Upload
buiquynh
View
225
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
396
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
a. Dasar Hukum
1) DIPA Nomor ; 0665/018-03.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010,
direvisi dengan DIPA Nomor 0665/018-03.4.01/14/2010 tanggal 28
Oktober 2011.
2) DIPA Nomor: 0665/018-04.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
3) DIPA Nomor: 0665/018-07.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
4) DIPA Nomor 0665/018-08.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura,
Direktoral Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian
Pertanian RI.
c. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan.
a) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.
(1) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)
Komoditas Aneka Kacang dan Umbi.
(2) Dem Area Komoditas Aneka Kacang dan Umbi.
(3) Laporan Pelaksanaan Sekolah Lapang (SLPTT) Kedelai,
Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Dem Area Ubikayu,
Ubijalar dan Pangan Alternatif.
b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
(1) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)
Tanaman Serealia.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
397
c) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih tanaman Pangan.
(1) Laporan Subsidi Benih (subsidi harga, Cadangan Benih
Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU).
(2) Jumlah BLBU yang tersalurkan untuk kawasan SLPTT dan
non SLPTT (ubi kayu, ubi jalar ).
d) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan.
(1) Laporan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis,
koordinasi/workshop, apresiasi dan monev pasca panen.
(2) Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana
pasca panen.
e) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman
Pangan
(1) Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman
Pangan.
(2) Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan.
2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Buah Berkelanjutan.
a) Pengembangan Kawasan
b) Sekolah Lapang
c) Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
d) Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/Workshop
e) Penyusunan Pedoman
f) Registrasi Kebun
g) Pengadaan Sarana Prasarana
3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Florikultura.
a) Sekolah Lapang
b) Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
c) Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/Workshop
d) Pemasyarakatan/Promosi
e) Pengadaan Sarana Prasarana
f) Pengembangan Tanaman Hias
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
398
4) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan.
a) Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka
b) Sekolah Lapang
c) Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
d) Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/Workshop
e) Penyusunan Pedoman
f) Registrasi Lahan Usaha
g) Pengadaan Sarana Prasarana
5) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, dengan kegiatan
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian.
a) Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan
b) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura
6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
a) Pengelolaan Irigasi untuk Pertanian
b) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
c) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin
Pertanian
d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tehnis Lainnya
e) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
f) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP)
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan.
Tersalurkannya dana Penguatan Modal Untuk Kelompok (PMUK) ke
kelompok tani untuk penyelenggaraan Sekolah Lapang
(SL)/Lalboratorium Lapang (LL) ke 37 Gapoktan (3 Gapoktan kedelai,
34 Gapoktan kacang tanah).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
399
a) Pelatihan Tingkat III (PL III) Sekolah Lapang Pengelolaan
Tanaman Terpadu (SLPTT) kedelai 1 unit/kelas dan Pelatihan
Tingkat III (PL III) SLPTT kacang tanah hibrida 1 unit/kelas.
b) Demo area ubi jalar seluas 50 Ha.
c) Identifikasi Calon Penerima (CP)/Calon Lokasi (CL), monitoring
dan evaluasi SLPTT kedelai dan kacang tanah.
d) Penyaluran dana Penguatan Modal Untuk Kelompok (PMUK) ke
kelompok tani untuk penyelenggaraan Sekolah Lapang
(SL)/Laboratorium Lapang (LL) meliputi padi non hibrida 78
Gapoktan, padi lahan kering 3 Gapoktan dan jagung hibrida 28
Gapoktan.
e) Pelatihan Tingkat III (PL III) SLPTT padi 1 unit/ kelas dan
Pelatihan Tingkat III (PL III) SLPTT jagung hibrida 1 unit/kelas.
f) Pelaksanaan CP/CL, monitoring dan evaluasi SLPTT padi dan
jagung hibrida
g) Penyediaan data ubinan SLPTT padi dan kedelai.
h) Pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan benih.
i) Dem area ubi jalar seluas 50 ha dan bantuan sosial untuk
pembelian benih ubi jalar sebanyak 1.250.000 stek.
j) Apresiasi penanganan pasca panen tanaman pangan 1 unit/kelas
35 orang.
k) Penyaluran dana bantuan sosial kepada 2 gapoktan yaitu
Gapoktan Sumber Lestari, Sumberadi, Mlati dan Gapoktan
Sumberarum, Moyudan.
2) Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Buah Berkelanjutan.
a) Penyaluran bantuan sosial pengembangan kawasan salak 7
paket, buah naga 2 paket, Jambu Air Dalhari 6 paket.
b) Penyusunan profil Salak Pondoh, Buah Naga dan Jambu Air
Kabupaten Sleman.
c) Pembinaan kawasan hortikultura Salak Pondoh, Buah Naga dan
Jambu Air Dalhari.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
400
d) Sekolah lapang penerapan Good Agriculture Practise
(GAP)/Standard Operating Procedure (SOP) oleh petani dan
kelompok tani salak 2 unit, buah naga 1 unit, jambu air 1 unit.
e) Pembinaan/pendampingan/pengawalan terhadap kelompok tani.
f) Pertemuan pengembangan / pemberdayaan / penumbuhan
kelembagaaan, kontak bisnis/kemitraan.
g) Identifikasi kelompok tani/gapoktan/asosiasi/pelaku usaha.
h) Pembinaan/pendampingan/pengawalan terhadap kelompok tani/
gapoktan/asosiasi/pelaku usaha.
i) Penyediaan pendukung peningkatan mutu pembinaan untuk
kegiatan pengembangan produksi buah berupa pertemuan/
sosialisasi/pembinaan/workshop serta berupa pedoman-
pedoman.
j) Pembinaan/pendampingan penerapan GAP.
k) Penyediaan peralatan pendukung pengelolaan pasca panen
buah sebanyak 250 unit.
l) Sekolah lapang penerapan Good Agriculture Practise
(GAP)/Standard Operating Procedure (SOP) oleh petani dan
kelompok tani krisan (3 unit) dan sekolah lapang Good Handeling
Practise ( GHP) tanaman hias pendukung peningkatan mutu 1
unit.
m) Apresiasi tehnologi pasca panen tanaman florikultura dan
tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk pasca
panen tanaman florikultura.
n) Penyaluran bantuan untuk penumbuhan kawasaan krisan.
o) Pengembangan kawasan sayuran seluas 2 ha dan tanaman obat
seluas 2 ha dan sekolah lapang sayuran dan tanaman obat.
3) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.
a) Penyaluran bantuan sosial sarana pengembangan agribisnis
terpadu untuk pembelian peralatan pasca panen susu.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
401
b) Penyaluran bantuan fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen
salak.
4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian.
a) Pembangunan irigasi tanah dangkal
b) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan
Irigasi Desa (JIDES), pengembangan irigasi air permukaan dan
pengemangan konservasi air.
c) Sekolah lapang iklim dan pemberdayaan P3A untuk perkumpulan
petani pemakai air.
d) Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 800 ha dan
jaringan irigasi desa seluas 400 ha.
e) Pembangunan embung dan sumur resapan
f) Reklamasi lahan seluas 500 ha.
g) Pelatihan kelompok tani hamparan dibidang usaha tani padi
sawah organik metode System Rice Intensification (SRI)
sebanyak 3 paket.
h) Penyaluran bantuan traktor
i) Pengawaasan pupuk dan pestisida.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
1) DIPA Nomor: 0665/018-03.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember
2010, direvisi dengan DIPA Nomor: 0665/018-03.4.01/14/2011
tanggal 28 Oktober 2011 dengan alokasi anggaran sebesar
Rp4.014.623.000,00, realisasi Rp3.660.825.000,00 atau 91,19%.
2) DIPA Nomor: 0665/018-04.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.550.000.000,00, realisasi
Rp1.236.227.000,00 atau 79.89%.
3) DIPA Nomor: 0665/018-07.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember
2010 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.875.000.000,00,
realisasi Rp1.838.338.900,00 atau 98,04%.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
402
4) DIPA Nomor: 0665/018-08.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.873.750.000,00, realisasi
Rp12.435.410.000,00 atau 89,63 %.
