Upload
doannguyet
View
216
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
141
BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada tahap ini dilakukan analisis data-data dari hasil pengolahan data
keseluruhan, yang meliputi : analisis faktor kunci internal dan eksternal, analisis
matriks IFE, EFE, analisis matriks IE, dan analisis matriks SWOT, kemudian
dilakukan penentuan prioritas strategi dengan menggunakan Analytical Hierarchy
Process (AHP). Tahap selanjutnya melakukan penerimaan dan pemberian kekuatan
hukum agar kebijakan yang dipilih memiliki legitimasi dan melakukan analisis
implikasi terhadap lembaga yang dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja 7-S
Mckinsey.
5.1. Analisis Faktor Kunci Internal dan Eksternal
5.1.1. Analisis Kekuatan-kekuatan Internal
a. Lokasi atau tempat berdirinya pasar tradisional
Lokasi atau tempat berdirinya pasar tradisional dianggap sebagai kekuatan
oleh para stakeholder, karena memang letak pasar tradisional di Kabupaten Cirebon
khususnya pasar Pemda yang jumlahnya ada 8 (delapan) pasar berada pada posisi
yang strategis. Utami pada tahun 2006 menyebutkan bahwa lokasi atau tempat
berdirinya sebuah toko/pasar merupakan suatu keunggulan bersaing yang tidak
dengan mudah ditiru. Ada beberapa faktor dalam penelitian ini yang dijadikan aspek
penilaian lokasi pasartradisional, yaitu lalu lintas kendaraan, fasilitas parkir,
transportasi umum atau akses transportasi, komposisi pasar, letak berdirinya pasar,
dan syarat dan ketentuan pemakian ruang.
Berdasarkan hasil kuesioner lokasi atau tempat berdirinya pasar tradisional
memperoleh bobot kepentingan terbesar ke-2 (dua) untuk kekuatan lingkungan
internal dan peringkat ke-3(tiga) secara keseluruhan dalam lingkungan internal
dengan bobot 0,149. Lokasi atau tempat berdirinya pasar tradisional dinilai sebagai
kekuatan yang dimiliki oleh pasar tradisional lebih cenderung lokasinya yang
strategis yaitu berada pada pusat perekonomian di wilayah Kabupaten Cirebon, dan
ditunjang pula dengan akses transportasi yang mudah dijangkau.
142
Pasar pemda di Kabupaten Cirebon menjadi pusat perekonomian dikarenakan
kondisi masyarakat Kabupaten Cirebon yang mayoritas profesinya sebagai pedagang
dan petani, dan mereka masih menyukai berbelanja di pasar-pasar tradisional.
Kondisi ini didukung pula karena belum banyak pusat perbelanjaan modern seperti
supermarket dan hypermarket di Kabupaten Cirebon yang secara langsung
menjadikan pasar pemda di Kabupaten Cirebon menjadi daya tarik bagi para
pedagang-pedagang seperti pedagang bakso, VCD, pakaian, dan sebagainya untuk
berjualan di sekitar pasar pemda. Kondisi-kondisi itu yang membuat pasar pemda di
Kabupaten Cirebon menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Cirebon, dimana
konsumen datang ke pasar bukan hanya berbelanja kebutuhan sehari-hari tetapi juga
mereka datang untuk jalan-jalan atau refreshing.
b. Harga jual di pasar tradisional
Menurut penelitian dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun
2007, menempatkan harga pada urutan pertama alasan konsumen memilih berbelanja
di pasar tradisional. Harga jual dianggap kekuatan sebagai faktor kekuatan dari pasar
tradisional karena memang harga yang ditawarkan oleh para pedagang pasar
terbilang lebih murah terutama untuk barang-barang fresh food seperti sayuran,
ikan, daging, dan buah-buahan. Harga yang ditawarkan oleh pedagang sangat
fleksibel dan bisa ditawar, biasanya bila ada konsumen yang membeli dalam jumlah
yang banyak atau konsumen yang sudah berlangganan akan mendapatkan potongan
harga atau discount.
Harga jual mendapatkan bobot kepentingan paling tinggi untuk lingkungan
internal dengan bobot 0,196. Harga menjadi faktor yang paling penting dikarenakan
konsumen pasar tradisional yang kebanyakan merupakan pemilik warung, restoran
dan para pedagang keliling, dimana mereka akan menjual kembali barang yang
dibelinya. Oleh karena itu harga menjadi faktor utama para konsumen berbelanja di
pasar tradisional. Selain karena faktor konsumen yang kebanyakan adalah para
pedagang, harga menjadi sesuatu yang sangat sensitif bagi konsumen di Kabupaten
Cirebon, karena bila ada kenaikan atau penurunan harga jual itu sangat berpengaruh
dalam penentuan keputusan konsumen berbelanja. Adanya perbedaan selisih harga
sedikit saja akan membuat konsumen berpindah toko atau pasar.
143
c. Potensi pasar tradisional di Kabupaten Cirebon
Berdasarkan data Dinas Perinduatrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
tercatat sekitar 8824 pedagang yang berjualan di 8 (delapan) pasar pemda dan 22
pasar desa. Jumlah ini bisa lebih banyak lagi bila ditambah dengan para pedagang
tidak tetap disekitar pasar tradisional yang jumlahnya bisa lebih banyak daripada
jumlah pedagang yang ada di dalam pasar tradisional. Berdasarkan data dari BPS
Kabupaten Cirebon tahun 2008 sekitar 29,99% atau sekitar 261.684 orang yang
menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan dan sebagian besar adalah para
pedagang pasar tradisional.
Potensi yang sangat besar yang dimiliki pasar tradisional menempatkannya
sebagai suatu kekuatan dari pasar tradisional baik dari segi akses terhadap konsumen
dan juga sebagai sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Cirebon. Kondisi
ini menjadi bergaining position pasar tradisional menjadi lebih kuat di mata
pemerintah untuk dapat memproteksi dan mengembangkan pasar tradisional di
Kabupaten Cirebon, karena bagaimanapun sektor pasar tradisional ini menampung
banyak pekerja bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.
d. Struktur organisasi Disperindag Kabupaten Cirebon khususnya bidang
pengelolaan pasar
Perubahan struktur organisasi dan tupoksi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaen Cirebon pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan
Bupati Nomor 60 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata Dinas
Perindustrian dan Perdagangan. Dikeluarkannya Perbub nomor 60 tahun 2008 ini
memberikan wewenang yang lebih luas kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon melalui bidang pengelolaan pasar untuk dapat mengembangkan
pasar tradisional yang berada di Kabupaten Cirebon.
Perubahan struktur dan fungsi organisasi ini memungkinkan sektor pasar
tradisional yang dinaungi oleh bidang pengelolaan pasar untuk dapat mengajukkan
anggaran yang diperuntukan untuk pengembangan pasar tradisional dan
mengelolanya. Sebelumnya pasar tradisional atau pasar pemda dikelola oleh UPTD
pasar yang dibagi menjadi 4 (empat) wilayah. Tugas UPTD pasar pada saat itu hanya
diberikan wewenang untuk menarik retribusi dan menjalankan program yang telah
144
ada, jadi dengan perubahan struktur dan fungsi organisasi ini memungkinkan bidang
pengelolaan pasar yang terdiri dari seksi pengelolaan pendapatan pasar, seksi
pembinaan dan pengembangan pasar, dan seksi sarana dan prasarana untuk membuat
program atau kegiatan, anggaran dan usulan regulasi sendiri sesuai dengan
kebutuhan untuk pengembangan pasar tradisional.
5.1.2. Analisis Kelemahan-kelemahan Internal
a. Kemampuan pedagang pasar tradisional dalam melakukan pelayanan dan
pengadaan barang
Indikator pelayanan, merchandising, dan pedagang atau pelayan toko dibuat
menjadi satu indikator kunci lingkungangan internal karena pada pasar tradisional
mulai dari pemilik, orang yang melayani dan orang yang mengatur persediaan barang
adalah orang yang sama atau toko dijalankan oleh pemilik tokonya sendiri. Berbeda
dengan pasar modern seperti minimarket atau supermarket yang memiliki bagian-
bagian tersendiri untuk pelayanan dan manajemen pengadaan barang, sehinngga
karena faktor inilah ketiga indikator internal ini di satukan dalam satu indikator
lingkungan internal.
Indikator kemampuan pasar tradisional dalam melakukan pelayanan dan
pengadaan barang dinilai sebagai kelemahan oleh para responden karena pelayanan
yang diberikan di pasar tradisional mulai dari sebelum transaksi, pada saat transaksi,
dan sesudah transaksi kurang baik. Dari aspek pelayanan, umumnya para pedagang
pasar tradisional menggunakan pola pelayanan pribadi dengan menngunakan
pendekatan informal dan penggunaan bahasa daerah dalam berinteraksi dengan para
pembeli, kondisi ini sebenarnya menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi pasar
tradisional dan hal ini merupakan diferensiasi pasar tradisional dengan pasar modern.
Pada indikator ini yang membuat posisinya lemah adalah tata cara manajemen toko
yang masih konvensional, mulai dari pembelian barang dagangan yang kurang
memperhatikan kuntitas dan kualitas barang yang akan dijual, sampai dengan
kemampuan para pedagang dalam mengelola toko baik itu masalah pencatatan dan
pembukuan, tata letak dan penempatan barang dagangan di toko, menjaga kebersihan
toko dan barang dagangannya, dan saat melakukan timbangan dan pembukusan
barang yang dianggap kurang baik.
145
b. Suasana di dalam pasar tradisional
Suasana di dalam pasar tradisional merupakan indikator yang paling
dikeluhkan oleh para konsumen dan dinilai paling rendah oleh para responden.
Suasana pasar tradisional yang buruk ini merupakan salah satu alasan kenapa pasar
tradisional mulai ditinggalkan oleh konsumennya, terutama konsumen dari rumah
tangga. Berdasarkan penelitian dari Tambunan et.al. tahun 2004 menunjukkan
sebanyak 66% alasan kelemahan pasar tradisional karena dianggap kotor dan tidak
nyaman.
Dilihat dari kondisi eksteriornya beberapa pasar pemda di Kabupaten Cirebon
tidak dalam keadaan baik, seperti pada pasar Cipeujeuh, Babakan, dan Pasalaran.
Bangunan ketiga pasar tersebut dinilai kurang layak, dan bila dalam kondisi hujan
pasar akan sangat becek, kotor dan membuat para pedagang tidak dapat berjualan.
Dilihat dari kondisi interior dan tata letaknya, seperti kebanyakan pasar di Indonesia
pasar di Kabupaten Cirebon sangat tidak tertata dan kotor. Banyak sekali para
pedagang memanfaatkan jalan atau lorong di dalam pasar sebagai tempat
penyimpanan barang dagangannya, hal ini membuat jalan-jalan di dalam pasar
menjadi sempit. Kondisi interior pasar yang kurang tertata membuat pasar sangat
gelap walaupun pada siang hari, kondisi ini membuat konsumen yang berada di
dalam pasar merasa kurang nyaman dan aman.
c. Kegiatan promosi yang dilakukan
Kegiatan promosi lazimnya dilakukan oleh pasar modern sering dilakukan
dalam berbagai bentuk, seperti membuat Point of Purchase (POP), demonstrasi,
menyelenggarakan kontes atau perlombaan dengan sponsor para distributor,
memberikan hadiah langsung dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan promosi yang dapat
menarik konsumen tidak pernah dilakukan oleh pasar-pasar tradisional di Kabupaten
Cirebon. Para pedagang pasar tradisional hanya melakukan kegiatan promosi secara
langsung, yaitu dengan cara menawarkan barang dagangan kepada konsumen yang
melewati tokonya dan memberikan penawaran harga yang lebih murah dengan toko
lain. Bisa dikatakan metode promosi seperti ini hanya menarik konsumen yang
berada di dalam pasar tradisional saja, tetapi konsumen yang berada di luar pasar
146
tidak terjangkau atau tidak terkomunikasikan sehingga tidak adanya ketertarikan
konsumen yang berada di luar untuk masuk kedalam pasar.
