Upload
vumien
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
32
BAB III
HASIL PENELITIAN
Uraian dalam bab ini adalah hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama satu bulan di
DPRD Kota Kupang-NTT, yang juga mencakup 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota
Kupang-NTT. Uraian ini merupakan penjelasan para narasumber mengenai faktor-faktor yang
membuat masyarakat belum memberikan peluang yang besar bagi para caleg perempuan untuk
menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Kupang-NTT pada tahun 2014 serta peran anggota legislatif
perempuan untuk meningkatkan kualitas perempuan agar kelak kuota keterwakilan perempuan di
Kota Kupang-NTT pun bertambah banyak.
Data penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang
anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Kupang-NTT Periode 2014-2019 serta metode
Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah yang dilakukan terhadap 50 orang
masyarakat Kota Kupang-NTT, yang terbagi atas 10 orang (5 orang laki-laki dan 5 orang
perempuan) pada masing-masing Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT.
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti diperhadapkan dengan berbagai kemudahan
maupun kendala. Peneliti diberi kemudahan dengan adanya izin penelitian dari Ketua DPRD
Kota Kupang-NTT, WaliKota Kupang-NTT melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Kota Kupang-NTT serta Gubernur melalui Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu
(BPPT). Kendala yang dilami peneliti yaitu sulitnya mendapatkan data wilayah kemenangan
anggota legislatif dari Komisi Pemililihan Umum (KPU) Kota Kupang-NTT serta sulitnya
mengumpulkan masyarakat yang memiliki berbagai kesibukan menjelang hari raya Natal dan
Tahun Baru.
33
3.1 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang1
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terletak di Jl. Frans Seda Kelapa
Lima, Kota Kupang-NTT – NTT. Dipimpin oleh Yeskiel Loudoe, S.Sos selaku ketua, Christian
S. Baitanu, SH selaku wakil ketua I dan Marthinus J.E. Medah, SE selaku wakil ketua II. DPRD
Kota Kupang-NTT memiliki 4 Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Badan
Anggaran dan Badan Kehormatan.
1. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Kupang-NTT – NTT:
Visi:
“Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Cepat, Tepat dan Akurat Guna Menunjang
Terlaksananya Tugas dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kupang-NTT”
Misi:
- Meningkatkat kualitas pelaksanaan fungsi substantif dan administratif aparatus
sekretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Menunjang terlaksananya tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang-NTT
- Mencerminkan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD Kota Kupang-NTT dalam
mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Kupang-NTT.
1Data diperoleh dari website resmi DPRD Kota Kupang-NTT yang diakses melalui http://www.dprd-
kupangkota.go.id pada tanggal 2 Desember 2016, sesuai dengan usulan Bagian Umum DPRD Kota Kupang-NTT.
* Anggota Legislatif Perempuan yang menjadi narasumber dalam penelitian.
34
2. Hak dan Kewajiban DPRD Kota Kupang-NTT
Hak DPRD Kota Kupang-NTT
Secara kelembagaan, DPRD Kota Kupang-NTT mempunyai hak sebagai berikut :
- Interpelasi
- Angket; dan
- Menyatakan pendapat
Sedangkan secara personal, masing – masing anggota DPRD memiliki hak :
- mengajukan rancangan peraturan daerah;
- mengajukan pertanyaan;
- menyampaikan usul dan pendapat;
- memilih dan dipilih;
- membela diri;
- imunitas;
- mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- protokoler; dan
- keuangan dan administratif.
Kewajiban DPRD Kota Kupang-NTT
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
menaati peraturan perundang-undangan;
- mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
35
- mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan
golongan;
- memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- menaati tata tertib dan kode etik;
- menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara
berkala;
- menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di
daerah pemilihannya.
3. Keanggotaan berdasarkan Komisi
Tabel 3.1
Komisi I – Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
NO NAMA JABATAN UNSUR FRAKSI
1 Zeyto R. Ratuarat Ketua Golkar
2 Benyamin M. Mandala Wakil Ketua Gerindra
3 Adrianus A. Talli, A.Md.T Sekretaris PDI Perjuangan
4 Desiderius Patiwua, SH Anggota PAN
5 Robby Y. Karel Kan, A.Ma Anggota Hanura
6 Padron A. S. Paulus Anggota NasDem
7 Maudy J. Dengah, ST* Anggota Demokrat
8 Dominikus Taosu Anggota Gabungan Kebangkitan Indonesia
Tabel 3.2
36
Komisi II – Bidang Ekonomi dan Keuangan
NO NAMA JABATAN UNSUR FRAKSI
1 Melkianus R. Balle, SH, M.Hum Ketua Hanura
2 Paulus A. Manafe, SH Wakil Ketua Gerindra
3 Jabir Marola Sekretaris NasDem
4 Muhammad K. Gudban Anggota PDI Perjuangan
5 Jemari Yospeh Dogon, SE Anggota Golkar
6 Amirudin La Oda, SE Anggota PAN
7 Agnes B. De Haan-Hayon* Anggota PAN
8 Ir. Elia Th. Salean, M.Si Anggota Hanura
9 Jeanly Ndaumanu, SH* Anggota Demokrat
10 Drs. Daniel D. Hurek, MM Anggota Gabungan Kebangkitan Indonesia
Tabel 3.3
Komisi III – Bidang Pembangunan
NO NAMA JABATAN UNSUR FRAKSI
1 Drs. Selly Tokan Kamilus Ketua PDI Perjuangan
2 Herry Kadja Dahi Wakil Ketua Demokrat
3 Drs. Nithanel Pandie, MM Sekretaris Gabungan Kebangkitan Indonesia
4 Ir. John GF. Seran Anggota PDI Perjuangan
5 Tellendmark J. Daud, S.Sos Anggota Golkar
6 Djainudin Lonek, SH Anggota PAN
7 Donald M. Kana, SH Anggota PAN
8 Johanis Ndun Anggota Hanura
9 Maria M. Salouw* Anggota Gerindra
10 Ir. Nicky N. Uly, M.Si Anggota NasDem
Tabel 3.4
Komisi IV – Bidang Kesejahteraan Rakyat
37
NO NAMA JABATAN UNSUR FRAKSI
1 Livingston A. Ratu Kadja Ketua PAN
2 Maurids A. Kalelena Wakil Ketua Demokrat
3 Jeri Anthon Pingak Sekretaris Hanura
4 Ferdinand Pa Padja Anggota PDI Perjuangan
5 Victor H. Haning, A.Md Anggota Golkar
6 Abidin Aklis, SH Anggota PAN
7 Melkianus Asanab, SH Anggota Gerindra
8 Yuvensius Tukung, S.Pd Anggota NasDem
9 Theodora E. Taek, S.Pd* Anggota Gabungan Kebangkitan Indonesia
3.2 Gambaran Umum Daerah Pemilihan Kota Kupang2
Wilayah Kota Kupang-NTT memiliki 52 Kelurahan dan 6 Kecamatan. Peneliti tidak
melakukan penelitian pada 52 kelurahan tersebut tetapi hanya mengambil 5 kelurahan dari 5
kecamatan sebagai daerah pemilihan Kota Kupang-NTT. Hal ini disesuaikan dengan Daerah
Pemilihan dengan jumlah suara terbanyak yang diperoleh ke-5 anggota legislatif serta daerah
pemilihan dengan jumlah suara perempuan terendah, seperti yang tertera pada tabel berikut:
Tabel 3.5
Daftar anggota perempuan terpilih di DPRD Kota Kupang Periode 2014-2019
NO NAMA JUMLAH
SUARA
DAERAH PEMILIHAN
1 Maudy J. Dengah, ST 817 Dapil V – Kec. Kota Raja
2Data diperoleh dari website Pemerintah Kota Kupang-NTT yang diakses melalui http://www.dprd-
kupangkota.go.id pada tanggal 2 Desember 2016, sesuai dengan usulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Kota Kupang-NTT.
