BAB III SETTING PENELITIAN 3.1 Desa Karanggandueprints.umm.ac.id/44258/4/jiptummpp-gdl-sucirahmac-53158-4-babiii… · H. Lamidi Rt. 16 Rw. 04 Aktif 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

70

BAB III

SETTING PENELITIAN

3.1 Desa Karanggandu

3.1.1 Sejarah Desa Karanggandu

Desa Karanggandu pada mulanya merupakan pedukuhan yang

terletak di lereng Gunung Kedaton. Pada saat itu Gunung Kedaton

merupakan tempat persembahan yang sangat angker dan ditakuti

masyarakat. Gunung Kedaton merupakan tempat yang terletak di daerah

paling utara Desa Karanggandu. Sekitar tahun 1900 Desa Karanggandu

sebagian besar masih berupa hutan yang sangat angker dan berbahaya.

Saat itu sistem pemerintahan desa masih sangat sederhana dan dipilih

berdasarkan kesepakatan warga. Pemerintahan desa dibawah kekuasaan

pemerintahan Belanda.

Gambar 3.1 Pintu Masuk Desa Karanggandu

Sumber : Dokumentasi peneliti

71

Perkembangan masyarakat desa Karanggandu cukup pesat

dengan mata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Sebagian

masyarakat yang lain juga berprofesi sebagai nelayan. Karena dekat

dengan pantai dan juga dikelilingi dengan perbukitan, masyarakat

memanfaatkan kondisi lingkungan sebagai sumber penghidupan untuk

mereka.

Desa Karanggandu merupakan salah satu dari 12 desa yang

masuk dalam wilayah Kecamatan Watulimo. Desa ini merupakan desa

yang terletak paling selatan dari semua desa yang ada di Kecamatan

Watulimo. Sejak berdirinya sampai sekarang, Desa Karanggandu dibagi

menjadi 4 dusun, yaitu:

1. Dusun Tirto

2. Dusun Gading

3. Dusun Gandu

4. Dusun Karangsono

3.1.2 Visi dan Misi Desa Karanggandu

a. Visi Desa Karanggandu

Penyusunan visi desa dilakukan dengan memperhatikan kondisi

internal dan eksternal masyarakat desa karanggandu, seperti satuan kerja

wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan

diatas, visi desa karanggandu yaitu : “terwujudnya masyarakat desa

karanggandu yang adil makmur, sejahtera berbasis iman dan taqwa,

hutan lestari, ilmu pengetahuan dan teknologi.”

72

b. Misi Desa Karanggandu

Misi yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa

yaitu :

1. mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat

2. meningkatkan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

3. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa secara

adil dan merata

4. mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan pengelolaan

hutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

5. mewujudkan pemerintahan desa yang baik, jujur dan bersih

melalui pelaksanaan otonomi desa

6. menjaga meningkatkan iman dan taqwa

3.1.3 Kondisi Geografis Desa Karanggandu

Desa Karanggandu merupakan salah satu dari 152 desa yang ada

di wilayah Kabupaten Trenggalek. Desa Karanggandu memiliki kondisi

wilayah berupa pegununggan daerah dataran tinggi dataran rendah dan

pesisir pantai. Adapun Desa Karanggandu berada pada ketinggian 10

sampai dengan 300 M diatas permukaan air laut.

Desa Karanggandu merupakan dataran tinggi dan sering terjadi

bencana alam. Bencana yang paling sering dialami yaitu tanah longsor,

sehingga sangat perlu adanya kekompakan masyarakat di bidang

swadaya, gotong royong dalam menghadapi permasalahan yang terjadi

73

di Desa Karanggandu. Kondisi tropis sehingga sangat memungkinkan

untuk pengembangan di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

Berikut merupakan kondisi geografis Desa Karanggandu :

- Ketinggian : 200 mdpl

- Curah hujan : 2.600 / 4.500 mm / tahun

- Topografi : dataran rendah, dataran tinggi dan pesisir

- Suhu udara rata – rata : 20 derajat celcius – 45 derajat celcius

Desa Karanggandu memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Margomulyo

- Sebelah Timur : Desa Prigi

- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

- Sebelah Barat : Kecamatan Munjungan

Gambar 3.2 Suasana Desa Karanggandu dikelilingi Bukit


74

Desa Karanggandu memiliki luas sekitar 5.855 Ha, yang terbagi

dalam berbagai fungsi yaitu tanah kering, tanah fasilitas umum dan

tanah hutan, lahan sawah, pekarangan/pemukiman dan lain-lain.

Ditinjau secara klimatologis, Desa Karanggandu merupakan daerah

dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi.

Berdasarkan data statistik, luas wilayah yang ada di Desa Karanggandu

dimanfaatkan sebagai :

- Pertanian : 95 Ha

- Hutan Negara : 4.776,6 Ha

- Pekarangan / Permukiman : 196 Ha

- Lain – lain : 518 Ha

3.1.4 Kondisi Demografis Desa Karanggandu

Desa Karanggandu memiliki luas wilayah desa sekitar 259 Ha.

Penduduk Desa Karanggandu terdiri dari :

a. Jumlah Penduduk : 6.693 jiwa

- laki – laki : 3.328 jiwa

- perempuan : 3.365 jiwa

b. Jumlah kepala keluarga : 2.713 KK

c. Mutasi penduduk :

- lahir : 84 orang

- mati : 72 orang

- pindah : 47 orang

- datang : 32 orang

75

3.1.5 Kondisi Ekonomi Desa Karanggandu

Kondisi perekonomian Desa Karanggandu setiap tahunnya

mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Pemerintah

desa mengharapkan adanya perkembangan perekonomian pada

masyarakat dan dukungan dari Pemerintah Daerah Tingkat II, Daerah

Tingkat I dan Pusat yang terealisasi dengan berbagai bentuk bantuan

serta program.