Kegiatan promosi yang jarang dilakukan ini dinilai terkecil bobot
kepentingannya, yaitu sebesar 0,037. Hal ini dikarenakan masing jarangnya pasar
modern dengan klasifikasi besar seperti supermarket dan hypermarket. Di Kabupaten
Cirebon baru ada 2 (dua) unit supermarket, yaitu toserba Griya di daerah Jamblang
dan Toserba Surya di daerah Sumber. Sehingga persaingan saat ini berasal dari
minimarket-minimarket yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
Minimarket dianggap memiliki barang dagangan yang berbeda dengan pasar
tradisional, dimana minimarket tidak menjual barang-barang fresh food yang
memang salah satu komoditas utama pasar tradisional, walaupun ada beberapa
produk yang menjadi jualan utama pasar tradisional juga dijual di minimarket seperti
mie instan, telor, dan sebagainya. Jadi kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan
oleh para pedagang pasar tradisional walaupun menjadi kelemahan tidak menjadi
faktor yang paling mempengaruhi ketertarikan konsumen untuk mengunjungi pasar
tradisional.
d. Kegiatan atau program Disperindag Kabupaten Cirebon dalam mendukung
pasar tradisional
Kegiatan atau program Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya
dalam pengembangan pasar tradisional dinilai kurang oleh para responden. Kegiatan
yang dilakukan sebatas melakukan perawatan atau maintenance fasilitas pasar
tradisional, operasi pasar, dan melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap
pedagang pasar tradisional. Kurangnya kegiatan atau program dalam pengembangan
pasar tradisional lebih banyak disebabkan oleh kecilnya anggaran yang dimiliki
Disperindag Kabupaten Cirebon khususnya alokasi pada bidang pengelolaan pasar.
Selain jumlah anggaran yang kecil, kurangnya kegiatan atau program
pengembangan pasar tradisional dikarenakan fungsi dan struktur organisasi
Disperindag yang lama, dimana berdasarkan PP Kabupaten Cirebon Nomor 24 tahun
2004 pengelolan pasar tradisional dikelola oleh UPTD pasar dengan dipimpin
setingkat pejabat eselon 4 (empat). Status UPTD tidak memungkinkan para
pengelola pasar untuk dapat mengajukan program dan anggaran sendiri, pada saat itu
147
penyusunan program dan anggaran digabungkan dengan kebutuhan umum
Disperindag Kabupaten Cirebon yang dikelola oleh bagian tata usaha. Maka dengan
dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi,
dan tata Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang merubah status pengelolaan
pasar tradisional dari UPTD menjadi bidang pengelolaan pasar yang dipimpin oleh
pejabat setingkat eselon 3 (tiga), memungkinkan bidang pengelolaan pasar untuk
dapat mengajukan program dan anggaran sendiri, walaupun pada prakteknya pada
tahun anggaran 2009 ini belum terlihat hasil dan perubahannya.
e. Kondisi keuangan dan anggaran Disperindag Kabupaten Cirebon dalam
pendanaan pasar tradisional
Kondisi keuangan dan anggaran Disperindag Kabupaten Cirebon dalam
pendanaan program-program pengembangan pasar tradisional dinilai menjadi
kelemahan oleh para responden dan indikator ini merupakan indikator yang memiliki
bobot kepentingan yang paling besar untuk kelemahan lingkungan internal yaitu
sebesar 0,169. Mulai dari tahun 2006 anggaran untuk pengelolaan pasar trasional
terus mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada anggaran tahun 2007 yaitu
sebesar 46,68% dan tahun berikutnya yaitu tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar
29,20%, tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan drastis sebesar 73,25%, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.31.
Penurunan jumlah anggaran ini disebabkan karena adanya penurunan
anggaran pada program atau kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang
kaki lima, dimana sebagian besar anggaran untuk kegiatan tersebut dialokasikan
untuk membayar tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang terdiri dari pemungut
retribusi, petugas keamanan pasar, dan pegawai administrasi pasar. Penurunan
anggaran untuk program ini dikarenakan pada tahun 2007 dan 2008 banyak Tenaga
Kerja Kontak (TKK) yang dianggkat penjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil),
maka secara langsung hal ini mengurangi alokasi biaya gaji gaji tenaga kerja kontrak.
Jadi bila melihat dari struktur anggaran yang ada, sekitar 70% anggaran untuk
pengembangan pasar tradisional dikeluarkan untuk pos gaji tenaga kerja kontrak, hal
ini jelas menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang dialokasikan untuk
pengembangan pasar tradisonal sangat kecil jumlahnya.
148
f. Sumber Daya Manusia Disperindag Kabupaten Cirebon (Khususnya
bidang pasar)
Jumlah Sumber Daya Manusia bidang pengelolaan pasar sampai akhir tahun
2008 sebanyak 101 orang yang terdiri dari 50 orang pegawai negeri dan 51 orang
tenaga kerja kontrak. Berdasarkan pengalaman kerja para pegawai bidang pengelola
pasar rata-rata telah bekerja selama 5 (lima) tahun, terutama untuk para tenaga kerja
kontrak lapangan masa kerja mereka ada yang lebih dari 10 tahun dalam pengelolaan
pasar tradisional. Jika melihat dari jumlah pegawai dan lamanya pengalaman bekerja,
SDM bidang pengelolaan pasar bisa dikatakan sudah cukup, tetapi jika dilihat dari
golongan dan tingkat pendidikan (Tabel 4.35 dan Gambar 4.19) tergolong masih
rendah. Data menunjukkan untuk golongan mayoritas PNS adalah golongan II (dua),
dan untuk tingkat pendidikan PNS dan TKK mayoritas adalah lulusan SLTA yaitu
sebanyak 42 orang atau sebesar 41%.
Bobot yang didapat untuk indikator SDM ini sebesar 0,043, yang berarti
derajat kepentingannya tidak terlalu besar. Bobot yang kecil dikarenakan para
responden menilai tingkat pendidikan tidak terlalu penting untuk pegawai pegelolaan
pasar tradisional, karena memang beban pekerjaan yang dituntut tidak membutuhkan
tingkat pendidikan yang tinggi. Kebanyakan para pegawai bekerja sebagai pemungut
retribusi dan petugas keamanan di pasar tradisional yang klasifikasi pendidikannya
tidak perlu tinggi. Adanya perubahan fungsi dan struktur organisasi yang baru pada
bidang pengelolaan pasar menuntut adanya peningkatan SDM dari segi pendidikan,
karena dengan perubahan ini dibutuhkan orang-orang yang dapat melakukan suatu
pekerjaan yang lebih banyak melakukan analisis untuk penyusunan program dan
anggaran dan pekerjaan administratif untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.
5.1.3. Analisis Peluang-peluang Eksternal
a. Peraturan dan Undang-Undang tingkat pusat dan daerah
Diterbitkannya Perpres Nomor 112 tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan
Permen Nomor 53/M-DAG/PER/2008 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari
Perpres no. 112, cukup memberikan proteksi pasar tradisional dari persaingan pasar
modern. Isi dari Permen Nomor 53/M-DAG/PER/2008 antara lain mengatur
ketentuan cara pendirian pasar modern yang harus sesuai dengan Rencana Tata
149
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang di Kabupaten Cirebon diatur dengan
Peraturan Bupati No 36 Tahun 2006 tentang pedoman pendirian toko modern dan
minimarket di Kabupaten Cirebon, dimana berdasarkan Perbub tersebut diatur jarak
toko modern dan pasar tradisional minimal sejauh 500 meter dan jarak antar
minimarket adalah sejauh 100 meter. Selain mengatur ketentuan tentang tata cara
pendirian pasar modern Permen ini menyoroti tentang hubungan ditributor dengan
pasar modern, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya monopoli dan
hubungan yang tidak berkeadilan antara pemasok dan pasar modern. Dalam Kepmen
itu pun diatur mengenai kemitraan antara pelaku pasar modern dan UMKM dengan
cara kerjasama dalam bentuk pemasaran dan penyediaan lokasi usaha.
Berdasarkan Permen Nomor 53/M-DAG/PER/2008, menunjukkan peran dari
pemerintah pusat dan daerah, dalam Permen disebutkan bahwa pemerintah pusat
melalui menteri perdagangan menugaskan kepada direktorat perdagangan dalam
negeri untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah Gubernur/Walikota/Bupati
dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan,
dan toko modern. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah berupa
penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya
manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana
maupun prasarana pasar.
Menindaklanjuti arahan dari Permen Nomor 53/M-DAG/PER/2008,
pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
telah mencanangkan program GEMPITA (Gerakan Pengembangan dan Perlindungan
Pasar Tradisional). Pada program ini direncanakan pemerintah Provinsi Jawa Barat
akan memberikan aloksi dana sebesar 84 miliar untuk pengembangan pasar
tradisional pada masing-masing daerah di Jawa Barat. Adanya program GEMPITA
yang di gagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Permen Nomor 53/M-
DAG/PER/2008 menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dapat
melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam
pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Cirebon untuk mensiasati kecilnya
anggaran yang dimiliki untuk pengembangan pasar tradisional.
150
b. Keadaan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Cirebon
Kondisi sosial Kabupaten Cirebon dianggap sebagai peluang dalam
pengembangan pasar tradisional oleh para responden, karena potensi luas wilayah
dan penduduk yang besar yang dimiliki Kabupaten Cirebon. Tercatat berdasarkan
data BPS tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.192.429,
dengan luas wilayah administratif sebesar 990,36 Km2, jumlah kepadatan rata-rata
sebesar 2.213,77 jiwa/Km2. Berdasarkan bidang lapangan pekerjaan berdasarkan data
BPS tahun 2008 sebanyak 29,99% berprofesi pada bidang perdagangan, dan
sebagian besar merupakan pedagang pasar tradisional. Kondisi ini membuat
bargaining position pasar tradisional kuat di mata pemerintah, karena bagaimanapun
pasar tradisional di Kabupaten Cirebon menyerap banyak tenaga kerja sehingga perlu
ada perhatian khusus dari pemerintah untuk mengembangkan pasar tradisional agar
tidak tersingkir dengan keberadaan pasar modern.
Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Cirebon mayoritas masih berada
pada tingkat menengah ke bawah, hal ini ditunjukkan pada Tabel 4.3 dimana
persentase terbesar tingkat kesejahteraan keluarga berada pada keluarga dengan
kategori KS II (Keluarga Sejahtera II) dengan persentase sebesar 36,1%.
Berdasarkan besarnya tingkat pendapatan dilihat dari besarnya Upah Minimum
Regional (UMR) Kabupaten tahun 2008 sebesar Rp. 661.000,- , UMR ini dinilai
kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja di Kabupaten Cirebon.
Tingkat perekonomian masyarakat Kabupaten Ciebon yang mayoritas adalah
menengah kebawah sangat menguntungkan bagi pasar tradisional, karena
berdasarkan penelitian dari Tambunan et.al. tahun 2004 bahwa segmentasi dari pasar
tradisional adalah masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah, lebih
jelasnya dijelaskan pada Bab II (dua) dan posisi segmentasi pasar tradisional
digambarkan pada Gambar 2.2. Mayoritas penduduk yang masih berada pada
golongan menengah kebawah ini menjadi suatu keunggulan bagi pasar tradisional,
karena bidikan potensi pembeli yang begitu besar.
c. Kondisi konsumen pasar tradisional
Berdasarkan penelitian dari Suryadarma et.al. pada tahun 2007 menunjukkan
bahwa sebanyak 59,4% para pembeli pasar tradisional berasal toko/warung, restoran,
151
dan pedagang keliling. Konsumen seperti toko/warung, restoran, dan pedagang
keliling ini biasanya membeli barang dalam jumlah yang besar/banyak dan pada
umumnya mereka adalah para pelanggan tetap. Selain dari segi jumlah Konsumen
seperti toko/warung, restoran, dan pedagang keliling memberikan kontribusi nilai
pembelian yang tinggi yaitu sekitar 65,7%, jadi dapat dikatakan bahwa keuntungan
terbesar para pedagang pasar tradisional berasal dari konsumen ini.
Pasar tradisional dalam hal ini lebih mempunyai keunggulan dari pada pasar
modern, karena mulai dari jam buka toko atau pasar dimana pasar tradisional sudah
mulai beroperasi sejak pukuk 12 malam, sehingga memungkinkan para pedagang,
pemilik warung, dan restauran berbelanja lebih awal. Harga pun menjadi salah alasan
para konsumen ini untuk memilih pasar tradisional, harga yang ditawarkan relatif
lebih murah dan bila membeli dalam jumlah banyak akan mendapatkan potongan
harga, hal ini berbeda dengan pasar modern yang menerapkan sistem fix price.