38
2 Agnes B. De Haan-Hayon 682 Dapil I – Kec. Kelapa Lima
3 Jeanly Ndaumanu, SH 1303 Dapil II – Kec. Oebobo
4 Maria M. Salouw 1023 Dapil V – Kec. Kota Raja
5 Theodora E. Taek, S.Pd 594 Dapil I – Kec. Kelapa Lima
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang-NTT
Data pada tabel di atas menunjukan bahwa ada 3 Kecamatan yang memiliki suara
terbanyak untuk caleg perempuan pada pemilu legislatif tahun 2014 yaitu pada Dapil V Kec.
Kota Raja sebanyak 2 orang, Dapil I Kec. Kelapa Lima sebanyak 2 orang dan Dapil II Kec.
Oebobo sebanyak 1 orang. Sedangkan 2 Dapil lainnya yaitu Dapil III Kec. Maulafa dan Dapil IV
Kec. Alak memiliki suara yang lebih rendah dari 3 Dapil sebelumnya. Dengan lebih rinci, dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.6
Jumlah pemilih tetap, caleg dan caleg terpilih menurut jenis kelamin pada pemilu legislatif
2014 di Kota Kupang
Daerah Pemilihan
Kota Kupang
Jumlah Pemilih
Tetap
Jumlah Caleg Jumlah Caleg
Terpilih
L P L P L P
I – Kec. Kelapa
Lima/Kota Raja
25.610 23.623 83 48 8 2
II – Kec. Oebobo 29.265 28.621 69 36 8 1
III – Kec. Maulafa 25.924 25.816 60 36 9 0
IV – Kec. Alak 19.192 19.555 48 24 6 0
V – Kec. Kota Raja 16.447 17.138 47 25 4 2
JUMLAH 127.234 125.604 307 169 35 5
TOTAL 252.834 476 40
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang-NTT
39
Tabel di atas menunjukan bahwa adanya ketidaksetaraan antara jumlah caleg laki-laki
yang terpilih dengan caleg perempuan yang terpilih yaitu dari 40 orang anggota legislatif
diantaranya 35 orang anggota legislatif laki-laki atau 87,5% sedangkan perempuan yang terpilih
hanyalah 12,5%. Begitu pula jumlah caleg laki-laki yang lebih banyak yaitu 64,49% dari jumlah
caleg perempuan yaitu 35,51%.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti sebelum memulai penelitian pada
ketua-ketua RT tempat anggota legislatif perempuan berdomisili, maka diperoleh informasi
bahwa di daerah tempat tinggal anggota legislatif itulah mereka memperoleh suara terbanyak,
yaitu di Kel. Oesapa, Kel. Naikoten I dan Kel. Oebufu. Sedangkan daerah yang tidak meloloskan
caleg perempuan yaitu Kec. Maulafa dan Kec. Alak, peneliti hanya memilih salah satu kelurahan
saja. Dalam melakukan survey pun peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan data jumlah
suara keseluruhan di tiap Kelurahan atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dengan alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Kupang hanya merekap data caleg yang lolos dan tidak mencatat seluruh jumlah suara beserta
daerah kemenangannya.
1. Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT I
Kecamatan Kelapa Lima/Kota Lama
Luas Wilayah Kecamatan Kelapa Lima adalah 15,02 KM² dengan kepadatan penduduk
4.575 per km2, terdiri atas 5 Kelurahan yaitu Kel. Kelapa Lima, Kel. Oesapa, Kel. Oesapa Barat,
kel. Oesapa Selatan, dan Lasiana. Kecamatan Kelapa Lima terletak membujur dari timur ke barat
yang berada pada ketingggian 50m diatas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah sebelah
utara berbatasan dengan Teluk Kupang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Oebobo,
40
sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan sebelah Barat berbatasan
dengan Kecamatan Kota Lama. Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan ini adalah 18.981 KK
dengan 167 rukun tetangga (RT) dan 58 rukun warga (RW).
Kelurahan Oesapa
Kelurahan Oesapa memiliki luas wilayah 4,37 Km2 terdiri dari 2 Km
2 dataran dan 2,37
Km2 perbukitan. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lasiana, sebelah barat berbatasan
dengan Kelurahan Oesapa Barat, sebelah utara berbatasan dengan Laut (Teluk Kupang), sebelah
selatan berbatasan dengan Kelurahan Oesapa Selatan. Jumlah penduduk di wilayah ini 26.838
jiwa yang terdiri dari laki-laki 13.951 jiwa dan perempuan 12.887 jiwa.
2. Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT II
Kecamatan Oebobo
Kecamatan Oebobo memiliki luas wilayah sebesar 1.411 Ha atau 14,22 Km2
dengan
batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Kota
Lama, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Maulafa, sebelah timur berbatasan dengan
Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Maulafa dan sebelah barat berbatasan dengan
Kecamatan Kota Raja. Jumlah Kepala Keluarga di wilayah ini adalah 15.139 KK dan memiliki
277 RT dan 76 RW. Kecamatan Oebobo terdiri dari 7 Kelurahan yaitu Kel. Oebobo, Kel.
Oebufu, Kel. Fatululi, Kel. Liliba, Kel. Tuak Daun Merah, Kel. Kayu Putih dan Kel. Oetete.
41
Kelurahan Oebufu
Kelurahan Oebufu memiliki luas wilayah sebesar 197 Ha dengan batas wilayah sebelah
barat berbatasan dengan Kelurahan Oebobo, Maulafa dan Oepura, sebelah timur berbatasan
dengan Kelurahan Liliba, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Maulafa, sebelah utara
berbatasan dengan Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Tuak Daun Merah. Jumlah Penduduk di
wilayah ini 13.839 jiwa yang terdiri atas laki-laki 7694 jiwa dan perempuan 6145 jiwa.
3. Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT III
Kecamatan Maulafa
Kecamatan Maulafa terletak membujur dari utara ke selatan di sebelah timur pusat Kota
Kupang-NTT yang berada pada ketinggian 50m diatas permukaan laut dengan luas wilayah
54,67 Km2. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Lima dan Oebobo, sebelah
selatan berbatasan dengan Kecamatan Alak, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Taebenu dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Oebobo. Kecamatan Maulafa memiliki
6 Kelurahan yaitu Kel. Fatukoa, Kel. Sikumana, Kel. Bello, Kel. Kolhua, Kel. Penfui, Kel.
Naimata, Kel. Maulafa, Kel. Oepura, Kel. Naikoten.
Kelurahan Maulafa
Luas wilayah Kelurahan Maulafa adalah 2,70 Km² (208,88 Ha), dengan batas wilayah
sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Oebufu, sebelah selatan berbatasan dengan
Kelurahan Kolhua, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Naimata dan sebelah barat
42
berbatasan dengan Kelurahan Oepura. Jumlah penduduk di Kelurahan Maulafa adalah 11.601
jiwa.
4. Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT IV
Kecamatan Alak
Kecamatan Alak terdiri atas 12 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 56.043 jiwa.
Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Teluk Kupang, sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamatan Kupang Barat dan Kecamatan Maulafa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Oebobo dan Kecamatan Kelapa Lima dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang
(Kecamatan Kupang Barat). Kecamatan Alak terdiri atas 12 Kelurahan yaitu Kel. Penkase
Oeleta, Kel. Nunhila, Kel. Namosain, Kel. Naioni, Kel. Manutapen, Kel. Manulain II, Kel.
Mantasi, Kel. Fatufeto, Kel. Batuplat, Kel. Alak, Kel. Nunbaun Delha, dan Kel. Nunbaun Sabu.