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang tanaman pangan
dan hortikultura adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dibentuk berdasarkan
Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan dan
pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen,
penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan
hortikultura, memiliki fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha,
produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen,
sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman
pangan dan hortikultura;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman
pangan dan hortikultura;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan
penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan
prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
403
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang
tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut: Tabel 4.1. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura
Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I - 2 SMP - 2. II 3 3 SMA 10 3. III 22 4 Sarjana Muda/D3 2 4. IV 2 5 Strata 1 10 6 Strata 2 5
Jumlah 27
Jumlah 27 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang tanaman
pangan dan hortikultura terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang
pejabat eselon III dan 4 orang pejabat eselon IV.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut: Tabel 4.2. Sarana & Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura
No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. UPTD BP3K 8 unit 3. UPTD Sub Terminal Agribisnis 1 unit 4. Gedung gudang obat 1 unit 5. Kendaraan roda 4 1 unit 6. Kendaraan roda 2 11 unit 7. Komputer/Laptop 14 unit 8. LCD 1 unit 9. GPS 1 unit 10. Soil PH Meter 1 unit 11. Altimeter 1 unit 12. Kamera 1 unit 13. Handycam 2 unit 14. Mikroskop 1 unit
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
404
i. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan :
a) Realisasi fisik dan keuangan tidak dapat mencapai 100% karena
ada instruksi bahwa dana SLPTT padi hibrida tidak dicairkan.
b) Terlambatnya pelaporan kegiatan karena keterbatasan
pengetahuan petani dalam penyusunan laporan
c) Adanya serangan hama wereng seluas 2.700 ha.
d) Ketersediaan air di sebagian wilayah terganggu akibat adanya
lahar dingin.
e) Adanya surat penundaan pelaksanaan kegiatan dari Dirjen
Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan baru dapat
dilaksanakan mulai bulan Agustus 2011.
f) Adanya penambahan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan
menunggu terbitnya revisi DIPA yang baru turun pada bulan
Oktober 2011.
2) Solusi :
a) Koordinasi dengan petugas pendamping ( PPL )
b) Penerapan pola tanam dengan komoditas lain
c) Penerapan pergiliran varietas
d) Penyesuaian jadwal penutupan saluran selokan.
e) Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman
pada peraturan yang ada.
2. Bidang Perikanan a. Dasar Hukum
DIPA Nomor: 0665/018-03.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
c. Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
1) Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
405
2) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis
lainnya.
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
perikanan adalah:
1) Terbangunnya sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri hasil
perikanan.
2) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
DIPA Nomor: 0665/018-03.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
dengan alokasi anggaran sebesar Rp426.637.000,00, realisasi
Rp412.938.700,00 atau 96,78%.
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang perikanan adalah
Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
berdasarkan Perda Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Bidang
Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi
perikanan, memiliki fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha
dan produksi perikanan;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi
perikanan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Perikanan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
406
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara sebagai berikut: Tabel 4.3. SDM Penyelenggara Bidang Perikanan
Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I - 2 SMP - 2. II 1 3 SMA 6 3. III 15 4 Sarjana Muda/D3 1 4. IV 2 5 Strata 1 8 6 Strata 2 3
Jumlah 18
Jumlah 18 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pejabat struktural penyelenggara bidang perikanan terdiri dari 1 orang
pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sebagai berikut: Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan
No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 295 m2 2. Balai Benih Ikan 5 unit 5.692 m2 3. Sarana kerja khusus (operasikit, DO meter, PH meter) 5 unit 4. Aquarium 23 unit 5. Kendaraan roda 4 2 unit 6. Kendaraan roda 2 28 unit 7. Komputer/Laptop 9 unit 8. LCD 2 unit 9. Kamera 1 unit 10. Handycam 1 unit 11 Aiphone 5 unit
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
i. Permasalahan dan Solusi -
3. Bidang Peternakan a. Dasar Hukum
DIPA Nomor: 0665/018-06.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
407
c. Program dan Kegiatan
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan
Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal,
dengan kegiatan:
1) Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya
Lokal.
2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan
Sumberdaya Lokal Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya.
a) Pengembangan integrasi ternak dan tanaman
b) Pengujian mutu pakan ternak
c) Pembinaan dan koordinasi pengembangan pakan
d) Identifikasi dan inventarisasi padang penggembalaan.
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
peternakan adalah:
1) Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya
Lokal
a) Meningkatnya usaha budidaya ternak unggas yang dikelola
secara berkelompok
b) Meningkatnya pengembangan usaha agribisnis peternakan
kelinci
c) Meningkatnya kemandirian kelompok, manajemen pengelolaan
usaha dan berkembangnya usaha beternak kelinci.
