BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN … · Kinerja perekonomian Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2013 mencapai 6,55% (yoy), melambat dibanding 2012 (7,22%), namun tetap lebih

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten Probolinggo III / 1

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam

fase menurun hingga tahun 2014. Namun, laju pertumbuhan akan berbalik

naik mulai pada tahun 2015. Hal tersebut terungkap dalam laporan Bank

Dunia tentang pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang se-Asia

Timur dan Pasifik per tanggal 7 Oktober 2013. Ekonomi di Tanah Air

diperkirakan akan tumbuh mencapai 5,8% pada tahun 2015, lebih tinggi bila

dibanding dengan tahun 2014 yang diprediksi akan tumbuh sebesar 5,3%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih di bawah China, Filipina,

Myanmar, dan Kamboja yang memiliki pertumbuhan masing-masing 7,5%,

6,8%, 6,9%, dan 7%, tetapi masih tumbuh di atas Malaysia dan Thailand yang

memiliki pertumbuhan 4,8% dan 5%.

Ekonomi Indonesia sejak tahun 2012, telah mengalami perlambatan. Ini

disebabkan oleh laju investasi yang melambat, harga komoditas global yang

melemah, dan pertumbuhan ekspor yang lebih rendah dari yang diharapkan.

Kondisi ini diproyeksikan masih akan berlanjut hingga tahun 2014.

Melambatnya kredit perbankan juga berpengaruh terhadap investasi di tahun

2014, kondisi ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi akan kembali agresif pada tahun 2015. Pertimbangannya

adalah pertumbuhan ekonomi global yang mulai naik, sehingga harga

komoditas kembali naik di pasar global. Kondisi ini mendongkrak kinerja

ekspor Indonesia, yang mayoritas ekspor didominasi oleh barang-barang

tambang dengan implikasi transaksi berjalan akan membaik.

Kemajuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi

kemiskinan ini sangat bergantung pada reformasi struktural. Indonesia perlu

iklim perdagangan dan investasi yang lebih terbuka dan kepastian peraturan

yang lebih baik. Di samping itu, investasi pemerintah pada sektor infrastruktur

menjadi sangat penting, termasuk membuat investasi publik lebih efisien

melalui pemilihan proyek yang lebih baik, pendanaan inovatif, dan

implementasi yang efektif.



Kinerja perekonomian Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2013 mencapai

6,55% (yoy), melambat dibanding 2012 (7,22%), namun tetap lebih tinggi dari

ekonomi nasional yang berada pada level 5,78%. Sebagaimana diinformasikan

pada tabel berikut, pertumbuhan ekonomi Jatim dalam kurun waktu 8 tahun

terakhir cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional, kecuali pada tahun

2007 yang sedikit berada di bawah nasional. Jika diukur lebih lanjut, kinerja

perekonomian Jatim terus meningkat, sedangkan nasional mulai mengalami

perlambatan di tahun 2012.

Tabel 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Timur

Wilayah 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**

Nasional 5,69 5,50 6,35 6,01 4,63 6,22 6,49 6,23 5,78

Jatim 5,84 5,80 6,11 6,16 5,01 6,68 7,22 7,27 6,55

Sumber : BPS Jawa Timur

Jika digambarkan dalam grafik, maka perbandingan pertumbuhan ekonomi

Nasional dan Jawa Timur selama 8 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik

dibawah ini :

Grafik 3.1

5.84 5.86.11 6.16

5.01

6.687.22 7.27

6.55

5.69 5.5

6.356.01

4.63

6.226.49

6.235.78

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Timur

Jawa Timur

Nasional

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, pemerintah dan kinerja

investasi swasta Jatim menjadi sumber pendorong pertumbuhan.

Meningkatnya konsumsi rumah tangga di tahun 2013 didorong perbaikan daya

beli masyarakat seiring bertambahnya kelompok usia produktif. Di sisi lain,

pertumbuhan belanja investasi pemerintah dan swasta pun meningkat di



tengah upaya percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan

minat investor luar dan dalam negeri, khususnya pada sektor industri

pengolahan. Namun, transaksi perdagangan Jawa Timur mengalami

penurunan akibat melambatnya ekspor impor dalam negeri, sedangkan luar

negeri relatif tumbuh membaik. Di sisi lain, minat investasi relatif membaik

dengan diselesaikannya beberapa proyek infrastruktur besar semisal Jalan Tol

Mojokerto – Kertosono, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan, Sistem

Penyediaan Air Minum (SPA), Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) serta Penyelesaian Tahap IV Jalan Lintas Selatan (JLS). Dengan

diresmikannya PLTU Pacitan menambah supply listrik di Jawa Timur sehingga

mendorong kondisi surplus energi yang berpotensi meningkatkan minat

investasi khususnya pembangunan pabrik Smelter di tahun 2014.

Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan kredit perbankan pada kegiatan

konsumtif masih lebih rendah dibandingkan penyaluran kredit ke sektor

produktif. Hal ini searah dengan kebijakan Bank Indonesia yang menginginkan

adanya peningkatan kredit pada sektor produktif, sedangkan pertumbuhan

kredit konsumtif diharapkan melaju pada level stabil dengan tingkat prudential

yang lebih baik.

Dari sisi penawaran, perlambatan ekonomi disebabkan menurunnya

kinerja 3 (tiga) sektor utama. Menurunnya luas lahan dan pergeseran musim

tanam turut mempengaruhi tingkat produktivitas hasil tani sehingga pada

akhirnya menekan pertumbuhan sektor pertanian. Di sisi lain, belum

membaiknya transaksi ekspor impor luar negeri dan penurunan marjin dunia

usaha akibat kenaikan biaya produksi turut mempengaruhi perlambatan

sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara itu inflasi Jatim terkoreksi pada akhir tahun 2013, yaitu

mencapai 7,59% (yoy) turun dibandingkan triwulan sebelumnya (7,78%) dan

lebih rendah dibandingkan inflasi nasional (8,38%). Demikian pula secara

triwulanan, inflasi Jatim juga turun dari 3,72% (qtq) menjadi 0,73%. Walaupun

menurun, namun masih di atas sasaran inflasi nasional 4,5% + 1%, yang

disebabkan oleh peningkatan inflasi kelompok administered price (14,91%) dan

volatile foodss (12,76%). Sedangkan inflasi kelompok core inflation relatif stabil

sebesar 4,13%. Sumbangan inflasi terbesar masih diberikan oleh kelompok

administered price (2,68%), disusul kemudian oleh volatile foods (2,54%) dan

kelompok core inflation (2,38%). Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait

penyesuaian harga komoditas tertentu seperti Bahan Bakar Minyak, tarip

listrik, Upah Minimum Kota (UMK), cukai rokok dan bahan bakar rumah



tangga, dan fluktuasi produksi (termasuk di dalamnya kendala impor

hortikultura di awal tahun) merupakan penyebab utama tingginya inflasi pada

2 (dua) kelompok tersebut.

Secara historis, inflasi Jatim selalu sejalan dengan nasional dengan

tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi. Namun pada tahun 2013, inflasi Jatim

berada pada level di bawah inflasi nasional dan di urutan kedua terendah

untuk kawasan Jawa. Realisasi inflasi di kawasan Jawa mulai dari yang

terendah yaitu DIY (7,32%), Jawa Timur (7,59%), Jawa Tengah (7,99%), Jawa

Barat (9,15%) dan tertinggi terjadi pada Provinsi Banten (9,65%).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2013

tumbuh sebesar 6,55 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Semua sektor

mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,06 persen, sedangkan terendah di

sektor pertanian sebesar 1,59 persen.

Besaran PDRB Jawa Timur tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar

Rp. 1.136,33 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000

mencapai Rp. 419,43 triliun. Apabila jumlah penduduk pertengahan tahun

2013 sebanyak 38.363,2 ribu jiwa maka PDRB perkapita Jawa Timur atas

dasar harga berlaku mencapai Rp. 29,62 juta atau meningkat 12,74 persen

dibandingkan tahun 2012.

Struktur perekonomian Jawa Timur tahun 2013 masih didominasi 3

sektor utama yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi

sebesar 31,33 persen, diikuti Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian

masing-masing sebesar 26,60 persen dan 14,91 persen.

Gambaran beberapa indikator kinerja utama provinsi Jawa Timur, dapat

disampaikan sebagai berikut:

Pertama, Kinerja Ekonomi yang diukur dengan indikator pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2013 mencatat

pertumbuhan sebesar 6,55% dan diatas nasional sebesar 5,78 %. Dari sisi

permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga

dan investasi (PMTB). Dari sisi penawaran, sektor Industri Pengolahan, sektor

Konstruksi, serta sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor

pendorong pertumbuhan ekonomi Jatim. Inflasi Jawa Timur tahun 2013

sebesar 7,59% atau berada di bawah inflasi nasional sebesar 8,38 %.

