Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi
Seiring Perubahan Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menindak lanjuti Peraturan Nomor 18 Tahun
2016 tentang perangkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5
Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi daerah
khusus ibu kota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi restribusi
daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah.
Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan
Pajak dan Restribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini
dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya
sebagai pengelolah pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan restribusi
daerah. Tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pekerjaan dalam melayani masyarakat
akan mengalami perubahan. Ditingkat kecamatan selama ini dilayani oleh Unit
Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD, di tahun 2017 akan berkembang dan berubah
nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD).
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unit kerja Badan
Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan
pelayanan pajak daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297
Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Pajakdan Retribusi Daerah. Pasal 4 ayat (1) “UPPRD mempunyai tugas
melaksanakan pemungutan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya”.
Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2017
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah merinci lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-
masing pejabat struktural.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Unit Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur
didukung dengan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh DPA APBD, oleh karena itu
sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004
tentang pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta
sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
yang salah satunya adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas yang juga merupakan
bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja untuk
melakukan langkah-langkah perbaikan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah (UPPRD) Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur maka disusunlah Laporan
Tahunan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Ciracas Kota
Administrasi Jakarta Timur.
Pelaporan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta,
adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang harus dipertanggungjawabkan pimpinan.
Sejauh mana tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan, termasuk hambatan-
hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya – upaya pemecahan
masalah yang sudah dan akan dilakukan. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh
suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat dipergunakan
sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Ciracas.
Laporan Ini mencakup realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, program kerja
dan hasil pelaksanaanya, permasalahan serta pemecahan masalahnya, kemudian
disampaikan kesimpulan dan saran, serta lampiran yang berhubungan dengan Wajib
Pajak Restauran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Parkir, Pajak
Reklame, Wajib Pajak BPHTB, Wajib PBB, Wajib Pajak Air Tanah.
UPPRD Ciracas memiliki Visi dan Misi adalah sebagai berikut:
1. Visi
Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
2. Misi
a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif.
b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan
penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalajhan hukum
pajak daerah.
c. Mengembangan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak
daerah.
d. Mengembangakan kualitas dan kuantitas SDM, Sarana prasaran perpangkalank
perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan
program dinas.
e. Mengoptimalkan pengendalian, monotoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pajak daerah.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
3.1.2. Struktur Organisasi UPPRD Ciracas
Struktur Organisasi Unit Pelayanan Dan Retribusi Daerah
Kecamatan Ciracas
Sumber : Unit Pelayanan dan Restribusi Daerah Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
Gambar.III.1. Bagian Susunan Organisasi UPPRD Ciracas
Tata Kerja UPPRD Ciracas:
Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi
Daerah (UPPRD) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (UPPRD).
Struktur Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (UPPRD) Ciracas adalah
sebagai berikut :
1. Kepala Unit
a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanan tugas dan fungsi UPPRD.
Kepala Unit
Sub Bagian Tata
Usaha
Sub Pengolahan
Umum
Satuan Pelaksanaan
Pendataan
Satuan Pelaksanaan
Pelayanan
Satuan Pelaksanaan
Penagihan
b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, satuan pelaksanaan
dan sub kelompok jabatan fungsional.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi
pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dari fungsi UPPRD dan,
d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Sub bagian Tata usaha
a. Menyusun bahan rencanan strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD
sesuai dengan lingkungan tugasnya.
b. Melaksanakan rencana rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkungan tugasnya.
c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
UPPRD.
d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD.
f. Melaksanakan pengolahan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD.
g. Melaksanakan kegiatan ketata usahaan dan kerumah tanggaan UPPRD.
h. Melaksanakan pengolahan kearsipan UPPRD.
i. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD.
j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersian dan kenyamanan kantor
UPPRD.
k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.
l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan
sesuai lingkup wilayanya.
m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta
akuntabilasi UPPRD.
n. Melaporkan dan mempertanggunjawabkan pelaksanaan tugas sub bagian tata
usaha.
3. Staf Pengolah Umum
a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata
usaha dan kepegawaaian.
b. Melakukan urusan keuangan.
c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan.
4. Satuan Pelaksana Pelayanan
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai
dengan lingkungan tugasnya.
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD
sesuai dengan lingkungan tugasnya.
