Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
58
BAB V
STRATEGI DAN KEGIATAN FFI DALAM
MEWUJUDKAN HUTAN DESA
Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang bentuk strategi dan kegiatan yang telah
dilakukan oleh LSM FFI dalam mewujudkan hutan desa di Kabupaten Ketapang khususnya di
Daerah Desa Sungai Pelang.
1.1 Bentuk Strategi
Strategi merupakan cara yang dipakai guna mewujudkan tujuan. Menurut Soetomo
(2006:44-78), ada 4 (empat) pendekatan yang digunakan dalam pembangunan masyarakat:
1. Improvement VS Transformation
Improvement Approach adalah perubahan yang dilakukan masih berdasarkan atau
berbasis pada struktur sosial yang ada sedangkan dalam Tranformation Approach,
perubahan terjadi pada level struktur masyarakatnya melalui tranformasi struktural.
Menurut Dixon (1990:59) mengklasifikasikan improvement Approach yang dia
sebut sebagai pendekatan reformis berorientasi pada ideologi nasionalis, sedangkan
transformation approach disebut dengan pendekatan radikal berorientasi pada ideologi
sosialis.
2. Proses VS Hasil Material
Pendendekatan pertama seringkali disebut sebagai pendekatan yang
mengutamakan proses dan lebih menekankan pada aspek manusianya, sedangkan
59
pendekatan kedua disebut sebagai pendekatan yang mengutamakan hasil materi dan lebih
menekankan pada target.
3. Self-help VS Technocratic
Self-help merupakan pembangunan masyarakat yang mengutamakan sumber,
potensi, dan kekuatan dari dalam. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip demokrasi dan
dan prinsip menentukan nasib sendiri. Prinsip yang digunakan adalah yang bersifat
humanis yang mengakui keberadaan manusia sebagai mahluk yang aktif dan kreatif.
Asumsi yang mendasari adalah bahwa masyarakat sendiri dapat menjadi pelaku yang
sangat berarti sekaligus menjadi pengendali proses pembangunan. Berbeda dengan
pendekatan self-help, pendekatan technocratic lebih banyak didasarkan pada asumsi
bahwa masyarakat di Negara- Negara berkembang terutama masyarakat desanya, hanya
mungkin melaksanakan perubahan dan pembaharuan, apabila dimulai suatu tindakan,
suatu intervensi dari pihak luar, berupa suatu tindakan memperkenalkan atau bahkan
memaksakan penerapan suatu teknologi produksi yang modern. Dalam banyak
kesempatan, intervensi dari luar dalam pendekatan ini juga dapat berupa perumusan
program dan bahkan sekaligus pengelolaan dalam pelaksanaannya lengkap berbagai
inistrumen dan fasilitas pendukung serta petugas pelaksananya.
4. Uniformitas VS Variasi Lokal
Uniformalitas adalah pendekatan pembangunan masyarakat yang lebih
menekankan pada generalisasi dan keseragaman. Sedang variasi lokal adalah pendekat
pembangunan masyarakat yang menekankan adanya perbedaan dan variasi yang ada
dilain pihak.
60
Berdasarkan empat strategi perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh
Soetomo diatas, di Desa Sungai Pelang sendiri menggunakan tiga perencanaan
pembangunan yang telah digunakan oleh LSM FFI yaitu Self-help , proses dan Variasi
Lokal, karena ketiga pendekatan tersebut menjadi dasar dari strategi yang dibuat oleh
LSM FFI. Adapun Bentuk strategi yang dilaksanakan oleh FFI dalam mewujudkan
hutan desa adalah dengan cara :
1. Self-help disini dilakukan oleh LSM dengan cara mengetahui sumber serta potensi
yang dimiliki oleh Desa Sungai Pelang. Bentuk dari sumber dan potensinya berupa
masyarakat dan Hutan Desa yang dimiliki Desa Sungai Pelang. Contoh strategi yang
dilakukan oleh FFI terkait dengan Self- help adalah musyawarah desa dan pemetaan
partisipatif yang dilakukan untuk melakukan survey tentang gambaran umum wilayah
yang akan dijadikan Hutan Desa.
