-
61
BAB III
PEMBAHASAN
A. Efektivitas Pencantuman Kolom Agama Dalam E-KTP di Tinjau
Dari
Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan
1. Faktor Hukum
Membicarakan tentang efektivitas pencantuman kolom agama
pada
E-KTP berarti membicarakan daya kerja hukum dari pelaksanaan
Pasal 64
ayat (5) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat dan
para
pelayan administrasi publik untuk taat dalam pelayanan
publiknya. Hukum
dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum
tersebut
dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.
Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan
perundang-undangan
yang berlaku dapat dilihat dari penerapan dalam masyarakat salah
satunya.
Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif
apabila
warga masyarakat mendapatkan keadilan sesuai dengan yang
diharapkan
atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan
tersebut
mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau
peraturan
perundang-undangan tersebut telah dicapai. Undang-undang Nomor
24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan tujuan utama untuk
meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan
kepada
masyarakat dan menjamin terkait pelayanan publik sesuai dengan
yang di
-
62
jelaskan Pasal 64 ayat (5) di mana bagi masyarakat yang kolom
agamanya
di kosongkan pada E-KTP akan tetap di layani dalam
pencatatan
administrasi kependudukan.
Undang-undang ini mengatur tentang administrasi kependudukan
masyarakat Indonesia dan merupakan perubahan dari Undang-Undang
No
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Beberapa hal
yang
direvisi yakni masa berlaku KTP yang dari 5 tahun menjadi seumur
hidup
dan pemberlakukan E-KTP. Pencantuman kolom agama disebut
sebagai
bagian yang harus ada dalam KTP seorang penduduk. Ada 6 agama
yang
diakui negara dan wajib dituliskan dalam KTP yakni Islam,
Buddha,
Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Konghucu. Di luar
itu maka
kepercayaannya masih belum dinyatakan resmi dan boleh
dikosongkan
namun tetap tercatat dalam database.
Perihal pengosongan kolom agama untuk kepercayaan di luar 6
agama itu sudah diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2006
sebelum
direvisi menjadi Undang-undang yang baru dan berlaku saat ini
yakni
Undang-undang No 24 Tahun 2013. Baik pada Undang-undang No
24
Tahun 2013 dan Undang-undang 23 Tahun 2006 aturannya diatur
dalam
pasal 64 soal data-data yang harus ada dalam KTP seseorang.
Perbedaannya terletak pada Undang-undang 23 Tahun 2006
aturan
pengosongan agama ini di ayat (2) setelah pengaturan elemen
yang
dicantumkan pada KTP. Dalam Undang-undang No 24 Tahun 2013,
aturan
-
63
pengosongan kolom ini ada di ayat (5) setelah penjelasan
mengenai KTP
elektronik.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan mewajibkan setiap penduduk untuk mencantumkan
agama
mereka di dalam KTP. Kewajiban tersebut timbul karena Pasal 64
ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa agama
merupakan salah satu poin yang harus tercantum dalam KTP.
Ketentuan
ini menjadi diskriminatif bagi para pemeluk kepercayaan sebab
yang
dicantumkan dalam KTP hanyalah agama, bukan kepercayaan.
Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 ini bahkan
secara terang benderang menggunakan istilah agama yang belum
diakui.
Para penganut aliran kepercayaan dan pemeluk agama yang belum
diakui
tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan, namun di
KTP
diberi tanda (-). Ketentuan ini menunjukkan sikap tegas negara
yang tidak
mengakui agama- agama atau aliran kepercayaan selain keenam
agama
resmi.
2. Faktor Penegak Hukum
Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan
melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi
administrasi kependudukan, dan pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan
publik dan pembangunan sektor lain. Dengan demikian, setiap
penduduk
-
64
mempunyai hak memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan
yang
sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
perlindungan atas
data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen,
informasi
mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
atas dirinya
dan/atau keluarganya, dan ganti rugi serta pemulihan nama baik
sebagai
akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
serta
penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
Dalam penjelasan Slamet Utomo49 selaku Kepala Bidang
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman
pada
Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi
Kependudukan yakni negara mengizinkan warga negaranya untuk
mengosongkan kolom agamanya apabila masyarakat tersebut
menganut
agama atau keyakinan di luar dari enam agama yang diresmikan
oleh
negara saat ini. Masyarakat Kota Malang yang mengosongkan
kolom
Agamanya ini ialah rata-rata penganut keyakinan Pangestu, Eko
Darmo
dan lain-lain, dimana keyakinan tersebut lahir dari
adat-istiadat dan
lingkungan masyarakat itu sendiri.
Dalam Pencatatan Kependudukan adapula penulisan agama yang
berfungsi untuk mengetahui statistik para penganut agama. Tidak
ada yang
dapat menjamin dalam memeriksa kebenaran mengenai agama yang
tertera
di E-KTP seseorang adalah sama dengan agama aktual yang diimani
oleh
49Wawancara Tanggal 14 November 2016, Pada Jam 11.15 WIB
-
65
si pemegang E-KTP. Selama tidak ada yang dapat menjamin
keakuratan
agama tertulis dan agama aktual, maka statistik yang dibangun
berdasarkan
data kepenganutan agama melalui E-KTP menjadi tidak valid.
Apalagi
ditambah batasan menuliskan agama yang dianut menjadi hanya
sebatas
enam agama resmi saja.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa
fungsi
pencantuman agama di E-KTP, yaitu : menurut 50Heri Wahyudi,
Kepala
Bidang Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan
dan
Catatan Sipil Kota Malang, adalah tertib adminstrasi sebagai
sebuah
organisasi besar, negara harus memiliki tertib administrasi.
Salah satunya
adalah yang berkaitan dengan identitas penduduk, termasuk agama
dari
penduduk tersebut. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia yang
menganut
berbagai macam agama, terutama agama Islam. Sebab akan
berkolerasi
penting dengan beberapa administrasi di lapangan.
Seperti pernikahan, waris dan masalah adopsi anak. Apabila
kolom
agama dihapuskan, akan terjadi kesulitan dalam administrasi.
Walau pihak
yang menolak kolom agama dicantumkan di E-KTP melihat ini hal
tak
penting, sebab bisa diantisipasi dengan kebijakan lain. Tapi,
itu sejatinya
akan memperumit dan mempersulit tertib administrasi. Negara
Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar
1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan
dan
pengakuan atas status hukum terkait peristiwa kependudukan
maupun
50 Wawancara Tanggal 14 November 2016, Jam 10.30 WIB.
-
66
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Salah satu
perwujudan dari
hal tersebut adalah dengan membuat Kartu Tanda Penduduk
(E-KTP)
sebagai bukti otentik identitas seseorang sebagai bagian dari
penduduk
Indonesia. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013
tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan tujuan lain
dari
adanya E-KTP adalah untuk membuat tertib administrasi
kependudukan
dan akurasi kebenaran faktual atas dokumen kependudukan yang
diterbitkan. E-KTP juga berperan penting sebagai salah satu
bentuk
identitas diri yang otentik, dengan adanya E-KTP seseorang
dapat
memenuhi syarat administrasi untuk mengakses berbagai layanan
dasar
dan bantuan pemerintah.