2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan
Sumberdaya Lokal
a) Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas sapi perah
b) Meningkatnya kemandirian kelompok dan berkembangnya usaha
budidaya sapi perah.
c) Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas kambing
perah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
408
d) Meningkatnya kemandirian kelompok dan berkembangnya usaha
budidaya kambing perah.
e) Tumbuhnya kelompok kelompok peternak sapi perah yang dapat
memproduksi pakan secara mandiri, dengan memanfaatkan
bahan pakan lokal yang tersedia.
f) Meningkatnya ketrampilan peternak dalam pengolahan pakan
ternak.
g) Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas sapi potong
h) Meningkatnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan
pakan ternak dan pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk
organik untuk lahan pertanian.
i) Meningkatnya pemanfaatan lahan kehutanan untuk penanaman
HPT dengan tanpa merusak hutan.
j) Meningkatnya jumlah akseptor IB.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
DIPA Nomor: 0665/018-06.4.01/14/2011anggal 20 Desember 2010
dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.532.675.000,00 realisasi
sebesar Rp1.524.670.000,00 atau 99,47%.
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang peternakan adalah
Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati
Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki
tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan
produksi peternakan, memiliki fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha
dan produksi peternakan;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
409
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha
peternakan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi
peternakan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peternakan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Peternakan.
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara bidang perikanan adalah sebagai
berikut: Tabel 4.5. SDM Penyelenggara Bidang Peternakan
Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I - 2 SMP - 2. II 6 3 SMA 13 3. III 20 4 Sarjana Muda/D3 5 4. IV 5 5 Strata 1 12 6 Strata 2 2
Jumlah 31
Jumlah 31 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pejabat struktural penyelenggara bidang perikanan terdiri dari 1 orang
pejabat eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan bidang peternakan
sebagai berikut: Tabel 4.6. Sarana dan Prasarana Bidang Peternakan
No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 2 unit 2. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan 11 unit 3. UPT Pasar Hewan Ambarketawang dan RPH 3 unit 4. Kendaraan roda 4 2 unit 5. Kendaraan roda 2 8 unit 6. Komputer/Laptop 9 unit 7. Kamera 1 unit 8. Sprayer kandang, insemination, freezer, mist blowe) 15 unit 9. Los ternak 1 unit
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
i. Permasalahan dan Solusi -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
410
4. Bidang Ketenagakerjaan a. Dasar Hukum
1) DIPA Nomor: 0295/026-04.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
2) DIPA Nomor ; 0294/026-13.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember
2010
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c. Program dan Kegiatan
1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja , dengan
kegiatan:
a) Padat karya produktif I dan II
b) Padat karya Infrastruktur
2) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas,
dengan kegiatan pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan
pelatihan binalatas.
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
ketenagakerjaan adalah:
1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
a) Padat karya produktif I berupa pembuatan kandang sapi ukuran 6
m x 4,60 m atau luas 27,60 m2 di Dusun Batur Kepuharjo,
Kecamatan Cangkringan, selama 25 hari kerja, dengan
mempekerjakan 88 orang pekerja.
b) Padat karya produktif II berupa pembuatan kandang sapi, ukuran
6 m x 4,60 m atau luas 27,60 m2 di Dusun Singlar, Glagaharjodi
dusun Wonorejo, Kecamatan Cangkringan, selama 25 hari kerja,
dengan mempekerjakan 88 orang pekerja.
c) Terlaksananya padat karya infrastruktur, berupa rehabilitasi jalan
desa, ukuran 412 m x 5 m, lebar pengerasan 3 m di dusun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
411
Wonorejo, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, selama 29 hari
kerja dengan mempekerjakan 88 orang pekerja.
2) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
a) Pelatihan Institusional, meliputi tata niaga( komputer) 16 peserta,
aneka kejuruan (jahit) 16 peserta, otomotif (sepeda motor) 16
peserta, listrik (tehnik pendingin) 16 peserta, tehnik ( las listrik) 16
peserta, aneka kejuruan (tata rias) 16 peserta.
b) Pelatihan non institusional, meliputi listrik(tehnisi HP) 16 peserta,
bangunan 16 peserta, pertanian (tata boga) 16 peserta.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
1) DIPA Nomor: 0295/026-04.4.01/2011 tanggal 20 Desember 2010,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp528.000.000,00, realisasi
Rp496.171.790,00 atau 97,97%.
