BAB Iperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · Web viewBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mempertegas kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat lokal menurut prakarsa sendiri dengan berlandasan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlandaskan pada azas penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Berdasarkan ketentuan di atas, menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan-kewenangan yang diberikan serta sesuai dengan potensi dan aspirasi daerah, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah melakukan penataan-penataan, baik menyangkut kelembagaan maupun personalianya. Dilihat dari segi kelembagaan terdapat 3 (tiga) kelompok perangkat daerah yang digariskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten, Biro dan Bagian-Bagian serta Sub-Sub Bagian; Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor.

Pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut, harus dipertanggung-jawabkan kepada semua stakehorlders terutama kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik, pertanggung-jawaban ini dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIP Tahun 2007 ini dimaksud sebagai salah satu dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber dana dan daya serta kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terutama dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance)

LAKIP Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 1

C. Aspek Strategis

1. Letak Geografis

Secara geografis, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terletak pada 2° - 6° lintang utara, dan 95° – 98° bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :a. Sebelah Utara : Selat Malakab. Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Utarac. Sebelah Timur : Selat Malakad. Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Luas wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah 5.736.557 Ha, yang meliputi, 119 pulau, 35 gunung dan 73 sungai, serta tinggi rata-rata 125 m diatas permukaan laut, dengan komposisi penggunaan lahan sebagai berikut :

Tabel 1

No Pengguna Lahan Luas (Ha) %1 Perkampungan 112.651,43 1,962 Industri 3.868,92 0,0073 Pertambangan 443,00 0,014 Persawahan 314.410,68 5,485 Pertanian tanah kering 117.161,12 2,046 Kebun 294.943,01 5,147 Perkebunan :

a. Perkebunan Besarb. Perkebunan Kecil

205.550,75367.501,78

3,586,41

8 Padang (padang rumput, alang-alang, semak)

223.985,00 3,91

9 Hutan (lebat, belukar, sejenis) 3.929.420,05 68,5010 Perairan Darat (kolam air tawar, tambak,

penggaraman, waduk, danau dan rawa)132.168,35 2,30

11 Tanah Terbuka (tandus, rusak, land clearing)

18.574,35 0,32

12 Lain-lain 16.3.151,50 0,28Jumlah 5.736.557,00 100,00

Sumber : Buku I RPJM Prov. NAD Tahun 2007-2012.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang Ibukotanya berkedudukan di Kota Banda Aceh, sampai akhir tahun 2007 terjadi pemekaran Kabupaten/Kota bertambah 2 (dua) Kabupaten/Kota sehingga menjadi 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kota dengan rincian sebagaimana terekam dalam tabel 2 di berikut.


Tabel 2

No. Kabupaten/Kota Ibukota Kecamatan Desa/Kel

1 Sabang Sabang 2 182 Banda Aceh Banda Aceh 9 903 Aceh Besar Jantho 22 6014 Pidie Sigli 22 7345 Bireuen Bireuen 17 5626 Aceh Utara Lhoksukon 22 8537 Aceh Tengah Takengon 14 2688 Aceh Timur Idi 21 4839 Aceh Tenggara Kuta Cane 16 35310 Aceh Barat Meulaboh 11 32111 Simeulue Sinabang 8 13512 Aceh Selatan Tapaktuan 16 24313 Aceh Singkil Singkil 10 12214 Lhokseumawe Lhokseumawe 4 6615 Langsa Langsa 3 5116 Aceh Barat Daya Blangpidie 6 13217 Gayo Lues Blangkejeren 11 9618 Aceh Jaya Calang 6 17219 Nagan Raya Jeuram 5 22220 Aceh Tamiang Kuala Simpang 12 21221 Bener Meriah Sp. Redelong 7 23222 Subulussalam Subulussalam 5 7223 Pidie Jaya Meureudu 8 221

Jumlah 257 6.219Sumber : Buku Kode dan Data Wilayah Adm. Pemerintahan Prov. NAD 2006

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menurut data yang ada pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2006) kondisi tahun 2006 sebanyak 4.222.251 jiwa. Diantaranya termasuk sumber daya manusia penyelenggara Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam per April 2006 sebanyak 5.966 orang termasuk pemangku jabatan struktural, sebagaimana data yang terdapat pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perincian jumlah jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:


Tabel 3

No. Eselon Jumlah1 I b 12 II a 423 II b 354 III a 3365 IV a 1.180

J u m l a h 1.594

Sedangkan perincian jumlah pegawai menurut pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4

No. Strata Pendidikan Jumlah1 Strata – 3 2 2 Strata – 2 463 Strata – 1 2.4334 Diploma – III 8895 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 2.1596 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1187 Sekolah Dasar 132

J u m l a h 5.966

Sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki, SDM Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki pangkat atau golongan/ruang yang diperinci sebagai berikut:

Tabel 5

No. Golongan/Ruang Jumlah1 IV 662 III 1.2983 II 3.9984 I 604

J u m l a h 5.966

D. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan, Pemeritahan Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2007 didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :1. Tanah2. Jalan dan Jembatan3. Bangunan Air (Irigasi)


4. Instalasi dan jaringan5. Bangunan Gedung6. Mesin dan Peralatan7. Kenderaan dan Alat Angkutan8. Meubelair dan perlengkapan9. Buku Perpustakaan

E. Kendala dan Keterbatasan

Beberapa kendala dan keterbatasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 ini adalah:

1. Belum terciptanya sistem informasi/data yang dapat mengukur kinerja manfaat dan dampak (benefits dan impacts).

2. Data/media/informasi dihimpun berdasarkan laporan penanggung jawaban kegiatan.

F. Sistimatika Penyajian

Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 disajikan dalam sistematika sebagai berikut: BAB I, Pendahuluan, dengan sub bahasan : latar belakang, maksud dan tujuan,

aspek strategi, kendala dan keterbatasan, dan sistematika penyajian.

BAB II, Rencana stratejik, dengan sub bahasan: visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi pencapaian tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja.

BAB III, Akuntabilitasi kinerja, dengan sub bahasan: hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV, Penutup.


BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Tahun 2007-2012, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2007 adalah merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis lima tahunan yang berorientasi pada hasil. Didalamnya terkandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan program-program. Penyusunan RPJM dimaksudkan sebagai renpon Pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan era reformasi dan kebutuhan publik sebagaimana telah amanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya RPJM ini diharapkan dapat menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah dan terpadu sesuai kebutuhan daerah.

Untuk mengoperasionalkan RPJM dimaksud, pada setiap tahun dipertajam dengan rencana kinerja (RENJA) yang kebutuhan dananya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Oleh karena itu, RPJM juga merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) dan pada akhir tahun, RPJM juga dijadikan sebagai rujukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)

Dalam rangka merealisir visi, misi dan tujuan lima tahunan sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012, telah ditetapkan beberapa sasaran tahun 2007 yang perujudannya diupayakan melalui pelaksanaan program-program prioritas pada tahun yang bersangkutan.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2007-2012

1. Visi dan Misi

Sejak awal para pendahulu pemerintah telah menetapkan cita-cita untuk menciptakan dan mewujudkan masyarakat Aceh makmur yang adil dan bermartabat. Penetapan cita-cita ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan, tetapi didasarkan kepada fakta sejarah kontemporer Aceh, dimana Aceh pernah berhasil melakukan pengelolaan pemerintah dengan baik dan transparan.

Mengulang sesuatu yang sudah pernah dilakukan bukanlah sesuatu hal yang sulit, tetapi untuk keberhasilan kembali perlu komitmen semua pihak dan taat azas serta konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Semuanya harus mempunyai visi atau pandangan dan harapan kedepan yang sama, sehingga dapat ditetapkan langkah-langkah untuk mewujudkannya secara lebih sistematis.


Pemerintah Aceh telah menetapkan Visi nya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012 yakni : ”Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan Masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktek Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran”.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, perlu adanya penjabaran kedalam misi, yaitu sesuatu yang harus diemban agar tujuan organisasi dapat terealisir dan berhasil dengan baik. Dengan demikian misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan, agar Visi yang telah disepakati bersama dapat dicapai. Dalam upaya merealisir cita-cita sebagaimana tergambar dalam visi, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan 8 (delapan) Misi yang merupakan penjabarannya, yaitu :

1. Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif dan intuitif2. Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi

dan penyalahgunaan kekuasaan.3. Penegakan hukum 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.5. Pembangunan infrastruktur perekonomian, membangkitkan semangat

perekonomian.6. Pembangunan politik demi kemandirian dan kemakmuran bagi rakyat Aceh.7. Pengembangan Sumber Daya Alam secara adil, efisien,dan bertanggungjawab.8. Pengembangan adat istiadat, kebudayaan dan olah raga.

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi Misi tersebut di atas diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, suatu organisasi dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Kemampuan berkompetisi akan tumbuh dalam organisasi apabila terdapat dalam rumusan yang jelas tentang tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh organisasi tersebut.

Perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan Visi dan Misi, tetapi merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan Visi dan Misi suatu organisasi yang sangat idealistik.


Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan 50 (lima puluh) tujuan yang akan diwujudkan atau dihasilkan sampai tahun 2007 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah2. Mengoptimalkan perencanaan perekonomian daerah dan pembinaan kelembagaan

ekonomi daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah3. Meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga kerja sehingga produktifitas tenaga

kerja meningkat.4. Mengurangi pengangguran dan setengah pengengguran melalui peningkatan jam

kerja, diberbagai bidang usahabaik di perkotaan maupun di pedesaan dan meningkatkan penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri

5. Meningkatkan peran usaha UMKM dan koperasi dalam menumbuh kembangkan ekonomi rakyat melalui pengambangan kemitraan usaha

6. Mendorong masuknya arus modal ke daerah dala rangka penanaman modal melalui pemberian kemudahan prosedur investasi dan segala bentuk pelayanan perizinan bagi investor. Peningkatan koortdinasi antar instansi terkait dan peningkatan kualitas promosi investasi

7. Optimalisasi pengelolaan dan pengawasan anggaran serta sumber-sumber penerimaan dan kekayaan daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah

8. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan mengembangkan Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP) serta meningkatkan keanekaragaman dan kualitas pangan sesuai pola pangan harapan

9. Meningkatkan produktivitas hutan dan efektivitas kegiatan hutan, mengembangkan hutan rakyat dan terciptanya peluang bagi masyarakat/dunia usaha dibudang kehutanan

10. Melakukan upaya-upaya perlingungan sumberdaya hutan dan memulihkan fungsi hutan serta lahan yang telah mengalami degradasi sehingga fungsi lindung dan fungsi produksinya dapat ditingkatkan.

11. Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dengan mengembangkan dan melestarikan sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan.

12. Mengembangkan perdagangan daerah melaui peningkatan informasi pasar dan perlindungan konsumen; meningkatkan ekspor non migas yang mempunyai keunggulan kompetitif di pasar dunia

13. Mengembangkan usaha industri kecildan industri rumah tangga berbasis produk unggulan.

14. Meningkatkan produksi pertanian dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada; mewujudkan keterpaduan pengelolaan yang menjamin pemerataan dan ketersediaan air pengeiran, serta pengeturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pengairan.

15. Pengembangan dan Pengelolaan sumber-sumber air, meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber air, pengaruran serta pengelolaan sumber-sumber air

16. Menjamin tersedianya tempat hunian yang layak bagi masyarakat terutama korban kerusuhan, masyarakat dhuafa, fakir miskin, masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pegawai negeri golongan rendah baik diperkotaan maupun di pedesaan


17. Menata kembali ruang dan pengelolaan secara terpadu, penggunaan air tanah, tata guna lahan, tata guna hutan, serta meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien

18. Memperoleh dan menyebarkan informasi tentang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat

19. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antar lembaga degnan rakyat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing

20. Pengembangan usaha pertambangan dengan meningkatkan produksi hasil pertambangan yang berkualitas dan ramah lingkungan.