Kelurahan Nunbaun Sabu
Luas wilayah Kelurahan Nunbaun Sabu adalah 61.441 Ha. Wilayah sebelah utara
berbatasan dengan Teluk Kupang, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Penkase Oeleta,
sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Nunbaun Delha dan sebelah barat berbatasan
dengan Kelurahan Namosain. Jumlah penduduk 935 KK.
5. Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT V
Kecamatan Kota Raja
43
Luas wilayah Kecamatan Kota Raja 6,10 km2 dengan batas wilayah sebelah utara
berbatasan dengan Kelurahan Airmata, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Naikolan,
sebalah timur berbatasan dengan Kelurahan Oebobo dan sebelah barat berbatasan dengan
Kelurahan Batuplat. Jumlah penduduk di wilayah ini 1771 KK. Kecamatan Kota Raja terdiri dari
8 Kelurahan yaitu Kel. Bakunase, Kel. Bakunase II, kel. Airnona, Kel. Naikoten I, Kel. Naikoten
II, Kuanino, Kel. Nunleu dan Kel. Fontein.
Kel. Naikoten 1
Luas wilayah Kelurahan Naikoten I adalah 108 Ha dengan batas wilayah sebelah utara
berbatasan dengan Kelurahan Oebobo dan Kelurahan Oepura, sebelah barat berbatasan dengan
Kelurahan Airnona dan Kelurahan Nunleu, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Oebobo
dan Kelurahan Naikoten II dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bakunase dan
Kelurahan Naikoten.
3.3 Faktor-faktor minimnya peluang keterpilihan caleg perempuan
Pada bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan realita partisipasi politik yang terjadi di
Kota Kupang. Partisipasi politik yang difokuskan adalah mengenai pemberian suara (voting) oleh
para pemilih pemilu legislatif 2014 dan peran 5 orang perempuan atas partisipasinya sebagai
anggota legislatif DPRD Kota Kupang. Cakupan deskripsi pada bagian ini terdiri dari respon
pemilih dan anggota legislatif perempuan tentang minimnya peluang keterpilihan caleg
perempuan pada pemilu legislatif 2014, faktor pemicu anggota legislatif perempua terpilih
masuk dalam lembaga legislatif, faktor pemicu para pemilih memilih caleg perempuan dan
faktor pemicu para pemilih tidak memilih caleg perempuan. Bagian ini diakhiri dengan peran
44
anggota legislatif perempuan untuk meningkatkan peluang keterpilihan perempuan di DPRD
Kota Kupang dan pendapat pemilih mengenai peran mereka.
3.3.1 Respon pemilih dan anggota legislatif perempuan
a. Respon pemilih
Tabel 3.7
Pandangan pemilih mengenai minimnya peluang keterpilihan perempuan
di Kota Kupang
Faktor Jumlah pemilih yang mengatakan faktor tersebut
Dapil
I
Dapil
II
Dapil
III
Dapil
IV
Dapil
V
Jumlah
Budaya patriarki 5 2 - 4 4 15
Ikatan emosional/sosialisai 1 - 2 - - 3
Investasi sosial - - 2 - - 2
Kekuatan finansial 1 - - - - 1
Daya nalar perempuan
terbatas
- - - 1 - 1
Peran partai politik - - - - 4 4
Tidak didukung perempuan - - - - 2 2
Total 28
45
Sumber diolah dari data KPU Kota Kupang tentang rekapitulasi pemilih tetap Pemilu anggota
DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 serta daftar calon tetap anggota DPRD Kota Kupang pada
Pemilu 2014.
Tabel di atas menjelaskan bahwa sebanyak 28 orang atau 56% dari total 50 orang peserta
FGD memandang masyarakat Kota Kupang terutama para pemilih dalam pemilu legislatif 2014
masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang melahirkan berbagai kesenjangan gender di segala
aspek kehidupan bermasyarakat termasuk kehidupan berpolitik. Selain itu, ada pula faktor
lainnya yang menjadi kendala keterpilihan perempuan untuk masuk dalam legislatif seperti peran
partai politik dalam merekruit caleg perempuan, ikatan emosional/sosialisasi dan investasi sosial
yang dilakukan oleh perempuan sebelum memutusakan menjadi anggota legislatif, pemilih
perempuan tidak mendukung caleg perempuan, daya nalar perempuan terbatas dan kurangnya
kekuatan finansial. Sedangkan sebanyak 22 orang atau 44% peserta FGD tidak mengutarakan
pandangan mereka dalam diskusi.
Pada Dapil I – Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima/Kota Lama, para peserta mengatakan
beberapa pandangan mereka mengenai minimnya peluang keterpilihan caleg perempuan di
wilayah mereka. Faktor budaya patriarki membuat perempuan dianggap lemah untuk menjadi
wakil rakyat.3 Tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga.
4 Budaya patriarki
mengakibatkan seorang perempuan yang memiliki kapabilitas dan jiwa kepemimpinan tidak
dapat mengaktualisasikan dirinya di ruang politik.5 Selain itu, untuk menjadi seorang wakil
rakyat dibutuhkan kekuatan finansial. Meskipun memiliki kapabilitas, namun tanpa kekuatan
finansial yang kuat maka kecil kemungkinannya bagi seorang perempuan untuk lolos menjadi
3 Hasil FGD pandangan Sdr. Ibu NO (inisial), Ibu RA (inisial) dan Bapak RT (inisial), Daerah Pemilihan
Kota Kupang I, pada tanggal 7 Desember 2016. 4 Hasil FGD pandangan Ibu MG (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang I, pada tanggal 7 Desember
2016. 5 Hasil FGD pandangan Sdr. Y (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang I, pada tanggal 7 Desember 2016.
46
wakil rakyat.6 Selanjutnya, minimnya keterpilihan caleg perempuan pun disebabkan karena
kurang mensosialisasikan dirinya yang berdampak pada ketidaktahuan masyarakat tentang profil
caleg perempuan tersebut.7
Begitu pula dengan Dapil V – Kel. Naikoten 1, Kec. Kota Raja yang mengatakan bahwa
budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat membuat perempuan tidak
memiliki kepercayaan diri yang baik untuk mengasah dirinya. Meskipun masyarakat masih
berpikir bahwa tugas pokok perempuan adalah mengurus rumah tangga tetapi jika ia memiliki
kemampuan berpolitik yang baik maka ia pasti akan lolos pemilihan.8 Kemudian, para pemilih
pun berpandangan bahwa peran partai politik sangat menentukan keterpilihan caleg perempuan.9
Saat ini kebanyakan partai politik tidak memiliki standar perekruitan calon legislatif yang baik,
apalagi keterwakilan perempuan hanyalah disebebkan oleh dorongan affirmative action sehingga
masyarakat pun berpikir bahwa keterwakilan perempuan hanyalah pelengkap agar partai politik
tidak didiskualifikasikan.10
Kenyataan lain yang dihadapi caleg perempuan adalah banyak
pemilih perempuan yang tidak mendukung perempuan karena sistem kekeluargaan.11
Pemilih di Dapil IV – Kel. Nunbaun Sabu, Kec. Alak mengatakan bahwa pada umumnya
kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang diperoleh dari sejarah
6 Hasil FGD pandangan Bapak LL (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang I, pada tanggal 7 Desember
2016. 7 Hasil FGD pandangan Sdr. E (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang I, pada tanggal 7 Desember 2016.
8 Hasil FGD pandangan Bapak PD (inisial), Bapak SM (inisial), Bapak Ibu ID (inisial) dan Ibu ML
(inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang V, pada tanggal 12 Desember 2016. 9 Hasil FGD pandangan Bapak PD (inisial) dan Bapak MM (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang V,
pada tanggal 12 Desember 2016. 10
Hasil FGD pandangan Bapak MM (inisial) dan Bapak C (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang V,
pada tanggal 12 Desember 2016. 11
Hasil FGD pandangan ibu ML (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang IV, pada tanggal 12 Desember
2016.