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan
tungasnya.
d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah.
e. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran
perpajakan daerah.
f. Meneriman, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak
daerah.
g. Melaksanakan perekaman, pengolahan dan pengamanan basis data pajak daerah.
h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang.
i. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi penneng pajak
reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan.
j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan
dokumen lain yang dipersamakan.
k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan NOPD.
l. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.
m. Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat ketetapan, surat
keputusan dan tagihan pajak daerah termasuk salinannya.
n. Menerima permohonan keringan pembebasan, pengurangan, pembetulan,
keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi pajak daerah.
o. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas.
5. Satuan Pelaksanaan Pendataan
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai
dengan lingkungannya.
b. Melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai
dengan lingkungan tugasnya.
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan
lingkungan tugasnya.
d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek
dan objek pajak daerah.
e. Melakukan pembetulan dan penyempurnaan kode dan peta zona nilai tanah.
f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan,
pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, ponghapusan dan perubahan
data objek dan subjek pajak daerah.
g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau
penutupan subjek dan objek pajak daerah.
h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait.
i. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanan tugas satuan pelaksana
pendatan.
6. Satuan Pelaksanan Penagihan
a. Menyusun bahan rencana strategias dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai
dengan lingkungan tugasnya.
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD
sesuai dengan lingkungan tugasnya.
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan
tugasnya.
d. Mengusulkan wajib pajak untuk untuk melakukan pemeriksaan.
e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah.
f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak
Derah (STPD).
g. Menyusun profil dan konfirmasi dta wajib pajak .
h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah.
i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian
kompensasi, restitusi dan pemindahan bukuan.
j. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan
kewenangannya.
k. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas satuan pelaksana
penagihan.
3.1.3. Kegiatan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (1) UPPRD
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai dengan
kewenangannyadalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD;
3. Penyusunan pedoman,standard dan prosedur teknis UPPRD ;
4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;
5. pendataan retribusi daerah;
6. pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah;
7. pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah;
8. penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah;
9. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD;
10. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan;
11. penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup
Kecamatan;
12. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD;
13. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; dan
14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Data Penerimaan PBB-P2
Data Penerimaan PBB-P2 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah
Kecamatan Ciracas Periode Tahun 2016 - 2018 sebagai berikut:
Tabel III.1
Penerimaan PBB_P2 (X)
Bulan
Tahun
2016 2017 2018
Januari Rp 803.650.197 Rp 885.096.679 Rp 1.001.762.261
Februari Rp 1.932.195.846 Rp 1.010.863.891 Rp 1.001.827.897
Maret Rp 2.378.994.776 Rp 2.209.325.462 Rp 836.131.708
April Rp 2.873.437.751 Rp 2.993.675.078 Rp 1.041.994.602
Mei Rp 3.604.930.744 Rp 2.384.067.577 Rp 3.432.245.212
Juni Rp 4.258.910.319 Rp 3.823.266.943 Rp 1.430.854.962
Juli Rp 4.538.713.534 Rp 7.178.955.333 Rp 8.158.154.258
Agustus Rp 21.291.744.403 Rp 28.315.319.606 Rp 25.341.735.918
September Rp 2.816.444.154 Rp 2.340.893.336 Rp 16.112.712.529
Oktober Rp 1.295.222.818 Rp 1.559.557.994 Rp 1.934.915.795
November Rp 1.764.190.348 Rp 1.586.717.783 Rp 1.316.492.168
Desember Rp 2.118.375.226 Rp 1.412.014.645 Rp 2.451.972.085
Jumlah Rp 49.676.810.116 Rp 55.699.754.327 Rp 64.060.799.395
Sumber : dari data yang diolah oleh penulis
Berdasarkan dari tabel III.1 diatas pada bualan agustus 2017 peningkatan
yaitu sebesar Rp. 28.315.319.606 disebabkan karena jumlah wajib pajak yang
memiliki tunggakan mengalami penurunan, dikarnakan BPRD mulai tegas dalam
menerapkan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2% per bulan.
Sedangkan pada bulan januari 2016 terdapat penurunan sebesar Rp.
803.650.197 ini dikarnakan jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan mengalami
peningkatan dan pendapatan target penerimaan terlalu tinggisedangkan realisasi
masih jauh.
Tabel III.2.
