Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
18
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Perusahaan
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan RSU Bunda Margonda
Rumah Sakit Umum Bunda Margonda merupakan rumah sakit umum dengan
pelayanan kesehatan mulai dari yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat
spesialistik, yang dilengkapi dengan pelayanan penunjang medis 24 jam dan alat-alat
kedokteran yang canggih. RSU Bunda Margonda berlokasi di pusat kota Depok di Jl.
Margonda Raya No.28 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Depok 16424 Jawa
Barat – Indonesia. Telp. 021-78890551 (Hunting) Fax. 021-78889958 Email.
RSU Bunda Margonda dibangun sejak tahun 2004. Pada tanggal 15 Agustus
2005 dilakukan soft opening Rumah Sakit Bunda Margonda yang pada awalnya
bernama RSIA Bunda Margonda. Namun sering perjalanan waktu mulai terlihat
bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan kedokteran yang lebih luas yaitu
pelayanan rumah sakit umum.
Pada tanggal 11 April 2006 Rumah Sakit mengadakan Grand Opening
sekaligus memperkenalkan status rumah sakit yang telah mendapatkan izin
operasional sementara dari Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat sebagai RSU Bunda
Margonda.
19
Pada tanggal 30 April 2008 akhirnya RSU Bunda Margonda mendapatkan
izin operasional tetap sebagai salah satu rumah sakit umum swasta di Depok. RSU
Bunda Margonda berada di bawah PT. Bundamedik Healthcare System (BMHS)
dengan rumah sakit tipe C. Pada saat ini RSU Bunda Margonda dipimpin oleh
dr.Imelda Rachmawati, MARS selaku Kepala Rumah Sakit.
RSU Bunda Margonda memiliki Visi dan Misi yang diciptakan langsung oleh PT.
BMHS dimana setiap nilai memiliki makna tersendiri bagi seluruh karyawan untuk
mengaplikasikan dalam bekerja.
Pada tahun 2007 RSU Bunda Margonda sudah terakreditasi 5 pelayanan
dasar untuk Pelayanan Administrasi, Pelayanan Rekam Medik, Pelayanan Instalasi
Gawat Darurat, Pelayanan Medik dan Pelayanan Keperawatan. RSU Bunda
Margonda memberikan beragam jenis pelayanan medis antara lain poliklinik
keluarga (umum), klinik gigi dan mulut, dan klinik spesialis, Instalasi Gawat Darurat,
serta rawat inap yang terdiri dari kelas 3, kelas 2, utama, perdanan dan cdc yang
dilengkapi pelayanan Intensif yang dilengkapi dengan fasilitas hepafilter,
laboratorium, radiologi, farmasi, fisioterapi, klinik anestesi, laktasi, klinik fertilitas,
home care dsb. Kapasitas tempat tidur pasien yang disediakan di RSU Bunda
Margonda sebanyak 95 tempat tidur.
RSU Bunda Margonda juga memiliki 65 tenaga medis (kedokteran) yang
professional terdiri dari dr. Umum, dr. Spesialis, dr.Sub Spesialis, drg.Umum dan
drg.Spesialis. Selain tenaga kedokteran yang professional RSU Bunda Margonda
juga memiliki tenaga keperawatan, kebidanan, penunjang medis serta karyawan non-
medis yang berkualitas dan ramah dalam memberikan pelayanan terhadap pasien.
20
Visi Perusahaan: Menjadi rumah sakit swasta terdepan dalam pelayanan kedokteran
dan keperawatan di Kota Depok dan sekitarnya.
Misi Perusahaan: Memberikan pelayanan jasa rumah sakit yang berkualitas tinggi
kepada masyarakat yang dilayani yang berkualitas tinggi kepada
masyarakat yang dilayani dengan menciptakan program unggulan
dan memberikan layanan jasa rumah sakit sesuai dengan
kemajuan teknologi.
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi
Sumber : RSU Bunda Margonda, 2019
Gambar III.1. :
Struktur Organisasi Divisi Sumber Daya Manusia
Dibawah ini adalah uraian tugas dan wewenang dari gambar struktur organisasi Unit
Sumber Daya Manusia RSU Bunda Margonda, berada dibawah Kepada Bidang
Umum dan SDM yang membawahi empat bagian antara lain :
Kepala RSU Bunda Margonda
Kepala Bidang Umum & SDM
PJ. SDM
Seleksi &
rekrutmen
Adm. SDM
Kompensasi &
Tunjangan
Pelatihan &
Pengembangan
21
1. Bagian Seleksi & Rekrutmen
Melaksanakan keseluruhan proses rekrutmen dan seleksi karyawan sesuai
dengan prosedur yang berlaku guna menunjang pemenuhan kebutuhan tenaga kerja
pada seluruh unit yang ada serta melakukan proses pengidentifikasian potensi
kecerdasan, sikap kerja, dan kepribadian serta kompetensi yang dimiliki karyawan
dalam suatu jabatan.
