Upload
trinhkhanh
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
41
BAB III
PERLUNYA ASEAN MEMBENTUK COMPETITION AUTHORITY
3.1 European Union
European Union (Uni Eropa) adalah bentuk kemitraan dalam bidang politik
dan ekonomi antar negara-negara Eropa. Dilihat dari sejarahnya, Uni Eropa telah
membantu menciptakan kedamaian, stabilitas, dan meningkatkan standar hidup
negara anggota. Uni Eropa juga memiliki mata uangnya sendiri yang berguna
untuk memudahkan terbentuknya pasar tunggal Eropa dimana orang, barang jasa,
investasi dan modal bisa berpindah antar negara anggota semudah perpindahan di
dalam satu negara.79
Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintahan dan supranasional80
yang berdiri dibawah Perjanjian Uni Eropa (perjanjian Maastricht81
) pada tahun
1992. Namun, latar belakang terbentuknya sudah dimulai jauh sebelum itu.
Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan
antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui
musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang
79
www.wikipedia.com, diakses pada 1 Desember 2014 80
Supranasional adalah metode pengambilan keputusan dalam komunitas politik multi-
nasional, dimana kekuasaan ditransfer ke otoritas yang lebih luas daripada pemerintah negara-
negara anggota. Karena keputusan dalam beberapa struktur supranasional diambil secara suara
terbanyak, adalah mungkin untuk negara anggota dalam serikat tersebut dipaksa oleh negara-
negara anggota lain untuk melaksanakan keputusan 81
Perjanjian Maastricht ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992 oleh anggota-
anggota Komunitas Eropa di Maastricht, Belanda. Pada tanggal 9-10 Desember 1991, kota
tersebut juga menjadi tuan rumah Dewan Eropa yang mendrafkan perjanjian ini. Setelah
diberlakukan tanggal 1 November 1993 selama Komisi Delors, perjanjian ini membentuk Uni
Eropa dan mendorong pembentukan mata uang tunggal Eropa, yaitu euro.
41
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
42
lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan
tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya.82
Salah satu cara mencapai integrasi Eropa adalah dengan membentuk
Komunitas Eropa (European Community) yang beranggotakan negara-negara
Eropa. Pada tahun 1951 melalui Treaty of Paris, enam negara Eropa (Belgia,
Jerman, Perancis, Italia, Luxemburg, dan Belanda) membentuk The European
Coal and Steel Community (ECSC) dengan tujuan untuk membentuk common
market bagi industri batu bara dan baja. ECSC berdiri selama 50 tahun dan
diintegrasikan dalam Komunitas Eropa setelah perjanjian pembentukan ECSC
berakhir pada tanggal 23 Juli 2002. Perkembangan integrasi Eropa berikutnya
terjadi pada tahun 1957, melalui Treaty of Rome atau yang biasa disebut sebagai
Treaty Estabilishing the European Community (TEEC), yang membentuk The
European Atomic Energy (Euratom) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (European
Economic Community).83
Uni Eropa didirikan secara resmi melalui Treaty of Maastricht dan mulai
berlaku pada tanggal 1 November 1993. Terdapat tiga pilar utama dalam struktur
Uni Eropa yang diatur dalam Treaty of Maastricht, yaitu:84
1. European Communities, yang menangani kebijakan ekonomi, sosial, dan
masalah lingkungan Uni Eropa;
2. Common Foreign and Security Policies (CFSP), yang menangani urusan luar
negeri dan kemiliteran Uni Eropa; dan
82
https://www.academia.edu/7985860/european_union, diakses pada 1 Desember 2014 83
Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum
Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 8 84
Ibid, h. 9
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
43
3. Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters (PJCC), yang
bertanggung jawab atas kerjasama mengenai pemberantasan tindak criminal.
PJCC dulu bernama Justice and Home Affairs (JHA).
Baik TEEC dan Treaty of Maastricht kemudian direvisi dan dituangkan
dalam Treaty of Amsterdam dan Treaty of Nice. Untuk menyederhanakan
perjanjian- perjanjian internasional pembentuk Uni Eropa yang ada, 25 kepala
negara dari negara anggota Uni Eropa mengajukan pembentukan Konsitusi Uni
Eropa. Ide ini tidak terwujud karena tidak tercapai kesepakatan antara negara-
negara anggota Uni Eropa. Pada akhirnya tercetuslah untuk mengubah perjanjian-
perjanjian tersebut ke dalam suatu reform treaty yang kemudian disebut dengan
Treaty of Lisbon. Pada tanggal 13 Desember 2007, the European Council
menandatangani Treaty of Lisbon yang kemudian baru berlaku pada bulan
Desember 2009. Treaty of Lisbon menghapus ketiga pilar dalam struktur Uni
Eropa serta mengubah nama Treaty Estabilishing the European Union menjadi
Treaty Functioning of the European Union (TFEU) dan Treaty of Maastricht
menjadi Treaty of the European Union (TEU).85
3.1.1 Sumber Hukum Uni Eropa
Sebagaimana sistem hukum regional lainnya, hukum regional Uni Eropa juga
memiliki sumber hukum, yaitu :86
1. Primary Legislation, yang terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional yang
merupakan anggaran dasar Uni Eropa;
2. Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Uni Eropa dengan pihak ketiga;
85
Ibid h. 10 86
Ibid h. 11
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
44
3. Secondary Legislation, yang berupa produk legislasi institusi-institusi Uni
Eropa yang terdiri dari regulation, directive, dan decision, serta produk non-
legislasi Uni Eropa yang terdiri dari recommendation dan opinion;
4. Prinsip Hukum Umum; dan
5. Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara negara anggota Uni Eropa.
3.1.2 The Institutions
Sumber : Prof. Dr. Wolfgang Schumann, Institutional Structure at Supranational level (I),
www.dadalos-europe.org, Dikunjungi pada 20 November 2014
Berdasarkan Article 13 TEU ada 7 Institusi utama yang dipercayakan untuk
mengurus EU, yaitu :
1. The Commision
European Commission (Komisi Eropa) merupakan institusi di Uni Eropa
yang tidak berhubungan dengan negara anggota Uni Eropa. Komisi Eropa bekerja
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
45
atas nama Uni Eropa secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan kewenangan
yang ada dalam suatu negara, Komisi Eropa merupakan lembaga eksekutif.87
Komisi Eropa dan Presiden-nya memiliki 4 peran, yaitu :88
- Mempromosikan kepentingan umun Uni Eropa
- Mengawasi penerapan hukum Uni Eropa
- Mengeksekusi pelaksanaan penganggaran
- Representasi eksternal
Dalam masa kerjanya, Komisi Eropa bertanggung jawab kepada Parlemen
Eropa. Jika Parlemen Eropa merasa tidak puas dengan kinerja Komisi Eropa,
maka Parlemen Eropa dapat mengajukan motion of cencure sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 ayat (8) TEU “Pasal 17 ayat (8) berbunyi :“The Commission, as a
body, shall be responsible to the European Parliament. In accordance with
Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union,the European
Parliament may vote on a motion on censure of the Commission. If such amotion
is carried, the members of the Commission shall resign as a body and the
HighRepresentative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall
resign from the duties that he or she carries out in the Commission”.89
Wewenang The Commission berdasarkan Article 17 TEU :90
1. The Commission shall promote the general interest of the Union and take
appropriate initiatives to that end. It shall ensure the application of the
87
Ibid, h. 49 88
Jens Peter-Bonde, ed., Consolidated Reader-Friendly Edition of the Treaty of
European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of European Union (TFEU) as
amended by the Treaty of Lisbon (2007), Foundation for EU Democracy, Denmark, 2008, h.24 89
Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum
Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 46 90
The Treaty of European Union, Article 17(1)& 17(2)
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
46
Treaties, and of measures adopted by the institutions pursuant to them. It
shall oversee the application of Union law under the control of the Court
of Justice of the European Union. It shall execute the budget and manage
programmes. It shall exercise coordinating, executive and management
functions, as laid down in the Treaties. With the exception of the common
foreign and security policy, and other cases provided for in the Treaties, it
shall ensure the Union's external representation. It shall initiate the
Union's annual and multiannual programming with a view to achieving
interinstitutional agreements President of The Commission
Komisi mendukung kepentingan umum Uni Eropa dan mengambil inisiatif
yang tepat untuk itu. Komisi harus menjamin penerapan the Treaty, dan
langkah-langkah yang diadopsi oleh institusi lainnya telah sesuai dengan
aturan yang ada. Komisi akan mengawasi penerapan hukum Uni Eropa
dibawah kendali (European Court of Justice). Komisi membuat anggaran
dan mengelola program. Komisi harus melaksanakan koordinasi eksekutif
dan fungsi manajemen, seperti yang tercantum dalam the Treaties. Dengan
pengecualian dari asing umum dan kebijakan keamanan, dan kasus-kasus
lain yang diatur dalam the Treaties, hal itu harus menjamin representasi
eksternal Uni Eropa.
2. Union legislative may only be adopted on the basis of a Commission
proposal, except where the Treaties provide otherwise. Other acts shall be
adopted on the basis of a Commission proposal where the Treaties so
provide.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
47
Tindakan legiselatif Uni Eropa harus dilakukan atas persetujuan dari
Komisi eropa kecuali jika di dalam perjanjian menetapkan lain. Tindakan
lainnya yang dilakukan Uni Eropa harus atas usul Komisi Eropa dimana
dalam The Treaties menetapkan demikian.
(i) Legislative Power
Komisi Eropa memiliki peran yang sangat penting dalam proses legiselatif,
seperti yang sudah diterangkan sebelumnya pada Article 17(2) TEU bahwa
Komisi Eropa memiliki hak inisiatif, yang menempatkannya berada di garis
terdepan dalam hal pengembangan kebijakan. Kebanyakan rancangan undang-
undang akan disetujui oleh the Council dan the European Parliament, tetapi
Komisi Eropa memiliki hak inisiatif yang memungkinkannya untuk bertindak
sebagai „motor of integration‟ untuk Uni Eropa. Namun kenyataannya the Council
yang banyak berperan dalam inisiatif pembuatan undang-undang.91
Cara kedua, Komisi Eropa pada proses legiselatif juga memiliki hak untuk
mengembangan rencana pembuatan undang-undang setiap tahunnya. Seperti yang
dijelaskan Article 17(1) TEU Komisi Eropa juga membentuk prioritas pengaturan
agenda untuk Uni Eropa untuk tahun yang akan datang. Hal ini, terangkum dalam
rencana program tahunan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan antar
lembaga.92
Komisi Eropa juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan Uni Eropa dalam
cara ketiga, yaitu dalam membangun strategi kebijakan secara general. Contohnya
the Commission‟s White Paper pada saat penyelesaian pasar internal, yang
91
Paul Craig dan Graine de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford
University Press, 2011, h. 37 92
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
48
berbentuk tindakan Eropa tunggal. Inisiatif Komisi Eropa dibawah pimpinan
Jacques Delors memberikan kontribusinya dalam Pembangunan Ekonomi dan
Serikat Moneter.93
Cara ke-empat Komisi Eropa menjalankan kekuasaan legiselatifnya adalah
melalui kapasitas, di beberapa daerah tertentu untuk memberlakukan norma Uni
Eropa tanpa melibatkan lembaga Uni Eropa lainnya.94
Menurut Article 290 TFEU95
Komisi Eropa melatih kekuasaan delegasinya
dengan diberikan delegasi oleh the Council dan European Parliament untuk
membuat regulasi dalam bidang tertentu.96
(i) Administrative Power
Komisi Eropa memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam hal wewenang
administrative. Sesuai Article 17(1) TEU yang menyebutkan bahwa Komisi Eropa
harus mengurus program. Kebijakan sekali dibuat, harus didaftarkan. Undang-
undang, sekali berlaku harus dilaksanakan dengan baik. Biasanya hal ini akan
melalui proses administrasi bersama, menggunakan badan-badan nasional. Komisi
Eropa akan melakukan pengawasan secara general, untuk meyakinkan bahwa
peraturan yang ada benar-benar terlaksana dalam negara-negara anggota.97
(ii) Executive Power
93
Ibid 94
Ibid 95
“A legislative act may delegate to the Commission the power to adopt non-legislative
acts to supplement or amend certain non-essential elements of the legislati- ve act. The objectives,
content, scope and duration of the delegation of power shall be explicitly defined in the legislative
acts. The essential elements of an area shall be reserved for the legislative act and accordingly
shall not be the subject of a delegation of power.” 96
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 37 97
Ibid, h.38
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
49
Komisi Eropa memiliki tanggung jawab dari sifat eksekutif, yaitu : terkait
dengan keuangan dan mengenai hubungan eksternal. Komisi Eropa memiliki
peran penting dalam pembentukan anggaran belanja Uni Eropa, dan juga dalam
hal pengeluaran, terutama dalam dukungan pertanian yang berpengaruh besar
terhadap anggaran belanja Uni Eropa dan kebijakan structural, yang didesain
untuk membantu daerah-daerah miskin, menyesuaikan penurunan industry, dan
memerangi pengangguran jangka panjang.98
(iii) Judicial Power
Komisi Eropa memiliki 2 macam wewenang yudisial. Sesuai Article 17(1)
TEU, bahwa Komisi Eropa harus memastikan penerapan The Treaties, dan hukum
yang dibuat sudah berdasarkan ketentuan didalamnya. Melakukan pengawasan
bahwa penerapan Hukum Uni Eropa dibawah kontrol ECJ ( European Court of
Justice).99
Komisi Eropa akan memberikan tindakan terhadap negara-negara anggota
jika mereka melanggar hukum Uni Eropa.100
Tindakan tersebut sesuai dengan
Article 258 TFEU101
, berikut ini adalah sistematika sebelum membawa negara
anggota ke Pengadilan : Surat pemberitahuan resmi kepada negara, Respon oleh
Negara Anggota, Keputusan Pengadilan.102
98
Ibid 99
Ibid 100
Ibid 101
“If the Commission considers that a Member State has failed to fulfil an obligation
under the Treaties, it shall deliver a reasoned opinion on the matter after giving the State
concerned the opportunity to submit its observations.
If the State concerned does not comply with the opinion within the period laid down by the
Commission, the latter may bring the matter before the Court of Justice of the European Union.” 102
Jens Peter-Bonde, Op.Cit., h. 39
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
50
Komisi Eropa juga bertindak dalam bidang tertentu sebagai penyelidik dan
hakim awal dari Treaty Violation (pelanggaran perjanjian), baik dari perusahaan
privat atau pun dari negara anggota. Bidang yang paling penting adalah kebijakan
kompetisi dan membantu negara. Keputusan Komisi Eropa akan ditinjau oleh
Pengadilan Umum. Terlepas dari judicial review, Komisi Eropa memiliki
wewenang dalam hal investigasi dan ajudikatif, hal tersebut menjadi alat yang
penting untuk pengembangan kebijakan Uni Eropa.103
President of the Commission
Berdasarkan Article 17 (7) TEU Presiden Komisi Eropa diusulkan dari
mayoritas Perdana Menteri yang berkualitas, the European Parliament akan
menyetujui juka mayoritas anggota menyutujui, jika ditolak maka kandidat yang
baru akan dipilih dalam waktu 1 bulan dengan prosedur yang sama. The Council,
melalui kesepakatan bersama dengan Presiden terpilih, akan mengadopsi daftar
orang-orang yang mengusulkan untuk diangkat sebagai anggota Komisi Eropa.
Mereka harus dipilih, atas dasar saran yang dibuat oleh negara-negara anggota.104
Wewenang Presiden Komisi Eropa :105
- Memutuskan pedoman dan internal organisasi,
- Menunjuk wakil Presiden dan memberhentikan anggota
Seorang anggota Komisi mengundurkan diri jika Presiden memintanya.
Perwakilan Tinggi Uni Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan akan
103
Paul Craig dan Graine de Burca, Loc.Cit., h. 39 104
Jens Peter-Bonde, Op.Cit., h. 26 105
Ibid, h.25
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
51
mengundurkan diri, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 18 (1), jika
Presiden memintanya.106
Prosedur Anti Kompetitif Agreements (Perjanjian anti kompetisi)
Berdasarkan Article 101 TFEU, perjanjian yang dilarang adalah perjanjian
yang antar perusahaan yang mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan di
Uni Eropa dan yang dapat mempengaruhi perdagangan antar negara anggota
(perjanjian anti kompetitif). Termasuk menetapkan harga atau kartel, perjanjian
anti kompetitif dilarang baik yan bersifat horizontal (antara perusahaan yang
beroperasi pada tingkat yang sama) atau pun vertikal (pada tingkat berbeda).107
Prosedur berdasarkan pasal 101 TFEU :
1. Adanya keluhan;
2. Melakukan inisiatif untuk penyelidikan sendiri
3. Pengajuan keringanan hukuman dari salah satu peserta kartel. Dalam program
Kemurahan hati Komisi, perusahaan pertama yang mengajukan bukti yang
cukup untuk Komisi baik untuk memulai inspeksi atau memungkinkan untuk
menemukan pelanggaran menerima pembebasan penuh (kekebalan total).