Tabel LN PBB-P2
Bulan
Tahun
2016 2017 2018
Januari 20,50 20,60 20,72
Februari 21,38 20,73 20,72
Maret 21,58 21,51 20,54
April 21,77 21,81 20,76
Mei 22,00 21,59 21,95
Juni 22,17 22,06 21,08
Juli 22,23 22,69 22,82
Agustus 23,78 24,06 23,95
September 21,75 21,57 23,50
Oktober 20,98 21,16 21,38
November 21,29 21,18 20,99
Desember 21,47 21,06 21,62
Jumlah 260,95 260,08 260,07
Sumber : dari data yang diolah oleh penulis
Berdasarkan tabel III.2. merupakan tabel dari data penerimaan PBB-P2 yang
telah di LN (logaritma natural). Untuk memudahkan penulis dalam perhitungan
untuk analisa pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap Penerimaan pajak daerah
menggunakan aplikasi aplikasi SPSS , maka dibuatkan penyederhanaan angka
menggunakan logaritma natural (LN).
3.2.2. Data Penerimaan Pajak Daerah
Data Penerimaan Pajak daerah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah
Kecamatan Ciracas Periode Tahun 2016 - 2018 sebagai berikut:
Tabel III.3.
Data Penerimaan Pajak Daerah (Y)
Bulan
Tahun
2016 2017 2018
Januari Rp 8.119.018.893 Rp 8.507.115.311 Rp 10.536.165.674
Februari Rp 9.191.425.903 Rp 8.532.815.168 Rp 9.824.285.164
Maret Rp 14.332.609.744 Rp 12.254.158.723 Rp 8.899.033.211
April Rp 11.812.045.597 Rp 12.275.118.429 Rp 11.962.935.638
Mei Rp 19.460.941.407 Rp 17.448.788.967 Rp 16.811.232.651
Juni Rp 11.941.948.785 Rp 18.744.614.702 Rp 21.107.815.059
Juli Rp 13.695.835.327 Rp 15.750.847.195 Rp 23.742.054.947
Agustus Rp 33.204.852.151 Rp 41.787.597.228 Rp 37.486.378.141
September Rp 17.590.321.952 Rp 16.324.941.854 Rp 26.545.542.722
Oktober Rp 15.368.953.084 Rp 14.812.306.366 Rp 13.497.489.855
November Rp 12.598.542.921 Rp 17.808.146.556 Rp 18.707.262.132
Desember Rp 17.770.458.146 Rp 19.812.977.965 Rp 26.968.328.561
Jumlah Rp 185.086.953.910 Rp 204.059.428.464 Rp 226.088.523.755
Sumber : dari data yang diolah oleh penulis
Berdasarkan dari tabel III.3 diatas pada bualan agustus 2017 peningkatan
yaitu sebesar Rp. 42.787.597.228 disebabkan karena pemprov Dki Jakarta Timur
melakukan upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Salah
satunya yaitu penerimaan pajak daerah.
Sedangakan pada bulan januari 2017 sebesar Rp. 8.507.115.311 dikarnakan
kurangnya ketegasan dan kedisiplinan dalam pengoptimalan sumber-sumber
pendapatan daerah.
Tabel III.4
Tabel LN Penerimaan pajak daerah (Y)
Bulan
Tahun
2016 2017 2018
Januari 22,81 22,86 23,07
Februari 22,94 22,86 23,00
Maret 23,38 23,22 22,90
April 23,19 23,23 23,20
Mei 23,69 23,58 23,54
Juni 23,20 23,65 23,77
Juli 23,34 23,48 23,89
Agustus 24,22 24,45 24,34
September 23,59 23,51 24,00
Oktober 23,45 23,41 23,32
November 23,25 23,60 23,65
Desember 23,60 23,70 24,01
Jumlah 280,70 281,61 282,75
Sumber: dari data yang diolah oleh penulis
Berdasarkan tabel III.4. merupakan tabel dari data penerimaan Pajak daerah
yang telah di LN (logaritma natural). Untuk memudahkan penulis dalam perhitungan
untuk analisa pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap Penerimaan pajak daerah
menggunakan aplikasi aplikasi SPSS, maka dibuatkan penyederhanaan angka
menggunakan logaritma natural (LN).
