68

BAB II

GAMBARAN UMUM DPRD

dan PROFIL PIMPINAN DPRD

2.1. Daerah Pemilihan di Jawa Tengah

Pada pemilu legislatif tahun 2009 untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah terbagi

menjadi sepuluh daerah pemilihan (dapil) dengan total jumlah kursi yang

diperebutkan adalah 100 kursi25

. Pembagian dapil untuk pemilihan DPRD tingkat

Provinsi di Jawa Tengah adalah sama dengan pembagian Dapil untuk pemilihan

anggota DPR RI. Berikut adalah table pembagian daerah pemilihan di Jawa

Tengah, yaitu :

Tabel 2.1

Daerah Pemilihan DPRD Prov. Jateng dalam Pileg 2009

DAERAH

PEMILIHAN

WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Jawa Tengah I Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan

Kabupaten Kendal

Jawa Tengah II Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten

Jepara

Jawa Tengah III Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora

dan Kabupaten Rembang

Jawa Tengah IV Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan

Kabupaten Wonogiri

Jawa Tengah V Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten

Sukoharjo dan Kota Surakarta

Jawa Tengah VI Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten

Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten

Temanggung

Jawa Tengah VII Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan

Kabupaten Purbalingga

Jawa Tengah VIII Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Jawa Tengah IX Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal

Jawa Tengah X Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten

Pemalang, Kota Pekalongan

69

2.2 Peta Politik DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data rekapitulasi KPUD Jawa Tengah26

, hasil pemilu Legislatif tahun

2009 di Jawa Tengah, masih menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang

pemilu legislatif dengan 3.438.406 suara. Hal ini memang tidak mengherankan

karena Jawa Tengah bersama Provinsi Bali dikenal merupakan ―kandang

Banteng‖, sejak pemilu 1955. Disusul oleh Partai Demokrat yang menduduki

peringkat ke 2 perolehan suara dengan perolehan suara sebesar 2.355.620. Hal ini

sangatlah wajar mengingat secara nasional Partai Demokrat mengalami kenaikan

suara cukup signifikan. Partai Golkar yang pada pemilu legislatif 2004 menduduki

peringkat kedua harus puas turun di peringkat ketiga pada pemilu 2009 setelah

Partai Demokrat dengan perolehan suara sebesar 1.727.256 suara. Peringkat Ke

empat perolehan suara terbesar adalah Partai kebangkitan Bangsa dengan

1.174.665 kemudian Partai Keadilan Sejahtera dengan 1.075.378 suara. Partai

Amanat Nasional dengan 1.034.269 suara menduduki peringkat ke 6 disusul oleh

Partai Persatuan Pembangunan dengan 929.661 suara.

Tiga Partai Politik Baru peserta pemilu legislatif 2009 menduduki

peringkat ke tujuh perolehan suara yaitu Partai Gerindra dengan 800.959 suara,

Hanura dengan 462.918 suara. Dan terakhir Partai Kebangkitan Nasional Ulama

dengan 274.527 suara. Sedangkan 14 partai politik lainnya tidak memiliki wakil

yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, perolehan suara tersebut tidak berbanding lurus dengan

perolahan kursi di DPRD. Hal ini dikarenakan sistem pemilu yang dipakai di

70

Indonesia menggunakan sistem Parliamentary treshold. Parliamentary treshold

adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi Partai Politik untuk bisa

menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur dalam

Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah

sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara dalam pemilu. Dengan ketentuan ini,

Parpol yang tak beroleh suara minimal 2,5 persen tak berhak mempunyai

perwakilan di DPR. Sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut

dianggap hangus.

Dari Hasil Pemilu Legislatif 2009 terdapat perubahan cukup signifikan

terhadap komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2010. Jika

dibandingkan dengan periode sebelumnya (2004-2009), PDI Perjuangan yang

sebelumnya memiliki 31 anggota turun menjadi 23 anggota, Partai Golkar dari 17

anggota menjadi 11 anggota. PPP dari 10 anggota turun menjadi 7 anggota. PKB

dari 10 anggota turun menjadi 9 anggota.

71

Tabel 2.2

Sepuluh Besar Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Tengah

NO NAMA PARTAI DAPIL 1 DAPIL 2 DAPIL 3 DAPIL 4 DAPIL 5 DAPIL 6 DAPIL 7 DAPIL 8 DAPIL 9 DAPIL 10 TOTAL

JATENG

JMLH

KURSI

1 PDIP

275.448

170.201

334.234

433.698

499.400

323.198

322.294

456.866

331.233

291.734

3.438.306 23

2 P. DEMOKRAT

394.231

175.584

292.543

169.583

239.305

287.087

201.733

273.366

197.181

125.007

2.355.620 16

3 P. GOLKAR

160.902

126.307

247.078

191.572

196.990

187.383

153.596

197.350

118.546

147.532

1.727.256 11

4 PKS

143.569

75.294

87.948

135.888

170.985

107.326

94.758

90.773

100.453 68.384

1.075.378 10

5 PAN

78.295

93.397

47.689

75.606

162.484

130.785

123.230

123.414

88.057

111.312

1.034.269 10

6 PKB

106.643

103.204

138.931

35.779

45.191

212.659

81.515

84.738

196.594

169.411

1.174.665 9

7 P. GERINDRA

88.580

90.013

138.622

52.833

74.384

92.612

56.886

88.886

57.587 60.556

800.959 9

8 PPP

95.231

134.014

110.966

21.550

41.510

145.681

115.568

69.104

74.285

121.752

929.661 7

9 P.HANURA

58.379

46.803

62.875

30.320

49.826

58.495

25.914

40.365

41.298 48.643

462.918 4

10 PKNU

22.354

30.777

27.897

6.670

7.205

66.689

36.984

24.301

22.928 28.722

274.527 1

JUMLAH SUARA SAH

JATENG

1.604.894

1.213.045

1.790.143 1.322.495

1.670.434

1.776.486

1.348.958

1.599.324

1.367.827 1.298.454

14.992.060 100

ALOKASI

KURSI 10 9 12 8 10 11 9 10 11 10 100

Angka

Bilangan)

160.489

134.783

149.179

165.312

167.043

161.499

149.884

159.932

124.348

129.845

149.921

Data KPU Daerah Provinsi Jawa Tengah 2009

72

PDIP25%

PD17%

PG12%

PKS11%

PAN11%

PKB10%

GERINDRA9%

HANURA4%

PKNU1%

Komposisi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Jateng

Namun ada pula partai politik yang mengalami kenaikan jumlah anggota

di samping partai politik baru yang berhasil menempatkan anggotanya di DPRD

Jawa Tengah. Eufora kemenangan Partai Demokrat secara nasional juga terjadi di

Jawa Tengah. Dari sebelumnya 10 kursi anggota meningkat menjadi 16 orang

anggota. PKS dari 7 anggota meningkat menjadi 10 orang anggota. Sementara

PAN tetap konstan dengan 10 anggotanya.

Tiga partai baru peserta pemilu juga berhasil menempatkan anggotanya di

DPRD Provinsi Jawa Tengah. Gerindra dengan 8 kursi anggota, Hanura 4 kursi,

dan PKNU 1 kursi. Berikut komposisi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

berdasarkan asal partainya.

Diagram 2.1

Dari 100 Anggota DPRD Jawa Tengah tersebut, 75 anggota merupakan

pendatang baru dan hanya 25 orang saja yang merupakan anggota lama. Sejumlah

wajah lama yang masih bertahan diantaranya :

73

Tabel 2.3

Nama Anggota Lama DPRD Jawa Tengah

PARTAI NAMA ANGGOTA

PDIP Ketua DPRD Jateng Murdoko (PDIP), Ketua Komisi D

Rukma Setyabudi, Bambang Haryanto, Novita Wiyanti,

SE, Sarei Abdul Rasyid SIP, dan Drs. Kartomo, MM

Partai Demokrat Anik Amikawati (sekarang Ketua Fraksi PD), Doni

Meiyudin, Husein Malik Trijanto,SH , serta HM. Ali

Suyono.

Partai Golkar Sasmito, Kusdilah, dan Sri Rahayu Amin Sudibyo

PKS Kamal Fauzi, Agus Abdul Latif, Muh Haris, Mahmud

Mahfudz, dan Abdul Fikri Faqih.

PPP Masruhan Samsurie (sekarang ketua Fraksi PPP) dan

Muhajir Ardian

PAN Khafid Sirotudin, Sri Mulyani, dan M Riza Kurniawan

PKB KH Syamsul Maarif dan Fuad Hidayat

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

Selebihnya dominasi muka baru sangat terlihat, yaitu :

Tabel 2.4

Nama Anggota Baru DPRD Jawa Tengah

PARTAI NAMA ANGGOTA

PDIP Maria Tri Mangesti, Hendrar Prihadi, Ayuning Sekar Suci, Nuniek

Sriyuningsih (Sekretaris DPD), A. Budhi Indarto SE, Asfirla

Harisanto, Agus Wardoyo, Ir.Alwin Basri, Harri Pramono, Joko

Purnomo, Messy Widiastuti, Samirun, Sri Ruwiyati, Slamet Efendi,

Yanti Ernawati, dan Peni Dyah Perwitosari.

Partai Demokrat Yoyok Sukawi, Atyoso Mochtar, Bambang Priyoko, Bambang Eko

Purnomo, Joko Hariyanto, Sumadi, Sunar Nugroho, Yeni Sudiono,

Haritsah, Tety Indarti, dan Lilik Haryanto

Partai Golkar Rif‘an, Bambang Sadono, dan Endang Maria Astuti, Suwardi,

Zaenal MZ, Samsul Bachri, Bambang Sutoyo, Djoemali.

PKS Arif Awaludin, Sri Praptono, Listyo Nugroho, dan Wahid Ahmadi.

PPP Alfasadun, Istajib, Abdul Aziz, Yahya Haryoko, dan Khayatulmaki.

PAN Jayus, Subandi, Mustolih, Sri Marnyuni, Amin Maksun,

Asroeroedin Hadi, dan Wahyudin Noor Aly.

PKB Jamal Yazid, Muh Zen Adv, Siti Rosidah, M. Chamim Irfani,

Mustofa, MA Nopal Nadjib, dan Sukirman.

Gerindra Mochamad Wasiman, Zaenal Abidin, Sri Wulan, Bambang

Wachyono, Heri Pudyatmoko, Iskandar Zulkarnaen, Rachmat

Mudjiono MRS, Sastro Sugiharto, dan Dwi Yasmanto.

Hanura Solikhin, Merry Herlina, Titiek Maryani, dan Gatyt Sari Chotijah

PKNU Ali Mahfudz

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

74

S-166%

SLTA% DIII14%

S-2 +20%

Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2014

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pada tanggal 3 November 2010, diadakan Pergantian Antar Waktu (PAW)

anggota DPRD Provinsi Jawa Tengan atas nama Hendrar Prihadi dikarenakan

yang besangkutan terpilih menjadi Wakil Walikota Semarang. Hendrar Prihadi

digantikan oleh H. Masluri, SH, MH.

2.3. Jenjang Pendidikan

Dari jenjang pendidikan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014

ini mulai didominasi oleh para lulusan sarjana (S1) sebannyak 66 orang, pasca

sarjana (S2-S3) 20 orang, dan masih ada anggota yang masih berpendidikan DIII

ataupun SLTA namun jumlahnya tidak terlalu banyak yaitu 14 orang.

Diagram 2.2

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

75

2.4. Fraksi

Fraksi merupakan jembatan antara partai politik dengan DPRD. Fraksi

merupakan organ di DPRD yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi, tugas,

dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Menurut Tata

Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VI Pasal 38, Tugas Fraksi adalah : (1)

Merumuskan dan menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya,

(2) Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi

masing-masing, (3) Meningkatkan kualitas, kemampuan disiplin, daya guna dan

hasil guna anggota fraksi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap

kegiatan DPRD, (4) Menyualurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota fraksi

masing-masing, (5) Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan komisi-

komisi, badan-badan, dan panitia khusus, (6) Melakukan pengawasan terhadap

kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD.