21. Memperluas jangkauan dan kesamaan kesempatan memeperoleh pendidikan yang bermutu bagi anak usia 0-6 tahun sebagai wahana awal dalam mengembangkan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar yang diwarnai penanaman nilai-nilai Islami

22. Memperluas jangkauan dan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 7-1 tahun pada jenjang pendidikan dasar dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun

23. Memperluas, memeratakan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakt yang tidak bersekolah dan putus sekolah, pelayanan pendidika, keterampilan dan pendidikan berkelanjutan

24. Meningkatkan kompetensi dan sikap profesonal guru dan tenaga kependidikan, terdistribusinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut kab/kota sesuai kebutuhan, terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertfikasi kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan

25. Meningkatkan dan mengembangkan budaya baca maysarakat Aceh dalam upaya menciptakan masyrakat belajar menuju perwujudan masyarakat madani pada umumnya serta minat baca para siswa dan mahasiswa pada khususnya

26. Meningkatkan kosolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pnedidikan pada tingkat pusat, provinsi, dan kab/kota

27. Membantu pengembangan pendidikan pada dayah, serta membantu kegiatan pengejaran agama dan membaca Al Quran yang diseelnggarakan oleh balai-balai pengajian dalam masyarakat

28. Mewujudkan pembangunan Aceh sehat melalui pembangunan kesehatan yang bermutu dan profesional, adil dan merata serta mewujudkan keluarga berkualitas

29. Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi yang baik serta menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih

30. Mencegah tersebarnya penyakit menular, menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan

31. Meningkatkan aksebilitas wilayah perbatasan, tertinggal dan terisolir terhadap faktor produksi dan prasarana fisik yang mendukung percepatan pembangunan, pengambangan kemampuan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan masyarakat/ adat diwilayah terisolir dan perbatasan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan dengan provinsi lain

32. Meningkatkan penerapan Syariat Islam secara kaffah dan memantapkan pelaksanaan amal ibadah, pedalaman ilmu agama islam bagi peluknya dan menghidupkan syiar Islam serta membina kerukanan hidup beragama


33. Memberikan pedoman dan masukan informasi bagi peneliti/lembaga peneliti merencanakan program pembangunan dalambidang penelitian dan pengembangan IPTEK jangka menengah, jangka panjang, peningkatan kemandirian daerah dalam bidang IPTEK, pemantapan tatanan sosial politik, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, dan reposisi kelembangaan IPTEK

34. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yang baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian keluarga yang merupakan basisi tebentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

35. Menanggulangi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial terutama yang terjadi akibat konflik, baik ditingkat perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat

36. Memperkuat jati diri pemuda sehingga setiap pemuda menjadi aset bangsa yang dapat memberikan konstribusi terhadap pembangunan daerah

37. Meningkatkan bakat remaja usia dini pada cabang olah raga yang digemarinya, sehingga mampu bersaing dalam berbagai event olahraga tingkat nasional dan internasional

38. Meningkatkan prestasi olahraga termasuk bagi penyandang cacat39. Menata kembali seuruh dampak yang diakubatkan oleh bencana alam dalam

bentuk data kerusakan dan kehilangan, baik aset pemrintah maupun masyarakat40. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimukimkan serta menempatkan

kembali pengungsi korban konflik dan penyelesaian asset yang ditinggalkan41. Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah42. Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dengan mengikutsertakan

peran serta swasta dalam rangka penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman

43. Meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaga-lembaga pemerintah daerah agar mampu melaksanakan pelayanan publik yang baik dan memuaskan

44. Menumbuhkan dan meningkatkan tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum

45. Meningkatkan peran ulama dalam membina kehidupan umat baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

46. Memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing, mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan kehidupan beragama

47. Meningkatkan pemahaman terhadap agama secara benar sehingga dapat tumbuh dan berkembangnya penyelenggaraan kualitas pemeluk agama Islam yang kaffah

48. Mempertahankan, memelihara serta mengembangkan budaya warisan leluhur yang ada sehingga secara berlanjut dapat terus dinikmati dan dihayati

49. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta tepat sasaran

50. Mengurangi jumlah penduduk miskin dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

Dalam rangka merealisir visi dam misi, pada tahun 2007 ditetapkan beberapa sasaran yang merupakan penjabaran secara terukur dari tujuan-tujuan yang akan diwujudkan sampai tahun 2012. Penjabaran ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun.


Sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil. Untuk ini dalam setiap sasaran juga dirancang indikator keluaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu Perencanaan Jangka Menengah secara berkelanjutan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di dalam RPJM. Secara keseluruhan sasaran yang telah ditetapkan untuk diwujudkan pada tahun 2007 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah2. Meningkatnya penyelenggaraan seni dan kebudayaan daerah3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik4. Tersedianya data perencanaan pembangunan daerah5. Tersedianya data, dokumentasi sarana dan prasarana operasional kegiatan Biro,

BPKS dan KAPET6. Tersedianya data/dokumentasi, SDM petani/nelayan dan penataan izin

penimbunan BBM7. Tersedianya data/dokumentasi, acuan kerja dan buku laporan bidang industri,

pariwisata dan lingkungan hidup8. Tersedianya data/Dokumentasi Informasi bidang ekonomi pembangunan, promosi,

investasi dan sosialisasi9. Meningkatnya kompetensi kewirausahaan masyarakat pedesaan10. Tersedianya penempatan tenaga kerja terdidik11. Tersedianya data acuan perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan12. Meningkatnya pengembangan usaha kecil menengah13. Meningkatnya kompetensi pengelola UMKM sektor pertanian dan komoditi

unggulan14. Tersedianya juknis pengelolaan koperasi penyalur modal usaha15. Meningkatnya kapasitas kegiatan koperasi16. Tersedianya data pengembangan potensi17. Tersedianya data dan informasi keberadaan perusahaan PMDN/PMA18. Terlaksananya pelayanan perizinan penanaman modal terpadu19. Tersedianya buku potensi peluan investasi20. Tersedianya kajian kebijakan penanaman modal21. Tersedianya buku proyeksi kebutuhan investasi di Prov. NAD22. Tersedianya dokumen APBD yang tepat waktu, tertibnya adm, kas daerah, tertata

aset daerah dan laporan23. Meningkatnya percepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan

ABPD24. Meningkatnya manajemen aset/ barang daerah25. Tersedianya data dan informasi pembangunan di Provinsi dan Kab/ Kota26. Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan kearsipan biro Kab/ Kota27. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD28. Meningkatnya kemampuan lembaga petani29. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian30. Meningkatnya ketersediaan protein bagi keluarga miskin31. Meningkatnya pembangunan desa mandiri pangan


32. Meningkatnya kuantitas kawasan perkebunan rakyat33. Meningkatnya kualitas hasil perkebunan34. Meningkatnya kualitas tanaman kopi dan kakao35. Terkendalinya penyakit hewan menular36. Meningkatnya ketersediaan bibit ternak dan perawatan ternak37. Meningkatnya produksi usaha agribisnis peternakan38. Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan39. Meningkatnya kompetensi SDM Kader Peternakan40. Meningkatnya PAD, tertib peredaran hasil hutan, industri hasil41. Menurunnya kasus perusakan terhadap lingkungan42. Meningkatnya fungsi kawasan lindung sebagai penyangga tat air dan sistem

kehidupan43. MEningkatnya informasi Pariwisata Aceh di dalam dan luar daerah44. Meningkatnya arus kunjungan wisman dan wisnus45. Meningkatnya kompetensi masyarakat pesisir46. Tersedianya kebutuhan komsumsi ikan air tawar, air payau dan budidaya laut47. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan48. Meningkatnya ketersediaan tempat penampungan air49. Meningkatnya pengelolaa air minum dan air limbah50. Menurunnya tingkat bahaya dan kerugian akibat banjir51. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur pedesaan/

perbatasan dan terisolir52. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana,

kerusuhan, dhuafa dan nelayan53. Ketersediaan acuan pemantapan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta data

inventarisasi penyimpangan54. Meningkatnya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup55. Menurunnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan56. Terpenuhinya kebutuhan tanah untuk keperluan kegiatan Pem.prov. NAD57. Tersedianya data batas wilayah administrasi pemerintahan58. Meningkatnya penyebaran informasi terhadap pembangunan daerah59. Meningkatnya arus informasi/komunikasi timbal balik antara masyarakat, pers dan

pemerintah60. Meningkatnya omset usaha pertambangan berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan61. Meningkatnya pengembangan Migas62. Meningkatnya daya tampung dan persebaran lembaga pendidikan utk melayani

penduduk usia sekolah yg membutuhkan pendidikan63. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal64. Meningkatnya mutu pendidikan sekolah65. Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan Perpustakaan dalam rangka menggairahkan

minat baca aparatur PNS66. Meningkatnya kompetensi mahasiswa67. Tersedianya bantuan mahasiswa68. Meningkatnya mutu pendidikan tinggi daerah69. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal70. Meningkatanya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan perubahan

perilaku pada masyarakat di lingkungan RS71. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi NAD72. Terdata dan tertanganinya masalah ibu hamil/ibu bersalin risiko tinggi


73. Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan berkembangnya penyakit menular dan kejadian luar biasa

74. Meningkatnya pengamalan syari'at Islam75. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur76. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian gender seluruh masyarakat

terutama perumus kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum disemua aspek kehidupan

77. Tercapainya peningkatan kualitas peranan pengelolaan dan kemandirian organisasi perempuan dan komitmen masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan

78. Menurunnya kasus kemiskinan, komunitas Adat Terpecil dan PMKS79. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan bagi masyarakat penyandang masalah

kesejahteraan sosial80. Meningkatnya taraf hidup komunitas adat terpencil/ terisolir81. Menurunnya kasus penyandang masalah sosial82. Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak

nakal serta korban Narkotika83. Menurunnya kasus tanggap darurat penanganan masalah-masalah strategis84. Meningkatnya penyuluhan kewaspadaan terhadap penanggulangan korban

bencana85. Meningkatnya pelayanan terhadap anak terlantar86. Terpenuhinya kebutuhan dasar Gakin dan penyandang cacat87. Meningkatnya kompetensi bagi para penyandang cacat dan eks trauma88. Terpenuhinya kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana panti asuhan/ Panti

Jompo89. Menurunnya jumlah gepeng pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam90. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha91. Meningkatnya kompetensi SDM petugas penanggulangan bencana92. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam usaha pencegahan berbagai

penyalahgunaan NAPSA dan menangkal pengaruh negatif budaya asing93. Tersedianya data pemantauan dan evaluasi94. Meningkatnya kompetensi atlit daerah95. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang olahraga96. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga97. Meningkatnya] keamanan lingkungan kampus dan tempat kerja98. Menurunnya angka korban bencana99. Tersedianya dokumen dan terekomendasinya pengkajian/analisis perkembangan

situasi dan kondisi daerah100. Meningkatnya pemahaman wasbang bagi masyarakat dan siswa101. Meningkatnya pemahaman fasilitator wasbang102. Meningkatnya pemahaman terhadap bahaya miras dan narkoba di kalangan

generasi muda103. Tersedianya buku direktori data partai politk, ormas dan LSM104. Menurunnya masalah pengungsi dan bencana alam105. Efektivnya penanggulangan pasca bencana alam106. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan107. Meningkatnya pelayanan kesehatan anggota DPRA108. Tersusunnya memori pejabat Gubernur Prov. NAD109. Efektifnya pelaksanaan tugas110. Tersedianya data inventarisasi temuan untuk ditindakan pemenuhan pelaksanaan

RKPP


111. Meningkatnya kompetensi aparatur pengelola barang daerah112. Meningkatnya Kinerja Pegawai113. Tersedianya bantuan insidentil kpd Penyandang Cacat dalam Prov NAD114. Meningkatnya Kompetensi aparatur kependudukan dan catatan sipil Pemerintah

Mukim dalam Prov.NAD115. Meningkatnya kompetensi aparatur penyusun peraturan Perundang-undangan116. Tersedianya informasi dan dokumentasi hukum117. Tersedianya buku LPPD, data informasi evaluasi OTDA yang lengkap dan

akurat118. Tersedianya draft Rancangan Qanun LPPD119. Tersedianya kepemimpinan daerah120. Tersedianya data hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

umum121. Terkendalinya sinergilitas pembangunan kab./kota dan provinsi122. Meningkatnya penerapan produk hukum Kabupaten/Kota123. Meningkatnya kompetensi dai wilayah perbatasan124. Tersedianya data musyawarah ulama daerah125. Meningkatnya toleransi terhadap kehidupan beragama126. Meningkatnya partisipasi ulama dalam kebijakan daerah127. Meningkatnya pemahaman SDM aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan

keagamaan`128. Tersedianya kader penentu hisab dan rukyat129. Meningkatnya kualitas mutu pendidikan agama dayah/ program khusus130. Meningkatnya pelestarian pengembangan adat istiadat dan pengembangan

kebudayaan seni tradisional131. Meningkatnya kompetensi aparatur kepegawaian kab/kota132. Tersedianya data dan informasi kepegawaian133. Meningkatnya kompetensi aparatur kepegawaian kab/kota134. Meningkatnya pemenuhan Jumlah dan standar kebutuhan SDM Aparatur135. Tersedianya penetapan kelembagaan perangkat daerah dan Kab/ Kota136. Meningkatnya kualitas pelayanan publik137. Meningkatnya kompetensi aparatur terhadap tata naskah dinas138. Tersusunnya informasi uraian tugas perangkat daerah 139. Tersedianya data pembanding formasi dan syarat jabatan140. Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan, kemampuan pengelola melalui

penambahan koleksi perpustakaan, konsultasi/asistensi dan penyempurnaan sistem pengelola untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat waktu pelayanan dalam rangka menggairahkan minat baca

141. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perencanaan dan pertanggung jawaban kinerja Instansi Pemerintah melalui penyiapan manual, bimbingan pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi akuntabilitas

142. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gedung kantor143. Meningkatnya Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI144. Tersedianya acuan pengadaan dan pengembangan pegawai145. Terpenuhinya kebutuhan formasi jabatan PNS146. Terpenuhinya hak-hak kepegawaian147. Tersedianya sarana pendukung dan peralatan kantor148. Menurunnya keluhan masyarakat149. Meningkatnya keterampilan para pelaku PPK dalam pembangunan di Gampong

dan Kecamatan


150. Meningkatnya pendapatan ekonomi pemuda dan masyarakat miskin151. Meningkatnya keterampilan tenaga aparatur gampong dan mukim152. Tersedianya buku profil masyarakat miskin153. Meningkatnya pendapatan keluarga dan masyarakat miskin154. Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan155. Meningkatnya penyebaran informasi156. Meningkatnya kualitas arsip157. Meningkatnya kualitas arsip158. Tersedianya arsiparis berprestasi

Keberhasilan atau kegagalan dari 158 sasaran sebagaimana tersebut di atas diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah2. Persentase peningkatan informasi perencanaan pembangunan daerah3. Persentase peningkatan penyelenggaraan seni dan kebudayaan daerah4. Persentase peningkatan penyebaran informasi seni budaya daerah5. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik6. Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah7. Persentase ketersediaan data, dokumentasi sarana dan prasarana operasional

kegiatan Biro, BPKS dan KAPET8. Persentase peningkatan Prasarana dan sarana penunjang operasional BPKS dan