47
bangsa dan agama yang melahirkan bias gender.12
Laki-laki dianggap sebagai makhluk hidup
yang bebas sedangkan perempuan terikat dengan pekerjaan rumah tangga sehingga jika
perempuan terjun ke dunia politik maka perannya akan maksimal.13
Masyarakat juga
memandang bahwa daya nalar perempuan sangat terbatas sehingga tidak dapat mengambil
keputusan.14
Sedangkan pada Dapil II – Kel. Oebobo, Kec. Oebufu, peserta FGD selaku pemilih
mengungkapkan bahwa sebenarnya perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin
namun tidak diberi peluang karena masyarakat masih dipengaruhi oleh pandangan zaman orde
baru di mana pada zaman itu kemampuan perempuan sangat diragukan di ruang publik. Hal ini
berdampak pada proses pemilihan umum.15
Pendapat lain diungkapkan oleh peserta FGD di Dapil III – Kel. Maulafa, Kec. Maulafa
yang mengatakan bahwa dasar pemberian suara yang merak lakukan adalah bukan berdasarkan
jenis kelamin para caleg tetapi berdasarkan investasi sosial yang dilakukan dalam masyarakat.16
Kendala utama minimnya keterpilihan caleg perempuan disebabkan oleh kurangnya kedekatan
emosional yang terjalin sebelum memutuskan menjadi anggota legislatif dan akan terus terbina.17
b. Respon anggota legislatif perempuan
12
Hasil FGD pandangan Bapak AS (inisial) dan Bapak YN (insial), Daerah Pemilihan Kota Kupang IV,
pada tanggal 23 Desember 2016. 13
Hasil FGD pandangan ibu CM (inisial) dan Ibu LE (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang IV, pada
tanggal 23 Desember 2016. 14
Hasil FGD pandangan Sdr. N (inisial) dan Bapak AS (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang IV, pada
tanggal 23 Desember 2016. 15
Hasil FGD pandangan Bapak AS (inisial) dan Bapak CN (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang II,
pada tanggal 21 Desember 2016. 16
Hasil FGD pandangan Bapak AK (inisial) dan Bapak SN (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang III,
pada tanggal 17 Desember 2016. 17
Hasil FGD pandangan Ibu EN (inisial) dan Bapak YN (insial), Daerah Pemilihan Kota Kupang III, pada
tanggal 17 Desember 2016.
48
Kehadiran perempuan dalam lembaga pembuat keputusan dipandang oleh beberapa
anggota legislatif perempuan sebagai keharusan untuk memperjuangkan hak perempuan dan
dengan demikian dapat mematahkan pelabelan yang diberikan kepada perempuan.18
Kehadiran
perempuan akan membawa gaya pendekatan politik yang lebih ramah dan sejuk serta mampu
mengimbangi ketamakan anggota legislatif laki-laki karena perempuan mengelola lebih pada
hati.19
Sayangnya, pentingnya kehadiran perempuan di lembaga pembuat keputusan ini belum
direspon baik oleh masyarakat sebagai pemilih di Kota Kupang. Anggota legislatif perempuan
menerjemahkan realita politik ini sebagai suatu gejala yang tidak hanya disebabkan oleh
pemahaman masyarakat sebagai pemilih, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan
profil caleg perempuan itu sendiri.
Masyarakat sebagai pemilih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menghasilkan bias
gender sehingga perempuan dipandang sebagai figur yang bekerja di dapur, mengurus keluarga
dan mendapat stereotype ketika bekerja di luar rumah, terutama di lembaga politik.20
Pengaruh
budaya ini perlahan-lahan mulai terkikis pada masyarakat modern namun masih berlaku pada
masyarakat tradisional karena pada umumnya, masyarakat Kota Kupang memilih caleg
perempuan berdasarkan kualitasnya. Hal ini terbukti dari kehadiran 5 orang perempuan di
lembaga legislatif.21
Kebijakan pemerintah yang enggan melibatkan perempuan dalam berbagai proses
pengambilan kebijakan berdampak pada kinerja kaum perempuan dalam masyarakat yang
18
Hasil wawancara dengan Ibu Maudy J. Dengah, Anggota Legislatif Kota Kupang, pada tanggal 13
Desember 2016. 19
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek, Anggota Legislatif Kota Kupang, pada tanggal 13
Desember 2016. 20
Hasil wawancara dengan Ibu Agnes B. De Haan-Hayon, Anggota Legislatif Kota Kupang, pada tanggal
13 Desember 2016. 21
Hasil wawancara dengan Ibu Jeanly Ndaumanu, Anggota Legislatif Kota Kupang, pada tanggal 16
Desember 2016.
49
dianggap sebagai sosok yang tidak rasional dalam mengambil keputusan. Gejala berikutnya dari
kebijakan pemerintah adalah banyak perempuan yang tidak diberi kesempatan sehingga
masyarakat pun kurang mengapresiasi kapasitas perempuan. Begitu pula halnya dengan
kebijakan partai politik yang tidak memberi dukungan pendidikan politik dan merekruit kader-
kader yang berjiwa pemimpin dengan kapabilitas yang baik karena adanya persaingan yang
didominasi oleh laki-laki. 22
Selanjutnya, banyak perempuan yang tidak berminat masuk dalam
organisasi-organisasi sehingga jiwa kepemimpinan pun kurang.23
Dalam kontestasi merebut
kekuasaan pun laki-laki dinilai sebagai sosok yang berani untuk mempertaruhkan segalanya
demi mendapatkan kekuasaan, termasuk ongkos politik.
Faktor-faktor yang dipahami anggota legislatif perempuan dipahami juga oleh para
pemilih yang akhirnya menentukan perilaku memilih mereka pada pemilu legislatif 2014 yang
lalu. Oleh karena itu, peran anggota legislatif perempuan yang diklaim lebih memahami
kepentingan perempuan harus menunjukkan peran mereka demi peningkatan jumlah keterpilihan
perempuan ke arena legislatif dan sekaligus akan menghapus pemahaman-pemahaman yang bias
gender di kalangan masyarakat sebagai pemilih di daerah Kota Kupang.
3.3.2 Faktor pendorong dan faktor kelolosan anggota legislatif perempuan terpilih
a. Faktor-faktor anggota legislatif perempuan terpilih menjadi anggota legislatif
22
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 23
Hasil wawancara dengan Ibu Maria M. Salouw, Anggota Legislatif Kota Kupang, pada tanggal 15
Desember 2016.
50
Ada beberapa hal yang membuat anggota legislatif ini mencalonkan diri pada pemilihan
umum legislatif 2014. Ada yang didasarkan oleh kemauan diri dan dukungan keluarga.24
Ada
pula yang sebelumnya telah terlibat sebagai aktivis di lembaga kemasyarakatan, terlibat dalam
berbagai organisasi politik serta memiliki garis keturunan para politisi.25
Alasan senada
diungkapkan juga oleh narasumber lainnya tentang keaktifannya dalam pemberdayaan
masyarakat miskin di Kota Kupang dan mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh partai
politik.26
Alasan berbeda dituturkan oleh anggota legislatif lainnya bahwa ada harapan
masyarakat yang harus mereka perjuangkan sehingga penting bagi mereka untuk berperan
sebagai anggota legislatif demi memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.27
Kehadiran
seorang warga masyarakat dalam legislatif merupakan hasil kepercayaan masyarakat banyak
terhadapnya dengan harapan anggota legislatif tersebut dapat memperjuangkan hak-hak
mereka.28
Kemudian ada juga yang direkruit oleh partai politik dan memiliki kesadaran bahwa
jumlah kehadiran perempuan yang sangat sedikit dalam lembaga legislatif.29
Dengan berhasil
duduk di kursi legislatif maka seseorang akan mampu melayani banyak masyarakat.30
b. Faktor-faktor kelolosan anggota legislatif terpilih
Kepercayaan masyarakat kepada caleg perempuan bukanlah hal alamiah yang ada dalam
diri masyarakat, tetapi merupakan perjuangan para calon legislatif. Salah satunya adalah dengan
membangun hubungan emosional bersama masyarakat di mana ia tinggal, misalnya selalu hadir
dalam setiap moment yang terjadi di lingkungan tersebut.31
Ada pula yang meyakini bahwa
24
Hasil wawancara dengan Ibu Agnes B. De Haan-Hayon.... 25
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 26
Hasil wawancara dengan Ibu Maudy J. Dengah... 27
Hasil wawancara dengan Ibu Maria M. Salouw... 28
Hasil wawancara dengan Ibu Maudy J. Dengah... 29
Ibid. 30
Hasil wawancara dengan Jeanly Ndaumanu... 31
Hasil wawancara dengan Ibu Agnes B. De Haan-Hayon...
