Upload
hanga
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 SOCIAL SETTING KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 PP 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara. Provinsi Sulawesi
Utara mempunyai luas ± 13.930,73 km2, secara geografis, geopolitik dan ketahanan
keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem
pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya
nasional di Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki
makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.
( Sumber : BAPEDA Bolmut 2008 )
Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan
kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan
peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di
Kabupaten Bolaang Mongondow melalui pembentukan daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam
Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2004 tanggal
25 Mei 2004 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara; Surat Bupati Bolaang Mongondow Nomor 130/01/102 tanggal 27
Mei 2004 perihal Pengusulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Bolaang
Mongondow Utara; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2004 tanggal
2 Juni 2004 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran dan Pembentukan Daerah
Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Surat Gubernur Sulawesi
Utara Nomor 135/1/299 tanggal 9 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan/Pemekaran
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD
Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang
Penetapan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. ( Sumber : BAPEDA
Bolmut 2008 )
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran
kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8
Desember 2006. Ke-16 Kabupaten/Kota tersebut adalah:
o Kabupaten Bandung Barat
o Kabupaten Gorontalo Utara
o Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
o Kabupaten Minahasa Tenggara
o Kota Subulussalam Kabupaten Pidie Jaya
o Kabupaten Kayong Utara
o Kabupaten Sumba Barat Daya
o Kabupaten Konawe Utara
o Kabupaten Buton Utara
o Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
o Kabupaten Empat Lawang
o Kabupaten Batubara
o Kabupaten Nagekeo dan
o Kabupaten Sumba Tengah dan Kota Kotamobagu.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu bagian dari Provinsi
Sulawesi Utaraterletak antara Oo-30’ 1o-O’ Lintang Utara dan 123o – 1 24o Bujur
Timur. Luas wilayah185.686 ha (1.856,86 km²) ± 12,3% dari luas Sulawesi Utara.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilalui oleh jalan Trans Sulawesi di pesisir
Pantai Utara kabupaten Bolaang Mongondow dimana jalan ini sangat berfungsi
sebagai jalur lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah Minahasa, Manado dan
Bitung di sebelah timur dan Provinsi Gorontalo di sebelah Barat.
( Sumber : BAPEDA Bolmut 2008 )
Adapun batas wilayah teritorial Kabupaten Bolaang Momgondow Utara
antara lain :
o Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi.
o Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang Kabupaten
Bolaang Mongondow.
o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang
Mongondow.
o Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo
Utara Provinsi Gorontalo.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi
Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Boroko. Kabupaten ini dibentuk
berdasarkan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007.
Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai luas wilayah ± 7.077,69 km2
Kabupaten Bolaang Mongondow dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri
dari Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai kabupaten induk dan Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara sebagai kabupaten pemekaran.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai luas wilayah f 1.680 km2,
terdiri dari Kecamatan Sangkup, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolang Itang
Timur, Kecamatan Bolang Itang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan
Pinogaluman.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan
pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi
geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial
politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan
kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali
penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat,
serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan
rakyat, Kabupaten Bolaang Mongondow ditata dan dimekarkan dengan membentuk
kabupaten baru.
Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai
kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan
musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk
dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang
pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja
sama antar daerah. ( Sumber : BAPEDA Bolmut 2008 )
Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk
efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam
hal penyediaan fasilitas pelayanan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip
efisiensi, ' transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.
Menurut hasil sementara sensus penduduk tahun 2010, total penduduk
KabupatenBolaang Mongondow Utara berjumlah 70.629 jiwa, yang terdiri dari
penduduklaki‐laki sebesar36.155 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 34.474 jiwa
dengan lajupertumbuhan sebesar 1,54 persen selama selang 2000‐2010. Kaidipang
merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) tertinggi yakni
sebesar 3,26 persen, diikuti oleh kecamatan Sangkub sebesar 2,16 persen.Tingginya
angka LPP diKecamatan Kaidipang disebabkan oleh wilayah ini menjadipusat
pemerintahan Kabupaten.
Secara umum sebaran penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
cukupmerata.Jika dibandingkan dengan keadaan SP2000 pola sebaran penduduk tidak
jauh berbeda. Namun demikian seiring dengan pengembangan wilayah akibat
penambahan fungsi‐fungsi baru seperti kawasan pemukiman, perkantoran dan
lain‐lainakan mempengaruhi pola sebaran penduduk dan tingkat kepadatan
penduduk.Dari hasil SP2010 kecamatan Kaidipang dengan luas wilayah terkecil (4,58
%)dihuni sekitar 14,41 persen atau 12.298 jiwa, akibatnya wilayah ini memiliki
tingkat kepadatan yang ter tinggi yakni sebesar 144,53 jiwa per km2, sementara
kecamatan Sangkub dengan luas wilayah terbesar (30,58 %), hanya dihuni oleh
penduduk sebesar8.895 jiwa, dengan tingkat kepadatan terkecil hanya 15,66 jiwa per
km2.
(Sumber : BPS Sulut dalam BAPEDA 2008)
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Dalam sepuluh tahun terakhir dari hasil penghitungan sensus pendudukdi
tahun 2000 dan 2010 rata‐rata pertumbuhan penduduk menunjukkan peningkatan
1,54 persen setiap tahunnya. Dari 60.693 jiwa di tahun 2000 menjadi 70.629 jiwa
pada sepuluh tahun kemudian atau bertambah hampir 10ribu jiwa, dengan
penyumbang tertinggi dari kecamatan Kaidipang sebesar3.355 jiwa atau 33,77
persen. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk harusdiwaspadai, karena dinamika
pertumbuhan pertumbuhan yang tidak dikendalikan nantinya akan berdampak pada
strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan.Pada periode tersebut, dari
6 kecamatan yang ada semuanya menunjukan pertumbuhan penduduk yang wajar
kecuali kecamatan kaidipang yang mengalami kenaikan yang cukup drastis, yakni
3,26 persen setiap tahunnya. Sementara itu terdapat pula tiga kecamatan yang
mempunyai pertumbuhan diatas rata‐rata kabupaten selain Kaidipang yakni
kecamatan Sangkub 2,16 persen, kecamatan Bolang Itang Barat 2,02 persen dan
kecamatan Bolang Itang Timur 1,69 persen. (Sumber : BPS Sulut dalam BAPEDA
2008)
Bolmutpost.com
Rata‐Rata Anggota Rumah Tangga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil SP2010 adalah 17.402 rumahtangga.
Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumahtangga dari hasil
SP2010 rata‐rata sebanyak 4,06 orang. Rata‐rata anggotarumah tangga di setiap
kecamatan berkisar antara 3,66 orang sampai dengan4,39 orang. Rata‐Rata Anggota
Rumah Tangga cukup bervariatif antar kecamatan.Terdapat dua kecamatan yang
memiliki rata‐rata anggota rumah tangga di bawah rata‐rata kabupaten. Kecamatan
Bolang Itang Barat memiliki rata‐rata anggota rumah tangga tertinggi sebanyak 4,39
orang, disusul olehkecamatan Kaidipang dan Pinogaluman yang masing‐masing 4,13
dan 4,09.Kecamatan yang paling kecil rata‐rata anggota rumah tangganya adalah
kecamatan Bintauna yakni hanya sebesar 3,66 orang.
4.1.1 Kondisi Sosial Budaya
Sebagai daerah pemekaran yang baru, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
juga sama seperti daerah yang lain di Sulawesi yakni mempunyai fauna yang dimiliki
sebagai ciri khas Sulawesi. Yaitu Anoa, serta memiliki beberapa bangunan umum
terdiri dari:
TempatIbadah:
o Masjid : 98
o Gereja : 19
o Pura : -
Vihara : -
Tempat Pementasan Seni : 6
Gedung Serba Guna : 10
Lapangan Olahraga : 475
Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas atas beberapa
Suku yang banyak mendiami di beberapa desa yaitu:
o Etnis Jawa di Pangkusa, Sidodadi, danGoyo.
o Etnis Sanger di Batu Tajam, Binjeita, Komus 1 dan 2, Sidupa, Solo, Biontong,
Bintauna dan Sang Tombolang.
o Etnis Minahasa di Sidodadi, Boahabak, Boroko, dan Bigo.
o Etnis Gorontalo di Bohabak, Inomunga, Bigo, dan Biontong Induk.
o Etnis Mongondow di Boroko, Batu Lintik dan Sangkup.
o Etnis Bugis di Boroko, Tombolango, dan Bintauna Pante.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada umumnya memiliki 2 bahasa
yakni bahasa Kaidipang dan bahasa Bintauna serta terdapat beberapa suku yang
berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi
satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa
pengantar sehari-hari.
(Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012)
bolmutpost.com
Disamping itu penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebahagian
besar mayoritas beragama Islam, lainnya Kristen, Hindu.Tingkat toleransi beragama
sangat tinggi dan semangat gotong-royong yang kuat merupakan bagian dari
kehidupan masyarakat.
Pada umumnya Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh
Kepala Desa sedangkan adat yang ada di Kaidipang Besar, di kecamatan Camat
sebagai Pembina adat, sedangkan di desa terdapat pemangku adat dan kordinator
adat.
Hukum adat yang ada di Kaidipang Besar. Ketua adat menetapkan hukum
adat Salah satu contoh adalah hukum perkawinan apabila seseorang dengan niat
kawin lari maka hukum yang terapkan oleh ketua adat adalah pihak yang ingin
menikah dan kawin lari tersebut tidak boleh duduk bersama di pelaminan, akan tetapi
prosesi pelaksanaan hanya dilakukan didalam ruangan lelaki dan perempuan duduk
secara terpisah, dengan kata lain pihak yang berkeluarga tidak bisa membuat
pelaminan untuk pesta perkawinan tersebut. (Sumber : Dinas Perhubungan,
Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012)
Umumnya masyarakat yang jujur dan ramah sering mengadakan upacara
untuk menyambut para tamu dengan tarian Adat untuk di Kecamatan Kaidipang
Tarian adat ini dinamakan dengan tarian Tinggulu.
Adapun perlengkapan Tarian Tinggulu yaitu berupa Tameng, Tombak,
Gendang, Musik Kulibu, dan Payung kebesaran kerajaan. Sedangkan proses
pelaksanaan tarian tinggulu dilaksanakan oleh 8 orang yang terdiri atas 8 orang laki-
laki. Historis pelaksanaan tarian ini sudah dilaksanakan sejak dahulu pada masa
kerajaan diistilahkan sebagai keamanan istana, dan budaya ini tetap dilestarikan
sampai sekarang. Secara tradisional, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
memiliki ciri pakaian adat antara lain dapat dilihat di bawah ini. (Sumber : Dinas
Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012 )
Unsur-unsur adat dan budaya yang masih dimiliki antara lain :
o Rumah adat Kaidipang Besar yang disebut Komalik.
o Upacara adat seperti upacara perkawinan, upacara kematian dan upacara adat
lainnya (seperti upacara penobatan raja).
o Kesenian, di bagi atas 2 bagian yaitu Kaidipang Besar dan Bintauna.
(Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012 )
Kesenian Kaidipang Besar
Kulipu yakni didedangkan pertanda kegiatan tarian akan dimulai. Kulipu
adalah suatu alat musik tradisional yang oleh masyarakat Kaidipang Besar dianggap
sakral karena musik ini adalah peninggalan para leluhur yang bersejarah di Bolaang
Mongondow Utara.
( Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012)
Tarian Tinggulu adalah tarian keamanan istana pada zaman kerajaan
Kaidipang Besar yang gerakan-gerakannya bermakna sebagai latihan menghindari
musuh, menembak, menangkis serangan, menyerbu serta menembak sambil
menangkis serangan bila ada musuh yang akan mengganggu keamanan istana.