Kondisi ini yang membuat para responden memberikan bobot kepentingan tertinggi
untuk kondisi lingkungan eksternal dengan bobot 0,197.
d. Akses kredit atau pinjaman
Tidak banyaknya para pedagang pasar tradisional yang memanfaatkan
fasilitas kredit yang diberikan oleh bank membuat bobot kepentingan dari indikator
ini kecil, yaitu sebesar 0,058. Pemerintah saat ini banyak melakukan inovasi-inovasi
untuk memberikan kemudahan akses kredit bagi para pengusaha kecil dan menegah,
salah satunya adalah program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diperuntukkan
sebagai kredit modal kerja dan kredit investasi.
Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadi salah sebab program ini
kurang banyak diketahui dan dipahami oleh para pedagang pasar tradisional,
ditambah dengan sistem dan prosedur yang sedikit rumit terutama untuk pinjaman
diatas 5 (lima) juta dimana salah satu syarat perizinannya harus mengurus SIUP,
TDP dan SITU atau surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa. Selain faktor
sistem dan prosedur yang dianggap masih rumit, keterlibatan bank dalam penyaluran
kredit dinilai kurang populer dimata pedagang. Para pedagang pasar tradisional
kebanyakan merasa kurang nyaman harus berurusan dengan bank, untuk sekedar
masuk ke dalam bank saja mereka merasa sungkan. Kebanyakan para pedagang lebih
152
memilih meminjam uang kepada rentenir/tukang kredit keliling dan koperasi-
koperasi yang berada di sekitar pasar tradisional.
5.1.4. Analisis Ancaman-ancaman Eksternal
a. Keadaan perekonomian Indonesia dan Kabupaten Cirebon
Keadaan perekonomian dunia atau global yang sedang mengalami krisis,
sangat mempengaruhi perekonimian Indonesia, terutama pada sektor industri yang
berorientasi ekspor. Kondisi ini dinilai kurang menguntungkan khususnya bagi
perekonomian Kabupaten Cirebon yang mempunyai komoditi ekspor rotan
tersebesar di Indonesia. Berdasarkan data dari www.okezone.com terjadi penurunan
ekspor sebesar 50% dari indutri rotan di Kabupaten Cirebon, hal ini dikarenakan
karena salah satu negara tujuan ekspor yaitu Amerika mengalami krisis financial
yang mengakibatkan menurunnya daya beli. Penurunan jumlah ekspor sebanyak 50%
tentunya akan membuat para penguasaha rotan untuk melakukan efisiensi dan salah
satunya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data dari Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kabupaten Cirebon jumlah PHK yang terjadi
pada industri rotan jumlahnya tidak terhitung dan jumlahnya bisa mencapai belasan
ribu yang kebanyakan diantara mereka adalah buruh rotan outsourching. Banyaknya
buruh yang di PHK akan membuat daftar pencari pekerja menjadi lebih banyak.
Berdasarkan hasil survey dan wawancara kebanyakan para buruh industri rotan yang
terkena PHK beralih profesi menjadi pedagang, baik berjualan di pasar tradisional
ataupun berjualan secara keliling. Kondisi ini tentunya menjadi suatu ancaman bagi
para pedagang pasar tradisional yang telah ada.
Berdasarkan data indikator ekonomi tahun 2006 sampai dengan 2008, yaitu
data pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan suku bunga bank Indonesia
menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan pertumbuhan rata-
rata 5,5% per tahun, tetapi pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan turun pada
tahun 2009 karena dampak dari krisis global. Berdasarkan laju inflasi Indonesia
terbilang masing tinggi, dalam 3 (tiga) tahun terdapat 2 (dua) kali inflasi sampai 2
(dua) digit. Suku bunga bank Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami
naik-turun, dan pada tahun 2008 suku bunga rata-ratanya mencapai 9,90% tentunya
153
tingginya suku bunga ini akan mempengaruhi tingkat ketertarikan para pedagang
pasar tradisional untuk mengambil fasilitas kredit ke bank.
b. Lingkungan teknologi bisnis ritel
Perkembangan teknologi dalam bisnis ritel berkembang sangat pesat sejak
tahun 1990an, dimana pada saat itu sistem franchise atau waralaba mulai dipakai
oleh para para pelaku pasar modern dengan ditandai dengan berdirinya seven eleven,
salah satu franchise minimarket terkenal. Pada tahun 1997 indomaret melakukan
pola kemitraan dengan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk turut serta
memiliki dan mengelola sendiri gerai indomaret. Sistem franchise atau waralaba ini
membuat perkembangan minimarket di Indonesia mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, tidak terkecuali di Kabupaten Cirebon. Saat ini di Kabupaten
Cirebon terdapat banyak sekali minimarket bermunculan, diantaranya yang
mendominasi adalah Indomaret, Alfamart, dan Yomart. Sistem franchise ini
membuat ancaman bagi para pedagang pasar tradisional, dimana sistem ini
menghadirkan tingkat persaingan yang ketat dalam dunia bisnis ritel.
Sistem franchise yang dipakai untuk menjalankan bisnis minimarket
memunculkan suatu sistem baru dalam hal rantai distribusi barang dagangan. Sistem
ini membuat rantai pasok atau distribusi barang dari pabrik ke toko atau minimarket
bisa diperpendek, seperti yang dilakukan oleh Alfamart, yaitu dengan mendirikan
Alfa Distribution Centre. Adanya pemusatan distribusi barang membuat rantai pasok
barang lebih pendek dan tentunnya membuat harga jual barang dagangan menjadi
lebih murah. Pada posisi ini pasar tradisional tidak dapat menyaingi harga yang
diberlakukan oleh toko modern, terutama untuk produk-produk dari pabrik besar.
Teknologi pengawetan barang dagangan dengan cara penggunaan lemari
pendingin dan pembungkusan dengan menggunakan plastik wrap. Teknologi ini saat
ini belum dapat dipakai oleh sebagian pasar tradisional di Indonesia dan di
Kabupaten Cirebon. Padahal dengan penggunaan teknologi ini barang dagangan
yang di jual di pasar tradisional dapat lebih awet dan segar, karena pada saat ini
kondisi barang dagangan yang dijual di pasar tradisional bila sudah sekitar pukul 8
atau 9 pagi sudah mulai layu dan tidak segar. Kondisi ini dapat merugikan para
pedagang karena akan banyaknya barang dagangan yang terbuang atau tidak laku.
154
Metode promosi yang sangat variasi yang digunakan dalam bisnis ritel
memicu persaingan dalam bisnis ini semakin ketat. Minimarket-minimarket
berlomba-lomba melakukan kegiatan promosi dengan berbagai cara mulai dari
pemasangan Point of Purchase (POP), pemberian kupon berhadiah, sampai
menyelenggarakan acara-acara khusus dengan menghadirkan acara-acara hiburan.
Metode-metode promosi yang gencar dilakukan oleh pasar modern banyak membuat
para konsumen mengalihkan perhatiannya dari pasar tradisional ke pasar modern,
dan hal ini harus segera diantisipasi sebelum konsumen benar-benar berpaling pada
pasar modern.
c. Potensi masuknya pendatang baru pedagang pasar tradisional
Potensi masuknya pendatang baru atau pedagang baru di pasar tradisional
banyak bermunculan dikarenakan beberapa faktor, pertama adalah penambahan
jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang setiap tahunnya mengalami kenaiakan.
Berdasarkan data dari BPS, sejak tahun 2004 sampai 2008 penduduk Kabupaten
Cirebon mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2%. Pada tahun 2008 berdasarkan
data BPS persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang akan mencari pekerjan
sebesar 13,64% atau sebanyak 299.055 jiwa penduduk Kabupaten Cirebon.
Banyaknya angkatan kerja yang akan mencari pekerjaan di Kabupaten
Cirebon tidak didukung dengan daya serap tenaga kerja yang ada. Menurunnya
sektor industri rotan di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu alasan, kondisi ini
ditambah dengan banyaknya PHK yang terjadi pada sektor ini. Adanya PHK secara
besar-besaran pada industri rotan ditambah jumlah angkatan kerja yang semakin
meningkat, hal ini menjadi potensi masuknya pendatang baru pedagang pasar
tradisional semakin banyak.
d. Persaingan antara pedagang pasar tradisional saat ini
Berdasarkan penelitian dari Suryadarma et.al. tahun 2007 penyebab kelesuan
usaha di pasar tradisional salah satunya adalah meningkatnya persaingan dengan
pedagang lain dalam pasar tradisional. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon tahun 2008 tercatat sebanyak 9228 pedagang
155
tersebar di 8 pasar Pemda, 22 pasar desa, dan PTT. Jumlah ini bisa semakin banyak,
karena jumlah PTT yang sebenarnya bisa lebih banyak dari yang tercatat.
Para PTT inilah yang banyak dikeluhkan oleh para pedagang tradisional,
karena mereka umumnya berjualan di depan pasar sehingga para konsumen menjadi
enggan masuk kedalam pasar dan lebih memilih membeli pada pedagang tidak tetap
yang berada diluar pasar dengan alasan mudah dan praktis. Selain kemudahan akses
yang ditawarkan oleh para PTT, harga yang ditawarkan relatif lebih murah, karena
para PTT ini tidak punya beban sewa toko atau kios seperti para pedagang di dalam
pasar, para PTT ini hanya dibebankan biaya retribusi karcis harian, keamanan dan
kebersihan.
e. Tekanan dari pasar modern
Tekanan dari pasar modern merupakan indikator yang paling berpengaruh
dalam faktor eksternal pengembangan pasar tradisional, dengan nilai bobot 0,2.
Perkembangan pasar modern khususnya minimarket di Kabupaten Cirebon dalam 3
(tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Tercatat sampai
tahun 2008 sekitar 82 minimarket didirikan di Kabupaten Cirebon, jumlah ini
melonjak lebih dari 2 (dua) kali lipat dari tahun 2006 dimana minimarket sebanyak
32 unit.
Peningkatan yang signifikan dari minimarket ini menjadikan tingkat
persaingan dalam bisnis ritel semakin ketat. Persaingan dimulai dari harga, promosi
sampai dengan layanan yang diberikan, untuk produk-produk tertentu minimarket
menawarkan harga yang lebih murah terutama produk-produk yang berasal dari
pabrik besar. Pelayanan dan suasana yang diberikan oleh minimarket menjadikan
suatu daya tarik baru konsumen untuk berpindah belanja ke pasar modern atau
minimarket. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang di pasar
tradisional, selain barang-barang yang berasal dari pabrik besar ternyata untuk
barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti telor, minyak goreng, gula, dan
mie instan mengalami penurunan penjualan yang signifikan dikarenakan berdirinya
minimarket-minimarket di sekitar pasar tradisional.
Kondisi ini sebenarnya sangat menguntungkan untuk konsumen, dimana
konsumen mendapatkan barang dengan kualitas, layanan, dan harga yang lebih baik,
156
tetapi jika dilihat dari sudut pandang berbeda kondisi ini akan mematikan pasar
tradisional yang imbasnya bertambahnya pengangguran. Maka pemerintah dalam hal
ini harus dapat memberikan solusi tepat, dengan tanpa menghambat arus investasi
masuk tapi harus pula memperhatikan implikasi yang akan terjadi akibat masuknya
investasi.
f. Hubungan pasar tradisional dengan pemasok
Pemasok pasar tradisional di Kabupaten Cirebon bisa dikategorikan menjadi
2 (dua) jenis pemasok, yang pertama adalah pemasok barang-barang non pabrik dan
yang kedua adalah pemasok barang-barang dari pabrik besar. Pasokan barang
dagangan yang berasal dari non pabrik memiliki rantai pasok yang relatif lebih
pendek daripada pasokan dari pabrik-pabrik besar. Kondisi ini membuat harga-harga
komoditi barang yang berasal dari pabrik-pabrik besar menjadi lebih mahal, sehingga
untuk produk-produk ini kurang dapat bersaing dengan pasar modern dalam soal
harga.
Berdasarkan penelitian dari Suryadarma et.al. tahun 2007 menunjukkan
bahwa 86,5% para pedagang pasar tradisional membeli barang dagangannya secara
tunai. Berdeda dengan pasar modern yang kebanyakan barang dagangannya di beli
dengan cara di kredit dengan jangka waktu tertentu. Pembayaran dengan cara kredit
ini menjadi salah satu cara yang membuat pasar modern dapat menjual barang
dagangannya dengan tingkat margin yang kecil, karena mereka menjual barang tidak
dengan modal mereka, hal ini berbeda dengan pasar tradisional yang harus
menanggung resiko bila barang dagangan mereka tidak laku atau modal dagang
mereka tersendat.
