BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN A. Strategi Umum filekomprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan ... dunia usaha serta pemangku ... Mengoptimalkan

Bab VI - RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 VI- 1

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran

dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi dan

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

A. Strategi Umum

Dalam upaya mencapai misi RPJMD 2016-2021 sesuai tujuan dan sasaran yang

sudah dijelaskan di Bab V, maka Pemkab Wonosobo menetapkan strategi

umum/dasar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Strategi pertama adalah membangun sinergi dan kemitraaan antara pemerintah,

masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya. Ini didasari oleh

fakta keterbataan sumber daya finansial pemerintah di satu sisi, sedangkan di sisi

lain Kabupaten Wonosobo memiliki potensi sumber daya alam yang harus

dikelola bersama secara berkelanjutan. Mengingat keterbatasan sumber daya

pemerintah, maka strategi sinergi dan kemitraan ini menjadi salah satu dasar

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan selama 5 tahun.

2. Strategi kedua adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang

profesional dan responsif, sebagai perwujudan konsep “negara hadir” dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan memenuhi aspirasi

masyarakat. Strategi ini salah satunya bertujuan agar proses reformasi birokasi

bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam bentuk kualitas

layanan publik yang lebih baik.

3. Strategi ketiga adalah pemantapan demokrasi, kesetaraan, serta perluasan akses

dan kapasitas bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat dan perannya dalam

pembangunan. Melalui strategi ini, apabila masyarakat meningkat kapasitasnya,

masyarakat bisa menjadi potensi pembangunan, bukan menjadi beban.

4. Strategi keempat adalah penyebaran pusat-pusat pertumbuhan tidak hanya di

perkotaan saja, tetapi juga dengan menciptakan pusat pertumbuhan kawasan

perdesaan. Kawasan ini akan mendekatkan layanan sosial ekonomi masyarakat

sehingga pembangunan akan menjadi efektif dan efisien, dan mengurangi biaya

masyarakat maupun beban perkotaan.


5. Strategi kelima adalah menjaga prinsip berkelanjutandan berkesinambungan.

Prinsip ini menyangkut keberlanjutan sumber daya maupun peningkatan derajat

penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood). Strategi ini sekaligus

memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, memastikan

kelompok rentan akan memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengentaskan

dirinya dari kemiskinan. Dengan strategi ini, upaya percepatan pembangunan

untuk pengentasan kemiskinan tidak akan merusak sumber daya alam yang

tersedia, justru bisa memperkuat.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Wonosobo 2016-2021, perlu

ditetapkan stategi dan arah kebijakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan

tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama

lima tahun ke depan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam

pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain 5 strategi dasar/umum yang sudah dituangkan pada sub bab

sebelumnya, maka pada tataran yang lebih nyata, dirumuskan strategi dan arah

kebijakan yang menggambarkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai misi,

mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran.