51
melalui keaktifannya dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi partai politik
telah menjamin mereka untuk memperoleh simpati masyarakat, seperti pernyataan berikut:
“Selama ini saya sudah berkiprah di dunia kerja yang berurusan dengan
masyarakat banyak sehingga dari sisi nama mereka sudah mengenal kemudian
sisi sosial juga seperti pekerjaan-pekerjaan yang urusannya dengan masyarakat
yang menyebabkan terpilih”32
Selain membangun hubungan emosional dan keaktifan dalam berbagai organisasi, hal
menarik lainnya yang membuat seorang perempuan meyakinkan masyarakat untuk memilih
mereka adalah dengan mengandalkan dukungan keluarga besar.33
Usaha lainnya juga dilakukan
hanya dengan mengikuti seleksi pencalonan anggota legislatif, dukungan keluarga dan keyakinan
untuk memenuhi jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan.34
Kekuatan emosional, investasi sosial, dukungan keluarga besar serta keyakinan untuk
memenuhi sistem kuota bukanlah jaminan mutlak bagi keberhasilan terpilihnya caleg perempuan.
Kekuatan finansial dalam politik mampu mengendalikan segalanya, seperti pernyataan seorang
narasumber berikut:
“...seperti yang telah saya katakan bahwa saya memiliki ±200 orang warga
binaan, tetapi pada saat pemilihan umum legislatif kebersamaan kami selama 4-5
tahun tidak memberikan arti apapun. Sebaliknya, mereka tidak memilih saya
tetapi memilih orang yang memberikan sesuatu menjelang pemilihan”.35
Tentu ada kekecewaan yang mendalam ketika segalanya telah diusahakan namun dengan
pergumulan yang sungguh bersama Tuhan dan dengan hati yang tulus untuk melayani
masyarakat akan membuahkan hasil yang baik dalam pemilihan.36
Tidak hanya melalui
32
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 33
Hasil wawancara dengan Ibu Jeanly Ndaumanu... 34
Hasil wawancara dengan Ibu Agnes B. De-Haan-Hayon... 35
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 36
Hasil wawancara dengan Ibu Maudy J. Dengah...
52
pergumulan dan hati yang tulus tetapi bagaimana perempuan bisa memberikan suatu kualitas diri
yang baik untuk diterima masyarakat melalui peran yang dilakukan untuk memperjuangkan haka
rakyat yang dipercayakan kepada mereka.37
3.3.3 Faktor-faktor pemilih memilih anggota legislatif perempuan
a. Daerah pemilihan Kota Kupang I – Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima/Kota Lama
Berdasarkan diskusi, terpilihnya salah satu anggota legislatif perempuan dari kelurahan
ini karena ada himbauan dari ketua RT setempat untuk memilih caleg perempuan yang
berdomisili di lingkungan mereka dengan harapan ia dapat memperjuangkan daerah tersebut
khususnya pembangunan jalan raya.38
Adapun harapan lain yang diberikan kepada caleg adalah
kelak akan memperhatikan kaum perempuan di daerahnya.39
Alasan lainnya karena caleg tersebut
adalah seorang Penatua dan BP3J di gereja dan suaminya adalah seorang aktivis di Kelurahan.
Caleg tersebut pun memiliki relasi yang baik dalam lingkungan ini.40
b. Daerah pemilihan Kota Kupang V – Kel. Nikoten 1, Kec. Kota Raja
Alasan para peserta FGD dari Kec. Kota Raja terkhususnya Kel. Naikoten 1 adalah karena
caleg perempuan tersebut telah melakukan berbagai investasi sosial sebelum mencalonkan diri
sebagai anggota legislatif.
“Sebelum beliau menjabat sebagai anggota dewan, beliau dan pihak Kelurahan
sudah banyak melakukan bantuan untuk masyarakat. Perbuatannya ini membuat
masyarakat menaruh kepercayaan penuh untuk beliau. Hingga saat ini, beliau
memperjuangkan pembuatan jalan yang baru untuk memperlancar mobilisasi
yang sulit di sini. Dua hal yang dibutuhkan masyarakat Kota Kupang yaitu jalan
dengan penerangan”.41
37
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 38
Hasil FGD pandangan Bapak RT (inisial)... 39
Hasil FGD pandangan Ibu M (inisial)... 40
Hasil FGD pandangan Ibu NO (inisial)... 41
Hasil FGD pandangan Bapak D (inisial)...
53
Selain melakukan berbagai investasi sosial, caleg tersebut selalu mebjaga ikatan
emosional dengan masyarakat di lingkungan tersebut seperti hadir dalam berbagai acara yang
diselenggarakan masyarakat dan memberi apresiasi kepada siswa/i yang berprestasi serta
mengadakan olahraga bersama.42
c. Daerah pemilihan Kota Kupang II – Kel. Oebufu, Kec. Oebobo
Terdapat 36 orang caleg perempuan dan hanya 1 orang caleg perempuan yang terpilih.
Sedangkan caleg laki-laki berjumlah 69 orang dan terpilih 8 orang. Di tempat penelitian ini,
peserta yang hadir terdiri dari pemilih yang memilih caleg laki-laki dan caleg perempuan. Alasan
peserta FGD memilih caleg perempuan karena adanya faktor emosional, warga jemaat di gereja
yang sama serta memiliki pendidikan yang baik.43
Selain itu ada pula harapan untuk
memperjuangkan aspirasi mereka dalam hal pembuatan jalan dan saluran air di lingkungan
mereka.44
Sedangkan alasan peserta FGD yang memilih laki-laki adalah karena ada harapan yang
diberikan kepada caleg yang dipilih untuk membantu mereka di daerah tersebut dalam bidang
kesehatan, infrastruktur, dll. 45
Harapan-harapan ini tidak dapat direalisasikan oleh kaum
perempuan. Uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
42
Hasil FGD pandangan Ibu ID (inisial)... 43
Hasil FGD pandangan Ibu YN (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT II, pada tanggal 21
Desember 2016. 44
Hasil FGD pandangan Bapak CN (inisial)... 45
Hasil FGD pandangan Bapak FU (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang III, pada tanggal 17
Desember 2016.