Ketika berlaku kekebalan, perusahaan juga harus mengakhiri keikutsertaannya
dalam pelanggaran. Perusahaan yang mendekati Komisi dan kemudian
berkontribusi memiliki nilai yang lebih untuk penyelidikan dan memenuhi
syarat untuk pengurangan denda, dalam hal pengajuan kekebalan syarat dan
ketentuan yang berlaku juga sama.108
106
the Treaty of European Union, Article 17(6) 107
European Union, Procedures in anticompetitive agreements, dikunjungi pada 13
Desember 2014 108
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
52
Kekuatan investigasi Komisi untuk menegakkan Pasal 101 diatur dalam
Peraturan Antitrust. Komisi diberdayakan, misalnya, untuk:109
- Mengirim permintaan informasi kepada perusahaan;
- Dalam konteks pemeriksaan :
1. Memasuki tempat perusahaan;
2. Memeriksa catatan yang berhubungan dengan bisnis;
3. Mengambil salinan catatan-catatan;
4. Segel tempat usaha dan catatan selama pemeriksaan;
5. Meminta anggota staf atau perusahaan perwakilan pertanyaan yang berkaitan
dengan subjek-materi dan tujuan pemeriksaan dan mencatat jawaban.
Pada akhir fase investigasi awal, Komisi dapat mengambil keputusan untuk
melanjutkan kasus ini sebagai prioritas dan melakukan penyelidikan mendalam,
atau untuk menutupnya. Dalam kasus kartel, jika kasus itu harus dilanjutkan,
Komisi memutuskan apakah atau tidak kasus ini cocok untuk prosedur
penyelesaian.110
Antitrust Procedures in Abuse of Dominance (Prosedur Antitrust dari Posisi
Dominan)
Berdasarkan Article 102 TFEU, posisi dominan dilarang dalam suatu pasar
tertentu. Kasus mengenai Article 102 ini dapat ditangani oleh Komisi Eropa atau
pun badan pengawas nasional yang menjadi tempat kasus tersebut terjadi.
109
Ibid 110 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
53
Investigasi dapat dilakukan setelah adanya laporan dari negara yang merasa
dirugikan atau melalui investigasi secara mandiri.111
Langkah pertama yang dilakukan Komisi adalah menilai apakah pelaku usaha
tersebut dominan atau tidak, Komisi juga mengambil faktor-faktor lain
dipertimbangkan dalam penilaian mengenai dominasi, termasuk kemudahan yang
pelaku usaha lain dapat memasuki pasar; adanya tambahan bea masuk karena
konsumen; ukuran keseluruhan dan kekuatan perusahaan dan sumber daya dan
sejauh mana itu hadir pada beberapa tingkat rantai pasokan (integrasi vertikal).112
Kekuatan investigasi Komisi untuk menegakkan Pasal 102 yang tertera dalam
Peraturan 1/2003 (Peraturan Antitrust). Komisi diberdayakan, misalnya, untuk:113
- Mengirim permintaan informasi kepada perusahaan;
- Dalam konteks pemeriksaan:
1. memasuki tempat perusahaan;
2. memeriksa catatan yang berhubungan dengan bisnis;
3. mengambil salinan catatan-catatan;
4. segel tempat usaha dan catatan selama pemeriksaan;
5. meminta anggota staf atau perusahaan perwakilan pertanyaan yang berkaitan
dengan subjek-materi dan tujuan pemeriksaan dan mencatat jawaban.
Pada akhir fase investigasi awal, Komisi dapat mengambil keputusan untuk
menjadikan kasus ini sebagai prioritas dan melakukan penyelidikan mendalam,
atau untuk menutupnya.
111
Ibid 112
Ibid 113 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
54
Merger Control Procedures
Dasar hukum untuk Control Merger Uni Eropa adalah Peraturan Dewan (EC)
No 139/2004, EU Merger Regulation. Peraturan tersebut melarang merger dan
akuisisi yang signifikan akan mengurangi kompetisi di Pasar Tunggal, misalnya
jika mereka akan membuat perusahaan dominan yang cenderung menaikkan harga
bagi konsumen.114
Komisi pada prinsipnya hanya meneliti merger lebih besar dengan dimensi
Uni Eropa, yang berarti bahwa perusahaan penggabungan mencapai ambang batas
omset tertentu. Ada dua cara alternatif untuk mencapai ambang batas omset untuk
dimensi Uni Eropa.115
Alternatif pertama membutuhkan:
(i) omset seluruh dunia gabungan dari semua perusahaan penggabungan lebih dari
€ 5 000 juta dan
(ii) omset luas Uni Eropa untuk masing-masing setidaknya dua dari perusahaan
lebih dari € 250 juta.
Alternatif kedua membutuhkan:
(i) omset seluruh dunia dari semua perusahaan penggabungan lebih 2 €500 juta,
(ii) omset gabungan dari semua perusahaan penggabungan lebih dari € 100 juta
dalam setiap setidaknya tiga negara anggota,
(iii) omset lebih dari € 25 juta untuk masing-masing setidaknya dua dari
perusahaan di masing-masing negara anggota tiga termasuk dalam ii, dan
114
Ibid 115 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
55
(iv) omset Uni Eropa-lebar dari masing-masing setidaknya dua perusahaan lebih
dari € 100 juta.
Dalam kedua alternatif, dimensi Uni Eropa tidak terpenuhi jika setiap
perusahaan arsip lebih dari dua pertiga dari omset Uni Eropa-lebar dalam satu dan
Negara Anggota yang sama. Sekitar 300 merger biasanya diberitahukan kepada
Komisi setiap tahun.116
Merger kecil bukan merupakan wewenang Uni Eropa tetapi merupakan
kewenangan otoritas persaingan usaha negaranya. Ada mekanisme rujukan di
tempat yang memungkinkan negara-negara anggota dan Komisi untuk
menyerahkan kasus tersebut antara mereka, baik atas permintaan perusahaan yang
terlibat dan Negara Anggota.117
Komisi harus diberitahu tentang merger manapun dengan dimensi Uni Eropa
sebelum pelaksanaannya. Perusahaan dapat menghubungi Komisi terlebih dahulu
untuk melihat bagaimana mempersiapkan terbaik pemberitahuan mereka. Ada
template pra-siap digunakan untuk memberitahu merger mereka, berdasarkan
pada kompleksitas kasus.118
Jika perusahaan penggabungan tidak beroperasi di pasar yang sama atau
terkait, atau jika mereka memiliki pangsa pasar hanya sangat kecil tidak mencapai
ambang batas pangsa pasar tertentu merger akan biasanya tidak menimbulkan
masalah persaingan yang signifikan: review merger karena itu dilakukan oleh
disederhanakan prosedur, yang melibatkan pemeriksaan rutin.119
116
Ibid 117 Ibid 118
Ibid 119
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
56
Batas pangsa pasar adalah: 15% gabungan pangsa pasar di pasar apapun di
mana mereka berdua bersaing, atau pangsa pasar 25% di pasar vertikal terkait.
Komisi melakukan penyelidikan penuh. Rincian pemberitahuan baru
dipublikasikan di situs kompetisi Komisi dan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa,
sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Komisi dan
menyampaikan komentar pada merger.120
Setelah pemberitahuan, Komisi memiliki 25 hari kerja untuk menganalisis
kesepakatan selama fase I penyelidikan. Lebih dari 90% dari semua kasus
diselesaikan di Tahap I, umumnya tanpa memperbaiki.121
Fase I tinjauan mungkin melibatkan berikut:
1. Permintaan informasi dari perusahaan penggabungan atau pihak ketiga;
2. Kuesioner kepada pesaing atau pelanggan yang mencari pandangan mereka
tentang merger, serta kontak lain dengan pelaku pasar, yang ditujukan untuk
menjelaskan kondisi untuk persaingan di pasar tertentu atau peran perusahaan
yang bergabung di pasar itu.122
Ada dua kesimpulan utama dari tahap I investigasi:
1. Merger ini dibersihkan, baik tanpa syarat atau tunduk pada obat diterima; atau
2. Merger ini masih menimbulkan kekhawatiran persaingan dan Komisi membuka
penyelidikan tahap II.123
Tahap II adalah analisis mendalam dari efek merger terhadap kompetisi dan
membutuhkan lebih banyak waktu. Hal ini dibuka ketika kasus ini tidak bisa
120
Ibid 121
Ibid 122
Ibid 123 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
57
diselesaikan dalam Tahap I, yaitu ketika Komisi memiliki kekhawatiran bahwa
transaksi bisa membatasi persaingan di pasar internal. Penyelidikan tahap II
biasanya melibatkan pengumpulan informasi yang lebih luas, termasuk dokumen
internal perusahaan, data ekonomi yang luas, kuesioner yang lebih rinci pelaku
pasar, dan / atau kunjungan lapangan.124
Dari pembukaan penyelidikan Tahap II, Komisi memiliki 90 hari kerja untuk
membuat keputusan akhir pada kompatibilitas transaksi yang direncanakan
dengan Peraturan Merger UE. Hal ini dapat diperpanjang dengan tambahan 15
hari kerja jika pihak yang memberitahukan menawarkan komitmen kemudian
pada fase II (yaitu setelah hari kerja ke-55 kasus). Ekstensi lebih lanjut hingga 20
hari kerja dapat diberikan atas permintaan oleh, atau dengan persetujuan, pihak
yang memberitahukan. Jika pihak memberitahukan tidak memberikan informasi
penting yang Komisi telah diminta dari mereka, jam bisa dihentikan sampai
informasi yang hilang tersebut.125
Setelah investigasi tahap II, Komisi dapat tanpa syarat menghapus merger;
atau Menyetujui subjek merger untuk obat; atau Melarang merger jika tidak ada
solusi yang memadai terhadap masalah kompetisi telah diajukan oleh pihak
penggabungan.126
Semua keputusan akhir - baik tahap I dan tahap II - yang dipublikasikan di
situs kompetisi, setelah referensi untuk informasi yang bersifat rahasia perusahaan
telah dihapus.127
124
Ibid 125
Ibid 126 Ibid 127
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
58
2. The European Parliament
European Parliament (Parlemen Eropa) adalah parlemen yang terdiri dari
orang-orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat Uni Eropa. Pada
awalnya, Parlemen Eropa adalah gabungan dari ECSC Joint Assembly, EEC
Assembly, dan Euratom Assembly. Gabungan dari tiga majelis dalam Komunitas
Eropa tersebut kemudian berganti nama menjadi Parlemen Eropa saat
dibentuknya TEU pada tahun 1993.128
Sejak diberlakukannya Treaty of Lisbon pada tanngal 1 Desember 2009,
jumlah kursi yang ada di Parlemen adalah 754 kursi.129
Jumlah ini melebihi
jumlah kursi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) TEU “The European Parliament
shall be composed of representatives of the Union's citizens. They shall not
exceed seven hundred and fifty in number, plus the President. Representation of
citizens shall be degressively proportional, with a minimum threshold of six
members per Member State. No Member State shall be allocated more than
ninety-six seats.”.130
Pada umumnya, jumlah minimal kursi yang dimiliki setiap
negara anggota Uni Eropa adalah enam kursi dan jumlah maksimalnya adalah 96
kursi. Pembagian jumlah kursi Parlemen Eropa didasarkan pada jumlah penduduk
dari negara anggota. Semakin banyak jumlah penduduk dari suatu negara, maka
kuota kursi yang dimiliki oleh negara tersebut semakin banyak.Terdapat
pengecualian terhadap aturan ini karena baru berlakunya Treaty of Lisbon pada
128
Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of European Union Law, (Luxemburg: Publication
Office of European Union, 2010), h. 45, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan
Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 43 129
Ibid 130
Ibid, h.44
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
59
tahun 2009. Pengecualian tersebut yaitu Jerman dalam periode legislatif 2009-
2014 memiliki 99 anggota Parlemen Eropa.131
Pemilihan anggota Parlemen Eropa dilakukan setiap lima tahun sekali. Setiap
masyarakat Uni Eropa berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota
Parlemen Eropa.132
Para anggota Parlemen Eropa tidak terbagi-bagi berdasarkan
nasionalitas mereka masing-masing, tetapi terbagi berdasarkan kelompok-
kelompok politik.133
Kelompok-kelompok politik ini merupakan kelompok politik
yang pada dasarnya terdapat juga di negara-negara anggota Uni Eropa.
Kelompok-kelompok politik tersebut yaitu:
1. Group of European‟s People Party (Christian Democrats)
2. Socialist Group
3. Alliance of Liberals and Democrats for Europe
4. Greens/European Free Alliance
5. European Conservatives and Reformists
6. Europe of Freedom and Democracy Group
7. European United Left-Nordic Green Left
8. Non-attached Group
Wewenang Parlemen Eropa dibagi 3 yaitu : wewenang legiselatif,
pemberhentian dan pengangkatan, dan pengawasan. Dalam hal wewenang
131
Ibid 132
Damian Chalmers dan Adam Tomkins, European Union Public Law, (Cambridge:
Cambridge University Press, 2007), h. 112, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan
Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 44 133
Ali M. El-Agraa, European Union: Economics and Policies, (Cambridge: Cambridge
University Press, 2007), h.53 dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum
Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 2013, h. 44
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
60
legiselatif Parlemen Eropa berperan sebagai legislator dalam proses konsultasi
(consultation) dan dalam proses co-decision (ordinary legislative procedure).
Dalam proses konsultasi, Parlemen dimintakan pendapat atas suatu proposal
peraturan perundang-undangan dan Parlemen berhak untuk memberikan
amandemen. Dalam proses co-decision, selain dimintakan pendapat dan
memberikan amandemen terhadap suatu proposal, Parlemen memiliki hak untuk
tidak menyetujui proposal.134
TABEL KOMPOSISI ANGGOTA PARLEMEN EROPA
Negara Anggota Uni Eropa Jumlah Perwakilan di Uni Eropa
Jerman 99
Perancis 74
Italia 73
Inggris 73
Spanyol 54
Polandia 51
Romania 33
Belanda 26
Belgia 22
Republik Ceko 22
Yunani 22
Hungaria 22
Portugal 22
134
Chalmers, Op.Cit., h.114
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
61
Swedia 20
Bulgaria 18
Australia 19
Denmark 13
Slovakia 13
Finlandia 13
Irlandia 12
Lithuania 12
Latvia 9
Slovenia 8
Estonia 6
Siprus 6
Luksemburg 6
Malta 6
Sumber : Fanny Alda Putri, “MASALAH KEBERLAKUAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM
SISTEM HUKUM REGIONAL UNI EROPA”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, 2013, h. 45
Wewenang pemberhentian dan pengangkatan oleh Parlemen Eropa,
akuntabilitas Komisi Eropa terhadap Parlemen Eropa secara bertahap telah
diperkuat. Karena Parlemen Eropa selalu memiliki wewenang untuk mengecam
Komisi Eropa dan menuntut pengunduran dirinya. Tetapi, wewenang ini tidak
pernah digunakan oleh Parlemen Eropa, meskipun kecaman telah diajukan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
62
terhadap Komisi Eropa, termasuk selama periode pengunduran diri santer
terdengar pada tahun 1999. 135
Sejak Perjanjian Maastricht Parlemen Eropa juga memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam pengangkatan Komisi Eropa. Berdasarkan Article 14(1) TEU
menyatakan bahwa Parlemen Eropa harus memilih Presiden Komisi Eropa. “The
European Parliament shall, jointly with the Council, exercise legislative and
budgetary functions. It shall exercise functions of political control and
consultation as laid down in the Treaties. It shall elect the President of the
Commission”. Namun sebaliknya pada Article 17(7) TEU menerangkan bahwa
Dewan Eropa ikut ambil andil dalam memilih kandidat Presiden Komisi Eropa
untuk nantinya dipilih oleh Parlemen Eropa oleh mayoritas anggota
komponennya. Jika kandidat tersebut tidak memperoleh mayoritas suara yang
diperlukan maka Dewan Eropa akan mencari kandidat lain yang memenuhi syarat
dalam waktu 1 bulan dan mengajukannya lagi ke Parlemen Eropa untuk dipilih.