2) DIPA Nomor: 0294/026-13.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
dengan alokasi anggaran sebesar Rp446.190.000,00, realisasi
Rp429.662.800,00 atau 99,08 %
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan
adalah Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Balai
Latihan Kerja yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Bidang Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial memiliki tugas menyelenggarakan,
membina, dan mengendalikan pelatihan kerja, produktivitas kerja,
penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan
industrial, dan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan
pengawasan, memiliki fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas kerja,
penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
412
industrial, dan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan
pengawasan ketenagakerjaan;
3. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja,
produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan
kesempatan kerja;
4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian hubungan
industrial dan kesejahteraan pekerja;
5. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan
dan pengawasan ketenagakerjaan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Tenaga Kerja.
Balai Latihan Kerja sebagai unit pelaksana tehnis mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan tehnis operasional dan / atau
kegiatan tehnis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang
ketenagakerjaan sebagai berikut:
Tabel 4.7. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan Jumlah SDM (orang)
No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1 1. I 1 2 SMP 5 2. II 8 3 SMA 32 3. III 65 4 Sarjana Muda/D3 3 4. IV 4 5 Strata 1 36 6 Strata 2 1
Jumlah 78
Jumlah 78 Sumber:Dinas Nakersos
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat
eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
413
Tabel 4.8. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan
No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Gedung (kantor, bengkel, gudang, pertemuan,
rumah dinas ) 25 unit
2. Kendaraan roda 4 5 unit 4 MTU 3. Kendaraan roda 2 13 unit 4. Komputer/Laptop 37 unit 5. Kamera 3 unit 6. Meja kursi kerja 112 unit 7. Printer 7 unit 8. Filling kabinet 33 unit 9. Almari 39 unit 10. Mesin ketik 10 unit
Sumber: Dinas Nakersos
i. Permasalahan dan Solusi
-
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Dasar Hukum
1) DIPA Nomor: 3104/010-05.5.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010,
revisi DIPA Nomor: 3104/010-05.5.01/14/2011 tanggal 4 Juli 2011.
2) DIPA Nomor: 0942/033-05.1.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010,
revisi ke 2 DIPA Nomor : 3104/010-05.5.01/14/2011 tanggal 8
Nopember 2011.
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Direktorat
Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
c. Program dan Kegiatan
1) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan,
meliputi :
a) Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan.
b) Pemberian bantuan langsung masyarakat bagi masyarakat
miskin di pedesaan untuk peningkatan usaha produktif,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
414
pembangunan sarana/prasarana dasar, pendidikan dan
kesehatan di kecamatan Prambanan dan Cangkringan
c) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah
d) Pembinaan dan pengawasan PNPM – MP oleh Inspektorat
Kabupaten.
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
dengan kegiatan Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan
gedung dan rumah negara.
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
pemberdayaan masyarakat adalah :
1) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
a) Semiloka DPRD dan semiloka SKPD di kabupaten.
b) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah.
c) Pemberian bantuan langsung masyarakat bagi masyarakat
miskin di pedesaan untuk peningkatan usaha produktif,
pembangunan sarana/prasarana dasar, pendidikan dan
kesehatan di semua desa Kecamatan Prambanan dan semua
desa di Kecamatan Cangkringan sebesar Rp7.591.330.000,00
untuk:
(1) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) perencanaan
PMPN-MP 2 kecamatan.
(2) BLM Dana Operasional Kegiatan pelatihan masyarakat
PNPM- MP 2 kecamatan.
(3) BLM DOK RBM PNPM-MP
(4) BLM Tambahan DOK perencanaan PNPM Pasca Bencana
dan BLM tambahan dana kegiatan PNPM Pasca Bencana
(Kecamatan Cangkringan).
(5) Pembinaan dan pengawasan PNPM-MP oleh Inspektorat
Kabupaten.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
415
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
dengan hasil kegiatan terbantunya 75 BKM untuk 75 desa di
kabupaten Sleman.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
1) DIPA Nomor: 3104/010-05.5.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010,
revisi DIPA Nomor: 3104/010-05.5.01/14/2011 tanggal 4 Juli 2011,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.862.565.000,00 realisasi
Rp7.839.222.900,00 atau 99,70%.