54
Tabel 3.8
Faktor-faktor pemilih memilih anggota legislatif perempuan terpilih
Faktor
Jumlah pemilih yang mengatakan faktor tersebut
Dapil I Dapil II Dapil V Jumlah
Adanya kedekatan emosional 2 2 3 7
Adanya investasi sosial 4 - 7 11
Tinggal di wilayah yang sama atau
tergabung dalam satu lembaga
tertentu
4 1 - 5
Adanya harapan pemilih yang
dipercayakan kepada caleg
perempuan
3 2 1 6
Jumlah 29
3.3.4 Faktor-faktor pemilih tidak memilih caleg perempuan
Untuk mengawali pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pemilih belum
sepenuhnya memberikan suara kepada caleg perempuan di wilayah mereka, maka peneliti akan
menunjukan ringkasan dan jumlah pemilih yang mengatakan faktor-faktor tersebut dalam proses
FGD pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.9
Faktor-faktor pemilih tidak memberikan suara kepada caleg perempuan
Faktor Jumlah pemilih yang mengatakan faktor tersebut
Dapil III Dapil IV Jumlah
Pemilih tidak mengenal caleg
perempuan karena bukan dari
kelurahan mereka
1 - 1
55
Caleg perempuan tidak memiliki
investasi sosial di daerah tersebut
- 2 2
Perempuan tidak memiliki
kemampuan sebagai anggota
legislatif
3 2 5
Pola perekruitan partai 4 1 5
Tugas pokok perempuan adalah
mengurus keluarga
- 1 1
Perempuan tidak berorganisasi dan
bukan berasal dari partai
2 - 2
Tidak memiliki ikatan emosional 2 1 3
Peran anggota legislatif
perempuan periode lalu tidak ada
- 1 1
Jumlah 20
Pada Daerah Pemilihan Kota Kupang III – Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Peserta FGD
yang hadir mengakui bahwa pada saat pemilihan umum legislatif mereka memilih caleg laki-laki
karena pada saat itu tidak ada caleg perempuan dari Kelurahan mereka.46
Jikalau ada caleg dari
Kecamatan ini pun tidak ada satu pun caleg yang mereka kenal, dalam artian bahwa caleg tidak
membangun hubungan emosional dengan masyarakat atau organisasi lainnya.47
Hal lain yang
membuat mereka menjatuhkan pilihan kepada laki-laki adalah karena potensi perempuan
dibawah standar, seperti pernyataan berikut:
“....potensi perempuan untuk calon legislatif di Kota Kupang-NTT di bawah
standar. Kehadiran perempuan hanya memenuhi kuota 30%”.
46
Hasil FGD pandangan Bapak YM (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang III, pada tanggal 17
Desember 2016. 47
Hasil FGD pandangan Ibu EM...
56
Selain itu, bagi sebagian masyarakat, laki-laki maupun perempuan bukanlah ukuran
penilaian untuk memilih mereka menjadi wakil rakyat. Hal mendasar yang menjadi penilaian
utama adalah investasi sosial yang dilakukan selama berada di masyarakat.
“... Di zaman sekarang ini ukurannya bukan laki-laki atau perempuan, tetapi
apakah dia sudah melakukan investasi sosial dalam masyarakat selama ini atau
tidak.” 48
Keyakinan akan kehadiran perempuan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan
disebabkan oleh pola rekrutmen yang dilakukan partai politik yang tidak memiliki standar
kapasitas dan kapabilitas caleg perempuan.49
Pola perekrutan yang tidak berstandar ini dilakukan
partai politik agar posisi dan kepentingan mereka tidak digantikan oleh kaum perempuan yang
memiliki kualitas diri yang baik sebagai politisi.50
Alasan lain terpilihnya laki-laki karena pada
umumnya caleg perempuan bukan berasal dari partai. 51
Sedangkan pada Daerah Pemilihan Kota Kupang IV – Kel. Nunbaun Sabu, Kec. Alak,
para peserta FGD mengatakan bahwa tidak lolosnya perempuan dari Kec. Alak terkhususnya Kel.
Nunbaun Sabu disebabkan oleh pemahaman bahwa laki-laki bebas sedangkan perempuan
memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga jika ia menjadi anggota legislatif maka
tanggung jawabnya dalam rumah tangga terabaikan.52
Selain itu, menurut mereka, daya nalar
perempuan lebih terbatas dbandingkan dengan daya nalar laki-laki sehingga perempuan tidak
mampu memperjuangkan hak masyarakat di legislatif.53
48
Hasil FGD pandangan Bapak AK (inisial)... 49
Ibid. 50
Hasil FGD pandangan Bapak AK (insial)... 51
Hasil FGD pandngan Bapak SN (inisial)... 52
Hasil FGD pandangan Ibu MC (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang IV, pada tanggal 23 Desember
2016. 53
Hasil FGD pandangan Bapak RT (inisial)....
57
Pada saat diskusi berlangsung, seorang peserta FGD membagikan pengalamannya bahwa
sebelum pemilihan umum legislatif, salah satu partai memintanya untuk ikut mencalonkan diri
sebagai anggota legislatif mewakili partai tersebut. Sebenarnya beliau tidak memiliki kemampuan
di bidang politik dan berlatar belakang petani tetapi beliau menerima permintaan tersebut untuk
menguji nasibnya.54
Pengalaman ini membuat masyarakat meragukan setiap caleg perempuan
yang direkrut partai politik. Alasan mendasar lainnya adalah caleg perempuan tidak melakukan
sosialisasi di Kelurahan ini.55
3.4 Peran anggota legislatif perempuan
3.4.1 Respon pemilih terhadap peran anggota legislatif perempuan
Faktor-faktor minimnya peluang keterpilihan caleg perempuan perlu menjadi perhatian
utama anggota-anggota legislatif terutama anggota legislatif perempuan sehingga pada pemilihan
umum legislatif berikutnya masyarakat dapat memberikan peluang yang besar bagi kaum
perempuan. Beberapa masyarakat mengakui bahwa anggota legislatif perempuan telah
melakukan tugasnya terutama untuk pembuatan dan perbaikan jalan raya namun untuk
pemberdayaan perempuan seperti kerajinan, pelatihan politik, dsb belum terealisasi. 56
Ada pula
yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui hasil kerja para anggota legislatif perempuan
54
Hasil FGD pandangan Ibu MC (inisial)... 55
Hasil FGD pandangan Ibu ND (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang IV, pada tanggal 23 Desember
2016. 56
Hasil FGD pandangan Bapak RA (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT I, pada tanggal 7
Desember 2016.
58
atau salah satu anggota legislatif perempuan yang berdomisili di lingkungan mereka karena
kesibukan dalam rumah tangga dan pekerjaan.57
Berbeda halnya dengan seorang peserta FGD yang mengatakan bahwa untuk berpolitik
tidak perlu menjadi anggota legislatif karena politik bisa juga dilakukan di mana saja seperti di
dalam keuarga. Hal ini dapat dilakukan setiap manusia dalam keluarga untuk memberi pendapat
dan masukan kepada anggota keluarga. Ia menyadari bahwa kemampuannya untuk berbicara di
depan publik, dalam keluarga dan mengambil kebijakan semakin baik karena ia mengikuti
berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh salah satu anggota legislatif perempuan.58
Peran anggota legislatif perempuan juga telah dirasakan masyarakat melalui Posyandu.59
Narasumber berpendapat bahwa ada ketakutan yang dialami anggota legislatif perempuan untuk
berjuang demi kaum perempuan lainnya di bidang politik karena akan mejadi rival dalam
pemilihan umum legislatif berikutnya.60
“Pendidikan politik perempuan secara tidak langsung melalui keterwakilan
dalam organisasi-organisasi lain seperti PMPN, Posyandu, dsb, tetap dijalankan
tetapi mengarahkan pendidikan politik sebagai akses untuk masuk dalam
legislatif tidak dilaksanakan. Sebenarnya pendidikan politik adalah salah satu
tugas DPRD. Kendalanya adalah ada ketakutan akan disaingi kaum perempuan
lainnya sehingga anggota legislatif perempuan tidak menjalankan pendidikan
politik secara langsung”61
Lain halnya dengan pengakuan di daerah pemilihan lainnya bahwa anggota perempuan
tidak melakukan peran apapun di daerah mereka dan mereka pun tidak mengenal anggota-
57
Hasil FGD pandangan Ibu R (inisial) dan Ibu M (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT I, pada
tanggal 7 Desember 2016. 58
Hasil FGD pandangan Ibu NO (inisial)... 59
Hasil FGD pandangan Ibu ML (inisial)... 60
Hasil FGD pandangan Bapak D (inisial)... 61
Hasil FGD pandangan Bapak MM (inisial)...