Sesuai dengan hasil Pemilu Legislatif 2009, DPRD Jawa Tengah memiliki

9 Fraksi (Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VI Pasal 37), yaitu :

Tabel 2.5

Nama Ketua Fraksi DPRD Jawa Tengah

No. NAMA FRAKSI KETUA

1 Fraksi PDIP Ir. MG. Nuniek Sri Y, MS

2 Fraksi Partai Demokrat Anik Amikowati, S.Sos, Msi

3 Fraksi Partai Golkar Rifan, S.Ag, MM

4 Fraksi PKS Arif Awaludin, SH, M.Hum

5 Fraksi PAN Drs. Asroroedin Hasi

6 Fraksi PKB Drs. Jamal Yazid, Msi

7 Fraksi Partai Gerindra Zainal Abidin

8 Fraksi PPP Masrukhan Syamsurie

9 Fraksi Partai Hanura dan

PKNU (Hanuraku)

Solichin, ST

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

76

2.5. Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib DPRD, maka DPRD memiliki tujuh alat kelengkapan

yakni : Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan

Anggaran, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus

2.5.1. Pimpinan Dewan

Susunan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2014 terdiri dari :

Ketua : H. Murdoko, SH

Wakil Ketua I : H. Bambang Priyoko, S.IP

Wakil Ketua II : Dr. H. Bambang Sadono, SH, MH

Wakil Ketua III : Drs. H. Fikri Faqih, MM

Wakil Ketua IV : M. Riza Kurniawan

Susunan tersebut berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UU No. 27 Tahun 2009

tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dimana lima Partai Politik yang

memiliki jumlah kursi terbanyak secara berurutan berhak untuk mengajukan

wakilnya menjadi pimpinan DPRD.

Dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 46

Pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk : (1) Memimpin sidang DPRD dan

menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, (2) Menyusun rencana kerja

pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, (3)

Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan

77

materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD, (5) Menjadi juru bicara DPRD, (6)

Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD, (7) Mewakili DPRD dalam

berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya.

2.5.2 Badan Musyawarah

Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Tata Tertib DPRD

Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 55 terdiri dari 50 orang dengan satu orang

ketua merangkap anggota, empat orang wakil ketua merangkap anggota dengan

proporsional jumlah fraksi dan komisi.

Tugas Badan Musyawarah adalah : (1) Menetapkan agenda DPRD untuk

satu tahun sidang. Satu masa persidangan, atau sebagian dari masa sidang,

perkiraan penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan

Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk

mengubahnya, (2) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam

menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang

DPRD, (3) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan

DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan

tugas masing-masing, (4) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD, (5) Memberi

saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan, (6) Merekomendasikan

pembentukan panitia khusus, (7) dan Melaksnakan tugas lain yang diserahkan

oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

Susunan Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah

adalah sama dengan susunan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

78

2.5.3 Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang berifat tetap dan dibentuk oleh

DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap Anggota DPRD

kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi yang memiliki

masa tugas paling lama satu tahun. Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris Komisi

dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna

DPRD. Berdasarkan bidang-bidang tugas yang ditangani, maka di DPRD Provinsi

Jawa Tengah dibagi dalam lima komisi. Dimana masing-masing komisi memiliki

tugas yang ditetapkan dalam Tata Tertib Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 58

Komisi mempunyai tugas untuk : (1) Mengupayakan kewajiban daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Melakukan pembahasan

terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Daerah, (3)

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai

dengan ruang lingkup tugas komisi, (4) Membantu Pimpinan DPRD untuk

mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh gubernur dan/atau

masyarakat kepada DPRD, (5) Menerima, menampung, dan membahas, serta

menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (6) Memperhatikan upaya peningkatan

kesejahteraan rakyat daerah, (7) Melakukan kunjungan kerja komisi yang

bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD, (8) Mengadakan rapat kerja dan

dengar pendapat, (9) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk

79

dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi, (10) Memberikan

laporan hasil tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas

komisi.

Berikut lima Komisi yang ada di DPRD Jawa Tengah dan bidang kerjanya

Tabel 2.6

Komisi-Komisi Di DPRD Jawa Tengah

KOMISI A

Pemerintahan

KOMISI B

Perekonomian

KOMISI C

Anggaran

KOMISI D

Pembangunan

KOMISI E

Kesra

Ketertiban dan

keamanan

Kependudukan

Informasi dan

Komunikasi

Hukum dan

Perundang-

undangan

Perizinan

Pertanahan

Kepegawaian

dan aparatur

Sosial Politik

Ormas

Perindustrian

Perdagangan

Pertanian

Perikanan dan

kelautan

Peternakan

Perkebunan

Kehutanan

Ketahanan

pangan dan

logistik

Koperasi,

UKM, dunia

usaha

Keuangan

daerah

Pendapatan

daerah

Perpajakan

Retribusi

Perbankan

BUMD dan

perusda

Perusahaan

Patungan

Penanaman

Modal

Badan

Layanan

Usaha Daerah

Bina marga

Pemukiman

dan tata ruang

PSDA

Perhubungan

dan

telekomunikasi

Pertambangan

Perumahan

rakyat

Lingkungan

hidup

Tenaga kerja

Pendidikan

IPTEK

Pemuda dan

Olah raga

Agama

Budaya

Sosial

Kesehatan

Transmigrasi

Pemberdayaa

n perempuan

pariwisata

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

Setiap komisi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang

Ketua Komisi dan dibantu oleh Satu orang Sekretaris dan Seorang Wakil Ketua.

Pimpinan Komisi tersebut di bentuk berdasarkan atas kesepakatan politik. Berikut

Nama-Nama Ketua Komisi, Sekretaris, dan Wakil Ketua Komisi :

Tabel 2.7.

Nama Pimpinan Komisi DPRD Jawa Tengah

NAMA KOMISI KETUA SEKRETARIS WAKIL KETUA

KOMISI A Fuad Hidayat, S.Sos

(FPKB)

Samsul Bachri, SH

(F. PG)

Drs. Atyoso Mochtar

(F. PD)

KOMISI B Wasiman

(F. Gerindra)

Yahya Haryoko

(PPP)

M. Haris, S.Sos

(PKS)

KOMISI C Novita Wijayanti Sukirman, S.Sos Muhajir M. Ardian

80

(F. PDIP) (F. PKB) (PPP)

KOMISI D Rukma Setyabudi

(F. PDIP)

Jayus

(F.PAN)

Sasmito, SH

(FPG)

KOMISI E AS. Sukawijaya, SE

(F. PD)

Mahmud Mahfudz

(PKS)

Peni Dyah

(F. PDIP)

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

Jumlah anggota komisi A sebanyak 16 orang, Komisi B berjumlah 18 orang,

Komisi C ada 21 orang, Komisi D 20 orang anggota, dan Komisi E terdapat 20

orang anggota

2.5.4 Badan legislasi

Badan Legislasi adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang merupakan

lembaga baru di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang pada periode sebelumnya

belum terbentuk. Badan Legislasi terdiri dari 21 anggota.

Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 62

Badan Legislasi memiliki tugas : (1) Menyusun rancangan program legislasi

daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah

beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD, (2)

Berkoordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan

pemerintah daerah, (3) Menyiapkan rancangan peraturan daerah berdasarkan

inisiatif DPRD serta program prioritas yang telah ditetapkan, (4) Melakukan

pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan daerah yang

diajukan anggota, komisi, dan atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan

daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD, (5) Memberikan

pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota,

komisi, dan atau gabungan komisi, di luar priritas rancangan peraturan daerah

81

tahun berjalan atau diluar peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi

daerah, (6) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi melalui koordinasi

dengan komisi dan atau panitia khusus, (7) Memberikan masukan kepada

pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan

Musyawarah, (8) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotan DPRD

baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai

bahan oleh komisi pada masa keanggotan berikutnya.

Berikut susunan Pimpinan Badan legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah :

Ketua : Ir. H. Atyoso Mochtar, SS

Wakil Ketua : Zaenal Mahirin S.Sos

2.5.5. Badan Anggaran

Badan Anggaran DPRD merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD dengan

anggota berjumlah 50 orang. Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah

BAB VII Pasal 64 Badan Anggaran bertugas : (1) Memberikan saran dan

pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam

mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya menjadi APBD, (2) Melalukan

konsultasi yang diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk

memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan APBD

serta prioritas dan plafon anggaran sementara, (3) Memberikan saran dan

pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daera tentang

82

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, (4) Melakukan penyempurnaan

rancangan peraturan daerah tentnag APBD dan rancangan peraturan daerah

tentnag pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasar hasil evaluasi Menteri

Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, (5) Melakukan pembahasan bersama tim

anggaran pemerintah daerah terhadap raancangan kebijakan umum APBD serta

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala

daerah, (6) Memberikan sarana kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan

anggaran belanja DPRD. Susunan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi

Jawa Tengah adalah sesuai dengan susunan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa

Tengah.

2.5.6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang

ditetapkan berdasar surat keputusan DPRD. Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi

Jawa Tengah BAB VII Pasal 66 Badan Kehormatan DPRD memiliki tugas untuk :

(1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral,

kode etik, dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat,

kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, (2) Meneliti dugaan pelanggaran yang

dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD,

(3) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan atu klarifikasi atas pengaduan

pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan atau masyarakat, (4) Melaporkan keputusan

Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat

paripurna

83

Jumlah anggota Badan kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah 7

orang berdasarkan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah. 7 orang tersebut

diambil dari perwakilan masing-masing Fraksi yang ada di DPRD. Namun sesuai

kesepakatan, fraksi yang perolehan suaranya terkecil tidak dapat mengirimkan

wakilnya di Badan Kehormatan, yaitu Fraksi PPP dan Fraksi Hanuraku. Berkut

Susunan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ketua : Ir. MG. Nuniek Sri Yuningsih, MS

Wakil Ketua : Kamal Fauzi

2.5.7. Panitia Khusus

Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 72 Panitia

khusus merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat ad hoc yang dibentuk

dengan rapat paripurna. Jumlah keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan dengan

mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dengan

program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Sejumlah Panitia Khusus

telah dibentuk DPRD Provinsi Jawa Tengah seperti ; (1) Panitia Khusus

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, (2) Panitia

Khusus Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir tahun

2009, (3) Panitia Khusus Penanaman Modal, (4) Panitia Khusus Pengelolaan

Panas Bumi, (5) Panitia Khusus Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jateng tahun 2013, (6) Panitia

Khusus Penyempurnaan Tata Tertib DPRD Jawa Tengah, (7) Panitia Khusus

Panitia Kerja Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, (8) Panitia

84

Khusus Raperda tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, (9) Panitia Khusus

Raperda tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ngargoyoso.

2.6. Masa Reses

Reses diadopsi dari kata recess (bhs. Belanda) yang berarti berlibur, istirahat atau

turun main. Dalam makna asalnya kata reses dikenakan pada liburan sekolah

(semacam liburan semester setelah ujian) dan liburan parlemen (recess of

parliament). Jadi prinsipnya berlibur untuk melepas kepenatan dan rutinitas di

tengah masa tugas.

Reses DPR/DPRD bermula dari kebiasaan orang-orang Belanda yang duduk

di sebagai anggota volksraad (DPR) dan regentschapsraad (DPRD setingkat

kabupaten/kota) pada masa Hindia Belanda, yang mengadaptasi liburan musim

panas di negara asal yang beriklim subtropis. Saat itu reses dilakukan sekali untuk

waktu sekitar tiga bulan dalam setahun25

.