Selengkapnya, strategi dan arah kebijakan pada masing-masing sasaran bisa

dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.1

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1.a. Meningkatnya nilai

demokrasi serta

kesadaran/pemahaman

tentang hak dan

kewajiban sebagai warga

negara

Peningkatan nilai- nilai

demokrasi dalam

kehidupan masyarakat

Mengembangkan pendidikan politik

bagi masyarakat untuk

meningkatkan partisipasi politik serta

menciptakan iklim demokrasi

Penguatan

implementasi kebijakan

pelaksanaan Wonosobo

Ramah HAM

Meningkatkan kesadaran tentang

Wonosobo sebagai Kabupaten

Ramah HAM



1.b. Meningkatnya

toleransi dalam

kehidupan beragama dan

bermasyarakat

Peningkatan toleransi

dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

dan bermasyarakat

Meningkatkan peran lembaga

keagamaan dan lembaga

kemasyarakatan dalam menjaga

tolerasi dan kerukunan hidup

beragama dan bermasyarakat

Meningkatkan kualitas pembinaan

dan pelayanan bidang keagamaan

Mengembangkan nilai-nilai budaya

dan kearifan lokal yang mendukung

toleransi dalam kehidupan

keagamaan dan kemasyarakatan

1.c. Meningkatnya

semangat dan budaya

gotong royong

Meneguhkan kembali

budaya gotong royong

sebagai sikap hidup

masyarakat

Memperkuat pelaksanaan

pembangunan berbasis masyarakat

dengan menempatkan penduduk

sebagai basis sentral pembedayaan

dan prioritas pembangunan

1.d .Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat

Penguatan pranata

sosial dan

pengembangan

kemitraan berbasis

kearifan lokal untuk

meningkatkan

kewaspadaan dan

deteksi dini

Memperkuat pranata sosial melalui

kemitraan pemerintah, lembaga dan

masyarakat untuk ketertiban dan

keamanan

Transformasi kebijakan

fungsi penegakan Perda

Mengoptimalkan pengawasan dan

pembinaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal secara

proaktif

Mengembangkan metode

penegakan Perda secara lebih

partisipatif

Pengembangan sistem

pendukung untuk

penanganan gangguan

keamanan dan

peningkatan

ketangguhan

Meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat dan komunitas untuk

menjaga stabilitas, ketentraman, dan

kenyamanan lingkungan



masyarakat

Meningkatnya kualitas

reformasi birokrasi dan

aparatur pemerintahan

daerah dan desa yang

profesional, transparan,

bersih dan melayani

Revitalisasi fungsi

perencanaan,

penganggaran dan

evaluasi dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan

Membangun data basis terintegrasi

sebagai sistem penopang

perencanaan

Menguatkan kapasitas sistem

perencanaan pembangunan daerah

yang partisipatif dan komprehensif

Penataan dan

penguatan organisasi

dan tatalaksana

Membangun kelembagaan yang

tepat fungsi dan tepat ukuran

Membangun ketatalaksanaan yang

efektif dan eifisien

Penataan Manajemen

SDM

Membangun sumber daya manusia

aparatur yang berkinerja tinggi dan

sejahtera

Mewujudkan regulasi

yang lebih tertib, tidak

tumpang tindih dan

kondusif

Sinkronisasi dan Harmonisasi

Regulasi

Membangun dan

mengembangkan

sistem prosedur serta

tata kerja birokrasi

untuk meningkatkan

pelayanan sesuai

kebutuhan dan harapan

masyarakat

Mengembangkan sistem penopang

pemerintahan dan birokrasi berbasis

TIK

Peningkatan kemudahan dan akses

layanan melalui pelayanan terpadu

Menguatkan sistem

akuntabilitas kinerja

pemerintahan

Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

Mewujudkan pemerintahan desa

yang efektif dan profesional

Mengoptimalkan pengawasan dan

pengendalian penyelenggaraan

pemerintahan



Mengembangkan layanan informasi

publik untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat

Mengembangkan statistik daerah

untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan

Optimalisasi pemanfaatan

persandian untuk pengamanan

informasi

Mengembangkan sistem

pengelolaan kearsipan untuk

menunjang akuntabilitas

Mengembangkan birokrasi yang

egaliter dan berintegritas

Peningkatan

harmonisasi dan

kemitraan

penyelenggaraan

pemerintahan

Mengembangkan kemitraan

hubungan dengan beberapa elemen

pemangku kepentingan dalam

penyelenggaraan pemerintahan

3.a. Meningkatnya

produksi dan

produktivitas daerah

dengan tetap menjaga

kualitas lingkungan

Peningkatan Kualitas

tenaga kerja

Meningkatkan kualitas tenaga kerja

dan tata kelola lembaga

penyelengara pendidikan dan

pelatihan

Mengembangkan pelatihan kerja

berbasis vokasi dalam rangka

memenuhi kebutuhan dunia usaha

Peningkatan dan

pengembangan

pertanian terpadu

Meningkatkan produksi,

produktivitas dan kualitas produk

tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan

Meningkatkan produksi hasil

peternakan dan populasi ternak

Meningkatkan kelembagaan

pertanian



Pengembangan

perikanan tangkap dan

budidaya serta

pemberdayaan petani

ikan

Meningkatkan produksi perikanan

Peningkatan dan

pengembangan

ketersediaan sarana

produksi dan

infrastruktur pertanian

Menjaga ketersediaan dan stabilitas

harga bahan kebutuhan pokok dan

input produksi

Meningkatkan sarana prasarana

penunjang kegiatan ekonomi

Peningkatan kualitas

produk daerah

Mengembangkan ekspor dan

meningkatkan mutu komoditas

ekspor

Mengembangkan industri hulu hilir

Peningkatan daya saing

koperasi dan UMKM

Menciptakan iklim usaha yang

kondusif

Peningkatan ketahanan

pangan daerah

Meningkatkan kemandirian pangan

Mendorong konsumsi pangan lokal

yang mendukung usaha pertanian

3.b. Meningkatnya daya

saing daerah

Penciptaan iklim kreatif,

inovatif dan jiwa

kewirausahaaan yang

berorientasi kemajuan

Mengembangkan ekonomi kreatif

dan ekonomi berkelanjutan

Mengarahkan litbang daerah sebagai

salah satu penopang kemandirian

daerah

Mewujudkan Wonosobo sebagai

daerah pariwisata/budaya yang

didukung pertanian berkelanjutan

berbasis kearifan lokal (agro-eco-

culture-tourism)