Empat jenis kebebasan beragama yang ditetapkan Islam yang
harus
dilindungi dari tindakan agresif, yakni: (1) Kebebasan memilih
agama; (2)
Kebebasan memeluk agama (3) Kebebasan menyembunyikan agama;
(4)
Kebebasan menampakkan agama51. Pencantuman agama di KTP
termasuk
dalam hak bagi setiap orang untukmenampakkan atau
menyembunyikan
agama yang dianutnya. Pemaksaan dengan undang-undang untuk
mencantumkan agama di dalam KTP merupakan salah satu bentuk
pelanggaran terhadap hak ini. Selain dapat menimbulkan
tindakan-
tindakan yang diskriminatif dari pihak-pihak tertentu,
pencantuman agama
di KTP menunjukkan bahwa intervensi negara terhadap forum
internum
51Syamsul Arifin, Diskursus Hak Asasi Manusia Perspektif
Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan, hal. 783. Makalah disampaikan dalam
Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10 di Banjarmasin
pada 1-4 November 2010.
-
67
sebagai hak absolut masih sangat kuat. Padahal di dalam Kovenan
tentang
Hak Sipil dan Politik, forum internum dikategorikan sebagai
kebebasan
negatif yang implementasinya tidak boleh diintervensi oleh
negara52.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
Kebijakan negara yang hanya sekedar mencatat atau mendata
para
penganut agama yang belum diakui oleh negara, namun tidak
memperbolehkan mereka mencantumkannya di dalam KTP, akan
menimbulkan masalah lain yang dapat merugikan, membatasi, dan
bahkan
melanggar hak-hak asasi lain yang dimiliki warga negara.
Sekalipun Undang-undang Administrasi Kependudukan
memperbolehkan para penganut agama yang belum diakui untuk
mengosongkan kolom agama di KTP, dan bukan memaksa mereka
untuk
memilih salah satu dari agama-agama resmi untuk ditulis di
E-KTP, hal
itu tetap tidak dapat menjamin terpenuhinya hak-hak para
penganut agama
yang tidak resmi untuk menampakkan kepada publik agama yang
dianutnya. Apabila kolom agama tidak diisi, belum tentu jelas
karena
warga itu adalah penganut aliran kepercayaan. Mungkin juga
ditanya
Atheiskah dia, atau lebih seriusnya lagi dia sedang dalam
kontrol Negara.
Namun dengan keberadaan kolom agama dalam E-KTP justru
membuat tujuan tertib administrasi dan akurasi kebenaran
faktual
52Al-Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia,
laksabang mediatam:
Yogyakarta, 2010, Hal. 199.
-
68
dokumen kependudukan menjadi tidak tercapai. Pasalnya banyak
orang
yang justru lebih memilih untuk tidak memiliki E-KTP
ketimbang
mengorbankan agama atau kepercayaan yang telah terinternalisasi
sejak
lama pada dirinya. Itu artinya dengan adanya kolom agama justru
akan
memperbesar potensi adanya penduduk yang tidak memiliki E-KTP
itu
sendiri, hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya tertib
administrasi
yang ingin diwujudkan karena kuantitas pendataan administrasi
mengenai
E-KTP menjadi berkurang oleh adanya kolom agama di E-KTP.
Lebih jauh lagi dengan tidak adanya E-KTP yang dimiliki
seseorang akan membuat tujuan negara dalam hal memajukan
kesejahteraan umum menjadi tidak terlaksana karena banyak
penduduk
yang tidak dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan
dan
kesehatan disebabkan tidak memiliki E-KTP yang merupakan
prasyarat
utama untuk mengakses kedua layanan tersebut.
Dengan adanya kolom agama dalam E-KTP juga membuat akurasi
kebenaran faktual dokumen kependudukan menjadi tidak faktual.
Jika
diatas telah dijelaskan mengenai orang yang tetap mempertahankan
agama
atau keyakinannya, dalam paragraf ini akan dijelaskan mengenai
orang
yang terpaksa memilih agama tidak sesuai dengan apa yang
sejatinya ia
yakini karena adanya kolom agama dalam E-KTP. Hal tersebut bisa
tejadi
karena pada saat ini hanya terdapat 6 agama yang diakui secara
yuridis
oleh negara, konsekuensi logisnya adalah untuk mendapatkan
E-KTP
diharuskan pula mengisi salah satu dari 6 agama yang telah
diakui tersebut
-
69
karena apabila tidak mengisi salah satu diantaranya akan
menyebabkan
tidak dapat dapat dibuatkannya E-KTP itu sendiri.
4. Faktor Masyarakat
Dalam faktanya terdapat banyak masyarakat Kota Malang yang
memiliki keyakinan diluar dari 6 agama tersebut, sehingga
harus
mengosongkan kolom agama pada E-KTP ataupun memilih salah
satu
diantaranya. Kondisi ini tentunya membuat kebenaran E-KTP
sebagai
dokumen penduduk yang otentik menjadi tidak faktual, karena
terdapat
perbedaan antara apa yang tertulis dalam kolom agama dengan apa
yang
sebenarnya diyakini oleh orang tersebut.
Adapun masyarakat yang Kota Malang dalam Rekapitulasi Jumlah
Penduduk Menurut Agama Di Kota Malang Tahun 2016 ini ialah:
N
O
AGAMA KECAMATAN JUMLAH
PENDUDUK BLIMBING KLOJEN KEDUNG
KANDANG
SUKUN LOWOKWARU
1 ISLAM 175.696 90.938 196.872 181.792 155.965 801.263
2 KRISTEN 12.412 8.862 7.607 14.356 8.429 51.666
3 KATHOLIK 7.169 8.095 3.289 8.796 7.068 34.417
4 HINDU 436 182 304 221 339 1.482
5 BUDHA 894 1.965 334 958 740 4.891
6 KONGHUCU 40 71 16 27 16 170
7 PENGHAYAT KEPERCAYAAN
2 20 23 36 23 104
JUMLAH
PENDUDUK
196.649 110.133 208.445 206.186 172.580 893.993
*Sumber Data di Peroleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota
Malang
-
70
Banyak masyarakat Kota Malang mempersoalkan
konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan, khususnya terkait ketentuan
pencantuman
kolom agama bagi mereka. Ketentuan di dalam Undang-undang
Administrasi Kependudukan itu dinilai tidak mampu memberikan
jaminan
perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada masyarakat
Kota
Malang selaku warga negara. Masyarakat Kota Malang
mempertanyakan
konstitusionalitas Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64
Ayat (1) dan
(5) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
Kedua pasal itu mengatur bahwa pengosongan kolom agama di
dalam kartu keluarga (KK) dan E-KTP tidak akan mengurangi
hak-hak
warga negara yang menghayati atau menganut kepercayaan kepada
Tuhan
Yang Maha Esa.
Sejatinya, ide dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana
yang
termaktub dalam Sila Pertama Pancasila adalah Bangsa Indonesia
secara
keseluruhan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar
hidup
untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Nilai-nilai
ketuhanan
merupakan sesuatu yang fundamental dan alamiah terdapat
dalam
kehidupan manusia Indonesia untuk menjalankan tugas mulia
menuntaskan visi hidupnya. Di alam Indonesia, Tuhan dianggap
-
71
mempunyai peran penting untuk mempromosikan sikap dan
perilaku
etis53.
Oleh karena itu, agama sebagai sebuah sistem yang mengatur
tata
keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang
Mahakuasa
serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia
dan
manusia serta lingkungannya bukanlah termasuk dalam ranah
administrasi
yang harus dicantumkan dalam kolom E-KTP. Oleh karena itu,
pengosongan kolom agama dalam E-KTP tidak bertentangan dengan
Sila
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan manusia Indonesia
telah
menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar dalam
menjalankan
kehidupannya dan memenuhi tugas mulia serta menuntaskan visi
hidupnya
tanpa harus mencantumkan agama dan kepercayaan yang dianutnya
dalam
E-KTP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD
NRI
1945.