3.2.3. Tabel Penolong
Tabel III.5
Tabel Penolong (LN) PBB-P2 dan Pajak Derah
No X Y X2 Y2 XY
1 20,50 22,81 420,44 520,63 467,86
2 21,38 22,94 457,18 526,31 490,53
3 21,58 23,38 466,12 546,89 504,89
4 21,77 23,19 474,31 537,88 505,10
5 22,00 23,69 484,24 561,29 521,34
6 22,17 23,20 491,61 538,39 514,47
7 22,23 23,34 494,43 544,77 518,99
8 23,78 24,22 565,56 586,89 576,13
9 21,75 23,59 473,44 556,51 513,30
10 20,98 23,45 440,24 550,16 492,14
11 21,29 23,25 453,30 540,88 495,16
12 21,47 23,60 461,12 556,99 506,80
13 20,60 22,86 424,40 522,77 471,02
14 20,73 22,86 429,9 0 522,90 474,12
15 21,51 23,22 462,93 539,59 499,79
16 21,81 23,23 476,10 539,67 506,89
17 21,59 23,58 466,21 556,13 509,19
18 22,06 23,65 486,83 559,519 521,91
19 22,69 23,48 515,03 551,31 532,86
20 24,06 24,45 579,20 598,08 588,57
21 21,57 23,51 465,42 553,00 507,32
22 21,16 23,41 448,07 548,43 495,71
23 21,18 23,60 448,80 557,09 500,02
24 21,06 23,70 443,87 562,14 499,52
25 20,72 23,07 429,52 532,59 478,29
26 20,72 23,00 429,52 529,37 476,84
27 20,54 22,90 422,06 524,83 470,65
28 20,76 23,20 431,16 538,47 481,83
29 21,95 23,54 482,08 554,38 516,97
30 21,08 23,77 444,43 565,15 501,16
31 22,82 23,89 520,85 570,75 545,23
32 23,95 24,34 573,87 592,78 583,25
33 23,50 24,00 552,38 576,10 564,11
34 21,38 23,32 457,24 544,09 498,78
35 20,99 23,65 440,92 559,42 496,65
36 21,62 24,01 467,43 576,86 519,27
Jumlah 781,11 845,06 16980,39 19843,178 18346,84
Sumber: dari data yang diolah oleh penulis
3.3. Analisis variabel PBB terhadap variabel Pajak Daerah
3.3.1. Uji Koefisien Korelasi
Uji Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel,
yakni variabel bebas (Independent variabel) yaitu penerimaan PBB-P2, Variabel
terkait (dependent variabel) yaitu penerimaan pajak daerah pada Unit Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Ciracas. Maka dalam proses
pengolahan data menggunakan program aplikasi Statistical Product and Service
Solutions (SPSS) V. 21. Maka hasil yang didapat adalah:
Tabel III.6
Uji Koefisien Korelasi
Correlations
PBB-P2 PENERIMAAN
PAJAK DAERAH
PBB-P2
Pearson Correlation 1 ,782**
Sig. (2-tailed) ,000
N 36 36
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
Pearson Correlation ,782** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 36 36
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber:Output SPSS V. 21
Rumusan Hipotesis yang digunakan untuk Uji Koefisien Korelasi adalah:
H0: Tidak ada hubungan yang kuat antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah
H1: Ada hubungan yang kuat antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah
Kriteria pengujiannya adalah, Jika nilai signifikansi >0,05 maka keputusannya
adalah H0 tidak diterima atau tidak ada hubungan kuat antara PBB-P2 terhadap Pajak
daerah, sebaliknya Jika nilai signifikansi <0,05 maka keputusannya adalah H1
diterima atau ada hubungan yang kuat antara pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan (PBB-P2) terhadap pajak daerah.
Berdasarkan nilai signifikansi dari output diatas diketahui bahwa dari nilai sig
pada tabel Pearson Correlation sig 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
ada hubungan yang kuat antara pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
(PBB-P2) terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan pedoman
interprestasikoefisien korelasi pada tabel II.1. Maka koefisien korelasi yang di
temukan terdapat pada tabel Pearson Correlationse besar 0,782 termasuk pada
kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan penerimaan pajak daerah.
3.3.2 Uji Koefisien Determinasi
Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya presentase
pengaruh antara pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan
penerimaan pajak daerah dan seberapa besar dipengaruhi oleh sebab lain. Dalam
proses pengolahan data menggunakan program aplikasi Statistical Product and
Service Solutions (SPSS) V. 21. Maka hasil yang didapat adalah:
Tabel III.7.