59
anggota dewan tersebut.62
Bahkan pada anggota legislatif perempuan pun tidak mengikuti masa
reses di wilayah mereka. Peserta lain berpendapat bahwa kemungkinan besar anggota legislatif
hanya bekerja untuk wilayah tempat tinggalnya dan wilayah pemilihan yang meloloskan
mereka.63
Ada pun pengakuan seorang peserta yang bekerja di Badan Pemerintah Daerah yang
selalu mengikuti rapat bersama para anggota legislatif mengatakan bahwa:
“Mohon maaf sebelumnya, kebetulan saya bekerja di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda), jadi karena tuntutan pekerjaan, saya selalu
mengikuti sidang anggaran murni dan perubahan bersama dengan anggota
legislatif. Selama sidang berlangsung, anggota legislatif perempuan yang banyak
mengemukakan pendapat, masukan dan kritikan adalah Walde Taek dan Maria
Salouw. Sedangkan Jenly Ndaumanu dan Agnes Hayon tidak pernah
mengeluarkan sepatah katapun. Begitu pula dengan Maudy Dengah”.64
Di daerah pemilihan Kota Kupang-NTT lainnya, masyarakat mengatakan bahwa daerah
mereka belum mendapatkan informasi mengenai kegiatan reses anggota legislatif namun mereka
pun mengakui bahwa kenyataan ini bukan menunjukan bahwa anggota legislatif tidak melakukan
tugas sebagai anggota legislatif karena pasti ada yang telah dilakukan di daerah lainnya.65
Peserta
lainnya pun memberi gambaran bahwa harapan yang ingin anggota legislatif lakukan kepada
mereka adalah seputar jalan raya dan saluran air atau got namun belum terealisasi hingga saat ini.
Yang terealisasi di tahun ini hanyalah Kantor Lurah yang selalu diusulkan warga setiap
tahunnya.66
Beberapa peserta berpendapat lain bahwa untuk pemberdayaan perempuan di bidang
politik belum dilakukan hingga saat ini namun peran di daerah lain yaitu di rayon (wilayah
62
Hasil FGD pandangan Ibu MY (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang-NTT III, pada tanggal 17
Desember 2016. 63
Hasil FGD pandangan Ibu DN (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang III, pada tanggal 17 Desember
2016. 64
Hasil FGD pandangan Bapak AK (inisial)... 65
Hasil FGD pandangan Bapak FU (inisial)... 66
Hasil FGD pandangan Bapak C (inisial), Daerah Pemilihan Kota Kupang II, pada tanggal 21 Desember
2016.
60
pembagian gereja) aggota legislatif telah dilaksanakan dengan memberi bantuan sembako dan
memberi keterampilan membuat jajanan untuk dijual.67
Eksistensi anggota legislatif perempuan pun tidak diakui di daerah pemilihan lainnya
dengan mengatakan bahwa masyarakat di Kelurahan ini tidak mengenal anggota legislatif dan
anggota legislatif perempuan pun tidak berani berpendapat dalam sidang yang dihadiri oleh salah
satu peserta FGD.
“Pada umumnya, masyarakat Kel. Nunbaun Sabu tidak mengenal ke-5 anggota
legislatif perempuan di DPRD Kota Kupang. Sebagai informasi, saya selalu
mengikuti sidang bersama dengan para anggota legislatof tetapi suara perempuan
jarang terdengar di sana kecuali suara dari Walde Taek dan Maria Salouw. Peran
yang kami rasakan di bidang pendidikan dan kesehatan oleh Walde Taek” 68
3.4.2 Peran yang telah dilakukan anggota legislatif perempuan
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa kerja-kerja politik mereka
merupakan wujud perrtanggungjawaban pada komisi masing-masing. Hal ini disebabkan karena
belum terbentuknya sebuah regulasi yang mengatur keterpilihan perempuan di dalam legislatif
sehingga masing-masing anggota legislatif berjuang dengan caranya sendiri,69
dalam pengertian
bahwa kelima anggota legislatif perempuan hanya bekerja berdasarkan tugas komisi dan
67
Hasil FGD pandangan Ibu RT (inisial)... 68
Hail FGD pandangan Bapak RT (inisial)... 69
Hasil wawancara dengan Ibu Maudy J. Dengah...
61
fraksinya.70
Sistem inilah yang akhirnya membuat para anggota legislatif menyadari bahwa isu
perempuan bukanlah isu utama yang harus diperjuangkan di legislatif karena mereka melayani
masyarakat umum dan bukan hanya untuk kebutuhan perempuan.71
Adapun yang berargumen
seperti di bawah ini:
“....Setelah kami menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Kupang-
NTT, kami tidak memfokuskan pekerjaan kami pada kepentingan perempuan
saja tetapi untuk kepentingan semua masyarakat”.72
Meskipun demikian, ada beberapa anggota legislatif perempuan yang telah melangkahkan
kaki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik masyarakat secara umum maupun masyarakat di
lingkungan tempat tinggalnya. Berikut adalah salah satu pernyataan bahwa narasumber telah
melakukan tugas dari komisinya untuk masyarakat umum:
“Saya telah memperjuangkan pembuatan dan perbaikan jalan di Kec.Kota
Raja. Saya juga biasanya membantu masyarakat yang kurang mampu.
Kemudian, sebelum masa sidang, saya mengajak beberapa tokoh masyarakat
untuk membahas kepentingan mereka yang akan saya perjuangkan dalam
sidang terkait dengan infrastruktur”.73
Peran anggota legislatif terhadap perempuan bukanlah hal yang mudah karena mereka tidak
hanya bekerja untuk kepentingan perempuan saja tetapi juga untuk komisi dan fraksi mereka.
Berdasarkan hasil wawancara, narasumber yang tergabung dalam komisi IV – bidang
kesejahteraan rakyat telah melaksanakan berbagai program untuk kaum perempuan yang bekerja
sama dengan LSM dan Dinas Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Sosial lainnya untuk
menguatkan kapasitas perempuan. Selain itu, narasumber yang sama juga mengatakan bahwa:
70
Hasil wawancara dengan Ibu Agnes B. De Haan-Hayon... 71
Hasil wawancara dengan Ibu Jeanly Ndaumanu... 72
Hasil wawancara dengan Ibu Maria S.Salouw... 73
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek...
62
“Komisi ini sudah bekerjasama secara intens dengan para mitra di Dinas
SKPD untuk kepentingan perempuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah
tangga, perbaikan derajat kesehatan dan derajat pendidikan. Kemiskinan
menggambarkan wajah perempuan karena mereka yang mengelola keuangan
rumah tangga. Kemudian, mengenai derajat kesehatan yang rentan dengan
perempuan, misalnya kanker, kematian ibu, dsb. Selanjutnya mengenai
pendidikan. Jika kita melihat tingkat pendidikan di Kota Kupang maka jelas
bahwa masyarakat yang putus sekolah atau yang masih buta huruf dialami
oleh perempuan. Oleh karena itu, ketiga hal ini kami usahakan sehingga
dengan penambahan kualitas pencari nafkah dalam rumah tangga kehidupan
ekonomi bisa sedikit lebih membaik”.74
Hal senada pun dijelaskan oleh seorang narasumber yang menjabat sebagai ketua fraksi dan
bekerja di komisi III – bidang pembangunan serta tergabung dalam badan legislasi, maka
narasumber pun turut ikut membuat Paturan Daerah (PERDA) termasuk PERDA untuk
perempuan. Narasumber menyatakan bahwa:
“...Kami bekerja untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan
mewujudkannya. Jadi tidak ada prioritas untuk laki-laki atau perempuan.