KAPET9. Jumlah ketersediaan data/dokumentasi, SDM petani/nelayan dan penataan izin

penimbunan BBM10. Jumlah ketersediaan data/dokumentasi, acuan kerja dan buku laporan bidang

industri, pariwisata dan lingkungan hidup11. Jumlah ketersediaan data/Dokumentasi Informasi bidang ekonomi pembangunan,

promosi, investasi dan sosialisasi12. Persentase peningkatan kompetensi kewirausahaan masyarakat pedesaan13. Jumlah ketersediaan penempatan tenaga kerja terdidik14. Jumlah ketersediaan acuan pelaksanaan tugas15. Persentase peningkatan pengembangan usaha kecil menengah16. Persentase peningkatan kompetensi pengelola UMKM sektor pertanian dan

komoditi unggulan17. Jumlah tersedianya juknis pengelolaan koperasi penyalur modal usaha18. Jumlah peningkatan kapasitas kegiatan koperasi19. Jumlah ketersediaan data pengembangan potensi20. Jumlah ketersediaan data dan informasi keberadaan perusahaan PMDN/PMA21. Jumlah keterlaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu22. Jumlah ketersediaan buku potensi peluan investasi23. Jumlah ketersediaan kajian kebijakan penanaman modal24. Jumlah ketersediaan buku proyeksi kebutuhan investasi di Prov. NAD25. Persentase ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu, tertibnya adm, kas

daerah, tertata aset daerah dan laporan26. Persentase peningkatan percepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban

pelaksanaan ABPD27. Persentase peningkatan manajemen aset/ barang daerah


28. Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan di Provinsi dan Kab/ Kota

29. Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan dan kearsipan biro Kab/ Kota30. Jumlah ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD31. Persentase peningkatan kemampuan lembaga petani32. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian33. Persentase peningkatan ketersediaan protein bagi keluarga miskin34. Persentase peningkatan pembangunan desa mandiri pangan35. Persentase peningkatan kuantitas kawasan perkebunan rakyat36. Persentase peningkatan kualitas hasil perkebunan37. Persentase peningkatan kualitas tanaman kopi dan kakao38. Pengendalian penyakit hewan menular39. Persentase ketersediaan bibit ternak dan perawatan ternak40. Persentase peningkatan produksi usaha agribisnis peternakan41. Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan42. Persentase peningkatan kompetensi SDM Kader Peternakan43. Persentase peningkatan PAD, tertib peredaran hasil hutan, industri hasil44. Persentase penurunan kasus perusakan terhadap lingkungan45. Persentase peningkatan fungsi kawasan lindung sebagai penyangga tat air dan

sistem kehidupan46. Persentase peningkatan informasi Pariwisata Aceh di dalam dan luar daerah47. Persentase peningkatan arus kunjungan wisman dan wisnus48. Persentase peningkatan kompetensi masyarakat pesisir49. Persentase ketersediaan kebutuhan komsumsi ikan air tawar, air payau dan

budidaya laut50. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas jalan 51. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas Jembatan52. Persentase peningkatan ketersediaan tempat penampungan air53. Persentase peningkatan pengelolaa air minum dan air limbah54. Persentase penurunan tingkat bahaya dan kerugian akibat banjir55. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur

pedesaan/ perbatasan dan terisolir56. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban

bencana, kerusuhan, dhuafa dan nelayan57. Persentase ketersediaan acuan pemantapan tata ruang dan pemanfaatan ruang 58. Jumlah ketersediaan data inventarisasi penyimpangan59. Persentase peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 60. Persentase penurunan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan61. Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan kegiatan Pem.prov. NAD62. Persentase ketersediaan data batas wilayah administrasi pemerintahan63. Persentase peningkatan penyebaran informasi terhadap pembangunan daerah64. Persentase peningkatan arus informasi/komunikasi timbal balik antara masyarakat,

pers dan pemerintah65. Persentase peningkatan omset usaha pertambangan berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan 66. Persentase peningkatan pengembangan Migas67. Persentase meningkatnya jumlah Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Sekolah

(RKB) serta penyediaan sarana/prasarana di Provinsi68. Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal69. Persentase peningkatan mutu pendidikan sekolah


70. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan perpustaaan71. Persentase peningkatan kompetensi mahasiswa72. Persentase peningkatan ketersediaan bantuan mahasiswa73. Persentase peningkatan mutu pendidikan tinggi daerah74. Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal75. Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan perubahan

perilaku pada masyarakat di lingkungan RS76. Persentase peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi NAD77. Persentase pengumpuan data dan tertanganinya masalah ibu hamil/ibu bersalin

risiko tinggi78. Persentase penanggulangan dan pencegahan berkembangnya penyakit menular dan

kejadian luar biasa79. Persentase penurunan kasus pelanggaran syariat Islam80. Persentase peningkatan kegiatan keagamaan masyarakat81. Persentase peningkatan kompetensi SDM Aparatur82. Persentase peningkatan kesasaran dan kepekaan pengambil keputusan terhadap

gender83. Persentase peningkatan kualitas organisasi perempuan dan komitmen masyarakat

terhadap pemberdayaan perempuan84. Persentase penurunan kasus kemiskinan, komunitas Adat Terpecil dan PMKS85. Persentase peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi masyarakat penyandang

masalah kesejahteraan sosial86. Persentase pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat penyandang masalah

kesejahteraan sosial87. Persentase peningkatan taraf hidup komunitas adat terpencil/ terisolir88. Persentase penurunan kasus penyandang masalah sosial89. Persentase peningkatan keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan

anak nakal serta korban Narkotika90. Jumlah ketersediaan data Penyandang Cacat 91. Persentase penurunan kasus tanggap darurat penanganan masalah-masalah

strategis92. Persentase peningkatan penyuluhan kewaspadaan terhadap penanggulangan

korban bencana93. Persentase peningkatan pelayanan terhadap anak terlantar94. Persentase peningkatan keterampilan terhadap anak terlantar95. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Gakin dan korban bencana96. Persentase peningkatan kompetensi bagi para penyandang cacat dan eks trauma97. Persentase pemenuhan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana panti asuhan/

Panti Jompo98. Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana panti asuhan/ Panti Jompo99. Persentase penurunnan jumlah gepeng pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam100. Persentase peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha101. Persentase peningkatan kompetensi SDM petugas penanggulangan bencana102. Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam usaha pencegahan berbagai

penyalahgunaan NAPSA dan menangkal pengaruh negatif budaya asing 103. Ketersediaan data pemantauan dan evaluasi104. Persentase peningkatan kompetensi atlit daerah105. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang olahraga106. Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga107. Persentase peningkatan keamanan lingkungan kampus dan tempat kerja


108. Persentase penurunan angka korban bencana109. Jumlah kersediaan dokumen dan terekomendasinya pengkajian/analisis

perkembangan situasi dan kondisi daerah110. Persentase peningkatan pemahaman wasbang bagi masyarakat dan siswa111. Persentase peningkatan pemahaman fasilitator wasbang112. Perentase peningkatan pemahaman terhadap bahaya miras dan narkoba di

kalangan generasi muda113. Jumlah ketersediaan buku direktori data partai politk, ormas dan LSM114. Persentase penurunan masalah pengungsi dan bencana alam115. Persentase efektivitas penanggulangan pasca bencana alam116. Jumlah ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan117. Persentase peningkatan pelayanan kesehatan anggota DPRA118. Persentase ketersediaan memori pejabat Gubernur Prov. NAD119. Persentase efektifitas pelaksanaan tugas120. Jumlah ketersediaan data inventarisasi temuan untuk ditindakan pemenuhan

pelaksanaan RKPP121. Persentase peningkatan kompetensi aparatur pengelola barang daerah122. Persentase peningkatan Kinerja Pegawai sebesar 65%123. Persentase ketersediaan bantuan insidentil kpd Penyandang Cacat dalam Prov

NAD124. Persentase peningkatan Kompetensi aparatur kependudukan dan catatan sipil

Pemerintah Mukim dalam Prov.NAD125. Persentase peningkatan penyelenggaran pemerintahan Gampong dan Kelurahan126. Persentase peningkatan kompetensi aparatur penyusun peraturan Perundang-

undangan127. Persentase ketersediaan informasi dan dokumentasi hukum128. Jumlah ketersediaan buku LPPD, data informasi evaluasi OTDA yang lengkap

dan akurat129. Persentase ketersediaan draft Rancangan Qanun LPPD130. Persentase ketersediaan kepemimpinan daerah131. Jumlah ketersediaan data hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan umum132. Persentase pengendalian sinergilitas pembangunan kab./kota dan provinsi133. Persentase peningkatan penerapan produk hukum Kabupaten/ Kota134. Persentase peningkatan kompetensi dai wilayah perbatasan135. Jumlah ketersediaan data musyawarah ulama daerah136. Persentase peningkatan toleransi terhadap kehidupan beragama137. Persentase peningkatan partisipasi ulama dalam kebijakan daerah138. Persentase peningkatan jumlah saran/ usul ulama dalam penempatan kebijakan

daerah139. Persentase peningkatan pemahaman SDM aparatur terhadap pelaksanaan

kegiatan keagamaan140. Jumlah ketersediaan kader penentu hisab dan rukyat141. Persentase peningkatan kualitas mutu pendidikan agama dayah/ program khusus142. Persentase peningkatan pelestarian pengembangan adat istiadat dan

pengembangan kebudayaan seni tradisional143. Persentase ketersediaan data dan informasi adat istiadat144. Pesentase peningkatan kompetensi aparatur kepegawaian kab/kota145. Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian146. Pesentase peningkatan kompetensi aparatur kepegawaian kab/kota


147. Persentase peningkatan pemenuhan Jumlah dan standar kebutuhan SDM Aparatur

148. Persentase ketersediaan penetapan kelembagaan perangkat daerah dan Kab/ Kota149. Persentase peningkatan kompetensi pengelola ketatalaksanaan150. Persentase ketersediaan informasi pelayanan publik151. Persentase peningkatan kompetensi aparatur terhadap tata naskah dinas152. Persentase ketersediaan pedoman dan jadwal kerja pimpinan daerah153. Persentase ketersediaan informasi uraian tugas perangkat daerah 154. Persentase ketersediaan data pembanding formasi dan syarat jabatan155. Persentase peningkatan kompetensi pengelolaan dan ketersediaan bahan bacaan

menurut klasifikasi ilmu156. Persentase ketersediaan pedoman pelaksanaan Sistem AKIP157. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gedung

kantor158. Persentase peningkatan Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI159. Persentase ketersediaan acuan pengadaan dan pengembangan pegawai160. Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai161. Persentase pengisian jabatan fungsional dan struktural162. Persentase pemenuhan hak hak kepegawaian163. Jumlah ketersediaan sarana pendukung dan peralatan kantor164. Persentase penurunan keluhan masyarakat165. Persentase peningkatan keterampilan para pelaku PPK dalam pembangunan di

Gampong dan Kecamatan 166. Persentase peningkatan pendapatan ekonomi pemuda dan masyarakat miskin167. Persentase peningkatan keterampilan tenaga aparatur gampong dan mukim168. Jumlah ketersediaan buku profil masyarakat miskin169. Jumlah peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat miskin170. Jumlah ketersediaan acuan pelaksanaan kegiatan171. Persentase peningkatan penyebaran informasi172. Persentase peningkatan kualitas arsip173. Persentase peningkatan kualitas arsip174. Jumlah ketersediaan arsiparis berprestasi

3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan beberapa cara melalui penetapan kebijakan dan program. Penetapan kebijakan dimaksudkan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam menunjang kelancaran dan keterpaduan upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan ini merupakan ketentuan yang telah di sepakati dan ditetapkan, yaitu :

1. Menyediakan sumber informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah2. Meningkatkan koordinasi perencanaan program/ kegiatan pembangunan daerah3. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi

daerah4. Membangunan kemitraan dan program pelatihan sesuai dengan permintaan pasar

kerja5. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan


6. Terwujudnya peluang dan iklim investasi yang kondusif berwawasan lingkungan, berbasis pada potensi daerah serta mendukung sistem ekonomi kerakyatan

7. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

8. Peningkatan ekonomi kerakyatan9. Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan10. Meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan untuk

memperoleh hasil yang lebih bermutu11. Meningkatkan pemasaran produksi Petani12. Pengembangan produk peternakan yang berkualitas dan berdaya saing13. Rehabilitasi dan konservasi smber daya hutan14. Menciptakan peluang kesempatan masyarakat di wilayah pesisir15. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

melalui peningkatan koordinasi dengan lintas sektor16. Melakukan percepatan revitalisasi melalui pembagunan/ pengembangan sarana

dan prasarana pokok perikanan tangkap dan budidaya17. Pengamanan distribusi barang dan jasa dalam mewujudkan perdagangan

internasional yang adil serta pembangunan sarana dan prasarana perdagangan guna peningkatan ekspor secara bertahap dan perluasan pasar

18. Meningkatkan prasarna transportasi darat secara terpadu dengan jaringan sistem transportasi wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah

19. Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat, dengan berpediman kepada tata ruang serta tata bangunan yang sudah ditetapkan termasuk pembangunan kawasan perbatasan dan terisolir

20. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat21. Menyediakan rumah sederhana bagi korban kerusuhan/ bencana alam, sarana dan

prasarana dasar permukiman, air bersih, sanitasi, fasilitas umum bagi masyarakat, dengan berpedoman kepada tata ruang serta tata bangunan yang sudah ditetapkan termasuk pembangunan

22. Pengembangan aliasis strategis dengan individu, lembaga dan kelompok masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran

23. Perumusan kebutuhan kapasitas infrastrukrur SIMDA dan pengembangan e-Goverment Pemda Aceh kebutuhan infrastruktur

24. Meningkatkan produktifitas dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum25. Memperluas akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan

terjangkau bagi anak usia dini (0-6 tahun) terutama di daerah pedesaan agar memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal dan memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar

26. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas untuk memiliki kesemoatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan non formal melalui kerjasama dengan stakeholder pendidikan, seperti organisasi keagamaan

27. Meningkatkan mutu, kecukupan jumlah, penataan persebaran dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di berbagai jenis dan jenjang pendidikan termasuk pamong belajar pada jalur pendidikan non formal