Tugas :
a. Mendokumentasikan dan filling data pelamar yang masuk
b. Mengumpulkan rencana permintaan karyawan setiap tahun dari masing-
masing unit
c. Melakukan sortir lamaran
d. Mengatur jadwal hingga melaksanakan proses seleksi sesuai dengan
prosedur yang ditetapka yaitu antara lain test tertulis, tes praktek (jika
ada), proses wawancara dan psikotest
e. Berkoordinasi dengan SDM Cooperate untuk mengatur jadwal,
mengundang kandidat hingga mengadakan proses asesmen disesuaikan
dengan data hasil evaluasi penilaian kinerja karyawan (bila perlu)
f. Memflowup seluruh hasil tes yang digunakan pada saat proses asesmen
yang meliputi tes psikologi, intray test, wawancara, dan diskusi
g. Melaporkan hasil asesmen dari SDM Coorporate terhadap Penanggung
Jawab SDM
h. Mengatur jadwal medical checkup dan proses nego gaji karyawan baru
i. Mengatur seluruh dokumen administrasi karyawan baru
j. Menginput data karyawan
22
k. Menyusun laporan bulanan terkait dengan pemenuhan karyawan baru yang
disesuaikan dengan permintaan dari unit terkait
Wewenang:
a. Berkoordinasi dengan SDM Coorporate untuk kegiatan administrative
yang terkait dengan proses asesmen (bila diperlukan)
b. Memflowup hasil asesmen ke SDM Coorporate serta melaporkan kepada
Penanggung Jawab SDM
c. Menentukan dan melaksanakan keseluruhan administratif yang terkait
dengan proses rekrutmen & seleksi
d. Melaporkan laporan bulanan rekrutmen dan seleksi kepada Penanggung
Jawab SDM
2. Bagian Adm. SDM
Sebagai penghubung perusahaan dalam komunikasi dengan pihak yang
berkepentingan (pemerintah, atasan langsung, karyawan, dan klien), menyusun
laporan manajemen serta kegiatan yang berkaitan dengan administrasi SDM.
Tugas :
a. Mengatur, membuat dan mengarsipkan surat-surat yang berkaitan dengan
SDM (surat masuk, surat keluar dan memo)
b. Menyusun dan mengarsipkan dokumen laporan kepegawaian karyawan
dan cuti tahunan karyawan
c. Menyusun dan mengarsipkan dan mengarsipkan data karyawan (CV, KTP,
KK, sertifikat pelatihan lainnya)
23
d. Memeriksa, mendata, memverifikasi dan melaporkan ijin sakit karyawan,
kehadiran karyawan; terlambat atau pulang lebih awal
e. Mendata, mengevaluasi dan melaporkan pemberian penghargaan dan
sanksi kepada karyawan
f. Mengarsipkan salinan perjanjian kerja dan perjanjian ikatan dinas
karyawan
g. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan data absensi karyawan
Wewenang :
a. Membuat surat-surat yang berkaitan dengan SDM atas sepengetahuan
Penanggung Jawab SDM
b. Merekap dan membuat laporan administrasi kepegawaian
c. Mengarsipkan data karyawan (CV, KTP, KK dan sertifikat lainnya)
d. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Penanggung Jawab SDM
3. Bagian Kompensasi & Tunjangan
Membantu dalam kegiatan keuangan yang berkaitan dengan kompensasi
untuk karyawan, mencakup laporan pajak penghasilan karyawan (PPh 21), daftar gaji
karyawan serta system dan proses Kompensasi dan Tunjangan Karyawan, agar hak-
hak dan kewajiban karyawan dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketetapan yang
berlaku dan pada waktunya.
Tugas :
a. Menerima, memeriksa daftar rekapitulasi absensi karyawan (jadwal dinas)
beserta input Form lembur
24
b. Merekap seluruh potongan piutang karyawan 9potongan koperasi, piutang
karyawan, BPJS kesehatan, potongan ID Card, potongan pendidikan dan
potongan lain-lain)
c. Membuat laporan daftar rekapitulasi gaji & daftar gaji bersih yang akan
ditransfer ke masing-masing Bank yang bersangkutan
d. Pelaporan BPJS Ketenagakerjaan melalui SIPP Online yang berisi seluruh
data upah pegawai disertai jumlah masing-masing iuran sehingga tercetak
kode iuran JKK, JKM, JHT & JP yang digunakan untuk pembayaran
melalui Bank
e. Pelaporan BPJS Kesehatan melalui NEW Edabu dan IED Online yang
berisi seluruh data karyawan, keluarga karyawan dan keluarga tambahan
karyawan disertai jumlah iuran JKN sehinggatercetak kode iuran yang
digunakan untuk pembayaran Bank
f. Menangani komplain yang ada apabila terjadi permasalahan mengenai gaji
karyawan, berupa data penggajian atau hal lainnya
g. Melaporkan penggunaan plafon bantuan pengobatan rawat jalan/rawat
inap karyawan termasuk asuransi rawat inap. Dan membuat data tagihan
bagi karyawan yang menggunakan bantuan pengobatan rawat jalan/rawat
inap yang melebihi plafon
h. Mengajukan uang pesangon dan penghargaan masa kerja bagi karyawan
tetap, uang jasa pisah, dan uang pensiun dipercepat
i. Membantu proses Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian untuk karyawan (JKM) ke BPJS Ketenagakerjaan
25
j. Membuat laporan biaya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait
dengan kompensasi dan tunjangan
k. Membuat pengajuan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Unit Kekhususan
l. Membuat pengajuan insentif dinas malam dokter umum
m. Menghitung insentif Keterampilan Keperawatan berdasarkan peringkat
n. Mengatur Nomor Induk Pegawai karyawan baru atau lama untuk
menghindari terjadinya double NIP karyawan
Wewenang :
a. Menghitung gaji karyawan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
b. Sebagai user SIPP Online (BPJS Ketenagakerjaan)
c. Sebagai user New Edabu dan IED Online (BPJS Kesehatan)
d. Menonaktifkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan
4. Pelatihan & Pengembangan
Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengadministrasikan seluruh
kegiatan pelatihan dan pendidikan di perusahaan, untuk menjamin bahwa program
yang diselenggarakan sudah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan
serta mencapai target yang telah ditetapkan.