Peningkatan kapasitas

fiskal

Mengoptimalkan sumber-sumber

pendapatan asli daerah



Mengoptimalkan kinerja badan

usaha milik daerah

Penciptaan iklim usaha

yang kondusif untuk

peningkatan investasi

dan pengembangan

ekonomi

Meningkatkan kemudahan,

perlindungan dan kepastian

berusaha

Mengembangkan sistem penopang

untuk kemudahan informasi bisnis

dan investasi

Peningkatan karakter

berprestasi dan mandiri

serta menghargai nilai

budaya

Meningkatkan budaya baca dan

cerdas bermedia

Menumbuhkan budaya olahraga dan

berprestasi masyarakat

Menumbuhkan kebanggaan

terhadap produk dan identitas

Wonosobo

4.a Terpenuhinya layanan

dan hak dasar untuk

kesejahteraan masyarakat

Percepatan pemenuhan

layanan dasar

pendidikan bagi

masyarakat

Meningkatkan dan memeratakan

akses layanan pendidikan formal dan

non formal secara berkeadilan

Meningkatkan mutu layanan

pendidikan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

layanan sekolah inklusi

Meningkatkan menajemen tata

kelola pendidikan

Meningkatkan akses dan kualitas

layanan pendidikan bagi penduduk

usia dewasa

Pemenuhan layanan

dasar kesehatan bagi

masyarakat

Meningkatkan pemerataan akses dan

mutu layanan kesehatan dasar dan

rujukan



Meningkatkan ketersediaan,

pemerataan dan mutu tenaga

kesehatan

Meningkatkan mutu dan cakupan

jaminan kesehatan

Meningkatkan kesadaran perilaku

serta kemandirian masyarakat dan

keluarga dalam memelihara

kesehatan

Pemenuhan layanan

dasar sosial bagi

masyarakat

Menyelenggarakan perlindungan

sosial secara komprehensif

Memperkuat peran kelembagaan

sosial

Pemenuhan perumahan

dan pemukiman bagi

masyarakat

Menurunkan angka kesenjangan

antara jumlah rumah terbangun

dengan jumlah rumah yang

dibutuhkan masyarakat (backlog)

Manajemen lingkungan dan

mempercepat cakupan dan kualitas

sanitasi di kawasan pemukiman

Meningkatkan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

Pemenuhan layanan

dasar Pekerjaan Umum

bagi masyarakat

Meningkatkan kualitas

pembangunan infrastruktur (jalan,

jembatan, drainase dan irigasi)

4.b. Terpenuhinya

layanan penunjang untuk

pemenuhan kebutuhan

masyarakat secara lebih

berkeadilan

Peningkatan

kesejahteraan tenaga

kerja

Meningkatkan jaminan kesejahteraan

sosial tenaga kerja

Peningkatan

kesetaraan,keadilan

gender dan pemenuhan

hak anak

Mengarusutamakan gender dan hak

anak dalam pembangunan

Meningkatkan kapasitas perempuan



Pemenuhan

perlindungan terhadap

perempuan dan anak

Meningkatkan akses dan kualitas

hidup, perlindungan, pencegahan

tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Mengembangkan model pendidikan

ramah anak

Optimalisasi

pengendalian kuantitas

dan persebaran

penduduk melalui

pelayanan KB dan

pemberdayaan keluarga

Meningkatkan kualitas dan

pemerataan akses layanan KB

Meningkatkan ketahanan serta

kesejahteraan keluarga melalui

pemberdayaan dan partisipasi

Peningkatan KIE dan peran peer to

peer grup remaja dalam peningkatan

pengetahuan kesehatan reproduksi

dan pencegahan HIV/AIDS

Penjaminan pemenuhan

hak masyarakat atas

pelayanan adminduk

capil

Memperluas akses dan prosedur

pelayanan adminduk dan capil

Penguatan kepastian

hukum terhadap hak -

hak tanah

Penataan administrasi pertanahan

terhadap lahan-lahan aset negara

sebagai salah satu sumber daya

pembangunan

4.c. Terwujudnya

kesetaraan pertumbuhan

ekonomi antar wilayah

Pemerataan

pembangunan wilayah

Pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh

Memperbesar aksesibilitas wilayah

Pengembangan pusat pertumbuhan

Pengembangan

kegiatan ekonomi

berbasis kawasan

Menciptakan desa pusat

pertumbuhan

Penataan sistem

transportasi

Mengembangkan sistem transportasi

yang efisien tataran transportasi lokal

(tatralok)