Hal ini tidak memberikan Parlemen Eropa hak untuk memilih Presiden
Komisi Eropa secara mandiri, kandidat akan diajukan oleh Dewan Eropa dan
harus diterima oleh partai terbesar di Parlemen Eropa.136
Dalam hal anggota Court of Auditors dan Presiden, Wakil Presiden, dan
Dewan eksekutif Bank Sentral Eropa, Parlemen Eropa harus berkonsultasi dengan
Dewan Eropa dan negara-negara anggota, tetapi persetujuan tidak diperlukan.137
Wewenang pengawasan, Parlemen Eropa melakukan pengawasan terhadap
institusi lain dalam Uni Eropa, khususnya Komisi Eropa, dengan cara mengajukan
135
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 55 136
Ibid 137
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
63
pertanyaan dan membentuk komite penyelidikan. Peraturan mengenai komite
penyelidikan sebelum diatur dalam Articles 226 dan 227 TFEU diatur juga dalam
Perjanjian Maastricht.138
Parlemen Eropa menerapkan pengawasan demokratis (democratic
supervision) kepada institusi-institusi Uni Eropa lainnya.139
Fungsi pengawasan
Parlemen Eropa dapat juga dilakukan melalui pengawasan secara reguler terhadap
laporan yang dibuat oleh Komisi Eropa. Selain melakukan pengawasan terhadap
Komisi Eropa, Parlemen Eropa juga mengawasi kinerja dari Dewan Anggota
Parlemen Eropa memiliki hak bertanya kepada Dewan mengenai isu-isu tertentu
yang sedang berlangsung dalam pertemuan Dewan.140
Perjanjian Maastricht juga mengatur mengenai pengangkatan oleh Parlemen
dari Ombudsman. Ombudsman adalah untuk menerima pengaduan dari warga
serikat pekerja atau penduduk, warga negara ketiga atau badan hukum, mengenai
kasus maladministrasi dalam kegiatan lembaga serikat, badan, kantor, atau
instansi serta melakukan pertanyaan yang ia temukan alasan, baik sendiri inisiatif
atau atas dasar pengaduan yang disampaikan kepadanya langsung atau melalui
negara-negara anggota parlemen Eropa. Ombudsman ditunjuk selama Parlemen
Eropa dan dalam kasus kesalahan serius atau pemenuhan non kondisi kantor ECJ
tersebut, atas permintaan Parlemen Eropa yang memberhentikan pemegang
kantor.141
138
Ibid 139
Chalmers, Op.Cit., h. 46 140
Ibid 141
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 56
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
64
Wewenang dalam mengatur anggaran, Parlemen Eropa menggunakan
kekuasaannya atas anggaran untuk menekan perubahan yang lebih umum alokasi
antar lembaga kekuasaan dan konflik kadang-kadang berakhir di pengadilan.
Diatur dalam Article 314 TFEU mengenai prosedurnya yang lebih mengarah
kepada prosedur legiselatif.142
3. The Council
The Council (Dewan) terdiri dari menteri-menteri perwakilan dari negara-
negara anggota Uni Eropa yang nantinya akan melakukan tindakan pemerintahan
dan memberikan hak suaranya. Sesuai dengan Article 16(2) TEU “The Council
shall consist of a representative of each Member State at ministerial level, who
may commit the government of the Member State in question and cast its vote”.
Tugas utama Dewan adalah bersama Parlemen Eropa membentuk produk legislasi
Uni Eropa, yaitu regulation, directive, dan decision.143
Ada pun tugas lain dari Dewan adalah sebagai berikut:
1. mengkoordinasikan peraturan negara anggota Uni Eropa yang beragam
mengenai ekonomi dan sosial;
2. membentuk perjanjian internasional antara Uni Eropa dengan negara lain yang
bukan negara anggota atau dengan organisasi internasional lainnya;
3. menyetujui anggaran Uni Eropa bersama dengan Parlemen Eropa;
4. mendefiniskan dan mengimplementasikan Common Foreign and Security
Policy (CFSP) berdasarkan pedoman yang telah dibuat oleh Komisi Eropa;
142
Ibid, h.57 143
Borchardt, Op.Cit., hal. 48
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
65
5. mengkoordinasikan kerjasama antara pengadilan nasional negara anggota dan
juga penegak hukum lainnya.144
Dewan tidak memiliki anggota tetap karena agenda yang dibahas ditiap
pertemuan berbeda, misalnya saat ini yang menjadi fokus Uni Eropa adalah
tentang peraturan yang terkait dengan ekonomi maka dalam pertemuan Dewan
tersebut hanya boleh dihadiri oleh satu menteri yang mengurusi tentang ekonomi
dari tiap negara anggota Uni Eropa.145
Dewan terbagi menjadi sembilan
berdasarkan tema utama yang menjadi agenda pertemuan, yaitu:
1. Dewan Urusan Umum dan Hubungan Luar Negeri (General Affairs and
External Affairs);
2. Dewan Ekonomi dan Finansial (Economic and Financial Affairs);
3. Dewan Urusan Hukum;
4. Dewan Ketenaga kerjaan, Sosial, Kesehatan, dan Konsumen (Empolyment,
Social Policy, Health and Consumer Affairs);
5. Dewan Persaingan Usaha;
6. Dewan Transportasi, Telekomunikasi dan Energi;
7. Dewan Pertanian dan Perikanan;
8. Dewan Lingkungan; dan
9. Dewan Pemuda, Pendidikan, dan Kebudayaan.146
144
Ibid 145
European Commission, How the EU Works: Your Guide to European Union
Institutions, (Brussel: EU Directorate-General of Communication, 2007), h.16, dikutip dari Fanny
Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni
Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 45 146
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
66
Dewan akan melakukan pertemuan jika Presiden Dewan menyelenggarakan
pertemuan dengan inisiatifnya, atau atas permintaan dari salah satu negara
anggota, atau berdasarkan permintaan Komisi Eropa. Hampir semua pertemuan
Dewan bertempat di Brussels, kecuali pada April, Juni, dan October yang
diadakan di Luxembourg. Pertemuan yang dilakukan lebih transparan dari yang
sebelumnya, sebagai hasil dari perubahan yang diperkenalkan pada Juni 2006.147
Perjanjian Lisbon menetapkan pertemuan Dewan sibagi menjadi 2 bagian yaitu
yang berhubungan dengan tindakan legiselatif dan yang non legiselatif. Jika
Dewan melakukan pertemuan yang membahas mengenai tindakan legiselatif
maka pertemuan itu harus dilakukan di hadapan masyarakat umum.148
Wewenang Dewan, Article 16(1) TEU hanya menerangkan bahwa “The
Council shall, jointly with the European Parliament, exercise legislative and
budgetary functions. It shall carry out policy-making and coordinating functions
as laid down in the Treaties”. Dewan bersama-sama dengan Parlemen Eropa,
melaksanakan fungsi legislatif dan anggaran. Dewan melaksanakan pembuatan
kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam
Perjanjian. Hal ini menerangkan bahwa Dewan memiliki peran penting dalam
pengambilan keputusan dalam 7 cara.
Pertama, Dewan harus mempertimbangkan semua inisiatif legiselatif Komisi
Eropa sebelum hal tersebut menjadi hukum. Pertimbangan ini akan dilakukan
dengan cara pengambilan suara, pengambilan suara akan dilakukan berdasarkan
147
M Westlake and D Galloway, The Council of the European Union (Harper, 3rd
edn,
2004); F Hayes-Renshaw and H Wallace, The Council of Ministers (Palgrave, 2nd
edn, 2006)
dikutip dari Paul Craig dan Graine de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford
University Press, 2011, h. 41 148
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 41
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
67
kebulatan suara, kualitas, atau suara mayoritas bergantung pada ketentuan pasal
pada perjanjian tersebut.149
Rancangan undang-undang yang telah dibuat Komisi
Eropa akan diteliti lebih lanjut oleh the Coreper dan pihak-pihak yang terkait.150
Kedua, dewan menjadi lebih proaktif dalam hal proses legislatif melalui
penggunaan Article 241 TFEU yang menyatakan Dewan yang bertindak oleh
mayoritas dapat meminta Komisi Eropa untuk melakukan setiap penelitian yang
Dewan anggap diinginkan untuk mencapai tujuan umum, dan untuk menyerahkan
rancangan undang-undang yang sesuai. Jika Komisi tidak mengajukan rancangan
undang-undang, maka Komisi harus memberitahukan kepada Dewan alasannya.
Dewan telah menggunakan wewenang ini untuk membingkai rancangan undang-
undang yang spesifik yang diharapkan Komisi dapat membentuk undang-undang
yang konkrit. Dewan juga telah menggunakan pendapat dan resolusi sebagai cara
menekan Komisi untuk menghasilkan usulan legiselatif.151
Ketiga, Dewan memiliki wewenang untuk mendelegasikan kekuasannya
kepada Komisi Eropa untuk membentuk peraturan dalam bidang tertentu152
sesuai
Article 290 TFEU “A legislative act may delegate to the Commission the power to
adopt non-legislative acts to supplement or amend certain non-essential elements
of the legislative act. The objectives, content, scope and duration of the delegation
of power shall be explicitly defined in the legislative acts. The essential elements
149
Sir Leon Brittan, „Institutional Development of the European Community‟ [1992] PL
567, dikutip dari Paul Craig dan Graine de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford
University Press, 2011, h. 45 150
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 45 151
Ibid 152
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
68
of an area shall be reserved for the legislative act and accordingly shall not be
the subject of a delegation of power.”
Keempat, meningkatnya kompleksitas proses pengambilan keputusan Uni
Eropa telah mengharuskan kerjasama antar lembaga yang lebih besar antara
Komisi, Parlemen, dan Dewan. Hal ini mengasumsikan berbagai pandangan, dari
diskusi informal mengenai bentuk agenda legislatif untuk penggunaan perjanjian
antar lembaga.153
Kelima, Dewan bersama-sama dengan Parlemen Eropa, memainkan peran
utama dalam hubungan dengan anggaran keuangan Uni Eropa. Keenam, Dewan
menyimpulkan perjanjian atas nama eu dengan negara-negara ketiga atau
organisasi internasional.154
Terakhir, Dewan memiliki peran yang penting terhadap the Common Foreign
and Security Policy, CFSP. Dengan demikian, Dewan yang mengambil keputusan
yang diperlukan untuk mendefinisikan dan menerapkan CFSP dalam pedoman
dan arahan dari Dewan. Dewan memiliki peran penting dalam dengan bidang
kebebasan, keamanan dan keadilan.155
4. The European Council
The European Council (Dewan Eropa) terdiri dari Kepala Negara atau Kepala
Pemerintahan dari negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa.
Dewan Eropa merupakan institusi yang berbeda dengan The Council (Dewan).156
Pada awalnya Dewan Eropa bukan merupakan institusi Uni Eropa. Pada tahun
153
Ibid 154
Ibid 155
Ibid 156
Bordacht, Op.Cit., h. 47
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
69
1974, pertemuan antara Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan negara-negara
anggota Uni Eropa yang dilakukan tiga kali dalam setahun disebut dengan
European Council.157
Dewan Eropa baru menjadi institusi Uni Eropa melalui
Single European Act dan TEU.158
The Committee of Permanent Representatives (Komite sebagai Wakil Tetap)
Bekerja di Dewan, akan mengambil sebagian besar waktu yang tersedia untuk
para menteri dari negara-negara anggota. Mengingat bahwa mereka hanya bisa
menghabiskan waktu singkat di Brussels, mereka membutuhkan dukungan. The
Committee of Permanent Representatives EC (COREPER) di Brussels
memainkan peran penting dan di sini. Hal ini terdiri dari perwakilan permanen
dari negara-negara anggota di Brussels dan wakil-wakil mereka dan bertemu
setiap minggu. Komite ini bertanggung jawab untuk memantau dan
mengkoordinasikan pekerjaan sekitar 250 komite dan kelompok kerja, yang
dikelola oleh pegawai negeri dari negara-negara anggota. Ini, pada gilirannya,
bertanggung jawab untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk COREPER dan
Dewan di tingkat teknis. COREPER berkaitan dengan sebagian besar persiapan
pengambilan keputusan sejauh konten yang bersangkutan.
Sekretariat Dewan
Sekretariat Dewan mencakup staf sekitar 2.500 bekerja di enam departemen.
Tugasnya terutama yang bersifat administratif, yang berarti bahwa ia bertanggung
jawab untuk hal-hal seperti menyiapkan agenda untuk bekerja untuk dilakukan,
157
Ibid 158
Walter Cairns, Introduction to European Union Law, (London: Cavendish Publishing,
2002), h. 7
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
70
menyusun laporan, layanan penerjemahan, melihat ke pertanyaan hukum dll
ilustrasi di bawah ini menawarkan wawasan ke dalam struktur Dewan.
Berdasarkan Article 15 TEU :
1. Dewan Eropa harus menyediakan Uni Eropa sarana yang diperlukan untuk
pengembangan dan menentukan arah politik umum dan prioritas tersebut. Tidak
melaksanakan fungsi legislatif.
2. Dewan Eropa terdiri atas Kepala Negara atau Pemerintah Negara Anggota,
bersama-sama dengan Presiden dan Presiden Komisi. Perwakilan Tinggi Uni
Eropa Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan akan mengambil bagian dalam
pekerjaannya.
3. Dewan Eropa akan bertemu dua kali setiap enam bulan, yang diadakan oleh
Presiden Dewan Eropa. Ketika agenda sangat dibutuhkan, para anggota Dewan
Eropa dapat memutuskan masing-masing harus dibantu oleh Menteri dan, dalam
hal Presiden Komisi, dibantu oleh anggota Komisi. Ketika keadaan memaksa,
Presiden akan mengadakan pertemuan khusus Dewan Eropa.
4. Kecuali dimana Perjanjian menetapkan lain, keputusan Dewan Eropa harus
diambil berdasarkan konsensus.
Presiden Dewan Eropa, akan mengetuai dan memimpin pekerjaannya;
Presiden Dewan Eropa harus memastikan persiapan dan kelangsungan kerja
Dewan Eropa bekerja sama dengan Presiden Komisi, dan atas dasar karya Dewan
Urusan Umum. Dewan Eropa akan berusaha untuk memfasilitasi kohesi dan
konsensus dalam Dewan Eropa. Wajib menyampaikan laporan kepada Parlemen
Eropa setelah setiap pertemuan Dewan Eropa. Hal itu representasi dari Uni Eropa
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
71
pada isu-isu tentang kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, tanpa
mengurangi kekuasaan Perwakilan Tinggi Uni Luar Negeri dan Kebijakan
Keamanan. Presiden Dewan Eropa pada tingkat dan dalam kapasitas itu,
memastikan eksternal Presiden Dewan Eropa tidak akan mengadakan kantor
nasional.