Tetapi untuk mengawal kesetaraan perempuan dan laki-laki, maka dibuatlah
Perda tentang perempuan yang sudah berjalan selama 2 tahun. Kebetulan saya
masuk dalam bidang legislasi sehingga terlibat juga dalam pembuatan Perda
itu”.75
Pernyataan-pernyataan ini menunjukan bahwa setiap anggota legislatif perempuan bekerja
sesuai dengan tugas yang diemban dalam legislatif. Pernyataan berikut yang disampaikan
narasumber adalah bahwa meskipun narasumber berada di suatu komisi yang tidak memiliki fokus
pada perempuan namun narasumber selalu memberikan motivasi kepada masyarakat terutama
kaum perempuan di lingkungan tempat tinggalnya agar mereka juga memiliki kemauan untuk
belajar agar dapat terlibat dalam legislatif. Tindakan ini perlu dilakukan karena narasumber
menyadari bahwa setiap organisasi membutuhkan generasi baru yang inovatif dan kreatif. 76
74
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 75
Hasil wawancara dengan Ibu Maria S. Salouw... 76
Hasil wawancara dengan Ibu Maudy J. Dengah...
63
Sebagaimana data yang telah ditemukan peneliti melalui wawancara terhadap kelima
anggota legislatif perempuan bahwa setiap anggota legislatif telah dikelompokan ke dalam empat
komisi sehingga isu perempuan belum mendapat tempat yang baik dalam perhatian tugas mereka
namun narasumber mengakui bahwa keterwakilan perempuan di legislatif adalah suatu hal yang
penting. Tidak hanya anggota legislatif perempuan yang harus memperjuangkan kebutuhan
perempuan yang sering didiskreditkan dalam masyarakat, anggota legislatif laki-laki pun memiliki
kewajiban yang sama untuk hal tersebut.77
Narasumber mengakui bahwa kehadiran perempuan
dalam legislatif dapat memberikan suasana tenang dalam ruang kerja DPRD dengan pernyataan
berikut:
“....merasa penting untuk perempuan juga harus atau wajib ambil bagian
dalam dunia politik baik legislatif maupun eksekutif. Sebenarnya perempuan
mengelola lebih kepada hati dan lebih banyak anggota legislatif perempuan
yang mampu mengimbangi ketamakan para lelaki. Ini kesimpulan saya selama
2 tahun menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Kupang”.78
Kehadiran perempuan dalam legislatif pun perlu ditingkatkan agar masyarakat terutama
perempuan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat lainnya dan mereka pun dapat
merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan para perempuan yang sering dibicarakan di
lingkungan mereka.79
Namun, pentingnya keterwakilan perempuan ini tidak serta merta mendapat
perhatian yang utama dalam berbagai pembahasan dalam persidangan karena isu perempuan
adalah milik komisi IV – bidang kesejahteraan masyarakat.80
Jikalau ada pembahasan mengenai
perempuan pun hal itu hanyalah cara untuk menarik simpati.81
Bahkan ada pula narasumber dari
komisi IV – bidang kesejahteraan masyarakat yang menyatakan bahwa dokumen sidang diberikan
77
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 78
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 79
Hasil wawancara dengan Ibu Maria M. Salouw... 80
Hasil wawancara dengan Ibu Maudy J. Dengah... 81
Hasil wawancara dengan Ibu Agnes B.D Haan-Hayon...
64
beberapa jam menjelang sidang berlangsung sehingga setiap anggota sidang yang tidak
membacanya dengan saksama tidak akan pernah mengetahui kegiatan-kegiatan yang diakomodir
untuk perempuan.82
Ini menjadi satu kendala bagi para anggota legislatif baik perempuan maupun
laki-laki untuk terus menempa diri dengan sungguh dan tegas dalam bersikap. Selain itu, kendala
berikutnya adalah pembahasan anggaran yang tidak disetujui dalam waktu yang singkat dan
dibutuhkan kebijaksanaan untuk menggunakan anggaran tersebut teradap berbagai kebutuhan
masyarakat di 51 Kelurahan di Kota Kupang-NTT.83
Kendala-kendala ini menjadi lika-liku para
anggota legislatif perempuan yang berada di antara 35 orang anggota legislatif laki-laki yang
merasa diri memiliki power atau kekuatan yang lebih besar dibandingkan perempuan.84
Pahit manis berpolitik tidak hanya berasal dari diri sendiri, masyarakat dan keluarga tetapi
juga berasal dari dalam arena legislatif itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang anggota
legislatif perempuan, ia harus banyak belajar untuk bersaing dengan para lelaki, dalam arti bahwa
ia harus memberikan dan menunjukan kualitas yang baik. Jumlah kehadiran perempuan dalam
legislatif tidak serta merta akan membawa perubahan yang lebih baik bagi kualitas perempuan
dalam masyarakat Kota Kupang-NTT jika orang tersebut tidak memiliki kualitas diri yang baik. 85
Hal serupa pun dikemukakan narasumber lainnya bahwa bukanlah kuantitas yang dibutuhkan
tetapi peran politik yang dilakukannya untuk masyarakat secara umum dan perempuan secara
khusus.86
Berbeda halnya dengan pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber lainnya bahwa
kehadiran perempuan yang lebih banyak dalam legislatif akan menghasilkan perubahan yang lebih
82
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 83
Hasil wawancara dengan Ibu Maria M. Salouw... 84
Hasil wawancara dengan Ibu Agnes B. De Haan-Hayon.. 85
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 86
Hasil wawancara dengan Ibu Maria M. Salouw...
65
banyak lagi terhadap perempuan.87
Pernyataan ini didukung oleh realita yang terjadi dan
diharapkan narasumber lainnya bahwa narasumber belum melihat ada keberhasilan yang dilakukan
perempuan sebagai seorang politisi meskipun sudah memenuhi kuota 30%. Oleh karena itu,
narasumber memiliki harapan agar pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, terdapat 20 orang
perempuan dan 20 orang laki-laki anggota legislatif sehingga semakin banyak perempuan maka
semakin banyak kepentingan perempuan yang diutamakan dan direalisasikan.88
Terlepas dari jumlah kehadiran perempuan dalam panggung politik, hal mendasar yang
perlu dimiliki oleh setiap perempuan yang ingin melayani banyak masyarakat terutama sesama
kaum perempuan melalui arena legislatif adalah perlu adanya jiwa dan kemauan belajar untuk
terus meempa diri dalam berbagai pengalaman berorganisasi maupun bermasyarakat sehingga
terwujudlah kerja-kerja politik dalam masyarakat.89
Selain itu, kaum perempuan pun perlu
membangun hubungan yang intens dengan masyarkat lainnya terutama di lingkungan tempat ia
hidup.90
Hal berikut yang perlu dilakukan adalah selalu aktif dalam membangun komunikasi
dengan anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Kupang-NTT agar ada keterbukaan di antara
keduanya demi menciptakan suatu kualitas diri yang signifikan seperti yang disampaikan oleh
salah satu narasumber bahwa:
“Masyarakat harus intens melakukan komunikasi dengan anggota DPRD.
Masyarakat harus aktif karena kami pun memiliki banyak pekerjaan di berbagai
wilayah di Kota Kupang. Dengan demikian, kami tahu persoalan-persoalan yang
ada di masyarakat.91
87
Hasil wawancara dengan Ibu Maudy J. Dengah... 88
Hasil wawancara dengan Ibu Jenly Ndaumanu... 89
Hasil wawancara dengan Ibu Theodora E. Taek... 90
Hasil wawancara dengan Ibu Maudy J. Dengah... 91
Hasil wawancara dengan Ibu Maria M. Salouw...