Desa Karanggandu memiliki banyak potensi khususnya di bidang

pertanian dan perkebunan yang didukung dengan program dan bantuan

pemerintah. Hal tersebut menjadi potensi mata pencaharian masyarakat

untuk perbaikan taraf hidup. Adapaun Desa Karanggandu memiliki

potensi perkebunan sebegai berikut.

1. Padi : 608 ton/tahun

2. Cengkeh : 76 ton/tahun

3. Kelapa : 138 ton/tahun

4. Durian : 72 ton/tahun

5. Pisang : 211 ton/tahun

3.1.6 Lembaga Masyarakat di Desa Karanggandu

Masyarakat Desa Karanggandu merupakan masyarakat desa yang

sangat mendukung adanya kelompok-kelompok masyarakat atau

lembaga-lembaga kemasyarakatan (paguyuban) yang mampu

meningkatkan keguyubrukunan antar warga desa. Hal ini diperlihatkan

76

dari adanya beberapa kelompok masyarakat yang sangat aktif dalam

kegiatannya.

Tabel 3.1 Daftar Lembaga Masyarakat di Desa Karanggandu

No Nama Kelompok Nama Ketua Alamat

Kantor/Rumah

Status

1. Karang Taruna

Karanggandu

Sugeng

Santoso

Rt. 23 Rw.08 Aktif

2. Lembaga

Masyarakat Desa

Hutan (LMDH)

Agro Lestari

H. Lamidi Rt. 16 Rw. 04 Aktif

3. Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

Sudarno, S.Pd Rt. 13 Rw.04 Aktif

4. LINMAS

(Perlindungan

Masyarakat)

Suraji Rt. 27 Rw. 08 Aktif

5. PKK (Pembinaan

Kesejahteraan

Keluarga)

Maikem S.Pd Rt. 22 Rw. 08 Aktif

6. Karang Werdha Siti Fatimah Rt. 16 Rw. 05 Aktif

7. Kelompok

Masyarakat

Imam Saifudin Rt. 01 Rw.01 Aktif

77

Pengawas

(Pokmaswas)

Kejung Samudra

Sumber : Dokumen Desa

3.2 Hutan Mangrove Pantai Cengkrong

3.2.1 Lokasi Hutan Mangrove Pantai Cengkrong

Hutan mangrove Pantai Cengkrong merupakan salah satu hutan

mangrove yang ada di Kabupaten Trenggalek. Hutan mangrove ini

terletak di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo. Lebih tepatnya,

lokasi masuk hutan mangrove pantai cengkrong berada di Rt 01 Rw 01.

Hutan mangrove ini bersebelahan dengan jembatan jalur lintas selatan

(JLS) yang baru selesai dibangun pada tahun 2012. Hal tersebut membuat

daerah Pantai Cengkrong, khususnya hutan mangrove ramai dikunjungi

wisatawan, baik wisatawan lokal dari daerah Trenggalek, maupun dari

dari luar Trenggalek.

Gambar 3.3 Hutan Mangrove yang Berbatasan dengan Jalur

Lintas Selatan (JLS)


78

Kawasan hutan mangrove Pantai Cengkrong Desa Karanggandu

Kecamatan Watulimo memilki luas sebesar 42, 557 Ha, dengan kondisi

baik sebesar 32,5 Ha dan dalam kondisi rusak sebesar 10,057 Ha (Data

Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2016). Data tersebut dari tahun ke

tahun mengalami perubahan. Sejak ditebang secara besar-besaran dan

pada tahun 2010 muncul masyarakat yang peduli untuk melakukan

konservasi tanaman mangrove, akhirnya hutan mangrove mulai tumbuh

kembali dan mengalami peningkatan luas mangrove dengan kondisi baik.

Gambar 3.4 Pintu Masuk Ekowisata Hutan Mangrove Pantai

Cengkrong


Adapun lokasi kawasan hutan mangrove terbagi atas 3 lokasi,

yaitu mangrove perbukitan, mangrove pantai dan mangrove sungai. Tiga

macam lokasi tersebut dibagi berdasarkan lokasi keberadaan mangrove

dengan area sungai, bukit dan pantai.

79

Gambar 3.5 Mangrove Perbukitan

Sumber : Dokumen Pokmaswas Kejung Samudra

Gambar 3.6 Mangrove Sungai


Gambar 3.7 Mangrove Pantai


80

3.2.2 Sejarah Hutan Mangrove

Hutan mangrove pada awalnya merupakan hutan yang dipenuhi

oleh beberapa jenis tanaman mangrove. Hutan mangrove tumbuh sangat

lebat memenuhi area lahan pesisir pantai aliran sungai. Tanaman

mangrove tumbuh tinggi dan juga besar. Masyarakat sekitar mempercaya

mitos bahwasannya hutan mangrove telah dikeramatkan dan bagi sapa

saja yang berani merusak biota dalam hutan mangrove akan

mendapatkan bala atau musibah. Dengan adanya mitos yang menyebar

dan dipercaya oleh banyak masyarakat, sehingga tanaman mangrove dan

biota-biota di dalamnya tumbuh subur dan lestari.