Saat ini reses dimaknai sebagai kunjungan DPR/DPRD ke daerah untuk

berlibur dan menyerap aspirasi masyarakat pemilih yang dilakukan 3 kali dalam

setahun. Perubahan dari makna asal itu tidak soal. Muatan positifnya masa reses

menjadi lebih bermanfaat sebab digunakan pula untuk menyerap aspirasi rakyat.

Masa Reses, sesuai dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun

2010 Pasal 74 adalah Masa Kegiatan para Anggota DPRD di luar Masa Sidang

untuk melakukan pantauan di Daerah yang dilakukan Anggota DPRD secara

perseorangan atau berkelompok di luar Gedung DPRD. Kegiatan Reses

dipergunakan untuk bertemu, bertatap muka mengunjungi dan menyerap aspirasi

85

konstituen di daerah pemilihan masing-masing serta menyampaikan pesan-pesan

pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Reses dilaksanakan selama tiga kali dalam satu tahun persidangan.

Pelaksanaan kegiatan reses adalah berlangsung selama enam hari. Masa Reses

dipergunakan untuk anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk

mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Setelah

pelaksanaan reses, anggota DPRD berkewajiban untuk membuat laporan reses.

Kewajiban anggota DPRD Provinsi untuk bertemu dengan konstituen dan

daerah pemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis yang diatur

dalam UU No 27 tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 300 dan rumusan pasal tersebut

diatur oleh peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2014.

Kegiatan pada masa reses ini dilakukan untuk menjalin komunikasi

dengan masyarakat dalam menjaring aspirasi yang tumbuh dan berkembang di

masyarakat. Dalam pelaksanaannya komunikasi politik yang terjadi untuk

menjaring aspirasi ini berupa tatap muka dan melakukan dialog, dan kunjungan

ke lapangan.

Adapun Tujuan Reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Tata

Tertib Anggota DPR Provinsi Jawa Tengah 2009-2014 adalah untuk : (1)

Memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan hal-hal yang berkembang

di dalam Masa Persidangan Kesatu tahun Sidang 2010, (2) Melaksanakan

kewajiban Anggota DPRD dalam menyerap, menghimpun dan menampung

86

aspirasi masyarakat, (3) Memberikan informasi masalah regional yang

berkembang di Provinsi Jawa Tengah, (4) Memberikan informasi tentang

kebijakan dan kegiatan Partai.

2. 6.1. Persiapan Masa Reses.

Kegiatan reses adalah berdasarkan pertimbangan : (1) UU No. 10 tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, (2) UU No. 27 tahun 2009 tentang

Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3)

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuangTata Cara

Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah, (4) Keputusan DPRD Provinsi

Jawa Tengah Nomor I Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, (5) Keputusan Pimpinan DPRD

Provinsi Jawa Tengah No. 2 tahun 2005 tentang tata cara pelaksanaan reses

DPRD Provinsi Jawa Tengah, (6) Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Jawa Tengah : No. 161/745/2010 tanggal 4 Maret 2010, Surat No. 162.1

/2449 tanggal : 12 Juli 2010, Surat No. 4 Tanggal November 2010 tentang

Pelaksanaan Reses.

Penetapan dan jadwal masa reses DPRD Jawa Tengah dimulai dengan

pembahasan di Badan Musyawarah tentang waktu pelaksanaan reses yang

selanjutnya di sampaiakan kepada Ketua DPRD. Selanjutnya Ketua DPRD

mengirim surat kepada Ketua Fraksi perihal pelaksanaan masa reses. Surat

87

tersebut berisi waktu masa reses dan penugasan pelaksanaan reses kepada anggota

Fraksi.

2.6.2 Fasilitas Reses yang Diterima Anggota DPRD

Setiap anggota DPRD diberikan fasilitas yang diwujudkan dalam bentuk uang

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dimana masing-masing anggota

dewan akan memperoleh; uang makan untuk peserta reses, uang penggandaan

materi reses, dan uang sewa tempat, serta uang lunsum untuk anggota DPRD

selama enam hari. Pada masa Reses tahun 2010, masa persidangan I, II, dan III,

besarnya sama per periode.

Fasilitas tersebut adalah : (1) Uang konsumsi sebesar Rp. 37.000,- per

peserta. Dengan jumlah peserta maksimal 300 orang untuk sekali masa reses,

(2)Uang penggandaan materi reses sebesar Rp. 10.000,- per materi untuk setiap

peserta, Dengan jumlah peserta maksimal 300 orang untuk sekali masa reses, (3)

Uang sewa tempat Rp. 600.000,- dengan maksimal 3 tempat sewa, (4) Uang

lunsum anggota Rp. 5.075.000,- untuk enam hari masa reses.

2.6.3. Persiapan Internal Fraksi

Sebelum melakukan reses, Fraksi mengadakan rapat internal untuk membahas

persiapan dalam melaksanakan masa reses. Dalam rapat tersebut biasanya

dilakukan pembahasan mengenai materi apa yang akan disampaiakan pada saat

reses.

88

Untuk materi reses, tidak semua fraksi menyeragamkan materi yang disampaikan.

FPKS menyusun materi reses secara seragam, dan dicetak dalam bentuk buku.

Dimana dalam buku tersebut termuat nama anggota DPRD dari FPKS serta materi

masa reses.

Fraksi Partai Golkar memiliki model dimana fraksi memberikan gambaran

materi yang harus disampaikan secara tertulis yang ditandatangani Ketua dan

Sekretaris Fraksi yang berisi : (1) Nama anggota DPRD dan penugasan di

Dapilnya, (2) Gambaran umum kebijakan fraksi, (3) Laporan hasil reses periode

sebelumnya, kebijakan pemerintah Jawa Tengah, masalah aktual di Jawa Tengah,

(4) Kegiatan Fraksi Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Jawa Tengah, (5) Materi

tersebut dicetak dan dibagikan kepada anggota DPRD Fraksi Partai Golkar untuk

dibagikan kepada konstituen pada saat masa reses. Sedangkan fraksi-fraksi lain

tidak melakukan hal tersebut. Materi reses hanya di susun secara pribadi tanpa

koordinir Fraksi.

2.6.4 Penentuan Waktu, Lokasi, dan peserta Reses.

Penentuan Waktu, Lokasi, dan peserta Reses dilakukan oleh anggota DPRD

secara individu melalui jaringan partai yang ada di daerah-daerah dan sebagian

tokoh masyarakat yang menjadi tim sukses anggota DPRD saat kampanye pemilu

legislatif 2009. Demikian juga dengan peserta reses yang ditentukan oleh

pengurus partai di tingkat daerah. Tempat pelaksanaan reses sebagian besar

dilakukan di kantor partai, dan rumah tokoh masyarakat.

89

2.6.5 Pelaksanaan Masa Reses

Dalam melaksanakan reses, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah mengunakan

dua metode, yakni pertemuan dengan konstituen dan kunjungan lapangan.

Pertemuan dengan konstituen biasanya dilakukan dengan : (1) Kepala Daerah dan

atau Wakil Kepala Daerah, serta jajaran Eksekutif

Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, (2) Pimpinan dan Pengurus Partai

Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan Partai, (3)

Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai DPRD Kabupaten/Kota, (4) Pimpinan dan

Anggota organisasi underbouw partai, (5) Serta tokoh-tokoh masyarakat dan

konstituen.

Disamping mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga masyarakat

terutama konstituen partai khususnya, kegiatan Reses juga dimanfaatkan untuk

melakukan kunjungan lapangan yang dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan

anggota DPRD terhadap realisasi pekerjaan yang mendapatkan alokasi bantuan

dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan lokasi yang menjadi usulan dan aspirasi

masyarakat untuk mendapatkan alokasi bantuan dari APBD Provinsi Provinsi

Jawa Tengah.

2.6.6. Penyusunan Laporan Reses

Setelah melakukan kegiatan reses, setiap anggota DPRD berkewajiban untuk

membuat laporan pelaksanaan reses. Laporan masa reses disusun secara tertulis

yang selanjutnya di sampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai bentuk

pertanggungjawaban anggota. Laporan masa reses berisi gambaran yang benar

90

dan akurat terhadap pelaksanaan masa reses serta persoalan atau temuan selama

pelaksanaan reses, aspirasi masyarakat, kesimpulan, dan saran dari pelaksanaan

masa reses

Laporan reses tersebut secara perseorangan lebih sebagai syarat

administrasi keuangan yang disampaikan kepada Sekretariat Dewan. Laporan

Reses secara individu tersebut juga dikumpulkan di fraksi masing-masing, yang

selanjutnya di susun oleh fraksi untuk kemudian di paripurnakan.

2.6.7 Tindak lanjut hasil reses.

2.6.7.1 Sosialisasi Melalui Media Massa

Anggota DPRD yang melakukan reses ada yang berinisiatif untuk langsung

mempublikasikan kegiatan resesnya kepada wartawan. Hal ini dimaksudkan agar

pemerintah dan masyarkat umum mengetahui akan persoalan dan aspirasi yang

berkembag di tengah masyarakat yang ditemukan pada saat pelaksanaan reses.

2.6.7.2 Tindak Lanjut Melalui Rapat Paripurna

Tindak lanjut hasil reses dapat tercermin melalui alat kelengkapan DPRD yang

ada yakni, Pimpinan dewan, badan musyawarah, badan legislasi daerah, badan

anggaran, badan kehormatan, maupun alat kelengkapan lainnya yang dibentuk

melalui rapat paripurna. Dalam rapat paripurna selain dihadiri oleh seluruh

anggota DPRD, juga oleh kalangan eksekutif daerah.

Dalam rapat paripurna ini, masing-masing fraksi mengemukakan

permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik di sektor pembangunan

91

fisik maupun non fisik yang meliputi bidang infrastruktur, pendidikan, sosial,

ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Aspirasi masyarakat yang

disalurkan kepada anggota dewan nantinya akan direalisasikan ke Pemda.

Tentunya tindak lanjut aspirasi ini tentunya harus sinergi dengan Pemda.

2.6.7.3 Tindak Lanjut Masa Reses Melalui Partai Politik.

Fraksi merupakan ujung tombak partai politik di DPRD, dengan demikian

keberadaan fraksi sangatlah penting bagi partai politik. Kebijakan partai politik

dapat diwujudkan dalam kebijakan fraksi yang kemudian dilanjutkan oleh anggota

fraksi yang ada di alat kelengkapan DPRD.

Tindak lanjut hasil reses dapat dilakukan melalui fraksi tidak hanya dalam

dalam penyusunan laporan reses yang disampaikan dalam sidang paripurna,

namun juga disertai dengan langkah-langkah untuk merealisasikan aspirasi

masyarakat yang dianggap penting oleh fraksi.

Temuan hasil reses tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan partai

politik dimana anggota DPRD tersebut berada. Biasanya hasil reses yang ada akan

dijadikan sebagai bahan program kerja partai untuk membina konstituen masing-

masing partai politik tersebut.

2.6.7.4 Tindak Lanjut Melalui Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merespon apa yang di temukan pada saat reses. Kemudian

pemerintah daerah menganggarkan temuan reses dalam bentuk bantuan sosial

yang berupa infrastruktur, permodalan, dan alat kelengkapan usaha.

92

2.7. Gaya Komunikasi Pimpinan Dewan

Gaya komunikasi adalah suatu kekhasan yang dimiliki setiap orang dan gaya

komunikasi antara orang yang satu dengan yang lain berbeda. Bagaimana isi

pesan yang akan di sampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat di

mengerti dan di pahami oleh konstituennya di daerah, dan bagaimana penjelasan

atau komunikasi itu tidak terkesan membosankan maka harus ditunjang oleh gaya

komunikasi yang memadai.

Begitu Pula dengan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki gaya

komunikasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara gaya

komunikasi antara satu orang dengan yang lain dapat berupa perbedaan dalam

ciri-ciri model dalam berkomunikasi, tata cara berkomunikasi, cara berekspresi

dalam berkomunikasi dan tanggapan yang diberikan atau ditunjukkan pada saat

berkomunikasi.

Dalam setiap kegiatan reses, pimpinan DPRD Jateng terlebih dahulu

menyiapkan teknis kegiatan reses yang akan dilakukan. Persiapan terdiri dari

kegiatan pembuatan materi apa yang akan disampaikan pada saat reses. Biasanya

materi ini dibuat oleh staf pribadi ataupun staf ahli pimpinan dewan yang

bersangkutan.

Dari lima pimpinan dewan yang ada, Murdoko, Bambang Priyoko, dan

Riza Kurniawan, materi resesnya hanya berisi makalah tentang isu yang sedang

aktual. Sedangkan Bambang Sadono dan Fikri Faqih materi resesnya lebih

komprehensif yang terdiri perkembangan situasi pembangunan yang ada di Jawa

Tengah 4 bulan terakhir, hasil pelaksanaan reses, kinerja apa yang sudah

93

dilakukan oleh pimpinan dewdan yang bersangkutan, agenda partai politik dimana

pimpinan dewan tersebut berasal.

Walaupun materi reses tersebut digandakan dan dibagikan pada

konstituen, namun pada kenyataannya saat reses, tidak semua materi reses yang

telah dibuat tersebut dibacakan oleh pimpinan dewan. Pimpinan hanya

menjelaskan secara implisit dari materi yang sudah ada dan lebih menjelaskan

kepada materi lainnya tergantung dari keinginan pimpinan dewan yang

bersangkutan,

Tahap persiapan selanjutnya adalah penentuan jadwal reses baik mulai dari

penentuan lokasi, dan acara, waktu. Dalam tahap ini, pimpinan dewan ataupun

staf pribadi berkoordinasi dengan struktur partai yang ada di daerah untuk

membuat sebuah kegiatan yang berupa temu kader ataupun peninjaun ke

lapangan.

Struktur di daerah inilah yang berperan penting dalam mempersiapkan

secara teknis pelaksanaan kegiatan reses mulai dari lokasi kegiatan, apakah di

balai desa, rumah penduduk, atau pondok pesantren. Kemudian kegiatan reses itu

akankah dilaksanakan dalam forum formal atau informal, makanan yang

disediakan, dan yang lebih penting mengorganisir peserta reses. Sebagai langkah

penghematan, pelaksanakan kegiatan reses bisa dilakukan di sekolah, pondok

pesantren, atau rumah konstituen sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya sewa

tempat acara. Hal ini dilakukan oleh Bambang Sadono.

Sedangkan yang lainnya, melakukan kegiatan reses banyak di kantor partai

daerah atau rumah kader yang di fungsikan sebagai secretariat partai. Hal ini

94

dilakukan karena mereka masih menduduki struktur partai. Namun cara lain juga

di lakukan oleh Fikri Faqih yang menggandeng counter part nya di daerah, seperti

kantor bupati Tegal.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang

Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang tidak mengatur tentang

pemberian uang transportasi bagi peserta reses, maka pimpinan dewan melakukan

manejemen sedemikian rupa agar kegiatan reses itu sukses. Bagi pimpinan dewan

yang ―nomboki‖ uang transport, mendatangkan peserta reses tentu lebih mudah

dibandingkan dengan pimpinan dewan yang tidak memberikan uang transport.

Memang tidak ada batasan yang mengatur tentang pemberian uang kepada

konstituen. Namun, sebagian dari pimpinan dewan memandang perlu untuk tetap

memberikan uang transportasi kepada konstituennya. Ada dua cara dalam

memberikan uang transportasi bagi konstituen. Ada yang diberikan di depan pada

saat peserta reses mengisi daftar hadir yang telah disediakan, dan ada pula yang

menyerahkannya pada saat acara reses tersebut selesai. Yang terakhir ini di

lakukan oleh Murdoko dengan alasan jika di berikan di saat mereka mengisi daftar

absen, ditakutkan peserta reses yang telah menerima dana transportasi tersebut

tidak mengikut acara sampai selesai. Memang pemberian dana transportasi ini

biasa dilakukan jika yang datang dalam acara reses tersebut adalah kalangan

masyarakat umum, bukan kader partai atau konstituen murni.

Menurut Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2009-2014,

jumlah peserta yang mengikuti kegiatan reses adalah 300 orang. Maka dari itu,

struktur partai ini memegang peranan penting untuk mengumpulkan orang

95

sebanyak jumlah tersebut. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan kegiatan reses.

Secara umum kegiatan reses terbagi menjadi dua bentuk, yaitu temu kader dan

peninjauan lapangan. Yang pertama, bentuk temu kader. Dalam kegiatan ini,

pimpinan dewan mendatangi lokasi yang terlah disiapkan sebelumnya.

Tidak berbeda dengan acara pertemuan yang lainnya. Dalam kegiatan

reses, acara di mulai dari pembukaan, sambutan-sambutan, hingga acara inti yakni

penyampaian materi reses yang dilakukan oleh pimpinan dewan yang

bersangkutan, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab antara konstituen dan

pimpinan dewan yang bersangkutan. Penyampaian ini durasinya sangat singkat

sekitar 20-40 menit setiap kali pertemuan. Lama durasi tersebut agak berbeda

ketika reses itu dilakukan secara bersama-sama dengan anggota DPRD

kabupaten/kota.

Hal berbeda dilakukan ketika pada saat reses yang dilakukan pimpinan

dewan berbarengan dengan agenda Pilkada di daerah pemilihannya tersebut.

Durasi penyampaian materi reses akan lebih banyak berisi tentang kesiapan partai

menghadapi pilkada ataupun malah materi reses semuanya adalah konsolidasi

partai.

Namun dalam penyampaian materi reses ini, Riza Kurniawan dan

Murdoko menyampaikan materi resesnya lebih pendek durasinya dari ketiga

pimpinan dewan yang lain. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan sesi tanya

jawab. Dalam sesi tanya jawab ini, konstituen menyampaikan aspirasinya yang

paling banyak mengenai masalah pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan,

irigasi). Singkatnya waktu penyampaian materi reses juga merupakan harapan

96

bagi peserta reses untuk lebih banyak waktu yang ada untuk berdialog dengan

pimpinan dewan.

Kegiatan reses berikutnya adalah peninjauan ke lapangan. Sama seperti

dengan acara pertemuan, kegiatan kunjungan ke lapangan juga di prakarsai oleh

struktur partai di daerah. Merekalah yang menentukan lokasi mana yang pantas

untuk dikunjungi pada saat reses tersebut. Ada yang mengsulkan perbaikan jalan,

jembatan, sekolahan, ataupun tempat ibadah.

Pimpinan dewan, tak jarang harus bersusah payah untuk menuju tempat

yang akan di kunjugi tersebut. Fikri Faqih misalnya, harus rela naik motor di

tengah terik matahari untuk meninjau desa tersolir yang jaraknya 10 km lebih dari

pusat kota Brebes. Berbeda dengan acara temu kader, dalam kunjungan ke

lapangan dilaksanakan sendiri-sendiri oleh pimpinan dewan bersangkutan.

Acara kunjungan ke lapangan ini dilakukan untuk mengetahui pekerjaan

pembangunan objek kunjungan yang telah mendapatkan dana bantuan sosial dan

juga untuk melihat lokasi usulan yang akan menerima dana bantuan sosial.

Sehingga dengan demikian tidak ada penyalahgunaan dana bantuan sosial yang

telah diberikan.

Dalam pelaksanaan masa reses dengan batasan waktu yang hanya enam

hari ini, tidak semua pimpinan dewan memanfaatkan secara penuh kegiatan

tersebut selama enam hari. Hanya Bambang Sadono dan Fikri Faqih

menggunakan waktu enam hari itu secara maksimal. Yang lain melakukan

pemadatan acara sehingga waktu yang dibutuhkan hanya tiga sampai empat hari

97

saja. Bahkan dalam reses periode ketiga bulan November 2010, Bambang Priyoko

tidak melaksanakan reses karena yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji.

2.8. Profil Pimpinan DPRD Prov. Jateng

2.8.1. H. Murdoko, SH26

Jika Amerika punya Keluarga Kennedy yang memiliki sejumlah anak yang

menjadi politisi terkemuka, seperti John F. Kennedy27

, Bob Kennedy28

, dan Teddy

Kennedy29

, di Jateng juga akan ada keluarga R. Sugito Wiryo Hamidjoyo. Dari

keluarga asal Cangkiran, Mijen Semarang tersebut, muncul sejumlah politisi

terkemuka, salah satunya, Si Bungsu, Murdoko SH, yang saat ini menjabat Ketua

DPRD Jateng,

Dari tujuh anak pasangan R. Sugito dan Rr. Rustiawati yang masih hidup,

ada lima orang yang berkiprah di dunia politik, dan cukup sukses dalam kariernya.

Putra tertua, Pupung Suharis pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, adiknya,

Don Murdono saat ini masih menjabat sebagai Bupati Sumedang untuk periode

kedua. Adiknya lagi, Hendy Boedoro, pernah dua periode menjabat sebagai

Bupati Kendal. Walaupun akhirnya diberhentikan dari jabatannya karena

tersangkut kasus, namun toh dukungan dan simpati masyarakat kepadanya masih

cukup besar. Terbukti, istrinya, Widya Kandi Susanti sekarang sebagai Bupati

Kendal.

Putra pasangan R. Sugito dan Rr. Rustiawati selanjutnya yang berkiprah

dalam dunia politik adalah Yuwanto, yang pernah menjabat sebagai anggota

DPRD Kota Semarang. Sementara Murdoko, Si Sulung dari keluarga besar ini

98

juga cukup sukses dalam perjalanan politiknya. Selain menduduki posisi Ketua

DPD PDIP Jateng, dia juga menduduki posisi Ketua DPRD Jawa Tengah periode

yang kedua. Dari ketujuh bersaudara ini, hanya Bariyanto dan Alan Dony

Mudianto yang memilih untuk berkarir di perusahaan asing.

Dengan berbagai prestasi dan posisi penting yang saat ini dipegang oleh

anak-anak Sugito, maka tidak mengherankan, Poros Cangkiran, begitu biasa orang

menyebut, menjadi salah satu poros kekuatan yang sangat diperhitungan dalam

peta politik di Jawa Tengah. Apalagi, walaupun sudah berpencar di berbagai

daerah, trah Raden Sugito tetap menjadikan ―Rumah Wasiat‖ peningggalan orang

tuanya di depan terminal Cangkiran, sebagai pusat pergerakan politik.

Keluarga besarnya selalu bertemu setiap bulan, untuk saling memberikan

masukan serta kritikan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Murdoko,

bergabungnya sejumlah keluarganya dalam dunia politik memang bukan

kebetulan. Darah politik mengalir ayahnya, yang pernah menjabat sebagai

Sekretaris PNI Kendal. Walaupun begitu, Sugito tidak pernah mengarahkan

anaknya bergabung di PNI, namun mempersilahkan mereka memilih jalan hidup

masing-masing, termasuk pilihan partai.

Sebenarnya, mereka tidak secara langsung diberi pelajaran dan

pengetahuan politik oleh R. Sugito. Namun, mereka lebih sering melihat secara

langsung menyaksikan kegiatan ayahnya yang akrab dengan pengerahan massa.

Menurut Murdoko, ayahnya selalu menekankan supaya dia dan kakak-kakaknya

punya sikap yang gigih. Itulah yang menjadikan mereka tidak gentar, saat masa

orde baru mendapatkan tekanan dari penguasa.

99

Karir Politik Melesat

Seandainya Musium Rekor Indonesia (Muri) milik bos jamu Jaya Suprana

mempunyai kategori rekor karier politik tercepat, mungkin Murdoko yang layak

untuk dimasukkan pertama kali. Betapa tidak. Dari awal karier politiknya sebagai

ketua PDI-Perjuangan ranting desa Cangkiran, Mijen, ia langsung melejit menjadi

ketua DPD PDI-perjuangan Jateng. Bahkan tak lama kemudian, mantan anggota

Resimen Mahasiswa (MENWA) UNDIP ini dipercaya untuk menduduki jabatan

ketua DPRD Jateng untuk periode kedua.

Dalam menduduki jabatanya, banyak hal baru yang terlihat dari sosok low

profil yang sering bicara ceplas-ceplos tersebut. Terutama masalah penampilan.

Jika dulunya sosok Murdoko selalu mengunakan kemeja atau bahkan kaos santai,

maka saat ini dirinya harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Saat datang

ke Gedung Berlian, Duku mau tak mau harus menggunakan baju resmi.

Walaupun begitu, gayanya yang santai dan cool tetap tidak juga berubah.

Tak jarang, ditengah keseriusan memimpin rapat Paripurna DPRD Jateng, dia

mengeluarkan celotehan yang acapkali membuat anggota ger-geran. Sehingga,

rapat yang tadinya berlangsung tegang, berubah menjadi cair.

Menghirup Udara Perjuangan

Muda, kalem, pintar dan bijaksana. Itulah gambaran sepintas kepribadian orang

nomor satu di PDI Perjuangan H Murdoko SH. Tokoh yang lahir di Semarang, 6

Maret 1963 ini merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan R.Sugito

Wiryo Hamidjoyo dengan Ny.R.Rustiawati. Walaupun kedua orang tuanya masih

100

memiliki garis keturunan Kasultanan Yogyakarta, namun ia tidak memakai gelar

Raden di depan namanya.

Setelah menamatkan pendidikan SLTA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas

Hukum Undip. Murdoko kecil tumbuh dan berkembang dalam keluarga nasionalis

sejati yang sangat paham dengan pemikiran kebangsaan. Sebab ayahnya adalah

aktivis dengan ideologi nasionalis yang sangat kental.

Di daulat memimpin PDIP Jateng, 6 bulan sebelum digelar pemilu

legislatif 2004 tidak membuatnya kendor. Duku justru mengaku lebih tertantang

dan segera menyiapkan berbagai gebrakan. Ditengah konflik internal yang

melanda, dia mengefektifkan konsolidasi di semua tingkatan, dari tingkat DPD

sampai tingkat Ranting. Hasilnyapun tidak mengecewakan. Dia berhasil

mempertahankan Jateng sebagai basisnya banteng mencereng, dengan

mendpatkan suara terbanyak yaitu 5.262.749 suara dari 17.644.333 total suara

sah. Dalam pemilu saat itu, Jateng menjadi satu-satunya provinsi yang bisa

dimenangkan PDI Perjuangan. Kesuksesan tersebut kembali terulang dalam 2009

lalu. Walaupun mengalami penurunan suara sebagaimana parpol-parpol besar

yang lain, Duku tetap bisa menghantarkan PDIP sebagai partai nomor wahid di

Jateng.

Ayah dari Nataya Kenedisa yang yang gemar motorcros, speedroad

sampai offroad tersebut telah menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin

‖partai banteng mencereng‖ di Jateng. Walaupun terjadi penurunan jumlah suara

dalam Pemilu 2009 lalu, PDIP tetap bisa menjadi pemenang di Jateng.

101

Dalam mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Jateng periode kedua,

Duku mengaku akan berusaha untuk memperbaiki citra buruk dewan merupakan

tanggungjawab seluruh anggota. Menurutnya, upaya ini merupakan kewajiban

semua anggota dewan, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antar seluruh

elemen dewan.

Menurutnya, image buruk yang muncul pada anggota dewan lama lebih

karena dalam pengambilan kebijakan terutama dalam penentuan APBD hanya

berdasarkan aturan perundang-undangan. Artinya, jika ada aturannya, ya

dilaksanakan. Menurutnya, hal tersebut tidak salah, namun bisa jadi tidak

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurutnya mulai sekarang, pengambilan keputusan dewan akan lebih

melihat pada aspek etika atau kepatutan sosial. Kami akan menampung dan

menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat, siap menerima saran, masukan

serta kritikan dari berbagai elemen. Sehingga nantinya keputusan keputusan yang

diambil dewan akan populis dimata rakyat. Namanya saja wakil rakyat, maka kita

harus menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat.

2.8.2. Bambang Priyoko SIP30

Bambang Priyoko menghuni gedung ‗Berlian‘ DPRD Jawa Tengah periode 2009-

2014 beraasal Partai Demokrat nomor urut 1 di dapil 3 (Pati, Rembang, Blora dan

Grobogan), meraih 84.729 suara. Perolehan suara tersebut tertinggi di Partai

Demokrat untuk caleg DPRD Jawa Tengah.

102

Ia bersyukur, mendapat amanah suara sebanyak itu, sebagai

konsekuensinya, ia harus berusaha konsekuen melaksanakan amanah tersebut

sebaik-baiknya. Bagi Bambang Priyoko, masuk dalam kancah politik praktis

masih terhitung baru, diawali tahun 2006 hingga sekarang sebagai Wakil Ketua

DPD Partai Demokrat Jateng, setelah memasuki pensiun sebagai prajurit Kodam

IV/Diponegoro dengan pangkat terakhir kolonel.

Bambang Priyoko juga baru kali pertama menjadi anggota DPRD yang

ditempatkan di dapil 3 Jateng, yang komunitas masyarakatnya saat itu belum

dikenal secara baik. Ibaratnya harus mencari dukungan sebanyak mungkin di

‗hutan rimba‘, maka strategi kampanye yang digunakan lebih mengedepankan

pendekatan etika bermasyarakat.

Ia menyadari, masyarakat dapil 3 sebagian besar belum mengenalnya,

maka kepada konstituen ia lebih banyak memperkenalkan diri, asli Purworejo,

pensiunan TNI AD, ditugaskan partai menjadi caleg di dapil 3, mohon doa restu

dan dukungan. Bambang tidak perlu bicara tentang wacana yang berat-berat,

rakyat malah tidak paham.

Namun, setiap mendatangi pemilih, kata Bambang Priyoko, suami dari Diah

Aggraeni SH MM, yang menjabat Sekjen Depdagri ini, tentu tidak sekadar

perkenalan saja. Ada tuntunan agama yang dipegang teguh keluarganya. Di dapil

tersebut secara ikhlas lahir batin Bambang Priyoko memperbanyak bantuan bagi

kepentingan tempat ibadah, menyantuni yatim piatu serta memperhatikan kegiatan

olahraga para remaja seperti membantu fasilitas bola voli, dan lain-lain. Sehingga

103

pendekatan tersebut diterima masyarakat di dapil 3, sehingga di dapil tersebut

perolehan suara saya terbanyak kedua setelah Pak Bambang Sadono dari Golkar.

Bambang Priyoko juga meyakini secara umum, terdongkraknya suara

Partai Demokrat pada Pileg 2009 yang mencapai 292.543 suara yang

menghasilkan dua kursi untuk DPRD Jateng, atau naik 100 persen lebih, selain

kerja keras para caleg juga faktor pesona Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),

pesona program pemerintah yang dipimpin SBY juga keberhasilan finishing touch

dalam menguatkan pilihan.

Memulai Karir

Bambang Priyoko memulai tugas militernya setelah lulus Akabari Angkatan Darat

tahun 1972. Putra kedua dari H. Toyib Parto Sudarmo dan Hj.Siti Rukayah ini

punya dedikasi dan prestasi yang cukup bagus. Maka selama berkarir di dunia

militer Wakil Ketua Pengda PSSI ini Jateng ini mendapat enam penghargaan,

yaitu Satya Lencana Santi Dharma, Satya lencana Seroja, Satya Lencana Bhakti,

Satya lencana Kesetiaan 8, 16, 24 tahun, Satya Lencana Veteran PKRI, dan

Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

Bambang juga pernah ikut dalam kontingen perdamaian PBB yang

diberangkatkan ke luar negeri, seperti Tim Garuda VIII/UNEF di Mesir31

, Operasi

Elang Mandau di Kalimantan Tengah, Operasi Seroja di Timur-Timur32

, dan

menjadi personel Ofc. Bakin di Taiwan.

Meski terbiasa berada di lingkungan militer yang disiplin dan berwibawa ,

tidak merubah sosok Bambang yang lembut dan rendah hati dengan siapa saja

yang ditemui. Kebpribadian pria kelahiran 29 September 1948 ini banyak

104

dipengaruhi oleh didikan sang ayah yang seorang militer dan ibu yang menjadi

guru di SMP Muhammadiyah Purworejo. Ajaran dari orang tuanya inilah yang

membuat Bambang senantiasa peduli dengan lingkungannya. Hal ini terbukti atas

prakarsanya, telah berdiri Masjid Istiqomah di lingkungan tempat tinggalnya.

Berkat kesabaran dan ketekunannya menjadi takmir masjid selama 12 tahun, kini

masjid tersebut dikembangkan menjadi masjid megah ber AC dan tak pernah sepi

dari warga yang menunaikan ibadah.

Kegemarannya bergaul dan bermasyarakat menjadi sisi lain dari

kehidupan Bambang Priyoko. Di rumahnya, ia tergolong aktif dalam kegiatan

kemasyarakatan, mulai dari pertemuan rutin, kerja bhakti, perayaan hari besar

keagamaan maupun nasional. Maka tak mengherankan ketika warga

mendaulatnya sebagai ketua RW selama 10 tahun.

Kebiasaan Bambang bergaul dengan siapa saja menjadikannya lebih

dikenal sebagai sang pamamong. Demikian juga di Partai Demokrat Jawa Tengah,

bapak dari Mayor Inf. Wahyu Yudhoyono, dr Setyo Dipoyono, dan Dewi Sartika

ini sering dijadikan tempat untuk bertanya dan pertimbangan.

2.8.3. Bambang Sadono33

Wayang, bagi sebagian besar orang, boleh jadi hanyalah kesenian tradisional yang

sudah untung jika masih bisa menghibur masyarakat. Bagi Dr. H Bambang

Sadono SH MH. Dia justru bisa memanfaatkan kesenian wayang untuk

melakukan komunikasi politik. Yang lebih hebat lagi, pergelaran wayang itu

105

mampu memecahkan beberapa rekor MURI, seperti rekor lamanya pergelaran

wayang, rekor menonton, dan lainnya.

Berkat wayang pula, Bambang semakin mengukuhkan diri sebagai

inovator, kreator sekaligus katalisator bagi pelestarian budaya Jawa. Maklum saja,

ia mampu menggelar wayang selama 35 hari berturut-turut di 35 kabupaten/kota

se-Jateng sejak 10 November sampai 14 Desember 2006. Dia bahkan menonton

semua pergelaran wayang itu.

Atas kreativitasnya menggelar pertunjukan wayang sebagai media

komunikasi politik untuk menyosialisasikan misi dan program Partai Golkar di

Jawa Tengah, Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar

waktu itu tak urung mengapresiasi. Kalla menyempatkan diri terbang ke

Semarang untuk menonton wayang.

Bambang Sadono dikenal sebagai pekerja keras yang serba bisa, yang juga

dikenal pandai menyiasati berbagai masalah, situasi, dan kondisi. Putra Blora ini

rela meninggalkan status pegawai negerinya di Tegal (1978) dan hijrah ke

Semarang untuk menjadi wartawan, sekaligus melanjutkan studinya di Undip.

Menjelang tahun 1997, mantan Sekjen PWI Pusat ini hijrah ke Jakarta seiring

terpilihnya dia menjadi anggota DPR-RI.