Giomu adalah bagian dari tarian tinggulu yang bermakna sebagai tarian
pergaulan yang menggalang persatuan dan kesatuan yang kokoh, yang dibuktikan
dengan gerakan berpelukan satu sama lain, langkah demi langkah bersambung tak
terpisahkan ini merupakan perwujudan dari emansipasi bagi wanita. Oleh karena itu,
tarian ini bagi masyarakat Bolaang Mongondow Utara digunakan sebagai tarian
penjemput tamu kebesaran dan juga digunakan pada acara pernikahan bagi orang-
orang tertentu.
Daiye adalah barisan kaum laki-laki yang ingin mencoba mengacaukan
Giomu namun keakraban kaum wanita Bolaang Mongondow Utara mereka tetap
tenang dalam menghadapi tantangan dan rintangan.
Kesenian Bintauna
Tarian Jake, yakni yakni tarian hiburan waktu pelaksanaan perkawinan.
Tarian Tuva, yakni tarian untuk penjemputan tamu yang lengkap dengan alat-
alat sebagai berikut :
o Tombak (topajaro)
o Valise (perisai)
o Bendera (sesudah kemenangan).
Selain mempunyai adat dan budaya yang merupakan ciri khas daerah, di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga memiliki kerajinan-kerajinan yang unik
juga yaitu:
Kerajinan Tolung (Topi Penutup Kepala).
Kerajinan Anyaman Tikar.
Kerajinan Peroco (Tempat Menyimpan Padi). dan
Kerajinan Pakaian dari Kulit Ivo.
( Sumber :Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolmut 2012 )
4.1.2 Ekonomi
Pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk dengan padi
sebagai tanaman utama. Vanili, Kakao, Pala dan cengkeh merupakan tanaman
perdagangan akan tetapi sebagai unggulan daerah ini adalah perkebunan Kelapa
(kopra). dan hasil hutan berupa rotan, serta beberapa macam kayu seperti Cempaka,
Lingua, Meranti, Nyato dan Kayu Besi yang merupakan andalan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.
( Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2012 )
Potensi Geografis:
o Berada pada jalur Trans Sulawesi
o Berada di tepian pasifik
o Berbatasan dengan Propinsi Gorontalo.
Pertumbuhan Ekonomi
o Pertanian (padi sawah 6.268 Ha, jagung 2.689 Ha, dan berbagai tanaman
hortikultura seperti ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai)
o Perkebunan (kelapa, vanili dsb, dengan luas 14.771 Ha
o Perikanan (perikanan laut, dan perikanan darat)
o Pertambangan (emas, granit dsb).
o Pariwisata (wisata alam, wisata bahari dan wisata budaya)Pendapatan Asli
Daerah : Bolmong Utara : Rp. 9.883.000.000,- dan PDRB Perkapita:Kab .
Bolmong Utara : Rp. 4.271.452,-.
( Sumber :Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bolmut
2012 )
4.2 KONDISI PARTAI GOLKAR
Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya
(Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah
partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di
masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan
Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan
politik.
Pada bulan Oktober 1964 terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota
Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer. Panitia ini bertujuan
untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”. Pada 5 Agustus 1964,
Presiden mengeluarkan sebuah peraturan presiden yang berisi tentang syarat
organisasi-organisasi yang boleh menjadi anggota dari Front Nasional. Penpres ini
mempersulit organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi anggota Front Nasional.
Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari Golongan Karya
mengeluarkan sebuah undangan kepada semua organisasi yang dimaksudkan oleh
Penpres No. 193/1964untuk membicarakan keanggotaan mereka di dalam Front
Nasional. Pertemuan itu diselenggarakan pada jam 9.00 pagi, 20 Oktober 1964.
( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah )
Pada tengah malam 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun “Piagam
Pernyatan DasarKaryawan” dan wakil-wakil dari 35 organisasi non-afiliasi
berkumpul bersama menandatangani piagam. Kemudian pada pukul 12 siang hari, 20
Oktober, panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia ini diketuai
oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam
Pratignyo (NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings
(militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak
sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.
Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang disingkat sebagai Sekber
Golkar resmi berdiri. Organisasi ini dimaksudkan sebagai Badan Kerjasama (BKS)
antara militer dan kelompok sipil guna menghadapi pertarungan politik dengan
partai-partai politik khususnya PKI.
( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah )
Kendatipun diawal pendirian (sesuatu yang wajar dialami oleh organisasi-
organisasi yang baru berdiri), Sekber Golkar ini kurang efektif, tetapi sebuah embrio
mesin politik militer yang akan digunakan sebagai alat untuk mendomisasi kehidupan
sosial, budaya, politik bahkan ekonomi Indonesia telah berhasil dibangun dan
dikembangkan.Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi
Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.Menjelang
Pemilu tahun 1971 Sekber Golkar mampu memerankan diri sebagai simbol
modernisasi dengan wacana-wacana pembangunan ekonomi dan satu-satunya
alternatif untuk kemajuan Indonesia. Kekuatan sosial politik ini dipromosikan kepada
masyarakat sebagai kekuatan yang lain sama sekali dari partai-partai politik yang ada.
Kalau dalam Pemerintahan Orde Lama gemuruh politik sangat terasa dalam
kehidupan masyarakat dan yang kedengaran setiap harinya hanya jargon-jargon
politik, sementara ekonomi tidak dibenahi secaramenyeluruh, maka Pemerintahan
Soeharto yang menggantikannya mengubah orientasi pembangunan ke arah
ekonomi.( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah )
Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden
Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai
pemenang.Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru
lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Kejadian ini dapat
dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang
sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan
sebagainya.Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar
berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu
tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya di masa
pemerintahan Soeharto. ( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah )
Arus reformasi bergulir, Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di
mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa.Hal ini
kemudian berimbas padaGolkar.Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka
Golkar juga dituntut untuk dibubarkan.Saat itu Golkar dicerca di mana-mana.Akbar
Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di eraini kemudian mati-matian
mempertahankan partai.Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkarberubah wujud
menjadi Partai Golkar.Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar
baru.Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan
eksternal dan krisiscitra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar
yang cukup legendaris.Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi
bersama partai-partai baru di era multipartai.Pada pemilu pertama di Era Reformasi
ini Partai Golkar mengalami penurunan suaradi peringkat ke dua di bawah
PDIP.Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif
2004 Golkarmenjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau
21,58% suara sah.Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun
ke posisi dua.Pemenangpemilu dipegang oleh Partai Demokrat.Dalam Munas VIII di
Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikanJusuf Kalla.
Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa
Golkar memenangkan pemilu. Dia menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama
pemilulegislatif 2014 nanti.
TABEL 1.KETUA UMUM PARTAI GOLKAR
NAMA PERODE
JABATAN
DJUHARTONO
SUPRAPTO
SUKOWATI
AMIR MOERTONO
SUDHARMONO
WAHONO
HARMOKO
AKBAR TANJUNG
JUSUF KALLA
ABURIZAL BAKRIE
1964-1969
1969-1973
1973-1983
1983-1988
1988-1993
1993-1998
1998-2004
2004-2009
2009-2011
2011-sekarang
` Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah
1. Perspektif Dan Program Partai
Partai Golkar mencoba memantapkan doktrin dan program perjuangannya
dalam sebuah kerangka yang mereka sebut sebagai “Paradigma Baru”.Berikut adalah
kerangka pandangan dan program seperti yang disebutkan dalam dokumen-dokumen
partai Golkar.
a). Asas
Golkar mempunyai 5 asas dalam berpartai politik yaitu :
1. Asas kepemimpinan Pancasila.
2. Asas demokrasi Pancasila.
3. Asas kesimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan
pribadi/kepemimpinan golongan.
4. Asas kekeluargaan dan gotong royong.
5. Asas tidak kenal menyerah dalam perjuangan.
4.2.1 Tujuan
Tujuan Partai Golkar pada dasarnya adalah sama dengan tujuan sejak
kelahirannya, yaitu : Mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila
dan UUD 1945.Mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mana di maksud dalam UUD
1945.Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam rangka mengembangkan
kehidupan Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi dan menghormati
kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.(Sumber:
www.golkar.co.id/tentang/sejarah)
4.2.2 Misi
Misi Partai Golkar adalah misi yang dikembangkan dalam perwujudan
fungsinya selalu politik, yaitu : Mempertegas komitmen untuk menyerap,
memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan
rakyat - khususnya kelompok masyarakat yang berada pada posisi marginal yang
selama ini kurang mendapat perhatian dan acap kali menjadi korban pembangunan,
sehingga menjadi kebijakaan politik yang bersifat publik.Melakukan rekruitment
kader yang berkualitas melalui sistem prestasi dan mendapat dukungan rakyat untuk
duduk dalam jabatan-jabatan politik di lembaga-lembaga
permusyawaratan/perwakilan dan permerintahan. Jabatan politik tersebut diabdikan
sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan proses
pendidikan dan komunikasi politik yang dialogos dan partisipatif, yaitu membuka diri
terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.
( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah )
4.2.3Visi
Golkar adalah Partai Terbuka (Inklusif) bagi segenap golongan dan lapisan
masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa, dan status sosial
ekonomi. Keterbukaan Golkar diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan
anggota maupun dalam rekruitmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada
posisi politik.Keterbukaan Golkar merupakan manifestasi dari wawasan kebangsaan
yang dijunjungnya, yaitu suatu wawasan yang menolak segala bentuk primordialisme
dan sektarianisme, baik nyata maupun terselubung.Golkar mengembangkan wawasan
kemajemukan yang inklusif dalam pengertian keterbukaan dan kemajemukan yang
mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan
sehingga dengan visi ini Golkar senantiasa siap bersaing secara sehat.
Golkar adalah Partai Mandiri yang merupakan organisasi kekuatan sosial
politik yang yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan
organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun dan pihak
manapun.Partai Golkar adalah partai yang independen, baik secara struktural maupun
kultural. Secara struktural Partai Golkar tidak lagi mengenal lembaga Dewan
Pembina, Dewan Pertimbangan, sistem tiga Jalur dan tidak lagi mengandalkan pada
kekuatan-kekuatan yang ada diluar dirinya seperti paradigma lama. Demikin juga
halnya musyawarah-musyawarah Partai Golkar, baik di tingakt pusat maupun daerah,
keputusan-keputusan ini yang diambil pasti dan selalu bersifat yang mencerminkan
secarah penuh kedaulatan di tangan anggota.
( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah )
Golkar adalah Partai Demokratis Sebagai partai yang demokratis Golkar
senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-betul menjadi pelopor
tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka. Komitmen pada demokrasi
ini merupakan manifestasi dari hadirnya kesadaran bahwa dalam masyarakat yang
semakin demokratis dan terbuka, maka Partai Golkar akan survive bilamana ia juga
demokratis dan terbuka. Dengan kata lain, Partai Golkar hanya akan tetap berjaya,
jika di dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis.
Golkar adalah Partai Moderat Sebagai partai yang Moderat Golkar senantiasa
mengutamakan posisi tengah ( moderat ) dan tidak berorientasi ke kiri atau ke kanan
secara ekstrem. Dengan demikian Golkar Baru mengembangkan sikap non-sektarian,
bahkan dapat dikatan anti sektarian.Visi politik moderat adalah visi yang dianggap
paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan politis dari masyarakat
Indonesia yang sangat majemuk.