Pada tahun 1999 an masyarakat daerah kawasan Prigi mulai risau

dikarenakan mulai jarang ada ikan yang bisa ditangkap oleh nelayan.

Pada waktu itu merupakan musim paceklik ikan bagi masyarakat

nelayan. Musim paceklik bisa disebabkan karena beberapa faktor

(perubahan suhu, kondisi menurunnya ekosistem laut, perubahan tempat

bertelur ikan, dll). Musim paceklik ikan, pada waktu itu bersamaan

dengan adanya krisis moneter. Masyarakat kawasan Prigi yang

berprofesi sebagai nelayan tradisional semakin terhimpit perekonomian

keluarganya. Masyarakat nelayan yang sudah tidak bisa mengandalkan

tangkapan ikan, mulai beralih menebang kayu mangrove. Pada awalnya

hanya satu, dua orang yang menebang hutan mangrove untuk dijual.

Namun lama kelamaan masyarakat setempat juga ikut melakukan

penebangan. Mereka mulai memasuki kawasan hutan mangrove dan

mengambil sedikit demi sedikit kayu-kayu mangrove untuk dijadikan

81

kayu bakar dan bahan untuk membuat pagar rumah. Ada juga yang

menjualnya dan dihargai sekitar Rp 100 per batang. Menurut Imam

Syaifuddin selaku warga asli Desa Karanggandu menyatakan,

Berdasarakan pernyataan tersebut, masyarakat setempat

melakukan pencurian kayu mangrove dikarenakan krisis ekonomi.

Masyarakat melakukan penebangan secara bersama-sama. Sebagian

besar masyarakat yang melakukan penebangan merupakan masyarakat

yang awalnya berprofesi sebagai nelayan. Imam saepudin menyatakan,

“Awalnya hutan mangrove itu sudah bagus, asri. Terus

kemudian mulai tahun 99 an, daerah prigi ndak muncul

ikan, sehingga ada krisis moneter. Sehingga karena

kebutuhan keluarga mepet, dan tuntutan keluarga,

masyarakat menebang hutan secara rame rame, bareng

bareng dulunya itu. Kayunya kemudian dijual, kayu yang

kecil kecil itu, yang segini-gini, dulu setiap batang kayu

dihargai 100 rupiah. Jadi waktu itu masyarakat beramai

ramai menebang pohong mangrove itu kemudian dijual

untuk menyambung hidup.” (wawancara pada tanggal

Rabu, 22 Juni 2017).

“Mulai menebang itu sekitar 2001, 2002, jadi 2003 2004

itu sudah gundul. Jadi sebenernya kan, penebangan

awalnya itu dilakukan sedikit demi sedikit mulai tahun 99

nan, tapi yang paling paling parah itu di tahun 2002, 2003

karena dilakukan secara ramai ramai. Ya sebelumnya tetep

ada yang namanya penjarahan, tapi tidak semarak yang

tahun 2002. Dulunya itu cuma sedikit, jadi masih bagus,

tidak begitu kelihatan. Dan tahun 2003, 2004 itu yang

paling habis, dibantai habi.” (wawancara pada tanggal

Rabu, 22 Juni 2017).

82

3.2.3 Kondisi Hutan Mangrove Saat Ini

Hutan mangrove Pantai Cengkrong dari tahun ke tahun baik dari

segi kuantitas maupun kualitas, mengalami peningkatan. Hal tersebut

bisa dilihat kasat mata dari yang awal mulanya setelah terjadi penjarahan

liar dan secara besar-besaran, hutan mangrove menjadi gundul, hanya

sedikit yang tersisa, saat ini sudah terbilang sukses untuk mengembalikan

citra mangrove yang dulu gundul.

Gambar 3.8 Kondisi Hutan Mangrove Saat Ini


Hutan mangrove saat ini mencapai luas 32,5 Ha dalam kondisi

baik. Hutan mangrove Pantai Cengkrong juga merupakan hutan

mangrove yang memiliki jenis mangrove terbanyak di Jawa Timur. Ada

sekitar 20 jenis mangrove yang bisa ditemukan di hutan mangrove Pantai

83

Cengkrong. Hutan mangrove pantai cengkrong memiliki banyak

kelebihan kelebihan didalamnya. Seperti pernyataan Imam Syaifuddin,

Biota biota yang terdapat di hutan mangrove pantai cengkrong

merupakan biota yang alami, seperti kerang bakau, kepiting bakau, ikan,

dan biota biota lain yang antik dan jarang ditemukan di luar kawasan

hutan bakau. Hutan mangrove Pantai Cengkrong termasuk hutan alami

yang belum terkena limbah industri sehingga biota-biota yang dapat

dikonsumsi di dalamnya memiliki rasa yang khas dan lebih nikmat dari

biota hutan mangrove lainnya yang tercemar oleh limbah industri.