5.2. Analisis Tahap Penyusunan Strategi
5.2.1. Analisis Penyusunan Strategi Tahap I (Input Stage)
5.2.1.1. Analisis Matriks IFE
Total nilai untuk Matriks Internal Factor Evalution (IFE) diperoleh dengan
mengalikan bobot yang diperoleh dengan rating yang diperoleh dari hasil kuesioner
untuk mendapatkan skor total internal dari pasar tradisional di Kabupaten Cirebon.
Rentang nilai untuk total skor terbobot matriks IFE berselang dari yang terendah 1
157
(satu) sampai tertinggi 4 (empat) dengan nilai rata-rata adalah 2,5. Jika total nilai
berada dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal kondisi pasar tradisional di
Kabupaten Cirebon adalah lemah, sedangkan jika total nilai berada diatas 2,5
menunjukkan posisi internal yang kuat.
Total skor dari Matriks IFE diperoleh sebesar 2,659. Angka ini menunjukkan
bahwa posisi pasar tradisional di Kabupaten Cirebon berada pada posisi yang cukup
kuat, karena nilai tersebut berada di atas rata-rata, dengan kata lain pasar tradisional
di Kabupaten Cirebon cukup mampu untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang
dimiliki untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Posisi ini diharapkan
bahwa kelemahan-kelemahan yang dimiliki pasar tradisional di Kabupaten Cirebon
dapat berkurang dan mampu memberikan dampak yang baik.
5.2.1.2. Analisis Matriks EFE
Sebagaimana halnya Matriks Internal Factor Evalution (IFE) total skor pada
matriks External Factor Evalution (EFE) merupakan penilaian bagi pasar tradisional
di Kabupaten Cirebon untuk menilai daya tarik lingkungan eksternal. Total skor yang
terbobot pada matriks EFE sebesar 1,00 yang menunjukkan bahwa pasar tradisional
di Kabupaten Cirebon tidak memanfaatkan peluang-peluang yang ada atau tidak
menghindari ancaman-ancaman eksternalnya. Sementara untuk total skor total
sebesar 4,00 mengindikasikan bahwa pasar tradisional di Kabupaten Cirebon dapat
merespon dengan cara yang baik terhadap peluang-peluang yang ada dan
menghindari ancaman-ancaman pada dunia bisnis ritel ini.
Dari matriks EFE diperoleh total skor sebesar 2,561. Posisi ini menunjukkan
bahwa pasar tradisional di Kabupaten Cirebon berada pada kondisi diatas rata-rata.
dimana pada posisi ini pasar tradisional di Kabupaten Cirebon telah memiliki strategi
yang baik dalam usaha memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan menghindari
ancaman-ancaman yang ada.
5.2.2. Analisis Penyusunan strategi Tahap II (Matching Stage)
Pada tahap kedua ini yaitu tahap penyesuaian (Matching Stage). Matriks yang
digunakan adalah matriks IE, dan matriks SWOT.
158
5.2.2.1. Analisis Matriks Internal-External (IE)
Matriks internal-external (IE) merupakan tahap II dari penyusunan strategi
utama dari David, yang disebut sebagai tahap penyesuaian (Matching Stage). Matriks
Internal-External (IE) untuk memposisikan kondisi pasar tradisional di Kabupaten
Cirebon kedalam matriks yang terdiri dari 9 sel.
Analisis pada Matriks internal-external (IE) ini didasarkan pada informasi
yang didasarkan pada informasi yang didapat pada tahap sebelumnya, yaitu tahap 1
(Input Stage) dengan menggunakan hasil evaluasi dari Matriks Internal Factor
Evaluation (IFE) dan Matriks External Factor Evaluation (EFE). Sumbu horizontal
pada matriks IE ini adalah total skor dari matriks IFE, sedangkan untuk sumbu
vertikalnya adalah total skor dari matriks EFE.
Dari perhitungan nilai terbobot yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya,
didapatkan bahwa nilai skor dari IFE dalah sebesar 2,659 dan nilai total skor dari
EFE adalah 2,561. Selanjutnya nilai-nilai tersebut diplotkan pada matriks IE,
sehingga diketahui bahwa posisi pasar tradisional di Kabupaten Cirebon berada pada
sel V (Gambar 4.23). Posisi ini menunjukkan bahwa kondisi internal dan eksternal
dari pasar tradisional di Kabupaten Cirebon berada pada posisi rata-rata. Sehingga
dengan posisi pada sel V dari matriks IE ini, maka strategi yang cocok dan paling
baik bagi pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Cirebon ini adalah
dikendalikan dengan strategi-strategi Hold dan Maintain. Strategi-strategi yang
umum dipakai yaitu strategi Market Penetration, dan Product development. Strategi
Hold dan Maintain lebih cenderung kepada pendekatan menjaga pangsa pasar yang
telah ada dan sedikit demi sedikit menaikkan pangsa pasar dengan melakukan
berbagai penetrasi-penetrasi, seperti melakukan promosi, mengembangkan produk
atau layanan agar lebih baik dan lain sebagainya.
5.2.2.2. Analisis Matriks SWOT
Dari kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dari pasar
tradisional di Kabupaten Cirebon dapat dipetakan untuk dapat dijadikan suatu acuan
bagi Disperindag Kabupaten Cirebon untuk dapat mengembangkan pasar tradisional
agar dapat tetap bertahan dan bersaing dengan pasar modern.
159
a. Strategi SO (Strengths-Opportunities)
Pada strategi ini adalah memanfaatkan peluang dan dengan mendayagunakan
kekuatan, diantaranya yaitu :
a. Penambahan jumlah pasar tradisional (pasar Pemda)
Penambahan jumlah pasar tradisional khususnya pasar Pemda dilakukan
untuk dapat menampung semakin meningkatknya para pedagang pasar tradisional.
Pembangunan pasar baru dapat dilakukan dengan mempertimbangkan adanya
peluang yaitu luas geografis Kabupaten Cirebon yang luas dan jumlah penduduk
yang begitu banyak, dari segi dukungan pemerintah pusat dengan dikeluarkannya
Permen Nomor 53/M-DAG/PER/2008 memungkinkan pemerintah daerah untuk
berkerjasama dengan pemerintah pusat untuk membangun pasar tradisional baru
dengan nuansa yang lebih modern. Selain dukungan dengan adanya Permen, peluang
bagi para pedagang untuk memperoleh akses kredit dengan adanya program KUR
dari pemerintah dapat menjadi sebuah dukungan untuk dapat membeli atau menyewa
toko yang akan dibangun. Pembangunan pasar baru ini diharapkan dapat dilakukan
di wilayah timur Kabupaten Cirebon, dimana pada wilayah itu pembangunan
infrastruktur belum begitu baik, sehingga dengan dibangunnya pasar tradisional di
wilayah itu dapat menggerakkan roda perekonimian wilayah timur dari Kabupaten
Cirebon.
b. Menjaga hubungan konsumen yang telah ada
Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh pasar tradisional di Kabupaten
Cirebon adalah konsumen yang telah ada saat ini, dimana konsumen terbesarnya
merupakan pembeli tetap (langganan). Menjaga atau memelihara konsumen yang
telah ada bisa dilakukan dengan cara menintegrasikan dengan strategi-strategi
lainnya, seperti menjaga stabilitas harga dan menjaga stok barang dagangan yang
dapat dilakukan dengan memperbaiki jaringan distribusi, melakukan operasi pasar,
dan peningkatkan pelayanan. Membentuk loyalitas konsumen merupakan suatu cara
untuk dapat mempertahankan usaha dalam jangka panjang, karena keberadaan pasar
tradisional di Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon dapat bertahan sampai
sampai saat ini tidak terlepas adanya para pembeli tetap yang berasal dari
pedagang/warung, restoran, dan pedagang keliling.
160
c. Melakukan penetrasi pasar (mencari pembeli potensial lainnya) dengan cara
optimalisasi waktu operasi
Penetrasi pasar dalam hal ini lebih mengoptimalkan waktu operasi pasar
tradisional. Seperti kebanyakan pasar di Indonesia pasar tradisional di Kabupaten
Cirebon memiliki waktu operasional pasar yang belum optimal, pasar mulai sepi
pengunjung saat memasuki pukul 8 (delapan) pagi. Kondisi ini banyak disebabkan
karena kondisi barang dagangan yang jumlahnya mulai sedikit dan kualitasnya yang
menurun (busuk dan layu). Penetrasi pasar bisa dilakukan dengan cara menambah
variasi barang jualan, penggunaan teknologi untuk mempertahankan kondisi barang
dagangan, dan pemberlakuan sistem shift untuk para pedagang dengan karakteristik
barang jualan yang berbeda. Optimalisasi waktu berjualan pasar diharapkan dapat
meningkatkan keuntungan para pedagang dan juga dapat mengakomodir para
pegadang yang tidak dapat tertampung sekaligus menghindari persaingan antara para
pedagang.
d. Meningkatan jenis dan kualitas barang dagangan
Strategi meningkatkan jenis dan kualitas barang dagangan terintegrasi dengan
strategi lainnya, seperti strategi penetrasi pasar. Peningkatan jenis dan kualitas
barang dagangan dimaksudkan untuk memeilihara konsumen yang telah ada dan
mencari potensi pembeli baru. Strategi ini dapat dilakukan dengan menambah jenis
jualan yang sebelumnya belum pernah di jual di pasar, dan peningkatan kualitas
dilakukan dengan lebih selektif dalam pembelian barang dagangan dan dapat
mempertahankan kualitas barang dagangan dengan penggunaan teknologi.
Penggunaan teknologi dapat diterapkan dengan mengkelompokkan pedagang atau
ada suatu badan yang menaungi para pedagang seperti koperasi yang menyediakan
tempat penyimpanan barang dagangan pada lemari pendingin dan penggunaan platik
wrap untuk mempertahankan kesegaran barang dagangan yang dipajang.
e. Penataan lahan parkir
Lahan parkir yang tersedia pada pasar tradisional selama ini tidak digunakan
secara optimal sebagai mana fungsinya. Kebanyakan lahan parkir dipergunakan
untuk tempat berjualan para pedagang tidak tetap dan tempat mangkalnya becak dan
161
angkutan umum. Penataan lahan parkir dapat mendukung strategi penetrasi pasar,
yaitu memungkinkan menarik konsumen-konsumen baru dari kalangan menengah-
atas yang biasanya menggunakan kendaraan roda empat untuk dapat mengunjungi
pasar tradisional, karena salah satu alasan konsumen dari golongan menengah-atas
enggan untuk berbelanja di pasar tradisional adalah tidak tersedianya lahan parkir
dan tingkat keamanan yang rendah.
b. Strategi ST (Strengths-Threats)
Strategi ini adalah strategi untuk menghadapi atau menghindari ancaman
yang dihadapi pasar tradisional melalui pendayagunaan kekuatan pasar tradisional
diantaranya yaitu :
a. Melakukan advokasi terhadap pedagang pasar tradisional
Kegiatan advokasi terhadap para pedagang pasar tradisional dilakukan untuk
melindungi para pedagang dari kegiatan-kegiatan yang merugikan para pedagang
pasar tradisional, seperti persaingan dengan pasar modern yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku (jarak pasar modern dengan tradisional), adanya praktek
monopoli yang dilakukan pasar modern dan distributor, penggusuran dan
pembongkaran pasar yang tidak sesuai dengan prosedur. Bantuan ini bisa dilakukan
oleh pemerintah ataupun melibatkan organisasi-organisasi dari luar dan LSM,
dengan cara memberikan pendampingan atau bantuan hukum dalam menindaklanjuti
masalah-masalah hukum yang merugikan para pedagang pasar tradisional.
b. Memperbaiki jaringan distribusi pedagang pasar tradisional
Memperbaiki jaringan distribusi dimaksudkan untuk dapat lebih
mengendalikan kestabilan harga dan stok barang dagangan. Selama ini pasokan
barang dagangan ke pasar tradisional khususnya untuk barang-barang dari pabrik
besar dianggap terlalu panjang jalur distribusinya. Panjangnya jalur distribusi ini
lebih banyak diakibatkan oleh pesanan yang terlalu sedikit, sehingga para distributor
besar enggan untuk mensuplai langsung ke pasar tradisional. Barang-barang yang
berasal dari pabrik besar biasanya disuplai oleh para sales yang berasal dari sub
distributor.