Golkar adalah Partai yang Solid Sebagai partai yang solid Golkar secara utuh
dan kukuh senantiasa berupaya mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya
secara sinergis.Dengan visi ini, Golkar melakukan konsolidasi organisasi baik secara
vertikal maupun horizontal dengna mengembangkan manajemen organisasi yang
modern dan canggih.Hubungan dengan Orsosmasinal dan Orsinalmas dikembangkan
dengan pendekatan Fungsional yang saling menguntungkan dalam hubungan
kemitraan setara.
Golkar adalah Partai yang Mengakar Sebagai partai yang mengakar Golkar
senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang
dari bawah berdasarkan azas prestasi, bukan berdasarkan atas kolusi dan
nepotisme.Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompok-kelompok riil dalam
masyarakat Golkar tumbuh dan berkembang dari rakyat dan didukung oleh rakyat.
Golkar adalah Partai yang responsif Sebagai partai yang responsif Golkar
senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, serta konsisten
untuk memperjuangkan menjadi keputusan politik yang bersifat publik dan
menguntungkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang suku, etnis, agam ,
bahasa, aliran dan kebudayaan.
( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah )
Berdasarkan ketujuh Visi baru Partai Golkar tersebut, maka sejatinya
kekuasaan itu pada dasarnya bersumber dari kita dan kita bukan perpanjangan tanpa
kekuasaan. Dengan visi yang demikian maka Golkar Baru menolak apa yang
dituduhkan beberapa kalanagan yang menggangap Golkar sebagai hanya mesin
pengumpul suara dari pemerintah ( the ruler's party) seperti dalam paradigma lama.
Partai Golkar adalah Golkar Baru yang terus mereformasi dirinya untuk menuju the
rulling party atau partai yang darinya kekuasaan bersumber. Pola hubungan antara
partai Golkar dan pemerintah dapat dikembangkan atas dasar hubungan fungsional
antara infra dan supra struktur politik yang mempunyai keterkaitan erat.Rumusan
hubungan tersebut secara sederhana dapat dikatakan hubungan yang bersifat
konstruktif korektif atau korektif konstruktif.Dengan gambaran Visi baru partai
Golkar tersebut diharapkan setiap anggota dan kader yakin bahwa Partai Golkar
adalah partai yang besar, partai yang kuat dan partai yang selalu berakar di hatinya
rakyat Indonesia.
( Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah )
4.2.4 DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Partai Golkar adalah partai yang memiliki basis massa terbesar di Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara khususnya Kota Boroko. Tradisi Golkar sudah mengakar
dalam diri Masyarakat Bolaang Mongondow, sehingga tidak mengherankan jika
Partai Golkar selalu keluar sebagai partai pemenang pemilu di Bolmut. Ketika
diwawancara bertempat di kantornya DPD II Golkar Bolmut BapakPatris
Babaymengatakan :
“Golkar adalah partai besar dan mendarah daging di Bolmut partai ini selalu
menjadi pemenang pemilu, walaupun tidak bisa dipungkiri jumlah suara
mengalami penurunan.”
( Wawancara, 19-11-2012 )
TABEL 2. PENGURUS GOLKAR KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA 2009-2014
NAMA JABATAN
Drs. Ruslan Gonimbala KETUA
Saiful Ambarak WAKIL KETUA
Patris Babai WAKIL KETUA
Mardan Walangdy WAKIL KETUA
Hi. Ridwan Ibrahim, S.Mh SEKRETARIS
Syahir Hasan WAKIL SEKRETARIS
Elly Ch. Sahabati BENDAHARA
Dahlan lasena WAKIL BENDAHARA
Kismat Ismail KETUA PP
Amir Alamri KETUA OKK
Arfa Buhang KETUA HUMAS
Fauzi Alamri KETUA CENDIKIAWAN
Rusmin Nur Mokodompis KETUA PANGMAS
Elfrat Datunsolang KETUA PEMUDA
Alfian Z Pontoh KETUA HUKUM
Salma Razak KETUA WANITA
- KETUA KOPERASI
- KETUA ROHANI
Sumber: DPD II Partai Golkar Bolmut
Pada pemilu legislatif tahun 2009 Partai mengirim calegnya untuk bertarung
merebut kursi di Parlemen sesuai denga dapilnya masing-masing, dan akhirnya
terpilih 6 orang yang duduk di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Nama-
nama anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari fraksi Golkar
adalah sebagai berikut:
1. Karel Bangko SH
2. Suriansyah Korompot
3. Amir Alamli
4. Elly Ch. Sahabati
5. Saiful Ambarak
6. Alfian Z. Pontoh.
4.3 REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA OLEH DPD II PARTAI GOLKAR
4.3.1Ketentuan Umuam, Mekanisme Dan Pola Rekreutmen Calon Anggota
DPRD
Rekrutmen calon anggota legislatif (Caleg) pada pemilu di Bolaang
Mongondow Utara yang di jalankan Partai Golongan Karya (GOLKAR) mengacu
kepada hasil Rapat Pimpinan Nasional II Golkar yang diselenggarakan di Bali pada
tahun 2006 yang lalu, tepatnya di atur oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Nomor : Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman Penyusunan
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( DPRD ) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
Kabupaten/Kota Partai Golongan Karya. Keputusan ini menjadi suatu acuan yang
harus dijalankan oleh dewan pimpinan partai yang terkait.
Secara umum partai Golkar tidak membuka pendaftaran secaralangsung.
Rekrutmen yang dilakukan hanya tebatas untuk anggota internal partai saja.Pada
kesempatan yang sama bertempat di kantor DPD II Golkar Bolmut salah satu anggota
Golkar KG yang tidak menyebutkan namanya mengatakan ketika diwawancara
mengatakan:
“Menurut KGhal ini bukan karena Golkar merasa di atas anggin, tetapi
ternyata setelah terjadi berbagai macam kasus, Golkar masi diminati oleh
masyarakat, banyak berbagai macam elemen masyarakat yang masuk partai
Golkar. Otomatis setelah masuk partai Golkar mereka menjadi kader Golkar.”
( Wawancara, 19-11-2012 )
Apa yang disampaikan tadi merupakan suatu argumentasi bahwa partai
Golkar sudah dan masih memiliki kader yang banyak, jadi tidak perlu membuka
pedaftaran terbuka untuk umum.
Golkar memang memiliki energi untuk merekrut caleg hanya dari kalangan
internal partai, karena Golkar memiliki kader yang banyak. Kader partai Golkar
sendiri juga sudah sangat memadai untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif. Hal
ini didukung oleh organisasi-organisasi “anak” partai Golkar.Golkar punya organisasi
pendiri dan didirikan. Organisasi pendiri misalnya Sentra Organisasi Swadiri
Karyawan Indonsia (SOKSI), Koperasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO)
dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Organisasi yang didirikan
misalnya Angkatan Muda Pemuda Indonesia (AMPI), Majelis Dakwah Indonesia
(MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK), dan Satuan Karya (Satkar) Ulama. Ada
juga organisasi sayap seperti Angkatan Muda Pemuda Golkar (AMPG) dan
Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG). Setelah itu Golkar juga punya badan
dan lembaga seperti Bakumham, Balitbang, Lembaga Pengkajian Seni Dan Budaya
dan kurang lebih tujuh lembaga lainnya yang ada di Partai Golkar.
Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
(GOLKAR) Nomor : Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman
Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
Kabupaten/Kota, sumber bakal calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten /Kotaadalah kader-kader partai Golkar yang selama ini aktif dalam :
1. Kepengurusan partai Golkar.
2. Anggota fraksi partai Golkar DPR/MPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.
3. Pengurus ormas pendiri dan didirikan partai Golkar.
4. Organisasi Sayap.
5. Pengurus badan dan lembaga yang dibentuk partai Golkar.
5 Anggota kelompok kerja/tim kerja partai Golkar.
6 Daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif pada pemilu yang lalu.
7 Kader partai yang telah memenuhi persyaratan, dan
8 Anggota atau simpatisan partai Golkar berdasarkan persetujuan DPP partai
Golkar.
Setiap orang yang menjadi anggota kader dari partai Golkar tidak serta merta
bisa dicalonkan oleh partai. Ada beberpa persyaratan yang harus dipenuhi supaya bisa
maju menjadi bakal calon. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Karel Bangko ketika
wawancara bertempat di kantornya DPD II Golkar Bolmut mengatakan:
“Mereka ( para anggota yang duduk dikepengurusan partai, organisasi sayap,
organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar) wajib mengikuti pendidikan dan
latihan (diklata) kader yang diselenggarakan oleh partai Golkar. Diklat kader
ini merupakan syarat dasarbagi mereka yang ingin menjadi bakal calon
anggota legislatif (bacaleg) dari Golkar. Setelah itu mereka yang sudah
mengikuti diklat kader dan ingin menjadi bacaleg harus mengikuti orientai
fungsionaris yang diselenggarakan oleh partai Golkar. Orientasi inilah yang
menjadi semacam “tiket” bagi mereka yang ingin menjadi caleg dari partai
Golkar”. ( Wawancara, 20-11-2012 )
Dari sembilan sumber rekutmen calon anggota legislatif yang dikemukakan
sebelumnaya,kita lihat bahwa partai Golkar tidak menutup kemungkinan untuk
meminang figur diluar dari partai Golkar untuk dicalonkan menjadi bakal caleg, asal
ada prsetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Mengenai hal ini KG yang tidak
menyebutkan namanya mengatakan :
“Figur-figur khusus yang dicari harus memberikan nilai tambah bagi partai
Golkar. Entah itu potensi untuk mendulang suara, berupa bantuan logistik
bagi parpol maupun ide/pikiran bagi kemajuan partai”. ( Wawancara, 20-11-
2012 )
Rekrutmen dari diluar unsur partai Golkar diatur dalam keputusan Rapimnas
II. Disana disebukan bahwa perlu juga cara memperluas dukungan partai dalam
masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas peran para anggota parlemen dengan
cara menerapkan kebijakan khusus dalam proses rekrutmen dengan menyediakan
10% calon yang diseleksi dari tokoh-tokoh masyarakat simpatisan partai Golkar
seperti pensiunan TNI/POLRI, pensiunan birokrat, para pelaku bisnis ataupun para
artis dll.
Wewenang Penetapan Bacaleg
Wewenang untuk menetapkan calon anggota DPRD Partai Golkar di Bolaang
Mongondow Utara berada pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar. Dengan
memperhatikan secara sungguh-sungguh rekomendasi dari pengurus wilayah
kecamatan Partai Golkar dari daerah pemilihan calon yang bersangkutan seta evaluasi
hasil kinerja calon yang bersangkutan dari salah satu atau lebih oleh DPD II partai
Golkar kabupaten/Kota.
Menurut pengakuan RGyang tidak menyebutkan namanya sebagai pengurus
kecamatan Golkar Bolmut ketika diwawancara bertempat di rumahnya mengatakan :
“Proses penyiapan calon anggota dewan didaerah dilakukan oleh ketua,
sekertaris, Korbid OKK, koordinator Bidang PP, koordinator wilayah terkait,
dan DPD Partai Golkar yang bersangkutan. Pengambilan keputusan mengenai
calon anggota DPRD Kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golkar yang khusus diadakan untuk itu”. (
Wawancara, 21-12-2012 )
Proses rekrutmen caleg Partai Golkar sudah dimulai sejak dikeluarkanya
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) Nomor :
Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten/Kota dan
Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : P0-
11/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Penugasan Fungsionaris Partai Golkar. Aturan
yang pertama menjadi petunjuk bagi proses rekrutmen caleg partai Golkar dan aturan
yang kedua menjadi petunjuk bagi pelaksanaan penugasan fungsionaris partai yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses rekrutmen caleg.
Peran Dan Fungsi Penugasan Fungsionaris
Penugasan fungsionaris merupakan bagian yang sangat penting dalam proses
rekrutmen bakal calon. Ketika ditemui untuk wawancara bertempat di kantornya
DPD II Golkar Bolmut Bapak Syahrir Hasan mengatakan :
“Penugasan ini merupakan langkah awal dari proses mepersiapan bakal calon
anggota legislatif setelah dikeluarkannya Keputusan Rapat Pimpinan Nasional
II tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Legislatif yang juga
bertujuan untuk mendayagunakan kader secara optimal guna membatu secara
aktif partai dalam menggerakan segenap potensi organisasi dan peluang yang
ada, guna meningkatkan peran dan aktivitas dalam mewujudkan tujuan
organisasi”. ( Wawancara, 22-11-2012 )
Dikarenakan rekrutmen caleg dari partai Golkar ditujukan khusus bagi
internal partai saja maka penugasan fungsionaris menjadi penting nilainya karena
dijadikan sebagai tolak ukur kinerja serta kontribusi seorang kader terhadap partai.
Adapun secara umum tugas fungsionaris partai Golkar adalah mendorong
terlaksananya keputusan Musyawara Nasional VII Partai Golkar Tahun 2004,
Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar dan keputusan serta kebijakan
partai lainnya di wilayah penugasan masing-masing. Penugasan ini merupakan
langkah awal untuk memperkenalkan kader yang nantinya akan mencalonkan diri
sebagai calon anggota legislatif kepada daerah. Penugasan fungsionaris ini
merupakan konsolidasi organisasi, dimana para fungsionaris yang ditugaskan
melakukan pembinaan di daerah pemilihan sekaligus agar dirinnya dikenal oleh
daerah.
Peran DPD Partai Golkar Pada Seleksi Dan Orientasi Fungsionaris
Penentuan kader untuk menjadi fungsionaris partai sesuai dengan jenisnya
dilakukan Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.Ketika wawancra
bertempat di kantornya DPD II Golkar BolmutKetua DPD menguraikan hal itu.
“Bapak Karel Bangko mengatakan bahwa fungsionaris partai tingkat pusat
yang ditugaskan diwilayah provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Partai Golkar, fugsionaris partai tingkat provinsi yang ditugaskan di
wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPD partai Golkar Provinsi, dan
fungsionaris tingkat Kabupaten/Kota yang ditugaskan di wilayah Kecamatan
ditetapkan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota”. ( Wawancara, 22-11-
2012 )
Setelah selesainya penugasan fungsionaris, maka proses untuk
mempersiapkan dan menyusun nama-nama untuk di calonkan menjadi calon anggota
DPRD Kabupaten/Kota bisa dimulai. Sebelumnya diadakan dahulu orientasi
fungsinaris, dimana orientasi fungsionaris ini diikuti oleh para fungsionaris Partai
Golkar yang ingin mendapatkan “tiket” mejadi bakal calon atau calon anggota
legislatif dari partai Golkar. Orintasi ini siftanya wajib diikuti oleh mereka yang ingin
menjadi caleg dari partai Golkar. Walaupun, misalnya ia yang saat ini duduk sebagai
anggota dewan yang sudah pasti ia pernah mengikuti orientasi fungsonaris pada
pemilihan-pemilihan sebelumnya juga harus mengikuti orientasi fungsionaris pada
periode saat ini karena materi yang diberikan pada saat orintasi fungsionaris periode
yang lalu bisa diperbahrui dan mungkin terdapat materi-materi baru yang belum
didapatkan pada orientasi fungsionaris periode yang lalu.
Setelah orientasi fungsionaris, tahap selanjutnya adalah inventarisir nama-
nama para fungsionaris yang mendapatkan tugas di dapil wilayah kecamatan yang
akan dijadikan bakal caleg oleh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota kepada pengurus
wilayah kecamatan. Setelah itu, pengurus wilayah kecamatan partai Golkar
melakukan penilaian terhadap kinerja nama-nama yang dikirimkan tersebut. Setelah
melakukan penilaian, pengurus wilayah kecamatan partai Golkardalam tiap-tiap dapil
menyusun daftar bakal calon anggota DPRD daerah secara alfabetis sebanyak-
banyaknya tiga kali (3X) jatah kursi. Dalam penyusunan ini, bisa saja ada beberapa
nama yang sebelmnya dikirimkan DPD Kupaten/Kota tidak dicantumkan dan bisa
saja pengurus wilayah kecamatan Partai Golkar menambahkan sendiri (maksimal dua
orang) apabila diperlukan.
Setelah nama-nama usulan bakal calon anggota legislatif dikembalikan oleh
pengurus wilayah kecamatan kepada DPD Kabupaten/Kota partai Golkar, tahap
selanjutnya adalah proses seleksi sesuai aturan pembobotan yang telah ditetapkan.
Dalam seleksi inipun harus diperhatikan benar-benar hasilpenilaian yang dilakukan
oleh pengurus wilayah kecamatan partai Golkar. Setelah seleksi, tahap selanjutnya
dalah menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan dikirimkan ke KPUD
Kabupaten.
Pada kesempatan yang sama pula bertempat di kantornya DPD II Golkar
Bolmut,Wakil Sekertaris DPD II Golkar Bolmut Bapak Syahrir Hasan mengatakan :
“Proses seleksi yang dimaksud di atas dilakukan oleh sebuah tim khusus. Di
DPD Kabupaten/Kota partai Golkar terdapat tim khusus yang menangani
masalah rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, namanya “tim
tujuh”.”
( Wawancara, 22-11-2012 )
Secara umum tim tujuh ini tugasnya adalah untuk menginventarisir dan menyusun
nama-nama bakal calon yang akan diajukan menjadi calon anggota legislatif DPRD
kabupaten/kota. Tim 7 (tujuh) ini terdiri atas unsur :
1. Ketua umum DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar (yang secara otomatis
menjadi ketua tim);
2. Empat wakil ketua DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar;
3. Sekertaris DPD Kabupaten/Kota partai Golkar; dan
4. Dua orang wakil sekertaris DPD Kabupaten kota Partai Golkar.
Tata Cara Penetapan Calon Definitif
Adapun tata cara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
tercantum dalam Rapat Keputusa Rapimnas II Golkar adalah sebagai berikut :
1. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota mengirimkan kepada pengurus
wilayah kecamatanpartai Golkar nama-nama para fungsionaris
Kabupaten/Kota yang mendapat tugas melakukan pembinaan dan
penggalangan di daerah pemilihan (dapil).
2. Apabila diperlukan pengurus wilayah kecamatan partai Golkar dapat
menambahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama baru untuk menjadi
fungsionaris Kabupaten/kota, diluar nama-nama yang dikirim DPD
Kabupaten/Kota partai Golkar.
3. Pengurus wilayah kecamatan dalam satu daerah pemilihan melakukan
kinerja para fungsionaris Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas
pembinaan dan penggalangan wilayahnya.
4. Dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja para fungsionaris
Kabupaten/Kota dan usulan saran pengurus wilayah kecamatan yang
menjadi daerah penugasan fungsionaris. Pengurus wilayah kecamatan
dalam satu daerah pemilihan menyusun daftar bakal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota secara alfabetis, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dan
dikirimkan kepada DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar.
5. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota ( Ketua DPD, Sekertaris, Korbid
OKK, Korbid PP, Korda terkait) melakukan verivikasi terhadap nama-
nama bakal calon, yang dikirimkan pengurus wilayah kecamatan partai
Golkar dalam satu daerah pemilihan, dengan memperhatikan secara
sungguh-sungguh hasil penilaian terhadap masing-masing calon sesuai
aturan pembobotan yang telah ditetapkan guna menyusun Daftar Calon
Sementara (DCS) .
6. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota berwewenang menganti nama dalam
daftar calon kelipatan 3 (tiga) dengan nama lain yang diambil dari daftar
penugasan fungsionaris Kabupaten/Kota.
7. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota menetapkan calon definitif sesuai
ketentuan undang-undang dalam rapat pleno DPD Partai Golkar
Kabupaten/Kota.
8. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota mengorganisi penyeleksian
administrasi pencalonan sesuai ketentuan undang-undang.
9. DPD Partai Golkar Kabupaten /Kota mengirimkan daftar calon definitif ke
KPUD Kabupaten.
Dalam menyusun daftar caleg DPRD Kabupaten/Kota, ada beberapa aspek yang
harus diperhatikan oleh DPD Kabupaten/Kota, yaitu :
Aspek Pengabdian
Aspek penilaian ini meliputi pengalaman pengabdian para calon sebagai
pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan
lembaga, pengurus ormas yang mendirikan dan didirikan anggota kelompok
kerja, kepanitiaan dalam partai, dan lain-lain.
Aspek Penugasan Fungsionaris
Aspek-aspek yang disoroti dalam penugasan fungsionaris adalah kemampuan
membina komunikasi dengan basis partai di daerah, kemampun memfasilitasi
dan mendinaminasi kegiatan partai di daerah penugasan, dan kemampuan
memperluas dukungan partai di daerah penugasan.
Aspek Prestasi, Pengalaman, dan Pengaruh
Aspek penilaian ini dapat disoroti dari tiga indikator utama, yaitu:
1. Prestasi dalam menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh partai;
2. Nilai ketokohan, dukungan dan pengaruh para calon dalam masyrakat.
Dan
3. Keaktifan membina basis partai.
Aspek Pendidikan Formal
Mengenai aspek pendidkan formal partai Golkar menyesuaikan
dengan UU No. 10 Tahun 2008. Tetapi guna meningkatkan kualitas calon maka
Golkar menetapkan standar yang lebih, yaitu untuk DPR RI minimum S1 atau
sederajat, DPRD Provinsi minimum sarjana muda atau D3 atau sederajat dan
DPRD Kabupaten minimum SMA sederajat.
Aspek Kesinambuangan Dan Regenerasi
Dalam aspek ini partai Golkar mengusahakan proporsi perbandingan calon
lama dan calon baru sebanyak 40% : 60%.
Aspek Usia
Dalam aspek ini partai Golkarmenargetkan proporsi calon berdasarkan
kelompok usia, yaitu Kurang lebih 40 tahun sebanyak 25%, 41-60 tahun sebanyak
65%&61 tahun ke atas sebanyak 10%.
Aspek Kesetaraan Gender
Dalam aspek ini partai Golkar mentargetkan komposisi perempuan dalam
daftar caleg sebanyak 30% dengan kualifikasi yang memadai.
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
Setelah melalui tahap-tahap tersebut di atas, DPD Partai Golkar Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara menetapkan daftar calon anggota DPRD yang ditetapkan
oleh KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Daftar Calon Tetap
(DCT).
Apabila melihat dari acuan rekrutmen caleg (hasil Rapimnas II) dari Partai
Golkar maka tampak bahwa peran pimpinan partai sangat besar. Pimpinan partai
bersama tim yang dibentuknya (tim tujuh) memiliki kewenangan yang sangat besar
dalam menentukan bakal calon yang terpilih. Hal ini didukung oleh acuan pemberian
skor yang begitu terperinci sehingga pemberian skor sangat leluasa untuk ditafsirkan
oleh pimpinan partai.
Mengenai hal ini mantan anggota partai Golkar KG yang tidak menyebutkan
namanya ketika ditemui untuk wawancara bertempat dikantornya KNPI Bolmut
membenarkan bahwa untuk urusan seleksi, tertutup hanya untuk tim tujuh saja.
Menurutnya:
“ Hal ini disebabkan pimpinan partailah yang lebih mengetahui kualitas
bacaleg yang ada. Walaupun demikian, kenyataan ini memberikan peluang
bagi rekrutmen calon yang dimuati unsur subyektifitas pimpinan partai”.
(Wawancara, 22-11-2012)
4.3.7 Kriteria-Kriteria Yang Ditetapkan Partai Golkar
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan dari DPD II
Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terungkap kriteria yang paling
sering disebut untuk menjadi calon anggta DPRD Kabupaten/Kota adalah aspek
prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Aspek inilah yang
menurt mereka harus dimiliki oleh semua calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
Partai Golkar mempunyai ketetapan mengenai kriteria-kriteria dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai calon
anggota legislatif dari Golkar. Kriteria atau syarat yang pertama adalah sebagaiman
yang tercantum dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dan kriteria yang kedua
adalah kriteria khusus yang ditetapkan dan dibuat oleh Partai Golkar guna menjadi
bahan seleksi mendapatkan calon pimpinan yang berkualitas. Adapun syarat khusus
yang ditetapkan oleh partai Golkar adalah sebagaiman yang tercantum dalam
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (GOLKAR) Nomor : Kep-
142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten/Kota, yaitu :
1. Telah menjadi anggota partai Golkar yang dibuktikan dengan Nomor
Pokok Anggota Golkar (NPAG) dan Kartu Anggota Partai Golkar.
2. Telah aktif berjuang dalam jajaran partai Golkar sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) tahun bagi anggota DPR-RI dan 5 (lima) tahun bagi
anggota DPRD secara terus menerus terhitung sampai dengan
pelantikan.
3. Telah mengikuti pelatihan dan pendidikan kader yang
diselenggarakan Partai Golkar.
4. Telah melaksanakan penugasan fungsionaris didaerah dengan baik.
5. Mempunyai prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercelah
(PD2LT).
6. Mempunyai dukungan, pengaruh yang luas di daerah.
7. Memenuhi ketentuan tingkat pendidkan minimal yang ditetapkan
partai.
Mengacu kepada ketentuan tersebut , ketika wawancara bertempat di
kantornya DPD II Bolmut Bapak Amir Alamri mengungkapkan bahwa :
“Setiap kader yang ingin mencalonkan diri sebagai bacaleg dari partai Golkar
harus memiliki “tiket” pencalonan dengan mengikuti orintasi fungsionaris “. (
Wawancara, 26-11-2012 )
Orientasi fugsionaris ini harus diikuti oleh mereka yang ingin menjadi bakal
calon anggota legislatif, tetapi tidak semua kader yang telah mengikuti orientasi
fungsionaris akan menjadi calon anggota legislatif, karena dari sekian banyak yang
ikut, akan diciutkan kembali menjadi sejumlah tiga kali (3X) jatah kursi oleh DPD II
Partai Golkar Kabupaten/Kota.
Pada kesempatan yang sama bertempat di rumahnya ketika di wawancara QG
yang tidak menyebutkan namanya mengaku :
“Pengecualian keharusan mengikuti orintasi fungsionaris berlaku pada kader
fungsional,apabilah ada seorang atau lebih dari orang-orang yang dipilih oleh
DPD Kabupaten /Kota partai Golkar sebagai bacaleg DPRD Kabupaten/Kota
mengundurkan atau menyatakan ketidaksiapannya, maka DPD akan
menggantikannya dengan kader fungsional. Kader fungsional ini bisa berasal
dari kalangan pengusaha, akademisi, tokoh masyarakat dsb. Mereka tidak
mesti mengikuti orientasi fungsionaris karena sifatnya kondisional atau
keadaan mendesak.” ( Wawancara, 26-11-2012 )
Segalah kriteria dan syarat yang ditetapkan partai Golkar terhadap para bakal
calon legislatif tidak lain adalah untuk menghasilkan pemimpin (anggota dewan)
yang amanah dan mampu menjalankan segalah tugas sebagai legislator, yaitu untuk
menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, fungsi legislasi, dan fungi
budgeting.
“Hal ini di amini oleh Ibu Salma Rajak yang juga mengharapkan apa yang
dibuat oleh Partai Golkar bisa bermanfaat bagi negara dan partai Golkar itu
sendiri“.(Wawancara, 26-11-2012)
Dalam rangka memperoleh calon anggota legislatif yang nantinya mampu
menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kriteria umum dan khusus yang di
tetapkan oleh partai Golkar, maka partai Golkar menetapkan bebrapa aspek penilaian
dalam hal penyeleksian bacaleg yang digunakan untuk proses skoring yang akan
dilakukan oleh tim tujuh. Aspek tersebut yang seperti tercantum dalam Keputusan
DPP Partai Golkar Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan calon anggota DPR-RI,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, terdiri dari :
1. Aspek Pengabdian (bobot 35 %)
Aspek ini meliputi pengabdian bakal caleg di kepengurusan DPD
Kabupaten/Kota (30%), kepengurusan ormas pendiri dan didirikan (bobot 20
%), kepengurusan organisasi sayap (bobot 20%), pengurus badan dan
lembaga (bobot 15%) kelompok kerja (bobot 10%), kader (5%).
2. Aspek Prestasi, Pengalaman, dan Pengaruh (bobot 30 %)
Aspek ini di ukur menggunakan 3 (tiga) indikator utama yaitu prestasi selam
menjalankan penugasan partai (bobot 40%), ketokohan dan pengaruh dalam
masyarakat (bobot 30%), keaktifan membina basis partai (bobot 30 %).
3. Aspek Penugasan Fungsionaris (bobot 25%)
Aspek ini diukur dari prestasi/keberhasilan bacaleg selama melaksanakan
penugasan fungsionaris keberhasilan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu
kemampuan membina komunikasi dengan basis partai di daerah penugasan
(bobo30%), kemampuan memfasilitasi dan mendinamisasi kegiatan partai di
daerah penugasan (bobot 35%)
4. Aspek Pendidikan (bobot 10%)
Aspek ini dilihat dari pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah yang
pernah dijalani calon S2/S3 memiliki bobot 40%, S1 35% sedangkan SMA
atau sederajat 25 %.
Dari berbagai aspek penilaian tersebut tampaknya aspek pengabdian memiliki
sumbangsi yang paling signifikan dalam proses seleksi. Hal ini dimaksudkan untuk
mencegah partai memunculkan nama-nama yang “ujung-ujung” menjadi kader tanpa
adanya proses kaderisasi dipartai.
Sumbangsih seorang bacaleg juga prestasinya dalam partai Golkar memegang
peran kunci untuk meloloskannya menjadi salah satu calon anggota legislatif. Oleh
karena itu, maka aspek pengabdian, aspek prestasi, pengalaman, pengaru dan aspek
penugasan fungsionaris memiliki bobot yang tinggi dalam skoring.
Dalam ketentuan pembobotan dari partai partai Golkar, Ketika ditemui untuk
wawancara bertempat di kediamannya Bolmut AM yang tidak menyebutkan
namanya juga sebagaimantan pengurus Golkar Bolmut megungkapkan :
“ Yang menarik adalah aspek pendidikan yang hanya memiliki bobot 10%,
yaitu bobot terkecil dalam penilaian”.( Wawancara, 27-12-2012 )
Sekilas tampak bahwa aspek pendidikan kurang menjadi aspek pertimbangan
dalam penentuan rekrutmen caleg dari Partai Golkar, tetapi apabila kita melihat
Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara dari Partai Golkar, kita bisa cukup merasa legah karena prosentase caleg yang
berpendidikan S1 dan D3 jumlahnya cukup signifikan, yaitu 50 % untuk S1 dan 13,9
% untuk D3 angka ini cukup memberikan harapan peluang terpilihnya caleg yang
berkualitas.
TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN CALEG DPRD KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA PARTAI GOLKAR
NO TINGKAT
PENDIDIKAN
JUMLAH
DALAM
DCT
PROSENTASE
1 S3 - -
2 S2 - -
3 S1 10 50 %
4 D3 3 13%
5 D2 2 12 %
6 SMA Sederajat 5 25 %
Diolah Dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Dalam Keputusan DPP Partai Golkar Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Partai Golkar, walaupun tidak disebutkan secara tegas standar minimal untuk DPRD
Kabupaten/Kota adalah sarjana muda atau D3/sederajat. Ketentuan ini sekali lagi,
walau dinyatakan dengan tidak tegas merupakan upaya yang sangat bagus untuk
meningkatkan kualitas calon anggota legislatif dari partai Golkar. Tetapi tampaknya
amanat itu belum terpenuhi sepenuhnya oleh DPD Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara. Karena dari 20 orang caleg DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari
partai Golkar, terdapat 7 orang yang bertingkat pendidkan di bawah D3/Sederajat.
4.3.8 Hambatan Atau Kendalah Yang Ditemui Dan Upaya Penyelesaiannya
Ketika diwawancara bertempat dikantornya mengenai masalah kendala yang
ditemui oleh Partai Golkar Ketua DPD mengungkapkan :
“Bahwa praktis tidak ada kesulitan yang berarti belum ditemui DPD II Partai
Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam proses rekrutmen calon
anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ia hanya
menyebutkan bahwa yang mungkin menjadi kendalah adalah masalah
persyaratan administrasi bacaleg”. ( Wawancara, 29-11-2012 )
Hal ini terutama pada saat Partai Golkar akan mengganti bacaleg yang
mengundurkan diri setelah Daftar Calon Sementara (DCS). Kesulitan itu terdapat
pada waktu yang mepet yang dibutuhkan oleh calon pengganti. Oleh karena itu, partai
Golkar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak mencari pengganti mereka
yang mengudurkan diri dari pencalonan, dengan alasan masalah waktu dalam
pemenuhan berkas-berkas persyaratan administrasi calon.
Kendala yang dihadapi oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara maupun caleg umumnya berkisar antara persyaratan administrasi
yang lumayan ribed untuk mengurusnya. Ketika diwawancara bertempat dirumahnya
oleh PB yang tidak mengatakan namanya menyebutkan bahwa :
“Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon legislatif lumayan
banyak dan lumayan rumit untuk mengurusnya”. ( Wawancara, 30-11-2012 )
Di sisi lain, dengan banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi
oleh mereka yang mendaftar juga membuat tim penyeleksi kerepotan, hal ini seperti
apa yang diungkapkan DY yang tidak mengatakan namanya dalam wawancara
dirumahnya menjelaskanbahwa :
“Tidak ada upaya partai untuk membatasi jumlah pendaftar supaya tidak
terlalu banyak. Ini membuat tim seleksi dibuat kerepotan, karena
bagaimanapun juga persyaratan administrasi yang sudah disampaikan oleh
mereka yang mendaftar harus diperiksa terlebih dahulu “. (Wawancara, 30-
11-2012)
Rekrutmen caleg di Partai Golkar, baik caleg DPR-RI, DPRD Provinsi,
maupun DPRD Kabupaten/Kota, di atur dalam suatu suatu mekanisme kerja yang
berasal dari pengurus pusat, yaitu dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golongan Karya ( GOLKAR ) Nomor : Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang
Pedoman Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( DPRD ) Kabupaten/Kota tetapi implementasinya diserahkan kepada panitia tim
penyeleksi.
Pada wawancara bertempat dirumahnya menurut FF anggota Golkar yang
tidak menyebutkan namanya mengatakan :
“Bahwa dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
(GOLKAR) Nomor : Kep-142/DPP/GOLKAR/II/2007 Tentang Pedoman
Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya dibuat
untuk menjadi kerangka acuan bagi terciptanya proses rekrutmen caleg yang
demokratis, tetapi memang prakteknya dikembalikan lagi kepada orang-orang
yang diberi amanah untuk mengimplementasikannya”. (Wawancara,
10-12-2012 )
Dalam konteks yang dimaksud diatas adalah tim khusus “tim tujuh” yang terdiri atas
unsur :
1. Ketua umum DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar (yang secara otomatis
menjadi ketua tim);
2. Empat wakil ketua DPD kabupaten/Kota Partai Golkar;
3. Sekertaris DPD Kabupaten/Kota partai Golkar; dan
4. Dua orang wakil sekertaris DPD Kabupaten kota Partai Golkar.
Masih pada kesempatan yang sama menurut FF anggota pengurus kecamatan
Golkar Bolmut yang tidak menyebutkan namanya ini mengatakan :
“Dirinya tidak bisa menafikan aspek subyektifitas seperti pertemanan dan
kedektan atau bahkan uang yang masi meliputi proses rekrutmen bacaleg dari
Partai Golkar karena menurutnya dinamika partai dimanapun hampir sama”. (
Wawancara, 10-12-2012 )
Hal yang dikemukakan oleh FF diperkuat juga oleh HI yang tidak mengatakan
namanya sebagai anggota Golkar Bolmut mengatakan bahwa :
“Dalam proses rekrutmen caleg pasti selalu terdapat tarik menarik
kepentingan. Nomor urut yang telah ditetapkan oleh sidang seleksi bakal caleg
bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari pimpinan pada suatu Dewan
Pimpinan Partai menurutnya demoratis tidaknya rekrutmen caleg tidak cukup
dengan acuan yang sudah secara gamblang dirumuskan dalam Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tentang Pedoman Penyusunan
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga tergantung pada
pelaksanaanya terutama Pimpinan Partai Golkar. (Wawancara,5-12-2012
bertempat di rumahnya)
Selain masalah subyektifitas pimpinan partai seperti yang dikemukakan dari
hasil wawancara saya dengan beberapa responden dari DPD II Partai Golkar Di
Bolaang Mongondow Utara terdapat pula masalah yang berhubungan dengan aspek
kesetaraan gender, seperti halnya ketika wawancara bertempat diruangan komisi III
DPRD Bolmut ditanyakan kepada TY juga pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten
Bolaang Mongondow Utarayang tidak menyebutkan namanya mengatakan bahwa:
“Saat ini perempuan masi sulit bersaing dengan laki-laki. Keterwakilan
perempuan saat ini kita lihat masi kurang. Sehingga tidak heran apabila
Golkar belum mampu memenuhi 30% kuota perempuan untuk keterwakilan
anggota legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow utara”. (
Wawancara, 7-12-2012 )
Apabila kita melihat komposisi calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara dari partai Golkar yang ada saat ini apa yang disampaikan oleh
TY terbukti. Rata-rat per daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara. Sedangkan apabilah kita melihat jumlah perempuan dalam DCT
KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara jumblah perempuan dalam DCT
KPUD Bolmut adalah 23, 9%. Ada 4 orangcaleg perempuan dari 20 orang caleg. Hal
ini menunjukan bahwa amanat hasil Rapimnas II partai Golkar dan Undang-Undang
No 10 Tahun 2008 belum berhasil dipenuhi oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.
Ketika diwawancara bertempat rumahnya DG yang tidak menyebutkan
namnya sebagai anggota Golkar Bolmut berpendapat bahwa:
“Tidakter penuhinya 30% perempuan adalah dikarenakan sejak awal partai
Golkar sudah menerapkan sistem suara terbanyak, sehingga banyak
fungsionaris perempuan Partai Golkar yang merasa tidak mampu bersaing
dengan laki-laki”. (Wawancara, 10-12-2012)
TABEL IV
RATA-RATA CALEG PEREMPUAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA PARTAI GOLKAR
N0
DAPIL
JUMLAH
CALEG
PEREMPUAN
(%)
1 BOLAANG
MONGONDOW
UTARA 1
22%
2 BOLAANG
MONGONDOW
UTARA 2
25%
3 BOLAANG
MONGONDOW
UTARA 3
25%
RATA-RATA PER DAPIL 25,9%
Sumber :KPU Bolmut
Menurut OG yang tidak menyebutkan namanya ketika wawancara bertempat
di Kantor DPD II Bolmut mengenaiupaya DPD Golkar yang coba dilakukan guna
meningkatkan partisipai politik kaum perempuan, mengatakan:
“Dengan memanfaatkan lembaga atau organisasi yang ada dalam Golkar
Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Kelompok Perempuan Partai Golkar
(KPPG) di optimalkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan
mempersiapkan kader-kader yang sipa di calonkan menjadi anggota
legislatif”. ( Wawancara, 11-12-2012 )
Sehubungan dengan rekrutmen caleg sebenarnya partai politik memperhatikan
dengan serius masalah pendidikan dan pelatihan. Pada wawancara bertempat di
rumahnya RG sebagai mantan anggota Golkar Bolmut juga sebagai aktivis
mahasiswa yang tidak menyebutkan namanya mengatakan:
“ Ada tiga bentuk perhatian yang bisa dilakukan oleh partai Golkar terkait
pelatihan, pendidikan serta pengaruh aspek subyektifitas pimpinan yang
dilakukan dalam rekrutmen caleg (1) partai politik harus berusah merekrut
orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk bisa
masuk menjadi anggota partai, atau partai politik harus bisa memotivasi para
kader yang ada untuk memperhatikan pendidikan formalnya, (2) partai politik
harus mampu menciptakn program-program partai yang bertujuan untuk
membangun kualitas kader lewat berbagai pendidkan dan pelatihan dan (3)
melibatkan masyarakat pada proses seleksi berupa dialog”.( Wawancara, 12-
12-2012 )
Apabila ketiga perhatian tersebut kalau dilaksanakan oleh partai politik tidak
menutup kemungkinan juga partai tidak akan sulit mempersiapkan kader-kader yang
unggul untuk dicalonkan dalam pemilu. Karena dengan pendidikan yang mapan
sesorang akan meperoleh modal lebih untuk mejadi pemimpin yang siap menjalankan
segalah peran dan fungsi legislatif dibandingkan dengan yang tidak.
4.4 PEMBAHASAN
4.4.1 Mekanisme Dan Pola Rekrutmen DPD Partai Golkar Terhadap Bacaleg
DPRD Bolmut
Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakn dua aktor utama masyarakat
politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil , berperan mengorganisir
kekusaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai
politik diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi
antarpartai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberi mandat pada partai
atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya. Mengikuti logika demokrasi, para
pejabat politik (legislatif dan eksekutif yang telah memperoleh mandat melalui
partisipasi politik masyarakat dalam pemilu harus mengelola sumber daya ekonomi-
politik (kekuasaan dan kekayaan) bersandar pada prinsip trasparansi akuntabilitas dan
resposivitas untuk masyarakat. Dengan kalimat ini, jabatan-jabatan politik yang
diperoleh dari mandat masyarakat itu bukan kepentingan birokrasi, parlemen dan
partai politik itu sendiri, melainkan harus dikembalikan secara akuntabel dan responif
kepada masyarakat. Prinsip ini sangat penting untuk diwacanakan dan diperjuangkan
karena secara empirik membuktikan bahwa pemerintah, parlemen dan partai politik
menjadi sebuah lingkaran oligarki yang jauh dari masyarakat.
Di sisi lain partai politik dan pemilihan merupakan tempat yang paling tepat
untuk proses rekrutmen politik, dalam rangka mengorganisir kekuasaan secara
demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi
dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara masyarakat
sipil dengan partai politik. Selama ini ada argumen bahwa rekrutmen politik
merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen
(legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi DPRD sangat lemah, salah satu
penyebabnya adalah telah terjadi rekrutmen yang buruk dari partai politik.
Dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh saya sebagi penulis maka ada hal
yang paling menonjol pada rekrutmen DPD Partai Golkar terhadap anggota dewan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). DPD Partai Golkar Bolmut secara
umum merekrut hanya terbatas kepada internal partai saja, walaupun ada ketentuan
yang memungkinkan untuk merekrut dari luar.
DPD Golkar Bolmut melakukan pola rekrutmen yang terbatas tersebut,
memang memiliki beberapa alasan yang memungkinkannya tidak perlu membuka
pendaftaran untuk umum. Partai Golkar adalah partai yang pada saat ini merupakan
partai terbesar dengan jumlah kader yang sangat banyak. Pengkaderan yang telah
dilaksanakannyapun sudah cukup panjang karena dia termasuk partai yang lama,
yang walaupun baru mendeklarasikan diri sebagai partai pada tahun 1999, tetapi
secara nyata sudah sejak tahun 1964. Jadi kalau saat ini Golkar hanya merekrut kader
internal partai untuk menjadi calon anggota legislatif di Bolaang Mongondow Utara
khususnya dan di Indonesia secara umum karena hal itu memiliki alasan yang kuat,
terutama jika melihat kualitas kader potensial yang ada.
Apabila melihat kualitas kader partai Golkar dalam perbedaan bentuk
rekrutmen yang terbatas kepada internal partai saja dengan yang tidak membuka
akses selebar-lebarnya bagi masyarakat umum tidak menjadikan sebagai perbedaan
antara rekrutmen politik yang terbuka dan tertutup. Hal ini bisa kita lihat dari
pendapat Lili Romli (2005:76) yang menyebutkan suatu rekrutmen dikatakan terbuka
apabila seluruh warga negara tanpa terkecual mempunyai kesempatan yang sama
untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara terbatas,
yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki
jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Dalam konteks rekrutmen secara tertutup
ini maka inidividu-individu yang dekat dengan penguasa atau pimpinan politiklah
yang mempunyai kesempaan untuk masuk dalam partai politik atau menduduki
jabatan poitik. Kedekatan itu bisa berdasarkan hubungan darah, persamaan darah,
golongan, etnis, persahabatan , almamater, dan sebagainya. Jadi perbedaan ini hanya
menyangkut pembatasan sumber bacaleg yang diterapkan oleh oknum-oknum
tertentu dalam partai.
Apabila kita melihat acuan mekanisme rekrutmen caleg yang ada dalam tubuh
partai, tampaknya porsi kewenangan dan pengaruh sangat besar sekali diberikan
kepada pimpinan partai. Hal demikian membuat seleksi yang dilaksanakan oleh partai
Golkar bersifat tertutup dan sangat memungkinkan aspek subyektifitas pimpinan
menjadi bagin dalam mempengaruhi hasil seleksi.
Rekrutmen dari kalangan partai memiliki keunggulan dalam beberapa hal,
terutama menyangkut kulitas kepartaian yang dimiliki oleh si caleg. Orang-orang dari
internal partai tentu saja sudah melalui jenjang pengkaderan yang cukup lama dan
intensif dibandingkan dengan calon yang dari luar partai. Hal ini tentu akan sangat
berpengaruh terhadap pengenalan, pemahaman, serta intenalisasi visi-misi partai.
Mengenai masalah ini, Cecep Darmawan (2008:22) berpendapat bahwa “ keunggulan
dari internal dapat memberikan jaminan adanya internalisasi nilai visi dan misi partai
politik. Setidaknya, setelah mereka menjalanidan bergerak dalam struktur partai
politik dalam beberapa waktu sebelumnya dapat di jadikan pengalaman penting
dalam memahami seluk beluk partai atau dinamika politik. Dengan kata lain, orang
seperti ini akan merasakan bagaimana rasanya sebagai pemain politik dalam
panggung politik yang sebenarnya .”
Keunggulan individu yang berasal dari internal parpol seperti diungkapkan
Cecep Darmawan tersebut tidak menjamin sepenuhnya caleg yang bersangkutan
berkualitas. Hal tersebut tntu sangat terkait dengan kualitas rekrutmen untuk internal
parpol itu sendiri dan juga berjalan tidaknya serta berkualitas tidaknya pengkaderan
partai.
Sementara itu, banyak pihak yang menilai bahwa rekrutmen caleg dari luar
partai banyak mengandung kelemahan. Individu dari luar partai belum teruji jenjang
karir politiknya dan diragukan untuk bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti
ditengah percaturan politik yang syrat dengan tarik menarik kepentingan. Selain itu,
karena berasal dari luar partai, mereka tentu saja tidak memiliki kedekatan atau ikatan
ideologis dengan partai.
Harus diakui rekrutmen caleg dari luar partai juga mendatangkan beberapa
keuntungan. Popularitas adalah sesuatu yang di cari dalam merekrut orang-orang di
luar partai. Kehadiran mereka dipergunakan partai untuk mendulan suara semaksimal
mungkin. Maka tidak heran apabila akhirnaya banyak tokoh-tokoh masyarakat
ataupun orang-orang populer yang memeiliki jaringan yang luas berhasil menjadi
caleg walaupun sebelumnya ia tidak berpartai.
Ketika ditemui untukwawancara dirumahnya peneliti politik warga Bolaang
Mongondow Utara Bapak Ajis Massi, berpendapat bahwa :
“ Rekrutmen terhadap orang diluar partai akan mendatangkan keuntungan
bagi partai, karena dengan begitu partai akan mendapatkan anggota dari
berbagai macam latar belakang, seperti purnawirawan, toko masyarakat,
dosen, guru, besar dan sebagainya, tetapi loyalitas mereka terhadap partai
akan sangat sulit diharapkan “.( Wawancara, 13-12-2012 )
Pada kesempatan yang sama wawancara bertempat di rumahnya menurut
Banus tokoh pemuda Bolmut anggota Golkar mengatakan:
“Rekrutmen caleg yang ideal itu harus memperhatikan aspek kaderisasi yang
dijalankan oleh internal partai itu sendiri”. (Wawancara, 13-12-2012)
Rekrutmen caleg memang tidak bisa dilepaskan dari proses pengkaderan
partai, karena apabila kita kembali tijau makna rekrutmen politik adalah seleksi dan
pemilihan atau seleksi dan pengangkatan sesorang atau sekolompok orang untuk
melaksanakan sejumlah peranan dalam sistemsistem politik pada umumnya dan
pemerintahan pada khususnya ( Ramlan Surbakti, 1992 : 118 ), ini berarti bahwa
partai politik sebagai salah satu agen yang berperan dalam proses rekrutmen politik
harus mempersiapkan para individu yang nantinya akan bertugas untuk melaksanakan
tugas dan perannya dalam pemerintahan.
Menurut pendapat dari Firmanzah ( 2008 : 71 ) bahwa untuk dapat melakukan
tugas itu, dalam tubuh partai organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem
rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan pemimpin yang baik harus
dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat
diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi
sama serta memiliki potensi.
Caleg yang direkrut harusnya memiliki jenjang pengkaderan yang baik di
partai dan track record-nya baik dan dapat dinilai sendiri oleh masyarakat. Jadi,
rekrutmen caleg tidak dilakukan terhadap orang-orang yang begitu saja muncul
secara instan, caleg yang baik adalah yang mampu merintis karir politiknya dari
bawah.
Tugas-tugas yang akan diemban oleh para pemegang jabatan politik maupun
pemerintahan bukanlah tugas yang mudah, dibutuhkan pelatihan dan persiapan yang
matang untuk membentuk individu-individu yang siap. Peran untuk mempersiapkan
itu terutama dimainkan oleh partai politik. Kaderisasi dalam tubuh partai harus
dijalankan guna memebentuk calon-calon pemimpin yang berkualitas, berkapasitas
dan berintegritas. Hal ini senada dengan pendapat Ramlan Surbakti ( 2003 : 52 )
bahwa Agar oarang-orang yang direkrut kedalam berbagai posisi kenegaraan itu
memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk melaksanakan jabatan itu,
partai politik melakukan kaderisasi kepemimpinan baik dalam visi dan misi ( ideologi
) perjuangan partai maupun dalam bidang subtansi yang sesuai dengan tugas
kenegaraan.
Secara umum pendekatan pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai Golkar,
ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu dengan memperhatiakn usulan dari
tingakat bawah dan pendekatan merit system yang dimanivestasikan lewat proses
skoring.
Pendekatan dari usulan dari bawah, bisa kita lihat dari Partai Golkar dengan
menerapkan sistem pengiriman nam bakal caleg yang diusung oleh DPD Partai
Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Pengurus Wilayah Kecamatan
Partai Golkar untuk dinilai dan diberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi
DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan daftar calon
definitive. Pendekatan ini juga untuk membatasi dominasi Dewan Pimpinan Partai
Golkar Kab. Bolmut dan memberikan kesempatan kepada Pengurus Wilayah
Kecamatan Partai Golkar Kab. Bolmut sebagai kekuatan di daerah pemilihan untuk
berpartisipasi. Tetapi walaupun ada pelibatan terhadap Pengurus Wilayah Kecamatan
Partai Golkar tetapi dinilai hanya sebatas pemberi usul saja. Sehingga tidak heran
apabila terjadi kasus yang terjadi pada pemilu legislatif tahun sebelumya di Bolmut.
Sebanyak 20 (duapuluh) Pimpinan Desa (Pedes) dalam satu Pengurus
Wilayah Kecamatan Partai Golkar Kab. Bolmut menolak daftar calon legisaltif
(caleg) untuk Dapil II Bolmut yang dikirimkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
tingkat Kabupaten/Kota partai Golkar Kab. Bolmut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Golkar. Penolakn tersebut karena daftar caleg yang dikirimkan DPD Golkar Kab.
Bolmut tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikirimkan oleh Pengurus Wilayah
Kecamatan Partai Golkar kab. Bolmut.
Dalam implementasi rekrutmen caleg yang paling menentukan adalah proses
seleksi. Proses seleksi yang dilakukan oleh partai Golkar dengan sistem skoring guna
menemukan kader-kader yang berkualitas yang sesuai dengan tuntunan partai
terhadap figur yang dibutuhkan, tetapi dalam proses seleeksi tampaknya partai Golkar
masi bersifat tertutup. Hal inilah yang terkadang memnuat terbukti apa yang di
ungkapkan oleh Maurce Duverger (1993:180) bahwa pada dasarnya semua orang
yang berbakat memilikikesempatan yang sama untuk menduduki posisi elit, tetapi
kadang kalah mereka dihalangi oleh elit politik yang sedang berkuasa yang
membentuk oligarki-oligarki kekuasaan.
4.4.2 Kriteria-Kriteria Yang Diterapkan Partai Golkar Terhadap Caleg
Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa rekrutmen caleg yang
diperankan oleh partai politik adalah dalam batas mempersiapkan calon-calon
pemimpin (anggota legislatif) yang akan dipilih melalui pemilihan umum (pemilu).
Individu-individu yang dipersiapkan parpol tentu saja harus disertai kemampuan yang
mapan untuk menjadi seorang pemimpin untuk bisa menjalankan fungsi dan peran
meraka apabila terpilih nanti. Para anggota dewan ini bisa juga disebut dengan
kelompok elit, yaitu kelompok minoritas yang berperan untuk memimpin masyarakat
yang mayoritas.
Vilpredo Pareto (dalam Varma, 2003 : 200) percaya bahwa setiap masyarakat
diperintah oleh sekolompok orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan
bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Elit merupakan
kelompok-kelompok yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam
lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rekrutmen calon anggota legislatif,
pastilah terdapat kriteria-kriteria yang diterapkan.
Partai politik sebagai agen yang bertugas menyediakan calon anggota
legislatif dalam pemilu dihadapkan kepada tuntunan permintaan berupa figur anggota
dewan yang diharapkan masyarakat akan menetapkan beraneka ragam kriteria,
meliputi ciri-ciri keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh
anggota dewan.
Apabila dilihat rekrutmen caleg yang dilakukan oleh Partai Golkar tampaknya
memakai dua standar kriteria. Pertama adalah kriteria umum sebagaimana di atur oleh
UU NO 10 Tahun 2008 dan kedua adalah kriteria khusus atau tambahan yang
ditentukan oeh internal partai guna mendapatkan figur yang diharapkan.
Kriteria umum yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 50 UU No. 10 Tahun 2008 yaitu :
a) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau
lebih;
b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia; cakap
berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
d) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasa
Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasa Aliyah Kejuruan
(MAK) antau bentuk lain yang sederajat;
e) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undan-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g) Sehat jasmani dan rohani;
h) Terdaftar sebagai pemilih;
i) Bersedia bekerja penuh waktu;
j) Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negaradan/atau Badan Usaha
Milik Daera, serta badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan
negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali;
k) Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara,
notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negaraserta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota sesuai peraturan Perundang-Undangan;
l) Bersedia untuk tidak merangkap sebagai pejabat negara lainnya, pengurus
pada badan usaha milik negaradan badan usaha milik daerah, serta badan lain
yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
m) Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
n) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
( UU.No.10/2008 )
Kriteria khusus adalah kriteria yang di buat oleh partai politik sesuai dengan
kebijakan internal partai masing-masing. Jadi kriteria tambahan ini bisa berbeda-beda
tiap partainya. Apabila melihat pada acuan skoring yang ada pada tubuh Partai Golkar
maka kriteria pengabdian dalam struktur partai mendapat prioritas yang cukup tinggi,
yaitu dengan bobot 35% dan aspek kontribusi kinerja selaku pejabat fungsionaris
partai menjadi aspek yang dijadikan salah satu indikator penilaian. Sedangkan
skoring yang diberikan pada aspek pendidikan formal tersebut cukup kecil dengan
bobot 10% dan aspek ini memiliki nilai skoring paling rendah dengan aspek–aspek
penilaian lainnya. Tetapi apabila kita melihat Daftar Calon Tatap (DCT) dari Partai
Golkar tingkat pendidkan dari orang-orang yang ada disana sudah cukup tinggi.
Walaupun belum ada calon yang bergelar S3 tetapi melalui prosentasi yang
cukup signifikan dari S1 dan S2 serta kecil prosentase dari tingkat SMA/sederajat
tampaknya partai Golkar cukup serius memperhatikan aspek pendidikan dalam proses
rekrutmen bacalegnya.
Salah satu dari tiga teori tentang asal usul kepemimpinan yang dikemukakan
oleh Sondang ( dalam Kartakusumah, 2006 : 28) menyatakan bahwa kepemimpinan
sesorang pada dasarnya dibentuk oleh tiga aspek pembentuk kepemimpinan yang
meliputi : (1) bakat yang dibawah sejak lahir, (2) pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan yang terarah, intensif dan berkelanjutan, (3) kesempatan menduduki
dan mempraktikan dan mengembangkan bakat dan kemampuan kepemimpinan yang
dimiliki oleh sesorang. Dari tiga unsur pembentuk kepemimpinan sesorang yang
dikemukakan oleh Sondang tersebut terdapat dua unsur yang bisa didapatkan oleh
seorang bakal calon anggota legislatif dari partainya yaitu unsur kedua dan ketiga.
Kepemimipinan caleg yang bisa dijadikan modal untuk memainkan perannya
sebagai anggota dewan kelak, dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatiahna yang
didapatkannya. Pendidikan ini merupakan salah satu bentuk dari proses pengkaderan.
Pendidikan yang dimaksud disini bisa didapatkan dari jalur pendidikan formal,
informal, maupun nonformal. Sedangkan pelatihan bisa didapatkan dari mana saja.
Dengan melihat kriteria yang ditetapkan oleh partai Golkar serta melihat
komposisi caleg DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tampaknya
pendidikan sudah menjadi aspek yang memang dipertimbangkan dalam rekrutmen
calegnya. DiPartai Golkar “Orientasi Fungsionaris” yang merupakan suatu tiket untuk
masuk menjadi bakal calon anggota legislatif, serta bobot 10% untuk pendidkan
formal dalam proses skoring, menjadi indikator perhatian terhadap pendidikan caleg.
Selain pendidkan dan pelatihan, unsur yang mempengaruhi kepemimpinan
adalah kesempatan untuk menduduki, mempraktikan dan mengembangkan bakat-
baktnya dalam berbagai jabatan. Dalam konteks rekrutmen caleg, jabatan yang
dimaksud adalah jabatan-jabatan politik hal ini disebabkan anggota legislatif
merupakan posisi atau jabatan politik, maka orang-orang yang mengisinyapun harus
dipersiapkan dari mereka yang sudah pernah (berpengalaman) dalam jabatan politik.
Jabatan politik yan dimaksud beragam, tetapi dalam kontek ini setidaknya
jabatan kepengurusan dipartai bisa menjadi salah satu modal yang sangat berarti
dalam mengenal dunia politik dan dinamikanya. Selain itu, dengan pengalaman
dikepengurusan partai dalam salah satu acuan skoring untuk seleksi menjadi sesuatu
yang pas apabila ditinjau dari pendapat di atas.
Dalam menilai terhdap aspek kepengurusan di partai harus didukung pula
dengan penilaian terhadap prestasi selama pengurus itu memegang jabatan. Dengan
begitu akan tercipta kombinasi penilaian antara jenjang karir dengan kualitas.
Pengalaman terhadap prestasi selama kepengurusan sepertinya belum bisa
dimaksimalkan oleh Partai Golkar karena masia kecenderungan dipengaruhi oleh
aspek subyektifitas dalam penentuan keputusan.
Selain pendidikan dan pelatihan serta pengalaman menempati posisi di partai,
aspek yang lain, terutama dalam pemilu dalam menerapkan sistem suara terbanyak
setelah keluarnya keputusan Mahkama Konstitusi, yang patut menjadi perhatian
partai politik adalah popularitas seorang calon. Dalam era marketing politik saat ini,
membangun dan memanfaatkan popularitas adalah suatu keharusan. Dengan
popularitas sesorang akan berpeluang akan dipilih oleh masyarakat karena minimal
masyarakat sudah mengenalnya. Karena itulah partai Golkar memberikan tempat bagi
aspek popularitas dalam kriteria yang ditetapkan, terhadap calon anggota legislatif.
Popularitas yang dimaksud dalam konteks politik seharusnya adalah
keterkenalan sesorang karena sumbangsinya terhadap masyarakat atau kredibilitasnya
dalam partai. Oleh karena itu agar popularitas ini memainkan peran dengan baik
dalam pemilu maka harus dibenahi adalah program-program dan kaderisasi serta
budaya politik masyarakat.
Partai harus mampu menjalankan berbagai fungsi yang tercantum dalam pasal
10 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008, yaitu :
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka
penyelenggaran kegiatan politik dan pemerintahan.
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. dan
c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Apabila tujuan partai politik tersebut dijalankan dan kaderisasi partai sudah baik,
maka para pengurus partai yang terlibat dalam berbagai program partai akan dikenal
masyrakat karena sumbangsi dan prestasinya dalam menjalankan program partai.
Hal yang menjadi kendala terhadap popularitas dalam pencalegan DPRD
Kabupaten/Kota adalah orang-orang yang biasa ditempatkan sebagai caleg DPRD
Kabupaten/Kota adalah mereka yang menjabat dikepengurusan partai tingkat
Kabupaten/Kota, oleh karena kerja mereka lebih banyak dihabiskan di
Kabupaten/Kota maka di daerah pemilihan mereka kurang dikenal. Apa yang
dilakukan Golkar untuk saat ini mampu menjawab kendalah tersebut? Dengan
diberlakunya penugasan fungsionaris jauh-jauh hari sebelum seleksi caleg ada
kesempatan bagus bagi para fungsionaris tingkat kabupaten untuk
mensosialisasikannya lewat penyuksesan program partai dan membangun popularitas
caleg untuk mendulang suara.
4.4.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ditemui Selama Proses Rekrutmen Calon
Anggota DPRD Kabupaten Bolmut Oleh DPD IIPartai Golkar Bolmut
Partai politik sebagai pemegang amanat untuk menjadi agen dalam
memepersiapkan orang-orang yang akan mengisi jabatan politik di pemerintahan
memiliki tanggung jawab yang sangat besar sekali. Undang-undang Nomor 10 Tahun
2008 sudah sangat jelas memberikan kewenagan kepada parpol untuk mempersiapkan
bakal calon yang akan menjadi calon peserta dalam pemilu sesuai internal masing-
masing. Hal ini menjadikan kebijakan dan proses rekrutmen bacaleg yang di terapkan
oleh parpol menjadi sesuatu yang sangat kursial dalam penentuan nasib Bangsa
Indonesia, dan itu berarti mekanisme yang dijalankan tidak boleh sembarangan dan
harus memperhatikan aspek-aspek demokratis dan kapabilitas calon.
Beban berat yang di tanggung oleh partai politik memang tidak mudah untuk
dijalankan, kendala yang mengiringi pasti ada, baik kendala dari internal partai
maupun dari eksternal partai. Semuanya harus dihadapi dan diselasaikan dengan baik
oleh partai politik guna menciptakan rekrutmen caleg yang berkualitas.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di DPD Partai Golkar Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara umumnya kesulitan yang ditemui yaitu terletak pada
masalah administrasi serta pemenuhan kuota 30% perempuan. Semuanya akan kita
bahas satu persatu.
Undan-Undang No 10 Tahun 2008 memberikan ketentuan syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif, yaitu :
a. Kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
b. Bukti kelulusan berua foto copy ijazah, STTB, Syahadah, sertifikat,
atau surat keterangan yang dilegalisasi oleh satuan pendidkan atau atau
program pendidikan menengah;
c. Surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara
pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waku yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan
publik, adokat/pengacara, notari pejabat pembuat akta tanah (PPAT),
dan tidak melkukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenag dan hak
sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai
pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan
usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada
badan lain yang anggarannya bersuber dari keuangan negara;
i. Kartu tanda amggota partai politik peserta pemilu;
j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya di calonkan oleh 1 (satu)
partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani
diatas kertas bermaterai cukup;
k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu)
daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
Persyaratan tersebut adalah persyaratan yang harus dipenui oleh semua calon
anggota legislatif dari partai manapun. Menurut penulis pemenuhan persyaratan
administrasi tidak menjadi kendala yang benar-benar berarti, walaupun kadang kala
pada beberapa persyaratan administrasi inilah, terutama kasus pemalsuan ijazah
yangmenjadi biang persoalan. Tetapi dengan hasil wawancara dengan pengurus DPD
Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow utara kasus pemalsuan ijazah ini tidak
ditemukan selama proses rekrutmen bacaleg DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara.
Ketentuan kuota 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif partai
Golkar serta sebagaiman diatur oleh Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008, target
komposisi perempuan dalam daftar caleg belum terpenuhi oleh DPDPartai Golkar. Ini
merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh partai Golkar di Kabupaten Bolang
Mongondow Utara.
TABEL 5
PERBANDINGAN CALEG DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA DARI PARTAI GOLKAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN
JENIS
KELAMIN
Jumlah
(%)
Laki-laki 5(87%))
Perempuan 1 (13%)
Diolah dari data KPUD Bolmut
Mengenai kesulitan mendapatkan calon anggota legislatif yang berasal dari
perempuan DYyang tidak mengatakan namanya sebagai pengurus Golkar
Bolmutpada wawancara bertempat dirumahnyaberanggapan bahwa:
“Mungkin perempuan saat ini enggan untuk masuk kedunia politik terutama
menjadi caleg, karena kurang percaya diri bertarung dengan laki-laki”.(
Wawancara, 14-12-2012 )
Tetapi, menurut Komisi Nasional Perempuan (2012) dalam pengakuanya
dihadapan pers yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi mangatakan bahwa
tidaklah tepat anggapan umum bahwa minimnya keterlibatan perempuan dalam dunia
politik disebabkan oleh keengganan perempuan untuk masuk di ranah politik. Jikapun
ini ada keengganan ini adalah hasil konstruksi sosial yang bias gender, dimana
perempuan dipersiapkan sebagai tidak patut dalam dunia politik, tidak mau, tidak
berani dan tidak mampu terjun keduania politik. Konstruksi inilah yang merupakan
bentuk ketidakadilan gender itu sendiri. Sementara itu, laki-laki justru dikontruksikan
sebagai yang mampu dan pantas untuk berada di pentas politik dan urusan publik
lainnya.
Inti dari pendapat Komisi Nasional Perempuan tersebut dalah sudah semakin
mengakarnya kontruksi gender yang merugikan pihak perempuan, dimana gender
perempuan dikontruksi sebagai makhluk yang lemah yang tidak akan bisa bertarung
didunia politik yang serba bermain kepentingan, yang sangat berpotensi untuk timbul
konflik atau gesek-gesekan bahkan saling jatuh menjatuhkan. Senada dengan hal
tersebut, Ari Bainus (2009:34) berpendapat bahwa “ stereotipe terhadap minimnya
keterwakilan perempuan di legislatif, antara lain perempuan kerap dianggap tidak
capabel untuk menggurus hal-hal terkait bidang politik”.
Ari Bainus mengajukan tiga solusi masalah sulitnya ketercapaian kuota 30%
perempuan di daftar caleg partai, lebih-lebih diparlemen, yaitu:
(1) Kewajiban menyediakan 30% keterwakilan perempuan, sebenarnya tidak hanya
dalam konteks keanggotaan legislatif, tetapi UU tentang Partai Politik pun
mengamanatakan agar di dalam kepengurusan partai politik terdiri dari 30%
perempuan,
(2) Membangun kesadaran dikalangan para pemlih untuk memahami mengenai
pentingnya kebijakan mendukung kaum perempuan. Caranya, dengan memilih calon
legislatif perempuan apapun partainya,
(3) Kedepan dibuat aturan yang lebih tegas lagi, misalnya 30 kursi DPR_RI, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperuntukkan bagi perempuan. Namun, tetap
melalui mekanisme pemilihan umum secara demokratis”.
Solusi yang diajukan tersebut tampaknya akan mendapat tantangan dari kultu
bangsa Indonesia sendiri yang masi diselimuti paham gender yang salah. Selain itu
ada juga pihak-pihak yang menolak affirmative action yang dianggap sebagai bentuk
diskriminasi baru yang merugikan pihak laki-laki. Salah satunya adalah judicial
review pasal 55 ayat (2) serta pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
dari UU No. 10 Tahun 2008 yang dilakuakan oleh Muhamad Soleh S.H; Sutjiptto SH,
M.Kn; Septi Notariana SH, M.Kn; Jose Dima Satria SH, M.Kn, kepada Mahkamah
Konstitusi.
Permasalahan perlunya peningkatan partisipasi politik yang dimanivestasikan
dalam keterwakilannya diparlemen harus dibenahi dari tubuh parpol sendiri. Partai
politk harus lebih berani memberikan ruang partisipasi bagi perempuan untuk
menempati posisi-posisi strategis dalam partai. Partai politik pun harus menjalankan
fungsinya sebagai salah satu agen pendidk politik bagi masyarakat, penekanan
terhdap partisipasi politik perempuan dengan mengikis kontruksi gender yang tidak
adil patut mendapat perhatian.