Di sepanjang tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Jatim diproyeksikan

tumbuh pada rentang 6,4% s.d 6,8% (yoy). Perkiraan pertumbuhan ekonomi

Jatim tahun 2014 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 (6,2%, yoy).



Pertumbuhan ini diyakini masih yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya

di Pulau Jawa. Pada akhir tahun 2014, inflasi Jawa Timur diproyeksikan

berada di kisaran 4,84% - 5,34% atau kembali pada sasaran nasional yang

sebesar 4,5% + 1%.

Tahun 2014 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan

menggeser kota Jakarta yang selama ini dikenal memiliki pertumbuhan

tertinggi di Indonesia. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Jatim hanya memiliki

sedikit selisih angka dengan Jakarta. Adapun tiga provinsi penyumbang

terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta

sebesar 16,5 %, Jawa Timur sebesar 14,7 % dan Jawa Barat sebesar 14,3 %.

Tingginya sumbangsih dari Jakarta untuk rata-rata nasional, dikarenakan

jumlah penduduk Jawa Timur jauh lebih besar daripada Jakarta. Menurut

perhitungan standar internasional keputusan Menpan No. 9 tahun 2007,

indeks pengukuran kinerja ada 5, di antaranya pertumbuhan ekonomi,

pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, disparitas dan indeks

pembangunan manusia. Menurut indeks pengukuran kinerja, suatu wilayah

dinyatakan gagal jika kinerja tumbuh tetapi ada kemiskinan, tidak menyerap

tenaga kerja atau disperitas antar daerah masih tinggi. Mengenai disparitas,

hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa wilayah di antaranya

Banyuwangi, Jombang dan Malang. Perkembangan baru juga terjadi di Tuban,

Gresik, Lamongan dan Probolinggo. Dalam upaya mencapai target menggeser

posisi Jakarta pada 2013, Pemprov Jatim terus mengupayakan peningkatan

dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi prioritas.

Selama ini, sektor koperasi dan UMKM memegang peranan sangat penting

dalam pembangunan ekonomi dengan menyumbang sekitar 53,82% terhadap

PDRB Jawa Timur.

Kedua, Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan capaian kinerja pembangunan

manusia dari instrumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,62

dari tahun 2010 menjadi 72,18 tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012

pada posisi 72,83 dan pada tahun 2013 mencapai 73,21 (angka sementara).

Ketiga, Penurunan Kemiskinan yang diukur dengan prosentase

penurunan penduduk miskin. Jumlah dan persentase penduduk miskin di

Jawa Timur pada periode 2009-2013 dari tahun ke tahun menurun. Jumlah

penduduk miskin nampak terjadi penurunan dari 16,68 % pada tahun 2009

turun menjadi 15,26 % pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 turun



menjadi 13,85% dan pada tahun 2012 menjadi 13,08 %. Sedangkan pada

tahun 2013 menurut angka sementara dari BPS adalah 12,73%.

Keempat, Penurunan Pengangguran yang diukur melalui Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa

Timur Agustus 2011 sebesar 4,16 persen mengalami penurunan yang cukup

lambat yaitu sebesar 0,04 persen point/angka hingga keadaan Agustus 2012

menjadi 4,12 persen. Sedangkan pada tahun 2013 menurut angka sementara

dari BPS adalah 4,33%.

Kelima, Indeks GINI Jawa Timur pada tahun 2009 mencapai 0.33, tahun

2010 mencapai 0.34, tahun 2011 mencapai 0.37, tahun 2012 mencapai 0.36

dan pada tahun 2013 mencapai 0.36 (angka sementara).



Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur

Tahun 2011 – 2015

No Indikator Kinerja

2011 2012 2013 Target

Target Capaian Target Capaian Target Capaian 2014 2015

1 Pertumbuhan

Ekonomi (%/th) 5.00-5.50 7.22 5.00-5.50 7.27 5.50-6.00 6,55** 6.56-6.87 6,88–7,19

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

5.80-6.00 4.16 5.60-5.80 4.16 5.40-5.50 4,33** 4.32-4.23 4.22-4.13

3 Indeks Pembangunan Manusia

69.50-70.10 72.18 69.90-70.10 72.83 70.10-70.50 73.21** 73.15-73.45 73,46-74,37

4 Angka Kemiskinan (%)

15.00-15.50 14.23 14.50-15.00 13.08 14.00-14.50 12,73** 12.72-12.22 12.21-11.73

5 Indeks GINI - 0.37 - 0.36 - 0.36 0.360 – 0.363 0.359 – 0.356

6 Indeks Pembangunan Gender

- 65.61 - 66.56 - 67.16 67,18 - 67,78 67,79 - 68,39

7 Kualitas air sungai :

- BOD

- COD

-

-

4.41

15.45

-

-

4.33

13.64

-

-

3.60

10.92

3,59 - 3,57

10,91 - 10,86

3,58 - 3,56

10,87 - 10,83

Sumber :

- BPS Prov Jatim

- Bappeda Prov Jatim (dan diolah)



TABEL 3.3

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN 2013 SERTA TARGET 2014 DAN 2015 KABUPATEN PROBOLINGGO

INDIKATOR KINERJA SATUAN

REALISASI TARGET

2012 2013 2014 2015

1 Pertumbuhan Ekonomi % 6,55 6,58** 6,75 – 6,8 6,8 – 6,85

2 Indeks Pembangunan Manusia Indek 64,06 64,79** 64,5 – 65,0 65 – 66,5

3 Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,98 3,32** 3,00 2,6

4 Prosentase Penduduk Miskin % 22,17 - 20,00 – 18,5 17

5 Nilai LPPD Tinggi s/d Rendah Sedang - Sedang Tinggi

6 Nilai Lakip AA - CC CC CC CC CC

7 Status Pengelolaan Keuangan WTP/WDP WDP - WTP WTP

8 Indeks Kepuasan Masyarakat A/B/C/D B - B B

9 APBD Tepat Waktu Tepat/Tidak Tepat Tepat Tepat Tepat



Bedasarkan tabel 3.3 diatas, secara makro kondisi Kabupaten

Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun

2012 sebesar 6,65% dan terealisasi sebesar 6,55%. Pada tahun 2012

pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi target, hal ini disebabkan adanya

dampak pasca erupsi gunung Bromo dan anomali cuaca dan bencana alam.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi membaik, hal ini diwujudkan dengan

peningkatan capaian yaitu sebesar 6,58% (angka sementara), begitu pula

dengan target tahun 2014 Kabupaten Probolinggo optimis terdapat

peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 6,75% - 6,8% dan pada

tahun 2015 direncanakan sebesar 6,8% - 6,85%.

Kedua, Kinerja Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2012 target IPM Kabupaten

Probolinggo adalah sebesar 64 – 64,5, dan terealisasi sebesar 64,06. Pada

tahun 2012 target IPM telah tercapai, dan memenuhi harapan. Sedangkan

pada tahun 2013 target IPM diperkirakan sebesar 64,25 – 64,75 dan hasil yang

dicapai adalah 64,79 (angka sementara) yang berarti telah melewati target.

Pada tahun 2014 direncanakan sebesar 64,5 – 65,0 dan pada tahun 2015

direncanakan sebesar 65 – 66,5.

Ketiga, Jumlah penduduk miskin Kabupaten Probolinggo pada tahun

2012 sebesar 22,17%. Sedangkan tahun 2014 dan tahun 2015 berturut-turut

ditargetkan sebesar 20 – 18,5% dan 17%.

Keempat, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2012 terealisasi

1,98% sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 3,1% akan tetapi

hanya tercapai 3,32% (angka sementara). Untuk tahun 2014 dan 2015 Tingkat

Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 3,0 % dan 2,6 %.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan 2013

Untuk menjelaskan bagaimana gambaran perekonomian di kabupaten

Probolinggo pada kurun waktu dua tahun terakhir, maka dalam sub bab ini

akan dijelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan inflasi di

Kabupaten Probolinggo dengan Propinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari

aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai

salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Secara umum

pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo, baik yang



dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas

menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari

besarnya kontribusi Sektor pembangunan dalam peningkatan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK maupun Income Per Kapita pada tahun

2013, yang terutama ditunjang oleh 3 (tiga) sektor yaitu sektor pertanian

(31,25%), sektor industri pengolahan (18,17%), sektor perdagangan, hotel dan

restoran (26,18%) Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran

dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai

salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2014 dan 2015

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perekonomian daerah

1. Globalisasi perekonomian

Globalisasi perekonomian menuntut pemerintah daerah untuk

meningkatkan efisiensi, daya saing serta meningkatkan kinerja

perdagangan. Berakhirnya era buruh murah dan kenaikan biaya energi

akan sangat mempengaruhi efisiensi dari sektor industri pengolahan.