Menyediakan sarana dan prasarana

transportasi yang layak

4.d. Meningkatnya

kesejahteraan ekonomi

untuk mengurangi angka

kemiskinan

Mengurangi beban

pengeluaran masyarakat

kurang mampu

Peningkatan perlindungan dan

pemenuhan hak dasar bagi

masyarakat miskin/kurang mampu

Memperluas dan meningkatkan

pelayanan dasar bagi masy miskin

dan kurang mampu

4.e. Berkembangnya

lapangan kerja dan

kesempatan kerja

Peningkatan

pendapatan masyarakat

melalui perluasan akses

dan peluang

kesempatan kerja

Peningkatan akses ketrampilan serta

optimalisasi pengeloaan aset masy

miskin dan sumberdaya lokal

Meningkatkan akses informasi,

peluang dan kapasitas tenaga kerja

terutama bagi masyarakat kelompok

rentan

Peningkatan akses

terhadap sarana

prasarana pendukung

ekonomi

Meningkatkan kemudahan akses

permodalan termasuk berbagai

skema kredit untuk usaha mikro dan

rumah tangga

Penguatan

pemberdayaan

masyarakat

Mereformulasi upaya pemberdayaan

masyarakat berbasis kekuatan dan

potensi untuk mengembangkan

usaha ekonomi produktif desa

Menerapkan One District One

Product (ODOP) dan One Village One

Product (OVOP) sebagai basis

pengembangan potensi lokal

5.a Terwujudnya

pengelolaan SDA dan LH

secara berkelanjutan

Peningkatan kualitas

pengelolaan dan

pemanfaatan

Menerapkan kebijakan tata ruang

secara berkelanjutan, partisipatif dan

berkeadilan



berkesinambungan lingkungan dan sumber

daya alam secara

rasional berdasarkan

prinsip berkelanjutan

Menerapkan kebijakan

pembangunan dengan

mempertimbangkan daya dukung

dan daya tampung lingkungan untuk

menjaga kualitas lingkungan hidup

Adopsi dan pengarusutamaan

prinsip-prinsip berkelanjutan dalam

assessment program

Meningkatkan

pengelolaan

persampahan seara

partisipatif

Meningkatkan Partisipasi masyarakat

untuk memperluas cakupan layanan

persampahan

Penerapan ekonomi

hijau (green economy)

sebagai salah satu

prinsip pembangunan

Meningkatkan kualitas/praktek

pertanian ramah lingkungan

Transformasi perspektif

perubahan iklim dan

pelestarian

keanekaragaman

kekayaan hayati dalam

penyusunan kebijakan

dan pelaksanaan

pembangunan

Mengembangkan upaya adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim serta

memperluas upaya pelestarian dan

pengeloalaan keaneragaman hayati

secara berkelanjutan

5.b. Berkembangnya

pemanfaatan energi dan

energi baru/terbarukan

berdasarkan prinsip

keterkaitan,

keseimbangan, dan

keadilan;

Peningkatan

ketersediaan energi

Peningkatan eletrifikasi rumah

tangga

Peningkatan efisiensi

pemanfaatan energi

Optimalisasi Pemanfaatan sumber-

sumber energi alternatif untuk

energi baru dan terbarukan dan

teknologi tepat guna dalam

pengelolaan energi yang

menerapkan prinsip hemat energi

5.c. Meningkatnya upaya

pengurangan resiko

bencana melalui adaptasi

dan mitigasi

Peningkatan

kemampuan adaptasi

dan upaya mitigasi

bencana

Pengurangan resiko bencana


Arah kebijakan, program dan indikator program di atas secara lebih rinci akan

dijelaskan pada Bab VII yaitu Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Daerah. Sedangkan untuk menyelaraskan sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka

dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021 ditetapkan tema pembangunan per tahun,

sebagai berikut:

1. Tahun 2017 : “Pemantapan Kualitas reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya

Saing dan Produktifitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka

Kemiskinan”;

2. Tahun 2018 : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Serta Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Mengurangi

Kemiskinan”;

3. Tahun 2019 :“Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui

Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan”;

4. Tahun 2020 :“Peningkatan an Kualitas Layanan Publik berbasis Kabupaten

Pintar (Smart Regency) untuk Pemantapan Perekonomian Daerah Kabupaten”;

dan

5. Tahun 2021 : “Pemantapan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah”

C. Keterkaitan dan Dukungan Terhadap Kebijakan Nasional

Nawa Cita bersifat nasional dan harus menjadi salah satu arah bagi rencana

pembangunan daerah. Seperti dituangkan dalam Bab V, perumusan misi RPJMD

Wonosobo juga dikaitkan dengan Nawacita.

Pada Bab V sudah dijabarkan keterkaitan antara visi dan misi RPJMD

Kabupaten Wonosobo dengan Nawacita Presiden Joko Widodo. Pada sebagian besar

poin Nawacita yang relevan dengan Kabupaten Wonosobo, strategi dan arah

kebijakan serta kebijakan pokok diarahkan untuk mendukung Nawacita tersebut,

antara lain:

Tabel VI.2

Dukungan Program Kabupaten Wonosobo Terhadap Agenda Nawa Cita

9 Agenda Prioritas RPJMN 2014-

2019

Skema Dukungan Pemkab Wonosobo

dalam rumusan RPJMD 2016-2021

Agenda 1:

Akan menghadirkan kembali negara

Memperkuat upaya pembangunan bidang

tramtibum linmas dengan pendekatan



2019



untuk melindungi segenap bangsa

dan memberi rasa aman pada seluruh

WN

baru yaitu menggali prakarsa bersama

antara pemerintah, masyarakat, komunitas,

dan berbagai elemen pemangku

kepentingan lainnya.

Agenda 2:

Akan membuat Pemerintah tidak

absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya

Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam bidang politik

dan pekerjaan profesional

Penataan kelembagaan daerah secara

berkesinambungan sesuai dengan UU

Nomor 23 tahun 2014

Pengembangan sistem informasi publik

berbasis digital maupun konvensional

Agenda 3:

Akan membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara Kesatuan

Penguatan dan improvisasi program /

kegiatan untuk penguatan tata kelola

pemerintahan desa,antara lain melalui:

- Pengembangan model

pembelajaran "Sekolah Desa" pada

tema perencanaan, pengelolaan

keuangan dan transparansi publik

- Pengembangan sistem informasi

perencanaan dan keuangan desa

Revitalisasi pengembangan kawasan

perdesaan terpadu, sebagai upaya

menciptakan desa pusat pertumbuhan

Kebijakan pemihakan (affirmative

action) untuk kawasan kurang

berkembang

Agenda 4:

Akan menolak Negara lemah dengan

melakukan reformasi sistem

penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat dan terpercaya

Pembangunan zona integritas pada

beberapa SKPD mulai 2017

Agenda 5:

Akan meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia melalui: Indonesia

Peningkatan layanan PMKS

Revitalisasi BLK

Peningkatan Cakupan kepesertaan JKN

bagi keluarga miskin



2019



Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia

Kerja dan Indonesia Sejahtera

Peningkatan layanan pendidikan non

formal bagi anak putus sekolah

Peningkatan layanan bagi anak

berkebutuhan khusus melalui layanan

sekolah inklusi

Percepatan Penanganan Sanitasi

Agenda 6:

Akan meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar

internasional

Penguatan program di bidang ekonomi

kreatif, antara lain adalah “Carica Goes

International”melalui sinergi dengan

BUMN

Standarisasi produk dan kualitas

produk

Pengembangan kemitraan utk sektor

ekonomi kerakyatan

Mendorong pemanfaatan produk lokal

Peningkatan kualitas SDM pelaku

industri dan ekonomi kreatif

Agenda 7:

Akan mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi

domestik

Fasilitasi pembangunan bendung Bener

Fasilitasi dukungan revitalisasi rel

kereta api jalur Purwokerto-Wonosobo

Fasilitasi dukungan pengembangan

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN) Dieng yang merupakan bagian

dari Pengembangan wilayah strategis

Joglosemar

Agenda 8:

Akan melakukan revolusi karakter

bangsa

Membangun budaya bangga terhadap

produk sendiri, hemat, memiliki etos

kerja dan kreatif.

Integrasi pendidikan karakter dengan

kurikulum lokal

Agenda 9:

Akan memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial

Implementasi Perda Kabupaten Wonosobo

Ramah HAM, melalui program Rencana

Aksi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM,

yang didalamnya termasuk gerakan

membangun toleransi untuk memperkuat

kohesi sosial, serta gerakan peduli sosial



2019



seperti penyandang disabilitas.

D. Arah Pengembangan Wilayah

Untuk menjabarkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai misi tujuan

dan sasaran, perlu dilakukan pendekatan spasial atau kewilayahan. Proses ini

bertujuan agar perencanaan pembangunan juga bermakna spasial dan tidak

melupakan konteks kewilayahan, di mana Kabupaten Wonosobo merupakan bagian

dari sasaran pengembangan wilayah PURWOMANGGUNG di Provinsi Jawa Tengah.

Indikator penting dalam sasaran pengembangan wilayah tersebut adalah

pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan 5,26-5,68/5,68-, angka kemiskinan pada

rentang 12,13%/11,49% serta tingkat tingkat pengangguran terbuka : 4,49 % /4,35%.

Dalam strategi pengembangan wilayah tersebut, intervensi pada Kabupaten

Wonosobo pada tahun 2017/2018 bertujuan untuk melakukan akselerasi sehingga

pertumbuhan ekonomi mencapai 4,90-5,40/5,40-5,80, angka kemiskinan bisa turun

pada rentang 17,57%/16,45% dan tingkat pengangguran terbuka : 5,58 % / 5,66%.

1. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Wonosobo

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan

kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program

pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan.

Guna mengoptimalkan pengembangan, memudahkan pengelolaan,

meningkatkan fungsi pelayanan, mengurangi kesenjangan, serta untuk

menentukan kawasan-kawasan yang akan dilakukanpengembangan, maka di

Kabupaten Wonosobo dilakukan pembagian wilayah dalam unit-unit kawasan

fungsional yang lebih kecil. Unit kawasan fungsional yang lebih kecil tersebut

dikenal sebagai Sistem Perwilayahan (Regionalisasi Wilayah). Pertimbangan dalam

Penetapan Sistem Perwilayahan di Kabupaten Wonosobo berdasarkan kriteria

sebagai berikut:

a. Adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan wilayah,

dimana pengelompokan kegiatan-kegiatan wilayah tersebut dalam satu satuan

wilayah akan lebih menguntungkan baik dalamsegi pengadaan sarana dan

prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan

segala kegiatan yang terjadi.


b. Batasan kemampuan jangkauan pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial

ekonomi skala wilayah.

c. Adanya batas wilayah administrasi.

d. Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan,

sehingga tercapai efisiensi .

e. Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan

integrasi antara wilayah pengembangan (efisiensi sistem pergerakan).

f. Memantapkan peran regionalisasi wilayah dengan meningkatkan sarana-

prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya (efisiensi pelayanan

sarana umum).

g. Kemudahan dalam pengelolaan masing-masing wilayah fungsional.


Gambar VI.1

Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Wonosobo

Pada setiap regionalisasi wilayah dialokasikan pusat-pusat pertumbuhan

dengan pengarahan skala layanannya, yang diharapkan pusat-pusat

pertumbuhan ini mampu memicu pertumbuhan kawasan hinterland-nya.

2. Pembagian Sistem Perwilayahan


Secara spasial, pembagian sistem perwilayahan tingkat kabupaten yang

ada di Kabupaten Wonosobo bisa dijabarkan sebagai berikut:

a. Sistem Perwilayahan JARGA

Sistem Perwilayahan Jarga terdiri dari wilayah Kejajar dan Garung,

mempunyai fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi skala

wilayah, wisata, perlindungan kawasan bawahnya, permukiman kepadatan

rendah-sedang, pengembangan teknologi tinggi (geothermal),

pengembangan pertanian hortikultura ramah lingkungan, dengan pusat

pengembangannya di Perkotaan Garun.

Karakteristik Perwilayahan Jarga adalah lokasi berada pada kawasan

pegunungan dan perbukitan dan memiliki kawasan dataran tinggi (plateau)

yang mempunyai daya jangkau yang terbatas. Fasilitas pelayanan dasar

khususnya fasilitas ekonomidan sosial, tersedia dan tersebar. Kepadatan

penduduk dan kepadatan bangunan rendah-sedang, sehingga dimasa yang

akan datang dengan melihat fungsi kawasan harus diantisipasi dalam pola

pemanfaatan lahan secara bijaksana untuk keberlanjutan ekonomi, kegiatan

yang paling mungkin untuk pengembangan wilayahnya adalah

pengembangan agroecotourisme.

Arahan Pengembangan Sistem Perwilayahan Jarga :

mewujudkan pusat perdagangan holtikultura di wilayah Garung dengan

skala pelayanan daerah dan/atau regional;

mewujudkan pengembangan pariwisata wilayah dengan skala regional,

nasional dan atau internasional, melalui konsep geopark untuk mendukung

pengembangan ekonomi sosial dan lingkungan kawasan, dengan pusat

pengembangan kawasan Dieng;

mewujudkan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata;

mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;

mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan

prasarana yang terpadu dan merata;

mewujudkan pertanian holtikultura dan perkebunan yang ramah

lingkungan untuk mendukung pariwisata dan pengembangan wilayah; dan

mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan yang terbatas

untuk meningkatkan kualitas permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan

sektor informal dan ruang terbuka hijau.

b. Sistem Perwilayahan SELOWOMO


Sistem Perwilayahan Selowomo terdiri dari Wilayah Selomerto, Wilayah

Wonosobo dan Wilayah Mojotengah, mempunyai fungsi utama sebagai pusat

pelayanan sosial-ekonomi skala kabupaten, wisata, pendidikan, perkantoran,

perdagangan dan jasa, permukiman kepadatan sedang-tinggi,

pengembangan pertanian, dengan pusat pengembangannya di Perkotaan

Wonosobo

Karakteristik Perwilayahan Selowomo adalah lokasi berada pada Pusat

Wilayah Kabupaten Wonosobo, dengan fasilitas perkotaan yang mendukung

pelayanan Kabupaten. Fasilitas pelayanan dasar seperti fasilitas ekonomi dan

sosial, tersedia dan tersebar untuk pelayanan skala kabupaten. Kepadatan

penduduk dan kepadatan bangunan sedang-tinggi, pelayanan perdagangan

dan jasa, sehingga dimasa yang akan datang dengan melihat fungsi kawasan

harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara bijaksana untuk

keberlanjutan pembangunan.

Arahan Pengembangan Sistem Perwilayahan Jarga :

mewujudkan pusat perdagangan dan jasa, pendidikan dan perkantoran

dengan skala pelayanan daerah;

mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;


mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas

perdagangan dan jasa;



mewujudkan RTH taman kota yang memberikan kenyamanan dalam

mendukung aktivitas kawasan;

mewujudkan permukiman yang layak dengan kepadatan sedang-tinggi

pada kawasan perkotaan;

mewujudkan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata daerah; dan

mewujudkan pertanian perkebunan dan pengembangan perikanan air

tawar.

c. Sistem Perwilayahan KERKAJAR

Sistem Perwilayahan Kerkajar terdiri dari Wilayah Kertek dan Wilayah

Kalikajar, mempunyai fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi

skala wilayah, wisata, perdagangan dan jasa, permukiman kepadatan sedang,

industri, pengembangan pertanian, dengan pusat pengembangannya di

Perkotaan Kertek


Karakteristik Perwilayahan Kerkajar adalah lokasi berada pada bagian

timur Wilayah Kabupaten Wonosobo, dan merupakan kawasan pegunungan

dan lereng gunung Sindoro-Sumbing dengan fasilitas perkotaan yang

mendukung pelayanan wilayah, Fasilitas pelayanan dasar seperti fasilitas

ekonomi dan sosial, tersedia dan tersebar untuk pelayanan skala wilayah.

Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sedang-tinggi, pelayanan

perdagangan dan jasa, industri, pertanian perkebunan dan perikanan air

tawar, merupakan kawasan perlindungan kawasan bawahnya, sehingga dimasa

yang akan datang dengan melihat fungsi kawasan harus diantisipasi dalam

pola pemanfaatan lahan secara bijaksana untuk keberlanjutan pembangunan.

Arahan Pengembangan Sistem Perwilayahan Kerkajar :

mewujudkan pusat perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan wilayah;

mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;


mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas

perdagangan dan jasa;



mewujudkan permukiman yang layak dengan kepadatan sedang-tinggi

pada kawasan perkotaan;

mewujudkan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata wilayah;

mewujudkan Pertanian perkebunan dan pengembangan perikanan air

tawar; dan

Mewujudkan kawasan industri yang ramah lingkungan.

d. Sistem Perwilayahan SUWALEK

Sistem Perwilayahan Suwalek terdiri dari Wilayah Sukoharjo, Wilayah

Watumalang dan Wilayah Leksono, mempunyai fungsi utama sebagai pusat

pelayanan sosial-ekonomi skala wilayah, wisata, perdagangan dan jasa,

permukiman kepadatan sedang, industri, pengembangan pertanian, dengan

pusat pengembangannya di Perkotaan Leksono.

Karakteristik Perwilayahan Suwalek adalah lokasi berada pada bagian

barat Wilayah Kabupaten Wonosobo, dan merupakan kawasan dengan

fasilitas perkotaan yang mendukung pelayanan wilayah, Fasilitas pelayanan

dasar seperti fasilitas ekonomi dan sosial, tersedia dan tersebar untuk

pelayanan skala wilayah. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan

rendah-sedang, pelayanan perdagangan dan jasa, industri, pertanian

perkebunan dan perikanan air tawar, sehingga dimasa yang akan datang


dengan melihat fungsi kawasan harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan

lahan secara bijaksana untuk keberlanjutan pembangunan.

Arahan Pengembangan Sistem Perwilayahan Suwalek :

mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa

dengan skala pelayanan wilayah;


mewujudkan infrastruktur untuk mendukung aktivitas wilayah;



mewujudkan permukiman dengan kepadatan rendah-sedang;


mewujudkan Pertanian perkebunan dan pengembangan kehutanan;

mewujudkan kawasan industri pada kawasan sawangan yang ramah

lingkungan; dan

mewujudkan pengembangan wisata berbasis agroekoturisme dengan

memanfaatkan sungai serayu sebagai potensi.

e. Sistem Perwilayahan SAPILAWANG

Sistem Perwilayahan Sapilawang terdiri dari Wilayah Sapuran, Wilayah

Kepil dan Wilayah Kalibawang, mempunyai fungsi utama sebagai pusat

pelayanan sosial-ekonomi skala wilayah, wisata, perdagangan dan jasa skala

wilayah, permukiman kepadatan rendah sedang, industri, pengembangan

pertanian perkebunan dan kehutanan, dengan pusat pengembangannya di

Perkotaan Sapuran

Karakteristik Perwilayahan Suwalek adalah Fasilitas pelayanan dasar

seperti fasilitas ekonomi dan sosial, tersedia dan tersebar untuk pelayanan

skala wilayah. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan rendah-sedang,

pelayanan perdagangan dan jasa, industri, pertanian perkebunan dan

kehutanan. Merupakan wilayah penghubung jalur wisata Borobudur Dieng.

Arahan Pengembangan Sistem Perwilayahan Sapilawang :

mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung dengan skala pelayanan

wilayah;








mewujudkan Pertanian perkebunan dan pengembangan kehutanan;

mewujudkan kawasan industri yang ramah lingkungan; dan

mewujudkan pengembangan wisata berbasis agroekoturisme.

f. Sistem Perwilayahan KALIWADAS

Sistem Perwilayahan Kaliwadas terdiri dari Wilayah Kaliwiro dan,

Wilayah Wadaslintang, mempunyai fungsi utama sebagai pusat pelayanan

sosial-ekonomi skala wilayah, wisata, perdagangan dan jasa skala wilayah,

permukiman kepadatan rendah sedang, pengembangan pertanian

perkebunan dan kehutanan, dengan pusat pengembangannya di Perkotaan

Kaliwiro.

Karakteristik Perwilayahan Kaliwadas adalah Fasilitas pelayanan dasar

seperti fasilitas ekonomi dan sosial, tersedia dan tersebar untuk pelayanan

skala wilayah. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan rendah-sedang,

pelayanan perdagangan dan jasa skala wilayah, pertanian perkebunan dan

kehutanan, pengembangan perikanan air tawar (perikanan waduk).

Arahan Pengembangan Sistem Perwilayahan Sapilawang:

mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung dengan skala pelayanan

wilayah;






mewujudkan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata wilayah

dengan berbasis agroecotourism; dan

mewujudkan pertanian perkebunan, kehutanan dan perikanan air tawar

dengan pengembangan perikanan sistem keramba.

3. Pengembangan Kawasan Perdesaan-Pusat Pertumbuhan Sedang

berkembang

Dikaitkan dengan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan,

maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Purwomanggung adalah

Pengembangan Agropolitan, Industri Pengolahan Berbasis Pertanian dan

Pariwisata Secara Berkelanjutan. Dalam konteks itu, maka beberapa strategi dan

prioritas 5 tahun ke untuk pengembangan wilayah / kawasan Kabupaten

Wonosobo antara lain:


a. Peningkatan peran Desa Randusari Kecamatan Kepil sebagai Desa Pusat

Pertumbuhan di kawasan perbatasan pada koridor Wonosobo-Jogja dan

koridor Pengembangan pariwisata Borobudur-Dieng

b. Peningkatan peran Desa Sawangan Kecamatan Leksono sebagai Kota Tani

Utama Agropolitan Rojonoto di kawasan perbatasan koridor luar Wonosobo-

Banjarnegara

c. Penguatan peran Desa Sempol Kecamatan Sukoharjo sebagai Desa Pusat

Pertumbuhan di kawasan perbatasan pada koridor dalam Wonosobo-

Banjarnegara

d. Peningkatan koridor wilayah strategis pengembangan agroindustri:

1) Koridor Kedalon-Sedayu

2) Koridor jalan lingkar selatan perkotaan Wonosobo

3) Koridor Sawangan-Kaliwiro-Wadaslintang

4) Koridor Sapuran-Kepil

Documents

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN A. Strategi Umum filekomprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan ... dunia usaha serta pemangku ... Mengoptimalkan