Uji Koefisien Detrminasi
Model Summary
Mod
el
R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Change Statistics
R
Square
Change
F
Change
df1 df2 Sig. F
Change
1 ,782a ,611 ,600 ,26093 ,611 53,413 1 34 ,000
a. Predictors: (Constant), PAJAK PBB-P2
Sumber:Output SPSS V.21
Rumusan Hipotesis yang digunakan untuk Uji Determinasi adalah:
H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak
daerah
H1: Ada pengaruh yang signifikan antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak
daerah
Kriteria pengujiannya adalah, Jika nilai signifikansi >0,05 maka keputusannya
adalah H0 tidak diterima atau tidak ada pengaruh yang signifikan antara PBB-P2
terhadap Pajak daerah, sebaliknya Jika nilai signifikansi <0,05 maka keputusannya
adalah H1 diterima atau ada pengaruh yang signifikan antara PBB-P2 terhadap pajak
daerah.
Pada output tabel III.7 diperoleh besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu
sebesar 0,782 dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel X terhadap variabel
Y, dari ouput tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi R Squre sebesar 0,611
yang mengandung pengertian bahwa pengaruh pajak bumi dan bangunan pedesaan
dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 61,1% sedangkan
sisanya (100% - 61,1%) = 38,9% dipengaruhi oleh sebab lain yang tidak diteliti
dalam penelitian.
3.3.3. Uji Persamaan Regresi
Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan
antara pajak bumi dan bangunan pedeasaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap
penerimaan pajak daerah. Dalam proses pengolahan data menggunakan program
aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) V.21. Maka hasil yang
didapat adalah:
Tabel III.8
ANOVA
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 3,637 1 3,637 53,413 ,000b
Residual 2,315 34 ,068
Total 5,951 35
a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH
b. Predictors: (Constant), PBB-P2
Sumber:outpus SPSS V.21
Rumusan Hipotesis yang digunakan untuk Uji Koefisien Determinasi adalah:
H0: Tidak ada persamaan regresi yang signifikan antara PBB-P2 terhadap
penerimaan pajak daerah
H1: Ada persamaan yang signifikan antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak
daerah
Jika nilai signifikansi >0,05 maka keputusannya adalah H0 tidak diterima atau
pajak bumi dan bangunana pedesaan dan perkotaan tidak berpengaruh signifikan
terhadap pajak daerah. Sedangkan, Jika nilai signifikansi <0,05 maka keputusannya
adalah H1 diterima atau pajak bumi dan bangunana pedesaan dan perkotaan secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.
Berdasarkan tabel output pada tabel III.8 dapat diketahui bahwa tabel F
sebesar 53,413 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka model regresi
dapat dipakai untuk memprediksi nilai penerimaan pajak daerah
Tabel III.9
Uji Persamaan Regresi Sederhana
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 16,144 1,004 16,082 ,000
PBB-P2 ,338 ,046 ,782 7,308 ,000
a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH
Sumber: Output SPSS V.21
Dari output pada tabel III.9 dapat diketahuitabel T sebesar 7,308 dengan
nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada
pengaruh yang signifikan antara pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan pada tabel Coefficients, pada kolom B
pada Constant (a) adalah 16,144, sedangkan nilai PBB-P2 (b) adalah 0,338, sehingga
persamaan regresinya dapat ditulis:
Y = a + bX atau 16,144 + 0,338
Dari persamaan regresi tersebut medel persamaan rgresi yang diperoleh:
1. Konstanta sebesar 16,144 menyatakan bahwa jika besaran pajak PBB-P2 tidak
ada nilai atau bernilai nol (0) maka profitabilitasnya pajak bumi dan bangunana
pedesaan dan perkotaan bernilai 16,144 atau 16,14%%
2. Koefisien regresi X sebesar 0,328 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai
pajak bumi dan bangunana pedesaan dan perkotaan, maka nilai Penerimaan
pajak daerah bertambah sebesar 0,328 atau sebesar 3,28% koefisien bernilai
positif artinya terjadi pengaruh positif antara pajak bumi dan bangunana
pedesaan dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah pada unit pelayanan
pajak dan retribusi daerah kecamatan ciracas .