162
Perbaikan jaringan distribusi bisa dilakukan dengan membentuk suatu
penampungan berupa badan, organisasi, atau koperasi yang berfungsi
mendistribusikan barang dagangan kepada para pedagang. Sehingga dengan sistem
ini pasar tradisional mempunyai distribution centre sendiri, adanya distribution
centre dapat meningkatkan tawar menawar pedagang dengan para distributor besar
dengan mendapat harga yang lebih murah karena pembelian yang lebih banyak dan
juga dapat menjaga keberadaan stok barang bila distributor ada masalah pengiriman.
c. Penertiban pedagang yang melanggar peraturan
Persaingan tidak hanya datang dari pasar modern tapi juga datang dari para
pedagang sendiri, terutama para pedagang tidak tetap yang berjualan di sekitar pasar
tradisional. Penertiban para pedagang dilakukan bagi para pedagang yang berjualan
pada tempat-tempat yang bukan peruntukannya, seperti pada lahan parkir, trotoar,
dan pada badan jalan. Penertiban yang dilakukan selain akan mengurangi tingkat
persaingan pada pasar tradisional tapi juga akan menertibkan tata ruang kota, karena
keberadaan pedagang tidak tetap ini kerap menimbulkan kemacetan karena berjualan
di badan jalan.
d. Optimalisasi pemanfaatan lahan
Optimalisasi pemanfaatan lahan dilakukan untuk mensiasati banyaknya para
pedagang baru yang berjualan di pasar tradisional dan keterbatasan lahan yang
tersedia. Strategi ini mirip dengan strategi pengoptimalan waktu opersi pasar
(penetrasi pasar), hanya pada strategi ini lebih menitik beratkan pada penataan tata
ruang yang lebih optimal. Banyak toko atau kios-kios di pasar tradisional yang tidak
aktif berjualan karena sudah tidak menguntungkan atau pedagang lebih memilih
berjulan diluar pasar karena dianggap lebih ramai pengunjung. Penerapan strategi ini
tentunya terintegrasi dengan strategi lain yaitu penertiban pedagang, diharapkan
dengan optimalisasi pemanfaatan lahan, pasar tradisional lebih tertata.
e. Pengaturan zoning pasar tradisional dan modern
Pengaturan zoning pasar tradisional dan modern di Kabupaten Cirebon telah
diakomodir oleh Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian
163
Toko Modern atau Mini Market di Kabupaten Cirebon. Peraturan ini mengatur
bahwa jarak minimal antara pasar tradisional dengan pasar modern yang mempunyai
luas antara 75 m2 sampai dengan 200 m2 adalah sejauh 500 meter dan jarak antar
minimarket adalah minimal sejauh 100 meter. Pada implementasinya aturan ini
banyak dilanggar mulai dari jarak antara pasar tradisional dengan modern dan jarak
antar pasar modern. Maka strategi ini dapat diintegrasikan dengan strategi pemberian
advokasi kepada para pedagang. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dikarenakan
status hukum yang belum kuat, peraturan berupa Perbub dinilai kurang kuat karena
sifatnya hanya sebatas himbauan dan bila ada pelanggaran hanya dikenai sangsi
administratif. Maka untuk lebih memperkuat aturan yang ada perlu dibuatkan suatu
Perda yang mengatur pedoman pendirian pasar tradisional dan pasar modern, agar
statusnya lebih lebih kuat di mata hukum.
f. Kredit lunak pembangunan pasar
Pemberian kredit lunak untuk para pedagang pasar tradisional sudah di
fasilitasi oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya program KUR (Kredit Usaha
Rakyat). Setelah di perkenalkan pada tahun 2007, program KUR belum banyak
diketahui dan di pahami oleh para pedagang pasar tradisional, hal ini dikarenakan
minimnya sosialisasi yang dilakukan. Penerapan strategi ini dapat dilakukan dengan
cara melanjutkan program pemerintah yang telah ada, yaitu memberikan sosialisasi
kepada para pedagang manfaat, prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh untuk
memperoleh kredit. Selain melakukan sosialiasasi, pemerintah daerah Kabupaten
Cirebon melalui Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon dapat mengusulkan sedikit
perubahan persyaratan yang dinilai masih rumit, dan juga mengusulkan program
KUR ini dapat disalurkan ke koperasi-koperasi agar lebih mudak di akses oleh para
pedagang pasar tradisional.
g. Melakukan operasi pasar
Dilaksanakannya kegiatan operasi pasar bertujuan untuk menjaga kestabilan
stabilan harga, ketersediaan barang khususnya sembako, dan memantau kualitas
barang dagangan. Kegiatan ini dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya
adanya kenaikan harga yang drastis karena faktor ekonomi, langkanya pasokan
164
sembako ke pasar tradisional, dan bila ada isu-isu negatif seputar barang dagangan di
pasar tradisional seperti menjual barang kadaluarsa, menjual makanan dengan
kandungan bahan tidak halal dan sebagainya. Strategi ini sangat efektif untuk
meyakinkan para konsumen pasar tradisional bahwa barang-barang yang di jual pada
pasar tradisional mempunyai tingkat harga yang lebih murah, jaminan stok
barang/sembako yang memadai, dan barang yang dijual mempunyai kualitas yang
baik.
h. Pemberlakuan pajak bagi pasar modern
Persaingan antara pasar modern dan tradisional sudah tidak bisa lagi
dihindari, walaupun para pelaku pasar modern mengklaim bahwa konsumen yang
mereka bidik (segmentasi) berbeda dengan pasar tradisional. Kenyataannya di
lapangan, pasar modern pun membidik pangsa pasar tradisional yaitu konsumen
dengan tingkat perekonomian menengah-kebawah. Terjaringnya konsumen pasar
tradisional karena pasar modern menawarkan harga jual barang yang lebih murah
dari pada pasar tradisional dengan kelebihan fasilitas dan layanan yang lebih baik.
Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan para pelaku pasar tradisional
yang mengklaim bahwa pasar modern mempunyai segmen yang berbeda.
Banyak pedagang pasar tradisional mengeluhkan penurunan omset penjulan
untuk barang-barang seperti telur, mie instan, gula, minyak goreng dan sebagainya,
karena pada pasar modern menawarkan harga dan kualitas lebih baik. Pemberlakuan
pajak bagi pasar modern diharapkan dapat meningkatkan harga jual pasar modern
sehingga konsumen lebih memilih belanja di pasar tradisional karena harga yang
lebih murah. Pendapatan dari hasil pajak bisa digunakan untuk pembangunan dan
pengembangan pasar tradisional.
c. Strategi WO (Weakness-Opportunities)
Strategi ini adalah untuk memperbaiki kelemahan yang ada dengan cara
memanfaatkan peluang eksternal, diantaranya yaitu :
a. Pengembangan konsep pasar sebagai koridor ekonomi (pasar wisata)
Pengembangan konsep pasar sebagai pasar wisata merupakan usulan dari
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, yang memberikan
165
konsep pasar menjadi salah satu tujuan wisata. Dicontohkan dalam salah satu konsep
pasar wisata adalah pasar Malioboro di Yogyakarta, pasar Kuin di Banjarmasin,
pasar Klewer di Solo, dan pasar seni Sukawati di Bali. Sumua contoh pasar tersebut
menawarkan keunikan baik dari segi barang yang di jual ataupun tempat yang unik,
seperti pasar Malioboro yang pada pagi hari menawarkan cindera mata khas
Yogyakarta dengan harga yang terjangkau dan pada malam hari menyuguhkan
sebuah kawasan yang menawarkan berbagai macam jenis makanan dan minuman
dengan pelayanan khas Yogyakarta (lesehan), ataupun pasar Kuin yang menawarkan
keunikan berberbelanja diatas perahu sampan, pasar kuin ini lebih dikenal dengan
nama pasar apung (floating market).
Strategi ini cukup efektif diterapkan untuk mengembangkan pasar tradisional,
mengingat kondisi keuangan atau anggaran yang dimiliki tidak mencukupi untuk
membangun pasar yang bernuansa modern. Pemerintah dapat mengkoordinasikan
dengan para pedagang untuk membuat pasar menjadi suatu tujuan wisata dan
membantu mengenalkan dan mempromosikannya. Menjadikan pasar menjadi tempat
tujuan wisata telah dilakukan di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Cirebon
dengan menjadikan kawasan Trusmi sebagai pusat penjualan batik khas Cirebon dan
pasar Kue Weru yang dikunjungi oleh para konsumen seluruh Indonesia, karena
memang di pasar Kue Weru menjual produk-produk yang spesifik seperti chiki,
pemen dan jajanan-jajanan warung lainnya. Pasar Kue Weru ini merupakan salah
satu pasar terbesar di Indonesia yang menjual khusus barang jajanan warung.
b. Penataan ulang dan renovasi pasar tradisional
Penataan ulang dan renovasi pasar di Kabupaten Cirebon harus segera
dilakukan, karena beberapa pasar tradisional dalam kondisi yang memprihatinkan,
seperti pasar pasar Cipeujeuh, pasar Babakan, dan pasar pasalaran. Bebepara pasar
lainnya hanya perlu penataan ulang untuk lebih merapihkan kondisi pasar. Strategi
ini dilakukan untuk mensiasati kurangnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah
khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dapat mengembangkan pasar
tradisional.
166
c. Melakukan kegiatan promosi
Strategi ini terintegrasi dengan strategi-strategi lainnya. Kegiatan ini dapat
dilakukan dengan membuat pasar menjadi suatu tujuan wisata dan membantu
mempromosikan baik melalui media masa ataupun bekerjasama dengan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata untuk mensosialisasikan pasar menjadi salah satu tujuan
wisata di Kabupaten Cirebon. Promosi bisa dilakukan dengan cara mengadakan event
atau acara-acara khusus seperti menjual sembako murah, atau mengadakan kontes
atau perlombaan dengan suguhan hiburan menarik.
Cara promosi seperti ini dinilai cukup efektif untuk menarik masyarakat
untuk berkunjung ke pasar tradisional, seperti yang telah dilakukan di Kabupaten
Cirebon, yaitu acara tahunan “pesta tebu” yang digelar setiap tahun untuk merayakan
panen para petani tebu. Acara ini sangat menarik minat masyarakat untuk datang,
sehingga pada saat acara tersebut berlangsung akan berimbas pada sepinya pasar
tradisional. Acara-acara serupa bisa dilakukan di pasar tradisional untuk dapat
menarik dan mempromosikan pasar tradisional ke masyarakat.
d. Program pendampingan pasar
Program pendampingan pasar telah tercantum dalam dalam tupoksi (tugas
pokok dan fungsi) dalam bidang pengelolaan pasar, yaitu merupakan tugas dari Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Pasar. Tugas pendampingan pasar yaitu dengan
melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi kegiatan pasar dan
informasi terakhir harga di pasar daerah, pasar desa, pasar swasta, dan pasar hewan.
Pendampingan pasar ini bertujuan untuk dapat menyerap aspirasi dari keinginan para
pedagang tradisional dan juga segala keluhan yang dihadapi para pedagang baik itu
dengan pemasok ataupun pasar modern.
e. Melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat
Melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat adalah salah satu cara
mensiasati kurangnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menjalin
kerjasama dengan pemerintah pusat atau provinsi bisa dilakukan dengan
mengkoordinasikan program-program yang ada di daerah dengan pusat. Pemerintah
Provinsi Jawa Barat telah menggagas program GEMPITA untuk dapat
167
mengembangkan dan memberdayakan pasar tradisional di Jawa Barat. Pemerintah
Kabupaten Cirebon yang diwakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat
mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk menjadikan Kabupaten
Cirebon menjadi salah satu pilot project program ini. Strategi ini merupakan solusi
yang tepat untuk mensiasati kelemahan yang dialami Pemerintah Kabupaten Cirebon
dalam hal pendanaan pengembangan pasar tradisional.
f. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kompetensi SDM baik itu para pedagang pasar ataupun para
pegawai pengelola pasar perlu dilakukan untuk merubah pola pikir para pelaku pasar
tradisional untuk dapat mengembangkan usaha mereka lebih baik. Pengembangan
pasar tradisional tidak bisa mengandalkan peran pemerintah saja, tapi diperlukan
kontribusi besar dari para pedagang untuk ikut tumbuh dan mengembangkan
usahanya agar dapat bertahan di tengah persaingan yang begitu ketat.
Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM bisa dilakukan dengan melakukan
pembinaan dan penyuluhan, ataupun mengadakan diklat-diklat seperti manajemen
pengelolaan ritel, manajemen keuangan dan sebagainya. Diselenggarakannya diklat
atau pelatihan baik bagi para pedagang atau pegawai pengelola pasar diharapkan
meningkatkan kompetensi dan pemahaman konsep bisnis ritel dengan baik.
d. Strategi WT (Weakness-Threats)
Strategi ini adalah untuk mengatasi kelemahan yang ada dengan cara
menghindari ancaman eksternal, diantaranya yaitu :
a. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan pasar tradisional
Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pembangunan dan
pengelolaan pasar tradisional merupakan salah satu langkah yang efektif dan efisien.
Mengundang pihak swasta sebagai investor untuk mengatasi kelemahan kuangan
pemerintah Kabupaten Cirebon juga sebagai salah satu solusi untuk menampung para
pedagang yang tidak tertampung dan mengantisipasi banyaknya para pendatang baru
karena meningkatnya angatan pencari kerja dan PHK besar-besaran yang terjadi di
Kabupaten Cirebon.
168
Strategi ini perlu diintegrasikan dengan dengan strategi lain, karena dengan
pembangunan dan pengelolaan oleh swasta akibatnya adalah mahalnya harga sewa
dan retribusi yang akan di pungut. Strategi yang dimaksud adalah pemberian akses
kredit yang mudah dan bunga yang ringan kepada para pedagang, untuk memberikan
kekuatan modal sehingga mereka mampu untuk menyewa dan membayar retribusi.
b. Pembinaan dan penyuluhan pedagang pasar tradisional
Melakukan pembinaan dan penyuluhan pada pasar tradisional merupakan
kegiatan yang setiap tahun diadakan, apalagi dengan dikeluarkannya peraturan
Bupati Nomor 60 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, dimana kegiatan ini merupakan tupoksi dari seksi
pembinaan dan pengembangan pasar. Strategi ini merupakan salah satu strategi
defensif yang diterapkan oleh Disperindag Kabupaten Cirebon dalam
mengembangkan pasar tradisional, karena strategi ini memanfaatkan tupoksi yang
ada dan tidak membutuhkan anggaran yang besar untuk melaksanakannya.
c. Kompetisi pasar bersih/penghargaan dan sertifikasi
Mengadakan kompetisi pasar bersih atau memberikan penghargaan atau
sertifikasi kepada pasar tradisional yang dapat menjaga kebersihan dan keindahan
pasar. Strategi ini sangat efektif dan efisien dilaksanakan, karena untuk menjalankan
strategi ini peran dan keterlibatan para pedagang pasar tradisional sangat besar.
Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Disperindag cukup menfasilitasi
dalam hal penyediaan tim penilai dan menyediakan hadiah atau penghargaan berupa
piala atau trofi dari Bupati. Mengimplementasian strategi ini secara tidak langsung
mendidik para pengelola dan pedagang pasar untuk lebih menjaga dan
memperhatikan kebersihan pasar.
d. Penguatan status paguyuban pedagang menjadi koperasi
Penguatan status paguyuban atau ikatan asosiasi pedagang pasar tradisional
menjadi suatu lembaga seperti koperasi upaya untuk mendukung strategi sebelumnya
yaitu perbaikan jaringan distribusi. Pelaksanaan strategi ini harus dikoordinasikan
dengan badan atau dinas lain yang terkait, seperti Dinas Koperasi dan KUKM dan
169
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memudahkan proses mengalihan atau
peningkatan status asosiasi pedagang.
e. Pemberdayaan petugas teknis pengelolaan pasar
Strategi ini dilakukan untuk lebih memberdayakan petugas teknis pengelola
pasar agar lebih optimal. Selama ini para petugas teknis lapangan hanya ditugaskan
untuk memungut retribusi harian dan keamanan saja. Pemberdayaan petugas teknis
lapangan bisa dilakukan dengan cara memberikan variasi pekerjaan lain, seperti
melakukan penyuluhan dan pelatihan atau bahkan menjadi seorang pengawas
dilapangan yang bertugas mengawasi keadaan lingkungan pasar dan barang
dagangan yang di jual oleh para pedagang. Adanya pemberdayaan petugas teknis ini
diharapkan lebih mengoptimalkan lagi peran para petugas di lapangan dan juga
sebagai langkah efesiensi anggaran sehingga dapat dialokasikan untuk kegiatan-
kegitan lainnya.
f. Mengurangi pengeluaran dengan efesiensi tenaga kerja pengelola pasar
Mengurangi pengeluaran dengan cara efesiensi tenaga kerja pengelola pasar
merupakan strategi yang kurang populer menurut para responden. Strategi ini akan
membawa dampak sosial yang memberikan dampak negatif. Strategi ini merupakan
pilihan terakhir yang akan dilakukan bila tidak ada alternatif lain. Penerapan strategi
ini yang lebih aman adalah penghentian perekrutan tenaga kerja kontrak baru bila
ada tenaga kerja kontrak diangkat menjadi PNS.
g. Kerjasama dengan pihak swasta (distributor) melakukan event/acara promosi
Kerjasama dengan pihak swasta (distributor) melakukan event/acara promosi
merupakan strategi yang efektif dan efisien dalam melakukan promosi. Kegiatan ini
biasa dilakukan oleh pasar modern, yaitu dengan berkerja sama dengan para
distributor untuk mengadakan acara atau event seperti jumpa fans dengan artis
(biasanya bintang iklan produk yang dijual), mengadakan lomba menggambar untuk
anak-anak, perlombaan atau kontes musik dan lain sebagainya. Kerjasama ini bisa
dilakukan bila posisi tawar-menawar pasar tradisional kuat dengan para distributor,
170
maka untuk itu perlu adanya integrasi dengan strategi lain seperti penguatan status
asosiasi pedagang menjadi suatu badan atau koperasi.
5.2.3. Analisis Penyusunan Strategi Tahap III (Decision Stage)
Pada tahap ini dilakukan pengambilan prioritas strategi yang berdasarkan
pada kebutuhan pengembangan pasar tradisional yang disesuaikan dengan
kemampuan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perindustrian dan
Perdagangan. Pengambilan prioritas strategi dilakukan dengan menggunakan
Analytical Hierarchy Process (AHP), berdasarkan masukan dari tahap 1 dan tahap 2
dari matriks IE, dan Matriks SWOT, dapat dihasilkan beberapa alternatif strategi
yang tercermin didalam matrik-matrik. Pemetaan dari matrik IE dan SWOT
dikelompokkan menjadi 6 (enam) strategi besar berdasarkan kesamaan fungsi dan
karakteristik strategi. Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan
alternatif strategi yang paling menarik dan mungkin untuk dilakukan berdasarkan
urutan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan kerja sama dan menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintah
(provinsi dan pusat), swasta (distributor dan pengelola), dan pembeli atau
konsumen, dengan bobot 0,350.
2. Melakukan kegiatan promosi dan optimalisasi potensi pasar tradisional, dengan
bobot 0,194.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional, dengan bobot 0,148.
4. Peningkatan dan optimalisasi program pengembangan pasar tradisional yang
telah ada, dengan bobot 0,117.
5. Peningkatan dan optimalisasi Sumber Daya Manusia dan produk pasar
tradisional, dengan bobot 0,113
6. Peningkatan dan optimalisasi Sumber Daya Manusia dan produk pasar
tradisional, dengan bobot 0,077.
Kelompok strategi yang paling menarik adalah Melakukan kerja sama dan
menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintah (provinsi dan pusat), swasta
(distributor dan pengelola), dan pembeli atau konsumen. Kelompok strategi ini
terdiri dari strategi-strategi sebagai berikut :
171
1. Melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat yaitu provinsi dan pusat dalam
melakukan pengembangan pasar tradisional
2. Menjaga atau memelihara para pembeli potensial yang telah ada
3. Memperbaiki jaringan distribusi / pasokan barang ke pasar tradisional
4. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan pasar tradisional
Kelompok strategi ini banyak dipilih dan paling menarik menurut para
responden, karena dalam kelompok strategi ini mencakup pemeliharaan pembeli
yang telah ada, menjaga kestabilan harga dan strategi-strategi yang termasuk dalam
kelompok ini tidak banyak membutuhkan anggaran yang besar. Inikator pembeli dan
harga ini merupakan indikator dengan bobot yang paling berpengaruh, dan alasan
utama bertahannya pasar tradisional sampai saat ini. Berdasarkan urutan prioritas
kelompok strategi ini prioritas pertama adalah melakukan kerja sama dengan
pemerintah pusat dalam pengembangan pasar tradisional. Alasan para responden
memilih strategi ini menjadi prioritas utama karena pemerintah Kabupaten Cirebon
melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan ingin memanfaatkan secara maksimal
peluang yang ada yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya
Permen Nomor 53/M-DAG/PER/2008 dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
di canangkannya program pasar GEMPITA untuk dapat mengembangkan pasar
tradisional yang ada di Kabupaten Cirebon.
5.3. Adopsi Usulan Strategi Kebijakan
Strategi dan kebijakan untuk pengembangan pasar tradisional dapat
dijalankan apabila mendapatkan legitimasi hukum, baik itu berupa aturan atau
kebijakan yang berasal dari pemerintah daerah maupun pusat. Berikut ini adalah
aturan dan kebijakan yang menaungi usulan perencanaan implementasi strategi dan
kebijakan pengembangan pasar tradisional :
1. UUD 1945 pasal 33, yang menyebutkan perekonomian nasional berdasarkan
demokrasi ekonomi yang berpihak pada rakyat.
2. GBHN tahun 1999 tentang arah kebikajan ekonomi butir ke II, yang
menyebutkan “mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta
menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur
pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat”.
172
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan tidak
sehat.
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa
tanggung jawab yang paling utama dan pertama di era otonomi dalam
mensejahterakan masyarakat berada dipundak pemerintah daerah.
5. Keputusan Presiden (Kepres) No.118/2000 tentang Perubahan dari Kepres
No.96/2000 mengenai Sektor Usaha yang Terbuka dan Tertutup dengan
Beberapa Syarat untuk Investasi Asing Langsung.
6. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No12/M-DAG/PER/3/2006
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penertiban Surat Tanda Pendaftaran Usaha
Waralaba.
7. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan
Menteri Dalam Negeri No.57 dan 145/MPP/Kep/1997 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.420/MPP/Kep/10/1997
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.107/MPP/Kep/2/1998
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda
Daftar Usaha Waralaba
11. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
12. Permen No. 53/M-DAG/PER/2008 tentang penataan dan pembinaan pasar
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, dll.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 tahun 2000 tentang Izin Lokasi
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 tahun 2005 tentang Rencana
Tata Ruang Kabupaten Cirebon
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 09 tahun 2005 tentang Izin
Gangguan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 tahun 2002 tentang Retribusi
Izin Usaha Perdagangan
173
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian
Toko Modern atau Mini Market di Kabupaten Cirebon.
18. Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon mengenai pengembangan ekonomi rakyat,
dan meningkatkan fungsi kelembagaan
19. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mengenai
Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek ekonomi daerah/ lokal,
membina persaingan usaha yang sehat serta perlindungan konsumen, dan
Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan memprioritaskan
ekonomi berbasis kerakyatan.
20. Rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai program GEMPITA
(Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional).
5.4. Rencana Usulan Program Implementasi Strategi Kebijakan
Rencana pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Cirebon berdasarkan
urutan prioritas strategi dan integrasi strategi yang terkait terbagi menjadi jangka
pendek (0-2 tahun), jangka menengah (2-5 tahun), dan jangka panjang (5-10 tahun).
Usulan rencana pengembangan pasar tradisional tersebut, beserta lembaganya
tercantum pada Tabel 5.1 berikut.
174
Tabel 5.1. Rencana Implementasi Strategi Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon
No Rekomendasi Strategi Rencana Aksi Jangka Waktu
Dinas / Badan Terkait Pendek
(0-2 tahun) Menengah (2-5 tahun)
Panjang (5-10 tahun)
1 Koordinasi dengan pemerintah pusat
• Pengajuan proposal kerjasama pengembagan pasar tradisional ke pemerintah Provinsi Jawa Barat.