Tugas :
a. Membuat jadwal perencanaan pelatihan internal tahunan bagi seluruh
karyawan
b. Membuat proposal perencanaan pelatihan internal tahunan
26
c. Membuat kelengkapan administrasi kegiatan administrasi kegiatan
organisasi karyawan baru dan pelatihan yang meliputi undangan, daftar
nama peserta, daftar nama pembicara, proposal kegiatan, form-form
pelatihan
d. Menyiapkan kegiatan administrasi yang meliputi kegiatan orientasi umum
karyawan baru, pelatihan luar kantor, pendidikan lanjutan karyawan
e. Menkonfirmasi persiapan kegiatan yang meliputi kesediaan pembicara
dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyelanggara pelatihan
luar kantor terkait Pajak PPh 23 biaya dan registrasi untuk karyawan yang
akan mengikuti pelatihan
f. Mengkoordinasikan jadwal interview untuk karyawan yang mengikuti
kegiatan pelatihan dan pendidikan lanjutan ke staf pelatihan dan
pengembangan SDM Coorporate meliputi pra pelatihan/ pra pendidikan
dan pasca pelatihan/ pasca pendidikan
g. Menyusun laporan kegiatan setiap bulannya dalam bentuk excel yang
meliputi pencatatan pelatihan luar kantor, pencatatan internal, pencatatan
kegiatan magang, penelitian, pencatatan orientasi karyawan baru,
rekapitulasi biaya pelatihan
h. Mengarsipkan dokumentasi kegiatan pelatihan dan pendidikan meliputi
surat, memo, undangan pelatihan, copyan berkas pelatihan, copyan berkas
pendidikan lanjutan, surat permohonan ikatan dinas, perjanjian ikatan
dinas karyawan, dan copyan sertifikat pelatihan
Wewenang :
a. Menyusun rencana pelatihan internal tahunan bagi karyawan
27
b. Menyusun pencatatan dan rekapitulasi anggaran pelatihan
c. Menyusun pencatatan rekapitulasi pelatihan karyawan, pendidikan dan
ikatan dinas pendidikan/pelatihan karyawan
d. Merekapitulasi catatan kegiatan orientasi karyawan baru
3.1.3. Kegiatan Organisasi
RSU Bunda Margonda terletak di pusat kota Depok yang dibangun pada
tahun 2005 diatas tanah seluas 2.080 meter persegi yang pada tahun 2008 berubah
status dari RSIA Bunda Margonda yang hanya melayani khusus pasien Ibu dan
pasien anak, berubah menjadi RSU Bunda Margonda yang dapat melayani secara
umum kepada pasien tidak hanya kasus ibu dan anak.
RSU Bunda Margonda merupakan grup dari RSIA Bunda Jakarta yang telah
beroperasi selama 36 tahun ikut berkiprah dalam pelayanan kesehatan kepada
masyarakat luas, baik warga Jakarta maupun Indonesia, yang berperan dalam
menolong masalah ibu dan anak. Mulai dari proses melahirkan, perawatan anak,
hingga membantu proses kehamilan melalui program bayi tabung.
RSU Bunda margonda adalah salah satu rumah sakit yang berada dibawah
naungan Bunda Medik Healthcare System yang diantaranya adalah RSIA Bunda
Jakarta, RSUC BMC Padang, Morula IVF dan Emergency Response.
Berbagai upaya dilakukan guna peningkatan mutu pelayanan RSU Bunda
Margonda dengan melalui pengembangan fasilitas penunjang medis yang modern,
sumber daya manusia, serta sarana prasarana untuk menunjang pelayanan secara
optimal kepada pasien. Karena keberhasilan yang dicapai RSU Bunda Margonda ini
merupakan hasil kerja sama tim dan tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh
28
jajaran personil rumah sakit mulai dari dokter, perawat dan non medis yang memiliki
loyalitas dan dedikasi yang tinggi.
3.2. Hasil Penelitian
Pada pembahasan ini data yang dilakukan penulis akan jelaskan adalah
mengenai absensi karyawan bagian keperawatan pada RSU Bunda Margonda
dimulai dari prosedur pelaksanaan absensi hingga hasil pelaksanaan kegiatan absensi
dengan tujuan untuk mengatur serta mendidik karyawan agar untuk menaati semua
peraturan-peraturan yang diterapkan diperusahaan, sehingga karyawan dapat
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Pelaksanaan disiplin kerja yang dilakukan oleh karyawan setiap hari adalah
disiplin absensi. Salah satu peraturan yang berlaku diperusahaan adalah mengenai
absensi masuk kerja tepat waktu dan pulang kerja tepat waktu yang pada
pelaksananya dengan menggunakan finger print untuk menunjukan ketepatan waktu
saat karyawan datang dan pulang untuk mencatat data-data absensi karyawan. Data
yang penulis ambil adalah data absensi dari beberapa karyawan dimulai dari absensi
kehadiran dan absensi keterlambatan karyawan selama bulan Januari sampai Maret
2019.
Penulis juga melakukan sesi wawancara kepada Ibu Lia Juliani selaku Sumber
Daya Manusia RSU Bunda Margonda seperti, apakah pelaksaaan absensi karyawan
dengan menggunakan mesin finger print sudah efektif, bagaimana ketentuan jam
kerja, cuti, dan sanksi karyawan bagian keperawatan yang telah ditetapkan
perusahaan sampai karyawan seperti apa yang mempunyai disiplin kerja yang baik
dan apa tujuan disiplin kerja yang ingin dicapai oleh perusahaan.
29
1. Prosedur Pelaksanaan Disiplin Kerja Kerja Absensi Karyawan Bagian
Keperawatan
Dalam pelaksanaan disiplin kerja karyawan bagian keperawatan RSU Bunda
Margonda melakukan disiplin kerja setiap hari mulai Senin sampai Minggu. Sistem
kehadiran di RSU Bunda Margonda menggunakan mesin finger print untuk
mengetahui karyawan yang masuk kerja, pulang kerja, dan tidak masuk kerja.