5. Faktor Budaya
Penduduk kota malang berjumlah sekitar 893.993 orang,
berdasarkan pada sensus 2016 tahun ini54. Pertumbuhan kota
malang di
dominasi oleh suku Jawa. Sedangkan beberapa suku bangsa lain
yang juga
menempati kota malang ada suku tionghoa, Madura, dan arab.
53 Unti Ludigdo. 2014. Nilai-nilai Luhur Pancasila dalam
Mencegah Terjadinya Kecurangan,
Disampaikan pada Seminar Nasional 4 (Empat) Pilar Kebangsaan
dalam Mencegah Terjadinya Fraud di Lingkungan Pemerintahan
Indonesia di Jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 31
Oktober 2013.
54 Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Malang
-
72
Islam merupakan agama mayoritas di Kota Malang. Sedangkan
agama Kristen protestan. Kristen katolik, Hindu, Budha, dan Kong
hu chu
mengikuti di belakangnya. Tidak menutup kemungkinan banyak
pula
masyarakat Kota Malang yang menganut agama kepercayaan, agama
asli
dari nenek moyang, agama jawa asli atau (kedjawen), ataupun
agama yang
di hasilkan dari budaya Jawa itu sendiri, dimana Kota Malang
yang
terletak di teritorial pulau Jawa.
Awal pembentukan dan penyusunan Rancangan Undang-undang
tentang Administrasi Kependudukan terdapat hal-hal yang
dinilai
melanggar hak asasi manusia warga negara dan penduduk, karena
dalam
sejumlah pasal sangat terlihat nilai-nilai diskriminasi,
memarjinalisasi
kelompok masyarakat minoritas, dan masyarakat di daerah
terpencil yang
memiliki budaya tradisional khusus dengan kepercayaan berbeda.
Misal
masyarakat miskin di daerah kumuh, yang tidak diakui administasi
negara
akibatnya hak mereka sebagai warga negara akan terabaikan.
Selain itu, rancangan undang-undang ini juga akan
mendiskriminasi para penghayat kepercayaan, yang selama ini juga
telah
dimarjinalkan oleh negara. Karena mereka tidak diakui dalam
pencatatan
administrasi negara menurut rancangan undang-undang ini.
Bukan
menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara, rancangan
undang-
undangini bahkan menjamin mereka tidak bisa mendapatkan
haknya
seperti akte kelahiran dan kematian. Dicampur adukkannya
administrasi
-
73
kependudukan dengan catatan sipil, dalam rancangan undang-undang
ini,
menyebabkan terjadinya kerancuan.
Akibat percampuran tersebut, tidak ada jaminan bahwa
pencatatan
kelahiran, kematian, dan kepindahan akan menjadi lebih mudah
bagi
warga negara dan penduduk untuk mengurus semua hal
tersebut.Sebelum
Undang-Undang Administrasi Kependudukan berlaku sudah banyak
terjadinya marjinalisasi. Dua hal yang saat ini masih belum
dapat
diimplementasikan di masyarakat terkait penerapan Pasal 64 ayat
(5)
Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan. Tidak efektifnya Implementasi Undang-undang No
24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan lebih di karenakan
oleh
faktor struktur (structure) dan budaya masyarakat (legal
culture).
Faktor struktur ini di karenakan kurang optimalnya sosialisasi
yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang
ke
masyarakat. Selain itu faktor budaya masyarakat yang
mengakibatkan
tidak efektifnya Implementasi Undang-undang No. 24 Tahun 2013
itu
lebih di karenakan budaya timur yang cenderung paternalistik, di
dukung
budaya Jawa mengenal sungkan, ewuh pakewuh, tidak enakan,
takut
menyakiti orang lain, yang menjadi sebuah dilema untuk berkata
tidak.
Perlu komitmen dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah Kota Malang untuk melaksanakan
Undang-Undang
dengan cara menetapkan peraturan yang mengatur secara rinci
tentang
pelaksanaan Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan,
agar
-
74
undang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif.
Perlunya
peningkatan sosialisasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang
Administrasi Kependudukan kepada segenap lapisan masyarakat.
Jadi dalam hal faktor-faktor yang dikaitkan dengan teori
efektivitas
dari Soerjono Soekanto yakni ada Faktor Substansi Hukum,
Faktor
Struktur Hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Sarana dan Prasarana,
serta
Faktor Budaya, Efektivitas Pencantuman Kolom Agama Pada E-KTP
yang
ditinjau dari Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun
2013
tentang Administrasi Kependudukan ialah hanya memenuhi
Faktor
Substansi Hukum dan Faktor Struktur Hukum saja, dimana Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani pencatatan
Kependudukan
sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi
Kependudukan serta Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik saja.
Untuk Faktor Masyarakat serta Faktor Budaya, Efektivitas
Pencantuman Kolom Agama Pada E-KTP ini belum sesuai, dimana
banyak masyarakat Kota Malang yang masih belum mengerti
terkait
pelaksanaan dan penerapan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang No.
24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan masih
banyak
masyarakat belum mengetahui betapa urgent-nya pencantuman
kolom
agama pada E-KTP ini.
Selanjutnya dalam Faktor Sarana dan Prasarana, Efektivitas
Pencantuman Kolom Agama ini belum terpenuhi, penyebabnya
ialah
-
75
masih minimnya sosialisasi dari instansi Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kota Malang untuk terjun langsung memberi
pengetahuan, himbauan dan arahan kepada Masyarakat Kota
Malang
tekait Pencantuman Kolom Agama Pada E-KTP.
B. Upaya yang di lakukan Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang
dalam
mengatasi Kendala-kendala Pencantuman Kolom Agama Pada E-KTP
Terhadap Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Kota Malang
Dalam Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kota Malang penganut
kepercayaan yang kolom agama pada E-KTP di kosongkan menurut
Slamet
Utomo55 selaku Kepala Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kota Malang, penerapan Pasal 64 ayat (5)
Undang-undang No
24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terkait
kebijakan hukum
pada kolom agama yaitu Ada banyak masyarakat khususnya di Kota
Malang
yang mengosongkon kolom agama pada E-KTP-nya, itu terjadi karena
pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
memberikan
kebebasan untuk mengosongkan kolom agama pada E-KTP terhadap
masyarakat Kota Malang dimana hal ini sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal
64 Ayat (5) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi
Kependudukan.
Masyarakat yang kolom Agamanya di kosongkan apabila ingin
melangsungkan pernikahan, maka diharuskan kedua mempelai
tersebut
penganut agama/keyakinan yang sama. Apabila perkawinan warga
masyarakat
55Wawancara Tanggal 14 November 2016, Pada Jam 11.15 WIB
-
76
yang berbeda agama/keyakinan, maka pihak Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kota Malang akan menolaknya untuk di catatkan
dalam
pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk masyarakat
yang
menganut kepercayaan diluar ke enam agama yang di resmikan oleh
negara
dan mengosongkan kolom agama pada E-KTP-nya maka pernikahan
harus
melalui persetujuan ketua adat atau pemimpin agama/kepercayaan
yang dianut
oleh kedua mempelai lalu kemudian di daftarkan ke Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
Apabila ada masyarakat yang kolom agamanya dikosongkan akan
mengurus Akta Kelahiran atau surat berharga lainnya yang
menyangkut
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka pihak
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang akan menolaknya.