28. Meningkatkan mutu manajemen pelayanan pendidikan untuk mendukung otonomi dan dosentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta partisipasi yang dilanda


29. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas dengan harga yang terjangkau

30. Menerapkan kebijakan, mekanisme pembiayaan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

31. Mempersiapkan masyarakat agar faham dan siap menerima pelaksanaan Syariat Islam melalui kegiatan sosialisasi

32. Memperkuat kelembagaan dan jaringan PUG dan Anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat

33. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil kepada PMKS baik sistem panti dan luar panti

34. Memupuk dan membina kesadaran berbagsa dan bernegara sehingga terjalin persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin erat

35. Mengembangkan budaya politik di daerah yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asazi manusia

36. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional dan islami37. Terlaksananya program pembinaan pengembangan dan kesejahteraan aparatur dan

non aparatur38. Mempersiapkan qanun pelaksanaan Syariat Islam yang daat menjhawab kebutuhan

umat dan mengawasinya39. Evaluasi penyelenggaraan Otda pada pemerintah Kab/ Kota 40. Memberdayakan dan mengembangkan lembaga adat41. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sesuai dengan

kebutuhan guna mendukung otonomi daerah dan penciptaan pemerintah yang baik

42. Bantuan pemulihan ekonomi masyarakat43. Penanggulangan kemiskinan, keterasingan, keterecilan dan terbelakang44. Melaksanakan perbaikan sistem administrasi perkantoran45. Melaksanakan penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip46. Melaksanakan pemeliharaan arsip

Penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 yaitu :

1. Pengembangan Data/ Komunikasi 2. Perencanaan Pembangunan Daerah3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi4. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Peningkatan Kesempatan Kerja6. Perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan7. Penciptaan Iklim usaha kecil menengah kondusif8. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah9. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah10. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi11. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi12. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi13. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah14. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


15. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota16. Pembinaan keuangan, kekayaan dan penerimaan daerah17. Peningkatan Kesejahteraan Petani18. Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian dan Perkebunan)19. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan20. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan21. Peningkatan produksi pertanian/ Perkebunan22. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak23. Peningkatan Produksi hasil peternakan24. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan25. Peningkatan penerapan teknologi peternakan26. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan27. Rehabilitasi hutan dan lahan28. Perencanaan dan pengembangan hutan29. Pengembangan Pemasaran Pariwisata30. Destinasi Pariwisata31. Pengembangan Kemitraan 32. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir33. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya

kelautan34. Pengembangan budidaya perikanan35. Pengembangan perikanan tangkap36. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan37. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan38. Peningkatan dan pengembangan ekspor39. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri40. Pengembangan industri kecil dan menengah41. Penataan struktur industri42. Pengembangan sentra-sentra industri potensi43. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan44. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan45. Pembangunan Jalan dan jembatan 46. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong47. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 48. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan49. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan50. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya.51. Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air

lainnya.52. Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum dan air limbah53. Pengendalian Banjir54. Pembangunan infrastruktur perdesaan/Perbatasan dan Terisolir55. Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi56. Pengembangan Perumahan57. Perencanaan Tata Ruang58. Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang59. Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam60. Peningkatan Pelayanan angkutan61. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


62. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas63. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kenderaan bermotor64. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan65. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup66. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup67. Pentaaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah68. Peningkatan Kualitas Kelembagaan69. Kerjasama informasi dengan Mass Media70. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa71. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi72. Pengembangan data dan Statistik73. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan74. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan75. Pengembangan Migas76. Pendidikan Anak Usia Dini77. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun78. Pendidikan non formal79. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan80. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan81. Manajemen Pelayanan Pendidikan82. Pendidikan Tinggi83. Pendidikan Dayah/ Pesantren84. Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut85. Obat dan Pembekalan Kesehatan86. Upaya Kesehatan Masyarakat87. Pelayanan Kesehatan Masyarakat88. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat89. Perbaikan Gizi Masyarakat90. Pengembangan Lingkungan Sehat91. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular92. Standarisasi Pelayanan Kesehatan93. Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa,

rumah sakit paru, rumah sakit mata94. Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit

paru-paru/ rumah sakit mata95. Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasrana puskesmas/ puskesmas

pembantu dan jaringannya96. Peningkatan Pelayanan Anak Balita97. Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia98. Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak99. Kerjasama Pembangunan100. Pengembangan Wilayah Perbatasan 101. Perencanaan Sosial Budaya102. Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam103. Penelitian dan Pengembangan IPTEK104. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak105. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan106. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Menyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya107. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial


108. Pelayanan Pembinaan Anak Terlantar109. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma110. Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo111. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial112. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial113. Pengembangan Nilai Budaya114. Pengelolaan Kekayaan Budaya115. Pengembangan Sarana dan prasarana kebudayaan116. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda117. Peningkatan Peran serta kepemudaan 118. Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga119. Pembinaan dan masyarakat olah raga120. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga121. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan122. Pemeliharaan Kantibmas dan pencegahan tindak kriminal123. Pengembangan wawasan kebangsaan124. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)125. Pendidikan politik masyarakat126. Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam127. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah128. Peningkatan pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan sekretariat DPRD129. Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah130. Peningkatan pelayanan masyarakat di luar daerah131. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH132. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan133. Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan aparatur134. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Non Aparatur135. Koordinasi peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan sipil136. Penataan peraturan perundang-undangan137. Penataan Daerah Otonomi Baru138. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pemilihan Kepala Daerah139. Peningkatan kelembagaan dan aparatur pemerintah mukim dan gampong140. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah141. Pelayanan dan perlindungan bantuan hukum142. Pembinaan Syariat Islam143. Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama144. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama145. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama serta pembinaan

kerukunanan beragama146. Pembinaan lembaga sosial keagamaan147. Pengembangan dan pemberdayaan hukum dan peradilan syariah148. Peningkatan kualitas Pendidikan keagamaan149. Pagelaran Seni Budaya Daerah150. Pendidikan Kedinasan151. Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur152. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur153. Pembinaan dan pengembangan aparatur154. Peningkatan kelembagaan dan aparatur155. Peningkatan pelayanan publik


156. Pengembagan Lembaga Ekonomi Perdesaan157. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa158. Penanggulangan Kemiskinan159. Perbaikan sistem administrasi kearsipan160. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah161. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan162. Peningkatan kualitas pelayanan informasi163. Peningkatan SDM Kearsipan

B. Rencana Kinerja Tahun 2007

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJM. Dalam rencana kinerja tersebut juga ditetapkan indikator kinerja dari kegiatan dan sasaran serta target-target yang ingin dicapai.

1. Rencana Kinerja Sasaran

Sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJM sebagaimana telah disebutkan di atas, pada tahun anggaran 2007 Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan target-target dari indikator kinerja sasaran tersebut, yaitu :

1. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 15%2. Peningkatan informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 20%3. Peningkatan penyelenggaraan seni dan kebudayaan daerah sebesar 15%4. Peningkatan penyebaran informasi seni budaya daerah sebesar 15%5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik sebesar 10%6. Ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah sebesar 80%7. Ketersediaan data, dokumentasi sarana dan prasarana operasional kegiatan Biro,

BPKS dan KAPET sebesar 80%8. Peningkatan Prasarana dan sarana penunjang operasional BPKS dan KAPET

sebesar 20%9. Ketersediaan data/dokumentasi, SDM petani/nelayan dan penataan izin

penimbunan BBM sebanyak 1 Dokumen10. Ketersediaan data/ dokumentasi, acuan kerja dan buku laporan bidang industri,

pariwisata dan lingkungan hidup sebanyak 1 Dokumen11. Ketersediaan data/ Dokumentasi Informasi bidang ekonomi pembangunan,

promosi, investasi dan sosialisasi sebanyak 1 Dokumen12. Peningkatan kompetensi kewirausahaan masyarakat pedesaan sebesar 15%13. Ketersediaan penempatan tenaga kerja terdidik sebanyak 6 Lokasi14. Ketersediaan acuan pelaksanaan tugas sebanyak 1 Dokumen15. Peningkatan pengembangan usaha kecil menengah sebesar 20%16. Peningkatan kompetensi pengelola UMKM sektor pertanian dan komoditi

unggulan sebanyak 120 Orang17. Ketersediaan juknis pengelolaan koperasi penyalur modal usaha sebanyak 280

Buku


18. Peningkatan kapasitas kegiatan koperasi sebanyak 23 Unit19. Ketersediaan data pengembangan potensi sebanyak 1 Dokumen20. Ketersediaan data dan informasi keberadaan perusahaan PMDN/PMA sebanyak

450 Buku21. Keterlaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu sebanyak 1

Kegiatan22. Ketersediaan buku potensi peluan investasi sebanyak 300 Buah23. Ketersediaan kajian kebijakan penanaman modal sebanyak 100 Buah24. Ketersediaan buku proyeksi kebutuhan investasi di Prov. NAD sebanyak 100 Buah25. Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu, tertibnya adm, kas daerah, tertata

aset daerah dan laporan sebesar 100%26. Peningkatan percepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD

sebesar 95%27. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah sebesar 20%28. Ketersediaan data dan informasi pembangunan di Provinsi dan Kab/ Kota sebesar

80%29. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan kearsipan biro Kab/ Kota sebesar

65%30. Ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak

13 Buku31. Peningkatan kemampuan lembaga petani sebesar 15%32. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian sebesar 20%33. Peningkatan ketersediaan protein bagi keluarga miskin sebesar 5%34. Peningkatan pembangunan desa mandiri pangan sebesar 15%35. Peningkatan kuantitas kawasan perkebunan rakyat sebesar 20%36. Peningkatan kualitas hasil perkebunan sebesar 20%37. Peningkatan kualitas tanaman kopi dan kakao sebesar 15%38. Pengendalian penyakit hewan menular selama 1 Tahun39. Ketersediaan bibit ternak dan perawatan ternak sebesar 25%40. Peningkatan produksi usaha agribisnis peternakan sebesar 20%41. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan sebesar 20%42. Peningkatan kompetensi SDM Kader Peternakan sebesar 20%43. Peningkatan PAD, tertib peredaran hasil hutan, industri hasil sebesar 5%44. Penurunan kasus perusakan terhadap lingkungan sebesar 5%45. Peningkatan fungsi kawasan lindung sebagai penyangga tat air dan sistem

kehidupan sebesar 15%46. Peningkatan informasi Pariwisata Aceh di dalam dan luar daerah sebesar 20%47. Peningkatan arus kunjungan wisman dan wisnus sebesar 10%48. Peningkatan kompetensi masyarakat pesisir sebesar 20%49. Ketersediaan kebutuhan komsumsi ikan air tawar, air payau dan budidaya laut

sebesar 80%50. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan sebesar 20%51. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jembatan sebesar 20%52. Peningkatan ketersediaan tempat penampungan air sebesar 15%53. Peningkatan pengelolaa air minum dan air limbah sebesar 20%54. Penurunan tingkat bahaya dan kerugian akibat banjir sebesar 15%55. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur pedesaan/

perbatasan dan terisolir sebesar 20%56. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana,

kerusuhan, dhuafa dan nelayan sebesar 60%


57. Ketersediaan acuan pemantapan tata ruang dan pemanfaatan ruang sebesar 60%58. Ketersediaan data inventarisasi penyimpangan sebanyak 21 Kab/Kota59. Peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup sebesar 10%60. Penurunan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan sebesar 25%61. Pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan kegiatan Pem.prov. NAD sebesar

100%62. Ketersediaan data batas wilayah administrasi pemerintahan sebesar 80%63. Peningkatan penyebaran informasi terhadap pembangunan daerah sebesar 15%64. Peningkatan arus informasi/komunikasi timbal balik antara masyarakat, pers dan

pemerintah sebesar 10 %65. Peningkatan omset usaha pertambangan berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan sebesar 10 %66. Peningkatan pengembangan Migas sebesar 20%67. Peningkatan jumlah & sarana daya tampung pendidikan Dasar sebesar 20%68. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal sebesar 10

%69. Peningkatan mutu pendidikan sekolah sebesar 20 %70. Temenuhinya kebutuhan bahan bacaan perpustaaan sebesar 60%71. Peningkatan kompetensi mahasiswa sebesar 25 % 72. Peningkatan ketersediaan bantuan mahasiswa sebesar 15%73. Peningkatan mutu pendidikan tinggi daerah sebesar 5%74. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal sebesar 10

%75. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan perubahan perilaku

pada masyarakat di lingkungan RS sebesar 50%76. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi NAD sebesar 5%77. Tersedianya data dan tertanganinya masalah ibu hamil/ibu bersalin risiko tinggi

sebesar 100 %78. Penanggulangan dan pencegahan berkembangnya penyakit menular dan kejadian

luar biasa sebesar 100 %79. Menurunnya kasus pelanggaran syariat Islam sebesar 20 %80. Peningkatan kegiatan keagamaan masyarakat sebesar 20 %81. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur sebesar 20%82. Peningkatan kesadaran perencana dan pengambil keputusan terhadap program

yang responsif gender sebesar 50 %83. Peningkatan jangkauan informasi pemberdayaan perempuan dan gender sebesar 20

%84. Tersedianya bahan bahan KIE tentang pemberdayaan perempuan sebesar 20 %85. Peningkatan efektivitas pemberdayaan perempuan sebesar 25 %86. Peningkatan kualitas program pemberdayaan perempuan sebesar 25 %87. Peningkatan partisipasi perempuan dan pemberdayaan keluarga sejahtera sebesar

15 %88. Penurunan kasus kemiskinan, komunitas Adat Terpecil dan PMKS sebesar 5%89. Peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi masyarakat penyandang masalah

kesejahteraan sosial sebesar 15%90. Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

sebesar 60%91. Peningkatan taraf hidup komunitas adat terpencil/ terisolir sebesar 5%92. Penurunan kasus penyandang masalah sosial sebesar 5%