Untuk mampu berkompetisi di level global, daya saing baik sektoral

maupun kewilayahan merupakan hal mutlak yang harus dipersiapkan.

2. Pengurangan Pengangguran

Pertumbuhan angkatan kerja baru akan menjadi tantangan kinerja

ekonomi. Dengan dominasi ekonomi di sektor konsumsi, kinerja ekonomi

kedepan diharapkan akan mampu didukung oleh pertumbuhan

pembentukan modal tetap bruto serta net ekspor yang signifikan untuk dapat

mengatasi pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karena itu kinerja perbankan,

kinerja investasi, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan

serangkaian faktor diharapkan sinergi untuk membangun ekonomi

Kabupaten Probolinggo.

3. Pengurangan Kemiskinan

Upaya secara kelembagaan, program dan berbagai sumber dana

telah dilakukan. Secara konseptual, diharapkan implementasi

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan mampu menurunkan

kemiskinan. Kualitas pertumbuhan yang berdampak pada penciptaan

lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan diharapkan akan

mampu mengurangi kemiskinan.



4. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan tujuan yang

hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan

tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih

digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa

mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil

terutama dengan memanfaatkan mekanisme pasar modal. Selain itu,

diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada

industri yang berbahan baku lokal dan memiliki keterkaitan kedepan dan

kebelakang yang besar serta berbasis padat karya.

5. Penanganan Bencana Alam

Kejadian bencana alam memang tidak dapat diprediksi, namun bisa

juga diprediksi untuk kejadian tertentu dan kesemuanya dapat menimbulkan

dampak/resiko baik sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan

yang harus menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan

kedepan, baik dalam manajemen pencegahan (untuk bencana tertentu yang

diakibatkan oleh distorsi fungsi sumberdaya alam), manajemen

penanggulangan, manajemen resiko/dampak, maupun manajemen

pemulihan dari bencana

Pada tahun 2014 dan 2015, perekonomian daerah masih akan

menghadapi banyak tantangan. Perkembangan perekonomian global yang

cepat dan dinamis sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional,

regional dan daerah. Fluktuasi harga komoditi utama dan krisis keuangan

yang memicu krisis ekonomi global telah memberikan tekanan pada

perekonomian daerah sehingga mengganggu pencapaian tingkat pertumbuhan

ekonomi sebagaimana yang direncanakan. Kenaikan harga kebutuhan pokok

masyarakat dapat mendorong peningkatan laju inflasi, yang tidak saja

membuat biaya produksi menjadi lebih mahal, tetapi juga diperkirakan akan

melemahkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat merupakan

faktor dominan dalam menopang perekonomian. Dalam beberapa tahun ke

depan, pengaruh eksternal tersebut diperkirakan masih akan mewarnai

perjalanan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo.

Selain itu secara eksternal pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten

Probolinggo juga dihadapkan pada tantangan utama berupa kebijakan

Pemerintah Pusat, yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah yang

berkeadilan dengan semangat pro poor, pro job dan pro growth serta tetap



memperhatikan upaya percepatan pencapaian Millenium Development Goals

(MDGs) dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kondisi ini

tentunya membawa konsekuensi terkait dengan adanya upaya-upaya

peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penurunan tingkat

pengangguran terbuka, peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

khususnya pelayanan dasar melalui peningkatan efektivitas tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas sumberdaya alam

dan lingkungan hidup.

Selain faktor eksternal, faktor internal juga menahan laju pertumbuhan

ekonomi yang signifikan, khususnya faktor yang mempengaruhi tingkat

realisasi belanja daerah dan optimalisasi pemanfaatan dana Pemerintah

Kabupaten oleh perbankan daerah. Rendahnya tingkat realisasi belanja daerah

terutama disebabkan oleh faktor administrasi, disamping faktor hukum dan

faktor gejolak ekonomi. Rendahnya realisasi belanja APBD juga akan

menyebabkan tingginya posisi dana Pemda yang disimpan di perbankan

daerah.