2) DIPA Nomor: 0942/033-05.1.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010,
revisi DIPA Nomor: 0942/033-05.1.01/14/2011 tanggal 8 Nopember
2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.425.000000,00,
realisasi Rp12.415.000.000,00 atau 99,92%
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemberdayaan
masyarakat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bidang Permukiman Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dibentuk dengan
berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan kebijakan, pengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan
masyarakat, mental spiritual, dan sosial kemasyarakatan, mempunyai
fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, mental
spiritual, dan sosial kemasyarakatan;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
416
3. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan
masyarakat;
4. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang mental spiritual;
5. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang sosial kemasyarakatan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibentuk berdasarkan Perda
Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman
Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaaan Umum dan Perumahan. Bidang Permukiman mempunyai
tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan,
pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar
permukiman, bangunan gedung, dan drainase, mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman;
2. Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pemeliharaan, dan
pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan
gedung, dan drainase;
3. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan,
pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar
permukiman;
4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan
pemeliharaan bangunan gedung;
5. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan,
pemeliharaan, dan pemanfaatan drainase;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
417
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Permukiman.
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang
pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel 4.9. SDM Penyelenggara
Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah
1 SD - 1. I - 2 SMP 1 2. II 12 3 SMA 16 3. III 26 4 Sarjana Muda/D3 3 4. IV 4 5 Strata 1 16 6 Strata 2 6
Jumlah 42
Jumlah 42 Sumber: Sekretariat Daerah
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang
pemberdayaan masyarakat terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 2 orang
pejabat eselon III, dan 4 orang pejabat eselon IV.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: Tabel 4.10. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
No. Jenis Jumlah 1. Kantor 2 unit 2. Kendaraan roda 4 3 unit 3. Kendaraan roda 2 6 unit 4. Komputer 10 unit 5. Laptop 7 unit 6. LCD 1 unit 7. Printer 7 unit 8. Kamera Digital 4 unit 9. Sound system portable 4 unit
Sumber: Sekretariat Daerah
i. Permasalahan dan Solusi -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
418
6. Bidang Kesehatan
a. Dasar Hukum
1) DIPA Nomor: 0878/024-03.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
2) DIPA Nomor: 1642/024-04.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
c. Program dan Kegiatan
1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
kesehatan adalah:
1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
a) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) seluruh puskesmas dan
menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian
SPM.
b) Tersusunnya dokumen perencanaan BOK
c) Tersusunnya laporan BOK
d) Tersusunnya dokumen monitoring da evaluasi BOK
e) Tersusunnya laporan kegiatan/sosialisasi/pembinaan
2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Terlaksananya pengadaan peralatan kedokteran 1 paket, meliputi
poli gigi 1 unit, perinatologi 1 unit, ICU 7 unit, radiologi 2 unit,
laboratorium 3 unit, instalasi HD 8 unit, bangsal bougenvile 29 unit
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
1) DIPA Nomor: 0878/024-03.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.875.000.000,00, realisasi
Rp1.874.194.850,00 atau 99,96%
2) DIPA Nomor: 1642/024-04.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010
dengan alokasi anggaran Rp5.000.000.000,00, realisasi
Rp4.751.758.000,00 atau 95,06%.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
419
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah Bidang Pelayanan Medis,Dinas Kesehatan dan RSUD Sleman. Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan . Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, registrasi, akreditasi dan perijinan. mempunyai fungsi: 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis; 2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, kesehatan
rujukan, kesehatan khusus, registrasi, akreditasi, dan perijinan; 2. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan
kesehatan rujukan; 3. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan khusus; 4. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan registrasi,akreditasi
dan perijinan; 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pelayanan Medis. RSUD Sleman dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sleman . Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan medis dan keperawatan, mempunyai fungsi: 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis dan
Keperawatan; 2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan; 3. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan medis; 4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan keperawatan; dan 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
420
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang
kesehatan adalah sebagai berikut: Tabel 4.11. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan
Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1 1. I 2 2 SMP 3 2. II 16 3 SMA 19 3. III 23 4 Sarjana Muda/D3 12 4. IV 3 5 Strata 1 4 6 Strata 2 5
Jumlah 42
Jumlah 42 Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Sleman
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang kesehatan
terdiri dari 2 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III dan 5
orang pejabat eselon IV h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang kesehatan sebagai berikut: Tabel 4.12. Sarana & Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan
No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Gedung Kantor 12 unit gedung pelayanan, kantor 2. Kendaraan roda 4 5 unit 3. Kendaraan roda 2 15 unit Ambulance 6 buah 4. Komputer 10 unit 5. Laptop 3 unit 6. Kamera Digital / handycam 2 unit 7. LCD 1 unit 8. Mesin ketik 3 unit 9. Alat komunikasi dan alat studio 14 unit telepon, kamera, televisi, DVD
10. Alat kantor dan rumah tangga 1.286 unit 11. Alat laboratorium 111 unit autoclave, microscope, centrifuge, dll. 12. Alat kedokteran 596 unit X-ray, lampu operasi, mesin anestesi, dll
Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Sleman
i. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi adalah pencairan dana baru dapat
dilakukan bulan Nopember 2011. Solusi yang dilakukan adalah
kerjasama yang intensif antara semua pihak, sehingga kegiatan dapat
terselesaikan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
421
7. Bidang Perdagangan a. Dasar Hukum
DIPA Nomor: 0297/090-02.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian
Perdagangan
c. Program dan Kegiatan
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan
Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Menunjang Sistem Logistik
Nasional.
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Terlaksananya pembangunan pasar tradisionil yaitu pasar Gamping
berupa pembangunan los dan kios type I dan type II 1 unit.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
DIPA Nomor: 0297/090-02.4.01/14/20112011 tanggal 20 Desember
2010 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00, realisasi
Rp1.808.119.000,00 atau 90%
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang perdagangan
adalah Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian,Perdagangan
dan Koperasi, berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi. Bidang Perdagangan mempunyai tugas
menyelenggarakan, membina dan memantau perdagangan dalam
negeri dan luar negeri, serta bimbingan usaha dan pendaftaran
perusahaan perdagangan, mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perdagangan;
2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan
pemantauan perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
422
3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan perdagangan dalam
negeri;
4. Penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan perdaganganluar
negeri;
5. Penyelenggaraan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Perdagangan.
g. Sumber Daya Manusia
Sumberdaya manusia yang melaksanakan tugas pembantuan bidang
perdagangan adal sebagai berikut : Tabel 4.13. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Perdagangan
Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah
1 SD - 1. I - 2 SMP 1 2. II 3 3 SMA 3 3. III 9 4 Sarjana Muda/D3 3 4. IV 2 5 Strata 1 3 6 Strata 2 4
Jumlah 14
Jumlah 14 Sumber: Dinas Perindagkop
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang kesehatan sebagai berikut: Tabel 4.14. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Perdagangan
No. Jenis Jumlah Keterangan
1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 1 unit 3. Kendaraan roda 2 3 unit 4. Komputer 8 unit 5. Printer 4 unit 6 Kursi kerja 38 unit 7 Meja kerja/ work station 38 unit 8. Mesin ketik 3 unit 9. Filling kabinet 3 unit
Sumber: Dinas Perindagkop
i. Permasalahan dan solusi -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
423
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/propinsi yang
diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan
lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan
oleh pemerintah desa adalah:
1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelaksanaan pemungutan
PBB oleh Pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No.
23/Kep.KDH/2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Melalui Petugas Pemungut. Pelaksanaan pemungutan PBB
dilakukan oleh dukuh sebagai petugas pemungut dan kepala desa sebagai
penanggung jawab.
Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Penghargaan Bagi Desa dan Padukuhan atas Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan, dari pelaksanaan pemungutan PBB tersebut, Pemerintah Desa
memperoleh penghargaan berupa uang yang besarnya ditentukan
berdasarkan potensi pokok ketetapan PBB, prosentase target penerimaan
dan prosentase realisasi dari target penerimaan.
Pemerintah Desa juga memperoleh bantuan biaya penyampaian surat
pemberitahuan pajak terhutang PBB berdasarkan Keputusan Bupati Sleman
Nomor 150/Kep.KDH/A/2011 tentang Bantuan Biaya Penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kepada
Kecamatan, Desa dan Padukuhan.
2. Pemungutan Pajak Hotel, dalam hal ini untuk wajib pajak pondokan.
Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, memberikan tugas kepada
Pemerintah Desa dalam pemungutan pajak hotel untuk wajib pajak
pondokan.