93. Peningkatan keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal serta korban Narkotika sebesar 20%

94. Ketersediaan data Penyandang Cacat sebanyak 1 Dokumen95. Penurunan kasus tanggap darurat penanganan masalah-masalah strategis sebesar

5%96. Peningkatan penyuluhan kewaspadaan terhadap penanggulangan korban bencana

sebesar 15%97. Peningkatan pelayanan terhadap anak terlantar sebesar 20%98. Peningkatan keterampilan terhadap anak terlantar sebesar 15%99. Pemenuhan kebutuhan dasar Gakin dan korban bencana sebesar 25 %100. Peningkatan kompetensi bagi para penyandang cacat dan eks trauma sebesar

20%101. Pemenuhan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana panti asuhan/ Panti

Jompo sebesar 60%102. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana panti asuhan/ Panti Jompo sebesar

20%103. Penurunnan jumlah gepeng pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar

5%104. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebesar 10%105. Peningkatan kompetensi SDM petugas penanggulangan bencana sebesar 20%106. Peningkatan partisipasi pemuda dalam usaha pencegahan berbagai

penyalahgunaan NAPSA dan menangkal pengaruh negatif budaya asing sebesar 20 %

107. Ketersediaan data pemantauan dan evaluasi sebanyak 1 Data108. Peningkatan kompetensi atlit daerah sebesar 20%109. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang olahraga sebesar 100%110. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga sebesar 20%111. Peningkatan keamanan lingkungan kampus dan tempat kerja sebesar 25%112. Penurunan angka korban bencana sebesar 25%113. Kersediaan dokumen dan terekomendasinya pengkajian/analisis perkembangan

situasi dan kondisi daerah sebanyak 1 Dokumen114. Peningkatan pemahaman wasbang bagi masyarakat dan siswa sebesar 25%115. Peningkatan pemahaman fasilitator wasbang sebesar 25 %116. Peningkatan pemahaman terhadap bahaya miras dan narkoba di kalangan

generasi muda sebesar 25%117. Ketersediaan buku direktori data partai politk, ormas dan LSM sebanyak 1

Dokumen118. Penurunan masalah pengungsi dan bencana alam sebesar 90%119. Efektivitas penanggulangan pasca bencana alam sebesar 75%120. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebanyak

1 dokumen121. Peningkatan pelayanan kesehatan anggota DPRA sebesar 25%122. Ketersediaan memori pejabat Gubernur Prov. NAD sebesar 100%123. Efektifitas pelaksanaan tugas sebesar 75%124. Ketersediaan data inventarisasi temuan untuk ditindakan pemenuhan

pelaksanaan RKPP sebanyak 1 Dokumen125. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola barang daerah sebesar 20%126. Peningkatan Kinerja Pegawai sebesar 65%127. Ketersediaan bantuan insidentil kpd Penyandang Cacat dalam Prov NAD

sebesar 100%


128. Peningkatan Kompetensi aparatur kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Mukim dalam Prov.NAD sebesar 85%

129. Peningkatan Kompetensi aparatur kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Mukim dalam Prov.NAD sebesar 95%

130. Peningkatan kompetensi aparatur penyusun peraturan Perundang-undangan sebesar 20%

131. Ketersediaan informasi dan dokumentasi hukum sebesar 80%132. Ketersediaan buku LPPD, data informasi evaluasi OTDA yang lengkap dan

akurat sebanyak 1 Dokumen133. Ketersediaan draft Rancangan Qanun LPPD sebesar 100%134. Ketersediaan kepemimpinan daerah sebesar 100%135. Ketersediaan data hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

umum sebanyak 1 dokumen136. Pengendalian sinergilitas pembangunan kab./kota dan provinsi sebesar 80%137. Peningkatan penerapan produk hukum Kabupaten/ Kota sebesar 20%138. Peningkatan kompetensi dai wilayah perbatasan sebesar 20%139. Ketersediaan data musyawarah ulama daerah sebanyak 1 Dokumen140. Peningkatan toleransi terhadap kehidupan beragama sebesar 15%141. Peningkatan partisipasi ulama dalam kebijakan daerah sebesar 15%142. Peningkatan jumlah saran/ usul ulama dalam penempatan kebijakan daerah

sebesar 10%143. Peningkatan pemahaman SDM aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan

keagamaan sebesar 15%144. Ketersediaan kader penentu hisab dan rukyat sebanyak 2 Angkatan145. Peningkatan kualitas mutu pendidikan agama dayah/ program khusus sebesar

15%146. Peningkatan pelestarian pengembangan adat istiadat dan pengembangan

kebudayaan seni tradisional sebesar 20%147. Peningkatan ketersediaan datan dan informasi adat istiadat sebesar 20%148. Peningkatan kompetensi aparatur kepegawaian kab/kota sebesar 20%149. Ketersediaan data dan informasi kepegawaian sebesar 100%150. Peningkatan kompetensi aparatur kepegawaian kab/kota sebesar 20%151. Peningkatan pemenuhan Jumlah dan standar kebutuhan SDM Aparatur sebesar

20 %152. Ketersediaan penetapan kelembagaan perangkat daerah dan Kab/ Kota sebesar

100%153. Persentase peningkatan kompetensi pengelola ketatalaksanaan sebesar 20%154. Ketersediaan informasi pelayanan publik sebesar 100%155. Peningkatan kompetensi aparatur terhadap tata naskah dinas sebesar 60%156. Ketersediaan pedoman dan jadwal kerja pimpinan daerah sebesar 100%157. Ketersediaan informasi uraian tugas perangkat daerah sebesar 25%158. Ketersediaan data pembanding formasi dan syarat jabatan sebesar 25%159. Peningkatan kemampuan pengelola, pemenuhan kebutuhan bahan bacaan,

sarana/ prasarana dan penyempurnaan sistem pengelolaan sebesar 20%160. Ketersediaan pedoman pelaksanaan Sistem AKIP sebesar 80%161. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gedung kantor sebesar

30%162. Peningkatan Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI sebesar 100%163. Ketersediaan acuan pengadaan dan pengembangan pegawai sebesar 80 %164. Pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 15 %


165. Pengisian jabatan fungsional dan struktural sebesar 90 %166. Pemenuhan hak hak kepegawaian sebesar 50 %167. Ketersediaan sarana pendukung dan peralatan kantor sejumlah 2 Paket168. Penurunan keluhan masyarakat sebesar 20%169. Peningkatan keterampilan para pelaku PPK dalam pembangunan di Gampong

dan Kecamatan sebesar 20%170. Peningkatan pendapatan ekonomi pemuda dan masyarakat miskin sebesar 5%171. Peningkatan keterampilan tenaga aparatur gampong dan mukim sebesar 20%172. Ketersediaan buku profil masyarakat miskin sebanyak 1 Buku173. Peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat miskin sebesar 5%174. Ketersediaan acuan pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 Dokumen175. Peningkatan penyebaran informasi sebesar 20%176. Peningkatan kualitas arsip sebesar 20%177. Peningkatan kualitas arsip sebesar 20%178. Peningkatan ketersediaan arsiparis berprestasi sebanyak 18 orang

2. Rencana Kinerja Kegiatan

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik tersebut di atas, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program dari RPJM dijabarkan lagi dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pada tahun 2007 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan- kegiatan dimaksud adalah :

1. Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah2. Inventarisasi dan penyusunan kembali Dokumen perencanaan3. Survey data primer Provinsi4. Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan5. Penyelenggaraan dialog kebudayaan6. Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat

nasional7. Konggres bahasa daerah8. Rapat koordinasi kebudayaan9. Audisi gita bahana nusantara10. Festival seni dan pagelaran budaya11. Pelestarian pengembangan apresiasi seni budaya12. Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri13. Promosi/kampanye budaya14. Partisipasi museum aceh di luar dan dalam daerah15. Rapat kerja dewan kesenian dan musyawarah syech16. Partisipasi dan atraksi seni budaya aceh di TMII serta pameran kaligrafi tingkat

nasional17. Persiapan dan partisipasi tim kesenian daerah ke tingkat internasional18. Pembuatan profile seni budaya daerah19. Pengumpulan; Updating; dan Analisis data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan20. Penyusunan Profil Daerah


21. Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain

22. Penelitian tentang pengembangan jaringan pemasaran produk unggulan23. Study tentang mutu pelayanan kesehatan kabupaten/ kota di Prov24. Kajian wawasan konservasi induk udang di perairan pantai25. Penelitian tentang kinerja aparatur pemerintah Provinsi26. Optimalisasi pemanfaatan dana APBD untuk sektor pendidikan di Provinsi27. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik28. Penyusunan Rancangan RPJPD29. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD30. Penyusunan Rancangan RPJMD31. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD32. Penyusunan Rancangan RKPD33. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD34. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah35. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)36. Monitoring; evaluasi; pengendalian; & pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah Prov. NAD37. Koordinasi dan sonkronisasi perencanaan program dan kegiatan RAPBD/ RAPBN38. Penyiapan rancangan qanun tentang penggunaan dana otonomi khusus39. Peningkatan dan Pengembangan sarana perekonomian daerah40. Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan41. Pengembangan potensi dan hasil produksi daerah42. Peningkatan efektifitas pengembangan bidang industri pariwisata dan lingkungan

hidup43. Peningkatan efektifitas kerjasama luar negeri bidang ekonomi44. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah45. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat46. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi47. Koordinasi percepatan pembangunan ekonomi aceh48. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Wira Usaha49. Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Putus Sekolah dan Pencari

Kerja50. Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja51. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai52. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis

Masyarakat53. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial54. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan55. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan56. Perencanaan koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah57. Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usahan kecil menengah58. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan59. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD60. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil dan

menengah61. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah62. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal


63. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil, menengah dan koperasi

64. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi65. Pengembangan potensi unggulan daerah66. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA67. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang PM dengan instansi pemerintah

dan dunia usaha68. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan paratur Badan Penanaman Modal Daerah69. Peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan pelayanan investasi70. Penyelenggaraan pameran investasi71. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal72. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi73. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah74. Monitoring Penerimaan dan Pembinaan Pajak Daerah75. Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor76. Koordinasi dan Konsultasi Bidang Retribusi dan PADL serta tindak lanjut

penggalian potensi retribusi77. Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Dana Perimbangan78. Kajian Kebijakan Pemungutan Pajak KAA dan BBN-KAA79. Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NAD dengan Instansi Terkait80. Konsultasi Tehnis dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah81. Koordinasi dan singkronisasi dana berbantuan82. Peningkatan pengendalian dokumen anggaran daerah83. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah84. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD85. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD86. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD87. Penyusunan rancangan praturan KDH tentang penjabaran APBD88. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD89. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD90. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah91. Peningkatan pelayanan tata usaha keuangan daerah92. Peningkatan verifikasi dan pengesahan SPP/SPJ93. Pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan94. Peningkatan penataan arsip keuangan daerah95. Peningkatan manajemen aset/barang daerah96. Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD97. Singkronisasi dan sinergi program pembangunan provinsi dan kab./kota98. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kab/kota99. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kab/kota100. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kab/kota101. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD102. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun103. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran104. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani105. Alih Teknologi PHT Penyakit Jamur Akar dan Hama PBKO pada tanaman Kopi106. Pengendalian Hama Cacamoth pada tanaman kakao melalui SL-PHT107. Pengendalian Hama Artona Catoxanta pada tanaman Kelapa


108. Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan109. Penanganan Daerah Rawan Pangan110. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan111. Pemantauan Analisis Akses pangan masyarakat112. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian113. Pengembangan cadangan pangan daerah114. Pengembangan Desa Mandiri Pangan115. Pengembangan modal distribusi pangan yang efisien (dana talangan)116. Pengembangan sistem informasi pasar117. Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional118. Koordinasi kebijakan ketahanan pangan119. Penyusunan Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan120. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura121. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (Bener Meriah, Aceh

Tengah, Kota Langsa, Aceh Tamian, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Selatan dan Aceh Singkil)

122. Pembangunan Balai Benih Padi Kabupaten Aceh Timur123. Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat124. Klarifikasi Perkebunan Besar125. Pengembangan Agribisnis Kedele (Bireun)126. Pengembangan Agri-bisnis Kentang (Aceh Tengah dan Bener Meriah127. Pembinaan UPJA dan Pelatihan Penanganan Pasca Panen (Pidie, Bireun, Aceh

Utara dan Aceh Tengah)128. Pembangunan Unit Prosesing Hasil Pertanian (Bireun)129. Peningkatan Sumberdaya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan130. Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Kopi dan Kakao131. Pengembangan Tanaman Kelapa dan Kakao pada lahan Pesantren132. Penyediaan bibit kakao dan bibit karet okulasi133. Peningkatan SDM Penyuluh dan Santri134. Optimalisasi Peman-faatan Lahan Terlantar (Aceh Tamiang, Bener Meriah & A.