• Koordinasi dengan Departemen Perdagangan RI perihal pengembangan pasar tradisional
• Disperindag • Bapeda
2 Menjaga dan memelihara pembeli yang telah ada
• Menjaga stabilitas harga dan keberadaan barang dengan cara perbaikan jalur distribusi, operasi pasar, dan penguatan status asosiasi pedagang
• Disperindag • Dinas Koperasi
dan KUMK • BPPT
3 Memperbaiki jaringan distribusi
• Penguatan status asosiasi pedagang pasar tradisional
• Evaluasi dan penyelidikan terhadap jalur distribusi
• Disperindag • Dinas Koperasi
dan KUMK • BPPT
4 Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan pasar
• Mengundang para investor untuk kerjasama pembangunan dan pengelola pasar
• Disperindag
5 Pengembangan konsep pasar wisata
• Koordinasi dengan pedagang pasar tradisional
• Koordinasi dengan Dinas parawisata • Promosi pasar wisata
• Disperindag • Dinas
Parawisata dan Kebudayaan
√
√ √ √
√ √ √
√
√ √ √
√ √
√
√
√ √
175
Tabel 5.1. Rencana Implementasi Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon (Lanjutan)
No Rekomendasi Strategi Rencana Aksi Jangka Waktu Dinas / Badan
Terkait Pendek (0-2 tahun)
Menengah (2-5 tahun)
Panjang (5-10 tahun)
6 Melakukan promosi pasar tradisional
• Promosi di media masa • Koordinasi dengan Dinas parawisata
menggelar event atau acara kebudayaan
• Disperindag • Dinas
Parawisata dan Kebudayaan
7 Kompetisi pasar bersih • Mengadakan kompetisi pasar bersih antar pasar tradisional di Kabupaten Cirebon
• Disperindag
8 Kerjasama dengan distributor dalam menjalankan event
• Penguatan status asosiasi pedagang pasar tradisional
• Disperindag
9 Penetrasi pasar (optimalisasi waktu operasi)
• Pemberlakuan sistem shift bagi para pedagang
• Penguatan status asosiasi pedagang pasar tradisional
• Pemberian bantuan teknologi (lemari pendingin dan plastik wrap)
• Disperindag
10 Penambahan jumlah (pembangunan baru) pasar tradisional
• Mengajukan bantuan dana ke pemerintah pusat
• Membangun pasar bernuasa modern
• Disperindag
11 Penataan ulang dan renovasi pasar tradisional
• Renovasi pasar tradisional • Penataan ulang pasar tradisional
• Disperindag
12 Penambahan dan optimalisasi lahan parkir
• Penertiban pedagang, tukang becak dan angkutan umum
• Penambahan area parkir
• Disperindag • Dinas Satpol PP
√ √
√
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√
√
√ √
176
Tabel 5.1. Rencana Implementasi Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon (Lanjutan)
No Rekomendasi Strategi Rencana Aksi Jangka Waktu Dinas / Badan
Terkait Pendek (0-2 tahun)
Menengah (2-5 tahun)
Panjang (5-10 tahun)
13 Peningkatan optimalisasi lahan pasar
• Penertiban pedagang • Disperindag • Dinas Satpol PP
14 Pendampingan pasar • Menjalankan tupoksi yang telah ada • Disperindag
15 Pembinaan dan penyuluhan pedagang pasar tradisional
• Menjalankan tupoksi yang telah ada • Disperindag
16 Penertiban pedagang yang melanggar aturan
• Koordinasi dengan Dinas Satpol PP untuk menertibkan pedagang yang melanggar aturan
• Disperindag • Dinas Satpol PP
17 Operasi pasar • Operasi pasar untuk stabilitas harga • Operasi pasar kelangkaan sembako • Operasi pasar karena adanya isu-isu
negatif mengenai barang jualan
• Disperindag
18 Peningkatan SDM pedagang dan pengelola pasar tradisional
• Penyelenggaraan diklat • Penyuluhan pasar tradisional
• Disperindag
19 Pemberdayaan petugas teknis pengelola pasar
• Menambah job description para petugas teknis pengelola pasar
• Disperindag
20 Efesiensi tenaga pengelola pasar
• Tidak merekrut tenaga kerja kontrak baru
• Disperindag
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √
√
√ √
177
Tabel 5.1. Rencana Implementasi Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon (Lanjutan)
No Rekomendasi Strategi Rencana Aksi Jangka Waktu Dinas / Badan
Terkait Pendek (0-2 tahun)
Menengah (2-5 tahun)
Panjang (5-10 tahun)
21 Peningkatan jenis dan kualitas barang dagangan
• Pemberian kredit lunak • Penguatan status asosiasi pedagang
pasar tradisional • Pemberian bantuan teknologi (lemari
pendingin dan plastik wrap)
• Disperindag • Dinas Koperasi
dan KUMK
22 Pemberlakuan zoning • Evaluasi penerbitan perizinan • Pengkajian dan pembuatan Perda
zoning
• Disperindag • BPPT • Bagian Hukum
Kabuten Cirebon
23 Penguatan status asosiasi pedagang pasar
• Sosialisasi kepada para pedagang • Koordinasi dengan para pedagang
dan dinas-dinas lain yang terkait
• Disperindag • Dinas Koperasi
dan KUMK • BPPT
24 Pemberian kredit lunak • Sosialisasi KUR • Koordinasi dengan pemerintah pusat
mengenai syarat dan prosedur KUR
• Disperindag • Dinas Koperasi
dan KUMK
√ √
√
√
√ √
√ √ √
√
√ √ √
√
178
Tabel 5.1. Rencana Implementasi Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon (Lanjutan)
No Rekomendasi Strategi Rencana Aksi Jangka Waktu Dinas / Badan
Terkait Pendek (0-2 tahun)
Menengah (2-5 tahun)
Panjang (5-10 tahun)
25 Melakukan advokasi • Koordinasi dengan LSM dan lembaga masyarakat
• Sosialiasi peraturan mengenai tata cara pengelolaan pasar tradisional dan modern
• Pembentukan struktrur organisasi baru untuk menangani penanganan hukum perlindungan pedagang pasar tradisional
• Disperindag • Bagian
Organisasi Pemerintah Kabupaten Cirebon
26 Pemberlakukan pajak bagi pasar modern
• Pengkajian dan analisis hukum dan peraturan yang berlaku
• Koordinasi dengan bagian hukum pemerintah Kabupaten Cirebon
• Disperindag • Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Cirebon
√
√
√
√
√
179
5.5. Analisis Persiapan Organisasi Pelaksana Strategi Kebijakan
Elemen-elemen yang ada pada sebuah organisasi akan saling berkaitan satu
dengan yang lainnya dalam melaksanakan operasi kegiatannya. Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Cirebon merupakan lembaga yang menangani
implementasi strategi dan kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten
Cirebon. Keterkaitan elemen-elemen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini,
dalam hubungannya dengan implementasi strategi yang telah dirumuskan akan
dibahas dengan menggunakan kerangka kerja 7-S McKinsey, untuk mencapai
penyelarasan atas elemen-elemen organisasi dengan strategi tersebut. Elemen-elemen
ini harus dipersiapkan dengan baik, untuk dapat menjamin implementasi dari strategi
yang telah dirumuskan.
a. Strategy
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon saat ini mempunyai
strategi dan program-program untuk pengembangan pasar tradisional. Program-
program itu adalah sebagai berikut :
1. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
Program ini bertujuan untuk mengembangkan pasar dengan cara mengawasi
jalur distribusi barang penting dan strategis serta sembako, dimana output yang
diharapkan salah satunya adalah adanya data dan penyebarluasan informasi
harga barang penting dan strategis serta sembako.
2. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada para
pedagang kaki lima dan asongan, dari kegiatan ini diharapkan para pedagang
kaki lima dapat mengerti dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku
dan dapat lebih mendisiplinkan para pedagang kaki lima dan asongan.
3. Program pengawasan mutu dagangan pedagang pedagang kaki lima dan asongan
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengawasi peredaran barang yang di jual
pada pasar tradisional, dari kegiatan ini diharapkan kualitas barang yang di jual
di pasar tradisional dapat terjaga kualitasnya.
4. Program penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Kegiatan ini terfokuskan pada penataan dan perawatan pasar tradisional, pada
kegiatan ini saluran drainase menjadi objek utama perbaikan.
180
Program-program yang ada saat ini terlalu umum dan bersifat menjaga/maintenance
kondisi pasar tradisional yang ada sekarang. Strategi dan program yang ada sekarang
sebaiknya dilanjutkan dengan beberapa evaluasi harus dilakukan agar menerapannya
lebih efektif dan tepat sasaran.
Strategi dan kebijakan yang diusulkan untuk pengembangan pasar tradisional
di Kabupaten Cirebon diarahkan dengan melihat kondisi internal dan eksternal yang
di hadapi, sehingga diharapkan strategi yang dirumuskan sesuai untuk di
implementasikan di Kabupaten Cirebon. Prioritas strategi yang diusulkan adalah
melakukan kerja sama dan menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintah
(provinsi dan pusat), swasta (distributor dan pengelola), dan pembeli atau konsumen,
yang terdiri dari :
1. Kerjasama dengan pemerintah pusat yaitu provinsi dan pusat dalam melakukan
pengembangan pasar tradisional
2. Menjaga atau memelihara para pembeli potensial yang telah ada
3. Memperbaiki jaringan distribusi / pasokan barang ke pasar tradisional
4. Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan pasar tradisional
Strategi-strategi ini akan berjalan dengan baik bila diintegrasikan dengan strategi-
strategi lain dari hasil formulasi strategi, karena dalam pengimplementasiannya
adanya suatu keterikatan antara strategi-strategi yang ada.
b. Structure
Analisis terhadap struktur organisasi dilakukan untuk melihat apakah struktur
organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang sekarang
ini dapat mendukung strategi yang akan dilaksanakan, atau sebaliknya malah
menjadi penghalang. Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon yang ada sekarang ini terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Membawahi 3 (tiga) Subbagian (Subbagian Umum, Subbagian Keuangan,
Subbagian Program).
181
3. Bidang Industri
Membawahi 3 (tiga) Seksi (Seksi Industri Agro dan Kimia, Seksi Industri
Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka).
4. Bidang Perdagangan dan Promosi
Membawahi 3 (tiga) Seksi (Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Seksi
Perdagangan Luar Negeri, Seksi Promosi Hasil Industri dan Perdagangan).
5. Bidang Perlindungan Konsumen
Membawahi 2 (dua) Seksi (Seksi Bimbingan, Konsultasi, dan Mediasi, Seksi
Pengawasan, Standarisasi, dan Mutu Produk).
6. Bidang Pengelolaan Pasar
Membawahi 3 (tiga) Seksi (Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar, Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Seksi Sarana dan Prasarana pasar)
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Cirebon dapat dilihat pada Gambar 4.21. Susunan dari struktur organisasi ini
mengikuti jenis struktur organisasi divisional, dimana kepala dinas membawahi
beberapa bidang, dan bidang membawahi beberapa seksi. Penggunaan struktur
organisasi yang sekarang memungkinkan pengelolaan pasar tradisional akan lebih
maksimal dengan adalanya bidang khusus pengelolaan pasar.
Kaitannya dengan strategi yang telah dirumuskan, struktur organisasi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sudah cukup mendukung
pelaksanaan strategi tersebut. Bidang pengelolaan pasar yang baru terbentuk ini
dengan beberapa seksi yang ada telah mencakup hampir semua aspek yang ingin
dibenahi dalam strategi tersebut, tapi ada satu masukan agar pada bidang pasar
dibentuk suatu seksi yang mengurusi masalah perlindungan bagi para pedagang pasar
tradisional (advokasi). Penerapan fungsi ini bisa juga dilakukan dengan
menambahkan tupoksi pada seksi bimbingan, konsultasi dan mediasi pada bidang
perlindungan konsumen, sehingga dengan adanya tupoksi ini dapat mengakomodir
beberapa strategi yang membutuhkan fungsi ini seperti pemberian advokasi kepada
para pedagang pasar tradisional dan juga pengawasan persaingan tidak sehat dan
monopoli.
182
c. System
Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam
usahanya mengembangkan pasar tradisional berupa pelaksanaan beberapa program
seperti operasi pasar, penyuluhan dan pembinaan dan sebagainya, sering menghadapi
beberapa hambatan karena sistem yang ada sekarang, diantaranya yang selalu
menjadi sorotan adalah sebagai berikut :
1. Masalah pembayaran honor tenaga kerja kontrak yang sering terlambat
Masalah pembayaran honor tenaga kerja kontrak sering kali terlambat
dibayarkan dikarenakan beberapa alasan, yaitu terlambat disahkannya disahkannya
DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh DPRD Kabupaten Cirebon
mengakibatkan pada awal tahun honor tidak dibayarkan, biasanya honor akan di
rapel setelah DPA disahkan atau sekitar 2 (dua) sampai 3 (bulan). Alasan kedua
karena honor TKK pengelola pasar di masukkan kedalam satu kegiatan atau
program, sehingga pembayarannya selalu dilakukan per 3 (tiga) bulan, kerana syarat
pencairan dana harus menunggu LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kegiatan
selesai dikerjakan. Keterlambatan pembayaran honor para TKK pengelola pasar ini
sering membuat para TKK kecewa dan membuat kinerja dilapangan kurang
maksimal dan memungkinkan terjadinya penyimpangan pendapatan retribusi pasar.