Prosedur disiplin kerja absensi yang diterapkan dan dilakukan RSU Bunda
Margonda sebagai berikut :
Sumber : RSU Bunda Margonda
Gambar III.2. Prosedur Absensi Kerja
Keterangan :
a. Melakukan absensi di mesin finger pint
Karyawan melakukan absensi sidik jari menggunakan mesin finger print yang
telah disediakan di RSU Bunda Margonda, pada saat jam masuk kerja dan
waktu pulang kerja sehingga perhitungan jam kerja karyawan benar-benar
sesuai dengan kehadiran karyawan.
Karyawan
Melakukan Absensi
di Mesin finger print
Mesin akan
Mengeluarkan suara
membaca sidik jari
Mesin akan
Membaca pada
Waktu Absensi
Penarikan Hasil
Absensi Karyawan
Ke Dalam Komputer
Rekapitulasi Jumlah
Jam Kerja Karyawan
30
b. Mesin finger print akan mengeluarkan suara
Jika karyawan sudah melakukan absensi di mesin finger print maka mesin
akan mengeluarkan suara warning system dan membaca sidik jari dengan
menampilkan Nama dan NIK Karyawan.
c. Mesin finger print akan membaca pada waktu absensi
Mesin finger print akan membaca jika untuk absensi pagi scan sidik jari yang
paling awal, sedangkan untuk absensi pada saat pulang scan akan membaca
sidik jari yang paling akhir.
d. Penarikan hasil absensi karyawan ke dalam computer
Tepat jam 08.30 WIB hasil absensi harian akan ditarik secara otomatis ke
dalam computer bagian Sumber Daya Manusia (SDM), dan kemudian akan
dilakukan penyimpanan.
e. Rekapitulasi jumlah kerja karyawan
Selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi jumlah jam kerja karyawan yang
dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari jumat oleh Ibu Lia Juliani
bagian Sumber Daya Manusia (SDM), untuk melihat karyawan yang
terlambat dan tidak masuk kerja.
Dalam pelaksanaan disiplin kerja yang dilakukan oleh karyawan bagian
keperawatan dimulai dari Senin sampai dengan hari Minggu.
Untuk mencatat data-data absensi karyawan, cara yang digunakan oleh RSU
Bunda Margonda adalah dengan menggunakan mesin finger print, mesin ini
digunakan dengan cara mengscan sidik jari karyawan yang telah didaftarkan sesuai
31
dengan Nama dan NIK karyawan agar perusahaan mengetahui untuk data karyawan
pada saat masuk kerja dan pulang kerja atau karyawan yang tidak masuk kerja.
Peraturan ini diterapkan perusahaan untuk karyawan absen dengan
menggunakan mesin finger print agar mengurangi tindak kecurangan karyawan
dalam absensi.
RSU Bunda Margonda telah menyediakan mesin finger print dilantai basement
tepatnya didepan ruangan security, perusahaan menyediakan 6 buah mesin finger
print dan disetiap mesin tersebut diberi nama untuk masing-masing unit kerja.
Adapun gambar mesin finger print yang digunakan untuk absen karyawan pada RSU
Bunda Margonda, seperti dibawah ini :
Sumber : RSU Bunda Margonda
Gambar III.3. Mesin Finger Print
RSU Bunda Margonda menerapkan peraturan mengenai disiplin kerja karyawan
bagian keperawatan dengan mengatur hari kerja dan jam kerja karyawan, sebagai
berikut :
32
Tabel III.1.
Ketentuan Jam Kerja Karyawan Bagian Keperawatan
WAKTU ISTIRAHAT JENIS DINAS
07.00-14.00 11.00-11.30 Pagi Shift
14.00-20.00 18.00-18.30 Siang Shift
20.00-07.00 00.00-00.30 Malam Shift
Sumber : Bagian SDM RSU Bunda Margonda
Keterangan :
a. Ketentuan semua karyawan bagian keperawatan dimulai masuk dari hari
senin sampai minggu.
b. Jadwal karyawan bagian keperawatan ada tiga shift jam kerja yaitu Shift Pagi
pada pukul 07.00-14.00, Shift Siang pada pukul 14.00-20.00, dan Shift
Malam pada pukul 20.00-07.00.
c. Untuk pembagian waktu libur biasanya disesuaikan dengan jadwal masuk
seperti: pagi 2 (dua) hari, siang 2 (dua) hari, malam 2 (dua) hari masuk kerja
dan 1 (satu) libur.
2. Jenis-jenis Istirahat Tahunan dan Ijin Meninggalkan Pekerjaan
Adapun jenis-jenis istirahat tahunan yang diberikan perusahaan bagi karyawan
dan ijin meninggalkan pekerjaan pada RSU Bunda Margonda adalah sebagai berikut:
33
a. Istirahat Tahunan
Merupakan waktu yang diberikan perusahaan bagi pekerja untuk memulihkan
kesehatan/kesegaran setelah bekerja. Istirahat tahunan diberikan dengan
ketentuan yaitu:
1) Hak istirahat tahunan timbul setiap awal tahun takwim.
2) Pengambilan hak istirahat tahunan hanya dapat dilakukan setelah
pekerja bekerja selama genap dua belas (12) bulan berturut-turut dan
kepada yang bersangkutan berhak atas istirahat tahunan selama dua
belas (12) hari kerja dengan mendapatkan Upah Penuh.
3) Untuk pekerja yang kurang dari satu (1) tahun, hari cuti hanya dapat
diambil atas persetujuan pimpinan perusahaan dan akan dipotong dari
hak cuti tahun berikutnya.
Peraturan Istirahat Tahunan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Untuk pekerja dengan waktu kerja biasa hari minggu dan hari libur
resmi tidak diperhitungkan ke dalam hari istirahat tahunan dan apabila
pekerja sakit atau dirawat di rumah sakit dalam masa cutinya, yang
harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, maka waktu
sakitnya itu tidak dianggap sebagai cuti.