Bisa
dikatakan itu adalah konsekuensi bagi masyarakat yang kolom
agama pada E-
KTP-nya dikosongkan. Dikarenakan untuk pencatatan sipil
khususnya Akta
Kelahiran tidak di perbolehkan mengosongi kolom agama, kecuali
dalam Kartu
Keluarga dimana masyarakat yang menganut agama/kepercayaan di
luar ke
enam agama yang diresmikan oleh negara, maka harus memilih kolom
nomor
7 (tujuh) yang berisi perihal “Penghayat Kepercayaan” pada saat
pendaftaran
kartu keluarga.
Ketika masyarakat mengosongkan kolom agama pada E-KTP-nya
maka harus menerima konsekuensi yakni kesulitan dalam
kepengurusan
Administrasi Kependudukan di kemudian hari, karena ini bisa
mengakibatkan
-
77
data yang tidak konsisten dalam pencatatan administrasi
kependudukan
lainnya.
Dalam hal ini Slamet Utomo juga memaparkan bahwa kolom agama
sangat di perlukan sebenarnya menyangkut setiap individu manusia
yang pada
dasarnya menganut agama dan meyakini Tuhan dimana agama tersebut
sebagai
identitas penting sebagai pedoman bagi setiap manusia dan
menjadi acuan
penting untuk pencatatan Administrasi Kependudukan sebagai
masyarakat
yang patuh terhadap Hukum dan Undang-Undang, Khususnya
Undang-undang
No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Selain itu, kolom agama lebih banyak fungsi kelebihan dari
pada
kelemahannya. Selama kolom data-data E-KTP ini khususnya di
gunakan
dengan baik maka tindakan diskriminasi dan sentimen terhadap
agama/keyakinan di luar ke-enam agama yang diakui oleh negara
tidak akan
terjadi dan bahkan bisa di minimalisir.
Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Malang
hanya menerima pendaftaran perkawinan yang antara kedua
mempelai
mempunyai agama dan kepercayaan yang sama. Maka dari itu
banyak
masyarakat penganut kepercayaan yang mengosongi kolom agama pada
E-
KTP-nya kerap kali mendapat kesulitan dalam pencatatan
kependudukan.
Pasal 64 Ayat (5) Undang-undang No 24 Tahun 2013 dalam praktek
di
instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidaklah
selaras dengan apa
yang diharapkan. Di karenakan dalam kepengurusan pencatatan
penduduk,
kolom agama pada E-KTP sangatlah diperlukan dan bersifat
penting. Karena
-
78
kolom agama ini akan sangat di perlukan dalam berbagai aspek
dalam
pencatatan kependudukan yang lainnya. Meskipun dalam praktek
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melayani namun di satu
sisi,
masyarakat yang mengosongkan kolom agama pada E-KTP akan
mendapatkan kesulitan karena memang kesulitan itu sudah menjadi
resiko
bagi masyarakat yang mengsongi kolom agamanya pada E-KTP.
Masyarakat Kota Malang penganut kepercayaan yang tidak
mencantumkan kolom agama pada E-KTP dalam kesehariannya di
lingkungan
masyarakat mendapat kendala-kendala dalam lingkungan masyarakat
di
sekitarnya. Berikut adalah hasil pemamparan dan penjelasan oleh
Wahyu
Widayat56, selaku pimpinan Forum Komunikasi Budaya Nusantara,
dimana
Wahyu Widayat ini adalah pimpinan dari Forum Komunikasi Budaya
Jawa
wilayah Kota Malang yang memfasilitasi apresiasi masyarakat
penganut
agama kepercayaan di Kota Malang. Wahyu menjelaskan bahwa di
Kota
Malang ada banyak berbagai aliran Kepercayaan yang lahir dari
budaya di
tanah Jawa itu sendiri. Tetapi adapula yang menganut agama resmi
yang di
resmikan oleh negara, namun dalam cara beribadahnya juga di
sertai ritual
kebudayaan. Seperti contohnya Islam Kedjawen, Islam Sunan
Kalijogo dan
sebagainya.
Dijelaskan pula bahwa masyarakat yang mengosongkan kolom
agama
ini sering menerima diskriminasi dari masyrakat serta di jauhi
oleh masyarakat
yang menganut agama dan kepercayaan mayoritas dalam suatu
lingkungan.
56 Wawancara tanggal 29 November 2016. Jam 16.15 WIB
-
79
Adapula masyarakat yang menganut kepercayaan Dharma Bhakti dan
Sapto
Darmo mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dari masyarakat
ketika
individu penganut kepercayaan dan mengkosongkan kolom agama di
E-KTP
itu meninggal, itu semua terjadi karena masyarakat bingung dan
tidak tahu
bagaimana cara mengurus jenazahnya. Itu adalah termasuk resiko
besar
kepada masyarakat yang menganut kepercayaan serta mengosongkan
kolom
agama pada E-KTP-nya.
Dalam hal pernikahan, meskipun negara memfasilitasi
pernikahan
masyarakat penganut kepercayaan dengan cara mendapat surat
perkawinan
dari pemangku adat penganut kepercayaan yang kemudian di
daftarkan ke
pencatatan kependudukan, namun dalam hal konteks realita dalam
masyarakat
banyak yang menolak untuk menikahkan mempelai yang menganut
agama
kepercayaan bahkan Soemardiono dan Pakde Gigih, nama ketua
penganut
kepercayaan Dharma Bhakti dan Sapto Darmo itupun menolak
untuk
menikahkan masyarakat yang menganut kepercayaan dan kolom agama
pada
E-KTP tidak dicantumkan. Selain itu masyarakat penganut
kepercayaan
tersebut tidak mempunyai aturan yang kuat dalam hal
Perkawinan.
Konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat penganut
kepercayaan yang mengosongi kolom agama pada E-KTP-nya yakni
mendapat penolakan ketika suatu saat akan mengurusi surat
penting
kependudukan seperti halnya Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga,
dan
surat-surat berharga dalam kependudukan lainnya. Ini di
karenakan pihak dari
dinas pencatatan sipil hanya memberi kebebasan untuk mengosongi
kolom
-
80
agama pada E-KTP bagi masyarakat penganut kepercayaan sesuai
dengan
pasal 64 ayat (5) Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Administrasi
Kependudukan.
Namun dalam pelayanan publik lainnya bisa saja masyarakat
yang
mengosongi kolom agama pada E-KTP-nya kerap mendapat kesulitan
di
kemudian hari. Seperti halnya dalam pendaftaran perkawinan,
pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya menerima pendaftaran
pernikahan
dari masyarakat yang beragama sesuai dengan ke-enam agama yang
di
resmikan oleh negara. Selain dari ke-enam agama resmi itu harus
dilaksanakan
melalui pemangku kepercayaan di tempat masyarakat yang akan
melangsungkan pernikahan tersebut.
Setelah mendapat persetujuan dari pemangku agama, lalu akan
mendapatkan surat resmi oleh pemangku agama yang akan di
daftarkan ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika tidak ada surat
resmi dari
pemangku agama, maka masyarakat yang menganut kepercayaan itu
akan di
tolak dalam pendaftaran perkawinan di buku Pencatatan
Kependudukan.
