53

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru

dan Pemungutan Lainnya Pada Kantor SAMSAT Serpong

Pada bab ini dimulai dengan pembahasan dan penjelasan mengenai pelaksanaan pemungutan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Lainnya yang dilaksanakan oleh kantor

SAMSAT khususnya kantor SAMSAT Serpong. Hal ini disebabkan penulis mendapat

kesempatan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor dan pemungutan lainnya pada kantor tersebut.

IV.1.1. Mekanisme pelaksanaan pemungutan BBN I

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak di kantor SAMSAT terdapat beberapa mekanisme

pelaksanaan pemungutan. Adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor terdiri dari mekanisme BBN I dan BBN II. Kali ini penulis akan

menjelaskan mekanisme pelaksanaan pemungutan BBN I. pelaksanaan pemungutan BBN I pada

kantor SAMSAT Serpong terbagi tiga yaitu:

IV.1.1.1 Pendaftaran Kendaraan Bermotor CKD (Completely Knocked Down)

CKD adalah singkatan dari ( Completely Knocked Down ) dimana semua spare part /

alat dan bagian bagian mobil / motor di import / di export dalam keadaan terpisah untuk

di rakit dan dijual di negara tujuan pemasaran Mobil / Motor tersebut. Dalam hal ini agen

pemasaran / importir merek mobil / motor yang bersangkutan akan melakukan proses

perakitan untuk kemudian dijual kepada end user / konsumen. Dalam hal ini

54

Gambar IV.1

Tata Cara Pendaftaran Kendaraan Bermotor CKD

diperuntukkan bagi kendaraan bermotor baru. Kendaraan bermotor ini belum memiliki

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB),

dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dikarenakan hal-hal tersebut maka

pemilik / wajib pajak harus mendaftarkan kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT

sehingga mendapat pengesahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Bermotor CKD:

1. Mengisi formulir permohonan

2. Cek fisik kendaraan bermotor

3. Faktur pembelian

55

4. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) / Vehicle Identification Number (VIN)

5. Copy identitas :

a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah (KTP, SIM & PASPORT ASLI), bagi

yang berhalangan melamprkan surat kuasa.

b. Badan hukum: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) & Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan tanda tangan

pimpinan serta cap badan hukum.

c. Instansi pemerintah: surat tugas / surat kuasa bermaterai dan ditanda tangani oleh

pimpinan serta dibubuhi cap instansi.

IV.1.1.2. Pendaftaran kendaraaan bermotor CBU (Completely Build Up)

CBU adalah singkatan dari ( Completely Build Up ) dimana Mobil / motor di import

dalam keadaan untuh /sudah dirakit secara penuh dan tidak membutuhkan proses lanjutan

untuk dapat di jual kepada end user ( pemakai / konsumen ) dalam hal ini semua jenis

perakitan sudah dilakukan di negara asal / pabrik merek mobil / motor yang bersangkutan.

Untuk kendaraan bermotor CBU sebenarnya memiliki mekanisme pembayaran yang

sama dengan kendaraan bermotor CKD hanya saja kendaraan bermotor CBU harus

melengkapi beberapa persyaratan sebagai yang sedikit berbeda dengan kendaraan CKD.

Persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor CBU form A:

1. Mengisi formulir permohonan.

2. Cek fisik kendaraan bermotor.

3. Rekomendasi dir lantas BABINKAM POLRI (TNT 30 juni 2002 khusus form A, B,

dan C yang diterbitkan oleh kantor bea dan cukai tanjung priok I,II dan III Halim,

Soekarno Hatta, Bekasi, Bogor, Purwakarta, dan Kantor pusat Bea dan Cukai Jakarta).

56

4. Formulir A asli 3 lembar.

5. Surat Tanda Pendaftaran Type (TPT) dan Varian dari Departemen Perindustrian dan

Perdagangan (DEPERINDAG).

6. Sertifikat lulus uji tipe (S.U.T) dari DITJEN HUBDAR (Direktorat Jendral

Perhubungan Darat).

7. Identitas pemilik : KTP/surat kuasa/SIUP/NPWP.

8. Surat persetujuan pengeluaran barang.

9. Vehicle Identification Number (VIN).

10. Faktur Importir.

11. Foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

12. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSPCP).

13. Invoice.

14. Packing List.

15. Bill Of Landing.

Gambar IV.2

Tata Cara Pendaftaran Kendaraan Bermotor CBU

57

IV.1.1.3. Pendaftaran Dump TNI/POLRI

Persyaratan pendaftaran DUMP TNI/POLRI:

1. Mengisi formulir permohonan.

2. Identitas:

a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah (KTP, SIM, dan PASPORT asli), bagi

yang berhalangan melampirkan surat kuasa.

b. Badan hukum: SIUP dan NPWP, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai dan

tanda tangan pimpinan serta cap badan hukum.

c. Instansi pemerintah: surat tugas/surat kuasa bermaterai dan ditanda tangani

pimpinan serta dibubuhi cap instansi.

3. Surat keputusan penghapusan:

a. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima TNI.

b. Surat keterangan penjualan dari kas angkatan / KAPOLRI.

58

4. Daftar kolektif kendaraan bermotor yang dilegalisir oleh kesatuan yang melaksanakan

dump / penghapusan.

5. Berita acara penjualan.

6. Kuitansi pembayaran yang bermaterai cukup.

7. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.

Gambar IV.3

Tata Cara Pendaftaran Kendaraan Bermotor Dump TNI / POLRI

Dalam mekanisme pembayaran BBN I pemilik / wajib pajak harus melalui beberapa loket /

POKJA (kelompok kerja). Berikut adalah tugas dan fungsi POKJA pada pembayaran BBN I:

59

Loket / POKJA I : Penyediaan formulir dan penerangan.

Loket / POKJA II : Cek fisik kendaraan bermotor.

Loket / POKJA III : Pendaftaran, penelitian dan penetapan.

Loket / POKJA IV : penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik

nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana

kecelakaan lalu lintas jalan.

Loket / POKJA V : Penyerahan STNK dan TNKB.

Loket/ POKJA VI : Pengarsipan.

Contoh perhitungan BBN I : seorang pria membeli sebuah mobil dengan keterangan sebagai

berikut Toyota New Avanza 1.3G A/T tahun 2012 dengan harga on the road sebesar

Rp.170.700.000 sedangkan NJKB untuk kendaraan tersebut sebesar Rp.133.000.000, berapakah

besar BBN I yang harus dibayar?

BBN I = DPP X Tarif

= NJKB X Tarif

= Rp.133.000.000 X 10%

= Rp.13.300.000 (jadi besar BBN I yang harus dibayar adalah Rp.13.300.000).

IV.1.2. Mekanisme pelaksanaan pemungutan BBN II

Dalam mekanisme ini diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang telah berpindah

kepemilikan atau tangan kedua dan selanjutnya. Kendaraan ini telah memiliki STNK, TNKB,

dan BPKB. Oleh karena disebabkan oleh perpindahan kepemilikkan maka diperlukan perubahan

data kendaraan yang disesuaikan dengan wajib pajak. perubahan ini wajib dilaporkan ke kantor

SAMSAT agar dapat diubah dengan identitas terbaru.

60

Sebagai contoh pada SAMSAT Serpong salah satu BBN II yang bisa dilakukan adalah

rubah bentuk / ganti warna, persyaratan yang diperlukan ialah:

1. Mengisi formulir

2. Identitas:

a. Perorangan: foto copy tanda jati diri yang sah, bagi yang berhalangan

melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

b. Untuk badan hukum: salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy, keterangan

domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani pimpinan serta

dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

c. Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): surat tugas/ surat

kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap

badan hukum yang bersangkutan.

3. STNK dan BPKB asli.

4. Surat rubah bentuk dari perusahaan karoseri / bengkel yang memiliki ijin yang sah.

5. Bukti pelunasan PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi).

6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan.

61

Gambar IV.4

Tata Cara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN II)

Contoh perhitungan BBN II : seorang pria membeli sepeda motor second / bekas seharga dengan

keterangan sebagai berikut Yamaha Jupiter MX 135 (2005) dengan harga Rp.5.000.000 besarnya

PKB yang tertera pada STNK sebesar Rp.156.000 maka berapakah BBN II yang harus dibayar?

BBN II = 2/3 X PKB

= 2/3 X Rp.156.000

= Rp.104.000 (jadi besar BBN II yang harus dibayar adalah Rp.104.000).

IV.1.3. Mekanisme Pelaksanaan Pengesahan dan Perpanjangan

Pengesahan dan perpanjangan dilakukan untuk kendaraan bermotor yang telah mendapatkan

STNK, TNKB, dan BPKB. STNK dan TNKB yang dimiliki memiliki masa berlaku selama 5

62

tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap tahunnya untuk pelunasan pajak kendaraan bermotor.

Untuk perpanjangan dilakukan setiap lima tahun sekali dan sekaligus melunasi pajak kendaraan

bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), biaya administrasi

STNK dan plat nomor.

Persyaratan Perpanjangan dan pengesahan kendaraan roda dua dan roda empat:

1. Mengisi formulir.

2. Identitas:

a. Perorangan: foto copy tanda jati diri yang sah, bagi yang berhalangan

melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

b. Untuk badan hukum: salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy, keterangan

domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani pimpinan serta

dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

c. Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): surat tugas/ surat

kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap

badan hukum yang bersangkutan.

3. STNK asli.

4. BPKB asli

5. Bukti pelunasan PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ (SKBD yang telah divalidasi) tahun

terakhir.

6. Apabila masa berlaku STNK telah habis (5 tahun) harus melampirkan bukti hasil

pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

63

Gambar IV.5

Tata Cara Perpanjangan dan Pengesahan STNK

Jenis pelayanan pengesahan STNK masuk dalam pelayanan loket / kelompok kerja

(Pokja):

Loket / Pokja I : Penyediaan formulir dan penerangan.

Loket / Pokja III : Pendaftaran, penelitian dan penetapan.

Loket / Pokja IV : Penerimaan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Loket / Pokja V : Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

dan Tanda Pelunasan Pajak (TPP).

Loket / Pokja VI : Pengarsipan.

64

Jenis pelayanan perpanjangan STNK dan TNKB setelah 5 tahun, masuk dalam pelayanan

loket / kelompok kerja (Pokja):

Loket / Pokja I : Penyediaan formulir dan penerangan.

Loket / Pokja II : Cek fisik kendaraan bermotor.

Loket / Pokja III : Pendaftaran, penelitian dan penetapan.

Loket / Pokja IV : penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, biaya

Administrasi STNK, biaya TNKB dan Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Loket / Pokja V : Penyerahan STNK, TNKB, dan Tanda Pelunasan Pajak.

Loket/ Pokja VI : Pengarsipan.

IV.1.4. Mekanisme Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar Daerah

Bagi pemilik kendaraan bermotor yang ingin memindahkan kendaraannya keluar daerah

pendaftaran dimana kendaraan tersebut terdaftar maka terlebih dahulu pemilik harus mencabut

berkas pada bagian tata usaha polri dan mengisi formulir untuk mendapatkan surat keterangan

pindah sebagai pengganti STNK dan surat keterangan fiskal antar daerah yang memuat data

kendaraan dan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama dan SWDKLLJ. Fungsi

dari surat keterangan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tunggakkan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor dan mendahului kewajiban perpajakannya.

Persyaratan mutasi ialah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir.

2. Identitas:

a. Perorangan: foto copy KTP, SIM / PASSPORT.

65

b. Badan hukum: SIUP / NPWP + 1 lembar foto copy, keterangan domisili, surat kuasa

bermaterai dan ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel.

c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN/BUMD): surat tugas / surat kuasa bermaterai

cukup dan ditanda tangani serta dibubuhi stempel

3. Surat rekomendasi dari Dir Lantas Babinkam Polri.

4. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

5. Surat pengantar dari perusahaan.

6. Kwitansi pembelian.

7. Surat keterangan ganti warna (apabila ganti warna).

8. STNK, BPKB, dan cek fisik.

GambarIV.6

Tata Cara Mutasi Keluar Daerah

66

IV.2. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ex

CD/CC.

Kendaraan bermotor ex CD/CC merupakan kendaraan yang dahulu dimiliki korps diplomatik

(kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (Corps

Diplomatique) atau CC (Corps Consulaire). Berdasarkan KMK No. 90 / KMK.04 / 2002 yang

kemudian dilengkapi pada PMK No. 137 / PMK.04 / 2007 kendaraan bermotor milik CD/CC

dapat dijual atau dipindahtangankan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Untuk kendaraan Kantor perwakilan diplomatik, Kantor perwakilan konsuler dan

Kantor perwakilan organisasi internasional. Kendaraan bermotor dapat dijual atau

dipindahtangankan apabila:

a. Telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal

Bea dan Cukai; atau

b.kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat

dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun.

2. Untuk kendaraan pejabat perwakilan negara asing, dan staf administrasi dan teknik

perwakilan negara asing baik yang memiliki paspor diplomatik atau dinas.

Kendaraan bermotor dapat dijual atau dipindahtangankan apabila:

a. Telah digunakan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal

keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau

b. Masa tugas yang bersangkutan di Indonesia berakhir sebelum 2 (dua) tahun; atau

c. Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat/tidak layak

dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas sebelum 2 (dua) tahun.

67

3. Permohonan penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor diajukan

kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh pemilik/ pejabat yang memiliki atau

kuasanya berdasarkan persetujuan dari Departemen Luar Negeri dengan

menyebutkan alasan pemindahtanganan.

4. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan dengan menggunakan Formulir

sebagaimana ditetapkan.

5. Atas penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 dan Pasal 10, bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang

terhutang harus dilunasi dengan menggunakan tarif pembebanan dan nilai pabean

yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dimaksud dijual atau

dipindahtangankan.

Persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor ex CD / CC:

1. Mengisi formulir SPPKB (Surat Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor).

2. Identitas/tanda jati diri pemohon/ pemilik yang sah.

3. STNK asli.

4. BPKB asli.

5. Pemberitahuan impor barang.

6. Formulir C dari bea cukai.

7. Kwitansi pembelian yang sah.

8. Bukti hasil pemeriksaaan fisik kendaraan bermotor.

IV.3. Cara Mengatasi Kendaraan Bermotor Ilegal.

Tidak semua kendaraan bermotor yang masuk kedalam negeri merupakan kendaraan yang

legal ada beberapa orang atau oknum yang kerap kali melakukan kecurangan dengan

68

menyelundupkan kendaraan bermotor yang tidak memiliki ijin dan kelengkapan surat-surat yang

sah. Jenis-jenis tindakan ilegal meliputi:

1. Menyelundupkan kendaraan dari luar wilayah pabean kedalam wilayah pabean.

2. Membuat surat-surat kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor palsu.

3. Menjual kendaraan curian.

Untuk mengatasi hal-hal ini diperlukan kerjasama dari semua pihak tidak hanya menjadi

Tanggung jawab Polisi tetapi menjadi tanggung jawab bea cukai, pemerintah daerah, warga

masyarakat hingga konsumen itu sendiri. Tindak pencegahan dan untuk mengatasi kendaraan

bodong / ilegal tersebut dapat dengan cara:

1. Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar negeri, dengan cara

memeriksa kelengkapan surat-surat dan kelengkapan / kelegalan lembaga yang

melakukan import kendaraan bermotor tersebut dan tujuan melakukan import

kendaraan bermotor.

2. Melakukan razia guna memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang

dimiliki oleh pengguna kendaraan bermotor.

3. Mendata dan memeriksa secara lengkap baik kendaraan bermotor baru, kendaraan

bermotor yang melakukan balik nama, mutasi maupun pada saat perpanjangan dan

pengesahan surat-surat kendaraan bermotor.

4. Mendata kelengkapan setiap kendaraan bekas yang yang diperjualbelikan di show room.

5. Teliti sebelum membeli dan jangan mudah tergiur dengan harga murah yang

ditawarkan penjual terlebih jika harga yang ditawarkan jauh dibawah Harga Pasaran

Umum (HPU) kendaraan sejenisnya.

69

IV.4. Perlakuan Terhadap Kendaraan Bermotor yang Bertujuan Untuk Pameran.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 9 ayat 6 tentang pajak dan retribusi

daerah, termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukkan kendaraan bermotor dari

luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali:

1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.

2. Untuk diperdagangkan.

3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

4. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf

internasional.

Sebagaimana disebutkan dalam point 4 bahwa kendaraan yang bertujuan untuk dipamerkan

dibebaskan dari bea balik nama kendaraan bermotor, tetapi banyak kecurangan yang terjadi

terhadap mobil untuk pameran ini yaitu banyaknya mobil pameran yang tiba-tiba berpindah

tangan secara ilegal yaitu tanpa membayar bea balik nama yang masih terhutang padahal

seharusnya kendaraan tersebut hanya untuk dipamerkan yang kemudian akan dikembalikan ke

negara asalnya. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dan pengawasan khusus dari Polisi, pihak

penyelanggara, ATPM , dan Bea Cukai untuk mengecek berapa pabrikan kendaraan bermotor

yang mengikuti pameran, jumlah kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, dan identitas

kendaraan bermotor (meliputi nomer mesin, rangka, dan warna kendaraan) yang mengikuti

pameran dan setelah mengikuti pameran agar dapat mencegah terjadinya kecurangan terhadap

kendaraan bermotor untuk pameran.

IV.5. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan dari beberapa

penerimaan yang diperoleh kantor SAMSAT. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai

70

peranan yang sangat penting dan signifikan dalam pemasukkan daerah. Kali ini penulis akan

menganalisis mengenai efektifitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

IV.5.1. Laju Pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru di Kantor

SAMSAT Serpong

Laju pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada kantor SAMSAT

Serpong dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2009, 2010, dan 2011) dapat dilihat pada Grafik

IV.1 sebagai berikut:

Sumber : UPTD Serpong

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Baru (BBN I) selama tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 realisasi

BBN I adalah sebesar Rp.61.382.520.000 dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar

Rp.104.599.127.500 dan peningkatan terus terjadi hingga tahun 2011 yaitu sebesar

Rp.148.610.880.000. Untuk mengetahui besarnya presentase laju pertumbuhan BBN I pada

kantor SAMSAT Serpong dapat dilihat pada Tabel IV.1 dibawah ini:

Grafik IV.1 Realisasi BBN I di Kantor SAMSAT Serpong

71

Tabel IV.1 Petumbuhan BBN I di Kantor SAMSAT Serpong

No Tahun Realisasi Pertumbuhan (Rp.) Pertumbuhan (%) 1 2009 61.382.520.000 - - 2 2010 104.599.127.500 43.216.607.500 70.41 3 2011 148.610.880.000 44.011.752.500 42.08

Rata-Rata 56.24 Sumber : UPTD Serpong, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan BBN I

mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 mulai mengalami peningkatan dari

tahun 2009 yaitu sebesar 70.41% dan pada tahun 2011 terjadi penurunan pertumbuhan menjadi

42.08% walaupun secara rupiah terjadi kenaikan tetapi secara presentase terjadi penurunan

sebesar 28.33%. Dari hasil rata-rata perhitungan pertumbuhan BBN I diperoleh rata-rata sebesar

56.24%,

IV.5.2. Perbandingan Pertumbuhan Rencana dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Baru di Kantor SAMSAT Serpong

Setiap tahunnya Dinas pendapatan Daerah melakukan perencanaan terhadap pajak daerah

yang akan dipungut pada tahun selanjutnya tidak terkecuali BBN I. Perencanaan penerimaan

tersebut harus dilakukan dengan baik dan matang sehingga diperoleh realisasi yang maksimal,

sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai atau bahkan dapat melebihi target yang

ditentukan oleh Dinas Pendapatan daerah. Pada Grafik IV.2 akan menampilkan perbandingan

antara rencana dengan realisasi BBN I di Kantor SAMSAT Serpong dalam kurun waktu tiga

tahun terakhir (2009, 2010, dan 2011), sebagai berikut:

72

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa antara rencana dan realisasi BBN I menunjukkan adanya

kenaikan terus-menerus tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2009 realisasi BBN I sebesar

Rp.61.38.520.000 dimana jumlah ini melampaui dari target yang ditetapkan sebesar

Rp.51.676.288.000. Pada tahun 2010 terjadi lagi peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan

sebesar Rp.76.508.751.000 menjadi sebesar Rp.104.599.127.500. Kemudian pada tahun 2011

masih terjadi peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan sebesar Rp.129.119.857.000

menjadi sebesar Rp.148.610.880.000. Untuk mengetahui besarnya presentase antara rencana dan

realisasi BBN I di kantor SAMSAT Serpong dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut ini:

Grafik IV.2 Perbandingan Pertumbuhan Rencana dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Baru di Kantor SAMSAT Serpong

Sumber : UPTD Serpong

73

Sumber : UPTD Serpong

Berdasarkan Tabel 3 diatas diketahui bahwa BBN I di Kantor SAMSAT Serpong mengalami

kenaikan baik dalam rencana maupun realisasi. Pada tahun 2009 terjadi pertumbuhan realisasi

sebesar 118.78%. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan pertumbuhan realisasi sebesar 136.72%.

Namun pada tahun 2011 terjadi penurunan pertumbuhan realisasi dari yang sebelumnya 136.72%

menjadi 115.10% walaupun secara rupiah realisasi pada tahun 2011 telah melebihi rencana yang

telah ditetapkan. Dari hasil rata-rata perhitungan pertumbuhan realisasi penerimaan dari yang

telah dianggarkan didapatkan angka sebesar 123.53%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

pencapaian realisasi dari rencana yang telah ditetapkan setiap tahunnya baik sekali karena selalu

melebihi 100% atau melebihi rencana yang telah ditetapkan.

IV.5.3. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Terhadap Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Serpong

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru

(BBN I) yang dibayarkan saat pertama membeli atau penyerahan pertama atas kendaraan

bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN II) yang dibayarkan pada saat

pergantian kepemilikan atau penyerahan kedua. Pada Grafik IV.3 berikut ini akan menampilkan

kontribusi BBN I terhadap BBNKB selama tiga tahun terakhir:

Tabel IV.2 Perbandingan Pertumbuhan Rencana dan Realisasi Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor Baru di Kantor SAMSAT Serpong

No Tahun Rencana Realisasi Pertumbuhan (%) 1 2009 51.676.288.000 61.382.520.000 118.78 2 2010 76.508.751.000 104.599.127.500 136.72 3 2011 129.119.857.000 148.610.880.000 115.10

Rata - Rata 123.53

74

Grafik IV.3

Kontribusi BBN I Terhadap Penerimaan BBNKB

Sumber : UPTD Serpong

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa BBN I memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap penerimaan BBNKB pada SAMSAT Serpong dikarenakan selama tiga tahun terakhir

realisasi BBN I selalu melebihi target yang telah direncanakan sehingga penerimaan dari sektor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor cukup potensial dan hal ini juga menunjukkan bahwa

dalam tiga tahun terakhir banyak terjadi pembelian kendaraan bermotor baru dikawasan serpong.

Pada Tabel IV.3 berikut ini akan ditampilkan besarnya kontribusi BBN I terhadap BBNKB

selama 3 tahun terakhir:

Sumber : UPTD Serpong, diolah

Tabel IV.3 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Terhadap Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Serpong

No Tahun Realisasi BBN I Realisasi BBNKB Pertumbuhan (%) 1 2009 61.382.520.000 63.913.052.550 96.04 2 2010 104.599.127.500 107.135.453.700 97.63 3 2011 148.610.880.000 151.754.552.200 97.93

Rata - Rata 97.20

75

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir BBN I selalu mengalami

kenaikan tiap tahunnya dan menyumbang lebih dari setengah dari pendapatan BBNKB pada

SAMSAT Serpong. Dibuktikan pada tahun 2009 BBN I memberikan kontribusi sebesar 96.04%,

lalu pada tahun 2010 BBN I memberikan kontribusi sebesar 97.63% meningkat 1.59% dari tahun

2009 dan pada tahun 2011 BBN I memberikan kontribusi sebesar 97.93% meningkat 0.30% dari

tahun 2010 jika dirata-rata maka BBN I selama tiga tahun terakhir rata-rata memberikan

kontribusi sebesar 97.20% kepada pendapatan BBNKB.

IV.5.4. Laju Pertumbuhan PAD Pada UPTD Serpong

Salah satu cara untuk menghitung besarnya peranan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

yaitu dengan melakukan analisis perbandingan dengan Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya.

Besarnya realisasi penerimaan PAD dapat dilihat pada Grafik IV.4 berikut ini:

Sumber : UPTD Serpong

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa realisasi PAD menunjukkan tren yang

positif dengan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2009 PAD yang diperoleh

Grafik IV.4 Realisasi PAD

76

sebesar Rp.120.656.348.885. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan PAD menjadi

Rp.177.454.749.615 dan peningkatan terus berlanjut pada tahun 2011 yaitu sebesar

Rp.280.990.520.537. Untuk mengetahui besarnya presentase laju pertumbuhan PAD dapat

dilihat pada Tabel IV.4 berikut ini

Sumber : UPTD Serpong, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli daerah

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi

peningkatan pertumbuhan sebesar 47.07% dari tahun 2009. Peningkatan terus berlanjut pada

tahun 2011 yaitu sebesar 58.34%.

Jika dilihat dalam tiga tahun terakhir selalu terjadi peningkatan PAD, hal ini dikarenakan

selalu terlampauinya target yang direncanakan sehingga pertumbuhan PAD mengarah pada tren

positif.

Tabel IV.4 Laju Pertumbuhan PAD Tahun 2009-2011

No Tahun Realisasi PAD Pertumbuhan (Rp.) Pertumbuhan (%) 1 2009 120.656.348.885 - - 2 2010 177.454.749.615 56.798.400.730 47.07 3 2011 280.990.520.537 103.535.770.922 58.34

Rata-Rata 52.71

77

IV.5.5. Kontribusi BBNKB Terhadap PAD

Sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah ada berbagai macam pendapatan tetapi yang

paling terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak daerah. Pajak daerah memiliki beragam jenis

pajak, salah satu pajak yang menyumbang kontribusi paling dominan adalah BBNKB. berikut

akan ditampilkan besarnya kontribusi BBNKB terhadap PAD dalam Grafik IV.5, sebagai

berikut:

Sumber : UPTD Serpong

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki

kontribusi yang cukup besar terhadap jumlah Pendapatan asli daerah. Berikut ini akan

ditampilkan besarnya nilai yang diberikan oelah Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Baru

terhadap Pendapatan Asli daerah pada Tabel IV.5 dibawah ini:

Grafik IV.5 Kontribusi BBNKB Terhadap PAD

78

Sumber : UPTD Serpong, diolah

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan penerimaan yang

cukup baik dari setiap tahunnya. Pada tahun 2009 realisasi Bea Balik Nama kendaraan Bermotor

memberikan kontribusi penerimaan terhadap Pendapatan asli Daerah sebesar 52.97%, kemudian

pada tahun 2010 kontribusi penerimaan Bea Balik Nama kendaraan bermotor meningkat menjadi

60.37% meningkat 7.40% dari tahun 2009, tetapi pada tahun 2011kontribusi penerimaan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor turun sebesar 6.37% menjadi 54.01% hal ini disebabkan

peningkatan target PAD pada tahun 2010-2011 yang meningkat sebesar 30.9% dibanding tahun

2009 ke 2010 yang hanya 13.8% Jika dilihat dari dari tiga tahun terakhir maka rata-rata

kontribusi penerimaan Bea Balik Nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

cukup tinggi yaitu sebesar 55.78%, ini menandakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Baru memberikan kontribusi yang potensial bagi Pendapatan Asli daerah.

IV.5.6. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Baru Yang Terdaftar Pada SAMSAT

Serpong

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru identik dengan pertumbuhan kendaraan bermotor

baru yang terjual. Dalam tiga tahun terakhir kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan yang

Tabel IV.5 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No Tahun Realisasi BBNKB Realisasi PAD Pertumbuhan (%)

1 2009 63.913.052.550 120.656.348.885 52.97 2 2010 107.135.453.700 177.454.749.615 60.37 3 2011 151.754.552.200 280.990.520.537 54.01

Rata - Rata 55.78

79

sangat pesat yang mengakibatkan peningkatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru. Ada

berbagai jenis kendaraan bermotor baru yang terjual tiap tahunnya dan Pada Tabel IV.6 akan

ditunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor baru yang terdaftar pada SAMSAT Serpong yang

dikelompokkan sesuai jenisnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Sumber : SAMSAT Serpong

Dari Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa kendaraan bermotor yang mengalami pertumbuhan

tertinggi tiap tahunnya terutama terjadi peningkatan yang tinggi pada 2010 hal ini disebabkan

karena pada tahun 2009 jumlah penjualan kendaraan bermotor mengalami penurunan yang

diakibatkan adanya krisis global sehingga terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor,

sedangkan pada tahun 2010 situasi perekonomian sudah membaik sehingga penjualan kendaraan

kembali meninggi dan pada tahun 2011 penjualan kendaraan bermotor kembali kepada kondisi

normal bahkan meningkat pesat dan untuk penjualan kendaraan bermotor masih didominasi oleh

kendaraan bermotor berjenis mini bus dan sepeda motor, dibuktikan pada tahun 2010 kendaraan

Tabel IV.6 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Baru Yang Terdaftar Pada SAMSAT Serpong

No Jenis Kendaraan Bermotor Tahun

2009 2010 2011

1 Sedan,Sedan Station dan Sejenisnya 327 406 299

2 Jeep dan Sejenisnya 168 422 559 3 Mini Bus dan Sejenisnya 1,873 3,915 5,555 4 Microbus dan Sejenisnya 8 43 33 5 Bus dan Sejenisnya - 12 36 6 Pick Up dan Sejenisnya 200 381 574 7 Truk dan Sejenisnya 174 312 442 8 Kendaraan Alat-Alat Berat - - -

9 Sepeda Motor (Roda 2 dan Roda 3) 10,473 17,697 18,374

Jumlah 13,223 23,188 25,872

80

mini bus mengalami penigkatan menjadi 3,951 dari tahun 2009 yang berjumlah 1,873 dan pada

tahun 2011 terjadi peningkatan yang sangat drastis yaitu menjadi 5,555 dari tahun 2010 yang

berjumlah 3,915. Untuk jenis sepeda motor pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah sepeda

motor menjadi 17,697 yang sebelumnya pada tahun 2009 berjumlah 10,473 dan pada tahun 2011

terjadi peningkatan menjadi 18,374 dari tahun 2010 yang berjumlah 17,697. Diperkirakan

peningkatan akan terus berlanjut pada tahun berikutnya untuk kendaraan berjenis mini bus dan

sepeda motor dikarenakan jumlah peminat untuk kendaraan jenis ini diperkirakan akan terus

bertambah disebabkan banyaknya peminat untuk mini bus termasuk MPV (Multi Purpose

Vehicle) dikarenakan rata-rata masyarakat Indonesia menganut paham kekeluargaan dimana

mereka lebih menyukai kendaraan khususnya mobil yang dapat membawa anggota keluarga

selain itu pajak yang lebih murah dibanding sedan karena masuk dalam kategori minibus

membuat MPV mempunyai daya tarik yang kuat, selain itu beberapa MPV yang mendominasi

saat ini seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Nissan Grand Livina dan Suzuki APV adalah

Kendaraan yang mempunyai kapasitas mesin relatif kecil, antara 1000cc hingga 1.500 cc.

sehingga lebih irit dalam penggunaan bahan bakarnya., sedangkan alasan banyak pengguna

memilih sepeda motor karena sepeda motor memiliki harga yang murah, irit dan praktis dan

terjangkau semua kalangan, kemudian adanya sistem kredit yang memberikan kemudahan

seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor dan rendahnya DP (Down payment) yang

ditawarkan untuk memiliki kendaraan berjenis tersebut terutama untuk jenis sepeda motor.

IV.6. Analisis Mekanisme Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru (BBN I) merupakan pajak yang dipungut sebagai

pembayaran oleh wajib pajak (pemilik kendaraan), pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat

pembelian atau saat penyerahan kendaraan dari dealer kepada pembeli (wajib pajak). Bea Balik

81

Nama dapat terjadi karena terdapat perpindahan hak milik dan kewajiban dari kendaraan tersebut.

Saat melakukan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru ada tiga pihak yang

ikut dalam proses tersebut yaitu Dispenda berkaitan dengan pajak yang merupakan pendapatan

daerah, Kepolisian berkaitan dengan identitas kendaraan bermotor, dan Jasa Raharja berkaitan

dengan asuransi yang disebut sebagai Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJ).

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Baru adalah berdasarkan nilai jual

yang kemudian dikalikan dengan tarif yang telah ditentukan. Dalam penetapan nilai jual ini atau

disebut juga Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan tiap tahunnya oleh Peraturan

Gubernur. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi dalam pelaksanaan

BBN I yaitu adanya NJKB kendaraan yang tidak terdapat pada tabel yang disebabkan tidak

terdatanya kendaraan dikarenakan kendaraan tersebut merupakan kendaraan Completely Built Up

(CBU) yang merupakan kendaraan import yang tidak ada di dalam negeri sebelumnya. Hal ini

menimbulkan kebingungan dalam menetapkan NJKB dimana kendaraan sudah masuk dan

bahkan sudah memiliki pemilik tetapi masih belum dapat ditentukan besarnya BBN I yang harus

di bayar.

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur

Banten Nomor 37 Tahun 2011 tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyatakan dasar pengenaan merupakan

hasil perkalian dari nilai jual dengan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan

jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual

ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) suatu kendaraan bermotor. Bobot yang

ditetapkan untuk kendaraan sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus,

82

sepeda motor serta alat-alat berat dan alat-alat besar memiliki bobot 1 (satu) sedangkan untuk

mobil barang / beban memiliki bobot 1.3 (satu koma tiga).

Penetapan NJKB untuk dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor untuk jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam lampiran

peraturan Gubernur dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas

nama Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan:

1. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah

harga kosong (Off the road) atau 21.5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah

perkiraan harga isi (on the road).

2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan

merek, jenis, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

Sedangkan untuk jenis, merek, dan tipe yang telah tercantum dalam Peraturan Gubernur

ketentuan dalam menentukan NJKB adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya belum tercantum, maka besarnya nilai jual

dihitung dengan menambahkan 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya.

2. Untuk tahun pembuatan yang lebih tua yang nilai jualnya belum tercantum, maka

dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 5% (lima

persen) setiap tahun maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan harga

pasaran umum yang berlaku.

Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan dasar pengenaan

PKB dan BBN-KB terhadap jenis, merek, tipe, serta tahun pembuatan kendaraan bermotor yang

83

belum tercantum. Dengan demikian pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menentukan

NJKB kendaraan bermotor dan hal ini dapat menambah kelancaran pemungutan Bea Balik Nama

Kendaran Bermotor terutama untuk kendaraan bermotor yang tidak atau belum terdaftar NJKB-

nya.

Dalam proses penghitungan tersebut memakan waktu 10 (sepuluh hari) hal ini menyebabkan

lamanya proses pelaksanaan bea balik nama kendaraan bermotor baru yang dapat memakan

waktu menjadi lebih dari 10 (sepuluh) hari. Untuk kendaraan yang NJKB-nya telah tercantum

dalam proses pembayaran BBN I memakan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dikarenakan

untuk Provinsi Banten dalam hal penomoran kendaraan dan penerbitan BPKB dilakukan di Polda,

hal ini dapat berdampak pada terhambatnya pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

IV.7. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan

kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah dan hal ini harus dipertahankan atau bahkan

ditingkatkan agar daerah tidak kehilangan sumber pendapatan yang potensial, oleh karena itu

salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Ekstensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan

menitikberatkan kepada perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah suatu cara

untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitikberatkan pada penggunaan sistem baru

dan pengembangan sistem yang sudah ada.

Jenis ekstensifikasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor adalah pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan dinas baik

84

pelat merah / TNI / Polri hal ini dapat meningkatkan objek pajak sekaligus pendapatan pajak,

sedangkan intensifikasi pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan razia kendaraan bermotor secara berkala untuk memeriksa kelengkapan surat-

surat kendaraan dan pelunasan kewajiban pajak kendaraan.

2. Pembuatan Samsat on line, dimana dapat mempermudah wajib pajak / pemilik kendaraan

dalam membayar kewajiban pajaknya melalui sistem komputerisasi.

3. Pengadaaan Samsat keliling, mempermudah wajib pajak / pemilik kendaraan untuk dapat

membayar kewajiban pajaknya dengan membuka stand pembayaran di tempat-tempat

strategis tanpa perlu datang ke kantor Samsat.

4. Pemberia surat teguran kepada wajib pajak / pemilik kendaraan yang belum melunasi

kewajibannya.