2) Untuk pekerja dengan waktu kerja bergilir pengaturan istirahat tahunan
akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang ditentukan oleh
perusahaan.
3) Istirahat tahunan harus diambil dalam jangka waktu satu (1) tahun sejak
hak istirahat tahunan tersebut timbul.
34
4) Maksimum lima (5) hari dari istirahat tahunan dapat diundurkan ke
tahun berikutnya dan harus diambil dalam jangka waktu hingga 31
Januari berikutnya.
5) Hal sebagaimana dimaksud dalam nomor (4) di atas hanya diberikan
kepada pekerja dengan jabatan Kepala Bidang ke atas dan pekerja pada
unit layanan unggulan.
6) Hari istirahat tahunan yang tidak digunakan pada waktunya akan gugur
dan tidak dapat diganti dengan uang.
7) Pekerja harus mengajukan permohonan istirahat tahunan dua (2)
minggu sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan dari Penyelia.
8) Pekerja yang memutuskan hubungan kerja sebelum masa kerja satu (1)
tahun tidak mendapatkan penggantian hak cuti tahunannya.
b. Istirahat Panjang
1) Pekerja waktu tidak tertentu yang telah memiliki masa kerja enam (6)
tahun berturut-turut atau kelipatan enam (6) tahun masa kerja pada
perusahaan, memperoleh hak atas istirahat panjang sebanyak tida puluh
(30) hari dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2) Memperhatikan kepentingan perusahaan atau kepentingan pekerja,
istirahat panjang dapat dilaksanakan dalam beberapa bagian, salah satu
bagiannya adalah selama sepuluh (10) hari kerja.
3) Ketentuan mengenai istirahat panjang atau cuti besar dan perhitungan
masa kerja pekerja untuk keperluan perhitungan hak istirahat panjang
besar diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaanya.
35
c. Ijin Meninggalkan Pekerjaan
1) Perusahaan dapat memberikan ijin kepada pekerja untuk meninggalkan
pekerjaan dengan tetap menerima Upah untuk hari-hari sebagaimana
dimaksud dalam keterangan dibawah.
2) Perusahaan akan mempertimbangkan secara bjaksana dalam
memberikan ijin bagi pekerja untuk meninggalkan pekerjaan dengan
upah sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kelancaran atau
kepentingan operasional dan efisiensi dari pekerjaan.
3) Perusahaan memberikan ijin kepada pekerja untuk meninggalkan
pekerjaannya dengan Upah untuk keperluan sebagai berikut:
a) Bekerja untuk panitia Pemilihan Umum.
b) Menjalani wajib militer, kecuali bila peraturan perundang-undangan
menetapkan lain.
c) Pekerja harus memenuhi penggilan pihak yang
berwajib/pemerintahan terkait dengan tanggung jawabnya sebegai
pekerja.
4) Pekerja diberikan Ijin Meninggalkan Pekerjaan dengan Upah
berdasarkan alasan sebagai berikut :
36
Tabel III.2.
Ketentuan Ijin Meninggalkan Pekerjaan Bagian Keperawatan
Sumber : Bagian RSU Bunda Margonda
5) Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut di atas harus diambil pada hari-
hari kejadian. Apabila peristiwa-peristiwa pada (c) dan (d) di atas
terjadi di luar kota tempat pekerja bekerja, dan untuk mencapai tempat
itu diperlukan waktu yang panjang, ijin meninggalkan pekerjaan dapat
diberi tambahan maksimum dua (2) hari.
d. Ijin Meninggalkan Pekerjaan Karena Sakit
1) Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit, dengan menunjukkan
surat keterangan dari dokter dapat dibebaskan dari pekerjaan.
Alasan Hari Kerja
a) Pernikahan pekerja
b) Pernikahan anak
c) Istri pekerja melahirkan/keguguran
d) Pengkhitanan anak
e) Pembaptisan pekerja atau tanggungannya
f) Haid (dengan surat dokter)
g) Istri/Suami/Anak meninggal
h) Meninggal dunia orang yang menjadi tanggung
jawab pekerja dan yang hidup bersama pekerja
i) Ibu/Bapak/Mertua meninggal
j) Meninggal dunia saudara kakek/nenek
k) Mentatahkan gigi
l) Suami/istri, orang tua/mertua atau anak menjalani
perawatan insentif
Tiga (3) Hari
Tiga (3) Hari
Dua (2) Hari
Dua (2) Hari
Dua (2) Hari
Dua (2) Hari
Dua (2) Hari
Satu (1) Hari
Dua (2) Hari
Satu (1) Hari
Dua (2) Hari
Tiga (3) Hari
37
2) Pekerja yang tidak masuk karena sakit wajib melapor ke Penyelia
langsung pada hari tersebut. Pekerja yang sakit lebih dari satu (1) hari
wajib menyerahkan surat keterangan dokter pada saat pekerja yang
bersangkutan kembali bekerja.
e. Ijin Meninggalkan Pekerjaan Karena Istirahat Melahirkan
1) Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama satu setengah (1,5)
bulan sebelum waktu melahirkan dari satu setengah (1,5) bulan sesudah
melahirkan. Bila pekerja wanita tersebut telah melahirkan kurang dari
satu (1) bulan dari perkiraan tanggal melahirkan, maka hari
kekurangannya dapat ditambahkan pada hari istirahat sesudah
melahirkan.
2) Istirahat melahirkan tidak menggugurkan Istirahat Tahunan pekerja
wanita.
3) Pekerja wanita harus memperoleh surat keterangan resmi dari dokter
yang menyatakan mulai berlakunya istirahat sebelum melahirkan dan
tanggal berakhirnya istirahat setelah melahirkan.
4) Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan istirahat
sesuai Surat Keterangan Dokter atau dokter yang ditunjuk oleh
Perusahaan dengan ketentuan bahwa waktu istirahat tersebut tidak
melebihi satu setengah (1,5) bulan.
f. Ijin Meninggalkan Ibadah Yang Diwajibkan Oleh Agama Pekerja
1) Kepada pekerja diberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah
selama waku yang diperlukan untuk menunaikan ibadah yang
diwajibkan oleh Agama yang dianut pekerja sesuai dengan ketentuan
38
penyelenggara ibadah, lamanya ijin melaksanakan ibadah diatur dengan
keputusan Pimpinan Perusahan.
2) Ijin hanya sebagaimana dimaksud pada nomor satu (1) diberikan satu
(1) kali selama pekerja tersebut bekerja untuk perusahaan, dalam hal
pekerja yang bersangkutan menunaikan ibadah kedua kali dan
seterusnya, maka pekerja harus menggunakan hak Istirahat Tahunan-
nya dan jika diperlukan dapat menggunakan Ijin Meninggalkan
Pekerjaan Tanpa Upah.
3) Permohonan menjalankan ibadah yang diwajibkan diajukan setidaknya
dua (2) bulan sebelumnya dengan menyertakan bukti pembayaran
ongkos ibadah dan jadwal perjalanan ibadahnya.
4) Apabila pekerja belum kembali setelah melewati batas waktu yang
diberikan perusahaan sebagaimana dimaksud pada nomor satu (1) di
atas, kecuali pekerja yang bersangkutan memperpanjang waktu dengan
hari Istirahat Tahunannya, maka perusahaan tidak diwajibkan untuk
membayar upahnya untuk kelebihan hari-hari tersebut, dan kepada
pekerja yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan disiplin
sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam pasal Disiplin Peraturan
Perusahaan ini. Batas waktu maksimal ijin meninggalkan pekerjaan
dengan pembayaran upah untuk menjalankan ibadah empat puluh dua
(42) hari.
g. Ijin Mengikuti Ujian Akhir/Sidang Skripsi
1) Perusahaan dapat memberikan ijin untuk mengikuti ujian sebanyak satu
(1) hari dalam setahun dengan catatan, program pendidikan yang
39
sedang dijalaninya (Program Study D3, S1, S2) mendukung kebutuhan
operasional perusahaan. Dengan catatan bahwa cuti tambahan tersebut
diberikan apabila ha katas Istirahat Tahuna pekerja tersebut telah habis.
h. Ijin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Upah
1) Atas pengajuan perusahaan , pekerja dapat diijinkan untuk
meninggalkan pekerjaan tanpa upah setelah masa kerja dari pekerja
yang bersangkutan mencapai minimum lima (5) tahun beturut-turut,
dan ditinggalkannya pekerjaan oleh pekerja yang bersangkutan bukan
untuk bekerja di perusahaan lain.
2) Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah dapat diberikan kepada pekerja
atas kebijaksanaan perusahaan dan dapat diambil dengan syarat apabila
hari Istirahat Tahunan pekerja sudah habis dan kebutuhan
meninggalkan pekerjaan lebih besar dari hak Istirahat Tahunan
berikutnya serta mendapat persetujuan dari Penyelia dan Pimpinan
Perusahaan.
3) Selama pekerja berada dalam status ijin meninggalkan pekerjaan tanpa
upah, maka pekerja yang bersangkutan tidak akan mendapat upah dan
tunjangan (jika ada), BPJS Ketenagakejaan, BPJS Kesehatan, serta
DPLK (Jika ada).
4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pekerja yang mengambil ijin
meninggalkan pekerjaan tanpa upah menyalahgunakan ijin tersebut,
maka Perusahaan akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada.
40
5) Ketentuan ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah diatas akan diatur
tersendiri sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam bentuk dokumen
yang tidak perpisahkan dari peraturan perusahaan.
Bagi karyawan yang ingin mengambil cuti atau ijin tidak masuk kerja harus mengisi
formulir “Laporan Kepegawaian” yang telah disetujui oleh atasan dari karyawan
yang bersangkutan.
3. Jenis Sanksi Disiplin RSU Bunda Margonda Depok
a. Peringatan Lisan
1) Diharapkan semua pekerja mentaati dan mengikuti aturan-aturan serta
perintah Penyelia, namun apabila ada pekerja yang ternyata tidak mau
mengikuti aturan-aturan kerja serta tidak memenuhi syarat-syarat
ketertiban maka perlu dilakukan tindakan disiplin dengan maksud untuk
mendidik pekerja sehingga perbuatan yang tercela tidak terulang lagi.
2) Cara yang paling efektif guna memupuk dan memelihara kewibawaan
serta hubungan kerja yang baik adalah dengan mengadakan komunikasi
tatap muka. Komunikasi seperti ini perlu digunakan Penyelia tidak
hanya untuk memberi perintah atau menerima pemberitahuan/ laporan,
tetapi juga untuk mengemukakan ketidakpuasan tentang hasil kerja
pekerja atau untuk memberi teguran kepada bawahan.
3) Peringatan lisan diberikan oleh Penyelia kepada bawahan jika yang
bersangkutan melakukan pelanggaran, antara lain:
a) Tidak cakap.
41
b) Tidak memenuhi persyaratan jabatan karena tidak dapat melakukan
tugasnya, bukan karena alasan kesehatan.
c) Prestasi kerja yang kurang atau tidak melaksanakan perintah
sepatutnya.
d) Pelanggaran atas tata tertib perusahaan dan peraturan mengenai
tingkah laku.