Kendala selanjutnya ialah dalam keturunannya, kepada
anak-anak
keturunan penganut agama kepercayaan itu sendiri akan
mendapatkan kendala
dalam hal pendidikan. Seperti halnya dalam pelajaran di sekolah,
jika anak-
anak yang menganut agama resmi oleh pemerintah akan mendapatkan
mata
pelajaran yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Beda
hal-nya dengan
anak-anak yang dari keturunan masyarakat penganut kepercayaan
akan
mendapatkan kesulitan dalam mata pelajaran agama, atau memilih
ikut mata
-
81
pelajaran agama lain, atau bahkan tidak mengikuti mata pelajaran
agama itu
sendiri. Ini menjadi polemik juga bagi pendidikan untuk
masyarakat penganut
kepercayaan, khususnya dalam hal mata pelajaran agama.
Setelah itu dalam pembagian waris juga hanya bisa di
laksanakan
menggunakan hukum waris yang berasal dari hukum positif negara
ataupun
pembagian waris secara adat. Tidak bisa pembagian waris
menurut
kepercayaan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri sebab dalam
pembagian
waris ajaran kepercayaannya tidak ada yang mengatur hal
tersebut.
Diskriminasi akan di dapatkan oleh masyarakat penganut
kepercayaan
dan yang mengkosongkan kolom agama pada E-KTP-nya banyak di
tolak oleh
kantor, perusahaan, hingga instansi negara. Karena dalam hal
rekruitmen
pekerja, akan di periksa agama di E-KTP bagi masyarakat yang
melamar
pekerjaan. Banyak beranggapan bahwa pimpinan dalam suatu kantor,
ataupun
instansi melihat agama adalah sebagai tolok ukur kepribadian
calon pekerja
baru yang akan masuk dalam kantor ataupun instansi itu
sendiri.
Data nama-nama aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat
Kota
Malang yang mengosongkan kolom agama pada E-KTP yakni sebagai
berikut:
Tabel Data Penganut Aliran Kepercayaan di Kota Malang
No. Nama Kepercayaan Anggota Alamat No. Telepon
1 Kepribaden Pengurus:
Edi Sutrisno, SH
Anggota:
1. Priyo Budoyo
2. R. Sunardi SW
3. Mujiam (Sekertaris 1)
Jl. IP Sutowo
Kalianyar RT. 03
081333320658
-
085334620073
08173890474
-
82
4. Narti
(Sekertaris 2)
5. Muji Rahayu
(Bendahara)
6. Syaful
(Urusan Umum)
RW.06 Sidodadi
Malang
-
-
0341-752549
2. Sasmita Aji 1. Sarmudya Prijambada
(Ketua)
2. Nopemya Lim (Sekertaris
1)
3. Tupam (Sekertaris 2)
4. Luluk Sri Rahayu
(Bendahara 1)
5. Subagyo HS (Bendahara
2)
6. Vico Mander (Urusan
Umum)
Gadang 10B No. 29
RT.07 RW.05
085755741017
3. Perwathin 1. Dharman (Ketua)
2. NY. Gatot S (Sekertaris)
3. Umi Masito (Bendahara)
4. Bambang (Urusan
Umum)
Jl. KH, Hasyim
Ashari IV/B 63
081931875657
4. Budi Lestari
Adjining Djiwo
1. Fadilah Hedi (Pengurus)
2. Syaifi Cholid (Sekertaris)
3. Agus Prayitno
(Bendahara)
Jl. Pisang Candi
Barat No. 82
Malang
0341-588104
-
83
5. Wilujeng 1. Sugeng Trimanto (Ketua)
2. Heru Susilo (Sekertaris
1)
3. Sunyoto (Sekertaris 2)
4. Sri Suhayani (Bendahara
1)
5. Priambodo (Bndahara 2)
6. Burhan (Urusan Umum)
7. Ninuk
8. Nicholas Saputra
9. Mulyaningsih
10. Dewi Kristina
Jl. Kedawung VIII-
B No.5 Malang
Bandulan Gg. IV
B2/20
0341-471942
6. Jendro Hayuning
Widodo Tunggal
1. Sudarsono (Ketua)
2. Indi Wawan (Sekertaris)
3. Lik Suswati (Bendahara)
4. Sumarto
(Urusan Umum)
Gribik IV RT.03
RW.05 Kel.
Madyopuro
081216704879
7. Paguyuban Darma
Bakti
1. Hadi Suyono (Pengurus)
2. Ngatemi (Ketua)
3. Nur Arifin (Sekertaris 1)
4. Gunawan (Sekertaris 2)
5. Sutiono
(Bendahara 1)
6. Sumarto (Bendahara 2)
7. Suparman
(Urusan Umum)
Jl. Breng Raya IIN
No. 564 RT.11
RW.08 Malang
Jl. Srigading
Tembalangan Kota
Malang
085233458953
081216704879
-
84
8. Pasinaon Kawruh
Jiwo
1. A. Prijono (Ketua)
2. Herman Kusnadi
(Sekertaris 1)
3. Harianto (Sekertaris 2)
4. Hartono (Bendahara)
Candi Mendut
Selatan 27 Malang
0341-495030
9. Naluri Budaya
Luhur
1. Muji Suko Slamet
(Ketua)
2. Samin (Sekertaris 1)
3. Said Punul Sasmito
4. Rifai
(Sekertaris 2)
5. Indah Trianingsih
(Bendahara 1)
6. Suwono (Bendahara 2)
7. Zaenal Arifin (Urusan
Umum)
8. Prijo Budojo (Urusan
Umum)
Jl. Kolonel Sugiono
1 No. 2
0341-369731
10. Kawruh Batin Tulis
Tanpa Papan
Kasunyata
1. Drs. Soemardjono, SH
(Ket. HPK Kota Malang
Jl. Cumi-cumi No. 4
Tanjung Sekar
Malang
081252330075
11. Sujud Nembah
Bekti
1. Kasnari (Sekertaris HPK
Kota Malang)
2. Kamid
Jl. Polowijen Gg.II
No. 386 A Malang
Jl. Teluk Pelabuhan
Ratu No. 322
Malang
081555851112
12. Perjalanan 1.Yarmanu Klayatan Gg. 14
Kmantrean RW.13
-
85
Bandung Rejosari
Malang
13. Persatuan Warga
Theosofi Indonesia
(Perwati)
1. Drs. Widyatmoko, MM Dusun Parelegi
RT.02 RW.09
Purwodadi
14 Sastro Jondro
Cokro Ningrat
1. Karni Jl. Pisang Candi No.
32 Malang
087859588877
15. Forum Komunikasi
Budaya Nusantara
1. Drs. Wahyu Hidayat, SH Perum. Taman Janti
G-1 RT.12 RW.07
Malang
081334999234
16. Pirukunan Purwa
Ayu Mardi Utama
1. Sugianto, M.Pd Jl. Hamid Rusdi
Gg.1 No. 46B
Malang
081233332824
17. Perkumpulan
Persaudaraan
Kejiwaan Susila
Budhi Dharma
1. Gatut Hermanu Perum. Permata
Jingga C.26/2
Malang
0341-492065
18. Sapto Dharmo 1. M. Djayusman Jl. Brigjen Slamet
Riadi I/834 Malang
0341-344580
19. Hardo Pusoro 1. Pitajanto Jl. Kol. Sugiono
No. Sugiono No.
3/24 Malang
081334294915
20. Arya Naga
Sylendra
1. Kresna Soesamto
2. Vano Zinconera Valiant
Jl. Urip Sumoharjo
G-16 Malang
Jl. Papa Ungu No.