Dewan Eropa adalah contoh klasik dari perubahan dalam struktur asli institusi
dari the Treaty untuk menampung kenyataan politik. Melibatkan dari pertemuan
khusus diluar perjanjian sampai pertemuan tingkat tinggi.159
Dewan Eropa adalah pusat proses pengambilan keputusan Uni Eropa. Tidak
akan ada perkembangan baik internal maupun eksternal terjadi tanpa
dipertimbangkan terlebih dulu oleh Dewan Eropa. Hal ini menyimpulkan bahwa
adanya resolusi tidak membuat adanya kekuatan hukum. Namun, mereka
memberikan kerangka lain dimana institusi lain dapat mempertimbangkan isu-isu
kebijakan tertentu.160
Hubungan antara Dewan Eropa dan institusi Uni Eropa lainnya telah
berevolusi. Konferensi tingkat tinggi Dewan Eropa sebelumnya dilihat dengan
kecurigaan olek Komisi Eropa, karena biasanya mereka melakukan konferensi
tersebut secara rahasia dan Komisi Eropa tidak dilibatkan. Dewan Eropa telah
memiliki mekanisme kelembagaan dimana Komisi Eropa dapat mengamankan
perjanjian dari negara anggota untuk inisiatuf utama. Agenda Dewan Eropa
disiapkan oleh General Affairs Council (GAC). Presiden Komisi Eropa adalah
salah satu anggota Dewan Eropa, dan banyak inisiatif Dewan Eropa adalah hasil
159
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 49 160
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
72
saran dari Komisi Eropa yang dimasukkan ke dalam agenda yang disiapkan oleh
GAC.161
Sama halnya dengan institusi Uni Eropa lainnya, Dewan Eropa juga memilki
fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 TEU “The European Council shall
provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define
the general political guidelines thereof. The European Council shall bring
together the Heads of State or of Government of the Member States and the
President of the Commission. They shall be assisted by the Ministersfor Foreign
Affairs of the Member States and by a member of the Commission. The
EuropeanCouncil shall meet at least twice a year, under the chairmanship of the
Head of State or of Government of the Member State which holds the Presidency
of the Council.The European Council shall submit to the European Parliament a
report after each of its meetings and a yearly written report on the progress
achieved by the Union”.162
Fungsi utama dari Dewan Eropa adalah untuk
menetapkan pedoman umum dalam tindakan-tindakan Uni Eropa. Hal ini
dilakukan dengan cara membuat peraturan-peraturan dan pedoman dasar untuk
Komisi Eropa dan Dewan. Tugas Dewan Eropa selain menetapkan pedoman
umum, beberapa tugas lain Dewan Eropa di antaranya membuat keputusan
tentang bentuk institusional dan tugas Uni Eropa di masa depan, dan
mengembangkan peraturan yang mengikat masyarakat Uni Eropa.163
161
Ibid 162
The Treaty of European Union, Article 15 163
Ali M. El-Agraa, European Union: Economics and Policies, (Cambridge: Cambridge
University Press, 2007) dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum
Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 2013, h. 48
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
73
5. Court of Justice of the European Union
the Court of Justice of the European Union (Mahkamah Eropa) merupakan
lembaga yudikatif Uni Eropa. Mahkamah Eropa telah terbentuk sejak tahun 1952
setelah terbentuknya ECSC dengan nama Mahkamah Komunitas Eropa
(Community Court of Justice). Pada tahun 1957, Mahkamah Komunitas Eropa
juga merupakan lembaga yudikatif bagi komunitas Eropa lainnya yaitu Euratom
dan Masyarakat Ekonomi Eropa.164
Setelah berlakunya TEU pada tahun 1993 dan
diamandemen melalui Treaty of Lisbon, terdapat tiga tingkatan peradilan di Uni
Eropa yakni Mahkamah Eropa, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Khusus.165
(A) European Court of Justice
European Court of Justice (ECJ) adalah pengadilan tertinggi dalam sistem
hukum regional Uni Eropa. Pada awal pembentukannya, ada beberapa alasan
mengapa ECJ diperlukan sebagai satu institusi di Uni Eropa. Pertama, Uni Eropa
memerlukan suatu lembaga yang terdiri dari ahli-ahli hukum yang dapat
memastikan bahwa institusi-institusi Uni Eropa lainnya bertindak sesuai dengan
anggaran dasar Uni Eropa dan mentaati semua kewajiban yang harus dijalankan
sesuai dengan anggaran dasar. Kedua, adanya ECJ adalah suatu hal yang esensial
bagi Uni Eropa untuk melihat bahwa negara-negara anggota patuh terhadap
hukum regional Uni Eropa. Ketiga, pengadilan yang memiliki jurisdiksi di seluruh
Uni Eropa adalah hal yang penting karena pengadilan tersebut dapat memberikan
interpretasi terhadap peraturan-peraturan Uni Eropa kepada pengadilan nasional
164
Borchardt, Op.Cit., h. 67-68. 165 Article 19 TEU “the Court of Justice of the European Union shall include the Court of
Justice, the General Court and specialised courts. It shall ensure that in the interpretation and
application of the Treaties the law is observed”
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
74
masing-masing negara anggota agar peraturan-peraturan tersebut dijalankan
dengan benar di setiap negara anggota.166
Berdasarkan Article 19(1)167
TEU menjelaskan bahwa 1 hakim mewakili 1
negara anggota. Hakim dipilih berdasarkan kesepakatan umum oleh pemerintah
negara asal,168
setelah konsultasi dengan juri yang menyatakan kepantasan orang
tersebut untuk menjalankan fungsi hakim ECJ.169
Hakim dan Advocates General
dari ECJ harus dipilih dari seseorang yang benar-benar tidak diragukan
kemandiriannya, yang memiliki kualifikasi yang memenuhi untuk jabatan di
pengadilan tinggi negara mereka masing-masing, atau diakui sangat ahli dalam
bidang hukum. Masa jabatannya adalah 6 tahun, namun hakim dapat diangkat
kembali. Jabatan tersebut akan disusun kembali, jadi aka nada hakim pengganti
setiap 3 tahun. Presiden dari pengadilan akan dipilih dari para hakim dan hakim
tersebut akan menunjuk panitera.170
ECJ dibantu oleh 8 Advocates General dan angka tersebut bisa bertambah
jika Dewan memutuskan untuk menambahkannya. Kualifikasi untuk pemilihan,
metode penunjukkan, dan syarat jabatan Advocates General sama dengan hakim
ECJ.171
Tugas Advocates General pada prinsipnya adalah membuat opini tidak
166
Ali M. El-Agraa, Op.Cit., h. 53-54 167
“The Court of Justice shall consist of one judge from each Member State. It shall be
assisted by Advocates General. The General Court shall include at least one judge per Member
State.” 168
Article 253 TFEU 169 Article 255 TFEU 170
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 58 171
T. Tridimas, „The Role of the Advocate General in Community Law: Some Reflections‟
(1997) 34 CML Rev., hal,1349, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum
Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 2013, h. 52
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
75
memihak dan independen tentang perkara yang sedang disidangkan di ECJ. Opini
tersebut merupakan bagian dalam putusan ECJ. Advocates General tidak memiliki
hak suara dalam hal memutus suatu perkara layaknya hakim ECJ. Opini
Advocates General tidak selalu dimiliki setiap kasus.172
Negara anggota tertentu yang ditetapkan menjadi hakim ECJ, sedangkan
negara laib, seperti Inggris dan Irlandia dinominasikan sebagai Advocates General
atau hakim dalam negeri. Hakim atau Advocates General yang menurut pendapat
hakim dan Advocates General lain sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan
kewajiban jabatan dapat dihapuskan. Hakim yang menjadi anggota maka dengan
sendirinya akan terlepas dari jabatan mereka sebelumnya.173
Tidak semua perkara yang menyangkut peraturan-peraturan Uni Eropa diadili
di Mahkamah Eropa. Perkara-perkara yang diadili Mahkamah Eropa hanya
meliputi:174
1. perkara yang para pihaknya adalah Komisi Eropa melawan Negara atau Negara
melawan Negara dalam salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar (Pasal 258 dan Pasal 259 TFEU);
2. permohonan pembatalan atas produk legislasi atau tindakan institusi-institusi
atau negara-negara anggota Uni Eropa (Pasal 263 dan Pasal 265 TFEU);
3. permohonan interpretasi terhadap suatu peraturan dan keberlakuan hukum
regional Uni Eropa oleh pengadilan nasional negara anggota Uni Eropa (Pasal
267)159;
4. banding terhadap putusan dari Pengadilan Umum (Pasal 256 TFEU).
172
Paul Craig dan Graine de Burca, Loc.Cit. 173
Ibid 174
Fanny Alda Putri, Op.Cit., h. 53
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
76
(B) General Court
The Court of First Instance (CFI) dibentuk pada 1988 berdasarkan Single
European Act kemudian berubah menjadi General Court dalam TEU.175
Banyaknya perkara yang masuk ke ECJ membuat Uni Eropa memikirkan untuk
membuat insitusi baru yang membantu kinerja dari ECJ.176
Pengadilan umum sama seperti ECJ setiap hakim mewakili negaranya
masing-masing. Namun, di Pengadilan Umum tidak ada pemisahan Advocates
General, artinya hakim dapat dijadikan Advocates General. Anggota dari
Pengadilan Umum harus dipilih dari seseorang yang tanpa diragukan memiliki
kemandirian dan memiliki kemampuan yang memenuhi untuk jabatan di peradilan
tinggi. Mereka dipilih oleh negara-negara anggota dengan masa jabatan 6 tahun
dan bisa diperpanjang, setelah konsultasi dengan majelis hakim yang memberi
nasihat tentang pengangkatan hakim. Pengadilan umum memilih Presiden mereka
sendiri dari para hakim, dan hakim tersebut akan menunjuk panitera.177
Kewenangan mengadili Pengadilan Umum terbatas berdasarkan anggaran
dasar Uni Eropa. Berdasarkan Pasal 256 TFEU, kewenangan Pengadilan Umum
meliputi:
1. mengadilli pada tingkat pertama permohonan pembatalan produk legislasi
institusi Uni Eropa atau permohonan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan,
baik oleh institusi Uni Eropa maupun negara anggota Uni Eropa;
175
Council Decision 88/591, [1988] OJ L319/1, dikutip dari Paul Craig dan Graine de
Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2011, h. 59 176
European Commissiom, How the EU Works: Your Guide to European Union
Institutions, (Brussel: EU Directorate-General of Communication, 2007), h. 27, dikutip dari Fanny
Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni
Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 53 177
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 60
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
77
2. banding putusan Pengadilan Khusus; dan
3. permohonan permintaan ganti rugi jika terjadi pelanggaran
terhadap suatu kontrak yang salah satu pihaknya merupakan institusi Uni Eropa.
Dapat diajukan banding terhadap putusan Pengadilan Umum yang diajukan
ke ECJ. Pengajuan banding terbatas pada persoalan hukum yang meliputi ini
meliputi kurangnya kompetensi Pengadilan Umum, pelanggaran prosedur
sebelum yang merugikan kepentingan pemohon serta pelanggaran Uni Eropa oleh
Pengadilan Umum.178
(C) Specialized Courts
Dibentuknya Pengadilan Khusus diatur dalam Article 257 TFEU. Alasan
utama dibentuknya berasal dari Perjanjian Nice, adalah untuk mempermudah
kerja ECJ dan Pengadilan Umum. Rancangan untuk membuat sistem
desentralisasi dan Masyarakat daerah tidak diambil, tetapi dibentuknya tiga level
jurisdiksi tersebut adalah perubahan struktur yang sangat signifikan dari sistem
Uni Eropa sejak dibentuknya Pengadilan Umum.
Berdasarkan Article 257 TFEU179
Parlemen Eropa dan Dewan, bertindak
sesuai dengan prosedur legislatif biasa, dapat membentuk Pengadilan Khusus
yang melekat pada Pengadilan Umum untuk memeriksa dan memutuskan pada
kelas-kelas tertentu.180
Pengadilan Khusus terdiri dari 7 hakim, yang memiliki status yang sama
dengan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Umum. Hakim di Pengadilan
178
Ibid 179
“The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, may establish specialised courts attached to the General Court to hear and
determine at first instance certain classes of action or proceeding brought in specific areas”. 180
Paul Craig dan Graine de Burca, Loc.Cit., h. 61
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
78
Khusus bertugas untuk masa jabatan enam tahun.163 Putusan dari Pengadilan
Khusus ini dapat dilakukan tindakan hukum berupa banding ke Pengadilan
Umum. European Union Civil Service Tribunal adalah satu-satunya Pengadilan
Khusus di Eropa.181
(D) Procedure Before the Court
Prosedur sebelum ECJ dan Pengadilan Umum diatur dalam aturan mengenai
prosedur mereka masing-masing. Prosedur sebelum ke ECJ ada 2 tahap yaitu,
lisan dan tulisan. Tahap tulisan biasanya lebih penting dari pada tahap lisan. Pada
tahap tulisan, semua aplikasi, pendapat mengenai kasus, pembelaan, dan apapun
yang berhubungan dengan kasus dibicarakan kepada masing-masing pihak dan
institusi dimana keputusan sedang diperebutkan. Pada tahap lisan, sangat berbeda
karena sangat jarang dan relatif tidak lama. The judge-rapporteur, hakim yang
menangani kasus tersebut, menyiapkan dan memberikan Pengadilan „report of the
hearing‟, yang merangkum fakta kasus tersebut dan pendapat hukum para pihak.
Perwakilan yang sah akan memberikan pendapat lisan ke Pengadilan, yang akan
meragukan mereka.182
Putusan ECJ bersifat inkracht atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap,
jadi tidak bisa dibanding lagi. Meskipun begitu, Negara anggota, institusi Uni
Eropa, dan pihak yang mungkin dalam kondisi tertentu jika keputusan yang
disampaikan tanpa pendapat mereka didengar, di mana merugikan hak-hak
mereka. Maka mekanisme untuk pihak yang berkepentingan dengan keputusan
tertentu dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menafsirkan
181
Fanny Alda Putri, Op.Cit., h. 54 182
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 62
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
79
makna mengenai hal yang diragukan dalam keputusan tersebut, dan revisi
keputusan tersebut tidak lebih dari sepuluh tahun atau dapat dicari di penemuan
fakta yang dapat menjadi dasar untuk menentukan unsurnya dan yang tidak
diketahui pada saat keputusan tersebut diberikan.183
6. the Court of Auditors
The Court of Auditors didirikan oleh Perjanjian Anggaran 1975 pada tanggal
22 Juli 1975 dan mulai aktif pada 1977. Menggantikan Auditor of the ECSC dan
the Audit Board of the Communities.184
Institusi ini terdiri dari 27 anggota yang berasal dari 27 negara anggota Uni
Eropa, ditunjuk oleh Dewan berdasarkan mayoritas kualitas setelah berkonsultasi
dengan Parlemen, yang menggunakan haknya untuk konsultasi. Masa jabatannya
adalah 6 tahun, dapat diperpanjang. Auditor harus telah memiliki atau termasuk
dalam external audit body di negaranya, atau mereka sangat berkualifikasi untuk
jabatan ini, dan mereka harus tanpa diragukan memiliki kemandirian. Syarat-
syarat untuk jabatan ini sangat ketat; mereka tidak boleh sedang dalam kontrak
dengan perusahaan, dibayar atau pun tidak dibayar, dan bahkan setelah
meninggalkan jabatan ini mereka harus memiliki integritas dan bijaksana dalam
hal penerimaan janji dan keuntungan. Anggota Court of Auditors hanya dapat
dikeluarkan oleh keputusan ECJ.185
Tugas dari Court of Auditors adalah memeriksa apakah pendapatan dan
pengeluaran Uni Eropa didapat dan digunakan dengan wajar dan tidak melanggar
183
Ibid 184
Ibid 185
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
80
hukum, dan memeriksa apakah manajemen finansial Uni Eropa dilakukan dengan
baik.186
The Court of Auditors memeriksa pendapatan dan pengeluaran Union dan
badan Uni Eropa, kantor, dan agensi, kecuali dilarang oleh instrumen konstituen
yang relevan. Parlemen dan Dewan diberikan pernyataan jaminan oleh Courts of
Auditors apabila melaporkan rekening, kebsahan transaksi, dan segala
penyimpangan yang terjadi. The Court of Auditors memiliki locus standi untuk
membawa aksi pembatalan berdasarkan Article 263 TFEU.187
The Court of Auditors membuat laporan pembatalan, yang diadopsi negara
anggota setelah penutupan keuangan setiap tahun.188
Laporan tersebut akan
dikirimkan institusi Uni Eropa lain dan dipublikasi dalam Jurnal Resmi bersama
dengan balasan dari institusi. the Court of Auditors dapat mengajukan observasi
dan pertanyaan khusus atau mengadopsi laporan khusus.189
Berbeda dengan auditor lainnya di negara anggota Uni Eropa, Court of
Auditors tidak berwenang untuk melakukan investigasi atau tindakan-tindakan
lebih lanjut lainnya apabila ditemukan penyelewengan dana yang terjadi di Uni
Eropa. Walaupun tidak dapat melakukan tindakan lebih lanjut, Court of Auditors
dapat melaporkannya kepada European Anti-Fraud Office (OLAF). Selain itu
186
S. Douglass-Scott, Constitutional Law of the European Union, (Harlow: Longman,
2002), h. 67, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam
Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
2013, h. 55 187
Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 67 188
Article 287(4) TFEU 189 See, eg, Court of Auditors, Special Report 9/2006, concerning translation expenditure
incurred by the Commission, the Parliament and the Council [2006] OJ C284/01; Court of
Auditors, Special Report 1/2010, Are Simplified Customs Procedures for Imports Effectively
Controlled?
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/specialreports, dikutip
dari Paul Craig dan Graine de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University
Press, 2011, h. 67
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
81
Court of Auditors juga dapat melaporkan hasil temuannya kepada publik melalui
Official Journal of the European Union.190
7. the European Central Bank
The European Central Bank adalah pusat ekonomi dan keuangan dari Uni
Eropa. Tugas utama dari Bank Sentral Eropa yaitu menjaga stabilitas mata uang
Uni Eropa, Euro, dan mengontrol jumlah uang yang berada dalam sirkulasi mata
uang.191
Dalam menjalankan tugasnya, Bank Sentral Eropa haruslah independen,
dalam arti Bank Sentral Eropa tidak boleh dipengaruhi atau mendapatkan perintah
dari institusi- institusi Uni Eropa lain dan pemerintah negara-negara anggota Uni
Eropa.192
Dalam rangka menjalankan perannya sebagai bank sentral di Uni Eropa,
Bank Sentral Eropa membentuk The European System of Central Banks (ESCB).
ESCB terdiri dari Bank Sentral Eropa dan bank-bank sentral dari tiap negara
anggota Uni Eropa.193
Tugas dari ECSB adalah untuk mendefinisikan dan
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan moneter, juga memastikan sistem
pembayaran di Uni Eropa berjalan sebagaimana mestinya. Uni Eropa. ECSB juga
memiliki hak untuk mencetak mata uang.