Adapun menurut DKP Kabupaten Trenggalek jenis-jenis

mangrove yang ada di Hutan Mangrove Pantai Cengkrong meliputi :

1. Sonneratia alba

2. Rhizophora apiculata

3. Ceriops tagal

4. Avicennia alba

5. Excoecaria agallocha

6. Aegiceras corniculatum

7. Bruguiera gymnorrhiza

“Spesiesnya paling banyak se jawa timur, selain itu di

hutan mangrove sini itu kan masih alami, dalam artian kan

disini belum kena limbah kayak di surabaya, bondowoso,

disana kan banyak limbah pabriknya. Semakin alami hutan

mangrove kan, semakin banyak biota laut yang ada di

dalamnya. Kepitingnya aja sudah beda. Jadi disini itu rasa

kepitingnya lebih enak dari tempat lain.” (wawancara pada

tanggal Rabu, 22 Juni 2017)

84

8. Bruguiera cylindrica

9. Bruguiera sexangula

10. Xylocarpus moluccensis

11. Dll.

Selain jenis tanaman mangrove yang beraneka ragam, juga

terdapat biota-biota lain didalamnya. Adapun biota-biota di Hutan

Mangrove pantai cengkrong yaitu :

1. Kepiting Bakau

2. Kerang Bakau

3. Ikan

4. Udang Bakau

5. Cacing

6. Burung

7. Biawak

8. Dll.

Semakin banyak biota yang dapat ditemukan di hutan mangrove,

berarti semakin sumbur dan berkembang tanaman mangrove tersebut.

3.3 Kelompok Masyarakat Pengawas “Kejung Samodra” Desa Karanggandu

3.3.1 Profil Pokmaswas Kejung Samudra

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kejung

Samudra, merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang

memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan hutan mangrove.

85

Kelompok tersebut mempunyai usaha untuk melestarikan hutan

mangrove yang krisis dengan upaya konservasi dan rehabilitasi

mangrove. Selain itu, pokmaswas juga turut melestarikan dan menjaga

lingkungan pesisir di daerah mereka.

Gambar 3.9 Papan Lembaga (Pokmaswas Kejung Samudra)


Pembentukan Pokmaswas disertai pula dengan melaksanakan

berbagai bentuk kerjasama dengan beberapa instansi. Keberhasilan usaha

pelestarian ekosistem mangrove melalui Pokmaswas Kejung Samudra

ini, berawal dari perhatian besar dari masyarakatnya sendiri akan fungsi

dan manfaat hutan mangrove bagi pesisir Trenggalek. Mereka meyakini

sepenuhnya bahwa hutan mangrove adalah pendukung utama bagi

keberadaan ikan di pesisir mereka.

Selama ini, di dalam pengelolaannya, Pokmaswas Kejung

Samodra memiliki tujuan untuk perluasan ekosistem hutan mangrove

melalui pembibitan, penanaman, perawatan dan pengolahan hasil

86

mangrove. Yang sebelumnya luas kawasan mangrove hanya sekitar 85

Ha menjadi lebih luas lagi. Program pelestarian hutan mangrove yang

dijalankan oleh pokmaswas kejung samudra ini juga memiliki tujuan

untuk mengenalkan spesies pohon mangrove kepada masyarakat umum

sehingga akan muncul kecintaan untuk melestarikan dan ikut

berpartisipasi dalam melakukan konservasi.

3.3.2 Tugas dan Kegiatan Pokmaswas Kejung Samudra

Beberapa tugas yang diemban oleh Pokmaswas Kejung Samudra

yaitu (Dokumen Pokmaswas Kejung Samudra) :

a. Membuat rencana kerja kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat pantai

b. Membuat rencana untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya

perikanan pantai secara lestari

c. Meningkatkan kemampuan dan keikutsertaan masyarakat pantai

dalam pembangunan khususnya pembangunan masyarakat pantai

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokmaswas

Kejung Samudra meliputi (Dokumen Pokmaswas Kejung Samudra) :

a. Mengadakan rembug/diskusi hal-hal yang berkaitan dengan

pengelolaan sumberdaya perikanan pantai

b. Menghimpun dan mengkoordinir masukan dari kalangan

masyarakat pantai yang berhubungan dengan rencana dan

pelaksanaan serta perubahan-perubahan terhadap rencana

87

pembangunan perikanan baik yang menyangkut hukum atau

peraturan yang berkaitan dengan alat tangkap, terumbu karang,

hutan bakau dan lain sebagainya

c. Menghimpun dan mengkoordinir masukan dari masyarakat pantai

tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesepakatan aturan

setempat/adat/desa pengawasan dan penegakan hukum serta

penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pantai.

d. Membantu pelaksanaan rencana pembangunan perikanan pantai,

pencatatan data dasar sumberdaya perikanan serta kegiatan-kegiatan

yang terkait dengan informasi, pendidikan dan pelatihan perikanan

pantai

e. Mewakili nelayan dalam lembaga kenelayanan yaitu kelompok

PSBK, Prigi Lestari, maupun KP3K Trenggalek

3.3.3 Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas

Pokmaswas merupakan kelompok yang bersifat sukarela, tidak

digaji dan juga biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang diperoleh

dari swadaya masyarakat. Adapun susunan pengurus Pokmaswas itu

sendiri juga bukan dari paksaan, malainkan dari kesadaran pribadi

masing – masing anggota Pokmaswas.

88

Gambar 3.10 Struktur Pengurus Pokmaswas Kejung Samudra


Tabel 3.2 Daftar Tabel Struktur Kepengurusan Pokmaswas

Kejung Samudra

Jabatan Nama

Ketua Imam Saifudin

Wakil Ketua Asrori

Sekertaris Sugit Hariyanto

Bendahara Imam Saepudin

Korlap Jarkasi

89

Humas Jasmanto

Penggerak Sarana Ekowisata 1. Mardian

2. Ivanainul Human

3. Suyanto

4. Slamet

Seksi Hukum Asmadi, S.H

Seksi Keamanan 1. Bejan

2. Damin

3. Nahrowi

4. Suradi

Seksi Media & Publikasi 1. Sugianto

2. Agus Salim

Seksi Penangkapan 1. Sukri

2. Tukiyat

Seksi Persemaian 1. Suharni

2. Suraji

Seksi Pengolahan 1. Sudarti

2. Sulasmi

Anggota 1. Sukemi

2. Agus M

3. Idip

4. Sugianto

Relawan 1. Somat Sunan Galau

2. Yasin

90

3. Andriyono

4. Afiastriyani

5. Ria Istrianti

6. Banun


3.4 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

3.4.1 Profil DKP Trenggalek

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah

perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang

kelautan dan perikanan, yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011. Dengan adanya perubahan

kelembagaan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 menyebabkan perubahan tugas dan fungsi organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dan sesuai Daerah