Singkil, Selatan, Abdya, Nagan Raya)135. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak136. Penanggulangan kasus flu burung137. Diagnosa penyakit hewan dan mutu genetik138. Pembibitan dan perawatan ternak139. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat140. Pengembangan agribisnis peternakan141. Pengembangan kawasan ayam ras petelur142. Pengebangan kebun rumput HMT dan padang pengembalan143. Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu144. Perencanaan pembangunan peternakan145. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan146. Magang Pelaku Usaha Pengolahan Produk Peternakan147. Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan148. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna149. Pelatihan dan Bibingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna150. Pengembangan hasil hutan non kayu151. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 152. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan153. Pembentukan dan penyuluhan kelompok masyarakat pelestari hutan


154. Pengembangan taman hutan raya pocut meurah intan155. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung, pengamanan dan perlindungan hutan

dan hasil hutan 156. Rekruitmen tenaga polhut dari masyarakat (Reintegrasi) dan operasi

pemberantasan157. Kegiatan pemantapan dan pengendalian kawasan hutan158. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantra dalam dan luar negeri159. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu160. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan161. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata162. Pengembangan Jenis dan paket wisata unggulan163. Pengembangan Sosialisasi Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi164. Pembuatan Master Plan pengembangan kawasan165. Promosi potensi dan obyek wisata166. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan

budaya167. Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang Pariwisata168. Peningkatan peran serta masyaralat dalam pengembangan kemitraan pariwisata169. Pemilihan Agam dan Inong Tingkat Daerah170. Pemberdayaan masyarakat pesisr melalui pemanfaatan sumberdaya alam (SDA)171. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir172. Pengawasan dan penelitian illegal fishing173. Pengembangan bibit ikan unggul174. Pembinaan dan Pengembangan perikanan175. Motorisasi armada perikanan dalam upaya peningkatan daya jelajah dan

produktifitas nelayan176. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan177. Kajian sistem penyuluhan perikanan 178. Peningkatan kapasitas kelembagaan, Operasional Pusat Jaringan Usaha dan

Investasi (PUSJUI)179. Pengembangan kluster produk eksport180. Peningkatan kapasitas laboratorium penguji mutu barang eksport dan import181. Pengembangan Promosi Perdagangan Internasianal 182. Pengembangan Pasar dan distribusi barang /produk183. Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah184. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penataan Industri185. Fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah186. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah187. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedangan Kaki Lima dan Asongan188. Perencanaan pembangunan jalan189. Pembangunan jalan190. Pengawasan teknis191. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong192. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan193. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat194. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat195. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi196. Perencanaan pembangunan reservoir197. Perencanaan normalisasi saluran sungai198. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi


199. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun200. Pemberdayaan petani pemakai air201. Pembangunan jaringan irigasi202. Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi (WISMP)203. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya204. Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukuran data hidrologi205. Fasilitas pembinaan teknik pengelolaan air minum206. Pengembangan distribusi air minum207. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan208. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai209. Perencanaan pengembangan infrastruktur210. Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan211. Pembangunan jalan perdesaan212. Pembangunan sarana dan prasarana gedung213. Sosialisasi bidang perkotaan dan permukiman214. Pengaturan jasa kontruksi215. Pemberdayaan jasa konstruksi216. Pengembangan rumah sehat sederhana217. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kab/kota218. Pengendalian tertib pemanfaatan ruang219. Koordinasi tata ruang dan pemanfaatan ruang kab/kota220. Koordinasi dan monitoring penyimpangan pemanfaatan ruang221. Koordinasi dan monitoring kawasan permukiman222. Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan

prasarana223. Pembinaan dan Perencanaan Irigasi Provinsi NAD224. Koordinasi Pengembangan Kuala Idi225. Dana Pendamping WISMP226. Perencanaan pembangunan infrastruktur Aceh227. Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan

penumpang228. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum jalan raya229. Penciptaan pelayanan cepat tepat murah dan mudah230. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 231. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan232. Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan233. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan

angkutan umum teladan234. Koordinasi dan peningkatan pelayanan angkutan235. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan236. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan237. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan238. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan239. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang240. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan241. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas242. Pengadaan marka jalan243. Pengadaan pagar pengaman jalan244. Pengadaan Deliniator245. Pengadaan traffick light


246. Pengadaan jembatan penyeberangan247. Pembangunan zona keselamatan lalu lintas jalan248. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor249. Pelaksanaan penelitian kelayakan kendaraan bermotor250. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan251. Pemantauan kualitas lingkungan252. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup253. Pengelolaan B3 dan limbah B3254. Pengkajian dampak lingkungan255. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)256. Bimbingan teknis pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup257. Pengembangan data dan informasi lingkungan (penyusunan buku status

lingkungan hidup daerah/SLHD)258. Penguatan jejaring informasi pusat dan daerah259. Pekan lingkungan hidup Indonesia dfalam rangka hari lingkungan hidup260. Pengembagnan unit pelaksana teknis (UPT) laboratorium lingkungan hidup

daerah261. Inventarisasi penggunaan lahan262. Pengadaan tanah/lahan kawasan main stadium263. Fasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan gampong/kelurahan264. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah265. Pembinaan Lembaga Penunjang Kualitas Kelembagaan266. Pembinaan kelembagaan asrama mahasiswa267. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah268. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyluhan bagi masyarakat269. Dialog situasional270. Konsultasi komunitas infokom271. Penyebarluasan iniformasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar

ruang dan penerbitan272. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah273. Pembinaan dan Pengembangan hubungan dengan pers dan masyarakat274. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi275. Pertemuan pembinaan kelompok informasi gampong276. Operasional perpustakaan277. Optimalisasi peran media center pemerintah daerah278. Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur279. Operasional UPTD percetakan daerah280. Pengembangan dan pembinaan penyiaran daerah281. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi282. Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi283. Pengadaan alat jaringan komunikasi284. Pengadaan perangkat keras SIMDA285. Pengembangan aplikasi E-Government Pemda286. Workshop sistem informasi dan teknologi informasi287. Optimalisasi fungsi pengawasan lembaga produksi serta peredaran film dan

rekaman audio visual288. Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran289. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda290. Evaluasi sistem informasi, teknologi dan SDM di lingkungan Pemda291. Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi SI dan TI


292. Pengelolaan database SKPD dan pengembangan Bank Data E-Gov. Pemda293. Verifikasi, perekaman, back-up, dan penyajian info, E-Gov294. Pengelolaan website295. Pengelolaan SMS Center Gubernur296. Pendataan bencana alam297. Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian C298. Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan299. Pelaporan dan pembuatan sumur pantau air tanah300. Pengeboran air bawah tanah301. Pengawasan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan302. Sosialisasi peraturan dan spesifikasi teknis pengeboran air tanah bagi para

kontraktor dan pemerintah kab/kota303. Survey Pendahuluan mineral 304. Bimbingan Teknis bagi usaha pertambangan rakyat305. Bimbingan dan pelatihan teknis tentang peraturan di bidang pertambangan

umum bagi aparatur306. Pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan umum307. Pembangunan listrik pedesaan 308. Studi kelayakan pengembangan pembangunan PLTMH309. Advokasi migas310. Survey kebutuhan dan pembangunan BBM311. Studi kelayakan fasilitas bunker minyak312. Pendidikan dan Pelatihan Normal313. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk Mendorong Terwujudnya

Masyarakat Pembelajar314. Suvervisi, Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan

Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat315. Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan316. Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca317. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca318. Penyediaan Bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah319. Pembangunan gedung sekolah320. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini321. Penambahan ruang kelas sekolah322. Pembangunan ruang serba guna/aula323. Pelatihan penyusunan kurikulum324. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS325. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa326. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar327. Biaya pendidikan gratis SD/MI (sharing kab/kota)328. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa,

komputer, IPA, IPS dll329. Pembangunan sarana air bersih dan sanitari330. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa331. Pengadaan perlengkapan sekolah332. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik333. Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah

pedesaan terpencil dan kepulauan334. Penyediaan bantuan operasinal manajemen mutu (BOMM)335. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu


336. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

337. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

338. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri339. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah340. Pekan olahraga dan seni, qasidah tingkat SLTA se Prov. NAD341. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal342. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal343. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi344. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi345. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan346. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik347. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik

dan tenaga kependidikan348. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah349. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan350. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan351. Pengadaan buku352. Pengadaan bahan dan alat laboratorium353. Pembangunan ruang belajar354. Peningkatan sarana perguruan tinggi negeri/swasta355. Penyediaan buku356. Penulisan buku dan bahan ajar357. Penyediaan bahan dan alat laboratorium358. Penyediaan meubeleur ruang kuliah/ perpustakaan359. Beasiswa dan peningkatan mutu dosen360. Beasiswa mahasiswa361. Pembangunan/pengadaan fasilitas pendukung proses belajar mengajar362. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan363. Pengembangan program studi364. Penelitian dosen365. Pengabdian masyarakat366. Pendamping hibah kompetisi367. Penyediaan buku pelajaran bagi dayah/pesantren368. Pembinaan manajemen dan kelembagaan dayah/pesantren369. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa/santri370. Penyebarluasan dan sosialisasi lulusan dayah/pesantren371. Pembinaan kreativitas dayah/pesantren372. Balai pengajian anak usia 10 s/d 12 tahun373. Pendukung kegiatan pemberdayaan meunasah dan balai seumeubeut374. Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan375. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit376. Pemeliharaan/pemulihan kesehatan377. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan378. Penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan379. Peningkatan pelayanan bagi pengungsi korban bencana380. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan381. Monitoring Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan


382. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan383. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat384. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi385. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat386. Penyemprotan / fogging sarang387. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular388. Peningkatan komunitas, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan

penyakit389. Penyemprotan fogging sarang nyamuk390. Evaluasi dan penembangan standar pelayanan kesehatan391. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit392. Pengadaaan obat-obatan rumah sakit393. Pengembangan ruang gawat darurat394. Pengembangan ruang gawat darurat (rekam medis)395. Rehabilitasi bangunan rumah sakit396. Pengadaan obat-obatan rumah sakit397. Pengadaan mobileur rumah sakit398. Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien,

loundry, ruang tunggu dll)399. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit400. Pengembangan tipe rumah sakit401. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (gedung kantor)402. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit403. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit404. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah405. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS406. Tambahan panghasilan PNS (biaya magang dan pengembangan)407. Pembangunan puskesmas pembantu408. Pengadaan sarana dan prasarana Pustu409. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita410. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan411. Kegiatan penyuluhan bagi ibu amil dan keluarga kurang mampu412. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah413. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah414. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Strategis dan Perbatasan415. Koordinasi program pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK)416. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah (KPPKD)417. Penyusunan Buku Strada dan RAD, PDT Provinsi418. Pembinaan dan perecanaan program Pemberdayaan Masyarakat 419. Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga420. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya421. Penunjang program kerjasama antara pemerintah RI dan UNFPA422. Penunjang program kerjasama antara pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)423. Penunjang Program CARE424. Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Syariat Islam425. Koordinasi penanggulangan masalah pemurtadan426. Koordinasi dan Evaluasi perencanaan program-program Syariat Islam427. Pengembangan sistim informasi manajemen data428. Pelaporan dan evaluasi data dana pembangunan kab./kota429. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD


430. Koordinasi Pengembangan dan Pemamfaatan Tehnologi Tepat Guna431. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan 432. Sosialisasi kebijakan pendidikan Provinsi 433. Fasilitasi Pengembagnan Pusat Pelaynan Terpadu Pemberdayaan Perempuan434. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam

peberdayaan perempuan dan anak435. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan

gender (KKG)436. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak437. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak438. Pengembangan sistem informasi gender dan anak439. Monitoring, evaluasi dan pelaporan440. Sosialisasi gender dan pembekalan PUG441. Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)442. Sosialisasi Akte Kelahiran Gratis di Prov.NAD443. Rapat koordinasi kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA)444. Pelatihan bagi pelatih (TOT) peningkatan sdm pelayanan dan pendampingan

anak korban kekerasan445. Pelatihan bagi pelatih (TOT) sdm pelayanan dan pendampingan korban KDRT446. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan447. Peningkatan kualitas SDM remaja putri448. Peringatan puncak hari ibu449. Bimbingan manajemen usaha/pemberdayaan ekonomi dan pelatihan

keterampilan bagi perempuan450. Pendidikan politik bagi perempuan451. Koordinasi pembentukan gugus anti traficking452. Sosialisasi program pemberdayaan Perempuan453. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan fakir 454. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin455. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha keluarga miskin456. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial457. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas pendamping fakir miskin458. Pemberdayaan keterampilan berusaha komonitas adat terpencil459. Pelatihan keterampilan bagi lansia460. Sosialisasi program pemberdayaan fakir miskin461. Pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)462. Pemberdayaan keterampilan bagi keluarga rentan463. Koordinasi dan Monitoring Pengentasan Kemiskianan dan Mitigasi Bencana464. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial 465. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, termasuk

anak jalanan, anak cacat dan anak nakal466. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS467. Peningkatan kualitas pelayanan; sarana; dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS468. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan


469. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar

470. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial KTK471. Pendayagunaan Sumber Dana Sosial472. Sosialisasi bahaya narkotika berbasis masyarakat473. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak korban narkotika474. Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana475. Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat476. Sosialisasi pelaksanaan KIE konseling bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS)477. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi panti478. Penanggulangan bencana alam dalam provinsi479. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar480. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar481. Koordinasi, monitoring dan evaluasi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak

terlantar/asuh dalam Provinsi NAD482. Pendataan penyandang ccat dan penyakit kejiwaan483. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma484. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma485. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik486. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang eks psikotik487. Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma488. Pelatihan dan Pembinaan bagi penyandang cacat tuna netra 489. Pelatihan Kewirausahaan UEP dan KUBE Penyangdang Cacat 490. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo491. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo492. Pendidikan dan pelatihan cacat netra493. Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo494. Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah495. Seleksi orsos penerima bantuan sosial496. Operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja497. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi penyandang penyakit

sosial498. Pemberdayaan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi penyandang penyakit

sosial499. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bersaha bagi Gepeng500. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha501. Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kes. Masyarakat502. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat503. Pelatihan keterampilan taruna penggulangan bencana TAGANA undangan504. Pagelaran, pameran seni se-Sumatera (PPSS)505. Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se Indonesia506. Pelatihan upacara adat507. Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum508. Peringatan hari kesenian daerah dan anugerah seni509. survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno510. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah511. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata512. Pengembangan nilai dan geografi sejarah