190
European Commission, Op.Cit., h.31 191
Article 128 TFEU 192
Article 130 TFEU 193
Article 129 TFEU
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
82
3.1.3 Alur Perkara di Uni Eropa
Origin of the case (Complaints)
Initial assessment
Opening of Proceedings*
State of Play Meeting
Investigation
State of Objection if parties show willingness to discuss
commitments
Case closed for some/all parties
State of Play Meeting
Access to File
Preliminary Assessment
Complaints
Reply by parties of SO
Submission of commitments
If no reply If reply
Oral hearing
State of play meeting
State of play meeting
Advisory Committee
Case closed Advisory Committee
Article 9 Commitment Decision Article 7 Prohibition
decision
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
83
*Dengan pengecualian dari proses kartel, di mana pembukaan proses biasanya
terjadi bersamaan dengan penerapan SO
Sumber : European Union, EU Competition Law Rules Applicable to Antitrust Enforcement
Volume I : General Rules, Luxemborg, Publications Office of the European Union, Juli 2013
3.1.3.1 Origin of the Cases
Berdasarkan Article 101 TFEU bahwa suatu prosedur investigasi harus ada
keluhan dahulu atau laporan dari negara anggota, individu, atau negara anggota
kepada Komisi.
Informasi dari masyarakat dan pelaku usaha sangat penting dalam memicu
penyelidikan sebelum penyelidikan oleh Komisi. Oleh karena itu, Komisi ingin
mendorong warga dan usaha untuk menginformasikan kepada Komisi mengenai
dugaan pelanggaran aturan kompetisi. Hal ini dapat dilakukan baik dengan
mengajukan keluhan resmi atau dengan hanya menyediakan informasi keadaan
pasar kepada Komisi. Orang yang mampu menunjukkan minat yang sah untuk
menjadi pengadu, dan yang menyampaikan keluhan sesuai dengan kerangka yang
telah ditentukan, menikmati hak-hak prosedural tertentu. Rincian prosedur yang
harus diikuti ditetapkan dalam Peraturan Pelaksana dan dalam Pemberitahuan
tentang penanganan pengaduan. Perorangan dan badan hukum, selain pelapor,
yang menunjukkan minat yang cukup untuk didengar juga menikmati hak-hak
prosedural tertentu sesuai dengan Article 13194
dari Peraturan Pelaksana.195
195 European Commission, DG Competition Best Practices on the Conduct of
Proceedings Concerning Articles 101 and 102, h. 6
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
84
Komisi juga dapat membuka kasus atas inisiatif sendiri (ex officio), misalnya
ketika fakta-fakta tertentu telah menarik perhatian, atau lebih lanjut untuk
informasi yang dikumpulkan dalam konteks sektor pertanyaan, pertemuan
informal dengan industri atau pemantauan pasar, atau atas dasar informasi yang
dipertukarkan dalam European Competition Network ("ECN"). Kasus kartel
sering dimulai atas dasar permohonan leniency196
oleh salah satu anggota
kartel.197
3.1.3.2 Initial Assessment
Semua kasus, terlepas dari asal mereka, tunduk pada tahap penilaian awal.
Selama fase ini DG Competition memeriksa apakah memerlukan penyelidikan
lebih lanjut dan, jika demikian, maka sebelumnya didefinisikan orientasi
penyelidikan tersebut, khususnya berkaitan dengan para pihak, pasar dan perilaku
yang akan diselidiki. Selama fase ini, DG Competition dapat menggunakan
langkah-langkah investigasi seperti permintaan informasi sesuai dengan Article 18
(2) Peraturan 1/2003.198
Dalam prakteknya, sistem penilaian awal berarti bahwa sejumlah kasus akan
dibuang pada tahap yang prosedur paling awal karena mereka tidak dianggap
pantas untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, DG Competition
memfokuskan sumber daya penegakan kasus yang muncul kemungkinan bahwa
196
Perusahaan yang telah berpartisipasi dalam kartel ilegal memiliki kesempatan yang
terbatas untuk menghindari atau mengurangi denda. Komisi menerapkan kebijakan kelonggaran
dimana perusahaan yang menyediakan informasi tentang kartel di mana mereka berpartisipasi
mungkin menerima kekebalan penuh atau sebagian dari denda. 197
European Commission, Op.Cit. 198
Komisi harus menyatakan dasar hukum dan tujuan permintaan, menentukan informasi
apa yang diperlukan dan memperbaiki batas waktu di mana informasi tersebut akan diberikan, dan
hukuman yang diatur dalam Article 23 untuk memasok informasi yang salah atau menyesatkan.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
85
pelanggaran dapat ditemukan, khususnya pada kasus dengan dampak yang paling
signifikan yaitu pada fungsi persaingan dan risiko bahaya konsumen, serta kasus-
kasus yang relevan dengan maksud untuk mendefinisikan kebijakan persaingan
Uni Eropa dan / atau untuk memastikan aplikasi yang koheren Article 101 dan /
atau 102 TFEU.199
Dalam tahap ini juga dimungkinkan adanya pengalokasian kasus dalam ECN.
Peraturan 1/2003 menerangkan bahwa Komisi dapat mengalokasikan kasus
kepada lembaga persaingan nasional negara anggota atau pun sebaliknya.
Pada tahap penilaian investigasi pertama yang ditujukan kepada mereka
(biasanya permintaan untuk informasi atau inspeksi), pelaku usaha diberitahu
tentang fakta bahwa mereka tunduk pada penyelidikan awal serta tentang subjek-
materi dan tujuan investigasi tersebut. Dalam konteks permintaan informasi,
mereka akan lebih diingatkan kepada hak istimewa jika memberikan informasi
diri dan memberatkan jika keberadaan perilaku diselidiki, dikonfirmasi mungkin
telah ada suatu pelanggaran terhadap Article 101 dan 102 TFEU. Pada tahap
selanjutnya, DG Competition atas permintaan, akan menginformasikan kepada
pihak yang tunduk pada pemeriksaan pendahuluan dari status kasus tersebut. DG
Competition pada tahap tertentu memutuskan untuk tidak menyelidiki kasus ini
lebih lanjut (dan dengan demikian tidak membuka proses), DG Competition atas
inisiatif sendiri akan menginformasikan pihak yang tunduk pada pemeriksaan
pendahuluan tersebut.200
Dalam kasus berdasarkan keluhan, DG Competition akan berusaha untuk
199
European Commission, Op.Cit., h. 7 200
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
86
menganjurkan pelapor untuk mengajukan keluhan dalam jangka empat bulan
sejak diterimanya pengaduan. Bagaimanapun, hal ini berdasarkan pada keadaan
kasus individu dan, khususnya, tergantung pada apakah DG Competition telah
menerima informasi yang cukup dari pelapor atau pihak ketiga, terutama dalam
menanggapi permintaan untuk informasi, dalam rangka untuk memutuskan
apakah atau tidak berniat untuk menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut.201
3.1.3.3 Opening of Proceedings
Komisi akan membuka proses berdasarkan Article 11 (6) Peraturan 1/2003
ketika tahap penilaian awal telah selesai dan telah diputuskan bahwa manfaat
kasus penyelidikan lebih lanjut dan ruang lingkup penyelidikan telah ditetapkan
cukup.202
Keputusan untuk membuka proses untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang
tunduk pada proses dan secara singkat menjelaskan ruang lingkup penyelidikan.
Secara khusus, ia menetapkan perilaku yang merupakan dugaan pelanggaran Pasal
101 dan 102 TFEU yang akan dibahas dalam penyelidikan selanjutnya dan
biasanya mengidentifikasi wilayah-wilayah dan sektor-sektor dimana pelanggaran
tersebut terjadi.203
Berdasarkan Article 2 Peraturan Pelaksana, Komisi dapat mempublikasi
pembukaan proses penyelidikan. Kebijakan Persaingan DG adalah untuk
mempublikasikan pembukaan proses di situsnya dan mengeluarkan siaran pers,
kecuali publikasi tersebut dapat membahayakan penyelidikan.204
201
Ibid, h. 8 202
Ibid 203
Ibid 204
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
87
Para pihak tunduk pada penyelidikan hal ini diinformasikan kepada para
pihak secara tertulis sebelum dipublikasikan. Yang perlu digarisbawahi adalah
pembukaan proses penyelidikan ini tidak berarti apapun dengan dugaan adanya
pelanggaran. Adanya pembukaan proses hanya berarti bahwa DG Competition
melanjutkan kasus tersebut. Pembukaan proses tidak membatasi hak Komisi
untuk memperluas ruang lingkup dan / atau petutur penyelidikan pada suatu titik
kemudian dalam waktu yang tidak ditentukan. Ekstensi ini belum tentu dilakukan
dalam keputusan yang terpisah tetapi juga dapat dilakukan pada saat penerapan
Pernyataan Keberatan. Dalam kasus kartel, pembukaan proses biasanya terjadi
bersamaan dengan Statement of Objections.205
3.1.3.4 Information Request
Sesuai dengan Article 18 Peraturan 1/2003, Komisi berwenang untuk
meminta pelaku usaha dan asosiasi usaha untuk menyediakan semua informasi
yang diperlukan. Informasi dapat diminta melalui surat ("permintaan sederhana"
(Article 18 (2)) atau dengan keputusan (Art. 18 (3)). Perlu digarisbawahi bahwa
permintaan informasi secara teratur dikirim tidak hanya untuk penyelidikan, tetapi
juga untuk usaha atau asosiasi usaha yang mungkin memiliki informasi yang
relevan untuk kasus yang lain.206
3.1.3.5 Meetings and other contacts with the parties and third parties
Ketika pertemuan berlangsung atas permintaan para pihak, pengadu atau
pihak ketiga, sebagai aturan umum mereka harus menyerahkan terlebih dahulu
agenda topik yang akan dibahas pada pertemuan tersebut, serta memorandum atau
205
Ibid, h. 9 206
Ibid, h. 10
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
88
presentasi yang meliputi isu-isu ini secara lebih rinci. Para pihak, pengadu atau
pihak ketiga diundang setelah pertemuan atau panggilan telepon substantif untuk
mendukung pernyataan atau presentasi mereka secara tertulis.207
Sebuah versi non-rahasia dokumentasi tertulis yang disiapkan oleh pelaku
usaha yang menghadiri pertemuan yang diadakan oleh DG Competition, bersama-
sama dengan catatan singkat yang disiapkan oleh jasa DG Competition, dapat
diakses pada saat investigasi berlangsung, yaitu pada tahap akses ke file, jika
kasus ini dilakukan penyelidikan lebih lanjut.208
3.1.3.6 State of Play Meetings
DG Competition memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
berdiskusi secara terbuka dan membuat pandangan mereka di seluruh prosedur.
State of Play Meetings akan ditawarkan pada tahap tertentu prosedur, Tujuannya
sangat sukarela dengan cara yang alami, adalah untuk memberikan kontribusi
terhadap kualitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan dan untuk
menjamin transparansi dan komunikasi antara DG Competition dan para pihak,
terutama untuk memberitahu mereka tentang status proses pada titik-titik kunci
dalam prosedur. State of Play Meetings hanya akan ditawarkan terhadap pihak
yang sedang diselidiki bukan pelapor atau pun pohak ketiga.209
State of Play Meetings dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan di tempat
Komisi, atau sebagai alternatif, jika sesuai, dapat dilakukan melalui telepon atau
video conference. Senior manajemen DG Competition biasanya akan memimpin
207
Ibid, h. 11 208
Ibid 209
Ibid, h. 15
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
89
rapat.210
DG Competition biasanya akan menawarkan State of Play Meetings di
beberapa tahap dari kasus. Sesuai dengan prinsipnya, sebagai berikut:211
(1) Tak lama setelah pembukaan proses : DG Competition akan
menginformasikan kepada para pihak permasalahan yang diidentifikasi pada tahap
ini dan antisipasi ruang lingkup penyelidikan. Pertemuan ini menetapkan para
pihak tunduk pada proses dengan kesempatan untuk memberikan tanggapan
awalnya untuk permasalahan yang diidentifikasi dan juga dapat berfungsi untuk
membantu DG Competition dalam menentukan kerangka kerja yang tepat untuk
penyelidikan lebih lanjut. Pertemuan ini juga dapat digunakan untuk berdiskusi
dengan pihak manapun yang relevan yang mungkin sesuai untuk melakukan
penyelidikan. DG Competition mungkin pada tahap ini menunjukkan waktu
tentatif untuk kasus.
(2) Pada tahap lebih lanjut dalam penyelidikan: pertemuan ini memberikan para
pihak kesempatan untuk memahami pandangan awal DG Competition. Pertemuan
ini juga dapat digunakan oleh DG Competition dan oleh para pihak untuk
mengklarifikasi isu-isu dan fakta-fakta tertentu yang relevan untuk hasil kasus.
Jika Pernyataan Keberatan dikeluarkan, para pihak juga akan ditawarkan
State of Play Meetings setelah jawaban mereka untuk Statement of Objections
atau setelah Oral Hearing, harus salah satu diadakan: para pihak akan melakukan
pertemuan ini biasanya diinformasikan dari pandangan awal DG Competition
210
Ibid 211
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
90
bagaimana penyelidikan lebih lanjut kasus tersebut.212
Selanjutnya, dua State of Play Meetings akan ditawarkan dalam konteks prosedur
yang mengarah ke keputusan komitmen.
State of Play Meetings tidak mengecualikan diskusi antara pihak-pihak dan
DG Competition pada substansi atau masalah waktu pada kesempatan lain di
seluruh prosedur yang sesuai. Demikian pula, meskipun State of Play Meetings
seperti dijelaskan di atas biasanya tidak terjadi dalam konteks proses kartel,
pertemuan dengan manajemen senior juga dapat diatur dengan pihak dalam proses
kartel untuk, bila perlu, mendiskusikan isu-isu penting terkait dengan kasus
mereka.213
3.1.3.7 Procedures Leading to a Prohibition Decision
1. Right to be Heard
Hak para pihak dalam persidangan untuk didengar sebelum keputusan akhir
yang mempengaruhi kepentingan mereka diambil adalah prinsip dasar hukum Uni
Eropa. Komisi berkomitmen untuk memastikan adanya hak untuk didengar
dihormati dalam proses tersebut.
The Hearing Officer memiliki fungsi untuk memastikan bahwa hak untuk
didengar terjaga dalam proses kompetisi. The Hearing Officer melaksanakan
tugas-tugas mereka dalam kemerdekaan penuh dari DG Competition, dan
212
Ibid 213
Ibid, h. 16
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
91
perselisihan yang timbul antara kedua dan subjek pihak dalam proses dapat
dibawa ke hadapan The Hearing Officer untuk resolusi.
Selain membantah resolusi, The Hearing Officer terlibat langsung dalam
bagian-bagian tertentu dari proses antitrust, termasuk khususnya organisasi dan
pelaksanaan sidang lisan, jika diadakan. Setelah sidang lisan, dan dengan
mempertimbangkan tertulis balasan para pihak terhadap Pernyataan Keberatan,
laporan The Hearing Officer memberikan laporan kepada Commissioner dan
bertanggung jawab untuk Kompetisi dalam sidang dan kesimpulan yang bisa
ditarik dari itu. Selain itu, sebelum keputusan akhir yang diambil oleh College of
Commissioner, The Hearing Officer memberitahu apakah masalah prosedural
penting muncul dan khususnya, apakah hak untuk didengar telah dihormati
selama proses administrasi. Laporan akhir dikirim ke pihak tunduk pada proses,
bersama-sama dengan keputusan akhir Komisi, dan diterbitkan dalam Jurnal
Resmi Uni Eropa.214
2. Statement of Objections (Pernyataan Keberatan)
Sebelum memutuskan Komisi harus memberikan kesempatan kepada para
pihak untuk menyatakan pernyataan keberatan. Komisi harus memberitahu para
pihak mengenai proses ini dan para pihak harus tunduk pada proses.
Pernyataan Keberatan menetapkan posisi awal Komisi mengenai dugaan
pelanggaran Article 101 dan / atau 102 TFEU. Tujuannya adalah untuk
menginformasikan pihak yang bersangkutan dari keberatan yang diajukan
214
Ibid, h. 18
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
92
terhadap mereka dengan maksud untuk memungkinkan mereka untuk
menggunakan hak mereka pertahanan secara tertulis dan lisan (di persidangan).
Dengan demikian merupakan suatu perlindungan prosedural penting yang
menjamin bahwa hak untuk didengar diamati. Pelaku usaha yang bersangkutan
harus dilengkapi dengan semua informasi yang mereka butuhkan untuk
mempertahankan diri secara efektif dan untuk mengomentari tuduhan yang dibuat
terhadap mereka.215
Pernyataan Keberatan juga harus jelas menunjukkan apakah Komisi
bermaksud untuk mengenakan denda pada usaha pada akhir prosedur (Article 23
Peraturan 1/2003). Dalam kasus ini, Pernyataan Keberatan akan mengacu pada
prinsip-prinsip yang relevan yang ditetapkan dalam Pedoman pengaturan. Dalam
Pernyataan Keberatan Komisi menunjukkan fakta-fakta penting dan masalah-
masalah hukum yang dapat mengakibatkan pengenaan denda, seperti durasi dan
beratnya pelanggaran dan bahwa pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja atau
karena kelalaian. Sedapat mungkin, Pernyataan Keberatan juga akan menyebutkan
fakta-fakta yang dapat menimbulkan keadaan yang memberatkan dan pelemahan.