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 124

Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek serta

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 93 Tahun 2012 Tanggal 5

November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja TPI sebagai Unit

Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta

91

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek berubah

menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Gambar 3.11 Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),

sekarang Dinas Perikanan


Lokasi Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek berada di Jalan R

Ng Ronggowarsito Nomor 14 Kabupaten Trenggalek. Bangunan Kantor

Dinas Perikanan terdiri dua tingkat dengan luas total sekitar 344 m2.

Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek berhadapan dengan balai

perikanan sehingga memudahkan akses mengenai informasi perikanan di

daerah Trenggalek.

3.4.2 Tugas dan Fungsi DKP Trenggalek

Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek sebagaimana dijabarkan

dalam Peraturan Bupati Trenggalek melaksanakan fungsi:

92

a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang

perikanan.

b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan

Pemerintahan bidang perikanan.

c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan.

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan

Urusan Pemerintahan bidang perikanan.

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang perikanan.

f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang

perikanan.

g. Pembinaan UPTD.

h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan.

i. Penyusunan perjanjian kinerja.

j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar

operasional prosedur.

k. Pelaksanaan survei kepuasaan masyarakat secara periodik.

l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.

m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

93

3.4.3 Bidang DKP Trenggalek

DKP Trenggalek dalam menjalankan tugas nya memiliki

beberapa bidang untuk memudahkan pembagian kerja. Adapun beberapa

bidang yang dimilki meliputi :

a. Sekertariat

- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Bidang Perikanan Tangkap

- Seksi Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan

- Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

c. Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan

- Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemasaran

- Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk

d. Bidang Perikanan Budidaya

- Seksi Produksi Perikanan Budidaya

- Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

3.5 Perum Perhutani (KPH Kediri - RPH Karanggandu)

3.5.1 Profil Perhutani

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara pengelola

hutan di pulau Jawa dan Madura yang memiliki peran strategis

mendukung sistem kelestarian lingkungan, sosial budaya dan

94

perekonomian masyarakat perhutanan nasional. Perhutani berdasarkan

instruksi pemerintah melakukan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan

sumberdaya hutan yang dapat bersaing ditingkat internasional pada masa

mendatang. Melalui transformasi perusahaan, manajemen Perhutani

melakukan upaya perbaikan dan pengembangan bisnis secara terus

menerus guna pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Gambar 3.12 Peta Lokasi Wilayah Kerja Perum Perhutani Jawa

Timur

Sumber : perhutani.co.id

Devisi regional Jawa Timur memiliki luas wilayah pemangkuan

hutan sebesar 1.134.052,0 Ha. Divisi ini memiliki 23 Kesatuan

Pemangkuan Hutan (KPH) Forest Management Unit (FMU) sebanyak

95

23 lokasi, dan 5 Seksi Perencanaan Hutan (SPH), Forestry Planning

Section (FPS).

Dalam kaitannya dengan hutan mangrove Pantai Cengkrong,

Perum Perhutani yang membawahi tanah tersebut adalah Perum

Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH Kediri), Bagian Kesatuan

Pemangkuan Hutan (BKPH) Bandung dan Resirt Pemangkuan Hutan

(RPH) Prigi. Adapun lokasi KPH Kediri yaitu di Jl. Hasanudin No.10,

Dandangan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur. Kantor

Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bandung berlokasi di Jl.

Raya Bandung-Prigi Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan RPH Prigi berlokasi di Desa Karanggandu Kecamatan

Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Gambar 3.13 Kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan

Hutan Kediri

Sumber : asetperhutani.com

96

Gambar 3.14 Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan

Hutan (BKPH) Bandung


Gambar 3.15 Perum Perhutani Resirt Pemangkuan Hutan

(RPH) Prigi


3.5.2 Landasan Hukum Perum Perhutani

Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 15

Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 2

Tahun 1978, Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1986, Peraturan

97

Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor:

72 Tahun 2010. Sejak 2 Oktober 2014 Perhutani menjadi induk Holding

BUMN Kehutanan dengan bergabungnya 5 (lima) perusahaan kehutanan

yaitu PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV dan

PT Inhutani V sebagai anak perusahaan sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor: 73 Tahun 2014.

3.5.3 Visi, Misi dan Tata Nilai Perum Perhutani

a. Visi

Menjadi Perusahaan Unggul dalam Pengelola Hutan Lestari

b. Misi

- Mengelola Sumberdaya Hutan Secara Lestari (Planet)

- Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan bagi

Seluruh Pemangku Kepentingan (People)

- Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Good

Corporate Governance (Profit)

c. Tata Nilai

- Berkelanjutan

- Ekselen

- Responsibilitas

- Matang

- Akuntabilitas

- Kerja sama tim

- Nilai Tambah

98

- Agilitas

3.5.4 Perum Perhutani Prigi Sebagai Pengawas Hutan Mangrove

Hutan mangrove Pantai Cengkrong termasuk di bawah pengawasan

Perum Perhutani Resirt Pemangkuan Hutan (RPH) Prigi. RPH Prigi

merupakan RPH yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan

pengelolaan hutan di wilayah Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten

Trenggalek termasuk hutan mangrove yang ada di Pantai Cengkrong

Desa Karanggandu.