4) Apabila seorang Penyelia memberikan peringatan lisan ia harus secara
jelas memberitahukan kepada pekerja mengenai pelanggaran yang telah
dilakukan dan kemudian memperingatkan pekerja tersebut bahwa
pelanggaran berikutnya dapat mengakibatkan suatu pemberian
peringatan tertulis.
5) Peringatan lisan harus disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik
dan benar, atau melalui penterjemah apabila hal itu disampaikan dalam
bahasa asing guna menjamin bahwa pekerja yang bersangkutan
mengerti dengan jelas mengapa peringatan tersebut diberikan.
6) Memo yang memuat catatan atas peringatan lisan harus disampaikan ke
bagian SDM untuk menunjang tindakan disiplin berikutnya.
7) Jenis pelanggaran yang termasuk dalam teguran lisan seperti:
a) Datang terlambat lebih dari sesuai ketentuan yang berlaku di RSU
Bunda Margonda,
b) Tidak memberikan informasi kepada atasan perihal ketidakhadiran
secara tertulis kepada atasan,
c) Mempegunakan telephone selular selama jam bekerja berlangsung
42
b. Peringatan Tertulis
1) Apabila peringatan lisan belum menghasilkan suatu perbaikan di dalam
tingkah laku serta prestasi kerja pekerja atau apabila terjadi suatu
pelanggaran berat atas peraturan perusahaan, maka surat peringatan
tertulis harus diberikan kepada pekerja.
2) Surat peringatan harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a) Jenis pelanggaran yang dilakukan dengan menyebutkan apa,
bilamana, siapa, dimana, mengapa dan bagaimana pelanggaran
tersebut terjadi.
b) Bab atau dari peraturan perusahaan yang dilanggar.
Surat peringatan harus dibuat dalam bahasa Indonesia ditandatangani
oleh Penyelia dan Pimpinan Perusahaan dan diberikan kepada pekerja
segera setelah pelanggaran terjadi.
3) Tergantung kepada berat ringannya pelanggaran sesuai dengan
keputusan perusahaan sendiri, maka surat peringatan dapat berupa:
a) Surat Peringatan Pertama (SP 1)
Diberikan apabila peringatan lisan belum menghasilkan suatu
perbaikan dalam tingkah laku serta prestasi kerja pekerja
(kesalahan yang sama berulang kali) dan apabila belum diberikan
surat peringatan sebelumnya atau surat peringatan terdahulu tidak
berlaku lagi, surat peringatan ini berlaku sampai 6 (enam) bulan.
Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Tingkat Pertama sebagai
berikut:
43
(1) Telah mendapatkan surat teguran , minimal 2 (dua) kali tetapi
belum menunjukankan perubahan sikap.
(2) Mengabaikan ketentuan jam kerja, datang telambat atau pulang
lebih cepat dari waktu yang ditentukan, tanpa izin dari atasan
langsung atau atasan yang lebih tinggi.
(3) Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa izin dari
atasan langsung atau atasan yang lebih tinggi.
(4) Tidak hadir bekerja tanpa alasan yang dapat diterima atau tidak
mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan langsung atau
atasan yang lebih tinggi.
(5) Tidak memakai pakaian kerja/seragam dan tanda pengenal pada
saat masuk dan selama melakukan pekerjaan pada tempat
kerja/unit kerja di lingkungan perusahaan.
(6) Tidur di dalam lingkungan tempat kerja/ unit kerja pada jam
kerja.
(7) Merokok di tempat-tempat yang dilarang untuk merokok.
(8) Membawa peralatan kerja, data/dokumen atau harta milik
perusahaan keluar dari lingkungan tempat kerja/ unti kerja
perusahaan tanpa izin terlebih dahulu dari atasan langsung atau
atasan tidak langsung.
(9) Tidak mentaati peraturan tentang keselamatan kerja yang
berlaku di perusahaan.
(10) Melalaikan tugas dan kewajiban yang diberikan.
44
(11) Tidak memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada
stakeholder perusahaan.
(12) Tidak meningkatkan prestasi kerja dan tidak memberikan
kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya.
(13) Tidak melaporkan kepada atasan apabila mengetahui hilang
atau rusaknya harta milik perusahaan.
(14) Tidak melaporkan kepada Bagian SDM atau Pimpinan unit
kerja adanya perubahan alamat, status susunan keluarga dan
ijazah (peningkatan pendidikan) terakhir.
(15) Hal-hal lain yang dipandang setara dengan yang disebutkan
diatas atau ditentukan dalam aturan tersendiri dalam Peraturan
Perusahaan.
b) Surat Peringatan Perusahaan (SP 2)
Apabila Surat Peringatan Pertama masih berlaku dan pelanggaran
yang sama atau lainnya dilakukan, Surat Peringatan ini berlaku
sampai 6 (enam) bulan. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi
Tingkat Kedua sebagai berikut:
(1) Melakukan pelanggaran ringan yang lain atau sama/setara pada
saat surat peringatan pertama masih berlaku.
(2) Mangkir bekerja selama 3 hari berturut-turur.
(3) Menolak melaksanakan perintah yang layak yang diberikan
oleh atasan langsung atau atasan yang lebih tinggi atau atasan
yang berwenang untuk memberikan perintah tersebut.
45
(4) Melakukan pekerjaan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak
lain dari luar kepentingan perusahaan dalm jam kerja, kecuali
sudah mendapat izin atau persetujuan tertulis dari atasan
langsung atau atasan yang lebih tinggi.
(5) Mengambil, memindahkan, memusnahkan atau merusak
pengumuman atau pemberitahuan yang dipasang pada papan-
papan pengumuman oleh perusahaan, termasuk pemberitahuan
resmi dari Pemerintah yang dimaksud untuk penerangan/
intruksi kepada para karyawan.
(6) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari
siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa
pemberian itu berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan
karyawan bersangkutan.
