Daerah
Bintang Empat
Sesuai dengan harga satuan (riil cost)
3. Tamu Pemerintah Daerah Provinsi lainnya Bintang Tiga
Sesuai dengan harga satuan (riil cost)
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 56
28. Eksploitasi dan Perawatan Kendaraan Dinas serta Sewa Kendaraan Untuk Dinas
1. Biaya Eksploitasi Kendaraan
Biaya eksploitasi kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar dan biaya
pelumasan, dengan ketentuan:
a. Biaya eksploitasi dan perawatan kendaraan dinas dikelola oleh unit kerja
yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas.
b. Khusus Kendaraan Dinas Pelayanan/Operasional Rumah Tangga Setda
dan Rumah Tangga Pimpinan yang melaksanakan kegiatan luar daerah/
dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM berpedoman pada analisa
kebutuhan.
Tabel 3.52
Satuan Volume Bahan Bakar Kendaraan Operasional yang aktif
No Jenis kendaraan Maksimum BBM
Ltr/bln
1 Bus Besar 500
2 Truck/Mikro Bus/Pemadam Kebakaran 400
3 Jeep/Sedan 150
4 Minibus/PickUp 150
5 Sepeda Motor 40
6 Sepeda Motor Pengawalan 75
Keterangan :
BBM kendaraan operasional bersifat penyediaan, dan pemanfaatannya sesuai pemakaian. Penyediaan BBM bukan berdasarkan jumlah kendaraan.
2. Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas
Tabel 3.53
Satuan Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas
No Jenis kendaraan Pelumas (Rp/Bln)
1 Bus Besar 500.000
2 Truck/Mikro Bus 450.000
3 Jeep/Sedan 400.000
4 Mini Bus/Pick Up 350.000
5 Sepeda Motor 50.000
6 Sepeda Motor Pengawalan ` 200.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 57
3. Biaya Perawatan Kendaraan
Biaya perawatan kendaraan dinas operasional meliputi biaya untuk
perbaikan (kaki-kaki, tune up, Persneling, Gardan, Kampas Rem, Pirodo
dan sparepart lainnya), biaya untuk penggantian ban dan accu untuk 1
(satu) tahun.
Tabel 3.54
Satuan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Dinas Operasional
No Kendaraan Satuan Biaya (Rp)
1 Kendaraan Dinas Pejabat
a. Pejabat Negara Unit/Tahun 34.992.000
b. Pejabat Eselon I Unit/Tahun 32.481.000
c. Pejabat Eselon II Unit/Tahun 26.307.000
d. Pejabat Eselon III Unit/Tahun 15.610.000
2 Kendaraan Dinas Operasional
a. Roda Empat Unit/Tahun 22.806.000
b. Double Gardan (4WD) Unit/Tahun 30.528.000
c. Roda Dua Unit/Tahun 3.042.000
3 Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor
a. Roda Enam Unit/Tahun 18.999.000
4 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)
a. PJR Roda Empat Unit/Tahun 74.820.000
b. PJR Roda Dua (<250 cc) Unit/Tahun 18.250.000
c. PJR Roda Dua (> 750 cc) Unit/Tahun 30.960.000
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan
untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal
dan siap pakai sesuai dengan peruntukkannya.
Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang
berlaku.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 58
4. Biaya Perpanjangan STNK
Untuk pembayaran pajak kendaraan Dinas (Perpanjangan STNK)
disesuaikan dengan kebutuhan sejumlah kendaraan serta tarif yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Biaya Sewa Kendaraan
Tabel 3.55
Satuan Biaya Sewa Kendaraan
No Jenis kendaraan Satuan Besaran
(Rp)
1 Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil
a. Roda Enam/Bus Besar Unit/hari 3.000.000
b. Roda Enam/Bus Sedang unit/hari 2.000.000
c. Roda Empat Unit/hari 700.000
Keterangan :
1. Satuan Biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
2. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :
a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan
b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
(Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
30. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Biaya bagi penjemput/pengantar diberikan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transport pegawai sesuai tingkatan, paling lama 3 (tiga) hari;
b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dialokasikan maksimal yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan
c. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
d. Biaya pengruktian/pemulasaraan jenazah maksimal sebesar Rp. 850.000,00 per orang.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 59
31. Pakaian Dinas
Tabel 3.56
Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas
No Jenis Pakaian Satuan Harga (Rp)
1 Bahan Pakaian Dinas Per meter 250.000
2 Training + Kaos Olah raga stel 500.000
3 Sepatu Olah Raga 1 pasang 400.000
Keterangan
Banyaknya bahan pakaian disesuaikan kebutuhan dan anggaran yang tersedia pada OPD/Biro/UPTD/UPP/Balai/UPTB
Tabel 3.57
Standar Pakaian Kerja
No Uraian Harga (Rp)
1 Pakaian Kerja Dokter 500.000
2 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat 400.000
3 Pakaian Seragam Mahasiswa/i 350.000
4 Pakaian kerja sopir/Pesuruh 340.000
5 Pakaian kerja satpam 780.000
Keterangan
Standar Pakaian Kerja sudah dalam bentuk Pakaian jadi
32. Ongkos Jahit Pakaian Dinas
Tabel 3.58
Standar Biaya Ongkos Jahit Pakaian Dinas
No Jenis Pakaian Harga (Rp)
1 Pakaian Dinas per stel 250.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
Belanja Langsung 2015 3 - 60
33. Biaya Sewa Mesin Fotocopy
Tabel 3.59
No. Jenis Mesin Satuan Harga (Rp)
1 Mesin Fotocopy Analog Bulan/unit 3.800.000
2 Mesin Fotocopy Digital Bulan/unit 5.000.000
Satuan biaya sewa mesin fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog dan/atau
mesin fotocopy digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor.
Satuan biaya sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan
sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar/bulan.
34. Satuan Sewa Gedung/Lapang Olahraga
Tabel 3.60
No. Jenis Gedung Satuan Harga (Rp)
1. Gedung Pertemuan Hari Sesuai Pengeluaran Maks. 15.000.000
2. Lapang Olahraga Lapang Maks. 500.000
35. Kesejahteraan PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Untuk meningkatkan kinerja dan etos kerja pegawai di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor
71 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan pembekalan penanaman sikap mental
disiplin dan jiwa korsa dalam bentuk pembinaan dan Outbond disetiap OPD
dengan alokasi anggaran maksimum sebesar Rp. 1.000.000,00 per orang
setiap tahun.