Tabel 3.3 Luas Kawasan Hutan RPH Prigi

No. Jumlah Anak

Petak

Klas Hutan Luas

Hutan

Keterangan

1 3 HL 4.317,8 HL : 4.317,8 Ha

2 3 Kpkh 0,3 HP : 1.202,2 Ha

3 9 KPS 61,0

4 4 KTn 4,4

5 12 Ldti 87,7

6 2 Tjkl 50,2

7 45 TKL 998,7

78 5.520,1

Sumber : Dokumen Perhutani RPH Prigi

Berdasarkan data di atas, jumlah keseluruhan hutan yang diawasi

dan dikelola oleh perhutani di kawasan Prigi sejumlah 5.520,1 Ha. Dari

jumlah tersebut, bagian hutan lindung (HL) seluas 4.317,8 Ha dan hutan

99

produksi seluas 1.202,2 Ha. Adapun petak yang digunakan untuk

pengelolaan hutan yaitu terbagi sejumlah 78 petak.

Dalam melaksanakan tugasnya, perhutani RPH Prigi terbagi atas 8

anggota yang memiliki tugas berbeda. Namun secara keseluruhan, perhutani

RPH Prigi saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Tabel 3.4 Anggota dan Jabatan Perum Perhutani RPH Prigi

No. Nama Jenis Kelamin Jabatan

1 Suprianto Laki-laki Kepala RPH Prigi

2 Sudaryanto Laki-laki Polisi Hutan

3 Suhanto Laki-laki Polisi Hutan

4 Supriyo Laki-laki Mandor Non Kayu Lain

5 Sujanto Laki-laki Mandor Non Kayu Lain

6 Rijo Laki-laki Mandor Non Kayu Lain

7 Aji Saroso Laki-laki Mandor Non Kayu Lain

8 Gunawan Laki-laki Mandor Persemaian

Sumber : Dokumen Perhutani RPH Prigi

Perhutani RPH Prigi merupakan perhutani yang juga bertugas

melakukan pengawasan dan juga pengelolaan atas hutan mangrove Pantai

Cengkrong. Dalam tugasnya tersebut, perhutani melakukan kerjasama

dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Agro Lestari. LMDH

tersebut merupakan lembaga yang beranggotakan dari masyarakat setempat

(desa Karanggandu). LMDH Agro Lestari merupakan anak binaan perum

100

perhutani KPH Kediri yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan juga

pengelolaan di hutan Prigi termasuk hutan mangrove Pantai Cengkrong.

Perhutani RPH Prigi bersama dengan LMDH Agro Lestari bersama-

sama melakukan kewajiban sebagai

3.6 Sejarah Pengelolaan Hutan Mangrove Pantai Cengkrong

Hutan mangrove merupakan hutan yang memiliki beragam manfaat dan

fungsi bagi kehidupan. Namun, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui

akan pentingnya hutan mangrove. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan

mangrove secara kasarnya, seperti untuk kayu bakar dan dijual. Seperti halnya

dengan masyarakat Desa Karanggandu yang berdekatan dengan kawasan hutan

mangrove. Karena alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang

pada waktu itu terjadi krisis moneter, masyarakat yang perekonomiannya

rendah, banyak yang menebang pohon mangrove. Pada tahun 1999 an, kayu

mangrove di Desa Karanggandu dihargai Rp 100 per batangnya.

Sesuai dengan pernyataan Imam Saepudin selaku masyarakat asli Desa

Karanggandu,

“Awalnya hutan mangrove itu sudah bagus, asri. Terus kemudian

mulai tahun 99 an, daerah prigi ndak muncul ikan, sehingga ada

krisis moneter. Sehingga karena kebutuhan keluarga mepet, dan

tuntutan keluarga, masyarakat menebang hutan secara rame rame,

bareng bareng dulunya itu. Kayunya kemudian dijual, kayu yang

kecil kecil itu, yang segini-gini. dulu setiap batang kayu dihargai

100 rupiah. Jadi waktu itu masyarakat beramai ramai menebang

pohong mangrove itu kemudian dijual untuk menyambung hidup.”

(Hasil Wawancara pada tanggal Rabu, 22 Juli 2017).

101

Akibat kurangnya pendidikan dan rendahnya perekonomian,

masyarakat desa setempat akhirnya menjadikan hutan mangrove yang tidak

diketahui siapa pemiliknya sebagai tempat untuk menambah penghasilan baru.

Masyarakat menebang pohon secara bersama – sama. Dan hal tersebut seperti

menjadi hal yang wajar bagi masyarakat desa setempat. Karena penebangan

masal yang dilakukan oleh masyarakat, menjadikan hutan mangrove yang

awalnya asri dan lebat, menjadi gundul. Hanya batang batang kayu kecil yang

tersisa.

Penebangan hutan mangrove tersebut sangat dirasakan dampaknya bagi

kalangan nelayan. Beberapa masyarakat Desa Karanggandu acuh dengan

keadaaan hutan mangrove. Mereka tidak terlalu merasakan dampak dari

perubahan kuantitas hutan mangrove. Namun beberapa orang khususnya

nelayan kepiting merasakan dampak dari penebangan hutan mangrove tersebut.

Ada kesadaran dalam diri bahwa dampak yang dirasakan, disebabkan oleh ulah

dan perbuatan masyarakat setempat yang menebang pohon dan tidak

memikirkan efek yang akan terjadi kedepannya.

Salah satu dari nelayan yang memiliki kesadaran akan pentingnya hutan

mangrove adalah Imam Syaifuddin. Imam Syaifuddin merupakan masyarakat

asli Desa Karanggandu yang berprofesi sebagai nelayan. Dari kesadaran tinggi

yang dimiliki oleh Imam Syaifuddin inilah akhirnya munculah inisiatif untuk

membentuk kelompok yang berisi oleh orang orang yang peduli akan hutan

mangrove. Imam Syaifuddin yang mempelopori terbentuknya kelompok

tersebut, diapresiasi oleh beberapa teman dari berbagai macam profesi.

102

Kelompok peduli mangrove tersebut akhirnya bisa berjalan pada tahun 2010

dengan anggota 25 orang.Imam Saepudin mengatakan:

Kesadaran masyarakat lokal sangat diperlukan demi kepentingan

bersama baik dalam segi lingkungan, politik maupun sosial budaya.

Terbentuknya kesadaran dan inisiatif masyarakat lokal harus dimunculkan dari

dalam diri masyarakat untuk peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

Seperti halnya Pak Imam Syaifuddin, apabila tidak ada kesadaran dan inisiatif

untuk peduli dan membentuk kelompok peduli mangrove, dampak negatif

yang lebih besar akan sangat dimungkinkan terjadi.

Kesadaran individu dan inisiatif lokal dari beberapa orang yang

terbentuk dalam kelompok peduli mangrove dibarengi dengan penuh aksi.

Mereka melakukan upaya perawatan kembali pohon-pohon mangrove yang

rusak. Mereka juga melakukan pembibitan supaya ada penambahan jumlah

mangrove. Mereka berupaya supaya bisa mengembalikan hutan mangrove

seperti dulu. Berbagai macam kendala yang dihadapi, mulai dari masalah biaya

dan keluarnya anggota karena tuntutan perekonomian keluarga mereka lalui.

Ada anggota kelompok yang bertahan dan ada juga yang tidak. Kelompok

peduli mangrove berupaya untuk melakukan konservasi mangrove selama

“Mulai tahun 2009 ada muncul inisiatif, kemudian tahun 2010

itu kami mulai membentuk. Dalam arti sadar, berawal dari pak

imam syaifudin yang ketua saya itu, kan awalnya adalah

seorang nelayan kepiting. Dengan berjalannya waktu, pada

waktu itu, biota mangrove, dan yang utama kayak kepiting,

dan juga kerang bakau pun juga berkurang, dan yang namanya

pak imam syaifudin itu terus berfikir dan punya gagasan oh

mungkin karena karena pohon mangrove nya ditebang

masyarakat, jadi biota biota mangrove nya juga ikut

berkurang.” (Wawancara pada tanggal Rabu, 22 Juni 2017)

103

kurang lebih sekitar satu tahun secara sukarela dan tanpa gaji. Mereka bersama

– sama melakukan upaya konservasi mangrove secara sadar dan ikhlas. Hingga

akhirnya kerja keras kelompok peduli mangrove dilirik oleh Dinas Perikanan

dan Kelautan Trenggalek. Imam syaifuddin menyatakan:

Dinas yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan terhadap

daerah pesisir laut termasuk di dalamnya hutan mangrove melihat usaha yang

dilakukan oleh kelompok peduli mangrove tersebut sebagai sebuah potensi

yang bisa diberdayakan. Akhirnya melalui surat keputusan presiden, nama

kelompok peduli mangrove berganti menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) Kejung Samudra dengan nomor register

2.5.15.406.256.01.0104.0804. Karena Pokmaswas merupakan anak binaan

DKP, oleh sebab itu DKP Trenggalek aktif melakukan pembinaan kepada

Pokmaswas Kejung Samudra setelah terlegalisasinya Pokmaswas.

DKP aktif melakukan sosialisasi tentang bagaimana perawatan

mangrove yang baik dan benar, sosialisasi tentang pentingnya hutan mangrove,

manfaat dan pemanfaatan hutan mangrove yang sesuai dan bagaimana

pengelolaan hutan mangrove. DKP juga aktif dalam mengajak Pokmaswas

Kejung Samudra untuk melakukan study banding dengan beberapa hutan

mangrove di Pulau Jawa. Serta melakukan silaturahim dengan Menteri

Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti.

“Kurang lebih setahun jarak kita kerja dengan datangnya DKP,

jadi kita kerja dulu. Jadi kita langsung terbentuk pokmaswas itu

enggak, jadi kita bener bener dari dalam diri punya keinginan

untuk merawat mangrove, dan kita bisa membuktikan ini lho

hasilnya.”(wawancara pada tanggal 22 Juni 2017)

104

Setelah melihat kerja Pokmaswas yang sungguh sungguh dalam

melestarikan hutan mangrove, pada tahun 2011 DKP Trenggalek memberikan

fasilitas jembatan kayu sepanjang kurang lebih 400 meter dan lebar kurang

lebih 1,5 meter terbuat dari kayu balau. Di pinggiran jembatan tersebut

terdapat gasebo sebanyak 5 buah setiap ujung jembatan yang bertujuan untuk

memudahkan kegiatan rehabilitasi dan akses monitoring. Pihak DKP telah

melakukan perizinan ke Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan

jembatan. Dan pada tahun 2014 pembengunan tersebut selesai dilaksanakan.

3.7 Hukum dan Kerjasama Pengelolaan Hutan Mangrove

3.7.1 Latar Belakang Kerjasama Pengelolaan Hutan Mangrove

Sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil,

Pemerintah Kabupaten Trenggalek bermaksud untuk melaksanakan

Pemantauan Kawasan Konservasi Mangrove di Pantai Cengkrong Desa

Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Hal yang melatarbelakangi konservasi Hutan Mangrove

berdasarkan Rencana Kerjasama Konservasi Hutan Mangrove oleh DKP

bersama dengan Perum Perhutani KPH Kediri yaitu :

a. Menjalankan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau

Kecil, Pemerintah Kabupaten Trenggalek

105

b. Keberadaan Hutan Mangrove yang berada di Pantai Cengkrong

merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan penting di

wilayah pesisir dan kelautan.

c. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai penyedia nutrient

bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan (nursery ground)

berbagai macam biota, penahan abrasi pantai, amukan angin topan

dan sunami, penyerap limbah, pencegah interupsi air laut.

d. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis yang tinggi

sebagai penyedia kayu, obat-obatan, alat dan teknik penangkapan

ikan.

3.7.2 Dasar Hukum Kerjasama Pengelolaan Hutan Mangrove

Adapun dasar hukum yang melatarbelakangi kerjasama pengelolaan

Hutan Mangrove berdasarkan Rencana Kerjasama Konservasi Hutan

Mangrove oleh DKP bersama dengan Perum Perhutani KPH Kediri yaitu

:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2004.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

106

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pegawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan

Umum Kehutanan Negara.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

11. Peraturan Meneteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-

PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan

Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan

melalui mekanisme kerjasama dengan pengelola hutan.

107

3.7.3 Bentuk Kerjasama Pengelolaan Hutan

Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang dijalin oleh DKP

Kabupaten Trenggalek dengan Perum Perhutani KPH Kediri berdasarkan

Rencana Kerjasama Konservasi Hutan Mangrove yaitu :

1. Pelaksanaan Kerjasama tersebut dalam rangka pengelolaan

sumberdaya yang ada di wilayah pesisir di Pantai Cengkrong Desa

Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

2. Konservasi mangrove bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan

mangrove karena hutan mangrove merupakan mitigasi bencana alam

laut dan perubahan iklim laut di wilayah pesisir serta tempat

memijah bagi ikan dan tempat mengasuh anak-anak ikan.

3. Rencana Kerjasama Konservasi Hutan Mangrove beserta sarana dan

prasarananya untuk mendapatkan aspek legal pemanfaatan/

penggunaan kawasan hutan dengan tujuan untuk melindungi

ekosistem pesisir pantai dan laut sekitar wilayah Trenggalek serta

melindungi ekosistem pesisir pantai dan laut sekitar wilayah

Trenggalek serta melindungi biota laut yang hampir punah serta hal

tersebut sejalan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan oleh

Perum Perhutani.

4. Pengembangan Konservasi Hutan Mangrove memberikan dampak

terbentuknya ekowisata wisata alam hutan mangrove serta

memberikan daya tarik bagi pengunjung dalam menikmati

keindahan Hutan Mangrove yang memeberikan kontribusi kepada

Perum Perhutani dan masyarakat sekitar kedepannya.

108

5. Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan

konservasi hutan mangrove disamping bekerjasama dengan Perum

Perhutani KPH Kediri juga dengan memeberdayakan Kelompok

Masyarakat Pengawas yang merupakan kelompok yang difasilitasi

dan dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Trenggalek yang dalam pelaksanaannya disinkronkan dengan

LMDH Agro Lestari Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo

Kabupaten Trenggalek.

3.7.4 Kawasan dan Kondisi Hutan Mangrove yang Diajukan Kerjasama

1. Letak Lokasi dan Luas Kawasan Hutan

Konservasi Hutan Mangrove berada pada Kawasan Hutan

Produksi petak113c Klas Hutan TKTBKP (Tanah Kosong Tak

Baik Untuk Kelas Perusahaan) seluas kurang lebih 32.26 Hektar

RPH Prigi BKPH Bandung KPH Kediri wilayah administrasi

pemerintahan Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo


2. Kondisi Fisik

a. Kondisi fisik lapangan terdapat tanaman Mangrove tahun

2002 sampai sekarang hasil kegiatan Rehabilitasi yang

dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Trenggalek dengan Jenis Tanaman Mangrove sebanyak 4 jenis

yaitu Burguera, Gymnorrhiza, Rhizophora, Ceriops

Decandra, Xyro Carpus.Sp.

109

b. Kondisi tahun 2012, 2013 dan 2014 memfasislitasi program

pembangunan ekowisata mangrove berupa kegiatan

penanaman bibit mangrove dan pembangunan jembatan kayu.

c. Pada kawasan hutan yang dimohon telah dibangun sarana dan

prasarana berupa jembatan kayu sepanjang kurang lebih 400

meter dan lebar kurang lebih 1,5 meter terbuat dari Kayu Balau

dan terdapat Gasebo sebanyak 5 buah setiap ujung jembatan

yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan rehabilitasi dan

akses monitoring oleh Dinas Kelautan dan Perikanan


Documents

BAB III SETTING PENELITIAN 3.1 Desa Karanggandueprints.umm.ac.id/44258/4/jiptummpp-gdl-sucirahmac-53158-4-babiii… · H. Lamidi Rt. 16 Rw. 04 Aktif 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat