Upload
vocong
View
234
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 1
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten
Banyuwangi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014 harus
sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. RKP
pusat tahun 2014 mengambil tema pembangunan “Memantapkan
Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang
Berkeadilan”. Unsur-unsur pokok dalam tema RKP 2014, meliputi 3 hal sebagai
berikut.
1. Pemantapan Perekonomian Nasional;
Peningkatan daya saing;
Peningkatan ketahanan ekonomi;
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;
Pembangunan SDM;
Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
Mitigasi bencana;
Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.
Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan
Pemilu 2014.
Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 11 prioritas nasional dan 3
bidang lainnya. Prioritas nasional dan isu strategis tahun 2013 mencakup 11
prioritas yaitu (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c)
kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f)
infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup
dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-
konflik; (k) kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Sedangkan ketiga
bidang lainnya meliputi (i) bidang politik, hukum, dan keamanan; (ii) bidang
perekonomian; (iii) bidang kesejahteraan rakyat.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 2
Gambar 4. 1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP 2014 sesuai dengan RPJM
Selanjutnya, prioritas nasional tersebut dijabarkan kembali dalam prioritas
dan isu strategis RKP 2014 sebagai berikut.
Gambar 4. 2 Lima Belas Isu Strategis ( dari 43 isu strategis yang difokuskan pendanaannya) dalam RKP 2014
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 3
Berdasarkan tema RKP Nasional dan isu strategis nasional diatas, maka
sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun
2014 antara lain:
1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6, 6 sampai
dengan 6, 8 persen.
2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5, 0 sampai dengan 6, 0
persen.
3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai dengan 10 persen.
4. Laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang 1 persen.
Dalam mendukung pencapaian RKP Tahun 2014, maka beberapa isu
strategis pemerintah daerah antara lain (1) Penyelesaian Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD; (2) Optimalkan Program
Pembangunan Pro-Rakyat, Keadilan untuk Semua, Dan MDG’S Melanjutkan
Inpres Nomor 3 Tahun 2010; (3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
(4) Tingkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (5) Penanganan
Stabilitas Politik Dalam Negeri; (6) Penegasan Batas Antar Daerah; (7)
Dukungan Terhadap Pelaksanaan Pnpm Mandiri Perdesaan; (8) Tingkatkan
Pengelolaan Keuangan Daerah; (9) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Sedangkan prioritas pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan
di Kabupaten Banyuwangi yaitu berupa penanganan jalan strategis nasional ruas
Gardu Atak-Kawah Ijen-Jambu sepanjang 73,65 Km yang terletak di Kab.
Bondowoso dan Banyuwangi, merupakan jalur potensial untuk mendukung
Kawah Ijen sebagai daerah tujuan wisata dan untuk mensukseskan program
pemanfaatan energi panas bumi (geothermal). Hal ini bertujuan untuk
memperlancar arus lalu lintas wisata dan lalulintas ekonomi serta mensukseskan
program pemanfaatan energi panas bumi (geothermal).
Disamping itu, proritas nasional lainnya, terutama dalam lingkup
infrastruktur daerah juga meliputi transportasi darat berupa Pengembangan
Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kab. Banyuwangi; kedua PELABUHAN
LAUT berupa Pembangunan Pelabuhan Boom Kab. Banyuwangi (lanjutan pemb.
breakwater) dan ketiga Pembangunan Bandara Blimbingsari Kab. Banyuwangi.
Sejalan dengan tema pembangunan pemerintah pusat, kebijakan
pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah “Memantapkan Stabilitas
Dan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Global Untuk Kemakmuran
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 4
Rakyat Jawa Timur Yang Lebih Baik” yang dijabarkan ke dalam unsur pokok
tema yaitu:
1. Stabilitas Daerah
a. Harmonisasi horizontal dan vertikal
b. Keamanan, ketentraman dan ketertiban
c. Dinamika poltik yang kondusif
d. Reformasi Birokrasi (administrasi) yang efisien, efektif dan
Pemberantasan Korupsi
e. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing Global
a. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif
b. Peningkatan daya saing global daerah
c. Perluasan Jaringan Internasional untuk pariwisata, perdagangan dan
investasi (Tourism, Trade and Investment)
d. Perkuatan pasar domestik
e. Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk investasi
f. Fokus Target Group pada UMKM dan Koperasi
3. Peningkatan Kemakmuran Rakyat
a. Percepatan Penurunan Kemiskinan
b. Percpatan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka
c. Percepatan Peningkatan IPM
d. Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan
e. Pengurangan Disparitas antar Wilayah dan Kelompok Pendapatan
f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk pelayanan dasar
Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 terutama pada 9
(sembilan) agenda pembangunan Jawa Timur dan memperhatikan target kinerja
agregat, maka isu strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah sebagai
berikut.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 5
Gambar 4. 3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur
Selanjutunya, berdasarkan pembangunan wilayah, isu strategis di Jawa
Timur terbagi dalam 3 isu strategis, yakni Pembangunan Kawasan Jawa Timur
Bagian Utara, Pembangunan Kawasan Jawa Timur bagian Selatan dan
Percepatan pengembangan wilayah Suramadu. Secara rinci isu startegis pada
masing-masing kawasan beserta tujuan dan usulan kegiatan strategis adalah
sebagai berikut.
Tabel 4. 1 Isu Startegis Pembangunan Wilayah Tahun 2014
NO ISU STRATEGIS TUJUAN USULAN KEGIATAN STRATEGIS
1. ISU STRATEGIS 1:
Pembangunan
Kawasan Jawa Timur
Bagian Utara
Mendukung penguatan pusat
pertumbuhan di pulau Jawa
sesuai dengan MP3EI, dan
diarahkan untuk mendukung
pembangunan wilayah Jawa
Timur sebagai pusat
pertumbuhan yang menjadi
orientasi, pasar, dan rujukan
pembangunan wilayah Indonesia
Timur.
1. Pembangunan prasarana jalan:
tol Gresik-Tuban, tol Legundi-
Bunder, simpang susun ke
terminal uhan Tel Lamong
2. Pembangunan prasarana kereta
api double track Surabaya-
Bojonegoro, rel menuju Tel
Lamong, Tj Perak-Kalimas
3. Pembangunan prasarana
perhubungan laut: pelebaran
alur pelayanan barat Sby,
trestle-dermaga laut Tj tembaga
Probolinggo
2. ISU STRATEGIS 2:
Pembangunan
Kawasan Jawa Timur
Mendukung pembangunan
pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah Jawa Timur
1. Penyelesaian jalur lintas selatan
2. Pembangunan
prasaranaperhubunganudara:
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 6
NO ISU STRATEGIS TUJUAN USULAN KEGIATAN STRATEGIS
bagian Selatan bagian Selatan fasilitasoperasional
Abdurrahman Saleh Malang
3. Pembangunan bandara baru di
Kertosono atau daerah
sekitarnya sebagai back-up
bandara di Malang
4. Pembangunan prasarana
penahan gelombang laut di
Banyuwangi
5. Pengembangan pelabuhan
barang di Pacitan
3. ISU STRATEGIS 3:
Percepatan
pengembangan wilayah
Suramadu
Mendukung pengembangan
wilayah Suramadu sebagai Pusat
Pengembangan Perekonomian
Jawa Timur.
1. Pembangunan prasarana jalan
lintas utara Madura, lintas
utara-selatan Madura, lintas
selatan Madura, perluasan tol
jembatan suramadu-
pelabuhan terminal
2. Prasarana perhubungan:
pelabuhan peti kemas Socah
Madura, pelabuhan regional di
Sampang, prasarana u/ pulau-
pulau kecil, pengembangan
bandara Trunojoyo
3. Pembangunan prasarana air
minum dan air baku
4. Pembangunan tenaga listrik
tambah suplai PLN, prasarana
listrik di pulau-pulau kecil
Sedangkan isu strategis untuk pembangunan sektoral tahun 2014
meliputi 6 isu strategis dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 4. 2 Isu Strategis Pembangunan Sektoral
No Isu Strategis Pembangunan Sektoral
1 Mendukung Ketahanan Pangan
Pemenuhan surplus padi melalui revitalisasi waduk, pemeliharaan dan revitalisasi jaringan usaha tani serta perluasan areal
2 Mendukung pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup:
Pengendalian banjir sekaligus penyediaan air baku
3 Mendukung pelaksanaan RAD-GRK
Inventarisasi data persektor, penyiapan sistem perencanaan, pengendalian, monev, dan peningkatan kapasitas kab/kota.
4 Mendukung peningkatan MDG Kesehatan dan Pendidikan
Peningkatan prasarana kesehatan termasuk RSU di Jawa Timur sebagai rujukan utama nasional dari wilayah Indonesia bagian timur, pengendalian penyakit menular dan buta aksara
5 Mendukung penurunan kemiskinan
Pembangunan permukiman layak huni serta pembangunan rumah susun sewa, dan penyediaan air minum
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 7
No Isu Strategis Pembangunan Sektoral
6 Mendukung MP3EI dan Pembangunan Kawasan
Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, KA, perhubungan laut di utara Jatim; Prasarana jalan, perhubungan udara, perhubungan laut di selatan Jatim; Prasarana jalan, perhubungan udara, perhubungan laut, air bersih/minum, energi, di Madura
Kebijakan pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur sebagaimana tersebut di atas, tentunya akan membawa pengaruh sosial,
ekonomi, dan politik dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten
Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi, tema pembangunan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah 2014 adalah “Mewujudkan Banyuwangi Lebih Baik
Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pariwisata dan UMKM”
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan harus mengacu pada
RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015. Hal ini akan memberikan
arahan yang jelas mengenai kebijakan kepala daerah sesuai dengan visi dan
misi yang telah disusun pada saat pemilihan kepala daerah. Hubungan visi/misi
dan tujuan/sasaran dalam RPJMD 2010 – 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 8
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 9
Tabel 4. 3 HubunganVisi/Misi dan Tujuan/SasaranPembangunan Kabupaten Banyuwangi
Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas
Sumber Daya Manusia
No Misi Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai;
3. Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan
4. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum
2. Mewujudkanaksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya
Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
1. Menurunnya angka buta aksara;
2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
4. Meningkatnya kesadaran moral peserta didik;
5. Menurunnya angka kejahatan bersumber dekadensi moral
6. Meningkatnya usia harapan hidup;
7. Menurunnya angka kematian bayi;
8. Menurunnya jumlah kematian maternal;
9. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;
10. Menurunnya anak balita di bawah garis merah;
11. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita;
12. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan;
13. Meningkatnya peserta KB aktif;
14. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat;
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 10
Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas
Sumber Daya Manusia
No Misi Tujuan Sasaran
15. Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses sistem informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan;
16. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional;
17. Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta Poskestren
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi
1. Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian..
2. Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian
3. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan
4. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN
5. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya
6. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UMKM
7. Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi
8. Tersusunnyaregulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik
2. Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan
1. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 11
Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas
Sumber Daya Manusia
No Misi Tujuan Sasaran
prasarana fisik prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi
5. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
6. Tersusun dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan komprehensif
7. Meningkatnya jumlah jalan poros desa
5. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan
1. Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
1. Menurunnya tingkat pengangguran;
2. Menurunnya angka kemiskinan;
3. Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender
4. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat;
5. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan
6. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 12
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 13
Tabel diatas sudah sangat jelas menghubungkan antara visi kepala
daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera, dan
Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang dijabarkan dalam lima misi utama yaitu:
a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance);
b. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan,
kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik;
e. Mewujudkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi
sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat,
pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan.
Sejalan dengan misi tersebut maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran
seperti yang terlihat dalam tabel. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dijadikan
suatu pedoman untuk menentukan indikator kinerja dan juga aspek
keberhasilannya. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi
2014 adalah sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 14
Tabel 4. 4 Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
Visi: Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan KualitasSumberDayaManusia
MISI I : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik , bersih dan efektif (good Governance)
1. Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, khususnya antara eksekutif dan legislatif, di dalam memecahkan berbagai permasalahan strategis yang ada di dalam masyarakat;
2. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan baik pada proses perencanaan dan implementasinya.
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai; Meningkatkan Kapasitas
Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik
1. Pengembangan sistem rekrutmen;
2. Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian berbasis analisis kebutuhan dan merit system;
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah melalui program training dan retraining, serta peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing;
4. Membangun disiplin, etos kerja, dan budaya organisasi pegawai;
5. Pengembangan sistem renumerasi dan penggajian berbasis kinerja.
3. Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan;
4. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum.
Meningkatan Kesadaran Hukum
1. Peningkatan koordinasi di dalam pemberian penyuluhan hukum dengan berbagai instansi terkait dan organisasi-organisasi masyarakat;
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan internalisasi peraturan perundang-undangan secara terpadu;
3. Penegakan hukum (law enforcement) dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 15
MISI II : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
1. Menurunnya angka buta aksara;
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak
1. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah;
2. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Penyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal;
4. Pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan iptek serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal;
5. Penataan sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, transparan dan akuntabel;
6. Pemberian insentif kepada guru ngaji;
7. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olah raga.
2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan;
4. Meningkatnya kesadaran moral peserta didik; Mengembangkan
Pendidikan Berbasis Moral dan Keagamaan
1. Peningkatan muatan pendidikan berbasis moral dan keagamaan di dalam pendidikan sekolah, khususnya di dalam bentuk contoh-contoh kongkrit (uswatun hasanah);
2. Pengintegrasian pendidikan berbasis umum dan keagamaan.
5. Menurunnya angka kejahatan bersumber dekadensi moral;
6. Meningkatnya usia harapan hidup;
Meningkatan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan
1. Peningkatan upaya kesehatan melalui: Peningkatan kesehatan ibu dan anak; Peningkatan status gizi bagi balita; Pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; Peningkatan pelayanan primer, sekunder dan upaya pelayanan kesehatan rujukan;Pengawasan penyehatan makanan dan minuman; Peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi; Peningkatan akses dan mutu pelayanan KB;
7. Menurunnya angka kematian bayi;
8. Menurunnya jumlah kematian maternal;
9. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 16
10. Menurunnya anak balita di bawah garis merah;
2. Peningkatan Pembiayaan Kesehatan melalui peningkatan program-program pembiayaan kesehatan yang berpihak pada keluarga miskin & hampir miskin yang tidak mampu membiayai pengobatan;jamkesmas dan jamkesda bagi keluarga miskin; pembiayaan program kesehatan inovasi lokal (JPKMB, Puskesmas berhati MP3, puskesmas PLUS, Harga PAS, Gemmass, dll); peningkatan anggaran kesehatan secara proporsional (sesuai UU 36 tahun 2009 ttg kesehatan); peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.
11. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita;
12. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan;
13. Meningkatnya peserta KB aktif;
14. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat;
Pemenuhan ketersediaan, keterjangakauan dan pemerataan farmasi melalui peningkatan jumlah dan jenis perbekalan kesehatan dan farmasi; peningkatan ketersediaan obat generik; peningkatan pengawasan keamanan penggunaan obat / farmasi di masyarakat; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat; peningkatan pemakaian obatan-obatan tradisional.
15. Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses sistem informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan;
Penyempurnaan Manajemen Kesehatan dan Informasi Kesehatan melalui peningkatan pengelolaan manajemen kesehatan; Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); Penelitian dan pengembangan kesehatan.
16. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional;
Peningkatan Sumber Daya Kesehatan melalui Pemerataan penyebaran tenaga medis dan para medis di daerah-daerah; Peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan; Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan; Peningkatan persebaran tenaga kesehatan.
17. Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta
Pemberdayaan Masyarakat dalam kesehatan melalui peningkatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), seperti Posyandu, Polindes, Desa Siaga, Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja), Toga (taman obat keluarga); Peningkatan peran serta organisasi-organisasi masyarakat,
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 17
Poskestren. seperti Pesantren, dan LSM dalam upaya kesehatan masyarakat; Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih
MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat
1. Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian;
Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian
1. Pengembangan produk-produk unggulan sektor pertanian di masing-masing desa (one village one product)
2. Mengembangkan usaha agrobisnis pedesaan
3. Pemberdayaan petani
2. Meningkatnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian;
Mengembangkan Industri Olahan dan KreatifBerbasis Pertanian
1. Penumbuh kembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian;
2. Peningkatan nilai tambah produk olahan, terbukanya tenaga kerja dan peningkatan produktivitas kerja
3. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan (pertanian dalam arti luas);
Bertani Selaras Lingkungan dan
Rehabilitasi Lahan dan Hutan
1. Pengelolaan pertanian berwawasan lingkungan
2. Pengurangan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara
3. Peningkatan peran kelembagaan dan posisi tawar petani dan nelayan
4. Peningkatan upaya perlindungan lahan pertanian produktif
5. Peningkatan upaya perlindungan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung
6. Pelaksanaan rehabilitasi hutan
4. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN;
Meningkatkan Investasi
1. Pembangunan iklim usaha dan dunia usaha yang kondusif bagi datangnya investor dan berkembangnya dunia usaha..
2. Peminimalisiran ekonomi biaya tinggi antara lain dengan penyederhanaan prosedur perijinan, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha;
3. Pengembangan pelayanan satu atap di dalam perjinan dan pengelolaan investasi;
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 18
4. Penyempurnaan kelembagaan yang menangani investasi agar berdaya saing efisien, transparan dan non diskriminatif;
5. Penyediaan dan pengoptimalisasian ICT (Information Communication and Technology)
5. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya;
Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal
1. Pengembangan dan pembangunanpusat-pusat wisata unggulan
2. Peningkatan mutu layanan dan diversifikasi produk wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis
3. Peningkatan kerjasama antar daerah dan pengusaha wisata dalam bidang promosi wisatadan industri wisata di tingkat provinsi dan nasional
6. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UMKM.
Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster
1. Peningkatan profesionalisme pengelola Koperasi
2. Pembangunan kompentensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola Koperasi dan pengusaha UMKM
3. Pemfasilitasian kebutuhan modal bagi Koperasi dan UMKM
4. Pengembangan bisnis UMKM dengan pendekatan kluster
5. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi UMKM
2. Meningkatkanpembangunanekonomiterintegrasi
1. Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi;
Mengembangkan Jejaring antar Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta Kekuatan-Kekuatan Ekonomi
1. Peningkatan jejaring antar daerah;
2. Peningkatan integrasi antar daerah, provinsi dan pusat;
3. Peningkatan jejaring antar pelaku ekonomi
2. Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah.
Menyusun Regulasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Daerah
1. Penyusunan regulasi tentang kompetisi kegiatan ekonomi di daerah dan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi kerakyatan daerah;
2. Penyusunan regulasi untuk penguatan ekonomi kerakyatan;
MISI IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 19
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik
1. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi
Meningkatkan Akses Transportasi dan Informasi
1. Pembangunan jalan akses daerah terisolir;
2. Peningkatan sarana informasi dan alat trasportasi;
3. Peningkatan penggunaan informasi dan alat transportasi
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;
Mengembangkan Infrastruktur dan Tata Ruang
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata
3. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian
Perbaikan dan pengembangan DAM dan saluran irigasi
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, bendungan, dan jembatan
5. Meningkatknya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
2. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
6. Tersusun dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan komprehensif
1. Penataan ulang tata ruang atau rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi;
2. Penegakan implementasi tata ruang atau rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) yang telah dibuat dan ditetapkan
7. Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana
1. Meningkatnya jumlah jalan poros desa
Pembangunan poros-poros desa, untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan;
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 20
fisik
MISI V : Mewujudkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
1. Menurunnya tingkat pengangguran;
Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran
1. Pemetaan kemiskinan dan pengangguran;
2. Penyusunan rencana strategis pengentasan kemiskinan;
3. Penyusunan rencana strategis mengatasi pengangguran;
4. Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mengatasi kemiskinan melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (TKPK).
2. Menurunnya angka kemiskinan;
3. Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender;
Mengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
1. Pengarusutamaan isu gender di dalam berbagai kebijakan pemerintah dan kurikulum sekolah;
2. Pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan kekerasan domestik dan perdagangan manusia dan TKW ilegal;
3. Peningkatan program-program pembangunan terhadap perlindungan anak;
4. Pengembangan pembinaan kepada anak korban kekerasan, anak jalanan dan perdagangananak.
4. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat;
Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Peningkatan program jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat;
2. Penyederhanaan prosedur pemberian jaminan sosial;
3. Pengembangan pusat rehabilitasi dan keterampilan bagi orang-orang yang tidak beruntung secara sosial ekonomi.
5. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan;
Memberdayakan Kelompok Masyarakat
1. Penumbuhan pengembangan kesadaran dalam masyarakat akan pentingya kebersamaan;
2. Pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti kelompok petani, pengrajin dan kelompok-kelompok lain;
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 21
3. Pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok yang sudah ada di dalam masyarakat.
6. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal
1. Penumbuhan minat masyarakat terhadap budaya lokal;
2. Penguatan terhadap kelompok dan komunitas pelestari budaya lokal;
3. Pengadaan pelatihan, festival budaya, dan kesenian lokal;
4. Penetapan kurikulum lokal (budaya, seni) dalam pendidikan;
5. Pengembangan ruang apresiasi terhadap budaya lokal.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 22
4.2. Prioritas Pembangunan
Prioritas pembangunan daerah tahun 2014 pada dasarnya adalah
gambaran prioritas pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan program
pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Prioritas pembangunan sesuai
dengan tujuan serta sasaran pembangunan memiliki keterhubungan satu sama
lain. Keterkaitannya dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 4. 5 Prioritas Pembangunan Daerah
No
Program Prioritas (RPJMD) Prioritas Pembangunan daerah
(RKPD) 2014
1. Peningkatan akses pendidikan yang bermoral dan berakhlak
Pengurangan disparitas partisipasi dan kualitas pendidikan
Peningkatan fungsi pelayanan pendidikan
peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan
Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas
Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata
Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan
Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan alat kesehatan
Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata
3. Revitalisasi sektor pertanian Revitalisasi Pertanian
SL-PTT; Padi, Jagung, Kedelai
Pengamanan Pasca Panen
Penguatan Penyuluhan 4.
Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian
5. Pengembangan wisata berbasis kearifan lokal Peningkatan kunjungan wisatawan
dan pemasaran destinasi wisata 6. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal
7. Peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster
Pengembangan dan peningkatan daya saing terhadap UKM dan koperasi
8. Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah
9. Pengembangan infrastruktur dan tata ruang Optimalisasi kinerja pelayanan infrastruktur
Optimalisasi kinerja pelabuhan maupun bandara
Peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur
Peningkatan dan perluasan
10. Peningkatan akses transportasi dan informasi
11. Pengembangan jejaring kekuatan ekonomi
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 23
infrastruktur dan layanan broadband
12. Peningkatan investasi
Penelaahan dan perubahan kebijakan dan aturan terkait PTSP
Peningkatan promosi investasi daerah terintegrasi
Peningkatan kualitas infrastruktur strategis (Bandara, Pelabuhan, Terminal, jalan)
Peningkatan akses ketersedian lahan usaha sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah
Peningkatan keamanan usaha
13. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran Pengintegrasian perencanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan
Peningkatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan
Peningkatan koordinasi kelembagaan lintas SKPD serta peningkatan intensitas peran dan fungsi TKPKD
14. Pemberdayaan kelompok masyarakat
15. Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perlindungan anak 16.
Pengembangan program perlindungan dan jaminan sosial
17. Pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan, dan hutan
Perlindungan lingkungan dan konservasi SDA
18. Peningkatan kapabilitas birokrasi dan kualitas layanan publik
penataan kepegawaian daerah
realokasi penempatan pegawai
Memperkuat manajemen SDM pegawai
Memperkuat manajemen pengembangan kapasitas dan profesi pegawai
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat pegawai
19. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah diatas
dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas sebagai berikut.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 24
Tabel 4. 6 Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2014
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
1 Peningkatan akses
pendidikan dan kualitas SDM
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 56.62 Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.03 Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs 0.39 Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.75 Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 96.18 Dinas Pendidikan
APM SD 98.73 Dinas Pendidikan
APM SMP 74.22 Dinas Pendidikan
APK SD 108.86 Dinas Pendidikan
APK SMP 100 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah Atas Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA 0.72 Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA 96.23 Dinas Pendidikan
APM SMA 46.32 Dinas Pendidikan
APK SMA 64.29 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal AMH 98,98-98,54 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Madrasah Diniyyah
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Pelayanan Manajemen Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
99.69 Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
89.51 Dinas Pendidikan
2 Peningkatan layanan dan
sarana serta kualitas Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita 1.94 Dinas Kesehatan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 25
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
kesehatan masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk
142.18 Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 80 Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
96.7 Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan Universal
Child Immunization (UCI) 100 Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan 100% Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD
100% Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin 15 Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi 90 Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas 100 Dinas Kesehatan
Cakupan pembantu puskesmas 48.39 Dinas Kesehatan
BOR (Bed Occupancy rate ) 65% RSUD
AVLOS ( Average Length of Stay) 8 hari RSUD BTO (Bed Turn Over) 45 kali RSUD TOI ( Turn Over Interval) 3 hari RSUD
Angka Kematian > 48 jam
(GDR/mil) 30
RSUD
Angka Kematian < 48 jam
(NDR/mil) 50
RSUD
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk
01:14.6 Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rasio dokter per satuan penduduk 7.66 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rasio tenaga kefarmasian per
100.000 penduduk 7.66 Dinas Kesehatan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 26
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
Program Penyehatan Lingkungan Rasio tenaga ahli gizi per 100.000
penduduk 2.68 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jml Rumah Sakit 11 Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Jml Puskemas, Pustu, Pusling 216 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Jml Tenaga Medis 270 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Lansia
Keperawatan (perawat dan bidan) 1270 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)
43 Dinas Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Tenaga kesehatan 80 Dinas Kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Sanitarian 37 Dinas Kesehatan
Ahli gizi 43 Dinas Kesehatan
Rasio tenaga medis per 1000
penduduk 16.82 Dinas Kesehatan
Rasio tenaga keperawatan per
100.000 penduduk 44.53 Dinas Kesehatan
Rasio tenaga Kesehatan per 1000
penduduk 4.98 Dinas Kesehatan
3 Pengembangan teknik
dan peningkatan produktivitas pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per
hektar 67.65
Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap
PDRB 49.37
Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
9.15 Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan
Progam Peningkatan Produksi Kontribusi Produksi kelompok 4.2 Dinas Pertanian,
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 27
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
Pertanian/Perkebunan petani terhadap PDRB kehutanan dan perkebunan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Cakupan bina kelompok petani 26.75 Dinas Peternakan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Nilai Tukar Petani 111 Dinas Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Peternakan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Piaraan (Anjing, Kucing)
Peternakan
4
Peningkatan kesadaran budaya
masyarakat,kunjungan wisatawan dan
pemasaran destinasi wisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
8x Disbudpar
Pengembangan Destinasi Pariwisata Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya 10 Disbudpar
Program Pengembangan Kemitraan Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan 29 Disbudpar
Kunjungan wisata Domistik 951,198 Disbudpar
Kunjungan wisata Mancanegara 24,729 Disbudpar
Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB 3.71% Disbudpar
5
Pengembangan dan peningkatan daya saing
terhadap UKM dan koperasi
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)
80.70% D.Koperasi & UMKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 25,000 D.Koperasi & UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah BPR/LKM 2,600 D.Koperasi & UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Usaha Mikro dan Kecil 52 D.Koperasi & UMKM
6 Peningkatan kualitas infrastruktur publik
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jumlah arus penumpang angkutan umum
1568444 Dishub kominfo
Program Pembangunan Saluran Rasio ijin trayek 0.00034 Dishub kominfo
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 28
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
Drainase/gorong-gorong
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah uji kir angkutan umum 1.404 Dishub kominfo
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
02/01/2008 Dishub kominfo
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Angkutan darat 0.001 Dishub kominfo
Program Penyediaan dan Penglolaan Air Baku
Kepemilikan KIR angkutan umum 37.61% Dishub kominfo
Program Pengendalian Banjir Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR) 20 menit Dishub kominfo
Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
37500 Dishub kominfo
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Pemasangan Rambu-rambu 0.05 Dishub kominfo
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
lahan bersertifikat 15% Dishub kominfo
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Penyelesaian kasus tanah Negara 100% Dishub kominfo
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
Penyelesaian izin lokasi 97.40% Dishub kominfo
Program Pengelolaan Area Pemakaman
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
50% Dishub kominfo
Program Perencanaan Tata Ruang Rasio bangunan ber- IMB per
satuan bangunan 4,815 Dishub kominfo
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengelolaan Ruang
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 29
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
Terbuka Hijau (RTH)
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Pembangunan Wilayah Perbatasan
Program Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7 Peningkatan promosi dan
kerjasama investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
1 BAPPEDA
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
50 BAPPEDA
Rasio daya serap tenaga kerja 240 Disnakertrans
Kenaikan / penurunan Nilai
Realisasi PMDN (milyar rupiah) 1 BAPPEDA
8 Pengurangan tingkat kemiskinan melalui
peningkatan kualitas SDM
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM) 90 BPMPD
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 30
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
dan kesempatan kerja Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
90 BPMPD
Program Pembinaan Anak Terlantar Jumlah LSM 217 BPMPD
Program Pembinaan para Penyandang Kemampuan Khusus (diffable) dan Eks-trauma
LPM Berprestasi 60 BPMPD
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
PKK aktif 100 BPMPD
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Posyandu aktif 100 BPMPD
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan
masyarakat 85 BPMPD
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
80 BPMPD
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Transmigran swakarsa 20.2 Disnakertrans
Program Pengembangan Wilayah Strategis
Program Transmigrasi Lokal dan Regiona
Program Perumahan Keluarga Miskin (Gakin)
9
Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perlindungan
anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
15.7 B. PPKB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
86 B. PPKB
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Rasio KDRT 0.008 B. PPKB
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 31
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
Pembangunan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
0.56 B. PPKB
Program Pengembangan dan Perlindungan Anak
Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)
16.14 B. PPKB
Partisipasi angkatan kerja
perempuan (Eksekutif) 38.4 B. PPKB
Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
89.3 B. PPKB
10 Perlindungan lingkungan
dan konservasi SDA
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan sampah 52.5 Badan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase Luas pemukiman yang tertata
50 Badan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
Pencemaran status mutu air 91 Badan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
87 Badan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
75.76 Badan Lingkungan Hidup
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
0.6 Badan Lingkungan Hidup
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penegakan hukum lingkungan 95 Badan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil
84 Badan Lingkungan Hidup
Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Pengembangan Energi
Program Pembinaan dan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 32
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
11 Peningkatan layanan
masyarakat dalam sektor publik
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
01:00.9 Satuan.Pol PP
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
73.91 BakesbangPol
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
80 buah BakesbangPol
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pertumbuhan ekonomi 6,42-6,6 Lintas SKPD
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Kemiskinan 14.5 Lintas SKPD
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi
pemerintah ada
BadanPelayananPerizinan Terpadu
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Penegakan PERDA 95% Bag. Pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan patroli petugas Satpol PP 240 Satuan.Pol PP
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
keindahan) di Kabupaten 95% Satuan.Pol PP
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
0.0012 BakesbangPol
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) 90% BakesbangPol
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 IV - 33
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah Kinerja SKPD Penanggung
Jawab Indikator Target
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa
yang baik 97% Bag.Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Sistim Informasi Manajemen Pemda 11 Dishub kominfo
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
79% BAPPEDA
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program pendidikan kedinasan
Program Penataan Administrasi Kependudukan