Musyawarah desa serta pemetaan partisipatif dilaksanakan pada tahun 2010,
bertempat di Desa Sungai Pelang. Musyawarah desa ini dilakukan oleh LSM FFI dan
diikuti oleh masyarakat desa. Hasil yang didapat dari musyawarah desa ini adalah
penetapan wilayah hutan yang akan menjadi wilayah Hutan Desa di Desa Sungai
Pelang nantinya.
Gambar 5.1
Self- Help : Musyawarah Desa
Masyarakat Desa Sungai Pelang sedang berkumpul di rumah Kepala Desa dalam
rangka musyawarah tentang pemetaan wilayah Hutan Desa.
61
Sumber: Data FFI Tahun 2010
2. Variasi Lokal, LSM FFI beserta masyarakat melakukan penentuan lokasi yang
berpotensi untuk menjadi wilayah Hutan Desa. Contoh strategi yang dilakukan LSM
terkait variasi lokal adalah pelatihan Tata Guna Lahan .
Pelatihan Tata Guna Lahan ini dilaksanakan pada tahun 2010 di Kabupaten Ketapang.
Yang melaksanakan pelatihan ini adalah LSM FFI yang bekerjasama dengan Dinas
Kehutanan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi dan Bappedas. Pelatihan ini di ikuti
oleh enam desa yang memiliki wilayah hutan desa. Hasil dari pelatihan ini adalah
masyarakat menjadi tahu tentang cara menggunakan lahan yang sesuai dengan
peraturan yang ada.
Gambar 5.2
Variasi Lokal : Pelatihan Tata Guna Lahan
Masyarakat desa sedang mengikuti pelatihan tata guna lahan di Kabupaten Ketapang.
62
Sumber: Data FFI tahun 2010
3. Proses, LSM FFI melakukan sosialisasi yang berupa seminar serta pelatihan
pembuatan PerDes terkait pembentukan Hutan Desa. Sekaligus melakukan
pendampingan masyarakat dalam mengurus sistem birokrasi ke Pemerintahan.
Contoh strategi yang dilakukan LSM terkait proses adalah finalisasi PerDes Hutan
Desa serta penyusunan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) .
Finalisasi PerDes dilaksanakan pada tahun 2011 di Kabupaten Ketapang. Kegiatan
ini di prakarsai oleh LSM FFI, Dinas Kehutanan Kabupaten, Dinas Kehutanan
Provinsi dan Bappedas, yang mengikuti kegiatan ini adalah enam desa yang memiliki
wilayah Hutan Desa di Kabupaten Ketapang. Hasil dari finalisasi PerDes adalah
PerDes yng telah benar pembuatannya dan telah sesuai dengan peraturan dalam
membuat PerDes. PerDes ini yang akan diajukan sebagai salah satu syarat meminta
perizinan Gubernur untuk pembentukkan Hutan Desa.
Penyusunan RTHD dilaksanakan pada tahun 2011 di Kabupaten Ketapang. Kegiatan
ini di prakarsai oleh LSM FFI, yang mengikuti kegiatan ini adalah enam desa yang
memiliki wilayah Hutan Desa di Kabupaten Ketapang. Hasil dari penyusunan RTHD
63
adalah rencana tentang apa saja yang akan dilakukan masyarakat selama 1 (satu)
tahun terhadap hasil yang didapat dari Hutan Desa.
Gambar 5.3
Proses : Finalisasi PerDes Hutan Desa
Finalisasi tentang PerDes Hutan Desa yang di pimpin oleh ketua ketua FFI bersama
dengan staf dari dinas kehutanan bagian pembinaan dan mengembangan hutan.
Sumber: Data FFI Tahun 2011
64
Gambar 5.4
Proses : Penyusunan RTHD
Penyusunan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) yang di ikuti oleh masyarakat
Desa Sungai Pelang, Desa Sungai Besar, Desa Tanjung Beulang, Desa Beringin
Rayo, Desa Laman Satong dan Desa Sebadak Rayo.
Sumber: Data FFI Tahun 2011
1.2 Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh FFI dalam mewujudkan hutan desa adalah
dengan cara1;
1. Melaksanakan seminar, adapun beberapa seminar yang dilakukan LSM FFI antara lain:
a. Sosialisasi REDD di Ketapang Tahun 2008.
1 Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Ibu Rahmawati, Staff LSM FFI pada tanggal 18 mei 2011 dan
pelatihan pembuatan PerDes pada tanggal 28 mei s/d 30 mei 2011
65
Gambar 5.5
Sosialisasi REDD
Kegiatan sosialisasi Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD)
ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Bappedas
dan LSM FFI.
Sumber: Data FFI Tahun 2008
b. Seminar “Hutan Desa” Sebagai Wujud Partisipatif Masyarakat dalam Implementasi
REDD di KalBar. Tanggal 12-13 April 2010.
Gambar 5.6
Seminar Hutan Desa
Seminar hutan desa yang di lakukan oleh LSM FFI dan Pemerintah Daerah. Seminar
ini diikuti oleh semua kalangan LSM yang ada di Kalimantan Barat. Seminar
dilaksanakan di Pontianak.
66
Sumber: Data FFI Tahun 2010
c. Seminar “Membangun Pemahaman Bersama Terhadap Keberadaan Orang Utan
Dalam Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Pertambangan yang Berkelanjutan di
Kabupaten Ketapang KalBar”. Tanggal 19 Agustus 2010.
Gambar 5.7
Seminar
Seminar ini dilaksanakan di Kabupaten Ketapang yang diprakarsai oleh LSM FFI,
Pemerintah Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi dan
Yayasan Palung.
Sumber: Data FFI Tahun 2010
d. Seminar FGD “Mencari Format Pengelolaan Perhutanan di KalBar”. Tanggal 11– 12
Agustus 2011.
67
Gambar 5.8
Seminar FGD
Seminar FGD ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan, LSM FFI dan Bappedas. Seminar
ini diikuti oleh semua LSM yang ada di Kalimantan Barat.
Sumber: Data FFI 2011
2. Pelatihan pembuatan Perdes
Pembentukan Lembaga Tata Kelola Hutan Desa terbentuk dimulai dengan
diadakannya seminar Pelatihan Pembentukan Lembaga Tata Kelola dan Penyusunan
Peraturan Desa pada tanggal 28 mei sampai dengan tanggal 30 mei 2011 bertempat di
gedung Bina Utama, Kabuaten Ketapang – Kalimantan Barat.
Dimulai dari pemaparan materi disertai dengan sesi tanya jawab oleh masyarakat
desa dan nara sumber dan diakhiri dengan pembuatan peraturan desa serta Lembaga
Kelola Hutan Desa. Dalam pelaksanaannya masyarakat desa dikelombokkan menjadi tiga
kelompok berdasarkan jarak antar desa masing- masing yang bertujuan untuk
mempermudah dalam gerak pengesahan peraturan desa. kelompok pertama: Desa Sungai
Pelang, Desa Pematang Gadung, Desa Sungai Besar. Kelompok dua : Desa Sungai
Beulang, Desa Beringin Rayo. Serta kelompok Ketiga : Desa Laman Satong, Desa
Sebadak Rayo.
68
Kelompok–kelompok yang telah terbentuk memiliki tugas untuk merembukkan
apa yang akan dilakukan mengacu pada pertanyaan 5 W dan 1 H. Setelah itu baru
adanya penyepakatan semua komponen guna terbentuknya Perdes yang memiliki fungsi
sebagai landasan dalam mengelola hutan desa, maka dalam hal ini masyarakat diberi
tenggang waktu dalam penyusunan draft atau perencanaan Perdes sesuai waktu yang
disepakati.
Maka dari itulah muncul Lembaga Tata Kelola Hutan Desa, yang berguna sebagai
pengontrol masyarakat desa sekitar hutan desa dalam mempergunakan hasil dari hutan
desa tersebut, karena hasil hutan desa adalah non-kayu sehingga tidak boleh dan tidak
akan ada perdagangan kayu dikemudian hari.
1.3 Usaha yang Dilakukan untuk terbentuknya Hutan Desa
1.3.1 Usaha yang dilakukan Pemerintah dan LSM
Adapun usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan LSM FFI antara lain
:
1. Melakukan Pendekatan terhadap Stakeholder terkait. Selain melakukan
pendekatan dengan masyarakat, LSM FFI juga melakukan pendekatan
dengan Dinas Kehutanan Provinsi maupun Ketapang untuk ikut membantu
dalam pemberian sosialisasi dan pelatihan terkait Hutan Desa. Serta tak jarang
LSM FFI melibatkan keikutsertaan LSM lain untuk ikut dalam seminar
tentang Hutan Desa.
69
“Mengadakan pendekatan kepada semua stakeholder terkait,
baik masyarakat maupun pihak pemerintahan . Serta mengadakan
seminar dan pelatihan mengenai Hutan Desa.” (Rahmawati)2
2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat desa tentang bagaimana menyusun
Perdes tentang hutan desa, serta mendampingi masyarakat desa dalam
menyusun Perdes. Sebagai salah tugas dari LSM FFI dalam melakukan
pendampingan kepada masyarakat desa terkhusus dalam program
pembentukkan Hutan Desa, LSM melakukan pelatihan pembuatan Perdes
Hutan Desa yang diikuti oleh perwakilan dari masing- masing Desa. Hal ini
bertujuan agar Perdes yang akan tersusun nantinya mewakili kebutuhan
masing-masing desa. Selain melakukan pelatihan pihak LSM juga melakukan
pendampingan pembuatan Perdes sehingga masyarakat membuat PerDes
sesuai dengan tata cara pembuatan Perdes dari Pemerintah Pusat dan Daerah,
namun tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengurus Perizinan Hutan Desa di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
LSM bekerja sama dengan Dinas Kehutan Kabupaten dan Provinsi untuk
mengurus perizinan pembentukkan Hutan Desa ditingkat Pemerintahan
Daerah dan Pusat.
“Kami menjadi fasilitator ketika LSM FFI membuat seminar dan
pelatihan terkait program Hutan Desa. Serta mengurus perizinan
di Pemerintahan Daerah yaitu permintaan pengesahan wilayah
2 Hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati, pada tanggal 10 September 2013
70
Hutan Desa kepada Gubernur. Selain itu kami juga mengurus
perizinan Hutan Desa di Pemerintahan Pusat”(Sri Mulyati)3
1.3.2 Usaha Masyarakat Desa
Adapun upaya masyarakar desa guna terlaksana atau terbentuknya hutan desa
antara lain:
1. Mengikuti seminar dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh LSM FFI yang
terkait dengan Hutan Desa. Karena pada dasarnya masyarakat desa terkhusus
masyarakat Desa Sungai Pelang sangat tertarik dengan program
pembentukkan Hutan Desa yang dilaksanakan oleh LSM FFI, sehingga saat
LSM FFI mengadakan seminar dan pelatihan terkait tentang Hutan Desa,
masyarakat Desa Sungai Pelang mengikuti semua kegiatan.
“Respon masyarakat Desa Sungai Pelang terhadap pembentukan
Hutan Desa sangat Positif . Masyarakat Desa selalu mengikuti
semua seminar dan pelatihan mengenai Hutan Desa yang
diadakan oleh LSM FFI. “(Jaswadi)4
2. Membentuk LKHD Wana Gambut. Terbentuknya LKHD berawal dari
pelatihan pembuatan Perdes. Masyarakat dan LSM FFI merasa perlu untuk
.membuat suatu lembaga yang menangani semua urusan mengenai Hutan
Desa. Maka dari itu terbentuklah LKHD Wana Gambut di Desa Sungai
Pelang.
3. Menyusun Perdes Hutan Desa yang sesuai dengan kondisi hutan desa. LSM
FFI yakin, yang mengerti secara seksama tentang kondisi wilayah desa adalah
3 Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati, pada tanggal 27 Agustus 2013
4 Hasil wawancara dengan Bapak Jaswadi, pada tanggal 11 September 2013
71
masyarakat desa itu sendiri. Sehingga masyarakat Desa terkhusus Desa Sungai
Pelang menyusun PerDes yang mengatur Hutan Desa sendiri, namun tetap
diawasi oleh LSM FFI agar tidak melenceng dari yang seharusnya.
“Berawal dari adanya pelatihan pembuatan Perdes di tahun
2011, terbentuklah LKHD Wana Gambut ini. Guna mempermudah
pembuatan PerDes yang sesuai dengan kondisi Desa Sungai
Pelang . Selain itu LKHD ini berfungsi sebagai tempat untuk
mengurus semua hal yang terkait dengan pembentukkan Hutan
Desa dan sebagai pengontrol masyarakat sekitar Hutan Desa
dalam mempergunakan hasil Hutan Desa .”(Jaswadi)5
4. Melakukan komunikasi dengan pihak LSM FFI dan Dinas Kehutanan tentang
perkembangan perizinan Hutan Desa. Masyarakat desa melakukan
komunikasi guna mengetahui perkembangan perizinan Hutan Desa.
5. Membuat Proposal yang ditujukan kepada perusahaan untuk meminta dana.
Sebagai Ketua LKHD Wana Gambut, Bapak Jaswadi membuat proposal
secara individu yang diberikan kepada Perusahaan guna mendapatkan dana
untuk pengembangan Hutan Desa nantinya. Hal ini terjadi dikarenakan Bapak
Jaswadi merasa dana untuk Hutan Desa masih sangat minim, sehingga
dibutuhkan tambahan dana. Cara yang digunakan oleh Bapak Jaswadi adalah
dengan membuat proposal kepada perusahaan.
“Secara pribadi saya selaku ketua LKHD sudah membuat
proposal yang ditujukan kepada perusahaan guna mendapat
bantuan dana untuk pembentukan hutan desa. Untuk urusan
5 Hasil wawancara dengan Bapak Jaswadi, pada tanggal 11 September 2013
72
birokrasi ke Pemerintah, kami serahkan kepada LSM FFI dan
Dinas Kehutanan selaku fasilitator dan pihak yang berwenang
atas urusan birokrasi program Hutan Desa. Kami memantau
dengan terus melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak
terkait dengan perkembangan pembentukan Hutan desa di Desa
Sungai Pelang ini.”(Jaswadi)6
Secara sadar atau tidak beberapa desa dari 6 (enam) desa yang ada sudah
menganggap hutan desa sangat penting bagi kelangsungan hidup dimasa
depan. Masyarakat desa tersebut berusaha untuk mewujudkan hutan desa
dengan semangat dan kerja keras serta bimbingan dari pemerintah dan
lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan
kemasyarakatan.
Terkhusus Desa Sungai Pelang, menurut Bapak Jaswadi selaku ketua
dalam LKHD , sangat berharap agar hutan desa benar- benar dapat terwujud.
Karena selain dapat menambah pemasukkan masyarakat desa Sungai Pelang,
dapat menghijaukan Ketapang, sehingga masyarakat Ketapang tidak perlu lagi
merasa khawatir dengan perubahan iklim yang sangat drastis saat ini.
“Untuk saya pribadi saya memiliki keinginan untuk menjaga
hutan yang tersisa agar anak- anak saya nantinya dapat melihat
hutan sama seperti yang saya lihat waktu saya kecil. Masyarakat
desa yang lain pun memiliki tujuan yang sama dengan saya.
Namun, selain untuk melestarikan hutan yang masih tersisa,
6 Hasil wawancara dengan Bapak Jaswadi, pada tanggal 11 September 2013
73
mereka juga ingin menjadikan hutan desa sebagai penambah
ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu.” (Jaswadi)7
Strategi LSM dalam hal pembentukkan Hutan Desa berawal dari
sosialisasi REDD pada tahun 2008 di Pontianak, diikuti dengan seminar tentang
Hutan Desa pada tahun 2010. LSM FFI mulai melakukan sosialisasi pentingnya
terbentuknya Hutan Desa. Mulai dari musayawarah desa untuk menentukan batas
wilayah Hutan Desa di setiap desa dilakukan sendiri oleh LSM. Seminar serta
pelatihan yang dilakukan oleh LSM dibantu oleh Dinas Kehutanan yang diikuti
oleh masyarakat mengenai Hutan Desa selalu dikuti masyarakat desa. Akan tetapi
dalam kenyataannya, selama selang waktu 2 (dua) tahun dari tahun 2011 saat
pelatihan menyusun Perdes yang berfungsi sebagai salah satu syarat untuk
terbentuknya Hutan Desa sampai dengan akhir tahun 2013 masih belum
menunjukkan perkembangan terwujudnya Hutan Desa yang signifikan. Masalah
masih berada di aras Pemerintah Daerah dimana belum ditanda tanganinya surat
izin pembentukkan Hutan Desa terkhusus di Desa Sungai Pelang. Adapun
menurut Edward dan Hume (Fakih, 2004:2), salah satu faktor terpenting yang
menghambat serta kemampuan NGOs untuk berperan dalam perubahan sosial
global adalah kegagalan NGO sendiri dalam membuat jaringan antara kerja
mereka ditingkat mikro dengan sistem dan struktur makro yang lebih luas. Dalam
penelitian ini terlihat bahwa LSM telah berusaha untuk membantu masyarakat
dalam mewujudkan Hutan Desa, akan tetapi pihak Pemerintah Daerah masih lama
dalam sistem birokrasinya. Sehingga yang terlihat adalah kinerja kerja yang pasif
77
Hasil wawancara dengan Bapak Jaswadi, pada tanggal 11 September 2013
74
dari LSM, masyarakat desa serta Dinas Kehutanan sebagai pengurus sistem
birokrasi dalam perwujudan Hutan Desa. Pihak tersebut hanya menunggu surat
izin yang telah ditanda tangani oleh Gubernur tanpa melakukan sebuah tindakan
apapun untuk mempercepat izin keluar. Inilah yang menjadi kekurangan LSM
maupun Dinas Kehutanan dalam upaya pembentukkan Hutan Desa. Pemerintah
Daerah secara tidak langsung juga mempersulit perizinan tentang pembentukkan
Hutan Desa dengan cara belum menandatangani dokumen perizinan
pembentukkan Hutan Desa. Hal penting yang harus dilakukan oleh LSM FFI
sebagai penyelenggara pembentukkan Hutan Desa adalah berperan aktif dalam
melakukan pengecekkan terhadap pihak Pemerintahan Daerah tentang
perkembangan perizinan tersebut. Jika LSM FFI dan Dinas kehutanan masih
belum menunjukkan pergerakan yang signifikan dalam menangani perizinan
pembentukkan Hutan Desa, akan banyak spekulasi yang bermunculan tentang
tujuan diselenggarakannya program Hutan Desa di Kabupaten Ketapang
khususnya Desa Sungai Pelang.