Perbaikan sistem pemberian honor para TKK ini harus segera diperbaiki, karena
honor atau gaji merupakan hak dari para TKK yang harus diberikan. Perbaikan
sistem pemberian honor ini diharapkan akan meningkatkan kinerja dari para TKK
pengelola pasar secara optimal.
2. Sistem karir para pegawai pengelola pasar
Sistem karir para pegawai pengelola pasar tradisional bermasalah
dikarenakan banyaknya pengangkatan TKK menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Sebelumnya sebuah pasar pemda dipimpin oleh satu orang mandor yang berstatus
sebagai PNS, dan mandor pasar ini memiliki beberapa anak buah yang terdiri dari
pemungut retribusi, petugas keamanan, dan pegawai administrasi yang statusnya
adalah TKK.
Masalah timbul saat para pegawai TKK dianggkat menjadi PNS, bagi para
TKK yang mempunyai pendidikan setingkat Diploma atau sarjana S-1 saat diangkat
otomatis akan memiliki golongan minimal II-C. Masalah timbul saat TKK yang
183
diangkat tersebut mempunyai golongan yang lebih tinggi dari kepala pasar atau
mandor pasar, dimana kebanyakan mandor pasar memiliki golongan yang rendah (II-
C kebawah). Kondisi seperti ini perlu cepat diselesaikan secepatnya karena
bagaimanapun akan mempengaruhi kinerja dan koordinasi dalam organisasi. Salah
satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menetapkan persyaratan
minimal golongan III-A bagi PNS yang akan menjadi mandor atau kepala pasar.
3. Sistem dan prosedur pengajuan renovasi pasar
Sering kali para mandor atau kepala pasar mendapat kesulitan dalam
pengajuan renovasi bangunan pasar. Sistem dan prosedur yang ada sekarang tidak
memungkinkan untuk mengajukan perbaikan atau renovasi bila sebelumnya belum
dianggarkan pada awal tahun. Renovasi bisa dilakukan bila telah dilakukan
perubahan pada saat perubahan anggaran, biasanya perubahan anggaran ini
dilakukan pada akhir tahun, jadi dengan sistem yang sekarang bila ada kebutuhan
renovasi pasar yang mendesak dan sebelumnya tidak dianggarkan atau diprogramkan
maka renovasi tidak dapat dilakukan. Solusi untuk permasalahan ini adalah para
kepala pasar harus lebih selektif dan menentukan prioritas program apa yang akan
diajukan pada awal tahun, sehingga segala kemungkinan yang akan terjadi dapat
direalisasikan secepatnya.
d. Style
Style atau gaya sangat penting peranannya dalam suatu organisasi. Gaya
dapat mempengaruhi prestasi kerja dari para pegawai. Gaya manajemen yang baik
akan membawa dampak yang baik pula bagi organisasinya.
Gaya manajemen yang saat ini diterapkan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon masih merupakan hubungan yang kaku antar
pegawai. Keputusan yang diambil masih dengan pendekatan top-down dimana
keputusan ditentukan oleh manajemen puncak saja dan bawahan tinggal
melaksanakannya. Untuk manajemen lebih baik, dapat menerapkan manajemen
partisipatif, dimana bawahan ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak
merasa takut untuk memberikan saran dan pendapat, sehingga kerjasama yang
terjalin dan hasil yang dicapai menjadi lebih baik.
184
Gaya manajemen yang dipakai sebaiknya besifat fleksibel namun tetap tegas
dalam mengambil keputusan. Komunikasi yang baik antar pegawai dapat
mengembangkan kepribadian pegawai sehingga dapat mendukung aktivitas lembaga
dalam menjalankan tugasnya. Kerjasama sangat diperlukan dalam pelaksanaan
aktivitas lembaga. Pengambilan keputusan dapat dilakukan bersama-sama secara
partisipatif.
Parsitifatif dalam bentuk keterlibatan para pegawai dalam mengambil
keputusan akan menghasilkan komitmen yang lebih besar. Komitmen yang besar
akan memberikan dukungan dan rasa memiliki dari para pegawai dapat diperoleh.
Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan tugas dengan baik pengarahan-pengarahan
dapat dilakukan kepada para pegawai agar pelaksanaan aktivitas dapat dilaksanakan
dengan dengan baik.
e. Staff
Jumlah pegawai bidang pengelolaan pasar Dinas Perindustrian Kabupaten
Cirebon berjumlah 101 orang yang terdiri dari 50 orang PNS dan 51 orang TKK.
Berdasarkan jenis pekerjaan jumlah ini terbagi atas pegawai teknis sebanyak 85
orang dan pegawai administrasi sebanyak 16 orang. Berdasarkan analisis dilapangan
jumlah ini dirasa terlalu banyak, terutama untuk pegawai teknis lapangan seperti
pemungut retribusi dan petugas keamanan. Jumlah pegawai yang terlalu banyak ini
mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya kinerja para pegawai, seringkali terjadi
satu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu orang tapi dikerjakan oleh beberapa
orang. Banyaknya pegawai dan kurang efisiennya pekerjaan yang dilakukan
mengakibatkan rendahnya produktivitas dan motivasi para pegawai, hal ini
dikarenakan kurang variatifnya pekerjaan dan juga rendahnya kesejahteraan.
Solusi untuk masalah ini adalah melakukan rotasi dan penciutan pegawai
pengelola pasar, dengan adanya rotasi dan penciutan pegawai diharapkan
menimbulkan suasana dan motivasi baru dari para pegawai untuk bekerja. Jumlah
pegawai yang sesuai kebutuhan memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan
bagi para pegawai, dan juga tentunya pendelegasian dan pemberian wewenang yang
lebih besar bagi para pegawai agar variasi kerja mereka lebih banyak dan tidak
185
monoton. Adanya penambahan kesejahteraan dan variasi pekerjaan diharapkan dapat
meningkatkan motivasi dan produktivitas para pegawai pengelola pasar.
f. Skill
Gambaran tentang kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon khususnya bidang pengelolaan
pasardapat ditunjukkan oleh tingkat pendidikannya. Seperti yang disajikan pada
Gambar 4.20, tingkat pendidikan para pegawai sebagian besar adalah setingkat
SLTA (41%), SLTP (35%), SD (14%), S-1/Diploma (8%), dan S-2 (2%).
Mayoritas pegawai perpendidikan yang mayoritas masih setingkat SLTA
menggambarkan bahwa kualitas SDM yang masih rendah, untuk itu perlu adanya
peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar dapat melaksanakan dan
mengkoordinasikan strategi dan kebijakan dengan baik. Dalam melaksanakan
strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, para pelaksana yang terdiri dari
seluruh pegawai bidang pengelolaan pasar diharapkan dapat mengerti apa yang harus
mereka lakukan dan dapat mempelajari hal-hal yang harus mereka kuasai. Mengatasi
kondisi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon perlu
mengadakan pelatihan-pelatihan atau mengikutsertakan dalam seminar-seminar atau
kursus untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada sekarang ini.
Selain mengikut sertakan para pegawai dalam pelatihan atau seminar, para
pemimpin sebaiknya mampu untuk melakukan pendekatan serta mengatur
pegawainya dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Maka untuk
melaksanakan hal tersebut untuk para pemimpin dalam bidang pengelolaan pasar
harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Pada jajaran pimpinan bidang
pengelolaan pasaryang terdiri dari 1 (satu) orang kepala bidang, dan 3 (tiga) orang
kepala seksi, semuanya memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana (S1 dan S2).
Tingkat pendidikan ini gambaran yang cukup baik mengenai kemampuan para
pimpinan di bidang pengelola pasar. Pengembangkan kemampuan manajerial bukan
hanya diperlukan bekal kemampuan akademis saja, tetapi juga kemampuan untuk
melakukan konsultasi dan komunikasi terhadap bawahannya, sehingga tujuan
pelaksanaan dapat dimengerti dengan baik.
186
g. Share Values
Share value atau nilai yang dianut bersama merupakan kepercayaan yang
dominan yang dianut organisasi sebagai dasar dari budaya organisasi. Pencapaian
hasil yang memuaskan memerlukan kerjasama yang kuat antar pegawai untuk
menunjang tercapainya kegiatan-kegiatan pengembangan pasar tradisional yang
terkoordinasi dengan baik. Rasa kebersamaan antar individu juga perlu digalang agar
pelaksanaan kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak kaku.
Budaya yang berkembang saat ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon adalah cenderung santai. Masih terlihat kurangnya motivasi para
pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaan dengan penuh semangat. Kondisi ini
banyak disebabkan oleh kebiasaan lama para pegawai bidang pengelola pasar,
dimana sebelumnya pengelolaan pasar ditangani oleh lembaga setingkat UPTD yang
tolak ukur keberhasilan pekerjaan hanya dilihat pada tercapainya target retribusi
pasar saja. Keluarnya Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2008 tentang rincian tugas,
fungsi, dan tata Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tentunya budaya santai
diharapkan dapat dirubah, karena tanggungjawab bidang pengelolaan pasar bukan
hanya pencapaian target retribusi saja, tapi kemampuan untuk merumuskan program
dan anggaran pengembangan pasar tradisional menjadi aspek penilaian juga.
Pegawai harus memiliki rasa aman dalam pelaksanaan pekerjaannya tanpa
harus takut pekerjaan yang dilakukan tidak mendapatkan penghargaan yang layak,
untuk itu perlu ditanamkan rasa percaya pegawai terhadap organisasi. Rasa percaya
terhadap organisasi dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan-penghargaan
yang diberikan bagi para pegawai yang berprestasi. Kegiatan ini dapat mendorong
motivasi pegawai untuk berprestasi lebih tinggi lagi, sehingga hal ini akan membuat
pengembangan pasar tradisional dapat berjalan dengan baik.
187
Tabel 5.2. Kerangka kerja 7-S McKinsey untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon untuk saat ini dan yang diinginkan
Elemen
Organisasi
Kondisi Saat ini Kondisi yang Diinginkan
STRATEGY • Strategi yang diterapkan terlalu umum
• Berorientasi pada pencapaian retribusi
• Strategi kebijakan sesuai dengan kondisi pasar tradional di Kabupaten Cirebon
• Tidak hanya berfokus pada pencapaian PAD, tetapi juga pengembangan pasar tradisional
STRUCTURE • Belum ada bidang yang bertanggung jawab terhadap masalah perlindungan bagi para pedagang pasar tradisional (advokasi)
• Penambahan tupoksi pada bidang perlindungan konsumen
SYSTEM • Masalah pembayaran honor tenaga kerja kontrak yang sering terlambat
• Sistem karir para pegawai pengelola pasar
• Sistem dan prosedur pengajuan renovasi pasar
• Pembayaran honor dibayarkan rutin tiap bulan
• Adanya aturan mengenai syarat golongan bagi kepala pasar
• Selektif dan penentuan prioritas pengajuan program.
STYLE • Hubungan yang kaku antar pegawai
• Pengambilan keputusan dilakukan pemimpin
• Kerjasama yang lebih baik dalam organisasi
• Gaya manajemen partisipatif
STAFF • Jumlah pegawai pengelola pasar terlalu banyak
• Rendahnya produktivitas pegawai
• Motivasi pegawai rendah
• Perampingan pegawai, dengan cara rotasi dan mutasi
• pendelegasian dan pemberian wewenang yang lebih besar bagi para pegawai (penambahan variasi perkerjaan)
• Peningkatan kesejahteraan SKILL • Tingkat pendidikan mayoritas
SLTA • Kurangnya pelatihan pegawai
pngelola pasar
• Peningkatan kualitas atau kemempuan pegawai
• Lebih sering diadakan pelatihan dan pendekatan dari para pimpinan
SHARED VALUE
• Budaya kerja yang cenderung santai
• Tidak jelasnya reward and punishment terhadap pegawai yang berprestasi dan yang tidak
• Evaluasi pegawai untuk mengisi posisi yang sesuai dengan struktur organisasi yang baru.
• Adanya reward and punishment yang jelas
188