513. Penyusunan qanun/perda514. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program515. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman Ratu Safiatuddin516. Registrasi dan pendokumentasian objek peninggalan sejarah dan purbakala517. Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah518. Penulisan pelaku tokoh sejarah519. Lomba bahasa, membaca hikayat, pantun, puisi, cerita rakyat dan penghargaan

karya sastra520. Observasi adat perkawinan etnis Aceh521. Penyuluhan nilai-nilai budaya dan pembinaan sadar etika, adat pada masyarakt

melalui media cetak dan elektronik522. Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya sastra523. Penerbitan buku terjemahan524. Kuis bahasa daerah dan poh cakra melalui media elektronik525. Partisipasi pada seminar, event bahasa, sastra, seni dan budaya526. Festival dan lomba karya seni527. Pelatihan kesenian bagi guru dan pelatih sanggar528. Penelitian dan seminar perkembangan penggunaan bahasa daerah sebagai

muatan lokal529. Penelitian dan pemetaan seni budaya tradisional530. TOT dan workshop seni tradisional531. Penyediaan bahan bacaan tentang sejarah532. Penyediaan alat-alat kesenian tradisional533. Pengadaan sarana dan prasarana peribadatan534. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda535. Pembinaan organisasi kepemudaan536. Fasiliasi pekan temu wicara organisasi pemuda537. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda538. Pameran prestasi hasil karya pemuda539. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar negara540. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar provinsi541. Seleksi dan pemberangkatan peserta kapal pemuda nusantara542. Peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi543. Pemilihan dan pelatihan paskibraka nasional dan provinsi544. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan545. Pengembangan perencanaan olah raga terpadu546. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga547. Pembinaan manajemen organisasi olahraga548. Pembinaan cabang olahraga prestasi di Tk. Daerah549. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi550. Permasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat551. Pemberian penghargaan bagi insan OR yang berdedikasi dan berprestasi552. Pembinaan dan pengembangan olahraga santri553. Olahraga dalam rangka Haornas554. Festival olahraga tradisional555. Pelaksanaan lari 10 KM556. Persiapan atlet TC dan pemberangkatan atlet Popnas557. Pengelolaan dapur umum SMA Plus Tunas Bangsa558. Pembinaan dan pembibitan atlet diklat olah raga SMA Plus559. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat


560. Penyelenggaraan kompetisi olahraga561. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga562. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga563. Pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat564. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan565. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan566. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di

daerah567. Pemekalan teknis Pulbaket dalam rangka deteksi dan cegah dini568. Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah569. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan570. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan571. Fasilitator wawasan kebagnsaan bagi aparatur Pemda Kab./Kota572. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama573. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa574. Penyuluhan pencegahan575. Penyuluhan pencegahan peredaran muras dan narkoba576. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi577. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik578. Koordinasi forum-forum diskusi politik579. Penyusunan data base partai politik580. Pelatihan keterampilan dan penanggulangan bencana banjir bagi anggota linmas581. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana 582. Pembekalan penanganan keadaan darurat dalam menghadapi bencana583. Koordinasi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat584. Koordinasi penyelesaian pasca bencana alam585. Koordinasi penyelesaian pasca bencana alam586. Kegiatan Reses587. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN/APBA588. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRA589. Sosialisasi peraturan perundang-undangan590. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRA591. Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA592. Penyusunan memory pejabat kepala daerah/wakil kepala daerah593. Peningkatan pelayanan/penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah594. Fasilitasi pelayanan masyarakat NAD di Jakarta595. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala596. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH597. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya598. Inventarisasi temuan pengawasan599. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan600. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif601. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBN602. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja603. Bimtek pengadaan barang dan jasa bagi pengelola kegiatan604. Pelaksanaan Kegiatan Pokja KPK Provinsi605. Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan Aparatur606. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial


607. Seleksi, Pelatihan dan Pemberian Ketrampilan pada Peringatan Hari Anak Nasional

608. Pemantapan rancangan program dan informasi pembangunan serta pemantauan dan pengendalian program

609. Peningkatan sarana dan prasarana kantor dinas + UPTD610. Peningkatan kerjasama antar wilayah, pelaku dan sektor dalam rangka

pengembangan611. Pengerahan dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan612. Pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi pemukiman613. Peningkatan kesejahteraan pemukim614. Pelatihan keterampilan pemukim615. Peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan sipil616. Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintahan mukim617. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan618. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan619. Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum620. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan621. Pemantapan jaringan dokmentasi dan informasi hukum622. Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintah kab./kota623. Penyusunan draft Rancangan Qanun tentang laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah (LPPD), LKPJ dan RPP Kewenangan624. Rapat-rapat dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur625. Peningkatan Penyelenggaraan Gampong dan Kelurahan626. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum627. Fasilitasi pelaksanaan Pilkadasung dan proses suksesi penggantian Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah628. Koordinasi dan pemantapan pemerintah daerah dan kecamatan629. Koordinasi pembinaan pembangunan kab./kota630. Pembinaan kelembagaan jasa konstruksi631. Evaluasi dan Pengkajian produk hukum kabupaten/ kota632. Pemasyarakatan dan penyebaran informasi syariat Islam633. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Badan Baitul Mal634. Pembinaan dan koordinasi operasional da'i wilayan perbatasan dan daerah

terpencil635. Pembekalan wawasan syariat Islam bagi imum meunasah dalam Provinsi636. Silaturrahmi para dai kab/kota dalam provinsi637. Penyusunan buku panduan pelaksanaan syariat islam638. Pembinaan gampong percontohan bersyariat Islam639. Penyaluran zakat, infaq, shadaqah640. Penentuan hisab dan rukyat641. Musyawarah ulama daerah642. Pelaksanaan rapat badan otonom643. Pengkadera ulama, lokakarya ulama dan umara644. Muzakarah masalah keagamaan645. Rapat koordinasi MPU646. Sidang dewan paripurna ulama (DPU)647. Penterjemahan kitab dalam bahasa indonesia dan buletin MPU648. Penelitian alirah sempalan649. Peningkatan toleransi kehidupan beragama


650. Koordinasi dan pembinaan lembaga sarana keagamaan651. Pembinaan dan Peningkatan sarana mesjid652. Pembinaan remaja mesjid agung Kab/ kota dalam provinsi653. Pembinaan Imam Hafidh pada mesjid agung kab/ kota dalam provinsi654. Koordinasi peningkatan pelayanan haji655. Peningkatan Syiar Ramadhan656. Pelaksanaan Musyawarah mesjid agung kab/ kota dalam provinsi657. Koordinasi dan singkronisasi peningkatan kapasitas ulama658. Pelatihan tc STQ tingkat Nasional659. Pemberangkatan Kafilah Provinsi ke STQ tingkat nasional660. Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional661. Kajian Tinggi Keislaman tentang Peribadatan662. Pelatihan tc MTQ Nasional di luar Provinsi663. Peningkatan Kegiatan Keagamaan664. Penunjang sarana dan prasarana operasional mahkamah syariat665. Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peradilan syariat islam666. Pembekalan dan pengkaderan penentuan hisab dan rukyat667. Workshop penyelesaian perkara668. Penyusunan (Blue Print) rencana induk pengembngan mahkamah syariat669. Penyuluhan qanun bidang syariat islam670. Rapar kerja pimpinan mahkamah syariat671. Monitoring pelaksanaan dan penegakan qanun syariat islam672. Penunjang Operasional LPTQ Provinsi673. Pembinaan Kelembagaan dayah/ program khusus 674. Pembinaan program biaya siswa khusus (S1, S2 & S3) dalam dan luar negeri675. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat aceh dan dosen PTS676. Pembinaan Mahasiswa Aceh pada Universitas Budi Luhur Jakarta677. Pembinaan Masyarakat Aceh korban konflik dan tindak kekerasan678. Pembinaan Institusi PTS dan Penunjang belajar mengajar beasiswa S1 PTS679. Pengkajian pengembangan dayah menurut ulama dayah dalam provinsi680. Pagelaran seni budaya aceh681. Pagelaran seni budaya Aceh682. Koordinasi dan monitoring program kegiatan kelembagaan adat pada instansi/

Kab dalam Provinsi683. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan kelembagaan adat dan istiadat pada Kab/ Kota

dalam Provinsi684. Koordinasi pelestarian, pengembangan kebudayaan dan seni tradisional685. Koordinasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat686. Pembinaan Meunasah Kab/ Kota dalam Provinsi687. Pengkajian kelembagaan adat di Kab/ Kota dalam Provinsi688. Pemberangkatan kontingen qasidah gambus provinsi ke tingkat nasional689. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme690. Pemindahan tugas PNS691. Bimbingan teknis pemantapan tupoksi bagi aparatur kab/kota692. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan693. Pembinaan mental dan fisik aparatur694. Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Prov.NAD695. Rapat koordinasi teknis (Rakornis)696. Penataan dan penegakan hukum lingkungan697. Kegiatan penelitian mandiri (Fungsional)


698. Pembinaan mental dan fisik aparatur699. Bimbingan teknis pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah700. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah701. Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan perangkat

daerah dan lembaga khusus702. Rapat koordinasi antar pemuka agama703. Inventerisasi isue-isue strategis program rehabilitasi dan rekonstruksi704. Penyusunan dan penyempurnaan Ran Qanun Kelembagaan Perangkat Daerah

dan Lembaga Khusus705. Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota706. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik707. Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Provinsi dan Kab/ Kota dan Penyusunan

Kegiatan Pemda708. Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (RAKORPANDA)709. Bimbingan Teknis Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah710. Bimbingan Teknis Analisa Jabatan711. Bimbingan Teknis Penyusunan Syarat Jabatan Perangkat Daerah712. Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Prov.NAD713. Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah714. Bimbingan Teknis Sinkronisasi SKPD dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD715. Bimbingan Teknis Pengembangan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah716. Fasilitasi Penyiapan Dokumen dan Pelaksanaan Sistem AKIP717. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas718. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional719. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya bagi aparatur Provinsi NAD720. Pengadaan Mobiler721. Pemeliharaan rutin/berkala mobiler722. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor723. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor724. Pembangunan Gedung Kantor725. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor726. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor727. Pengadaan mobil jabatan728. Pengadaan perlengkapan rumah dinas729. Pengadaan perlengkapan gedung kantor730. Penyediaan jasa surat menyurat731. Penyediaan alat tulis kantor732. Penyediaan jasa dokumentasi kantor733. Penyediaan jasa hari-hari besar734. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan735. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan736. Penyediaan makanan dan minuman737. Penyediaan jasa keamanan kantor738. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik739. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik740. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi741. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor742. Penyediaan jasa kebersihan kantor743. Penyediaan jasa administrasi keuangan744. Rapat-rapat koordinasi ke perjalanan luar daerah


745. Penyediaan jasa pegawai non PNS746. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran747. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah748. Pendidikan dan pelatihan formal749. Urusan pemerintahan750. Pengelolaan ketatausahaan 751. Penyusunan standar satuan harga752. Pembangunan musium/ monumen/tugu bersejarah753. Penyusunan rencana pembinaan karir754. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS755. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah756. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS757. Monitorinig Evaluasi dan pelaporan758. Peningkatan pemeliharaan operasional sarana dan prasrana BKD Prov. NAD

(Rutin)759. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas760. Pembinaan Disiplin PNS761. Penyusunan pola karir serta Diklat Teknis Strukturan dan Fungsional762. Pemberian pengharaan dan kesejahteraan PNS763. Pelaksanaan Ujian Dinas764. Penataan mutasi jabatan struktural dan fungsional765. Rapat koordinasi di bidang kepegawaian766. Penyelesaian mutasi kepegawaian (relokasi, pindah, pangkat dan pensiunan

PNSD)767. Pelaksanaan rekruitmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD768. Pelaksanaan rekrutimen calon mahasiswa tugas belajar (TB)769. Pelaksanaan DP 3 KGB, Cuti, Bapetarum, Askes, dan Taspen770. Pembinaan Korpri Provinsi NAD771. Peningkatan sarana dan prasarana Korpri772. Pengadaan Sarana Pendukung dan Peralatan Kantor Dinas dan Kantor Eks

Proyek773. Pembinaan Sekretariat KPU Prov. NAD774. Penyediaan jasa pelayanan terpadu satu pintu775. Bimbingan teknis implementasi pelayanan terpadu satu pintu776. Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu777. Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu778. Pemantapan SOTK Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu779. Kodifikasi peraturan perundang-undangan tentang P2TSP780. Pengendalian dan pengembangan manajemen P2TSP781. Penyusunan mekanisme komplain782. Pembinaan dan pengembangan PPK783. Pelatihan manajemen pemerintahan desa784. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat miskin785. Pengembangan ekonomi masyarakat pemukiman (PEMK)786. Pembinaan unit pengaduan masyarakat dan pemantauan PKBS-BBM787. Peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dan SDM

Gampong/Kelurahan788. Identifikasi lokasi masyarakt miskin789. Perencanaan dan pemberdayaan khusus pemukiman baru masyarakat terasing790. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif gampong (UEPG)


791. Kajian sistem administrasi kearsipan792. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah793. Pelacakan dan ganti rugi dokumen/wawancara tokoh pelaku sejarah794. Pengolahan arsip795. Pameran kearsipan796. Pemeliharaan rutin/ berkala arsip797. Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah798. Tim penilai arsiparis berprestasi799. Tim penilai angka kredit arsiparis800. Bimbingan teknis tenaga arsiparis


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Dalam proses penyusunan LAKIP Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 masih dijumpai berbagai hambatan dan keterbatasan. Salah satu hambatannya adalah keberadaan data kinerja tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Akibat kesulitan ini maka beberapa kegiatan tidak dapat disajikan data kinerjanya. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang menggambarkan pencapaian sasaran stratejik tahun 2007 telah dapat diidentifikasi dan disajikan kinerjanya sehingga ketidaklengkapan informasi tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Sedangkan keterbatasannya adalah indikator kinerja kegiatan yang digunakan dalam mengukur pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagian besar masih berupa indikator outputs, padahal yang diharapkan adalah outcomes. Hal ini antara lain disebabkan kesulitan organisasi dalam mendefinisikan indikator outcomes dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan; Belum dilakukannya survey/riset; dan indikator outcomes tersebut tidak bisa segera diukur karena baru bisa terwujud pada periode-periode berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan antara rencana kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (performance result) organisasi. Selanjutnya atas setiap celah kinerja (performance gap) akan diuraikan penyebab terjadinya dan rencana tindakan perbaikan dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strateji Instansi Pemerintah. Untuk memudah pengukuran kinerja digunakan formulir PKK sebagai instrumen pengukuran kinerja kegiatan dan formulir PPS sebagai instrumen pengukuran pencapaian sasaran.

Dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada, pengukuran kinerja kegiatan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Nilai kinerja masing-masing kegiatan terdiri dari capaian target indikator kinerja inputs, Outputs dan Outcome. Mengingat Sistem Anggaran Berbasis Kinerja berorientasi pada outcomes, maka pengukuran kinerja kegiatan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 ditekankan pada capaian target indikator kinerja outcomes (hasil). Pengukuran target kinerja inputs dan outputs dilakukan apabila target kinerja outcomes tidak berhasil direalisir sesuai dengan rencana.


Sesuai dengan data kinerja sebagaimana terekam dalam Formulir PKK terlampir, maka capaian kinerja kegiatan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 dapat diklasifikasi sebagaimana terekam dalam tabel berikut :

Tabel 6

No Capaian Kinerja Keluaran

Jumlah Indikator Keluaran % Ket

1234

≥ 85 % 70 % s/d < 85 % 55 % s/d < 70 % < 55 %

1.3844623107

88,722,951,476,86

Total 1.560 100,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa 1.348 indikator keluaran (88,72%) dari 1.560 indikator keluaran yang direncanakan pada tahun 2007 dapat merealisir target kinerja outcomes sesuai rencana. Hasil-hasil yang telah mampu diraih dengan baik dengan nilai capaian kinerja ≥ 85% dari 1.560 indikator keluaran dimaksud dapat dilihat dalam formulir PKK terlampir. Sedangkan indikator keluaran yang kurang/tidak berhasil merealisir target kinerja outcomesnya, hanya berjumlah 176 indikator keluaran dengan perincian 46 indikator keluaran memperoleh capaian kinerja 70 % s/d < 85 %, 23 indikator keluaran memperoleh capaian kinerja 55 % s/d < 70 % dan 107 indikator keluaran yang nilai capaian kinerja outcomesnya < 55 %.

Sedangkan untuk capaian kinerja hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7

No Capaian Kinerja Hasil Jumlah Indikator Hasil % Ket1234

≥ 85 % 70 % s/d < 85 % 55 % s/d < 70 % < 55 %

6141143771

73,4413,644,438,49

Total 836 100,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa 614 indikator hasil (73,44%) dari 836 indikator hasil yang direncanakan pada tahun 2007 dapat merealisir target kinerja outcomes sesuai rencana. Hasil-hasil yang telah mampu diraih dengan baik dengan nilai capaian kinerja diatas 85,00 % dari 836 indikator hasil dimaksud dapat dilihat dalam formulir PKK terlampir. Sedangkan indikator hasil yang kurang/tidak berhasil merealisir target kinerja outcomesnya, hanya berjumlah 222 indikator hasil dengan perincian 114 indikator hasil memperoleh capaian kinerja 70 % s/d < 85 %, 37 indikator hasil memperoleh capaian kinerja 55 % s/d < 70 % dan 71 indikator hasil yang nilai capaian kinerja outcomesnya dibawah 55 %.


2. Pengukuran Kinerja Sasaran

Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100 %. Sesuai dengan data kinerja sebagaimana terekam dalam formulir PPS terlampir, maka sebaran nilai capai kinerja sasaran yang direncanakan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 8

No Sebaran Nilai Capaian Kinerja Sasaran

Jumlah IndikatorKinerja Sasaran % Ket

1234

≥ 85 % 70 % s/d < 85 % 55 % s/d < 70 % < 55 %

1502454

81,9713,11 2,73 2,19

Total 183 100,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hampir seluruh target indikator kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007. mampu direalisir ≥85% ke atas dengan rincian 150 indikator kinerja sasaran (81,97%) mampu mencapai nilai kinerja ≥85%, 24 indikator kinerja sasaran (13,11%) memperoleh nilai capaian kinerja dalam kisaran 70% s/d < 85%, serta 5 indikator kinerja sasaran (2,73%) memperoleh nilai capaian kinerja dalam kisaran 55% s/d <70% serta 4 indikator kinerja sasaran (2,19%) memperoleh nilai capaian kinerja dalam kisaran <55 %.

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Secara umum Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mampu merealisir secara maksimal seluruh target kinerja dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2007. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan terindikasi bahwa hanya 6,86% indikator keluaran yang pencapaian target kinerja keluarannya, sedangkan 93,14% pencapaian kinerjanya berkisar 55% s/d 100%. Penyebab kurang berhasilnya pelaksanaan kegiatan ini antara lain karena terlambatnya pengesahan anggaran. Disamping itu juga terdapat beberapa kegiatan yang saling terkait sehingga kegagalan kegiatan yang satu menyebabkan gagalnya kegiatan yang lain. Beberapa upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi, sinkronisasi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.

Terhadap yang berkaitan dengan kinerja hasil hanya 71 target indikator hasil yang capaiannya berkisar antara 55% ke bawah sedangkan 765 target indikator hasil pencapaian sebesar diatas 55% s/d 100%. Untuk target kinerja sasaran dari 183 target yang direncanakan, 4 diantaranya (2,19%) pencapaian targetnya sebesar di bawah 55%, sedangkan 179 target (97,81%) pencapaiannya berkisar antara 55% s/d 100%.


Meskipun demikian harus diakui bahwa masih ada kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2007 tidak terlaksana secara optimal. Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya tingkat pencapaian kinerja ini, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang tentunya untuk mengatasinya memerlukan proses waktu yang cukup. Faktor internal seperti keterlambatan pengesahan Anggaran (APBA). Faktor internal lainnya adalah karena rendahnya tingkat profesionalisme pegawai dan motivasi kerja pegawai yang masih terus perlu didorong untuk lebih ditingkatkan. Sedangkan faktor eksternal lainnya adalah karena kurang sinerginya kegiatan, program dan kebijakan antar perangkat daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar unit/organisasi terkait untuk mensinergikan berbagai kegiatan, program dan kebijakan.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur 3. Membangunan iklim kerja yang kondusif disemua tingkatan organisasi.

C. Aspek Keuangan.

Anggaran yang dialokasi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang dijabarkan/ diimplementasikan dalam kegiatan/program/kebijakan Daerah sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2007 dengan rincian Pendapatan sebesar 3.165.343.682.173,- dan Belanja sebesar Rp. 4.047.191.176.763,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 9

No. Jenis Belanja Rencana Realisasi %

1.2.

Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung

1.978.905.619.3522.068.285.557.411

1.693.366.528.032,001.444.182.601.506,87

85,5769,83

Total 4.047.191.176.763 3.137.549.129.538,87 77,52

Tabel diatas memperlihatkan bahwa untuk mendukung kegiatan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dialokasikan dana sebesar Rp.4.047.191.176.763,-. Sampai dengan penutupan anggaran tahun 2007 telah direalisasi sebesar Rp.3.137.549.129.538,87,- atau 77,52% dari yang direncanakan. Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah melakukan penghematan sebesar Rp. 909.642.047.224,13 atau (22,48%) dari total anggaran. Jumlah anggaran sebagaimana tersebut di atas merupakan data anggaran yang belum diaudit oleh yang berwenang, sedangkan rincian anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlampir.


BAB IV

P E N U T U P

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, LAKIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 ini merupakan dokumen pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2007 tersebut, ditemui beberapa kendala dan hambatan, namun telah dilakukan upaya minimalisasinya secara sinergi dengan optimalisasi kekuatan dan peluang yang ada. Dari upaya ini Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah berhasil merealisir target kinerja kegiatan dan sasaran secara optimal.

Salah satu hambatan/kendala yang sifatnya turbalance namun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah adalah singkatnya waktu pelaksanaan karena keterlambatan pengesahan Anggaran. Padahal perolehan hasil akhir kinerja sebagaimana terekam dalam LAKIP ini pada hakekatnya merupakan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)


REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2007

No Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rencana Realisasi %

1 DPRA 47.007.952.324,00 39.900.392.026,00 84,882 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 12.805.000.000,00 11.241.523.676,00 87,793 Sekretariat Daerah 1.667.460.923.156,00 1.385.982.190.610,00 83,124 Biro Pemerintahan 7.665.988.500,00 2.543.576.120,00 33,185 Biro Organisasi 2.509.432.400,00 1.783.585.790,00 71,086 Biro Hukum dan Humas 7.067.464.500,00 3.953.033.847,00 55,937 Biro Perekonomian 6.213.000.000,00 4.672.315.055,00 75,208 Pembangunan dan Tata Ruang 5.000.000.000,00 2.021.184.518,00 40,429 Biro Keistimewaan Aceh 9.509.980.950,00 7.132.648.735,00 75,0010 Biro Kesejahteraan Sosial 3.000.000.000,00 2.652.532.558,00 88,4211 Biro Pemberdayaan Perempuan 7.595.000.000,00 5.962.747.248,00 78,5112 Biro Kepegawaian 3.624.213.675,00 2.924.785.596,00 80,7013 Biro Keuangan 7.745.317.500,00 5.073.600.992,00 65,5114 Biro Umum 11.760.902.884,00 7.563.544.054,13 64,3115 Biro Perlengkapan 265.595.874.324,00 191.122.839.933,00 71,9616 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.044.336.500,00 2.290.654.250,00 75,2417 Sekretariat DPRD 47.007.952.324,00 39.900.392.026,00 84,8818 Dinas Pendapatan 40.078.054.820,00 38.209.790.439,00 95,3419 Bapppeda 24.060.521.403,00 15.819.917.366,00 65,7520 Badan Pengawasan 12.255.000.000,00 9.135.850.510,00 74,5521 BPM 58.433.200.500,00 24.569.576.875,00 42,0522 BKD 14.846.775.000,00 10.384.002.996,00 69,9423 Badan Kesbang dan Linmas 12.556.327.798,00 9.986.666.524,00 79,5324 BPDE 10.782.610.087,00 9.369.456.757,00 86,8925 Badan Arsip 5.952.778.409,00 5.488.500.658,00 92,2026 Dinas Infokom 19.592.482.232,00 15.099.975.379,00 77,0727 Dinas Syariat Islam 48.292.789.207,00 22.904.938.100,00 47,4328 Kantor Penghubung Prov.NAD 16.433.622.310,00 4.260.886.175,00 25,9329 Kantor Perwakilan Prov.NAD 5.336.091.105,00 4.200.172.129,00 78,7130 KPU 7.727.860.000,00 6.774.389.932,00 87,6631 MPU 12.755.359.000,00 4.089.498.697,00 32,0632 Dinas Pertanian TP dan H 97.128.250.000,00 51.803.998.363,00 53,3433 Badan Ketahanan Pangan 34.781.192.000,00 31.135.647.437,00 89,5234 Dinas Peternakan 23.570.466.337,00 19.687.740.632,00 83,5335 Dinas Kelautan dan Perikanan 29.324.518.015,00 21.096.687.834,00 71,9436 Dinas Pertambangan dan Energi 27.729.281.900,00 23.831.785.264,00 85,9437 Dinas Kehutanan 43.349.084.435,00 31.318.092.549,00 72,2538 Dinas Perkebunan 23.570.466.337,00 31.135.647.437,00 132,1039 Dinas Perindag 16.829.000.000,00 15.337.294.322,00 91,1440 Dinas Koperasi dan PKM 9.910.000.000,00 9.919.109.193,00 100,0941 BKPMD 7.469.249.000,00 6.802.442.077,00 91,0742 Dinas Tenaga Kerja 15.999.914.750,00 13.932.733.888,00 87,0843 Dinas Kesehatan 176.698.083.953,00 136.583.808.795,00 77,3044 Badan RSU Zainal Abidin 95.000.337.455,00 83.218.493.654,00 87,6045 Badan RSJ 20.963.608.650,00 16.808.501.199,00 80,1846 Badan RS Ibu dan Anak 15.206.669.348,00 6.665.244.934,00 43,8347 Dinas Pendidikan 243.947.500.843,00 192.595.565.802,00 78,9548 Majelis Pendidikan Daerah 2.650.000.000,00 1.832.463.652,00 69,1549 Dinas Kebudayaan 32.045.005.035,00 23.913.329.862,00 74,6250 Badan Perpustakaan 7.515.629.000,00 7.359.409.516,00 97,9251 Badan Diklat 22.247.363.100,00 19.343.694.324,00 86,9552 Majelis Adat Aceh 2.377.552.000,00 1.717.648.027,00 72,2453 Dinas Sosial 104.418.070.747,00 61.936.738.395,00 59,3254 Dinas Perkotaan dan Permukiman 185.256.733.132,00 151.574.980.882,00 81,8255 Dinas Prasarana Wilayah 170.000.000.000,00 126.921.447.211,00 74,6656 Dinas Sumber Daya Air 130.974.000.000,00 107.857.908.151,00 82,3557 Dinas Perhubungan 116.612.224.517,00 89.171.041.434,00 76,4758 Bapedalda 9.122.179.850,00 7.652.442.011,00 83,8959 Dinas Mobilitas Penduduk 87.218.556.716,00 43.067.775.711,00 49,3860 Dinas Pemuda dan Olahraga 16.904.992.999,00 15.662.881.956,00 92,6561 Dinas Pariwisata 12.315.411.885,00 10.188.973.026,00 82,73


Documents

BAB Iperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · Web viewBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan