BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Duduk Perkara

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Fifi Tanang

Tempat Lahir : Ujung Pandang

Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 22 Agustus 1952

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Danau Agung 15 Nomor 16 RT 007, RW

016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung

Priok, Jakarta atau Apartemen Mangga Dua Court

Lantai 15 Nomor 03 West Tower Jakarta Pusat

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pemilik Kios STEP ON dan FIFI, Ketua Pengurus

Perhimpunan Penghuni Mangga Dua Court

b. Perbuatan Terdakwa

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2006 atau

setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, di kantor Surat

Kabar Harian Investor Daily Sudirman Tower Condominium Tower A

Lantai 1 Jalan Garnisun Dalam Nomor 8 Karet Semanggi, Jakarta Selatan

atau Jalan Padang Nomor 19-21 Manggarai Jakarta Selatan atau setidak-

70

tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan

tulisan, dalam ia diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tiada

dapat membuktikan dan jika tuduhan dilakukannya sedang diketahuinya

tidak benar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Bahwa terdakwa Fifi Tanang sebagai pemilik kios STEP ON dan FIFI

yang terletak di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A/98-100 lantai 4 Blok

AA/10-11 Jakarta Utara, awalnya terdakwa telah membeli kios dari PT.

Duta Pertiwi yang terletak di ITC Mangga Dua lantai 2 Blok A/98-100

dan lantai 4 Blok AA/10-11 dibeli dari Sudarno Tasmin sejak tanggal 1

Maret 1999 dengan bukti kepemilikan berupa: Akte Jual Beli Notaris

Arikanti Natakusumah, S.H. Nomor 37/Pademangan/1999 tanggal 04

Februari 1999, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor

205/IV/1A atas nama Fifi Tanang, kios berdiri diatas tanah SHGB Hak

Atas Tanah Bersama Nomor 442/Ancol;

2) Bahwa PT. Duta Pertiwi Tbk adalah pengembang yang membangun kios-

kios dan rumah susun dimana sebagai Direktur Utama Mukhtar Wijaya

dan Ir. Glen Hendra Gunadirja sebagai Direktur dan bidang tanah itu

sejak semula adalah Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan

Lahan (HPL) yang memegang haknya adalah PEMDA DKI Jakarta masa

berlaku selama 20 tahun dan akan berakhir pada tanggal 17-07-2008;

3) Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun

pada saat dilakukan transaksi penjualan kios di ITC Mangga Dua kantor

71

BPN melaksanakan penerbitan sertifikat belum seragam dengan menulis

secara lengkap Sertifikat HGB di atas HPL dan sejak diterbitkannya PP

No. 40 Tahun 1996 pengisian buku tanah diseragamkan dan harus ditulis

secara lengkap Sertifikat HGB di atas HPL;

4) Bahwa ketika akan dilakukan perpanjangan HGB di atas tanah ada

beberapa pemilik kios termasuk terdakwa yang merasa keberatan untuk

mengeluarkan biaya perpanjangan HPL kepada PEMDA DKI, kemudian

pada tanggal 31 Agustus 2006 Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua

telah mengadakan rapat umum yang dihadiri oleh dari Kantor Pertanahan

Jakarta Utara, Dinas Perumahan DKI Jakarta, para anggota Perhimpunan

Penghuni ITC Mangga Dua dan rapat umum tersebut hadir juga terdakwa

Fifi Tanang untuk membahas mengenai Sertifikat HGB di atas HPL

tanah ITC Mangga Dua dan pembayaran perpanjangan Sertifikat HGB di

atas tanah HPL ITC Mangga Dua adalah selain membayar perpanjangan

HGB juga harus membayar perpanjangan HPL kepada PEMDA DKI

guna mendapatkan surat rekomendasi dari PEMDA DKI untuk

perpanjangan HGB dan dilanjutkan kembali pada Rapat Umum

Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua pada tanggal 11 September

2006 dan Anggota Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua telah

menyetujui untuk memperpanjang Sertifikat HGB di atas HPL atas tanah

ITC Mangga Dua karena PT. Duta Pertiwi hanya menjual kios-kios;

5) Kemudian tanggal 13 September 2006 Ketua Pengurus Perhimpunan

pemilik kios yang memberitahukan Keputusan Rapat Umum Tahunan

72

Perhimpunan ITC Mangga Dua menyetujui untuk memperpanjang

Sertifikat HGB atas tanah bersama ITC Mangga Dua dengan status

Sertifikat HGB di atas HPL dan terdakwa juga sebagai anggota telah

menerima Surat Edaran tersebut;

6) Pada hari Sabtu tanggal 4 November 2006 telah dikirimkan Surat Edaran

tentang Sertifikat HGB di atas HPL, terdakwa Fifi Tanang telah

mengirim surat ke Surat Kabar Harian Inverstor Daily yang dikirim dan

dimuat pada halaman 9 rubrik Surat Pembaca dengan judul berita “Hati-

hati Modus Operandi Penipuan PT. Duta Pertiwi” yang isinya antara

lain”…bagaimana mungkin, Sertifikat yang tidak pernah ditulis bahwa

status HGB di atas HPL Pemda DKI Jakarta ternyata berstatus HGB di

atas HPL siapapun pasti akan tertipu dengan kejadian ini. Perlu diketahui

masalah penipuan oleh Developer PT. Duta Pertiwi (Sinar Mas Group)

telah kami laporkan ke Kepolisian pada tanggal 25 agustus 2006”.

7) Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2006 terdakwa Fifi Tanang

melaporkan Mokhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirja ke Polda

Metro Jaya dan tanggal 10 November 2006 terdakwa Fifi Tanang juga

telah melaporkan Mukhtar Wijaya dari PT. Duta Pertiwi ke Polda Metro

Jaya dengan tuduhan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

Pasal 378 KUHPidana, Pasal 266 KUHPidana dan Pasal 335

KUHPidana;

8) Bahwa laporan terdakwa ke Polda Metro Jaya tanggal 10 November

2006 terhadap Mukhtar Wijaya dari PT. Duta Pertiwi telah dihentikan

73

penyidikannya berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian

Penyidikan No. Pol. S. Tap/SK/170/IV/2007/Ditreskrimum tanggal 30

April 2007 karena bukan merupakan tindak pidana dan laporan terdakwa

tanggal 25 Agustus 2006 terhadap Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra

Gunadirdja dari PT. Duta Pertiwi ke Polda Metro Jaya juga telah

dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan

No. Pol. S. Tap/185/V/2007/Ditreskrimum tanggal 2 Mei 2007 karena

bukan merupakan tindak pidana;

9) Bahwa pernyataan terdakwa yang dimuat di Surat Kabar Harian Investor

Daily yang dimuat pada Rubrik Opini halaman 9 dengan judul “Hati-hati

Modus Operandi Penipuan PT. Duta Pertiwi” telah mengakibatkan nama

baik PT. Duta Pertiwi sebagai badan hukum maupun nama baik Mukhtar

Wijaya selaku Direktur Utama PT. Duta Pertiwi Tbk dan Ir. Glen Hendra

Gunadirdja selaku Direktur PT. Duta Periwi telah tercemar;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang

disusun secara subsidair, yaitu sebagai berikut:

a. Dakwaan Pertama

Terdakwa Fifi Tanang, telah mengirim Surat ke Surat Kabar Harian

Investor Daily yang dikirim dan dimuat pada halaman 9 Rubrik Surat

Pembaca dengan judul berita “Hati-hati Modus Operandi Penipuan PT.

Duta Pertiwi” yang isinya antara lain”… bagaimana mungkin, Sertifikat

yang tidak pernah ditulis bahwa status HGB di atas HPL Pemda DKI

74

Jakarta ternyata berstatus HGB di atas HPL siapapun pasti akan tertipu

dengan kejadian ini. Perlu diketahui masalah penipuan oleh Developer PT.

Duta Pertiwi (Sinar Mas Group) telah kami laporkan ke Kepolisian pada

tanggal 25 Agustus 2006”.

Perbuatan terdakwa Fifi Tanang mengirim Surat Pembaca yang

isinya berupa tuduhan penipuan membuat PT Duta Pertiwi merasa tercemar

nama baiknya. Atas perbuatan tersebut, terdakwa Fifi Tanang didakwa telah

melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang memfitnah secara tertulis.

Atau,

b. Dakwaan Kedua

Terdakwa Fifi Tanang, telah dengan sengaja merusak kehormatan

atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan suatu

perbuatan yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan

tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau

ditempelkan, yang dilakukan Tedakwa dengan cara mengirim Surat ke Surat

Kabar Harian Investor Daily yang dikirim dan dimuat pada halaman 9

Rubrik Surat Pembaca dengan judul berita “Hati-hati Modus Operandi

Penipuan PT. Duta Pertiwi” yang isinya antara lain”…bagaimana mungkin,

Sertifikat yang tidak pernah ditulis bahwa status HGB di atas HPL Pemda

DKI Jakarta ternyata berstatus HGB di atas HPL siapapun pasti akan tertipu

dengan kejadian ini. Perlu diketahui masalah penipuan oleh Developer PT.

Duta Pertiwi (Sinar Mas Group) telah kami laporkan ke Kepolisian pada

tanggal 25 agustus 2006”.

75

Perbuatan terdakwa Fifi Tanang mengirim Surat Pembaca yang

isinya berupa tuduhan penipuan membuat PT Duta Pertiwi merasa tercemar

nama baiknya. Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa telah melanggar

Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran nama baik secara tertulis.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jakarta

Selatan, tanggal 19 Maret 2009 sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Fifi Tanang bersalah melakukan perbuatan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal

311 ayat (1) KUHPidana;

b. Menghukum dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa

percobaan 2 (dua) tahun;

c. Barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 SKH INVESTOR DAILY tangal 2-3 Desember 2000;

2) 1 exp foto copy Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;

3) 1 exp foto copy Perjanjian Perikatan Jual Beli;

4) 1 exp foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 442, 443, 444 dan

445/Ancol;

5) 1 exp foto copy Sertifikat Hak Milik Bangunan Atas Satuan Rumah

Susun No. 148/IV No. 205/IV/IA;

Dilampirkan dalam berkas;

6) Membayar ongkos perkara Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

76

4. Putusan

a. Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Mei 2009 yang amar lengkapnya

sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa Fifi Tanang telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama

Baik”;

2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan

Pidana Penjara selama: 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak harus dijalani di dalam rumah

Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan, kecuali ada putusan

lain yang telah kekuatan hukum sebelum berakhirnya masa percobaan

selama 1 (satu) tahun;

4) Menetapkan agar barang bukti berupa:

a) 1 SKH KOMPAS tanggal 22 November 2006;

b) 1 SKH INVESTOR DAILY tangal 2-3 Desember 2006;

c) 1 exp foto copy Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;

d) 1 exp foto copy Perjanjian Perikatan Jual Beli;

e) 1 exp foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 442, 443, 444 dan

445/Ancol;

77

f) 1 exp foto copy Sertifikat Hak Milik Bangunan Atas Satuan Rumah

Susun No. 148/IV No. 205/IV/IA;

g) Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP karangan M.

Yahya Harahap hal. 125, 126 dam 151;

h) Buku Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana karangan

Drs. Adam Chazawi, hal. 112, 113 dan 114;

i) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

205/Pdt.G/2007/PN.JKT.Pst;

j) Surat jawaban dari PPAT Arikanto Natakusumah tertanggal 25 Juni

2007;

k) Surat dan dokumen dari kantor Pertanahan Jakarta Pusat;

l) 5 eksempelar Sertifikat Apartemen Mangga Dua Court;

m) 2 buah Akte Jual Beli No. 254/Sawah Besar. 2007 tanggal 10 Maret

2007;

n) Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Mangga Dua Court;

o) Keputusan Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 013/03-550.2-09.01-2006;

p) Surat Keterangan dari ahli Hukum Pertanahan Prof. Boedi Harsono,

SH;

q) Surat dari PT. Duta Pertiwi Tbk No.034/PM-MDC/HJ/III/97 tanggal

13 Maret 1997;

r) Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) dari Kantor

Pertanahan Kodya Jakarta Pusat N0.330/2006 tanggal 29 Juni 2006;

s) Faktur-faktur Pajak;

78

t) Komentar Prof. Boedi Harsono di Majalah Forum Keadilan No.09, 24

juni 2007;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5) Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

b. Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.234/Pid/2009/PT.DKI.

tanggal 07 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1) Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

2) Menguatkan Putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor:

1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Mei 2009 yang dimintakan

banding tersebut;

3) Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa di dalam kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-;

5. Kasasi

Alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa Fifi Tanang

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Judex Facti tingkat Banding telah melanggar ketentuan

hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan

layak (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa Judex Facti tingkat Banding dalam mengadili dan memutus

perkara No.234/PID/2009/PT.DKI terbukti telah tidak menerapkan

peraturan hukum dan menerapkannya tidak sebagaimana mestinya. Judex

79

Facti Tingkat Banding berpendapat: “bahwa dalam memori banding tidak

ada hal-hal yang dapat merubah putusan a quo, sehingga memori banding

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut”. Hal tersebutlah yang

menyebabkan Judex Facti Tingkat Banding tidak memberikan

pertimbangan hukumnya sendiri. Pertimbangan hukum yang demikian

adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar. Bahwa

dengan telah salah serta melanggar hukumnya Putusan Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta dalam perkara a quo, yang tidak disertai dengan pertimbangan-

pertimbangan yang cukup, maka Mohon kepada Judex Juris untuk

menyatakan Putusan Judex Faxti dalam a quo batal demi hukum;

b. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih oleh

Judex Facti Tingkat Banding telah cacat hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti

karena sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang

diajukan oleh pemohon kasasi dalam nota pembelaan baik mengenai perihal

yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan

penerapan hukumnya, dimana putusan Judex Facti sangat bertolak belakang

dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Putusan

MA RI No.47/K/KR/1956 tanggal 28 Maret 1957 menyatakan sebagai

berikut: “yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah Surat

Tuduhan jadi bukan tuduhan yang dibuat oleh Polisi”;

Bahwa dengan demikian, antara dakwaan dan putusan haruslah

bersesuaian, namun dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi didakwa telah

80

mencemarkan nama baik PT. DUTA PERTIWI Tbk, quod non, melalui

tulisan yang dimuat pada surat kabar harian Investor Daily, padahal,

Pemohon Kasasi dalam tingkat Penyidikan telah disidik dengan tuduhan

melakukan pencemaran nama baik PT. DUTA PERTIWI Tbk dalam surat

kabar Harian Kompas dan Warta Kota. Sehingga terlihat bahwa tidak

terdapat kesesuaian antara Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang

tidak cermat tersebut telah dijadikan sebagai dasar bagi Judex Facti dalam

memutus perkara a quo. Maka putusan Judex Facti telah mengandung suatu

kecacatan hukum yang harus diperbaiki oleh Judex Juris. Dengan demikian,

putusan yang diambil oleh Judex Facti dengan didasarkan atas bukti-bukti

yang keliru tersebut telah mengakibatkan putusan tersebut cacat hukum;

c. Mengenai Judex Facti Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah

melanggar hukum karena tidak memperhatikan Pasal 319, Pasal 72-79

KUHP;

Pasal 319 KUHP menyatakan bahwa:

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak

dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan

itu, kecuali berdasarkan Pasal 316;

Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 72 KUHP dinyatakan bahwa;

Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas

pengaduan, dan orang itu umurnya belum dewasa, atau selama ia

berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain dari

pada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata

yang berhak mengadu”

81

Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Pelapor atas tindak pidana

yang dituduhkan bukanlah orang yang merasa tercemar nama baiknya akan

tetapi oleh Saudara Dormauli Limbong, SH., MH seorang kuasa hukum

yang bekerja pada kantor Pengacara Haposan Hutagalung SH & Partners,

dan bukan oleh orang yang mengadu sebagai korban sendiri;

Bahwa Saudara Dormauli Limbong, SH., MH bertindak sebagai

Pelapor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2005

selaku Pendamping dan bukan selaku Pelapor. Sehingga secara hukum

seharusnya Laporan Polisi yang dibuat oleh saudara Dormauli Limbong,

SH., MH adalah laporan yang cacat hukum karena tidak memenuhi unsur

Laporan atas suatu delik pidana dengan Pengaduan Absolut. Dengan

demikian, tanpa pengaduan atas tindak pidana yang dikenakan kepada

Pemohon Kasasi tidak dapat dilakukan Penuntutannya. Bahwa dalam

perkara a quo, Saudara Muktar Widjaja selaku Direktur Utama PT. Duta

Pertiwi Tbk yang mengaku menjadi korban, tidak hanya bukan menjadi

pihak yang melaporkan sebagaimana diatur oleh hukum. Sedangkan

terdapat fakta bahwa Pemohon Kasasi telah ditetapkan sebagai Tersangka

sebelum adanya pemeriksaan oleh Penyidik terhadapa Pelapor. Terlebih

lagi, saudara Muktar Widjaja (yang mengaku menjadi korban) tidak pernah

diperiksa di baik tingkat penyidikan mapun di tingkat pengadilan;

Bahwa dengan demikian, oleh karena tindak pidana yang dikenakan

kepada Pemohon Kasasi adalah Delik Aduan Absolut, di mana dalam

ketentuan Pasal 72 KUHP, suatu delik aduan absolut haruslah dilaporkan

82

orang yang benar-benar merasa tercemar nama baiknya, sedangkan dalam

perkara a quo, yang bertindak sebagi Pelapor adalah Kuasa Hukum dan

bukan korban, sehingga dapat terlihat bahwa Judex Facti Tingkat Pertama

mapun Judex Facti Tingkat Banding telah mengabaikan suatu ketentuan

hukum yang pasti mengenai delik aduan absolut, sehingga putusan Judex

Facti dalam kedua tingkatan tersebut telah bertentangan dengan undang-

undang yang berlaku, maka akibatnya adalah batalnya putusan yang

bersangkutan;

d. Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur

dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi

adalah tindak pidana yang menyangkut Undang-undang Pers. Undang-

undang Pers telah memberikan pengaturan secara lebih spesifik (Lex

Specialist) mengenai segala perbuatan, termasuk perbuatan pidana yang

menyangkut Pers. Dengan demikian, maka seharusnya, penyidik yang tidak

mendalami mengenai Undang-undang Pers dapat mendatangkan ahli dari

Dewan Pers yang dapat memberikan pendapatnya mengenai apakah

Pemohon Kasasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana

atau tidak. Sebab, Undang-undang Pers telah mengatur secara jelas tentang

siapa yang harus bertanggung jawab apabila terdapat suatu pemberitaan

yang dimuat oleh Pers.

Bahwa berdasar ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Pers,

telah jelas mengenai hak-hak seseorang yang merasa keberatan ataupun

83

tercemar nama baiknya sehubungan dengan adanya pemberitaan, maka

dapat melaporkan dan mengadukan pers yang bersangkutan ke Dewan Pers.

Apabila ternyata orang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan nama

baiknya tersebut masih kurang mersa puas, masih terbuka peluang bagi

orang yang meras dirugikan tersebut untuk mengajukan gugatan kepada

Penanggungjawab dari Media yang bersangkutan. Bahwa dengan telah

diaturnya dalam Undang-undang Pers mengenai diajukannya gugatan

kepada Penanggungjawab Media dan bukan penulis berita, maka perkara

pidana yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi telah tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana telah diatur secara Lex Specialist berdasarkan

Undang-undang Pers. Oleh karenanya Judex Facti telah salah menerapkan

hukum dan karenanya Putusan Judex Facti Tingkat Banding dalam perkara

a quo harus dibatalkan;

e. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah

salah dalam menerapkan hukum mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP yang

dikenakan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa Pasal 311 ayat (1) KUHP yang dikenakan terhadap Pemohon

Kasasi berdasar atas ketentuan hukum merupakan suatu tindak pidana yang

menganut ketentuan adanya Delik Aduan Absolut. Dimana dalam ketentuan

Bab VII Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Kejahatan-

Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan, khususnya Pasal 72

KUHP, terhadap Pasal-Pasal Perbuatan Pidana yang mengenai Delik Aduan

Absolut, harus dilaporkan/diadukan oleh orang yang benar-benar merasa

84

tercemar nama baiknya atau dengan kata lain pelaporan atau pengaduan

harus dilakukan oleh orang yang menjadi korban;

Bahwa unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP mensyaratkan sebagai

berikut: Jika yang melakukan kejahatan, pencemaran atau pencemaran

tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling

lama empat tahun;

Bahwa selain hal tersebut diatas, mengenai tindak pidana

pencemaran nama baik, harus dibuktikan mengenai apa yang dituduhkan

oleh pelaku tindak pidana itu tidak benar. Hal ini didukung oleh Keterangan

Ahli Drs. Sutiman, M.Hum, yang dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut: “Bahwa kalau tulisan tersebut ternyata benar, maka bukan

termasuk Pencemaran Nama Baik”. Begitu pula dengan keterangan Ahli Dr.

Rudy Satrio, SH., M.H., “Bahwa dalam Pasal 310 ayat (3) ada 2 unsur:

kepentingan umum dan kepentingan pembelaan dalam proses persidangan.

Kalau yang dilakukan berguna dan dapat menyelamatkan orang lain, maka

hapuslah unsur pidana perbuatan tersebut.”;

Bahwa kalaupun benar tulisan Pemohon Kasasi dalam Harian

Investor Daily, adalah suatu tulisan yang pada intinya Pemohon Kasasi atas

nama Ketua Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Mangga Dua

Court merasa telah menjadi korban atas status kepemilikan tanah Apartemen

Mangga Dua Court yang dalam Sertifikat Kepemilkan Pemohon Kasasi

85

beserta lainnya dinyatakan sebagai tanah dengan status Hak Guna Bangunan

(HGB) atas nama PT. Duta Pertiwi Tbk, namun pada saat akan

dilakukannya perpanjangan atas HGB tersebut ternyata status tanah yang di

atasnya berdiri Apartemen Mangga Dua Court adalah tanah HGB yang

berdiri di atas tanah HPL (Hak Pengelolaan) yang terdaftar atas nama

Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi

merasa tertipu atas perbuatan PT. Duta Pertiwi tersebut;

Bahwa mengenai permasalahan status tanah tersebut saat ini baru

sampai pada pemeriksaan di Tingkat Banding dan akan segera diajukan

Permohonan Kasasinya dan saat ini Pemohon Kasasi masih menunggu

diterimanya relaas pemberitahuan Putusan Banding atas perkara perdata

No.205/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. Dengan demikian, belum ada putusan

yang berkuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas permasalahan

tersebut di atas. Sehingga mengenai perbuatan Pemohon Kasasi yang

dianggap telah mencemarkan nama baik PT. Duta Pertiwi Tbk seharusnya

secara hukum tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Kasasi, sebab masih

terbuka luas mengenai kemungkinan bahwa apa yang menjadi objek tulisan

Pemohon Kasasi adalah benar dan terbukti secara hukum dan bukanlah

merupakan suatu bentuk pencemaran nama baik;

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon Kasasi

memohon kepada Judex Juris untuk dapat mempertimbangkan kembali

mengenai unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP yang dikenakan terhadap

Pemohon Kasasi, sebab sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas,

86

bahwa mengenai isi objek tulisan Pemohon Kasasi tersebut masih diuji

kebenarannya secara hukum pada pemeriksaan di tingkat Kasasi;

6. Putusan Mahkamah Agung

a. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan terdakwa Fifi

Tanang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut

dapat dibenarkan oleh karena:

1) Bahwa dalam kasus ini yang menjadi objek pencemaran adalah Badan

Hukum PT. Duta Pertiwi yang Dirutnya adalah Bapak Mukhtar Wijaya;

2) Bahwa sebagai pelapor atas tindak pidana tersebut adalah pihak yang

tercemar (PT. Duta Pertiwi) sehingga seharusnya sebagai pelapor adalah

Dirut PT. tersebut, karena Dirutlah yang mewakili suatu PT., sedangkan

dalam kasus a quo yang melapor adalah Dormauli Limbong, SH., MH

kuasa hukum yang mendampingi PT. Duta Pertiwi, sedangkan menurut

Pasal 72 KUHP dalam Delik Aduan Absolut, seharusnya yang melapor

adalah Dirut yang mewakili PT. Duta Pertiwi;

3) Bahwa dengan demikian pengaduan dianggap tidak ada;

4) Bahwa atas dasar hal tersebut terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan

hukum;

b. Amar Putusan

Mengadili:

1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Fifi Tanang

tersebut;

87

2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

No.234/Pid/2009/PT.DKI. tanggal 07 September 2009 yang menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI

a. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan

maupun pelanggaran;

b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

c. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali

terdakwa ditahan karena perkara lain;

d. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada

Negara;

Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Musyawarah Mahkamah

Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2010 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,

SH., MH, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, I Made Tara, SH., dan Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH., Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh RITA ELSY, SH., MH, Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut

Umum.

88

B. PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/PID/2010 menyatakan bahwa

terdakwa Fifi Tanang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,

akan tetapi perbuatan tersebut bukan kejahatan maupun pelanggaran. Namun

Mahkamah Agung berpendapat bahwa kasus ini tidak ada aduan dari korban yang

berhak mengadu sehingga Mahkamah Agung melepaskan terdakwa Fifi Tanang

dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan

Mahkamah Agung Nomor 183 K/PID/2010 serta dengan melakukan studi pustaka

tentang bahan-bahan serta materi yang berhubungan dengan objek penelitian,

maka dapat disusun pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik terhadap

badan hukum melalui media massa dalam Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel dan Putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta No.234/Pid/2009/PT.DKI

Penulis akan membahas lebih dulu mengenai penerapan unsur-unsur

tindak pidana pencemaran nama baik terhadap badan hukum melalui media

massa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

No.234/Pid/2009/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Fifi Tanang terbukti melakukan

perbuatan yang didakwakan kepadanya artinya Mahkamah Agung sepakat

dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan bahwa terdakwa Fifi Tanang

89

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencemaran Nama Baik”.

Tindak pidana pencemaran nama baik masuk dalam pencemaran

(smaad) dan pencemaran tertulis (smaadscrift) yang diatur dalam Pasal 310

ayat (1) dan (2) KUHP. Pasal 310 KUHP masuk titel XVI buku II KUHP yang

secara umum membahas mengenai “Penghinaan” (beleediging). Terdakwa Fifi

Tanang dalam kasus ini didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama

baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan fitnah yang diatur dalam Pasal

311 ayat (1) KUHP. Pembahasan hasil penelitian ini akan dimulai dari semua

unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310

KUHP karena harus lebih dulu dibuktikan adanya tindak pidana pencemaran

nama baik. Penulis akan membahas mengenai penerapan unsur-unsur tindak

pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan

Pasal 311 ayat (1) KUHP berdasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang;

1) Pencemaran nama baik;

Pasal 310 ayat (1) KUHP menentukan:

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang

supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran,

dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda

paling banyak tiga ratus rupiah.

Unsur pertama dari pidana adalah perbuatan atau tindakan

seseorang, tindakan orang itu merupakan penghubung atau dasar untuk

90

adanya pemberian pidana. Perbuatan itu meliputi berbuat dan tidak

berbuat dan yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-

undang, yang merupakan konsekuensi dari asas legalitas.106

Soedarto

menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi atau yang mencocoki

rumusan tindak pidana dalam undang-undang berarti perbuatan konkrit

dari si pembuat. Dan perbuatan itu harus mempunyai ciri-ciri dari delik

itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang.

Sehingga perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-

undang sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana dan peraturan

perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. 107

Berdasarkan uraian di atas tindak pidana pencemaran nama baik

yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai

berikut yang akan dibahas satu persatu, yaitu sebagai berikut:

Unsur-Unsur Objektif:

a) Unsur Barangsiapa;

Kata tersebut menunjukkan “orang”, yang apabila “orang”

tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang

dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 310

KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau “dader” dari tindak

pidana tersebut. Barangsiapa yaitu siapa saja orangnya yang dapat

menjadi subjek hukum dan menjadi pelaku dari suatu perbuatan

pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu.

106

Soedarto, 1990, op. cit, hlm. 30. 107

Ibid. hlm. 31.

91

Terdakwa Fifi Tanang, dapat dimasukkan sebagai katagori

subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan

dalam undang-undang. Barangsiapa dalam perkara ini, tidak lain

adalah Fifi Tanang yang berdasar fakta yang diperoleh dipersidangan

terbukti melakukan perbuatan pencemaran nama baik.

Majelis Hakim mendasarkan pada telah diajukannya ke

persidangan seorang terdakwa bernama Fifi Tanang yang ketika

diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang

tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah

dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut,

Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur barangsiapa telah dibuktikan

secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”;

Bahwa yang dimaksud dengan ”menyerang kehormatan atau

nama baik” di dalam rumusan Pasal 310 KUHP adalah setiap ucapan

maupun tindakan yang menyinggung harga diri atas kehormatan, dan

nama baik ”seseorang”. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

menafsirkan “seseorang” berdasarkan perluasan makna subjek hukum

pidana yaitu orang (rechtpersoon) dan badan hukum

(naturlijkpersoon). “Seseorang” yang menjadi korban pencemaran

nama baiknya dalam perkara ini adalah badan hukum yaitu PT. Duta

Pertiwi. Mengenai bisa tidaknya suatu badan hukum menjadi korban

pencemaran nama baik atau fitnah, Hakim menyinggung

92

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 68 K/Kr/1973 tanggal 16

Desember 1976. Menurut Majelis Hakim, dalam putusan itu suatu

badan hukum bisa menjadi korban pencemaran nama baik bukan

hanya orang pribadi.

Subjek hukum sendiri ada dua yaitu orang (rechtpersoon) dan

badan hukum (naturlijkpersoon). Awalnya KUHP mengenal subjek

hukum yaitu orang. Namun timbul pemahaman baru mengenai subjek

hukum pidana karena dalam perkembangannya bukan hanya manusia

saja yang dapat menjadi subjek hukum, melainkan juga perkumpulan

manusia bersama-sama dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi

subjek hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan

hukum dan badan hukum ini sebagai subjek hukum yang baru serta

mandiri. Di sini badan hukum adalah suatu realitas di samping

manusia sebagai subjek hukum.108

Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat digugat maupun

menggugat. Maka dari perluasan subjek hukum tersebut dapat

disimpulkan badan hukum juga mempunyai kehormatan. Karena pada

dasarnya bila badan hukum dicemarkan nama baiknya pada akhirnya

akan berlaku juga bagi manusia yang dicemarkan dan dihina

kehormatan dan nama baiknya, yaitu orang-orang yang ada dalam

badan hukum tersebut, seperti pengurus dan anggota-angotanya. Maka

unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah

108

Chaidir Ali, op. cit. hlm. 10.

93

tindakan dari pelaku yang merusak rasa harga diri atau harkat dan

martabat yang dimiliki oleh orang dalam pergaulan hidup masyarakat

terhadap seseorang (pribadi) sebagai makhluk hidup maupun terhadap

badan hukum (naturlijkpersoon). Penerapan unsur menyerang

kehormatan atau nama baik ”seseorang” dalam perkara ini adalah

bahwa terdakwa Fifi Tanang mencemarkan nama baik badan hukum

yaitu PT Duta Pertiwi yang dalam perkembangannya merupakan

subjek hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur menyerang

kehormatan atau nama baik seseorang telah dibuktikan secara sah dan

meyakinkan menurut hukum.

c) Dengan menuduhkan suatu hal;

Menuduhkan suatu hal juga sering diartikan sebagai

menuduhkan perbuatan tertentu, sebagai terjemahan dari kata Bahasa

Belanda: bepaald feit dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan

tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika

tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka

perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan), misalnya:

i. kau pembohong

ii. kau pencuri dan penipu

iii. kau pemeras109

Perbuatan tertentu itu harus telah dituduhkan. Tuduhan

terpenuhi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan,

109

Leden Marpaung, op. cit. hlm. 15-16.

94

bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan

yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh. 110

Unsur

diatas bila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan Nomor 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. adalah bahwa terdakwa

Fifi Tanang telah mengirim surat ke Surat Kabar Harian Inverstor

Daily yang dikirim dan dimuat pada halaman 9 rubrik Surat Pembaca

dengan judul berita “Hati-hati Modus Operandi Penipuan PT. Duta

Pertiwi” yang isinya antara lain”…..bagaimana mungkin, Sertifikat

yang tidak pernah ditulis bahwa status HGB di atas HPL Pemda DKI

Jakarta ternyata berstatus HGB di atas HPL siapapun pasti akan

tertipu dengan kejadian ini. Perlu diketahui masalah penipuan oleh

Developer PT. Duta Pertiwi (Sinar Mas Group) telah kami laporkan

ke Kepolisian pada tanggal 25 agustus 2006”.

Pernyataan terdakwa tersebut telah mengakibatkan nama baik

PT. Duta Pertiwi sebagai badan hukum maupun nama baik Mukhtar

Wijaya selaku Direktur Utama PT. Duta Pertiwi Tbk dan Ir. Glen

Hendra Gunadirdja selaku Direktur PT. Duta Pertiwi telah tercemar.

Terdakwa Fifi Tanang telah memenuhi unsur “dengan menuduhkan

perbuatan tertentu”, karena Surat Pembaca itu menyatakan tuduhan

bahwa PT Duta Pertiwi telah melakukan perbuatan tertentu yaitu telah

melakukan tindak pidana penipuan. Berdasarkan alat bukti keterangan

saksi dan 1 fotocopy SKH Daily Investor tangal 2-3 Desember 2000,

110

H. A. K. Moh Anwar, op. cit, hlm. 136.

95

telah terbukti secara meyakinkan bahwa terdakwa Fifi Tanang telah

menuduh PT. Duta Pertiwi telah melakukan penipuan.

Unsur Subjektif:

a) Dengan sengaja (opzettelijk);

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk

unsur subjektif, yang ditujukan pada perbuatan. Artinya pelaku

mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan

kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan

atau nama baik orang lain.111

Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak

termasuk unsur ”sengaja”. Sengaja di sini, tidak begitu jauh karena

di sini tidak diperlukan ”maksud lebih jauh”, jadi tidak diperlukan

animus injuriandi (niat untuk menghina), sebagaimana dimuat oleh

yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 37 K/Kr/1957, tanggal 21 Desember 1957.112

Penerapan unsur “dengan sengaja” dalam perkara Fifi

Tanang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

yaitu: dimaksud dengan sengaja adalah terdakwa Fifi Tanang

menyadari sepenuhnya dan memahami perbuatannya dan apa

akibatnya. Unsur ini terdapat pada fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa Fifi Tanang telah mengirim surat ke Surat Kabar Harian

111

Leden Marpaung, op. cit, hlm. 13. 112

Ibid., hlm. 13-14.

96

Inverstor Daily yang dikirim dan dimuat pada halaman 9 rubrik

Surat Pembaca dengan judul berita “Hati-hati Modus Operandi

Penipuan PT. Duta Pertiwi” yang isinya berupa tuduhan bahwa PT

Duta Pertiwi melakukan penipuan.

Dari fakta hukum diatas terdakwa Fifi Tanang terbukti

telah menulis Surat Pembaca secara sadar di Surat Kabar Harian

Daily Investor dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya

tersebut akan menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan

demikian unsur “dengan sengaja” terpenuhi karena terdakwa Fifi

Tanang melakukan perbuatannya yaitu mengirim Surat Pembaca

dengan sengaja, menyadari sepenuhnya dan memahami tentang

perbuatannya dan apa akibatnya meskipun Fifi Tanang tidak ada

niat untuk menghina.

b) Dengan maksud yang terang (kenlijk doel) supaya tuduhan itu

diketahui umum (ruchtbaarheid te geven);

Hakim untuk dapat menghukum pelaku dalam perkara ini,

maka disyaratkan bahwa pelaku harus terlebih dulu memenuhi

unsur delik, kemudian harus memenuhi semua unsur

pertanggungjawaban yang merupakan unsur pelaku. Unsur ini

dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat

dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan…”, misalnya:

i. diberitakan kepada satu orang di hadapan umum, dengan suara

yang dapat didengar oleh orang lain;

97

ii. X dan Y bertengkar, dimana Y dengan suara lantang yang

dapat didengar oleh banyak orang, menuduh X telah

melakukan Pencurian di rumah B pada hari Senin yang lalu.113

Unsur ini berkaitan dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP dan

unsur pertanggungjawaban pidana pelaku yang akan di bahas di

bawah. Penerapan unsur ini adalah bahwa terdakwa Fifi Tanang

dengan sengaja telah mengirim Surat Pembaca ke Surat Kabar

Harian Inverstor Daily yang isinya berupa tuduhan bahwa PT Duta

Pertiwi telah melakukan penipuan. Fifi Tanang menyadari bahwa

Surat Pembaca tersebut akan dibaca khalayak ramai karena dimuat

oleh media massa. Jadi unsur “maksud nyata untuk menyiarkan..”

telah terbukti dengan meyakinkan karena terdakwa Fifi Tanang

dengan sengaja menyiarkan bahwa PT Duta Pertiwi telah

melakukan penipuan melalui Surat Pembaca di media massa

Investor Daily untuk diketahui oleh masyarakat umum.

2) Pencemaran nama baik secara tertulis;

Pasal 310 ayat (2) KUHP, menentukan:

Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang

disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka

yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan

hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau

denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

Pasal 310 ayat (2) KUHP ini mengatur mengenai kejahatan

(misdrif) penistaan (smaadmisdrif) yang dilakukan seseorang baik lewat

113

Ibid., hlm. 16.

98

gambar maupun lewat surat (tulisan). Jelas menurut rumusan pasal di

atas, pelaku tindak kejahatan yang dimaksud adalah penulis atau pembuat

gambar yang isinya mampu membuat nama orang lain tercemar.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan

tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa

menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan

unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut yaitu:

i. Barangsiapa;

ii. Dengan sengaja;

iii. Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”;

iv. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;

v. Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

Kata “disiarkan” terjemahan dari bahasa Belanda atas kata

verspreid yang juga dapat diterjemahkan dengan “disebarkan”. Tulisan

atau gambar lebih tepat mempergunakan terjemahan “disebarkan”.114

“Disebar” atau disiarkan mengandung arti bahwa tulisan atau gambar

tersebut, lebih dari satu helai atau satu eksempelar.115

“Dipertunjukkan” dimaksud bahwa tulisan atau gambar, tidak

perlu jumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata

“disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan” semua bermakna agar

dapat dibaca atau dilihat orang lain. Jika suatu gambar ditempel di

ruangan tertutup maka hal itu bukan dimaksudkan untuk diketahui orang

114

Ibid., hlm. 18. 115

Ibid., hlm. 19

99

lain, atau dipertunjukkan untuk umum karena ruangan tertutup berarti

tidak dapat dimasuki setiap orang atau umum.116

Maka unsur-unsur dalam tindak pidana penistaan dengan tulisan

atau gambar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP,

yaitu kejahatan penistaan itu dilakukan dengan disiarkan, dipertunjukkan

dan ditempelkan. Dengan kata lain, Pelaku harus mengharapkan bahwa

tulisan atau gambar tersebut diperuntukkan untuk diedarkan,

ditempelkan, dipertunjukkan atau dikirimkan pada khalayak umum,

tulisan yang oleh pemiliknya tidak diperuntukkan guna diumumkan atau

diedarkan, tidak menimbulkan kejahatan menista dengan tulisan.117

Penerapan unsur ini yaitu bahwa terdakwa Fifi Tanang telah

mengirim surat ke Surat Kabar Harian Inverstor Daily yang dikirim dan

dimuat pada halaman 9 rubrik Surat Pembaca dengan judul berita “Hati-

hati Modus Operandi Penipuan PT. Duta Pertiwi” yang isinya berupa

tuduhan bahwa PT Duta Pertiwi melakukan penipuan. Pasal 310 ayat (2)

KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dengan Pasal 310 ayat (1)

KUHP bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan

tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Bahwa

tuduhan terdakwa Fifi Tanang telah “disiarkan, dipertunjukkan atau

ditempelkan” semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat orang lain.

“Disiarkan” dan “Dipertunjukkan” yaitu tulisan terdakwa Fifi

Tanang di Surat Pembaca Investor Daily lebih dari satu helai atau satu

116

Ibid., 117

H. A. K. Moh Anwar, op. cit, hlm. 138.

100

eksempelar agar dapat dibaca atau dilihat orang lain karena Investor

Daily merupakan sebuah media massa, sehingga membuat PT. Duta

Pertiwi merasa tercemar nama baiknya. Berdasarkan uraian tersebut

maka terdakwa Fifi Tanang telah terbukti secara meyakinkan telah

melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis terhadap

badan hukum melalui media massa.

3) Alasan peniadaan pidana pencemaran nama baik;

Pasal 310 ayat (3) KUHP, menentukan:

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika

perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena

terpaksa untuk bela diri.

Dari rumusan Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan sebagaimana

dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2), bukan merupakan smaad

atau smaadschrift, kalau perbuatan itu dilakukan demi kepentingan

umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Dengan demikian Pasal 310

ayat (3) tersebut merupakan alasan peniadaan pidana. Kalau tertuduh

mengajukan alasan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut karena

kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri, maka ia harus

terlebih dulu membuktikan kebenaran, bahwa hal itu untuk kepentingan

umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Kalau ia tidak berhasil

membuktikan kebenaran dalihnya itu, sedangkan Jaksa dapat

membuktikan maka ia melakukan kejahatan memfitnah sebagaimana

diatur dalam Pasal 311 aayat (1) KUHP.

101

Mengenai Pasal 310 ayat (3) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fifi

Tanang bukan untuk kepentingan umum maupun karena terpaksa untuk

bela diri. Diantara 2900 orang pemilik Rusun ITC Mangga Dua yang

keberatan adalah kurang lebih 20 orang, sehingga apa yang diungkapkan

oleh terdakwa bahwa tujuannya melakukan tulisan tersebut di Koran

adalah untuk kepentingan umum tidaklah dapat dibenarkan, karena

apabila dibandingkan yang keberatan dengan yang tidak keberatan adalah

2900 berbanding 20 orang, sehingga tidaklah dapat dikatakan mewakili

pemilik Rusun ITC Mangga Dua. Hal tersebut tentunya memerlukan

penafsiran dari Hakim untuk mengukur bahwa tindak pidana tersebut

ditujukan sesuai dengan dasar pembenar atau tidak. Hal ini tentunya

menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum.

Semua unsur dalam Pasal 310 KUHP telah terpenuhi, utamanya

unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai tindak pidana pencemaran

nama baik secara tertulis. Maka terdakwa Fifi Tanang telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

pencemaran nama baik seperti didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

4) Tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1)

KUHP;

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa tindak pidana

fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menentukan:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran

tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa

102

yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan

dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia

diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling

lama empat tahun.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP

tersebut tidak berdiri sendiri. Artinya tindak pidana tersebut masih terkait

dengan ketentuan tindak pidana yang lain, dalam hal ini yang erat terkait

adalah ketentuan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditarik unsur-unsur

kejahatan yang terkandung yaitu :

a) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:

I. pencemaran Pasal 310 ayat (1); atau

II. pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)

b) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya

itu benar;

c) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya ;

d) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang

diketahuinya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Adami Chazawi bahwa unsur 2, 3

dan 4 adalah berupa unsur kumulatif yang berupa tambahan agar suatu

tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis dapat dikatakan

sebagai tindak pidana fitnah. Bahwa dengan melihat pada unsur dalam

poin (2) dan (3) nampak bahwa dakwaan fitnah baru boleh dilakukan,

dalam hal apabila terlebih dahulu terdakwa didakwa mengenai

pencemaran atau pencemaran tertulis, dan terhadap pencemaran tersebut

terdakwa telah tidak dapat dibuktikan kebenaran tuduhannya.

103

Seperti sudah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa

Fifi Tanang telah memenuhi semua unsur (objektif dan subjektif) pada

Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Berarti kini Majelis

Hakim harus membuktikan unsur dalam rumusan Pasal 311 ayat (1)

KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan

terdakwa Fifi Tanang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana pencemaran nama baik. Perbuatan Fifi Tanang memenuhi

unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP karena Fifi Tanang tidak dapat

membuktikan kebenaran apa yang dituduhkannya. Hal ini karena belum

ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap bahwa PT

Duta Pertiwi telah melakukan penipuan mengenai status kepemilikan

tanah Apartemen Mangga Dua Court.

Kasus ini sebenarnya memasuki ranah Hukum Pers, karena Fifi

Tanang didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik

melalui media massa dengan cara menulis Surat Pembaca. Mengenai

delik pers telah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang

Pers. Undang-undang Pers telah mengatur secara jelas tentang siapa yang

harus bertanggung jawab apabila terdapat suatu pemberitaan yang dimuat

oleh Pers. Prosedur keberatan bagi orang yang merasa tercemar nama

baiknya adalah sebagai berikut:

a) Dengan menggunakan Hak Jawab;

b) Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers;

104

c) Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebut

masih belum merasa puas, maka yang bersangkutan dapat menggugat

dan menuntut pertanggungjawab dalam pers itu sendiri.

Banyak argumen yang mengatakan bahwa Undang-undang No 40

Tahun 1999 merupakan Lex specialis, sehingga seluruh kasus-kasus pers

harus diselesaikan menurut Undang-undang No 40 Tahun 1999. Namun,

apabila ditinjau dari muatan Undang-undang No. 40 Tahun 1999, maka

sebenarnya tidak ada satupun ketentuan yang secara jelas mewajibkan

ditempuhnya prosedur Hak Jawab. Batang tubuh Undang-undang No. 40

Tahun 1999 praktis hanya menyebut di dalam pasal 1 angka 11 tentang

definisi Hak Jawab dan pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pers untuk

melayani Hak Jawab.

Pasal 63 ayat (2) KUHP menentukan:

Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana

yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka

hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Pasal diatas adalah bentuk dari asas Lex Specialis Derogat Legi

Generali, yang artinya undang-undang yang bersifat khusus

menyampingkan undang-undang umum, jika pembuatnya sama.118

Undang-undang Pers mengatur mengenai tindak pidana pencemaran

118

C.S.T. Kansil, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Jilid 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.

156.

105

nama baik melalui pers, hanya saja tidak secara rinci. Sehingga timbul

pro kontra apakah Undang-undang Pers adalah Lex Specialis dari KUHP.

Sampai saat ini perdebatan apakah Undang-undang Pers dapat

digunakan sebagai Lex Specialis dari KUHP dalam kasus pencemaran

nama baik, penghinaan dan fitnah, masih terus berlangsung dan belum

menemukan titik temu. Pro dan kontra Undang-undang No. 40 Tahun

1999 sebagai Lex Specialis mengemuka dengan argumentasi yang sama

kuat. Di satu sisi, menjadikan Undang-undang No. 40 Tahun 1999

sebagai Lex Specialis adalah jaminan menegakkan kemerdekaan pers,

namun di disi lain secara hukum formal dan material kedudukan

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 sebagai Lex Specialis dinilai oleh

sebagian pihak belum memenuhi syarat dan memiliki banyak kelemahan.

Penulis sependapat dengan yang kontra karena Undang-undang

Pers tidak memuat ketentuan pidana mengenai pencemaran nama baik

yang dilakukan oleh pers. Alasan lainnya adalah:

a) Dalam penjelasan umum Undang-undang Pers tidak secara tegas

dikatakan bahwa Undang-undang Pers dijadikan Lex Spesialis. Dalam

penjelasan disebutkan “untuk menghindari peraturan yang tumpang

tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

b) Baik dalam ketentuan peralihan dan ketentuan penutup maupun dalam

penjalasan dari Undang-undang Pers tersebut tidak mencabut

ketentuan KUHP.

106

c) Undang-undang Pers tidak menyebut soal pencemaran nama baik dan

sama sekali tidak membahas soal hukum yang sangat kompleks itu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang

Pers bukan Lex Specialis dari KUHP, baik spesialitas logis maupun

spesialitas sistematis, karena dalam Undang-undang Pers tidak mengatur

secara khusus tentang pencemaran nama baik oleh pers. Sekalipun

demikian dalam membuktikan adanya pencemaran nama baik oleh Pers,

aparat penegak hukum wajib memperhatikan Undang-undang Pers dan

kode etik jurnalistik. 119

Pelaksanaan mekanisme hukum pers dan kode etik jurnalistik,

sangat menentukan dalam adanya “sifat melawan hukum” dari suatu

pemberitaan pers, yang dipandang melanggar asas praduga tidak

bersalah. Tidak dapat dipandang suatu pencemaran nama baik, jika

mereka yang merasa “dirugikan nama baiknya”, belum menggunakan

“hak jawab” (Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 1 angka 11 Undang-undang Pers).

Hal inipun dalam hal Pers dapat membuktikan bahwa yang diberitakan

tersebut adalah suatu “fakta”. Tidak dapat dipandang suatu pencemaran

nama baik, jika mereka yang merasa “diberitakan secara keliru” belum

menggunakan “hak koreksi” (Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 1 angka 12

Undang-undang Pers). Hal inipun dalam hal Pers dapat membuktikan

119

Chairul Huda, 2010, “Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakainnya dalam

Praktek Pers”, Jurnal Dewan Pers Edisi 2, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 39-40.

107

bahwa kekeliruan pemberitaan tersebut bukan sesuatu yang

“disengaja”.120

Mengenai pertanggungjawaban atas pemberitaan Surat Pembaca

sendiri dapat dilihat dari pendapat para ahli komunikasi, yaitu Sabam

Leo Batubara dan Bambang Harymurti. Mereka menguraikan

pendapat tentang pertanggungjawaban dalam Surat Pembaca dalam

pemeriksaannya sebagai saksi ahli dalam kasus pidana pencemaran nama

baik atas nama terdakwa Khoe Seng-Seng. Sabam Leo Batubara

memberikan pendapat sebagai saksi ahli dalam perkara pidana

pencemaran nama baik atas nama Khoe Seng-Seng di Pengadilan Jakarta

Timur, sebagai berikut:

Surat pembaca adalah semua pendapat umum yang disampaikan

berupa informasi dan sesuai dengan konsep Undang-Undang No.

40 Tahun 1999 Tentang Pers yang bertanggungjawab adalah

redaktur surat pembaca karena surat pembaca melalui redaktur

atau orang yang diberi wewenang.

Berdasarkan pendapat tersebut, pihak perusahaan pers yang

bertanggungjawab atas pemberitaan Surat Pembaca adalah redaktur atau

pihak yang diberi wewenang terhadap Surat Pembaca. Selain itu,

pendapat ini dipertegaskan oleh Bambang Harymurti, selaku ahli pers,

yaitu pemuatan surat pembaca menurut Undang-Undang Pers adalah

menjadi tanggungjawab Pemimpin Redaksi. Undang-undang Pers tidak

mengatur secara tegas terhadap pertanggungjawaban terhadap penulisan

Surat Pembaca secara khusus. Akan tetapi, Undang-undang No. 40

120

Ibid., hlm. 40.

108

Tahun 1999 hanya melakukan pengaturan tentang pertanggungjawaban

atas segala informasi atau opini pada pers. Penulis menyimpulkan bahwa

Surat Pembaca merupakan jenis opini dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 5 ayat (1) menentukan:

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini

dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan

masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Sementara Pasal 12 menentukan:

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan

penanggung jawab secara terbuka melalui media yang

bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan

alamat percetakan.

Penjelasan Pasal 12 Undang-undang No. 40 Tahun 1999

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah

penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan

bidang redaksi. Tindakan fitnah yang dilakukan oleh Fifi Tanang

melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 1999

karena muatan Surat Pembaca Fifi Tanang melanggar unsur praduga tak

bersalah. Berdasarkan Pasal 18 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun

1999, pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun

1999 merupakan tindak pidana. Sedangkan, pihak yang

bertanggungjawab adalah perusahaan pers.

Berarti perusahaan pers dapat juga dikenakan Pasal 56 KUHP atas

perannya dalam membantu Fifi Tanang melakukan tindak pidana.

109

Substansi dari Pasal 56 KUHP mengatur tentang para pihak yang

membantu kejahatan, yaitu:

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan:

ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu

kejahatan dilakukan;

ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau

keterangan untuk melakukan kejahatan;

Berdasar ketentuan pasal diatas maka perbuatan dari perusahaan

pers atas peranannya menerbitkan Surat Pembaca telah memenuhi unsur

sebagai pembantu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Perusahaan pers seharusnya ikut dinyatakan bersalah dan dipidana,

karena telah membantu Fifi Tanang untuk menyebarkan fitnah melalui

Surat Pembaca. Bantuan tersebut berupa memperbolehkan tulisan dalam

Surat Pembaca tersebut untuk dimuat dalam media massa yang dimiliki

oleh perusahaan pers tersebut. Hal ini dikarenakan proses pemuatan Surat

Pembaca masuk melalui redaksi dari perusahaan pers. Akan tetapi,

perusahaan pers tersebut tidak ikut diperiksa dan dinyatakan bersalah di

peradilan tersebut. Oleh karena itu, perkara ini sebenarnya para pihak

yang bertanggungjawab secara pidana yang diajukan ke pengadilan

kurang lengkap, karena perusahaan pers sebagai pihak yang membantu

kejahatan fitnah tersebut tidak diajukan untuk diadili di Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel terdapat unsur-unsur

dalam ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dan KUHP yang

tidak diterapkan dengan tepat. Begitu juga unsur-unsur Pasal 311 ayat (1)

110

KUHP yang dikenakan terhadap Fifi Tanang tidak terpenuhi sebab

sebagaimana uraikan di atas, bahwa apa yang disampaikan terdakwa Fifi

Tanang adalah fakta. Oleh karena itu menurut penulis terdakwa Fifi

tanang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana pencemaran nama baik seperti yang didakwakan.

b. Perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum;

Soedarto menyatakan salah satu unsur dari tindak pidana adalah

sifat melawan hukum, yaitu:

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, atau perbuatan yang

melanggar perintah di dalam undang-undang itulah perbuatan yang

melawan hukum, karena bertentangan dengan apa yang dilarang

oleh atau diperintahkan di dalam dalam undang-undang. Sifat

melawan hukum tersebut terdiri dari sifat melawan hukum yang

formil dan sifat melawan hukum yang materiil. 121

Diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa Fifi Tanang merupakan

perbuatan yang bersifat melawan hukum formil, sebab perbuatan terdakwa

tersebut telah memenuhi rumusan tindak pidana seperti diatur dalam Pasal

310 KUHP, yaitu mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Namun

jika dilihat dari kacamata Hukum Pers perbuatan Fifi Tanang tidak melawan

hukum karena apa yang disampaikan merupakan fakta.

c. Adanya kesalahan;

Meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak

pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut

belum memenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana. Untuk adanya pemidaan

121

Soedarto, 1990, op. cit, hlm. 44.

111

masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu

mempunyai kesalahan atau bersalah. Unsur kesalahan sangat menentukan

dari perbuatan seseorang, sehingga apabila seseorang dianggap bersalah

oleh pengadilan, maka ia dapat dijatuhi pidana. Di sini berlaku asas “tiada

pidana tanpa kesalahan”.

Menurut Soedarto kesalahan itu mempunyai tiga arti yaitu:

1) Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat

disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam

hukum pidana”, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya

(verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya.

2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (schuldnorm) yang

berupa:

a) Kesengajaan (dolus);

b) Kealpaan (culpa).

3) Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (culpa) seperti yang

disebutkan dalam 2.b diatas.122

Selanjutnya dijelaskan bahwa kesalahan dalam arti seluas-luasnya

terdiri atas tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya

keadaan si pembuat harus normal;

2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang

berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);

3) Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada

alasan pemaaf.123

Bila ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang bersangkutan

dinyatakan bersalah atau mempunyai tanggungjawab pidana, sehingga orang

tersebut dapat dipidana.124

Berikut akan diuraikan mengenai ketiga unsur

kesalahan tersebut di atas:

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab;

122

Ibid., hlm. 3. 123

Ibid., hlm. 4. 124

Ibid.

112

Mengenai kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak

menentukan secara tegas mengenai arti kemampuan bertanggungjawab,

tetapi ada pasal yang menunjuk ke arah itu, yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP

yang menentukan sebagai berikut:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya

cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ont wikkelink) atau terganggu

karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.

Ketentuan undang-undang ini tidak memuat apa yang dimaksud

dengan “tidak dapat bertanggungjawab”, pasal ini hanya memuat alasan

yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukan

tidak dapat dipertanggungjawabkan.125

Sebagai dasar dapatlah dikatakan

bahwa orang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang normal

jiwanya, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaan bahwa

perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang

dan berbuat sesuai dengan pikiran dan persaannya itu.126

Terdakwa mengetahui bahwa tindakan pencemaran nama baik

melalui Surat Pembaca yang dikirimkan ke Surat Kabar Harian Invertor

Daily adalah perbuatan yang dilarang, tapi dengan sengaja dikirimkan

kepada surat kabar tersebut dan mengetahui akan akibatnya yaitu PT.

Duta Pertiwi akan merasa malu dan tercemar nama baiknya. Dengan

demikian terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab dan mapu untuk

125

Ibid. 126

Ibid. hlm. 5.

113

menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah suatu perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang.

2) Adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);

Menurut Soedarto, untuk dapat mengetahui arti kesengajaan,

dapat diambil dari MvT (Memorie van Tolichting) yang mengartikan

kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki atau mengetahui. Jadi dapatlah

dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang

dilakukan.127

Perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk

“kesengajaan” (dolus). Terdakwa dalam melakukan perbuatannya

mengetahui akibatnya, yaitu dengan maksud/sengaja melakukan

pencemaran nama baik dengan tulisan melalui Surat Pembaca.

3) Tidak adanya alasan pemaaf;

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti

bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum), meskipun

perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang

menghapuskan kesalahan si pembuat. Alasan pemaaf sebagaimana diatur

dalam Pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 51 ayat

(2) KUHP keterpaksaan (moodweerexces) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP

(dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang sah).128

Menurut Pasal 310 ayat (3) tidak merupakan pencemaran atau

pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan

umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Pasal 310 ayat (3) tersebut

127

Ibid. hlm. 11.

128

Ibid.. hlm. 34.

114

merupakan alasan peniadaan pidana. Fifi Tanang terbukti bahwa dalam

melakukan perbuatannya, tidak terdapat alasan pemaaf, karena perbuatan

terdakwa untuk kepentingan sendiri yang kecewa terhadap PT Duta

Pertiwi dan bukan untuk kepentingan umum.

Kasus ini pada dasarnya merupakan delik aduan absolut sehingga harus

ada aduan dari orang yang berhak mengadu agar kasus ini bisa dituntut. Pasal

319 KUHP menentukan bahwa:

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut

jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali

berdasarkan Pasal 316;

Dari rumusan pasal diatas jelas bahwa tindak pidana pencemaran nama

baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (1) KUHP hanya dapat

dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan

delik aduan. Berarti pengaduan termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana

pencemaran nama baik selain unsur-unsur yang ada pada Pasal 310 KUHP.

Berkaitan dengan kasus Fifi Tanang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

tidak mempertimbangkan sama sekali ketentuan formil mengenai delik aduan

yang diatur dalam Pasal 319 KUHP. Padahal dalam kasus ini yang mengadu

adalah Dormauli Limbong, SH., MH bukan Muktar Widjaya selaku Dirut PT.

Duta Pertiwi yang merasa menjadi korban pencemaran nama baik. Dormauli

Limbong, SH., MH bertindak sebagai Pelapor berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 24 November 2005 selaku Pendamping dan bukan selaku Pelapor.

115

2. Akibat hukum apabila tindak pidana pencemaran nama baik melalui media

massa tidak diadukan sendiri oleh korban menurut Putusan Mahkamah

Agung Nomor 183 K/PID/2010

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman

bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-

cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Hakim Mahkamah Agung sebagai salah satu aparat penegak hukum

memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum khususnya

disini terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Hakim dalam menjatuhkan

putusan terlebih dahulu menyusun pertimbangan hukum yang berisi mengenai

fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saat sidang

yang menjadi dasar penentuan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Setiap

putusan yang diberikan oleh hakim harus disertai dengan pertimbangan-

pertimbangan hukumnya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dan

Negara. Juga mengemukakan alasan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut

sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki nilai yang objektif.

Selain itu, dalam memutuskan suatu perkara pertimbangan-pertimbangan

yang dikemukakan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang dapat

ditinjau dari faktor yuridis dan faktor non yuridis. Ditinjau dari faktor yuridis,

pertimbangan hakim didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan

116

yang ada. Ditinjau dari faktor non yuridis, pertimbangan hakim didasarkan pada

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang

ada pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian dalam memutuskan suatu perkara hakim harus benar-benar

menguasai hukumnya dengan mewakili rasa keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/PID/2010,

bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

a. Bahwa dalam kasus ini yang menjadi objek pencemaran adalah Badan

Hukum PT. Duta Pertiwi yang Dirutnya adalah Bapak Mukhtar Wijaya;

b. Bahwa sebagai pelapor atas tindak pidana tersebut adalah pihak yang

tercemar (PT. Duta Pertiwi) sehingga seharusnya sebagai pelapor adalah

Dirut PT. tersebut, karena Dirutlah yang mewakili suatu PT., sedangkan

dalam kasus a quo yang melapor adalah Dormauli Limbong, SH., MH kuasa

hukum yang mendampingi PT. Duta Pertiwi, sedangkan menurut Pasal 72

KUHP dalam Delik Aduan Absolut, seharusnya yang melapor adalah Dirut

yang mewakili PT. Duta Pertiwi;

c. Bahwa dengan demikian pengaduan dianggap tidak ada;

d. Bahwa atas dasar hal tersebut terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan

hukum;

Mahkamah Agung sendiri memutus perkara ini belum pada pokok

perkara tapi masih dalam masalah prosedural yaitu siapa yang berhak mengadu.

117

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa Fifi Tanang

terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melakukan pencemaran

nama baik, tetapi terdakwa Fifi Tanang dilepas dari segala tuntutan hukum

karena tidak ada pengaduan dari korban yang merasa dicemarkan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 191

ayat (2) KUHAP. Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Maksudnya penyebab seseorang diputus lepas dari segala tuntutan

hukum adalah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi bukan

merupakan suatu tindak pidana.129

Menurut Leden Marpaung, terdakwa lepas

dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

a. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok

dengan tindak pidana.

Misalnya terdakwa mengambil barang untuk memakai, tidak ada niat

memiliki.

b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa

tidak dapat dihukum.

Misalnya: karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.130

Sementara untuk putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat

diterima pada hakikatnya termasuk kekurangcermatan Penuntut Umum karena

putusan tersebut dijatuhkan karena:

129

Leden Marpaung, 2010, Proses Penanganan Perkara Pidana, Buku 2, Jakarta: Sinar

Grafika, hlm. 135

130 Ibid.

118

a. Pengaduan yang seharusnya sebagai penuntutan tidak ada (delik

pengaduan);

b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah diadili

(nebis in idem);

c. Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluarsa (verjaring).131

Dasar hakim memutus lepas terdakwa Fifi Tanang berdasarkan

pertimbangan bahwa sebagai pelapor atas tindak pidana tersebut adalah pihak

yang tercemar (PT. Duta Pertiwi) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 319

KUHP sehingga seharusnya sebagai pelapor adalah Dirut PT. tersebut, karena

Dirutlah yang mewakili suatu PT., sedangkan dalam kasus a quo yang melapor

adalah Dormauli Limbong, SH., MH kuasa hukum yang mendampingi PT. Duta

Pertiwi, sedangkan menurut Pasal 72 KUHP dalam Delik Aduan Absolut,

seharusnya yang melapor adalah Dirut yang mewakili PT. Duta Pertiwi.

Pasal 319 KUHP menentukan bahwa:

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut

jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali

berdasarkan Pasal 316;

Dari rumusan pasal diatas jelas bahwa tindak pidana pencemaran nama

baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (1) KUHP hanya dapat

dituntut apabila ada pengaduan dari korban, yang dikenal dengan delik aduan.

Berarti pengaduan termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama

baik selain unsur-unsur yang ada pada Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, pengaduan adalah suatu

pemberitahuan dari seseorang kepada alat-alat kekuasaan Negara yang dianggap

131

Ibid., hlm. 134.

119

berwenang untuk menerima pengaduan tentang telah dilakukannya suatu tindak

pidana oleh orang lain yang telah merugkan kepentingan hukum dirinya sendiri

atau diri orang lain yang menjadi tanggungjawabnya untuk memelihara,

mengawasi atau mendidik orang tersebut.132

Mengenai delik aduan diatur dalam

Pasal 72 KUHP yang menentukan mengenai siapa-siapa yang berhak maju

sebagai pengadu atau yang berhak menggantikan pengadu yang orijiner.

Pasal 72 ayat (1) KUHP menentukan:

Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas

pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau

orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan,

maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara

pedata.

Pasal 72 ayat (2) KUHP menentukan:

Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan

dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau

majelis yang menjadi pengampu pengawas: juga mungkin atas

pengaduan istrinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau

jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis

menyimpang sampai derajat ketiga.

Jika tidak ada wakil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal

72 ayat (1), atau wakilnya itu sendiri adalah si pembuat yang harus

diadukan, maka orang yang berhak mengajukan pengaduan itu adalah:

a. Wali Pengawas;

b. Pengampu Pengawas;

c. Majelis yang menjadi wali pengawas atau menjadi pengampu

pengawas;

132

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, op.cit. hlm. 49.

120

d. Istrinya;

e. Salah satu dari keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak

ada, maka pengaduan dilakukan oleh;

f. Salah satu dari keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai

derajat ketiga (Pasal 72 ayat 2 KUHP).133

Berkaitan dengan kasus ini yang mengadu adalah Dormauli Limbong,

SH., MH bukan Muktar Widjaya selaku Dirut PT. Duta Pertiwi yang merasa

menjadi korban pencemaran nama baik. Dormauli Limbong, SH., MH bertindak

sebagai Pelapor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2005

selaku Pendamping dan bukan selaku Pelapor. Dalam surat kuasa tersebut

Dormauli Limbong, SH., hanya diberi kuasa untuk mendampingi Mukhtar

Wijaya selaku korban dalam persidangan. Dalam Surat Kuasa tersebut juga tidak

terdapat permintaan kepada Dormauli Limbong, SH., M.H untuk mengadukan

perbuatan terdakwa Fifi Tanang.

Surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang

menentukan:

1) Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus

dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan

untuk keperluan tertentu, misalnya:

a) dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai

Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris

atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

b) dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut

pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.

133

P.A.F Lamintang, op.cit. hlm. 206.

121

2) Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa tersebut

mencakup pula pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi maka

surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan

pada tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru.

Yurisprudensi MA No. 76/K/Kr/1969 tanggal 3 Februari 1972 yang

menyatakan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi sebagai berikut: “bahwa

perkara ini termasuk “delik aduan yang absolut”, maka harus ada pengaduan dari

yang terhina dan dalam surat pengaduan harus ada kata-kata permintaan agar

peristiwa itu dituntut, tidak dapat diterima, karena klacht delicten tidak terikat

pada bentuk tertentu”. Meskipun demikian ada dua unsur esensial pengaduan

yaitu:

a. Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, disertai

b. Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan

penuntutan pidana ke sidang pengadilan.134

Sementara itu menurut pendapat M. Yahya Harahap, menyatakan

bahwa undang-undang telah membagi dua kelompok pelapor, yaitu:135

a. Orang yang diberi hak melapor atau mengadu.

Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan

atau orang yang menjadi korban tindak pidana terjadi, berhak menyampaikan

laporan kepada penyelidik atau penyidik. Hak menyampaikan laporan atau

pengaduan, tidak diberikan kepada orang yang mendengar. Menurut M.

Yahya Harahap pendengaran tidak dimasukkan dalam katagori orang yang

berhak melapor adalah realistis dan rasional, karena sangat sulit menjamin

134

Ibid., hlm 201. 135

M. Yahya Harahap, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 118-119.

122

kebenaran atau keobjektifan pendengaran, bisa merupakan berita palsu atau

bohong atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

b. Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum.

Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok a, dalam kelompok

ini sifat pelaporan merupakan kewajiban bagi orang-orang tertentu, yaitu

orang-orang yang mengetahui pemufakatan untuk melakukan tindak pidana

terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik atau setiap

pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas, mengetahui tentang

terjadinya tindak pidana.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa hakikat dari pelaporan dan

pengaduan adalah merupakan pemberitahuan oleh seseorang terhadap pejabat

yang berwenang tentang suatu kejadian peristiwa pidana. Perbedaannya, pada

pengaduan oleh karena sifatnya terkait pada jenis-jenis delik aduan, maka orang

yang menyampaikan pemberitahuan harus orang tertentu seperti yang disebut

dalam rumusan pasal pidana yang bersangkutan. Jadi, pada pengaduan,

pemberitahuan hanya dapat dilakukan oleh orang yang tertentu yang menjadi

korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan

penyidikan dan penuntutan.

Polisi melakukan penyelidikan dalam kasus a quo terhadap dugaan

terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh

Fifi Tanang adalah berdasarkan laporan dari Saudara Dormauli Limbong, SH.,

MH yang bertindak sebagai Pelapor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

24 November 2005 selaku Pendamping dan bukan selaku Pelapor.

123

Bila kita mendasarkan pada pendapat ahli pidana M. Yahya Harahap

dan melihat ketentuan Pasal 72 ayat (1) KUHP dari konstruksi hukum secara

argumentum a contrario terhadap delik-delik atau tindak pidana, yang

merupakan delik aduan (klacht delict) hanya dapat diproses apabila adanya

pengaduan langsung dari korban, kecuali apabila: korban belum berumur enam

belas tahun dan/atau belum cukup umur; dan/atau orang di bawah pengampuan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan laporan yang diajukan

oleh Kuasa Hukum Mukhtar Wijaya tidak tepat. Walaupun ada persamaan sifat

dengan laporan, karena laporan juga merupakan pernyataan mengenai telah

diperbuatnya tindak pidana, namun ada perbedaan yang mendasar dengan

pengaduan. Kesimpulan dari pendapat tersebut, penuntutan delik aduan hanya

dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari korban atau dari seseorang

yang berhak mengadu/apabila pengajuan suatu delik aduan ke pengadilan tanpa

dilengkapi dengan pengaduan (tertulis atau lisan yang dicatat oleh petugas

penerima aduan) harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas terdapat fakta hukum bahwa tidak ada

pengaduan dari korban yang merasa dicemarkan nama baiknya yaitu Dirut PT

Duta Pertiwi, Mukhtar Wijaya. Berdasar pertimbangan tersebut Mahkamah

Agung menyatakan perbuatan terdakwa Fifi Tanang bukan merupakan kejahatan

maupun pelanggaran sehingga memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan

hukum.

Tidak adanya aduan sendiri merupakan dasar ketidakwenangan Penuntut

Umum untuk melakukan penuntutan bukan dasar peniadaan pidana. Keduanya

124

merupakan hal yang berbeda, dasar peniadaan pidana ditujukan pada hakim,

sedangkan dasar ketidakwenangan Penuntut Umum melakukan penuntutan

ditujukan pada penuntut umum. Dasar peniadaan pidana telah diatur dalam Buku

I Bab III KUHP yaitu tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau

memberatkan pengenaan pidana. Menurut Adami Chazawi ada tujuh dasar yang

menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat, ialah:136

a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat:

ontoerekeningvatbaarheid, Pasal 44 ayat (1);

b. Adanya daya paksa: overmacht, Pasal (48);

c. Adanya pembelaan terpaksa: noodweer, Pasal 49 ayat (1);

d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas: noodwerexes,

Pasal 49 ayat (2);

e. Karena sebab menjalankan perintah UU: Pasal 51 ayat (1);

f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah: Pasal 52 ayat (1);dan

g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan I’tikad

baik: Pasal 52 ayat (2).

Jika Penuntut Umum dalam delik aduan, tetap menuntut pelaku meski

tidak ada aduan dari korban yang berhak mengadu, maka hakim akan memutus

berupa penetapan. Penetapan majelis hakim akan berisi bahwa jaksa penuntut

umum tidak berwenang menuntut (niet-onvankelijk verklaring van bet Openbaar

Ministerie), tidak diperlukan membuktikan tentang telah terwujud atau tidaknya

tindak pidana itu. Artinya pokok perkara tidak perlu diperiksa oleh majelis

sehingga juga tidak diputus pokok perkaranya. Majelis hanya memutus tentang

tidak berwenangnya Negara (in casu jaksa PU) menuntut perkara itu. Tindakan

yang dilakukan majelis hakim ini bukanlah vonis, tetapi berupa penetapan

(beschiking) belaka.137

136

Adami Chazawi, op. cit, hlm. 18. 137

Adam Chazawi, op. cit. hlm 17.

125

Akibat hukum dari putusan pelepasan dari tuntutan hukum dengan

penetapan yang berisi penuntut umum tidak berwenang mengadili juga

mengandung perbedaan yang mendasar. Karena putusan lepas dari dari tuntutan

hukum mengenai tindak pidana yang didakwakan atau mengenai pokok

perkaranya, putusan itu tunduk pada ketentuan ayat (1) Pasal 76 KUHP. Artinya,

setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde

zaak), perbuatan itu tidak dapat lagi diajukan penuntutan kedua kalinya. Akan

tetapi, terhadap penetapan yang berisi penuntut umum tidak berwenang

menuntut, karena bukan mengenai hal tindak pidana yang didakwakan, maka

penetapan majelis hakim itu tidak tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP. Ketika

dasar peniadaan penuntutan itu telah ditiadakan, misalnya dalam tindak pidana

aduan-telah dipenuhi syarat pengaduan, maka terhadap pembuat, jaksa penuntut

umum wajib mengajukan tuntutan ke sidang pengadilan kembali.138

Berdasar uraian diatas penulis sepakat bahwa dalam perkara ini tidak ada

aduan, karena berdasarkan Pasal 72 KUHP maka yang berhak mengadu adalah

Muchtar Widjaja selaku Dirut PT Duta Pertiwi, sehingga putusan Mahkamah

Agung yang melepaskan terdakwa Fifi Tanang dari segala tuntutan hukum sudah

tepat. Kasus ini sendiri pada hakikatnya termasuk kekurangcermatan Penuntut

Umum sehingga harus diputus diawal-awal persidangan berupa penetapan yang

isinya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang menuntut (niet-onvankelijk

verklaring van bet Openbaar Ministerie).

138

Ibid.