(7) Memiliki saham/ modal dalam perusahaan/ perusahaan lain
yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup
pekerjaannya diperusahaan.
(8) Melakukan kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian bagi
perusahaan atau pihak lain di luar perusahaan.
(9) Kelalaian dalam mengelola dana perusahaan yang
mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
(10) Kelalaian atasan dalam hal pengawasan bawahannya yang
menyalahgunakan keuangan dan mengakibatkan kerugian bagi
perusahaan.
46
(11) Melakukan kesalahan setelah mendapatkan SP 1 dan waktunya
belum gugur.
(12) Hal-hal lain yang dipandang setara dengan yang disebutkan
diatas atau ditentukan dalam aturan tersendiri dalam peraturan
perusahaan.
c) Surat Peringatan Perusahaan (SP 3)
Apabila Surat Peringatan Kedua masih berlaku dari pelanggaran
yang sama atau lainnya dilakukan, atau apabila Surat Peringatan
Pertama masih berlaku dan pelanggaran dengan klasifikasi atasan
mendesak lainnya dilakukan. Surat peringatan ini berlaku sampai 6
(enam) bulan. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Tingkat
Ketiga sebagai berikut :
(1) Melakukan pelanggaran ringan yang lain atau sama/setara pada
saat/waktu surat peringatan pertama atau kedua masih berlaku.
(2) Menyalahgunakan wewenang yang merugikan perusahaan
untuk kepentingan diri sendiri dan atau pihak lain yang secara
tidak langsung menguntungkan diri sendiri.
(3) Membawa senjata api, senjata tajam bahan peledak atau
barang-barang berbahaya lainnya yang tidak ada sangkut
pautnya dengan pekerjaan ke dalam lingkungan tempat kerja/
unit kerja perusahaan.
(4) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan
pribadi, golongan atau pihak lain.
47
(5) Membuat, membawa atau menyebarkan pengumuman, brosur,
selebaran atau informasi lainnya yang dilarang Pemerintah atau
yang dapat diduga akan menimbulkan keresahan, pertentangan
atau rasa permusuhan diantara karyawan atau kepada
perusahaan.
(6) Membuat keonaran/ kerusuhan di tempat kerja/ unit kerja atau
lingkungan perusahaan.
(7) Melakukan tugas dengan ceroboh, serampangan dan atau
meninggalkan tugas seenaknya tanpa rasa tanggung jawab.
(8) Melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lain
di luar perusahaan.
(9) Melakukan perbuatan yang di indikasikan dapat mencemarkan
kehormatan dan martabat karyawan RSU Bunda Margonda.
(10) Melakukan perbuatan yang dindikasikan selingkuh dengan
sesame karyawan atau orang lain di dalam atau luar lingkungan
perusahaan.
(11) Menolak perintah pimpinan perusahaan dalam hal mutasi kerja
yang sudah ditetapkan.
(12) Dengan sengaja menutup tutupi atau tidak melaporkan kepada
perusahaan kejadian/keadaan yang dapat merugikan perusahaan
secara material atau membahayakan kelancaran operasional
perusahaan secara temporer atau pemanen.
48
(13) Melakukan pengulangan/ kesalahan setelah mendapat Surat
Peringatan ke tiga dan belum gugur.
(14) Hal-hal yang dipandang setara dengan yang disebutkan diatas
atau ditentukan dalam aturan tersendiri dalam peraturan
perusahaan.
c. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dapat diberikan secara berurutan
tergantung jenis pelanggaran. Bila sesudah pengeluaran surat peringatan
terakhir kejadian terulang lagi, perusahaan dapat memproses pemutusan
hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat peringatan terakhir
ditandatangani oleh pemimpin tertinggi perusahaan.
d. Surat peringatan dibuat oleh Penyelia kepada yang bersangkutan, dengan
tembusan dari bagian SDM dan Pimpinan yang bersangkutan.
e. Surat peringatan tersebut harus ditandatangani oleh pekerja sebagai tanda
menerima. Apabila pekerja menolak untuk mentandatangani surat peringatan
sebagai tanda menerima, Penyelia atau Pimpinan perusahaan harus
membacakan isinya kepada pekerja yang bersangkutan dihadapkan 2 (dua)
orang saksi. Dalam hal yang demikian terjadi, pimpinan tertinggi yang
bersangkutan harus membuat catatan pada surat peringatan tersebut yang
menyatakan bahwa isinya telah dibacakan tetapi ditolak oleh pekerja.
Pembacaan tersebut membuktikan bahwa surat peringatan tersebut telah
disampaikan kepada pekerja yang bersangkutan, selanjutnya pimpinan
tertinggi dan kedua saksi harus membubuhkan tanda tangan mereka pada
surat peringatan tersebut.
49
4. Kendala pada mesin Absensi Karyawan serta Solusi dari perusahaan
a. Sidik jari yang tidak terbaca
Untuk kendala yang terjadi pada mesin finger print adalah terkadang
scan sidik jari karyawan tidak dapat terbaca oleh mesin finger print karena
mesin tidak langsung menampilkan nama dan NIK karyawan.
Maka solusi dari perusahaan adalah karyawan harus segera melaporkan
ke bagian HRD paling lama 7 hari untuk pengecheckan melalui cctv dengan
melihat jadwal dinas dan jam pada saat absen.
b. Error pada jaringan pada mesin finger print
Jika terjadi error pada mesin finger print yang disebabkan oleh jaringan
atau data sudah terisi penuh sehingga mesin tidak dapat digunakan.
Maka solusi dari perusahaan segera melaporkan ke bagian HRD untuk
mengisi form laporan kepegawaian dengan catatan error pada mesin finger
print dan diketahui oleh security dan penanggung jawab agar menjadi saksi.