Pada tahun 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Probolinggo semakin

membaik. Misalnya, sektor pertanian mengalami peningkatan dengan

meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebesar

2,49% selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) juga mengalami

pertumbuhan cukup signifigan di Kabupaten Probolinggo yaitu sebesar 9,66%

seiring dengan membaiknya kinerja perdagangan sebagai sumber peningkatan

pertumbuhan ekonomi regional.

Pada aspek tingkat kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan pada

tantangan yang masih relatif tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin di

wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih berada pada angka di atas 20%.

Selain itu belum optimalnya pengembangan budaya usaha pada masyarakat

yang berimbas pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi yang ada

sehingga tingkat daya beli masyarakat juga belum dapat meningkat secara

signifikan. Namun demikian masih terdapat peluang-peluang yang dapat

dioptimalkan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang

berkeadilan, melalui optimalisasi peran dan fungsi sektor-sektor lapangan

usaha seperti pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta industri

pengolahan, yang selama ini menjadi pilar perekonomian wilayah di Kabupaten

Probolinggo agar benar-benar bisa menjadi lokomotif bagi sektor-sektor

lainnya. Selain itu juga mengembangkan sektor-sektor yang potensial menjadi

mesin-mesin pertumbuhan baru bagi wilayah Kabupaten Probolinggo seperti



sektor pengangkutan dan komunikasi serta Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan.

Kondisi perekonomian wilayah di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan

masih cukup prospektif pada tahun 2014 dan 2015 mendatang meskipun

tetap harus mewaspadai perkembangan ekonomi global yang cenderung

melemah. Kondisi ini diindikasikan dengan kondisi makro ekonomi yang relatif

stabil serta kondisi politik serta situasi ketertiban dan keamanan yang cukup

kondusif. Secara makro, pada tahun 2015 perekonomian wilayah Kabupaten

Probolinggo ditargetkan tumbuh sebesar 6,8% - 6,85%.

Dengan proyeksi kondisi ekonomi makro tersebut diharapkan

Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama dengan seluruh elemen

masyarakat dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah

diproyeksikan dan dapat memanfaatkan secara optimal program-program

pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo,

Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat sebagai sarana

pengungkit dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Probolinggo mengenai Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai berikut :

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali

menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha.

Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu

tinggi seringkali dikeluhkan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru

untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan :

1) Merencanakan target pendapatan daerah kelompok PAD secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan

asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap

masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian

penerimaan.

2) Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia

usaha dan masyarakat, namun melakukan penyederhanaan sistem dan

prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,

membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta



peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan

asli.

3) Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah mendayagunakan

kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk

dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga menghasilkan

pendapatan.

Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun

2008 dapat mencapai 111,31% dari target yang ditentukan, kemudian naik

menjadi 120,75% dari target pada tahun 2009 dan menurun di tahun 2010

mencapai 109,83% dari target, serta pada tahun 2011 pendapatan asli daerah

menjadi 109,6% dari target yang telah ditentukan, dan pada tahun 2012 naik

menjadi 122,81%. Sedangkan pada tahun 2013 realisasi target pendapatan asli

daerah mencapai 119,98%.

Mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan

sangat tergantung dari kebijakan pusat maupun propinsi, maka penerimaan

daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli

Daerah. Secara umum pendapatan daerah tahun 2015 diprediksikan naik

7,5% dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1,510,334,718,360. Tuntutan

peningkatan PAD semakin besar seiring meningkatnya kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Kebijakan yang ditetapkan

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut :

a) Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian

masyarakat, diikuti dengan meningkatnya pelayanan baik dalam

pemungutan maupun pengelolaannya.

b) Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang

menguntungkan bagi pemungutan daerah. Namun demikian perlu

diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh

menghambat kinerja perekonomian baik di pusat maupun di daerah.

Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah

Kabupaten Probolinggo akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Propinsi untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut

tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat

maupun laju perekonomian nasional.

c) Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka

meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan

ekonomi.



d) Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan

dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel.

Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh

terhadap obyek pajak dan retribusi.

e) Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi

daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan, dan

peningkatan kesejahteraan pegawai.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan yang diperoleh dari Dana Perimbangan pada dasarnya

merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari Revenue Sharing

Policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk

pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan

akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus adil,

demokratis dan transparan. Terhadap Dana Perimbangan ini maka kebijakan

yang ditetapkan adalah :

a) Pemerintah Daerah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan

terhadap wajib pajak seperti PBB, sumber daya alam dan kontribusi

penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.

b) Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan

terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi

dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima

sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan

yang akan direncanakan.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi

kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diproritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang

menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang

direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan



peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 dan

Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri No. 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pos belanja

terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Pos belanja daerah memprioritaskan terlebih pos belanja wajib

dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman,

serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan

merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing

SKPD. Pada tahun 2015 diproyeksikan belanja daerah Kabupaten Probolinggo

sebesar Rp. 1,588,223,287,289,-.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif.

Dari besaran dan kebijakan dan berkesinambungan dari program-program

yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten

Probolinggo. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi

daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja.

Pelaksanaan tersebut membawa implikasi tehadap struktur belanja daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja

yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal

tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan

belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan

bidang kewenangan/urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung

jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh

setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan belanja daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk

dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan

selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan

kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatnya

kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang

berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.



2. Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun 2015 diprioritaskan untuk mendanai

kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan,

peningkatan infrastruktur guna pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Probolinggo serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertakan tolok ukur dan target pada

setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan

pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas

dasar kebutuhan masyarakat. Sesuai strategi pembangunan untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik

yang memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat

mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja

daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi

keuangan, tetapi juga menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.

Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan

penyertaan modal oleh Pemerintah.

Dengan kata lain Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan

setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun anggaran berikutnya.



Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja

daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka

terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan

daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja

daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan

untuk pengeluaran daerah. Karena itu, pembiayaan daerah terdiri penerimaan

daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

penerimaan daerah berasal dari sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan

kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan

sumber pengeluaran daerah, antara lain, Pembentukan dana cadangan;

Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang;

dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan

kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

(SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian

pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan

daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan

dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo,

pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan

akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan

pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya

surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan

berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian

pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.



Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 s/d tahun 2015

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Proyeksi/Target

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN DAERAH 1,265.755,501.394 1,365,379,538,761 1,510,334,718,360

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 77,286,465,900 91,828,314,812 127,942,264,682

4.1.01 Pajak Daerah 14,195,000,000 15,740,000,000 25,485,000,000

4.1.02 Retribusi Daerah 20,019,391,500 21,022,585,000 35,260,869,300

4.1.03 Hasil Pengelolaan Pekayaan Daerah yg Dipisahkan

8,280,095,000 5,065,515,982 5,065,515,982

4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah 34,791,979,400 50,000,213,830 62,130,879,400

4.2 DANA PERIMBANGAN 924,469,653,336 998,698,987,044 1,086,951,797,773

4.2.01 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 86,227,254,336 87,469,254,044 87,863,765,773

4.2.02 Dana Alokasi Umum 761,569,639,000 848,994,313,000 929,380,602,000

4.2.03 Dana Alokasi Khusus 76,672,760,000 62,235,420,000 69,707,430,000

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

263,999,382,158 274,852,236,905 295,440,655,905

4.3.01 Pendapatan Hibah 1.913.465.000 1,093,000,000 2,000,000,000

4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

dan Pemerintah Daerah Lannya 44.441.938.158 51,017,193,681 51,027,281,681

4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

158,675,729,000 199,760,618,224 173,993,187,224

4.3.05 Bantuan Keuangan Dari Propinsi 58,968,250,000 22,981,425,000 68,420,187,000

TOTAL PENDAPATAN 1,265.755,501,394 1,365,379,538,761 1,510,334,718,360

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.



Tabel 3.5

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 s/d Tahun 2015

No Uraian Ralisasi Target Proyeksi

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 1.365.795.220.077 1.469.760.095.046 1.588.223.287.289

5.1 Belanja Tidak Langsung

818.993.630.627 881.473.234.265 921.947.274.424

5.1.1 Belanja Pegawai 663.090.850.027 754.617.049.571 779.949.763.424

5.1.2 Belanja Bunga 0 0 0

5.1.3 Belanja Hibah 48.714.584.600 23.873.100.000 29.837.662.000

5.1.4 Belanja Bantuan Sosial

27.752.160.000 16.826.280.000 18.906.580.000

5.1.5 Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab./Kota & Pemdes

0 0 0

5.1.6 Belanja Bant.Keuangan Kpd Pem.Desa dan Parpol

67.936.036.000 73.804.229.000 81.253.269.000

5.1.7 Belanja Tidak Terduga

11.500.000.000 12.352.575.694 12.000.000.000

5.2 Belanja Langsung 546.801.589.450 588.286.860.781 666.276.012.865

5.2.1 Belanja Pegawai 56.732.061.000 72.176.902.650 40.626.127.700

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

204.160.738.250 266.752.832.681 344.326.693.790

5.2.3 Belanja Modal 285.908.790.200 249.357.125.450 281.323.194.375

Sumber : DPKD Kabupaten Probolinggo



Tabel 3.6

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 s.d Tahun 2015

NO

Jenis Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan

Daerah

Jumlah

Realisasi Proyeksi

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH 123,250,524,430 112,327,132,644 82,338,568,929

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu 104,443,024,430 99,519,632,644 77,865,264,804

3.1.2 Transfer dari Dana

Cadangan 15,000,000,000 9,000,000,000 0

3.1.3 Penerimaan dari Obligasi 0 0 0

3.1.4 Hasil Penjualan Aset Daerah

yang dipisahkan 0 0 0

3.1.5

Hasil Pengembalian

Pinjaman/Modal dari Pihak

ke III

3,807,500,000 3,807,500,000 4,473,304,125

3.2 PENGELUARAN DAERAH 18,025,000,000 6,481,770,650 4,450,000,000

3.2.1 Pembentukan Dana

Cadangan 9,000,000,000 0 0

3.2.2 Penyertaan Modal (saham) 2,725,000,000 2,700,000,000 200,000,000

3.2.3 Pembayaran Utang Pokok

yang jatuh tempo 0 181.770.650 0

3.2.4 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun berjalan 0 1.464.805.709 0

3.2.5 Pemberian Pinjaman/Modal

kepada Pihak Ke III 6,300,000,000 3.600.000.000 4,250,000,000

Sumber DPKD Kabupaten Probolinggo



TABEL 3.7

PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2015

NO SKPD PAGU 2015

1 SEKRETARIAT DPRD 18,500,000,000

2 DINAS PENDIDIKAN 65,000,000,000

3 DINAS KESEHATAN 50,000,000,000

4 DINAS PERTANIAN 7,250,000,000

5 DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 7,250,000,000

6 DINAS PERIKANAN & KELAUTAN 7,250,000,000

7 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 7,250,000,000

8 DINAS PENDAPATAN DAERAH 7,000,000,000

9 DINAS PU CIPTA KARYA 55,000,000,000

10 DINAS PU PENGAIRAN 21,000,000,000

11 DINAS PU BINAMARGA 55,000,000,000

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 6,250,000,000

13 DINAS PERHUBUNGAN 6,000,000,000

14 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5,500,000,000

15 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 10,000,000,000

16 DINAS SOSIAL 6,500,000,000

17 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6,000,000,000

18 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4,750,000,000

19 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH 5,000,000,000

20 INSPEKTORAT 3,500,000,000

21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7,500,000,000

22 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 29,000,000,000

23 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP 5,500,000,000

24 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB. 5,500,000,000

25 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5,500,000,000

26 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7,000,000,000

27 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS 3,750,000,000



28 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4,000,000,000

29 KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA 3,750,000,000

30 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3,300,000,000

31 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN 3,000,000,000

32 KANTOR ARSIP DAERAH 2,000,000,000

33 KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 2,500,000,000

34 R.S.U.D WALUYO JATI 65,000,000,000

35 R.S.U.D TONGAS 15,500,000,000

36 BAGIAN PEMERINTAHAN 5,000,000,000

37 BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM 2,000,000,000

38 BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI 3,000,000,000

39 BAGIAN KESRA 10,000,000,000

40 BAGIAN UMUM 15,000,000,000

41 BAGIAN PROTOKOL & RT 3,250,000,000

42 BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN 20,000,000,000

43 BAGIAN ORGANISASI 2,500,000,000

44 BAGIAN HUKUM 2,000,000,000

45 24 KECAMATAN 11,500,000,000

46 5 KELURAHAN 800,000,000

JUMLAH 591,850,000,000

Documents

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN … · Kinerja perekonomian Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2013 mencapai 6,55% (yoy), melambat dibanding 2012 (7,22%), namun tetap lebih