Meskipun tidak ada kewajiban hukum dalam hal itu, para pihak akan diundang
untuk mengomentari semua elemen penting untuk setiap perhitungan denda.216
3. Access to File
Petutur dari Pernyataan Keberatan yang diberikan akses ke file penyelidikan
Komisi, sesuai dengan Article 27 (2) Peraturan 1/2003 dan Article 15 dan 16
215
Ibid, h. 19 216 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
93
Peraturan Pelaksana, sehingga atas dasar bukti-bukti itu, mereka dapat
mengekspresikan pandangan mereka secara efektif pada kesimpulan awal dicapai
oleh Komisi dalam Pernyataan Keberatan.217
Akses ke file juga dapat diberikan melalui apa yang disebut "ruang data"
prosedur yang diselenggarakan oleh DG Competition. Dalam prosedur ini, bagian
dari file, juga termasuk informasi rahasia, yang terkumpul di sebuah ruangan,
ruang data, di tempat Komisi. Akses selanjutnya diberikan ke ruangan ini, untuk
terbatas orang, biasanya penasihat eksternal atau penasihat ekonomi para pihak, di
bawah pengawasan seorang pejabat Komisi. Penasihat eksternal dapat merekam
informasi yang terkandung di ruang data tetapi tidak mengungkapkan informasi
rahasia kepada klien mereka.218
4. Reply to the Statement of Subjections
Berdasarkan Article 27(1) Peraturan 1/2003, Komisi harus memberikan
kesempatan kepada petutur untuk menyatakan keberatannya. Jawabannya tertulis
memberikan para pihak kesempatan untuk mengatur semua fakta relevan yang
diketahui mereka dengan pertahanan mereka terhadap keberatan yang diajukan
oleh Komisi.
Batas waktu untuk membalas Pernyataan Keberatan akan diperhitungkan dari
waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pengajuan dan urgensi kasus. Penerima /
Petutur dari Pernyataan Keberatan memiliki hak untuk jangka waktu minimal
empat minggu untuk menjawab secara tertulis. Sebuah waktu yang lebih lama dari
217
Ibid, h. 20 218 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
94
minimum waktu yang diramalkan oleh Peraturan Pelaksana (biasanya, jangka
waktu dua bulan inklusif) akan diberikan di mana keadaan kasus ini
mengharuskan demikian, khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks, dalam
kasus-kasus dengan file tebal atau di mana periode liburan mempengaruhi.219
5. Rights of Complainants and Interested third parties
Pengadu yang terkait erat dengan proses. Berdasarkan Article 6 (1) Peraturan
Pelaksana, mereka berhak menerima versi non-rahasia Pernyataan Keberatan dan
DG Competition akan menetapkan batas waktu di mana pengadu dapat membuat
pandangannya secara tertulis.220
Setelah aplikasi Komisi juga akan mendengar orang perseorangan atau badan
hukum lainnya, yang dapat menunjukkan kepentingan yang cukup dalam hasil
prosedur sesuai dengan Article 13 dari Peraturan Pelaksana. Keputusan tentang
hak partai tersebut untuk didengar diambil oleh Petugas Mendengar. Haruskah
orang ketiga tersebut dapat diterima dalam proses, mereka harus diberitahukan
secara tertulis dari sifat dan subyek prosedur dan batas waktu harus ditetapkan di
mana mereka dapat membuat pandangan mereka dikenal secara tertulis.221
6. Oral hearing
Para pihak yang telah menyatakan Pernyataan Keberatan mereka dan membuat
jawaban tertulis meminta untuk melakukan Oral Hearing (sidang secara lisan).
219
Ibid, h. 21 220
Ibid, h. 22 221 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
95
Oral hearing memungkinkan para pihak untuk mengembangkan secara lisan
argument mereka yang telah disampaikan secara tertulis dan untuk melengkapi, di
mana sesuai, bukti-bukti tertulis, atau untuk menginformasikan Komisi hal-hal
lain yang mungkin relevan. Memang, fakta bahwa sidang tidak menjamin publik
bahwa semua peserta dapat mengekspresikan diri dengan bebas dan tanpa
kendala.222
7. Supplementary Statement of Objections and Letter of Facts
Jika, setelah Pernyataan Keberatan dikeluarkan, bukti baru diidentifikasi
Komisi bermaksud untuk mengandalkan bukti tersebut, para pelaku usaha yang
bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengamatan
mereka pada aspek-aspek baru.
Jika bukti baru membenarkan penerbitan keberatan tambahan atau sifat
intrinsik dari pelanggaran dengan suatu usaha yang dibebankan dimodifikasi,
Komisi harus memberitahukan hal ini kepada pihak-pihak dalam Pernyataan
pelengkap Keberatan. Sebelum melakukannya, State of Play Meeting biasanya
akan ditawarkan kepada para pihak.223
Namun, jika bukti baru hanya menguatkan keberatan sudah diajukan terhadap
pelaku usaha dalam Pernyataan Keberatan dan memberikan DG Competition
bermaksud untuk mengandalkan bukti baru ini, itu akan membawa ke perhatian
dari pihak-pihak terkait dengan surat sederhana ("surat fakta"). Surat fakta
222
Ibid 223
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
96
memberikan pelaku usaha kemungkinan untuk mengambil posisi pada bukti baru
dalam batas waktu yang tetap dan posisi ini akan dicatat secara tertulis.
Permintaan untuk perpanjangan batas waktu ini dapat dilakukan kepada Hearing
Officer, melalui permintaan beralasan.224
8. Kemungkinan Hasil
1. Jika, dengan memperhatikan jawaban para pihak diberikan secara tertulis dan /
atau di sidang lisan dan atas dasar evaluasi menyeluruh terhadap semua informasi
yang diperoleh sampai dengan tahap ini keberatan yang didukung, Komisi akan
melanjutkan ke arah mengadopsi larangan keputusan.
2. Namun, jika keberatan pada tahap ini tidak dibuktikan, Komisi akan menutup
kasus ini. Komisi juga bisa memutuskan untuk menarik keberatan tertentu dan
terus menuju keputusan larangan untuk bagian yang tersisa.
3.1.3.8 Prosedur Komitmen
Pasal 9 Peraturan 1/2003 memperkenalkan kemungkinan untuk pelaku usaha
untuk menyerahkan secara sukarela komitmen yang dimaksudkan untuk
mengatasi masalah persaingan diidentifikasi oleh Komisi. Jika Komisi menerima
komitmen ini, mungkin para pihak akan mengadopsi keputusan yang membuat
mereka tunduk pada proses.
Perbedaan utama antara keputusan larangan menurut Article 7 dan keputusan
komitmen berdasarkan Article 9 Peraturan 1/2003 adalah bahwa peraturan yang
224
Ibid, h. 23
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
97
sebelumnya berisi temuan pelanggaran sedangkan yang kedua membuat
komitmen yang mengikat tanpa menyimpulkan apakah ada atau masih merupakan
pelanggaran. Keputusan Komitmen menyimpulkan bahwa tidak ada alasan lagi
untuk tindakan oleh Komisi. Selain itu, komitmen yang ditawarkan oleh usaha
atas dasar sukarela. Sebaliknya, dalam Pasal 7 proses larangan, Komisi
memaksakan memperbaiki(dan / atau denda) pada pelaku usaha.225
Keuntungan utama dari keputusan komitmen adalah perubahan lebih cepat di
pasar untuk kepentingan konsumen serta biaya administrasi yang lebih rendah
untuk Komisi. Untuk pihak tunduk pada proses, proses cepat dan tidak adanya
temuan pelanggaran.226
1. Preliminary Assessment (Penilaian Awal)
Setelah DG Competition yakin dari keinginan tulus dari pelaku usaha untuk
mengusulkan komitmen efektif cocok untuk mengatasi masalah persaingan,
Penilaian Awal akan dikeluarkan. Berdasarkan Article 9 Peraturan 1/2003 Komisi
merangkum dalam Penilaian Awal fakta-fakta utama kasus ini dan
mengidentifikasi masalah kompetisi yang akan menjamin keputusan yang
mengharuskan pelanggaran tersebut diakhiri.227
Kajian Awal akan berfungsi sebagai dasar bagi para pihak untuk merumuskan
komitmen yang tepat menangani masalah persaingan diungkapkan oleh Komisi,
atau untuk menentukan komitmen dibahas sebelumnya.
225
Ibid, h. 24 226
Ibid 227 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
98
Komisi dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat memutuskan setiap saat
selama diskusi komitmen untuk menghentikan negosiasi. Komisi kemudian akan
melanjutkan proses formal biasanya berdasarkan Article 7 Peraturan 1/2003.
2. Submission of Commitment
Setelah menerima Penilaian Awal, para pihak akan memiliki biasanya satu
bulan untuk secara resmi menyerahkan komitmen mereka. Para pihak dapat
menawarkan komitmen yang bersifat perilaku atau struktural. Mereka harus
mengatasi masalah persaingan yang telah diidentifikasi. Komitmen yang tidak
berhubungan dan tidak memperbaiki masalah ini tidak akan diterima oleh
Komisi.228
Komitmen harus jelas dan self-executing. Jika perlu, wali dapat ditunjuk
untuk membantu Komisi dalam pelaksanaannya (monitoring dan / atau divestasi
wali). Selanjutnya, ketika komitmen tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan
dari pihak ketiga (misalnya pre-emption hak suatu pelaku usaha yang tidak akan
menjadi pembeli yang cocok di bawah komitmen), pelaku usaha tersebut harus
menyerahkan bukti perjanjian tersebut oleh pihak ketiga.229
3. Market Test
Berdasarkan Article 27(4) Peraturan 1/2003 Komisi haru menguji pasar
komitmen sebelum membuat keputusan yang mengikat. Pengujian tersebut harus
dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa yang berisi pemberitahuan
228
Ibid, h. 25 229
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
99
ringkasan singkat dari kasus ini dan isi utama dari komitmen, menghormati
kewajiban di bawah kerahasiaan.230
Hal ini juga akan dipublikasikan dalam
website DG Competition dalam bahasa otentik. Pelaku usaha juga harus
meniapkan teks komitmen dalam bahasa inggris untuk DG Competition, yang
nantinya akan diterbitkan bersama dengan teks asli komitmen.231
Dalam rangka meningkatkan transparansi proses, Komisi juga akan
menerbitkan menetapkan isu-isu kunci dari kasus dan komitmen yang diusulkan
siaran pers. Tanpa mengurangi hasil tes pasar, Komisi tidak akan melanjutkan
dengan penerbitan pemberitahuan tes pasar, jika tidak yakin bahwa komitmen
yang ditawarkan prima facie mengatasi masalah persaingan yang
teridentifikasi.232
Pihak ketiga yang memiliki kepentingan diundang untuk menyerahkan
pengamatan mereka dalam batas waktu yang tidak ditetapkan. Ini harus tidak
kurang dari 1 bulan sesuai Article 27(4) Peraturan 1/2003. Setelah menerima
balasan untuk tes pasar maka akan diadakan State of Play Meeting dengan para
pihak. Hal ini akan diinformasikan baik secara lisan maupun tertulis. Jika setelah
adanya tes pasar ternyata adanya komitmen tidak efektif dan tidak terjadi
230
Article 28 Peraturan 1/2003 :
1. Tanpa mengurangi Pasal 12 dan 15, informasi yang dikumpulkan berdasarkan Pasal 17 sampai
22 harus digunakan hanya untuk tujuan yang diakuisisi.
2. Tanpa mengurangi pertukaran dan penggunaan informasi diramalkan dalam Pasal 11, 12, 14, 15
dan 27, Komisi dan otoritas persaingan dari negara-negara anggota, pejabat mereka, pegawai dan
orang-orang lain yang bekerja di bawah pengawasan ini pemerintah serta pejabat dan pegawai
negeri sipil otoritas lain dari negara anggota tidak boleh mengungkapkan informasi yang diperoleh
atau ditukar oleh mereka berdasarkan Peraturan ini dan dari jenis yang tercakup dalam kewajiban
kerahasiaan profesional. Kewajiban ini juga berlaku untuk semua perwakilan dan para ahli dari
negara-negara anggota yang menghadiri pertemuan Komite Penasehat sesuai dengan Pasal 14. 231
European Commission, Op.Cit 232
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
100
perubahan yang efektif maka Komisi akan kembali ke prosedur sebelumnya.233
3.1.3.9 Tata Cara Penolakan Keluhan
Seperti dijelaskan di atas, keluhan resmi merupakan alat penting untuk
memicu kasus dan harus memeriksa dengan seksama oleh Komisi. Namun jika,
setelah penilaian yang tepat dari situasi faktual dan hukum kasus individu, Komisi
datang ke kesimpulan bahwa keluhan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, mungkin
ditolak sesuai dengan dasar dan prosedur yang ditetapkan di bawah ini.234
- Alasan Penolakan
1. Pengaduan dapat ditolak untuk beberapa alasan yang berbeda, seperti
kurangnya "kepentingan masyarakat", kurangnya kompetensi atau kurangnya
pelanggaran.
2. Penolakan karena kurangnya "kepentingan masyarakat" dimana keluhan hanya
untuk kepentingan tertentu saja, mengingat kemungkinan terbatas bukti dugaan
pelanggaran dan sumber daya yang substansial, mengalokasikan sumber daya
yang diperlukan untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini akan tidak proporsional,
mengingat dampak terbatas yang diharapkan pada fungsi pasar internal dan / atau
kemungkinan untuk meminta bantuan kepada cara lain (misalnya pengadilan
nasional).
3. Komisi juga menolak keluhan karena kurangnya bukti (ketika pelapor tidak
233
Ibid, h. 26 234
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
101
menyampaikan minimum bukti prima facie diperlukan untuk mendukung
pelanggaran Pasal 101 dan / atau 102 TFEU) atau alasan substantif (tanpa adanya
pelanggaran ). Hal ini juga dapat ditolak karena kurangnya kompetensi sebagai
dugaan pelanggaran tidak mungkin memiliki efek pada perdagangan antara
negara-negara anggota.
4. Jika otoritas kompetisi nasional menangani atau sudah ditangani dengan kasus
yang sama, Komisi akan memberitahukan pelapor. Dalam situasi seperti itu,
pengadu dapat menarik pengaduan. Jika pelapor menjunjung keluhan, Komisi
dapat menolaknya dengan keputusan sesuai dengan Article 13 Peraturan 1/2003
dan sesuai dengan Article 9 Peraturan Pelaksana. Jika pengadilan nasional
menangani atau sudah ditangani dengan kasus yang sama, Komisi dapat menolak
keluhan karena kurangnya “kepentingan Masyarakat”.
- Prosedur
Apabila Komisi telah mencermati kasus ini, sampai pada kesimpulan untuk
tidak melanjutkan kasus untuk salah satu alasan yang disebutkan di atas, pertama
kali akan menginformasikan pengadu dalam pertemuan atau melalui telepon yang
telah datang ke tampilan awal yang baik (i) kasus kekurangan "minat
masyarakat", (ii) pengaduan belum dibuktikan secara memadai atau (iii) setelah
pertimbangan yang matang Komisi menyimpulkan bahwa tidak ada bukti
pelanggaran. Pengadu kemudian dapat menarik pengaduan. Jika tidak, Komisi
akan memberitahukan pelapor dengan surat resmi bahwa ada alasan cukup untuk
bertindak dan menetapkan batas waktu untuk pengamatan tertulis. Batas waktu
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
102
harus setidaknya empat minggu. Apabila diperlukan dan atas permintaan
beralasan dibuat sebelum berakhirnya batas waktu-asli, batas waktu dapat
diperpanjang. Dalam konteks ini, pelapor juga mempunyai hak untuk meminta
akses ke dokumen-dokumen di mana Komisi mendasarkan penilaian sementara
nya.235
Jika pelapor tidak bereaksi terhadap surat tersebut di atas Komisi dalam
waktu yang ditetapkan batas, keluhan dianggap telah ditarik berdasarkan Article 7
(3) Peraturan Pelaksana. Dengan demikian pengadu harus mendapat
pemberitahuan.236
3.1.3.10 Batas tentang Penggunaan Informasi
Informasi yang dipertukarkan dalam rangka prosedur ini, khususnya dalam
konteks akses ke file dan review pendapat ahli, diberikan oleh Komisi dengan
kondisi yang hanya dapat digunakan untuk keperluan proses hukum atau
administratif untuk penerapan Pasal 101 dan 102 TFEU.237
Pada semua tahap proses, Komisi akan menghormati permintaan pengadu
atau dari penyedia informasi mengenai sifat kerahasiaan kiriman atau kontak
mereka dengan Komisi, termasuk, dalam beberapa kasus, fakta identitas mereka,
untuk melindungi kepentingan mereka (khususnya dalam kasus kekhawatiran
235
Ibid, h. 27 236
Ibid 237
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
103
pembalasan) dan untuk menghindari mengecewakan mereka datang ke Komisi.238
3.1.3.11 Penerapan, Pemberitahuan, dan Publikasi Putusan
Semua keputusan akhir berdasarkan Article 7, 9 dan 23 Peraturan 1/2003
yang diadopsi oleh Komisi, atas usulan dari Commissioner yang bertanggung
jawab untuk kebijakan persaingan.
Segera setelah keputusan telah diadopsi, para pihak harus diberitahu tentang
keputusan tersebut. DG Competition mengirim salinan courtesy dokumen kerja ke
pihak. Salinan resmi dari teks penuh keputusan serta salinan laporan akhir
Hearing Officer kemudian akan diberitahukan kepada pihak oleh layanan kurir
ekspres.239
Siaran pers akan dipublikasikan setelah adopsi keputusan oleh Komisi. Siaran
Pers ini menggambarkan ruang lingkup kasus dan sifat pelanggaran. Hal ini juga
menunjukkan (jika sesuai) jumlah denda untuk setiap pelaku usaha yang
bersangkutan dan / atau komitmen yang diterima.240
Sebuah versi non-rahasia keputusan akan dikirim ke pelapor. Ringkasan
keputusan, laporan Hearing Officer serta Pendapat Advisory Committee harus
diterbitkan tak lama setelah adopsi keputusan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa
dalam semua bahasa resmi.241
Selain persyaratan yang ditetapkan dalam Article 30 (1) Peraturan 1/2003,
238
Ibid, h. 28 239
Ibid 240 Ibid 241
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
104
DG Competition juga akan berusaha untuk menerbitkan versi non-rahasia
keputusan dalam bahasa otentik sesegera mungkin di situsnya. Untuk itu,
penerima keputusan biasanya akan diminta untuk memberikan Komisi dengan
versi non-rahasia keputusan dalam waktu dua minggu bersama dengan
persetujuan mereka ringkasan. 242
Untuk kepentingan transparansi, Komisi bermaksud untuk membuat publik di
situsnya keputusan menolak pengaduan (berdasarkan Article 7 Peraturan
Pelaksana) yang merupakan kepentingan umum.243
3.2 ASEAN
ASEAN akan segera mencapai ASEAN Economic Community yang
diselenggarakan tahun 2015, untuk itu persiapan-persiapan pun sudah dijalankan
agar AEC dapat terlaksana dengan baik. Jika dibandingkan dengan EU, ASEAN
sangatlah berbeda karena EU mayoritas memiliki budaya yang sama dan lebih
homogeny sedangkan ASEAN terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan budaya.
Berbeda dengan Uni Eropa, ASEAN merupakan organisasi antarpemerintah
(intergovernmental). Deklarasi Bangkok 1967 mengatur semua mekanisme
kelembagaan ASEAN yang sangat sederhana. Institusi kelembagaan ASEAN
berupa KTT, AMM, AEM, ASC, dan sekertariat nasional merupakan suatu sidang
atau pertemuan dari wakil-wakil negara anggota bukan suatu badan tetap
organisasi. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 Piagam ASEAN,
242
Ibid 243 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
105
“ASEAN sebagai sebuah organisasi antarpemerintah dengan ini diberikan status
hukum”.244
Menurut kajian teori hukum organisasi internasional, organisasi internasional
antarpemerintah adalah organisasi yang mempunyai struktur organisasi, yang
dirancang untuk mengadakan kerjasama antarnegara atau pemerintahan
(intergovernmental co-operation). Biasanya terdapat Dewan (council) yang
menjadi representasi dari negara anggota, dan Sekretariat untuk
menyelenggarakan serangkaian pertemuan/sidang dan melaksanakan keputusan-
keputusan yang serangkaian pertemuan/sidang dan melaksanakan keputusan-
keputusan yang telah dibuat atau dihasilkan. Aturan umumnya, negara anggota
tidak terikat oleh keputusan yang dibuat oleh Dewan, kecuali jika negara anggota
tersebut menyetujuinya (consent). Jadi, keputusan Dewan harus diputuskan secara
bulat atau secara consensus (unanimous) agar keputusan tersebut mengikat
seluruh anggota.245
Jika dilihat dari struktur kelembagaannya, ASEAN termasuk jenis organisasi
antarpemerintah karena pada dasarnya ASEAN dibentuk untuk mengadakan
kerjasama antara negara-negara anggota. Di samping itu, pengambilan keputusan
di ASEAN didasarkan pada mekanisme consensus, sehingga keputusan ASEAN
merupakan keputusan seluruh negara anggota, bukan keputusan ASEAN sendiri.
244
Koesrianti, Association of South East Asian Nation (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan
Integrasi Kawasan, Airlangga University Press dengan LPJ Universitas Airlangga, 2015, h. 11 245
http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf dikunjungi pada
04/08/2013 dikutip dari Koesrianti, Association of South East Asian Nation (ASEAN) Sejarah
Konstitusi dan Integrasi Kawasan, Airlangga University Press dengan LPJ Universitas Airlangga,
2015, h. 11
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
106
Dengan demikian, dalam banyak perjanjian yang dibentuk oleh ASEAN
ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN. Dengan kata lain, ASEAN
bukan negara yang independen karena keputusan ASEAN masih tergantung pada
kehendak kerjasama negara-negara anggota.246
Sejak awal didirikannya ASEAN sudah mengumandangkan bahwa ASEAN
adalah sebuah negara dengan anggotanya adalah orang-orang Asia dan tentu saja
negara-negara tersebut akan melakukan persekutuan dengan model Asia (Asian
Way). Sangat berbeda dengan EU sebagai entitas homogen terbentuk dari
kepentingan ekonomi diantara dua negara pendiri yaitu Prancis dan Jerman Barat
yang kemudian dampak kerjasama awal tersebut dirasa sangat menguntungkan
sehingga negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luxemburg) menyatakan
diri mereka bergabung dalam kongsi tersebut. Jelas terlihat bahwa landasan awal
berdirinya EU adalah tidak jauh dari motif-motif ekonomi yang tujuan akhirnya
adalah sebuah negara yang sejahtera.247
Ada tiga fase dalam perkembangan EU sebagai organisasi kewilayahan:248
1. Fase pertama yaitu dimulai tahun 1960-an. Dalam tahap awal ini dikenal
dengan tahapan “explaining Integration”. Isu krusial yang ada adalah bagaimana
bentuk integrasi ini dapat dijelaskan, apa manfaatnya, dan bagaimana prospek ke
depan.
246
Koesriamti, Op.Cit., h.12 247
Anggun Trisnato HS, Eropa dalam Asia : Adopsi atau imitasi? ASEAN dalam konteks
integrasi dengan Model EU, www.academia.edu, h.2 dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2014 248
Ibid, h.4
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
107
2. Fase kedua yaitu tahun 1980-an. Pada bagian ini pemusatan perhatian adalah
pada analisa tata kelola pemerintahan (governance). Tema-tema yang muncul
yaitu penjelasan tentang sistem politik yang dipakai dalam konteks EU, dan
bagaimana aturan main atau kebijakan yang ada dapat bekerja dengan baik.
3. Fase ketiga yaitu tahun 1990-an Tahapan akhir EU adalah pembahasan
mengenai pembentukan (constructing). Isu yang muncul adalah mengenai
konsekuensi perkembangan EU. Materi tentang konsekuensi sosial dan politik apa
yang mungkin terjadi setelah EU berkembang pesat adalah pokok bahasan penting
di dekade akhir perkembangan EU.
Bercermin pada pola perkembangan EU di atas, dapat dianalisa bahwa
tahapan-tahapan integrasi berawal dari kegiatan atau aktifitas yang fungsional
(penjelasan tentang integrasi dapat juga dilihat dari perspektif fungsionalist).
Kerjasama di bidang spesifik dan teknis sebagai contoh kerjasama ekonomi dan
perdagangan merupakan bentuk umum yang banyak dipakai oleh negara-negara di
dunia untuk memulai membuat organisasi regional di wilayahnya masing-masing.
Dari kerjasama teknis inilah kemudian berimbas pada bentuk kerjasama yang lain
yang lebih konkrit.249
Dalam perjalanannya, ASEAN tumbuh menjadi organisasi kawasan yang patut
diunggulkan. Bahkan, beberapa negara anggotanya misalnya Indonesia dan
Singapura dianggap kekuatan atau bahkan keajaiban baru di fora ekonomi
internasional. Keadaan menjadi berbalik apabila kita melihat wajah ASEAN
249
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
108
dewasa ini. Pola hubungan yang dulu sangat erat antar anggota, sekarang sudah
mulai terkikis dengan munculnya masalah baru yang justru bukan berasal dari luar
wilayah Asia Tenggara. Ancaman yang timbul adalah bahaya latent perpecahan
dikarenakan unsur dari dalam ASEAN sendiri khususnya hubungan bilateral antar
anggotanya. Sebagai contoh, konflik berkepanjangan antara Indonesia dengan
Malaysia tentang buruh migran. Atau baru-baru ini, hubungan bilateral kedua
negara kembali terganggu akibat sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan
yang akhirnya oleh Majelis Pengadilan Internasional (International Court of
Justice) dinyatakan milik Malaysia. Kita masih ingat betapa reaktifnya rakyat
Indonesia waktu itu dan bahkan di beberapa propinsi, kesiapan rakyat untuk
mobilisasi massa dalam rangka operasi melawan Malaysia seakan tak
terbendung.250
Karakter dasar krisis ekonomi Asia adalah adanya dualisme pertarungan
antara; sistem kebijakan uang ketat dengan instabilias kronis Yen terhadap Dollar
AS; kekuatan transasksi ekonomi internasional dengan sistem perbankan lokal
yang lemah dan pertarungan antara kompleksitas ekonomi pasar dengan lemahnya
mekanisme institusional.251
Begitu dahsyatnya kehancuran ekonomi yang dialami oleh negara-negara di
Asia tersebut, banyak pihak mengatakan bahwa nilai-nilai Asia (Asian Way)
sudah luntur. Prinsip luhur saling membantu seakan sudah tergantikan dengan
sikap lebih mengutamakan diri sendiri. Pola hubungan tidak lagi cooperative
250
Ibid, h. 6 251
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
109
tetapi menjadi competitive. Dalam tulisannya, Mahbubani menegaskan kembali
bahwa orang-orang Asia (terkecuali Jepang) sudah kehilangan kepercayaan diri
terlebih lagi apabila disandingkan dengan orang-orang dari Amerika Utara dan
Eropa dikarenakan krisis tersebut.252
Ketika krisis terjadi, ASEAN terkesan tidak melakukan apa-apa untuk
membantu negara-negara anggotanya untuk segera keluar dari permasalahan
tersebut. Hal yang tidak mudah untuk kemudian menyalahkan ASEAN dengan
kealpaannya ketika krisis terjadi. Ada baiknya kita melihat dari dekat tentang sifat
ontologis yang dimiliki ASEAN.
Pertama, sejak awal kemunculannya ASEAN menekankan pada pola hubungan
yang bersifat low politics dimana aspek sosial dan budayalah yang lebih dikuatkan
walaupun secara formal disebutkan bahwa ASEAN sangat mencita-citakan
kemakmuran ekonomi dan sosial dengan menciptakan lingkungan yang kondusif
untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil.253
Kedua, kekuatan awal negara-negara ASEAN saat itu adalah persamaan
nasib sebagai negara yang baru lepas dari cengkraman kolonialisme. Negara-
negara ASEAN pada waktu itu adalah sama-sama mencari donor untuk membantu
pembangunan ekonomi. Ketiga, pola hubungan yang ada lebih mengakar karena
kuatnya sikap negara-negara ASEAN untuk menolak ancaman dari luar
252
Mahbubani, K., Can Asians Think? Understanding the Divide Between East and West,
London, Penguin Books, 2004, dikutip dari Anggun Trisnato HS, Eropa dalam Asia : Adopsi atau
imitasi? ASEAN dalam konteks integrasi dengan Model EU, www.academia.edu, h.7 dikunjungi
pada tanggal 13 Desember 2014 253
Anggun Trisnato HS, Op.Cit., h. 7
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
110
khususnya ancaman ideology.254
ASEAN masih harus menghadapi tantangan yang timbul dari dalam (antar
negara-negara anggota ASEAN sendiri) misalnya tekanan akan hubungan antar
negara lama dengan negara baru yang masuk ke dalam ASEAN dikarenakan
proses perluasan (enlargment) yang dilakukan ASEAN sebelumnya.255
Secara umum dapat diambil kesimpulan tentang bagaimana ASEAN dan
relevansinya khususnya menghadapi tantangan global, yaitu:
1. Secara institusional, respon ASEAN sangat lambat dalam membantu negara-
negara anggotanya.
2. Sistem pengambilan keputusan yang sangat incramental dan terlalu birokratis
dengan melalui konsultasi informal antar negara anggota terlebih lagi penerapan
quite diplomacy ala Asia yang tidak efektif.
3. Penekanan pada proses daripada hasil seringkali menyebabkan masalah tidak
terselesaikan secara tuntas.256
Ada 3 Parameter keberhasilan EU yang bisa dijadikan acuan oleh ASEAN apabila
ASEAN menjadikan EU sebagai institusi pembanding :257
1. Intensitas interaksi antar anggota
254
Departemen Luar Negeri RI, Kerjasama Eksternal ASEAN dan Manfaatnya bagi
Indonesia, Jakarta, Proyek Peningkatan Kerjasama ASEAN, Dirjen Kerjasama ASEAN, 2007,
dikutip dari Anggun Trisnato HS, Eropa dalam Asia : Adopsi atau imitasi? ASEAN dalam konteks
integrasi dengan Model EU, www.academia.edu, h.7 dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2014 255
Anggun Trisnato HS, Op.Cit., h. 7 256 Ibid 257
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
111
Uni Eropa, interaksi antar anggotanya sudah melalui proses yang panjang
terlebih lagi beberapa negara yang menjadi pendiri. Intinya adalah interaksi yang
dibangun didasarkan pada aturan main yang sudah dituangkan dalam dokumen
formal. Penyelesaian konflik yang timbul dari interaksi disampaikan dalam forum
terbuka melalui sidang komisi.258
ASEAN menggunakan cara yang berbeda. Pola interaksi yang ada bisa fluktuatif
tergantung isu yang dihadapi oleh masing-masing negara. Sebagai contoh
Indonesia dan Malaysia, kedua negara mengalami pola interaksi bilateral yang
pasang surut. Media penyelesaiannya adalah bergantung kepada kedua negara itu
sendiri bagaimana mereka mau menyelesaikan masalah tersebut. ASEAN hanya
memberikan beberapa solusi alternatif saja.259
2. Adanya Dominasi Negara dalam Perkembangan Organisasi
Ketika upaya penyatuan Eropa belum terbentuk secara sempurna seperti
sekarang, Jerman Barat dan Perancis-lah yang memulai upaya kerjasama dalam
bidang ekonomi yaitu koalisi perdagangan besi dan baja. Kedua negara tersebut
bekerjasama dalam peningkatan dan pemanfaatan kedua jenis mineral tersebut
yang kemudian digunakan untuk peningkatan ekonomi. Ketika dua negara terebut
berhasil mengembangkan kerjasamanya, maka mulailah negara-negara Benelux
(Belgia, Belanda dan Luxemberg) ikut bergabung. Di sinilah awal perluasan EU
dimulai. Dapat dilihat bahwa dalam perkembangannya negara yang dominan
dalam kerjasama regional ini adalah tetap yaitu Jerman Barat dan Perancis.260
Berbeda dengan ASEAN yang tidak pernah mengenal adanya dominasi negara
258
Ibid 259 Ibid 260
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
112
satu dengan negara yang lain. Posisi awal dari kelima negara anggota awal
(founding fathers) ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan
Singapura adalah sama. Tidak ada yang lebih baik ataupun lebih utama.261
3. Ancaman Bersama dari Luar
Keadaan dunia pasca Perang Dunia II khususnya di Eropa ditandai oleh
kehancuran fisik disertai resesi ekonomi yang berkepanjangan. Tetapi ancaman
yang lebih besar justru bukan hal ekonomi atau keamanan tetapi justru ancaman
terhadap kemungkinan terkooptasinya negara-negara Eropa oleh dua ideologi
besar dunia yang muncul waktu itu yaitu sosialis Uni Soviet dan kapitalis
Amerika Serikat. Ketakutan- ketakutan inilah yang menyebabkan beberapa negara
cenderung untuk menghindari kontak langsung dengan kedua negara adidaya
tersebut.262
Hal ini tidak saja berlaku di Eropa, tetapi juga di seluruh dunia termasuk Asia.
Kemunculan EU dan ASEAN mempunyai kesamaan dalam parameter ketiga ini.
Yang membedakan adalah ketakutan di Asia terlihat jelas mengingat mereka
berupaya untuk tidak dijajah lagi oleh kekuatan kolonial dari utara dan kondisi
ekonomi yang belum tertata.263
Dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang penting ketika upaya pembandingan
antara EU dan ASEAN dilakukan. Kedua hal tersebut adalah:
1. EU dan ASEAN adalah dua organisasi regional yang berbeda. Walupun secara
ontologi keduanya memiliki hal yang sama (sejarah, perkembangan, motif, dan
261 Ibid 262
Ibid 263
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
113
kepemilikan keanggotaan), namun EU berdiri di atas pilar kohesifitas yang tinggi
sedangkan ASEAN adalah sebuah organisasi regional yang beraggotakan negara-
negara yang majemuk. Kemajemukan inilah yang membuat ASEAN sangat
berhati- hati dalam melangkah, khususnya berhubungan dengan intervensi negara
ke negara lain.
2. Dalam perspektif integrasi, ASEAN bukanlah organisasi yang menempatkan
semua hal untuk dibahas secara transparan. Dan juga, sistem Asian Way yang
dijalankan di ASEAN adalah hal yang tidak mungkin dihilangkan. Ada
pembedaan yang jelas antara isu-isu yang bisa diangkat di meja perundingan dan
isu-isu yang harus diselesaikan melalui konsultasi informal. ASEAN bisa
bertahan justru karena model Asian Way ini.
Apabila dipaksakan menggunakan model integrasi EU ke dalam ASEAN, maka
hasilnya akan sangat kontra produktif. Selain itu. relevansi ASEAN akan kembali
menjadi perdebatan serius apabila mengadopsi apa yang dilakukan oleh EU
terhadap negara-negara anggotanya.
3.2.1 Harmonisasi aturan hukum persaingan di ASEAN
Uni Eropa sebagai lembaga yang sering dibanding-bandingkan dengan
ASEAN menggunakan directive untuk mengharmonisasikan aturan hukum
persaingannya. Directive adalah Undang-undang yang “diarahkan” di negara-
negara anggota. Undang-undang ini akan menetapkan tujuan atau kebijakan yang
perlu dicapai. Negara-negara Anggota harus membuat suatu yang menetapkan
bahwa negara tersebut telah mengadopsi directive ini. Namun jika hingga jangka
waktu dua tahun negara anggota masih belum mengadopsinya maka directive
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
114
akan berlaku secara otomatis.
Directive sering digunakan untuk membantu menegakkan perdagangan bebas,
gerakan bebas dan aturan kompetisi di Uni Eropa. Mereka juga dapat digunakan
untuk menetapkan kebijakan sosial umum, dan dengan demikian dapat
mempengaruhi masalah ketenagakerjaan, hukum perburuhan, kondisi kerja, dan
kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu mereka dapat mereka dapat
mempengaruhi secara signifikan bisnis.
Hingga saat ini penulis dalam hal ini belum menemukan aturan seperti
directive yang mengharmonisasikan aturan mengenai hukum persaingan di
ASEAN. Diselenggarakannya AEC 2015 tentunya pelaku usaha akan semakin
mudah melakukan kegiatan usaha di negara lain tanpa terdapat syarat-syarat yang
sebelumnya berlaku di AEC Blueprint.
Walaupun dalam hal ini sudah terdapat sebuah guidelines yang dibuat sebuah
kelompok kecil yang ditunjuk untuk mengurusi masalah ini yang disebut ASEAN
Experts Group on Competition (AEGC), namun hal tersebut tidak begitu
mengatasi masalah ini, dikarenakan guidelines hanya mengatur mengenai
pedoman-pedoman saja namun tidak mengatur terkait implementasi untuk
menyelesaikan masalah hukum persaingan usaha. Dimana seperti yang dituliskan
dalam pembukaannya bahwa pedoman ini hanya bersifat referensi bagi negara-
negara ASEAN.264
Secara garis besar isi guidelines adalah tujuan dan keuntungan
adanya pedoman ini; tindakan apa saja yang dilarang dalam hukum persaingan
usaha; peran dari badan yang berwenang dalam hukum persaingan usaha dan yang
264
AEGC, “ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy”, ASEAN Secretariat,
Jakarta, 2010, h. ii
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
115
terakhr terkait dengan penyelidikan hukum persaingan usaha.265
Maka dari itu diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi perbedaan dalam
hukum persaingan usaha di ASEAN dalam rangka menghadapi AEC di tahun
2015. Solusi tersebut berupa penerapan asas Comity dalam persaingan usaha.
Bentuk penerapan asas ini berupa pembatasan perjanjian multilateral antar negara
anggota ASEAN.266
Awal penggunaan asas comity, dipelopori oleh Ulrich Huber yang
menjelaskan asas Comity : “The high authorities of each country offer each other
hand” (kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara memberikan usul terhadap
negara lain) Ulrich Huber juga mengatakan : Hukum suatu negara hanya berlaku
dalam batas-batas territorial negara tersebut; Semua orang/ subjek hukum yang
secara tetap atau sementara berada di dalam territorial wilayah suatu negara yang
berdaulat : (i) Merupakan subjek hukum dari negara tersebut, dan (ii) Tunduk
serta terikat pada hukum negara tersebut; Namun. Berdasarkan prinsip comity,
hukum yang berlaku dimana-mana, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan subjek hukum dari negara pemberi pengakuan.267
Pengertian asas Comity juga terdapat dalam beberapa kamus, antara lain :
Black‟s law Dictionary edisi keempat, dalam kamus tersebut asas Comity
didefinisikan sebagai “courtesy; complaisance; respect; a willingness to grant a
265
Fikri Nur Setiansyah, “Penerapan Asas Comity di Hukum Persaingan Usaha dalam
Rangka ASEAN Economic Community”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015,
h. 68 266
Ibid 267
Ibid, h. 17
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
116
privilege, not as a matter of right, but out of deference and good will”.268
Jika nantinya ASEAN akan membentuk suatu undang-undang yang akan
mengharmonisasikan peraturan mengenai hukum persaingannya mungkin akan
diterapkan dengan cara directive seperti halnya di Uni Eropa. Karena cara
directive ini menurut penulis cukup efektif karena pemberlakuannya hanya
dengan mengadopsi kalau pun negara tersebut tidak mengadopsi hingga 2 tahun
maka akan diberlakukan secara otomatis. Mungkin ASEAN akan menerapkan
cara yang sama dengan jangka waktu yang berbeda lebih cepat atau lebih lambat
dari 2 tahun.
3.2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN
Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Menurut Perjanjian Kerja Sama
dan Persahabatan 1976 (Treaty of Amity and Cooperation)
Berdasarkan pasal 13 Treaty of Amity and Cooperation South East (TAC).
Mensyaratkan negara-negara anggota untuk menjaga perdamaian dan mencegah
sengketa diantara mereka. Namun apabila sengketa tetap lahir dan tidak mungkin
dicegah maka para pihak wajib menyelesaikan permasalahan mereka melalui
negosiasi secara baik-baik dan langsung diantara mereka. Pasal 13 TAC : “The
High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent
disputes from arising. In case on matters directly affecting them should arise,
especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall
refrain from threat or use of force and shall at all times sttle such disputes among
themselves through friendly negotiations”.
268
Kadish A. Steven, “Comity and the International Application of the Sherman Act :
Encouraging the Courts to Enter the Political Arena”, Nortwestern Journal of International Law
& Bussiness Volume 1, Issue Spring 1, 1982, h. 132
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
117
Ketika negosiasi secara langsung dinilai gagal oleh para pihak,
Penyelesaian sengketa masih dimungkinkan dilakukan oleh the High Council
ketentuan ini terdapat dalam Pasal 14 TAC : “To Settle dispute through regional
process, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a
High Council comprihising a Representative at a ministerial level from each of
the High contracting parties to take cognizance of the existence of disputes or
situatuins likely to disturb regional peace and harmony”.
The Council terdiri dari setiap negara anggota ASEAN. Apabila sengketa
timbul maka the Council akan memberi rekomendasi mengenai cara-cara
penyelesaian sengketanya. The Council juga diberikan wewenang untuk
memberikan jasa baiknya yaitu melalui mediasi, penyelidikan, atau konsiliasi,
apabila para pihaknya menyetujui, ketentuan ini terdapat dalam Psal 15 dan 16
TAC.269
Lalu ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam TAC
ini kemudian dilengkapi dengan rules dan procedures yang disepakati para peserta
perjanjian di Hanoi, Vietnam pada tanggal 23 Juli 2001. Rules dan procedures ini
dibuat untuk menentukan tata cara High Council. Komposisi mengenai High
Council diatur dalam Pasal 3-5 rules dan procedures ini, High Council terdiri dari
269
Pasal 15 : “In the event no solution is reached through direct negotiations, the High
Council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in
dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation.
The High Council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute,
constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary,
the High Council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of
the dispute or the situation”
Pasal 16 : “The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless all
the parties to the dispute agree to their application to that dispute. However, this shall not
preclude the other High Contracting Parties not party to the dispute from offering all possible
assistance to settle the said dispute. Parties to the dispute should be well disposed towards such
offers of assistance.”
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
118
seorang perwakilan dari peserta TAC. Semenjak protocol amandemen di Philipina
tahun 1987 High Council terdiri dari seorang perwakilan dari peserta perjanjian
yang bukan anggota ASEAN apabila negara tersebut terlibat dalam sengketa yang
sedang berlangsung.
Mengenai harmonisasi aturan yang ada juga belum dibicarakan, jadi
masing-masing negara menggunakan aturan nasional mereka masing-masing.
Maka tidak ada ukuran yang sama di setiap negara, konsep mengenai persaingan
antara satu yang lainnya bisa saja berbeda. ASEAN sendiri mengantisipasi hal ini
dengan membuat sebuah pedoman bagi negara-negara yang belum memiliki
aturan dan lembaga pengawas yaitu ASEAN Regional Guidelines on Competition
Policy. Pedoman tersebut dibentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman negara
yang memiliki hukum persaingan dan lembaga pengawas dan berdasarkan praktik
internasional dengan pandangan terbaik untuk menciptakan lingkungan
persaingan yang sehat di ASEAN. Namun adanya ASEAN Regional Guidelines
on Competition Policy juga tidak efektif karena negara anggota ASEAN pun tetap
belum memiliki harmonisasi aturan.
3.2.3 Competition Authority
Competition Authority atau di ASEAN disebut juga dengan Competition
Regulatory Body yaitu Badan Pengawas Persaingan memang belum terbentuk
namun dalam hal ini ASEAN membuat suatu pedoman bagi negara-negara
anggota yang belum memiliki badan pengawas persaingan usaha. Pedoman ini
dibentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman negara lain dalam membentuk
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
119
badan pengawas.
Tujuan kebijakan persaingan dapat dicapai melalui pembentukan lebih dari
satu badan pengawas. Badan pengawas tersebut diberikan mandat oleh negara-
negara anggota yang menunjuk mereka untuk melakukan perannya:270
1. melaksanakan dan menegakkan kebijakan persaingan
2. menafsirkan dan menguraikan kebijakan persaingan dan hukum
3. advokat kebijakan hukum persaingan
4. memberikan nasihat tentang kebijakan persaingan dan hukum kepada
legislator dan pemerintah
5. bertindak secara internasional sebagai wakil badan nasional negara dalam
hal kompetisi internasional
Wewenang Competition Regulatory Body, yaitu :271
1. Membangun dan menerbitkan peraturan dan lainnya melaksanakan dan / atau
tindakan interpretatif.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan pedoman bahasa sederhana dan
publikasi untuk bisnis dan konsumen kebijakan persaingan dan ketentuan hukum.
3. Mengembangkan dan menerbitkan pedoman yang komprehensif tentang
bagaimana badan pengawas persaingan akan menerapkan hukum, seperti
bagaimana hal itu akan memutuskan apakah ada pelanggaran larangan anti-
kompetitif atau menilai dan memberikan pengecualian.
270
AEGC, Op. Cit. 271
Ibid, h. 15-16
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
120
4. Melakukan advokasi dan pendidikan kegiatan kompetisi atau melakukan studi
persaingan pasar dan penerbitan laporan rutin, untuk menciptakan budaya
kepatuhan di semua sektor ekonomi.
5. Melakukan penyelidikan dilarang kegiatan anti-kompetitif atas inisiatif sendiri,
atau bertindak atas keluhan atau informasi dari pihak ketiga.
6. Melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hukum persaingan di seluruh
sektor ekonomi ("pertanyaan sektor"), di mana kekakuan harga atau keadaan lain
menunjukkan bahwa persaingan dapat dibatasi atau terganggu.
7. Menegakkan hukum persaingan dengan memberlakukan denda dan sanksi
administrasi, serta mengeluarkan perintah dan langkah-langkah sementara,
dengan keputusan beralasan.
8. Menafsirkan ketentuan hukum persaingan atau membentuk ruang lingkup
kebijakan persaingan dan hukum melalui preseden hukum.
9. proses untuk menerima dan menilai pemberitahuan untuk pembebasan dari
kebijakan persaingan dan hukum atau pemberitahuan untuk penilaian merger
Membangun.
10. Membangun dan mempertahankan register umum dan database
pemberitahuan yang diterima oleh badan pengawas persaingan dan keputusan.
11. Memberikan saran dan pendapat mengenai segala perubahan, atau review,
undang-undang persaingan atau bidang terkait lainnya regulasi dan kebijakan
persaingan.
12. Mempromosikan pertukaran informasi non-rahasia dengan badan pengawas
persaingan lainnya, dan di forum-forum internasional.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
121
13. Mempromosikan pengembangan kapasitas, praktik terbaik berbagi,
penghubung, pelatihan dan kerja update dengan badan pengawas persaingan
lainnya.
Badan pengawas persaingan harus dilengkapi dengan sumber daya yang
diperlukan dan kekuatan hukum, serta memiliki proses yang tepat dan prosedur
untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ini termasuk proses untuk mengajukan
pengaduan, pengajuan aplikasi kepada badan pengawas persaingan (misalnya,
untuk pembebasan, anonimitas, kerahasiaan, atau keringanan hukuman),
partisipasi pihak yang berkepentingan dan penanganan bukti, publikasi putusan
dan proses banding.272
ASEAN belum menentukan mengenai akan dibentuknya badan pengawas
untuk menghadapi AEC ini, bahkan ASEAN juga belum melakukan harmonisasi
peraturan persaingan usaha.
Berdasarkan pernyataan Ketua KPPU dan AEGC Nawir Messi
pembicaraan mengenai competition authority ini tidak akan dibuka hingga tahun
2015, sebelum setiap negara mengambil keputusan akan mengadopsi kebijakan
persaingan atau tidak. Karena dikhawatirkan negara anggota tersebut
mengurungkan niatnya untuk mengikuti AEC.273
Menurut pendapat penulis, dalam hal ini jika nantinya akan dibentuk suatu
lembaga pengawas yang akan mengawasi jalannya AEC maka lembaga pengawas
tersebut akan berada dibawah the High Council. Karena, saat ini the High Council
272
Ibid, h. 16 273
Competition Policy adalah Pilar Pasar Tunggal ASEAN, Jurnal Kompetisi Edisi 30,
2011, h. 17
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI
122
sendiri sudah melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan TAC sehingga jika
nantinya sudah ada harmonisasi hukum persaingan usaha dan dibentuk lembaga
pengawas maka the High Council lah yang pantas untuk membawahi lembaga
tersebut.
Meskipun belum ada lembaga pengawas namun ASEAN telah memiliki
beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin nanti akan timbul
dalam rangka menyambut AEC 2015 ini. Selain penyelesaian sengketa yang
diatur oleh TAC, ASEAN juga memiliki suatu penyelesaian sengketa ekonomi
yaitu Viantiane Protocol. Viantiane Protocol adalah penyelesaian sengketa
ekonomi secara damai di ASEAN dapat ditemukan di 1987 Agreement for the
Promotion and Protection of the Investments yang kemudian mengkhususkan
bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan harus diberikan kepada ASEAN
Economic Minister for Resolution.274
Viantiane Protocol ditandatangani di
Viantiane oleh para menteri ekonomi ASEAN Summit ke-11.
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Viantiane Protocol, berlaku terhadap
spesifikasi perjanjian ekonomi ASEAN dan diutamakan untuk semua perjanjian
ekonomi ASEAN di masa yang akan datang. Dalam protocol ini mewajibkan
penyelesaian sengketanya dengan proses panel dan appellate body dan tidak dapat
diselesaikan melalui jasa-jasa baik, mediasi ataupun konsolidasi.275
274
http://cil.nus.edu.sg//dispute-settlement-in-asean/ 275
Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
MICHELLE NABILLA FIRDAUZI