Ia dilahirkan di Dukuh Jambangan, Tunjungan, Blora Bambang Sadono

dilahirkan, tepatnya tanggal 30 Januari 1957. Bambang Sadono dikenal sebagai

penyair. Baru kemudian, sebelum menjadi wartawan Harian Suara Merdeka, ia

menjelajah ke jenis-jenis tulisan lain, seperti cerita pendek (cerpen), esei, feature,

dan reportase.

106

Dalam menjalani hidup, dia selalu merencanakannya dengan cermat.

Beristrikan Hj. Restu Lanjari, MPd, Bambang Sadono di karuniai Empat anak,

Lintang Ratri Rahmiaji, Padmasari Mestika Jati, Ratya Kirana Sadono dan Raja

Sadono.

Pada tahun 1978, Bambang Sadono masuk Fakultas Hukum UNDIP

Semarang dan diselesaikan tahun 1983. Selama kuliah Bambang Sadono juga

menjadi wartawan, loper koran dan Guru SMP.

Bambang Sadono juga pernah kuliah di Fakultas Sastra IKIP Negeri

Semarang, Fakultas Sastra Inggris UNDIP, dan Universitas Terbuka walaupun

tidak sampai selesai. Kemudian melanjutkan ke S2 pada Fakultas yang sama di

Universitas Indonesia dan tercatat sebagal mahasiswa Program Doktor di UNDIP

sejak tahun 1996 dan lulus pada tahun 2009. Tahun 1995 Bambang Sadono

tercatat sebagai peserta termuda dalam Kursus Reguler LEMHANAS.

Bambang Sadono seorang pekerja keras. Bergelut selama 30 tahun dalam

bidang Jurnalistik menjadikannya berhasil meraih posisi puncak. Selain sebagal

Wakil pemimpin Redaksi Suara Merdeka, Pemimpin Redaksi Harian Suara

Karya. Ketua PWI Jawa Tengah 1992- 1996 dan 1996-2000 dan Sekjen PWI

Pusat periode 1998-2003.

Setelah aktif di KNPI, ia terjun ke dunia politik melalui Partai Golkar.

Sejak tahun 1997 Bambang Sadono menjadi anggota DPR-RI. Desember 2004

terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah secara aklamasi.

Ketika duduk di Komisi I DPR RI tahun 1999-2004, Bambang Sadono

sangat berperan sebagai pencetus ide UU Pers34

dan UU Penyiaran35

. Di Komisi

107

tersebut ia cukup menonjol karena penguasaannya yang cukup tinggi untuk

bidang pers.

Sebagai wakil rakyat, Bambang termasuk figur yang sangat menguasai

daerah yang diwakilinya. Anggota Fraksi Golkar yang mewakili Blora, Grobogan,

Rembang, dan Pati ini cukup rajin mengunjungi daerah pemilihannya itu,

misalnya dengan melakukan kerjasama dengan bupati,lurah dan camat yang ada di

daerah tersebut.

Bambang Sadono adalah sosok yang cerdas dan kaya ide. Pria yang aktif

menulis sejak 1975 ini pernah tercatat sebagai wartawan yang paling produktif di

Suara Merdeka, sehingga karirnya cepat menanjak.

Saat ini Bambang Sadono aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,

seperti Penasehat Puskud Jateng, Penasehat DPD Pemuda Tani Jateng, Penasehat

Guru Bantu Indonesia, Wakil Ketua DPP Ikatan Alumni Undip, Ketua Umum

Ikatan Penulis Keluarga Berancana Pusat.

2.8.4. Drs. H Abdul Fikri Faqih, MM36

Tidak banyak orang tahu kalau sosok Drs. H Abdul Fikri Faqih, MM atau lebih

akrab dipanggil ustadz Fikri, yang terlahir di Tegal pada 17 Juli 1963, ternyata

mantan pegawai negeri sipil (PNS). Sebelum terjun di dunia politik, ia bekerja

sebagai guru negeri yang diperbantukan di STM Muhammadiyah Tegal. Prestasi

demi prestasi pun telah diraihnya bahkan boleh dibilang sangat cemerlang dan

sukses di dunia penididikan. Setidaknya penobatan sebagai guru Teladan III

tingkat SLTA dari kantor Depdikbud Kota Tegal telah disandangnya tahun 1998.

108

Selain itu, di tempat dia mengajar juga diberi kepercayaan oleh yayasan yang

menaunginya sebagai kepala sekolah.

Namun kenangan indah sebagai guru PNS yang pernah dilakoni selama 11

tahun kini telah dia tinggalkan sejak keluarnya PP No 5 Tahun 1999 Tentang PNS

yang menjadi Anggota Parpol dan PP 12 Tahun 1999. Menurut ketentuan PP

tersebut, PNS yang menjadi anggota Parpol diberi waktu 1 tahun kalau tidak

kembali maka diberhentikan dengan hormat. Maka Fikri memutuskan tetap

istiqomah di partai dan merelakan tidak mendapatkan hak pensiun karena masa

kerja baru 11 tahun dan umurnya waktu itu masih 36 tahun. Menurut ketentuan

pensiun dapat diberikan ketika salah satunya sudah berumur 50 tahun atau masa

kerja lebih dari 20 tahun.

Kini dunia politik sudah menjadi pilihan hidup bagi ustadz Fikri bahkan

bisa dikatakan melekat pada dirinya. Jabatan puncak di partai berlogo padi yang

diapit bulan sabit telah dia raih. Perhelatan suksesi pemilihan pimpinan tertinggi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Jawa Tengah yang dikemas dalam bentuk

Muswil II yang berlangsung di Semarang pada Minggu, 10 Oktober 2010 telah

mengantarkan ustadz Fikri menduduki ketua Umum DPW PKS periode 2010-

2015.

Pada umumnya pemilihan ketua partai sedari awal hingga berakhir selalu

diselimuti percekcokan bahkan perpecahan. Namun bagi PKS tidaklah berlaku

demikian. Proses pemilihan melibatkan 1.456 kader inti yang mewakili

kabupaten / kota di wilayah Jawa Tengah. Mereka mengajukan 32 calon ke DPP

PKS untuk dinilai secara administratif menjadi 24 kemudian kader inti kembali

109

memilih 8 calon di kantor DPD masing-masing secara tertutup dan hasilnya

dikirim oleh panitia tingkat wilayah kepada DPP PKS. Di PKS, untuk memilih

ketua memang menjadi otoritas DPP. Itulah mekanisme pemilihan yang ada di

PKS yang begitu demokratis dan menyejukkan. Sebelumnya ia menjabat sebagai

Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Tengah 2006 hingga 2010.

Dibesarkan di lingkungan pondok pesantren

Menjadi nahkoda partai yang dikenal religius seperti PKS tidaklah mudah.

Setidaknya sebagai ketua umum PKS selayaknya memiliki dasar yang kuat dan

mengakar tentang pemahaman agama Islam. Beruntung ustadz Fikri sejak kecil

memang dididik dan ditopang oleh lingkungan maupun keluarga yang sangat kuat

agamanya. Orang tuanya yang bernama Abdullah Faqih adalah alumni pondok

pesantren Tebu Ireng Jombang, yang lebih dari 20 tahun menimba ilmu di sana.

Beliau telah berhasil menanamkan nilai-nilai agama, akhlaq, aqidah, ketakwaan,

maupun syariat Islam pada diri ustadz Fikri kecil.

Belum lagi peran kiai Said Sholeh, Mbah dari Ibu yang merupakan salah

satu alumni pondok pesantren Kremes dan Lirboyo, juga sangat berjasa

membimbing dan memberikan ilmu nahwu sharaf ketika ustadz Fikri masih

anak-anak. Tak ketinggalan KH Abdul Rauf, Mbah dari bapak juga ikut berjasa

mempertebal ilmu agama ustadz Fikri melalui pondok pesantrenya yang bernama

Ar-Rauf. Ia merasa beruntung hidup di lingkungan yang berdiri pondok-pondok

pesantren dan keluarga besar yang sangat agamis. Awal belajar mengaji alif ba ta

hingga mempelajari kitab-kitab Kuning seperti Jurmiyah maupun Safinah dari kiai

110

Yusuf Sholeh, yang merupakan kakak dari kiai Said Sholeh. Kemudian ngaji lagi

dengan KH Abdul Rauf, kiai Said, dan KH Hasbulah yang kesemuanya tinggal

saling berdekatan dengan rumah orangtuanya.

Sebenarnya ustadz Fikri semenjak umur 11 tahun ingin menimba ilmu

agama lebih dalam lagi di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang mengikuti jejak

sang ayah. Saat itu dia duduk di kelas 5 SD I Slawi dan hasrat mondok sangat kuat

namun karena sang ibu Muniroh, yang sehari-hari sebagai guru PGA Slawi,

melarangnya akhirnya niat itu diurungkan.

Selepas lulus SMP I Slawi tahun 1975 dia meneruskan sekolah di SMAN I

Slawi. Untuk menambah keahlian di bidang bahasa Inggris dia mengikuti kursus

di lembaga pendidikan Extension English Course di Slawi mulai dari tingkat

elementary hingga intermediate, tahun 1979 -1982. Di tengah-tengah kesibukan

antara sekolah dan kursus dia masih sempat meluangkan waktu untuk menambah

wawasan yakni berorganisasi di PII (Pelajar Islam Indonesia). Kelas 3 SMP ia

sudah menjadi ketua komisariat kecamatan Slawi kemudian kelas 2 SMA

pengurus PII Kab/Kota Tegal. Saat itu belum ada ormas Islam yang bermunculan

baru ada remaja masjid dan PII, itupun sisa-sisa orde lama. Fikri juga tercatat

bergabung di organisasi PII tingkat Jateng mulai tahun 1983-1986.

Gagal jadi dokter

Ustadz Fikri memang sosok orang yang selalu ingin belajar dan belajar. Setelah

lulus dari SMAN I Slawi tahun 1982, dia mencoba ikut tes masuk perguruan

tinggi melalui tes perintis. Ada perintis I rumpun UGM - UI, perintis II rumpun

IPB, perintis III rumpun Unsud – UNS, dan perintis IV rumpun IKIP. Dia sejak

111

masih duduk di bangku SMAN memang bercita-cita ingin menjadi ahli teknik

listrik. Maka perintis IV pun dipilih dan akhirnya dia diterima di IKIP Semarang

dengan peringkat ke 2 namun mahasiswa yang menduduki peringkat I

mengundurkan diri sehingga dirinya menempati peringkat I. Pada saat yang sama

dia mencoba ikut tes perintis III UNS dan deterima di fakultas kedokteran.

Ngambek kuliah

Kebahagian yang dirasakan ustadz Fikri memang sangat wajar dan patut diberi

dukungan. Pasalnya, dia nyaris tidak bisa menyandang gelar kesarjanaannya dari

IKIP Semarang gara-gara ngambek tidak mau mengikuti kuliah lagi. Kenapa dia

mutung hingga hampir saja drop out? Pada tahun 1986 ketika dia hampir lulus dan

telah mengikuti ujian kolokium pada saat bersamaan terjadi masa transisi dari

elektronika biasa menuju elektronika digital sehingga ada satu mata kuliah

tambahan. Karena ini menjadi kewajiban bagi semua mahasiswa maka proses

kuliah dia lakoni dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan hingga ujian

berlangsung

Namun nampaknya usaha itu tidak sesuai dengan apa yang telah

dilakukan. Dia merasa kecewa berat ketika didapatinya mata kuliah tambahan

tersebut nilainya E sementara teman-teman yang mencontek pekerjaannya malah

mendapat nilai bagus.

Di sana dia mengabdikan diri di sekolah Aliyah Al Iman Adiwerna dan

SMA Muhamadiyah Tegal. Dengan ilmu yang dia kuasai pihak sekolah

mempercayakan 3 mata pelajaran sekaligus, fisika, menggambar mistar, dan

bahasa Inggris padahal ilmu yang dia dapatkan di bangku kuliah adalah

112

kelistrikan. Hari demi hari dan bulan demi bulan telah dilaluinya hingga tak terasa

ternyata hampir satu tahun pekerjaan sebagai guru telah dijalani dengan penuh

suka cita. ‖Saya benar-benar enjoy dan jiwa saya sudah merasa cocok jadi Umar

Bakri alias guru. Fikri yang kini bertempat tinggal di Jl. Mahakam No.6 RT

10/RW 04 kelurahan Slawi Wetan kec Slawi, Tegal, bersama istri tercintanya

Zubaedah dan 7 anak kesanyanganya Abdu Robbih El Kayyis Fikri, M Ashim

Adz-Dzorif Fikri, Miqdad Abdul Aziz Adz-Dzakiy Fikri, M Kholik Labieb Fikri,

Sumaya Ahida Fikri, Afifa Thohiro Fikri, dan Urwah Dzakiy Umam Fikri.

Tepat pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

mengeluarkan surat edaran (SE) yang isinya menerangkan bahwa mahasiswa yang

telah menempuh 155 SKS bisa dinyatakan lulus. SE itu dikirimkan kepada semua

mahasiswa tak terkecuali ustadz Fikri. Setelah mendapatkan ijasah sarjana sang

ibunda tercinta, Muniroh, tidak mennyia-siakan kesempatan untuk mendorong

anak sulungnya, ustadz Fikri, menjadi PNS. Begitu pula pihak SMK

Muhamaddiyah melakukan hal yang sama. Barangkali pihak sekolah punya

kepentingan apabila diterima PNS tidak perlu membayar karena bisa minta

diperbantukan.

Nasib baik sedang berpihak pada ustadz Fikri, tepat tahun 1989 PNS pun

dengan mudah didapatkan dan dia tetap diberikan tempat di SMK

Muhammadiyah hingga dipercaya menjadi kepala sekolah. Satu persatu

kenikmatan, rizki, dan rahmat dari Allah Swt benar-benar ada pada diri ustadz

Fikri. Setelah diterima PNS, dia dipercaya menjadi ketua DPD Partai Keadilan

(PK- sebelum PKS lahir) kab Tegal. Dari sinilah awal karir politik dia bangun.

113

Tak lama berselang pemilu legislatif digelar dan PKS mendapat kursi di

Kabupaten Tegal. Setahun setelah pelantikan dia menimba ilmu di UMS

Surakarta ambil program pasca sarjana magister manajemen dan lulus tahun 2002.

Setelah menyelesaikan S2, dia sempat pamit kepada pengurus DPW Jateng

mau kembali ke habitatnya menjadi pendidik lagi. Kendati keinginannya secara

lesan telah direspon namun DPW secara tertulis tidak ada bahkan menempatkan

ustadz Fikri berada di urutan pertama untuk Dapil kab Tegal, Kota Tegal, dan Kab

Brebes. Fikri bercita-cita akan membawa PKS Jawa Tengah bukan partai eklusif

dan partai dakwah saja tapi terbuka yang bermanfaat untuk masyarakat, mampu

tegakkan keadilan, sejahterakan masyarakat, dan tentunya bisa mencarikan solusi

masyarakat.

2.8.5. M. Riza Kurniawan37

Riza adalah kader muda PAN Jawa Tengah yang paling bersinar karirnya. Pria

kelahiran Wonosobo 24 Februari 1971 ini menjadi Wakil Ketua DPD PAN Jawa

Tengah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten

Batang tahun 2000-2005.

Selain aktif di PAN, Riza juga aktif sebagai Wakil Sekretaris Pemuda

Muhammadiyah Jawa Tengah, Direktur LSM Mitra Rakyat Batang, Ketua

Bidang Politik Madani Jakarta, dan Ketua Bidang Jamnas Baturaden.

Selain itu, dalam Musda Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa

Tengah yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan KONI Provinsi Jateng hari

Selasa, 28 September 2010, secara aklamasi M. Riza Kurniawan terpilih menjadi

114

Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah tahun 2010 - 2014 Sebanyak 26 Pengcab

FPTI Se Jawa Tengah anggota Pengda FPTI Jateng yang hadir dalam Musda FPTI

Jateng yang berlangsung dengan lancar dan tertib. Hanya ada 3 Pengcab yang

absen mengikuti Musyawarah Anggota yang digelar setiap 4 tahun sekali tersebut

adalah Kabupaten Purworejo, Kota Salatiga dan Pengcab FPTI Kabupaten

Semarang.

Riza juga menyukai olah raga motor trail. Memang beberapa tahun

belakangan, motor trail kembali menjadi idola seperti pada masa kejayaannya di

era 1970 - 1980-an. Makin banyaknya pengguna trail tak lepas dari hobi yang kini

menjadi tren di hampir seluruh penjuru kota, yakni ‖trabas‖. Yah, trabas sedang

digandrungi masyarakat guna menyalurkan jiwa berpetualang di alam bebas.

Komunitas yang mewadahi pecinta trabas bermunculan dengan berbagai

kegiatan, terutama di akhir pekan. Sebut saja Torsi (Semarang), Wadast (Weleri),

Petra (Ungaran), Berlian Trail Community, ataupun para pencari berita yang

tergabung dalam Journalist Otomotif Club (JOC).

Pecinta trabas memang berbeda dengan komunitas otomotif lainnya.

Ketika komunitas lain memilih nongkrong di pinggir jalan protokol kota,

penggemar trabas justru ‖kongkow‖ di hutan dengan trek naik-turun, terjal, dan

berlumpur yang menjadi teman akrabnya.

Riza Kurniawan mengaku mulai menyukai olahraga ekstrem ini ekitar dua

tahun terakhir. Awalnya, dia sekadar ikut-ikutan bersama rekannya, karena

menilai trabas berbeda dengan olahraga lain.

115

Namun satu - dua kali menjajal trek di Semarang, politikus PAN tersebut

akhirnya jatuh cinta. ‖Trabas mengasyikkan, karena berada di alam dengan

berbagai trek yang tidak lazim dilalui. Kalau orang lain bilang rintangan, maka

bagi kami adalah sebuah tantangan,‖ kata pengguna motor trail KTM itu.

Riza menilai, trabas memiliki banyak manfaat selain olahraga. Saat

menjalani trek di tengah hutan, sifat kemandirian seseorang bisa tumbuh semakin

baik, karena sukses tidaknya melewati rintangan tergantung pada diri masing-

masing.

Selain itu, olahraga tersebut juga menuntut kerja sama tim yang solid.

Pasalnya bila sebuah trek tak bisa dilalui, maka dibutuhkan tolong menolong.

Priyono, warga Pedalangan, Banyumanik mengaku untuk mengikuti trabas

bukanlah perkara mudah, karena dibutuhkan mental kuat serta perlengkapan

khusus.

Baginya trabas memang olahraga ekstrem dengan risiko cedera cukup

tinggi. Namun hal itu bisa diminimalkan dengan penggunaan peralatan pengaman

dan pengontrolan emosi yang baik. Peralatan pengaman seperti helm, pelindung

tubuh, lutut, lengan, serta sepatu boot yang mumpuni wajib dikenakan. ‖Olahraga

ini bisa dijadikan pelatihan mengontrol emosi dan kecepatan dan ketepatan dalam

mengambil keputusan. Pengendara harus sigap, cepat, dan tepat mengambil

keputusan saat melintasi trek yang berat,‖ papar PNS di lingkungan provinsi itu.

Riza merupakan sosok yang senang bekerja. Kedudukan yang pernah

dipegangnya adalah Direktur PT Suntime Computerindo Jakarta, Wakil Direktur

116

Tabloid Kontak Jawa Tengah, Komisaris Modern Entertainment, dan sekarang

menjadi Komisaris PT Visual Computer Indonesia.

Namun, di tengah karirnya yang bersinar itu, Riza pernah tersandung

beberapa masalah diantarnya Narkoba dan pencurian mobil38

. Riza yang terpilih

kembali sebagai anggota dewan periode 2009-2014 dari Dapil X (Kabupaten/Kota

Pekalongan, Pemalang, dan Batang) memang telah dibidik lama. Polisi

menengarai, dia adalah pemain lama. Terlebih saat awal-awal menjabat sebagai

anggota dewan tahun 2004 lalu, Riza pernah berurusan dengan polisi karena kasus

serupa.

Dia sempat meringkuk dua bulan di tahanan Mapolda Jateng. Namun

kasusnya tak sampai melenggang ke pengadilan. Riza bisa menghirup udara bebas

dan kasusnya menguap, hingga akhirnya kembali tertangkap saat pesta sabu-sabu

dengan Yudhik Noviantoro di Hotel Permata Hijau.

Dari catatan di kepolisian, tak hanya sekali itu saja Riza berurusan dengan

polisi. Politikus yang dikenal cukup kritis tersebut ternyata pernah terlibat kasus

penadahan mobil bodong akhir 2008 lalu. Ketika itu, Riza membeli tiga mobil

tanpa surat-surat kendaraan dari koleganya. Mobil yang diduga kuat hasil dari

kejahatan itu terdiri atas dua Inova dan satu avansa.

Bahkan, dia juga ditengarai terlibat dalam jaringan Tommy Cs yang kini

telah ditangkap oleh tim dari dari Reskrim Polda Metro Jaya. Bahkan tim dari

Polda Metro Jaya pernah merunut jaringan Tommy Cs ke Jawa Tengah. Hasilnya

diketahui bahwa Riza membeli tiga dari sekian banyak mobil modong dari

kawanan tersebut.

117

Riza juga sempat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Namun selalu

mangkir dengan alasan kesibukannya sebagai anggota DPRD. Kini, selain kasus

narkoba, Riza juga terancam dengan jeratan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Kedua kasus itu kini sedang ditangani dan didalami penyidik Resmob Polwiltabes

Semarang.

Riza beristrikan Heni Susilowati dan dikaruniai empat orang anak, Ansell

Vilipo Kurniawan, Alta Gracia Kurniawan, Elfarado Hawar Maula Kurniawan,

M. Ganna Fakhri Kurniawan.

118

25

Masa Reses, Proses dan Ekses. Prihatmoko, Joko.(2006,September 28). Hal. 4 25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembagian Daerah

Pemilihan Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi. 26

Diolah dari buku Hasil Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden 2009, KPUD Jawa Tengah,

2010 26

Tokoh Jawa Tengah, 100 orang berpengaruh Berpengaruh, Citra Almamater, Semarang hal 291-

294 27

John Fitzgerald Kennedy (lahir di Brookline, Massachusetts, 29 Mei 1917 – meninggal di

Dallas, Texas, Amerika Serikat, 22 November 1963 pada umur 46 tahun), sering disebut John F.

Kennedy, Kennedy, John Kennedy, Jack Kennedy, atau JFK adalah Presiden Amerika Serikat

yang ke-35. Pada 1960, ia menjadi termuda yang dipilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan

termuda kedua setelah Theodore Roosevelt untuk jabatan presiden. Kennedy menjadi presiden

setelah dilantik pada 20 Januari 1961. Jabatan kepresidennya terhenti setelah terjadi pembunuhan

terhadap dirinya pada 1963. Ia tewas oleh terjangan peluru saat melakukan kunjungan ke Dallas

(Texas) pada 22 November 1963. Kennedy roboh saat mobil terbuka yang membawanya melintas

di kerumunan orang yang menyambut kunjungannya. Pada 25 November 1963, jenasahnya

dimakamkan di Arlington, Washington, DC. Sebanyak 800.000 orang ikut berkabung di jalanan

Washington.

Kennedy adalah anggota klan Kennedy yang berdarah Irlandia-Amerika, sebuah keluarga

terkemuka di dunia politik negaranya. Ia dianggap sebagai lambang liberalisme Amerika. Pada

Perang Dunia II, ia dikagumi karena keberanian dan heroismenya ketika ia menyelamatkan

seorang rekan pelaut di Samudra Pasifik Selatan. Kennedy mewakili Massachusetts pada 1947–

1960, sebagai anggota Dewan Perwakilan dan Senat AS. Ia terpilih sebagai Presiden pada 1960

dengan kemenangan yang tipis dalam salah satu pemilu yang paling ketat dalam sejarah Amerika.

Kennedy adalah orang termuda yang terpilih sebagai presiden (jangan disamakan dengan orang

termuda yang memegang jabatan presiden, sebuah rekor yang dipegang oleh Theodore Roosevelt),

presiden AS pertama yang lahir di abad ke-20, dan juga presiden termuda yang meninggal.

Hingga 2005, ia juga merupakan satu-satunya pemeluk Katolik Roma yang pernah terpilih sebagai

Presiden Amerika Serikat, presiden pewakil Partai Demokrat dari Utara terakhir, dan presiden

terakhir yang meninggal sewaktu menjabat.

Setelah pembunuhan John F. Kennedy pada 22 November 1963, dunia turut berduka cita atas

kematiannya.

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh C-SPAN yang mengurutkan presiden AS, sebuah panel

sejarawan memberikan dia nilai di posisi kedua dalam keseluruhan dan populasi umum

memberikan dia peringkat ketiga dari empat puluh dua presiden yang pernah menjabat. Agendanya

tidak selesai karena kematiannya; kebanyakan kebijakan hak masyarakatnya menunjukkan hasil

melalui penerusnya, Lyndon B. Johnson.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy diunduh pada 16 September 2011 pukul

11.40 28

Robert Francis "Bobby" Kennedy (lahir di Brookline, Massachusetts, Amerika Serikat, 20

November 1925 – meninggal di Los Angeles, California, Amerika Serikat, 6 Juni 1968 pada umur

42 tahun), juga dipanggil "RFK", adalah salah satu dari adik laki-laki presiden Amerika Serikat

John F. Kennedy, dan ditunjuk oleh kakaknya untuk menjadi Jaksa Agung dalam

pemerintahannya. Sebagai salah satu penasehat Presiden Kennedy yang paling tepercaya, ia

bekerja erat dengan JFK selama Invasi Teluk Babi dan Krisis Misil Kuba. Pada 1964, setelah

kematian kakaknya, ia dipilih menjadi senator dari negara bagian New York. Ia dibunuh tidak

lama setelah berpidato merayakan kemenangannya dalam pemilihan pendahuluan kepresidenan

1968 di California di depan Hotel Ambassador di Los Angeles, California.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy diunduh pada 16 September 2011 pukul

11.40 29

Edward Moore "Ted" Kennedy (lahir 22 Februari 1932 – meninggal 25 Agustus 2009 pada

umur 77 tahun) adalah senator negara bagian Amerika Serikat Massachusetts sejak 1962. Ia adalah

anak bungsu dari Joseph Patrick Kennedy, Sr. dan Rose Fitzgerald Kennedy. Ia adalah adik John

119

F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat dan Robert F. Kennedy. Kedua saudaranya telah dibunuh.

Ia meninggal dunia karena kanker yang dideritanya.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Edward_M._Kennedy diunduh pada 16 September 2011

pukul 11.40 30

Profil 100 Wakil Rakyat Jawa Tengah Periode 2009-2014, Media Larindo Utama, Semarang hal

88-90 31

Kontingen Garuda disingkat KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan Tentara Nasional

Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta

mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957.

Kontingen Garuda VIII dikirim dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah paska

Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel yang berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 26

Oktober 1973, dengan tercapainya gencatan senjata di kilometer 101 dan disusul dengan keluarnya

resolusi PBB 340. Kontingen Garuda VIII bertugas di daerah penyangga PBB di Semenanjung

Sinai tersebut dikirim dalam 9 gelombang rotasi, dan setiap rotasi bertugas selama 6 bulan. Negara

yang berkontribusi dalam pasukan perdamaian dalam wadah UNEF II tersebut yaitu dari Australia,

Austria (penerbangan), Kanada (logistik), Finlandia (pasukan), Ghana (pasukan), Indonesia

(pasukan), Irlandia, Nepal, Panama, Peru, Polandia (logistik), Senegal dan Swedia (pasukan).

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kontingen_Garuda, di unduh pada 13 September 2011 pukul

9.48 WIB 32

Operasi Seroja adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada tanggal 7

Desember 1975. Pihak Indonesia menyerbu Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat

dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di

Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari

sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah.

Angkatan Darat Indonesia mulai menyebrangi perbatasan dekat Atambua tanggal 17 Desember

1975 yang menandai awal Operasi Seroja. Sebelumnya, pesawat-pesawat Angkatan Udara RI

sudah kerap menyatroni wilayah Timor Timur dan artileri Indonesia sudah sering menyapu

wilayah Timor Timur. Kontak langsung pasukan Infantri dengan Fretilin pertama kali terjadi di

Suai, 27 Desember 1975. Pertempuran terdahsyat terjadi di Baucau pada 18-29 September 1976.

Walaupun TNI telah berhasil memasuki Dili pada awal Februari 1976, namun banyak

pertempuran-pertempuran kecil maupun besar yang terjadi di seluruh pelosok Timor Timur antara

Fretilin melawan pasukan TNI. Dalam pertempuran terakhir di Lospalos 1978, Fretilin mengalami

kekalahan telak dan 3.000 pasukannya menyerah setelah dikepung oleh TNI berhari-hari. Operasi

Seroja berakhir sepenuhnya pada tahun 1978 dengan hasil kekalahan Fretilin dan pengintegrasian

Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Selama operasi ini berlangsung, arus pengungsian warga

Timor Timur ke wilayah Indonesia mencapai angka 100.000 orang. Korban berjatuhan dari pihak

militer dan sipil. Warga sipil banyak digunakan sebagai tameng hidup oleh Fretilin sehingga

korban yang berjatuhan dari sipil pun cukup banyak. Pihak Indonesia juga dituding sering

melakukan pembantaian pada anggota Fretilin yang tertangkap selama Operasi Seroja

berlangsung.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Seroja, di unduh pada 13 September 2011 pukul

9.48 WIB 33

Bambang Sadono, Pekerja Keras dari Blora, Majalah Legislatif Jakarta 2006 34

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan payung hukum yang mengatur kehidupan pers

di Indonesia. Tidak hanya bagi pemilik media, pekerja pers (jurnalis) tapi juga mengatur tata cara

yang berkaitan dengan masyarakat umum. Tentang bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan

atau melakukan koreksi atas kinerja pers di negeri ini, termasuk kebebasan pers.

Dalam praktiknya, Undang-undang Pers yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap

kemerdekaan pers tersebut ternyata selalu berhadapan dengan pendekatan-pendekatan lain dari sisi

hukum, termasuk adanya beragam penafsiran.

Di sinilah seringkali pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijamin dalam Undang-Undang No. 40

Tahun 1999 harus menghadapi masalah-masalah teknis hukum, khususnya menyangkut

kedudukan UU Pers sebagai lex specialis atau bukan lex specialis. Pro dan kontra (mendukung dan

menolak) UU No. 40 Tahun 1999 sebagai lex specialis mengemuka dengan argumentasi yang

120

sama kuat. Di satu sisi, menjadikan UU No. 40 Tahun 1999 Sebagai lex specialis adalah jaminan

menegakkan kemerdekaan pers, namun di disi lain secara hukum—formal dan material—

kedudukan UU No. 40 Tahun 1999 sebagai lex specialis dinilai oleh sebagian pihak belum

memenuhi syarat dan memiliki banyak kelemahan.

Dari materi yang dikandungnya, UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebenarnya telah menjamin

kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Undang-Undang ini

juga dengan tegas menolak sejumlah ancaman eksternal terhadap kebebasan pers, khususnya: (1)

Penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2); (2) Tindakan yang

berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan

menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3). Kepada siapa saja yang melakukan

ancaman terhadap pers, menurut Pasal 18 ayat (1) dapat diancam hukuman paling lama dua tahun

penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sementara itu, bagi perusahaan pers yang

melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13, menurut Pasal 18 ayat (2), diancam pidana

denda paling banyak Rp 500 juta.

Selain melindungi kebebasan pers, asas tanggung jawab (responsibility) media terhadap publik

juga dikandung oleh UU Pers. Dalam bekerja pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga

menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang. Bagaimanapun ketika persoalan ini

terjadi, bukan berarti pers bisa bebas lepas dari pertanggungjawaban atas kekeliruan yang

dilakukannya. Karena pers diwajibkan menyelesaikan persoalan ini sesuai ketentuan yang

diperuntukkan kepada pers. Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh

pers, masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggungjawabkannya. Dan persoalan

jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai

UU Pers. Karena itulah, UU Pers membatasi kebebasan pers dengan beberapa kewajiban hukum. 35

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Harapan dengan adanya UU ini,

kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib. Keberadaan UU ini mengajak semua

stakeholder penyiaran untuk masuk dalam sebuah ruang regulasi yang sama.

Proses dan sejarah advokasi UU Penyiaran ini cukuplah panjang. Namun setidaknya terdapat

beberapa momen penting (milestone) sejarah tentang proses advokasi radio komunitas di

Indonesia.

Sebenarnya, upaya melakukan amandemen terhadap UU no 24 tahun 1997 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3701)

tentang Penyiaran telah coba dilakukan semenjak lama, namun kemudian reda.

Upaya advokasi muncul dan menguat kembali ketika mencuatya rencana amandemen UU

Penyiaran No 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran oleh DPR-RI periode 1999 dengan menggunakan

hak inisiatifnya pada tahun 2002.

Situasi ini memberikan kesempatan bagi keterlibatan Civil Society (NGO, Perguruan Tinggi,

Asosiasi Profesi, dll) dan para pelaku/pegiat radio komunitas, baik dalam hal untuk proses maupun

terutama konten (isi) dari Amandemen UU (draft RUU amandemen). Berbagai wacana dan

masukan dari Civil Society dan pelaku/pegiat radio komunitas tersebut didasarkan atas kenyataan

radio-radio yang ada di Indonesia saat itu, kajian/penelitian, dan Referensi serta pengalaman dari

negara lain.

Setelah proses yang panjang tersebut, akhirnya pada Desember 2002 UU no 32 tahun 2002

tentang Penyiaran telah berlaku efektif.

Setelah itu, terbentuklah institusi KPI baik di pusat dan daerah sebagai implementasi UU

penyiaran yang baru, yang akan berperan sebagai ―pengawal sistem penyiaran di Indonesia‖.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan mengesahkan SKM Hub no 15 tahun 2003 yang

disempurnakan pada SKM Hub no 17 Tahun 2004 tentang Master plan frekuensi FM di Indonesia,

dimana frekuensi untuk Radio Komunitas menempati 3 kanal terakhir, yaitu 107,7 dan 107,8 serta

107,9 Mhz.

Kini proses advokasi belum selesai, karena masih terdapat beberapa PP dan keputusan KPI yang

harus ada, untuk mengimplementasikan UU 32/2002 ini. 36

Tokoh Jawa Tengah, 100 orang berpengaruh Berpengaruh, Citra Almamater, Semarang hal 1-6 37

Profil 100 Wakil Rakyat Jawa Tengah Periode 2009-2014, Media Larindo Utama, Semarang hal

186-188

121

38

Kasus Nyabu Anggota DPRD Jateng Dari Pengguna Narkoba sampai Penadah Mobil Bodong,

dalam http://suaramerdeka.com/v1/index.php /read/cetak /2009/ 06/22/69063/Dari-Pengguna-

Narkoba-sampai-Penadah-Mobil-Bodong. di unduh pada 16 September 2009 pukul 11.05