36 Malang
087859735443
21. Padepokan
Suroloyo
1. Deni Luqman
Puri Kartika Asri H-
7 Arjowinangun
Malang
-
86
2. Taufani Chandra Sukma
T
3. Nur Wachidin Fuad
Chariri
4. Prama Pratyaksa
Puri Kartika Asri H-
7 Arjowinangun
Malang
Jl. Candi Telaga
Wangi No.19
Mojolangu Malang
Jl. Sigura-gura
*Sumber Data di Peroleh Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pemerintah
Kota Malang Tahun 2016
Tabel diatas menunjukkan bahwa di Kota Malang terdapat
masyarakat
yang menganut kepercayaan. Dalam jumlahnya, penganut kepercayaan
di
Kota Malang Tidak terlalu banyak sebenarnya. Hanya saja
apabila
Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Malang tidak memperhatikan
dan
memperdulikan masyarakat penganut kepercayaan ini
sebagaimana
Pemerintah Kota Malang memperlakukan masyarakat yang
beragama
mayoritas, maka bisa saja akan menimbulkan Diskriminasi.
Diskriminasi ini
akan berdampak di kucilkannya Masyarakat Penganut Kepercayaan
sebagai
kelompok minoritas di Kota Malang oleh masyarakat penganut
agama
nayoritas lainnya bahkan diskriminasi dalam penerapan hukum
dalam
masyarakat.
-
87
*Foto E-KTP salah satu masyarakat penganut/penghayat kepercayaan
di Kota Malang
Hasil Wawancara dengan 57Romo Yudho, nama panggilan dari
sesepuh penghayat kepercayaan Wawerah Agesang yang tidak
mencantumkan kolom agama pada E-KTP ialah, bahwa sebenarnya
negara
tidak berhak dan tidak ada relevansi dengan urusan Agama
penduduknya,
Romo Yudho juga menjelaskan bahwa hanya dua negara di dunia ini
yang
mempunya Kementrian Agama yakni Indonesia dan Saudi Arabia, jika
di
Saudi Arabia sangat wajar jika terdapat Menteri Agama
dikarenakan dalam
negara tersebut hampir keseluruhan penduduk menganut agama
Islam,
sedangkan Indonesia yang terdiri dari beberapa agama dan
kepercayaan juga
57 Wawancara Tanggal 13 Januari Jam 19.15 WIB
-
88
terdapat Menteri Agama, jika di lihat dari sila pertama
Pancasila sudah
dijelaskan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan Agama.
Berarti
negara ini seharusnya memaklumi segala bentuk kepercayaan dan
agama
yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun itu
nama
kepercayaan dan agamanya. Seharusnya pemerintah lebih fokus
tehadap
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
Pasal tersebut merupakan dasar dari kebebasan beragama dan
menganut kepercayaan di negara ini. Perlu diketahui, agama dan
keyakinan
itu berbeda pada dasarnya yakni Agama merupakan suatu sistem
ibadah yang
terorganisasi atau teratur. Agama mempunyai keyakinan sentral,
ritual, dan
praktik yang biasanya berhubungan dengan kematian, perkawinan
dan
keselamatan/penyelamatan (salvation). Agama mempunyai
aturan-aturan
tertentu yang dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari yang
memberikan
kepuasan bagi yang menjalankannya. Perkembangan keagamaan
individu
merujuk pada penerimaan keyakinan, nilai, aturan, dan ritual
tertentu.
Sedangkan Keyakinan adalah Mempunyai kepercayaan atau
keyakinan
berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu
atau
-
89
seseorang. Secara umum keyakinan merupakan tempat seseorang
melihat
dirinya dalam hubungannya dengan lingkungan secara
menyeluruh.
Selanjutnya Romo Yudho mengatakan terdapat pada Peraturan
Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Pasal 1 Angka (18) dan (19) menjadi
salah
satu dasar kedua dari kebebasan beragama dan kebebasan
penghayat
kepercayaan, dimana pasal tersebut berbunyi:
“18. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang
Maha
Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku
ketaqwaan
dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan
budi
luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa
Indonesia.
19. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang
yang
mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan
terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.”
Alasan Romo Yudho mengosongkan kolom agama pada E-KTP yakni
semenjak di sahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
tentang
Administrasi Kependudukan yang berlaku mulai sejak Januari 2007
pada saat
itulah Romo Yudho mendaftarkan identitas pada E-KTP dan Kartu
Keluarga
untuk tidak mencantumkan nama agama atau di kosongi dengan
memberi
tanda (-) pada KK dan E-KTP. Sebagai Warga Negara Indonesia yang
baik,
Romo Yudho harus patuh dan melaksanakan Undang-Undang yang
berlaku
dimana negara memberi fasilitas pada Penghayat Kepercayaan untuk
tidak
-
90
mencantumkan kolom agamanya pada E-KTP maka dengan hal itu
Romo
Yudho sebagai penganut/penghayat kepercayaan harus mematuhi
Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 yang sekarang berganti Undang-Undang
No. 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak
mencantumkan kolom agama pada E-KTP.
Terkait kepengurusan Pernikahan terhadap para penghayat
kepercayaan sudah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun
2007
yang terdapat pada Bab 10 Pasal 81-83 yang berbunyi:
“Pasal 81
(1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan
Pemuka
Penghayat Kepercayaan.
(2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan,
untuk
mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat
Kepercayaan.
(3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis
membina
organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
Pasal 82
Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(2) wajib
dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana paling
lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:
a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
b. fotokopi KTP;
c. pas foto suami dan istri;
d. akta kelahiran; dan
e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.
-
91
Pasal 83
(1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
mencatat
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata
cara:
a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada
pasangan
suami istri;
b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
tercantum
dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan
kutipan
akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
(2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf C
diberikan kepada masing-masing suami dan istri.”
Selanjutnya peraturan terkait perkawinan Penghayat
Kepercayaan
diatur pula dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang
Perkawinan yang berbunyi:
“Pasal 2
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.”
Adapun kendala dan kesulitan yang pernah dialami oleh Romo
Yudho
sebagai penghayat kepercayaan yangtidak mencantumkan kolom agama
pada
E-KTP yakni:
1. Jika tidak mencantumkan kolom agama pada E-KTP, maka
dianggap
sebagai Atheis atau bahkan dianggap Komunis.
2. Diskriminasi sering di dapat dalam Pekerjaan, pendaftaran
masuk Sekolah,
lamaran pekerjaan dan lainnya.
-
92
3. Hampir dalam semua bagian dalam masyarakat akan
mendeskriminasi
penganut kepercayaan, apalagi sampai tidak mencantumkan kolom
agama
pada E-KTP.
4. Banyak pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
tidak
memahami Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
tentang
Administrasi Kependudukan, bahwasanya pasal tersebut
memperbolehkan
pengosongan kolom agama pada E-KTP bagi penganut kepercayaan.
Akan
tetapi dengan tidak mengertinya pejabat Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil terkait Pasal tersebut, maka banyak
penghayat
kepercayaan yang dipaksa untuk memilih salah satu dari enam
agama
resmi untuk dicantumkan pada E-KTP maupun Kartu Keluarga. Itu
adalah
bentuk pelanggaran HAM dari Pasal 28E Undang-Undang Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Banyak masyarakat yang belum mengerti terkait Pasal 61 dan
Pasal 64
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan,
sehingga menimbulkan banyak diskriminasi di lingkungan
masyarakat
kepada penghayat kepercayaan.
6. Kesulitan selanjutnya ini ialah terkait Pemakaman Jenazah
Penganut
Kepercayaan ini ketika meninggal. Pasalnya masyarakat banyak
menolak
untuk menerima pemakaman jenazah penghayat kepercayaan di
Tempat
Pemakaman Umum di suatu desa, kampung, atau kota.
Pasal 61 ayat (4) terkait Kartu Keluarga juga adalah salah
satu
dokumen yang mengharuskan data pada E-KTP haruslah sesuai dengan
data
-
93
pada Kartu Keluarga tersebut. Apabila menginginkan kolom agama
pada E-
KTP di kosongkan, maka pada kolom agama di Kartu Keluarga
haruslah
dikosongkan juga kolom agamanya.
Terkait prosedur pengosongan kolom agama pada E-KTP ini,
Romo
Yudho menjelaskan bahwa Perpindahan Agama dari Agama Mayoritas
ke
Penghayat Kepercayaan yang selanjutnya tidak mencantumkan
Kolom
Agama pada E-KTP, cukup dengan surat Pernyataan yang di tanda
tangani
Ketua Paguyuban Penghayat Kepercayaan tersebut lalu kemudian
langsung
di daftarkan ke Kecamatan setempat ataupun bisa Langsung ke
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
Maka dari itu, Pemerintah Kota Malang dan Instansi terkait
yang
bergerak di bidang pemerhati masyarakat Penganut Kepercayaan ini
seperti
halnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Malang
harus
memberi ruang untuk masyarakat penganut kepercayaan ini agar
tidak
mendapatkan Diskriminasi dari kelompok masyarakat penganut
agama
mayoritas. Dalam Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan,
pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih gencar
memberi
pengetahuan secara langsung terhadap masyarakat Kota Malang
terkait
penerapan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
tentang
Administrasi Kependudukan agar masyarakat mengetahui pentingnya
kolom
agama pada E-KTP bahkan agar masyarakat Penganut Kepercayaan ini
tidak
secara terpaksa mencantumkan Kolom Agama dengan memilih salah
satu
-
94
agama yang diakui oleh Pemerintah, padahal masyarakat tersebut
adalah
penganut kepercayaan dan terhindar dari segala bentuk
Diskriminasi.
Disitulah dapat terpenuhi salah satu faktor Efektivitas Hukum
dari
penerapan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
tentang
Administrasi Kependudukan. Apabila Pemerintah, khususnya
Pemerintah
Kota Malang secara sigap dan tanggap memberikan Pengetahuan
dan
menangani permasalahan Pencantuman Kolom Agama pada E-KTP,
maka
sudah jelas Faktor Masyarakat serta Faktor Sarana dan Prasarana
dari
Efektivitas Hukum Penerapan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang No.
24
Tahun2013 tentang Administrasi Kependudukan dapat dikatakan
efektif dan
dapat berjalan dengan baik.
Dari banyak Nama Masyarakat Penganut Kepercayaan dalam tabel
diatas, Penulis hanya mendapatkan sampel wawancara dari salah
satu nama
tersebut, yakni Bapak Wahyu Widayat, beliau sebagai ketua
pemerhati dari
Forum Komunikasi Budaya Nusantara yang menaungi forum
masyarakat
penganut kepercayan di wilayah Kota Malang. Tidak semua nama di
tabel
tersebut bersedia untuk di wawancara dengan alasan, karena
Kepercayaan
yang mereka anut adalah bentuk privasi dari masyarakat itu
sendiri, dan
adapula di karenakan komunikasi yang begitu sulit untuk
melakukan
wawancara dengan masyarakat Penganut Kepercayaan itu
sendiri.
Selanjutnya untuk urusan pencantuman agama pada E-KTP ini
adalah
sangat penting dikarenakan agama adalah fundamental yang paling
dasar bagi
setiap pribadi masyarakat di Indonesia. Dimana negara harus
menyesuaikan
-
95
antara undang-undang dan praktek langsung di masyarakat.
Jikapun
pemerintah memberikan ruang bebas bagi masyarakat untuk
menganut
kepercayaan, maka pemerintah harus memfasilitasi dalam aspek
apapun. Baik
itu dalam hal pekerjaan, pendidikan, pernikahan, hingga dalam
hal untuk
menghindari diskriminasi terhadap masyarakat penganut
kepercayaan itu
sendiri.
Jadi jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang
Administrasi Kependudukan dijelaskan dalam pasal 64 ayat (5)
yang berbunyi
“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi
penghayatkepercayaan
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database
kependudukan”,
memberikan kebebasan untuk tidak mencantumkan kolom agama
atau
memberi tanda (-) pada kolom agama bagi masyarakat penganut
agama
kepercayaan diluar dari ke-enam agama yang di resmikan saat ini
oleh
Pemerintah. Dalam praktek pencatatan kependudukan Pasal 64 ayat
(5)
undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut dalam
penerapannya
terlaksana dengan baik.
Kebebasan Beragama yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2)
Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara
menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
menjadi
fundamental dasar hukum kebebasan beragama di Indonesia, dimana
negara
-
96
memberikan kebebesan bagi masyarakat penganut kepercayaan untuk
tidak
mencantumkan nama agama/kepercayaannya pada E-KTP (sesuai
dengan
Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi
Kependudukan) jika agama/kepercayaan yang dianut oleh masyarakat
tersebut
diluar dari ke-enam agama yang di resmikan oleh pemerintah.
Menurut Slamet Utomo58, Kepala Bidang Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Kedua Pasal itu
yang
menjadi acuan dalam penanganan Pencatatan Administrasi
Kependudukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,
bahwasanya
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi
pelayanan
publik dalam hal pencatatan kependudukan memberikan kebebasan
bagi
masyarakat Kota Malang itu sendiri dalam mencantumkan ataupun
tidak
mencantumkan kolom agama pada E-KTP-nya, apabila masyarakat
tersebut
penganut agama kepercayaan yang dimana agama/kepercayaan
tersebut bukan
agama resmi dari pemerintah.
Tidak ada paksaan dalam pencantuman agama pada kolom agama,
biasanya dalam pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan,
masyarakat
penganut agama kepercayaan mengisi pada kolom “Lain-lain” pada
bagian
agama. Pembuatan KTP untuk Masyarakat Miskin dan Terpencil,
Bagi
penduduk miskin, beberapa organisasi masyarakat, Komnas HAM
dan
Komnas Perempuan juga menggaris bawahi pentingnya memberikan
perhatian
pada kelompok masyarakat adat yang kerap jauh dari jangkauan
pemerintah.
58Wawancara Tanggal 14 November 2016, Pada Jam 11.15 WIB
-
97
Dalam pembuatan KTP, perhatian khusus perlu diberikan pada
kelompok
penganut agama dan kepercayaan yang tidak disebut dan diakui
oleh aturan
hukum negara. Penganut kepercayaan akan menjadi kelompok
rentan
diskriminasi mengingat aturan hukum terkait KTP tidak
mengijinkan mereka
menuliskan aliran kepercayaan yang mereka anut di dalam KTP
Selanjutnya Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang
beragama
Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan
peraturan yang
berlaku, sedangkan untuk perkawinan bagi penduduk yang bukan
beragama
Islam dan Penganut Kepercayaan dilakukan oleh pemuka agama
menurut
agama dan kepercayaannya dan dicatat pada Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di tempat domisili
penduduk..
Dalam hal Pencatatan perceraian dan pendataan hasil
pencatatan
perceraian bagi penduduk yang perkawinannya berdasarkan agama
Islam
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sedangkan bagi penduduk yang bukan beragama Islam dan
Penganut
Kepercayaan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
Kebijakan negara terhadap kelompok agama di Indonesia
merupakan
fenomena yang sangat unik. Ada banyak etnis, agama dan aliran
kepercayaan
di Indonesia. Para pemimpin bangsa menyepakati Pancasila, yang
berarti lima
dasar, serta UUD 1945 sebagai fundamen berbangsa dan bernegara.
Prinsip
pertama dalam Pancasila menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dasar
itu dengan eksplisit menyebut bahwa bangsa Indonesia memiliki
dasar moral
-
98
sebagai prinsip berbangsa (relijius), tetapi prinsip itu sama
sekali tidak
diderivasi dari salah satu keyakinan keagamaan (sekuler).
Dalam perkembangannya, dasar negara yang bukan agama maupun
sekuler itu menemui banyak hambatan. Salah satu penyebabnya
ialah peran
negara yang masuk dalam urusan-urusan keagamaan. Posisi ini
rawan
memunculkan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Salah
satu
pelanggaran yang muncul adalah terabaikannya hak-hak sipil dari
penganut
aliran kepercayaan. Alasan yang menjadi sebab dari hal tersebut
adalah karena
apa yang dimaksud agama tidak terumuskan dengan baik.
Akibatnya, negara hanya memberikan jaminan dan bantuan
kepada
agama-agama tertentu. Secara formal, eksistensi aliran
kepercayaan di
Indonesia, diatur dalam beberapa regulasi, meliputi:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menyatakan bahwa
“Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama
dan
beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.” Kata
“kepercayaan”
dalam pasal ini, diusulkan oleh Mr. Wongsonegoro dalam sidang
BPUKPI
agar merujuk pada Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN yang
menegaskan
bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan
merupakan
agama.
3. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang
Kebijakan
Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan. Dalam instruksi ini,
Departemen
Agama tidak lagi mengurusi masalah aliran kepercayaan karena
merujuk
-
99
pada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN yang
menyebutkan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
bukan
merupakan agama, sehingga pembinaannya dibawah naungan
Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
dan
Kependudukan memberi kebebasan untuk tidak mencantumkan
agama
pada kolom E-KTP untuk masyarakat penganut aliran kepercayaan
dan
agama yang tidak termasuk dalam ke-enam agama yang diresmikan
oleh
negara.
Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan
suatu
lembaga peribadatan atau karya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa
dalam
menghayati dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa,
demi
kesempurnaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin
manusia di
dunia dan akhirat. Proses kesatuan (penunggalan) ini dapat
dilakukan menurut
tingkat ilmu, akal dan imannya masing-masing, yaitu dengan suatu
dimensi
karya kebaktian menurut kesusilaan (kebatinan), budi luhur
(kejiwaan), dan
karya kebaktian yang bersifat kesemestaan (kerohanian atau
kesukmaan).
Di dalam perkembangannya, agama asli ini disebut sebagai
aliran
kepercayaan atau aliran kebatinan. Di Indonesia, kehadiran
sebuah agama
memang bisa dilacak ketika sebuah masyarakat eksis. Agama eksis
bertepatan
saat ada sebuah komunitas yang eksis pula. Masyarakat yang
dikatakan primitif
sekalipun, harus diakui bahwa mereka bukanlah kumpulan individu
yang hidup
tanpa sebuah kepercayaan. Pertanyaannya kemudian, kapankah
muncul aliran
-
100
kepercayaan/kebatinan? Golongan kepercayaan ataupun
kebatinan
mengatakan bahwa kepercayaan/kebatinan sudah lahir sejak waktu
yang lama,
yakni mulai dari jaman nenek moyang berupa animisme/dinamisme,
Hindu/
Buddha, sampai dengan zaman Islam.
Bahkan, penganut kepercayaan mengatakan bahwa pada dasarnya
sejak peradaban kuno sebelum Hindu masuk ke bumi Republik
Indonesia,
bangsa Indonesia sudah menganut satu kepercayaan terhadap Tuhan
Yang
Maha Esa, yang berarti menganut paham monotheisme bukan
polytheisme.
Dalam wilayah Kota Malang jumlah masyarakat penganut
kepercayaan yang tidak mencantumkan kolom agama pada E-KTP
bisa
dikatakan tidak banyak. Dari hasil Rekapitulasi Jumlah Penduduk
Menurut
Agama Di Kota Malang yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil hingga bulan Oktober lalu jumlah masyarakat
penganut
kepercayaan yang tidak mencantumkan kolom agama pada
E-KTP-nya
berjumlah 104 Orang yang terbagi dalam 5 Kecamatan.
Sedangkan menurut data yang di terbitkan oleh Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata Pemerintah Kota Malang, untuk kepercayaan yang
terdapat di
Kota Malang berjumlah 21 kepercayaan. Meskipun dalam prakteknya
dalam
pencatatan kependudukan tetap diperbolehkan dan tetap dilayani
oleh instansi
terkait, namun dalam praktek keseharian dalam lingkungan
masyarakat
biasanya penganut kepercayaan yang di kosongkan kolom agama pada
E-KTP-
nya ini kerap mendapatkan kesulitan dalam berbagai urusan
seperti halnya
-
101
dalam kepengurusan jenazah, pembagian harta waris, pernikahan,
dan lain-
lain.
Seperti halnya pada masyarakat penganut kepercayaan yang
dikosongkan kolom agama pada E-KTP-nya ketika meninggal dunia
akan
mendapatkan kesulitan dalam proses pengurusan jenazahnya.
Masyarakat
beragama mayoritas kerap mendapatkan kesulitan dalam
kepengurusan
jenazah penganut kepercayaan yang di kosongkan kolom agamanya
pada E-
KTP. Karena tidak ada penjelasan dalam ajaran kepercayaan
terkait
kepengurusan jenazah penganut kepercayaan yang tidak
mencantumkan kolom
agama pada E-KTP maka masyarakat di sekitarnya harus mencari tau
silsilah
keluarga jenazah tersebut untuk mengetahui agama orang tuanya
ataupun
keluarganya yang lain.
Analisa terkait Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang, meskipun dalam Undang-undang Dasar
Negara
Republik Indonesia Pasal 29 ayat (2) dan Undang-undang No 24
Tahun 2013
pasal 64 tentang Administrasi Kependudukan secara gamblang
memberikan
kebebasan untuk memilih keyakinan dan memperbolehkan tidak
mencantumkan agama pada E-KTP jika agama/kepercayaan yang dianut
tidak
termasuk dalam ke-6 agama resmi, adapun kendala yang bersifat
pribadi dalam
lingkungan masyarakat kerap kali harus di terima oleh penganut
kepercayaan
yang mengosongi kolom agama pada E-KTP-nya sebagai
konsekuensinya.
Sesungguhnya negara telah memberikan pengakuan hukum khusus
untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam
berbagai
-
102
piranti hukum. Diantaranya Undang-Undang No, 24 Tahun 2013
Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi
Kependudukan, dan didukung peraturan bersama Menteri Kebudayaan
dan
Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri No. 43 dan No. 41 Tahun 2009
Tentang
Pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan
Yang
Maha Esa. Persoalan-persoalan tersebut akan mengemuka di
Sarasehan kali ini
yang bertujuan untuk menyusun langkah-langkah kongkrit dalam
upaya untuk
meningkatkan peran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
dalam kerangka nilai-nilai luhur, pembangunan karakter dan
penguatan jati diri
bangsa.
