Upload
trinhnhu
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Penelitian
Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan
dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur
(regulered). Dalam fungsi anggaran (budgetair) , pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan
pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik
pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang
ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.
Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini
dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di
Indonesia , salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu
pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara.
Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak
konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun
berdasarkan pertimbangan social, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya
mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitas sosial.
Penulis mengambil data PPN pada PT JAYA SUKSES MAKMUR karena
perusahaan sebagai Wajib Pajak sudah memenuhi syarat Subjek dan Objek Pajak
1
Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia dengan
kegiatannya sebagai distributor kabel metal. Selain itu penulis memilih perusahaan ini
tujuan untuk menganalisis prosedur penerapan, perhitungan, pelaporan serta pencatatan
agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang
No.42 tahun 2009 tentang PPN.
Dengan latar belakang masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih
lanjut dengan mengangkat judul : “PROSEDUR PENERAPAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT JAYA SUKSES MAKMUR”.
I.2 Ruang Lingkup Penelitian
Dalam menilai kondisi keuangan perusahaan, penulis melakukan penelitian
terhadap laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan pajak. Data yang ingin
digunakan dalam penelitian dan sebagai dasar analisis adalah laporan keuangan
perusahaan selama 3 periode yaitu dari tahun 2009, 2010 dan 2011 yang diperoleh dari
perusahaan PT Jaya Sukses Makmur yang merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang distributor kabel, alumunium dan kawat tembaga dan bahan kabel lainnya.
Penulis dalam menilai kondisi keuangan perusahaan menggunakan analisis
laporan keuangan dan data-data yang berhubungan dengan perpajakan. masalah yang
akan dibahas pada proposal ini menitikberatkan pada perhitungan, pelaporan dan
pemungutan PPN pada PT Jaya Sukses Makmur pembahasan dalam skripsi ini dibatasi
pada:
2
1. Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Jaya Sukses Makmur
telah sesuai atau belum yang mengacu berdasarkan pada Undang-Undang No18
tahun 2000 dan Undang-Undang No.42 tahun 2009.
3. Tata cara pelaporan dan pencatatan pajak terutang PT Jaya Sukses Makmur dan
analisis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak dan pelaporannya.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pada PT Jaya Sukses Makmur.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan dan pemungutan pajak PPN yang
dilakukan oleh PT Jaya Sukses Makmur .
3. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengisian SPT masa PPN terutama pada
pajak masukan dan keluaran nya.
4. Untuk mengidentifikasi adanya permasalahan dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan perusahaan.
Manfaat penelitian :
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai identifikasi
masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.
2. Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan yang
lebih luas mengenai SPT masa PPN serta cara pengisian dan pelaporannya.
3
I.4 Metodologi Penelitian
Metodelogi penelitian yang digunakan dalam Penulisan Proposal Skripsi ini adalah:
1. Penelitian Perpustakaan (library research)
Penulis mencari bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam
penulisan proposal skripsi ini. Bahan-bahan tersebut antara lain berupa buku-
buku, internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topic
pembahasan proposal ini.
2. Penelitian Lapangan ( Field research)
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data tentang laporan
keuangan,SPT masa PPN, bukti setor dan data-data lain nya yang diperoleh
langsung dari PT Jaya Sukses Makmur. Data yang diperoleh dari PT Jaya Sukses
Makmur ini merupakan data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber nya
langsung terhadap suatu objek. Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan
keuangan tahun 2009, 2010,dan 2011.
Observasi
Melakukan penelitian langsung pada PT JAYA SUKSES MAKMUR untuk
memperoleh data yang lebih akrual dan lebih mengetahui mengenai system dari
penerapan perpajakan diperusahaan.
Wawancara
Melakukan wawancara dengan pemimpin atau karyawan PT JAYA SUKSES
MAKMUR untuk memperoleh keteraangan lebih terperincin mengenai
perusahaan maupun system perpajakannya.
4
Dokumentasi
Melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data, berupa bukti dan
dokumen yang diperlukan , data –data yang berkaitan dengan system perpajakan
perusahaan dari tahun 2009, 2010,dan 2011.
Perhitungan Kembali
Penelitaian dilakukan dengan menghitung kembali Pajak pertambahan Nilai
perusahaan apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan
Nilai yang berlaku dan memberikan saran kepada perusahaan apabila penerapan
perpajakan di perusahaan tidak sesuai dengan Undang-undang.
I.5 Sistematika Penulisan
Didalam sistematika penulisan ini penulis mmbagi 5 bagian pembahasan, yaitu:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, ruang
lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi
penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini membahas mengenai pemahaman tentang pengertian
pajak, sifat pemungutan pajak, definisi Pajak Pertambahan Nilai,
karakteristik, kelebihan dan kekurangan Pajak Pertambahan Nilai,
cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai.
BAB III : GAMBARAN UMUM PT JAYA SUKSES MAKMUR
5
Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum
perusahaan, yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya
perusahaan, perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan
uraian tugas, serta kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha yang
berhubungan dengan kebijakan perusahaan.
BAB IV : PEMBAHASAN
Dalam Bab ini akan membahas mengenai prosedur pengenaan,
analisa perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada
Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada PT Jaya Sukses Makmur yang
merupakan inti dari pembahasan skripsi.
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini,
dimana dalam bab ini akan diberikan beberapa kesimpulan yang
diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya.
Selain itu juga akan diberikan saran-saran sebagai bahan masukan
bagi perusahaan dalam menghadapi permasalahan terkait
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan.
6
BAB II
LANDASAN TEORI
II.1 Pemahaman Perpajakan
II.I.1 Definisi Pajak
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 :
“Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
(Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1)
Menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaja.
“Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”
(Suandy,Erly.2008.Hukum Pajak.Jakarta.Salemba Empat).
Menurut Prof.Dr.P.J.A.adriani
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan
tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”
Lima unsur pokok dalam definisi pajak :
7
1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (pengeluaran umum
pemerintah).
II.I.2 Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan
Negara) dan Fungsi Regulared (pengaturan).
a. Fungsi Budgetair/Finansial
Fungsi pajak sebagai Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari
penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas
Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara .
b. Fungsi Regulared ( pengaturan )
Fungsi pajak sebagai Regularend, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk
mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, social, maupun politik dengan
tujuan tertentu.
Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti:
1. Pemberian insentif pajak ( misalnya tax holiday )
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam
rangka memenuhi kebutuhan dalam negri.
3. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi
produk-produk dalam negri.
8
II.I.3 Jenis Pajak
Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian
yaitu: pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga
pemungutnya.
A. Menurut Golongan
Pajak dikelompokan menjadi dua golongan, yaitu:
1. Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dilimpahkan atau dibebanlan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus
menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Pertambahan
Nilai Atas Barang Mewah ( PPnBM ), Bea Materai.
B. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
1. Pajak Subjektif
Adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini
penentuan besarnya pajak harus ada alas an-alasan objektif yang berhubungan
erat dengan kemampuan membayar wajib pajak.
Contoh : PPh
2. Pajak Objektif
9
Adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan
diri wajib pajak.
Contoh : PPN, PBB, PPn-BM
C. Menurut Lembaga Pemungut.
1. Pajak Negara atau Pajak Pusat
Adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, pajak pusat merupakan
salah satu sumber penerimaan Negara.
Contoh : PPh, PPN dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan
salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah.
Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ,
PBB, Iuran Kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parker dan Retribusi galian
pasir.
II.I.4 Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan yang digunakan
menurut Mardiasmo (2009) sebagai berikut:
1. Official Assessment System
Suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau
pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib
pajak bersifat final).
2. Sell Assessment System
Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang
10
bersangkutan, dimana dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
3. With Holding System
Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terutang oleh
wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.
II.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
II.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “ Pajak Pertambahan Nilai
adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang diukenakan secara
bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.
Menurut Waluyo (2009) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di
dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.
II.2.2 Dasar Hukum PPN
Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983
kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi
dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU
Nomor 42 tahun 2009.
Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan
barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama
11
atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena
pajak tersebut.
Atau Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau
jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan.
PPN menurut Wiston Manihuruk dalam buku PPN Pokok pokok Perubahan
Sesuai UU No.42 tahun 2009 mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai adalah
Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat
disetiap jalur produksi dan distribusi”.
Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia
yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.
PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh
pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung
pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung.
II.2.3 Ciri Khas PPN
1. Pengenaan PPN dilaksanakan Berdasarkan Sistem Faktur
2. Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, wajib dibuatkan Faktur Pajak. Faktur
Pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana Faktur Pajak bagi Penjual
merupakan bukti Pajak Keluaran dan Faktur Pajak bagi Pembeli merupakan
bukti Pajak Masukan.
Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1:
12
“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa
Kena Pajak.”
Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1:
1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak .
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak, penyerahaan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa
Kena Pajak.
Atau dapat disimpulkan atau diambil secara garis besar nya bahwa Pajak
Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau
membuat produknya, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut
ketika PKP menjual produknya.
13
II.2.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai
1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung
Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara
pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas
Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata
berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena
Pajak.
Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut
pandang sebagai berikut:
1. Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain,
yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi
objek pajak.
2. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas
Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak.
Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis
bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima
jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke
Kas Negara.
2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif
Yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang pada
saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya
taatbestand, adapun yang dimaksud taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau
14
perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama
Objek Pajak.
3. Multi Stage Levy
Multy Stage Levy Tax merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai
yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Setiap
penyerahan barang yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari
tingkat pabrikan (Manufacture) kemudian ditingkat pedagang besar (wholesaler)
dalam berbagai bentuk ataupun nama, sampai dengan tingkat pedagang eceran
(retailer) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
4. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan indirect
substraction method/credit method/invoice method.
Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara
otomatis dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara
merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain
yang dinamakan pajak masukan (input tax) dengan PPN yang dipungut dari
pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran (output tax). Pola ini
dinamakan metode penguranagan tidak langsung (indirect substraction
method). Pajak keluaran yang dikurangkan dengan Pajak Masukannya untuk
memperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas Negara dinamakan tax
credit. Atau PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke Kas Negara. PPN
yang disetorkan ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dan
Pajak Keluaran yang dimana harus ada bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak.
5. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
15
Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas Barang atau Jasa Kena
Pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, termasuk Barang Kena Pajak yang
diimpor dari luar negeri. Tetapi untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat
tujuan (destination principle) yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa
akan dikonsumsi.
6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral
Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) Faktor, yaitu:
1. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa
2. Pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut
ditempat barang/jasa dikonsumsi).
7. Tidak Menimbulkan Dampak Pajak Berganda
Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah dan
PPN yang dibayar diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.
II.2.5 Tarif Pajak
Tarif Pajak Pertambahan Nilai
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)
Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahaan JKP
adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak
memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan
tarif yang berada sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
16
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0
% (nol persen).
Tarif PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang
diekspor atu dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan tariff 0% ( nol persen).
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi
serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15 %.
II.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak
II.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai
A. Pengusaha
Dalam pasal 1 angka 14 UU PPN Tahun 2009 bahwa “Orang Pribadi
atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha
atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud
dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari
luar Daerah Pabean”.
B. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Dalam pasal 1 angka 15 UU PPN Pengusaha Kena Pajak adalah
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak
yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tidak termasuk Pengusaha Kecil
yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali
17
pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.
C. Pengusaha Kecil
1. Pengusaha yang melakukan BKP/JKP dalam 1 tahun buku memperoleh
peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000
2. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari
Rp.600.000.000,- Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan
menjadi PKP.
3. Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp.600.000.000,- dalam suatu masa
pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling
lambat akhir bulan terlampauinya batasan tersebut. Apabila batas waktu
pelaporan tersebut terlampaui makan saat pengukuhan sebagai PKP adalah
awal bulan berikutnya.
II.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. Pasal 4
- Ekspor BKP tidak berwujud dan
- Ekspor JKP;
A. Barang Kena Pajak (BKP)
Barang Kena Pajak dapat dimasukkan kedalam 2 kategori. Yang pertama
adalah Barang Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapar berupa
barang bergerak yang dikenakan PPN atau Barang Tidak Bergerak yang
dikenakan PPN. Yang kedua adalah Barang Tidak Berwujud yang dikenakan
PPN.
18
PPN dikenakan atas:
1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP oleh PKP
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/
pekerjaan oleh orang pribadi/ badan yang hasilnya digunakan sendiri atau
digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut
tidak digunakan untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada
saat perolehannya dapat dikreditkan.
B. Jasa Kena Pajak (JKP)
Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau
fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa
yang dilakukan utuk melakukan barang karena pesanan atau permintaan
dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak
berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.
19
2. Pasal 16 C
- Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha
atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan
sendiri atau digunakn puhak lain.
3. Pasal 16 D
- Penyerahan Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
II.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Jumlah Harga Jual atau Penggantian
atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung
pajak yang terutang.
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang
terutang yaitu:
1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilia berupa uang termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
20
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea
masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut
undang-undang PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP
adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF)
sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan
pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan
Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan
sebagai DPP adalag sebagai berikut:
- Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual
atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah Harga
Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah
perkiraan Harga Jual Rata-rata;
- Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasul rata-rata per
judul film;
- Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran
perusahaan adalah harga pasar wajar;
21
- Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut
menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen)
dari harga jual;
- Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata
adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah
yang seharusnya ditagih;
- Untuk jasa pengiriman paket adalah 10%(sepuluh persen) dari
jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan
yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;
- Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau
sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang
adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor;
- Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui
juru lelang adalah harga lelang;
II.5 Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SPP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
22
4. Pemungut pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran
(bukan pada saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan
pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi
pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan
Yang ditunjuk pemungutan PPN (KM 563/KMK.03/2003)
1. Bendaharawan Pemerintah
2. Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara
II.6 Faktur Pajak
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau
penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009). Faktur Pajak dalam Undang-undang
Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 telah diubah tepatnya pada Pasal 12
ayat 7 yang dimana Faktur Pajak Sederhana telah dihapus. Sehingga dalam Pasal
13 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan Per-13/PJ/2010 hanya ada
Faktur Pajak saja sebagai berikut:
23
1. Faktur Pajak
Faktur Pajak adalah faktur yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat
melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur
Pajak dibuat sekurang-kurangnya rangka 2 (dua), yaitu:
Lembar ke-1 : Untuk Pembeli Barang Kena Pajak atau yang menerima
Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.
Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan atau
membuat Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.
Dalam pembuatan Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya
sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu pasal 13 ayat (4) dan (5) UU PPN.
Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan
BKP atau JKP yang memuat:
a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti dan potongan harga;
d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut;
e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
f. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak dan
g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak
II.6.1 Faktur Pajak Yang Dianggap Tidak Sah
Berdasarkan Ketentuan SE-132/PJ/2010 , Faktur Pajak Yang Tidak Sah sebagai
berikut:
24
1. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP).
II.6.2 Pengkreditan Pajak Masukan
Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu
masa pajak, perlu diperhatikan pajak masukan nya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1
ayat 24 UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya
sudah dibayar oleh Pengusahan Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan
atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut “ Undang-undang PPN No.42 Tahun
2009 “ adalah sebagai berikut:
A. Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan
1. Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran
untuk Masa Pajak yang sama ( Pasal 9 ayat 2).
2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak
Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebig besar
daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak
Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9
ayat 3)
25
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar
daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak
Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya ( Pasal 9 ayat 4)
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk
perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan
langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahana kena pajak ( Pasal 9
ayat 5 jo ayat 8 huruf b).
6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan
penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak
Maaukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat
(3).
B. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
1. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.
2. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan
kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni
kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan ( Pasal 9 ayat 6 huruf c UU
PPN).
26
4. Pajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.
6. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Srandar yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15
7. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan
pajak.
8. Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
9. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
dugunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahaan yang
dibebaskan dari penggenaan pajak (Pasal 16 b ayat 3).
II.6.3 Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
II.6.3.1 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai
Yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
A. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
B. Pemungut PPN/PPnBM, adalah:
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- Bendaharawan Pemerintah Pusat dan DAERAH
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Pertamina
- BUMN/BUMD
27
- Bank Pemerintah
II.6.3.2 Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai:
- Undang-undang No.18 tahun 2000 :
1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam
SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat
paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP
yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN dan PPnBM yang pemungutnya dilakukan
- Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14
hari setelah Masa Pajak berakhir.
- Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan
Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa
Pajak berakhir
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan
secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu
penyetoran pajak berakhir.
4. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM
dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan
disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa
Pajak berakhir.
- Undang-undang No.42 tahun 2009 :
Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undang-
undang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporan nya
28
yaitu pada akhir bulan berikut nya yang mulai diberlakukan pada tanggal 10
April 2010.Dimana yang semulai pada Undang-undang No.18 tahun 2000 itu
pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang-undangan
No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya.
II.6.3.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Undang-undang No.18 tahun 2000 Penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya pada
tanggal 15 bulan takwin berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari
libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk Impor,
penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya, kecuali yang dipungut
pada tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga. Sedangkan,
Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat
Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor
Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik
Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
II.6.3.4 Saat dan Tempat Pajak Terutang
1. Saat Terutangnya Pajak
a. Terutang pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang
menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada
saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada
pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat
29
Barng Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa
angkutan.
b. Terutang pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang menurut sifat
atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat
penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak
tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
c. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud
oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu
dari peristiwa-periatiwa dibawah ini:
- Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud
dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak
- Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih
oleh Pengusaha Kena Pajak
- Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud
diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh
Pengusaha Kena Pajak atau
- Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha
Kena Pajak saat terjadi a s/d c tidak diketahui.
d. Terutang pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi saat mulai
tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik
sebagian atau seluruhnya.
e. Terutangnya pajak atas Impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat
Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
30
f. Terutangnya pajak atas Ekspor Barang Kena Pajak terjadi pada saat
Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
g. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak, yang masih
tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Pajak terutang pada saat:
- Ditandatangani akte pembubaran atau
- Diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak
melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan
hasil pemeriksaan atau
- Diketahui bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan
data atau dokumen yang ada.
h. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka
perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau
pengalihan seluruh aktiva yang diikuti dengan perubahan pihak yang
berhak atas Barang Kena Pajak. Pajak tetutang pada saat disepakati atau
ditetapkan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang terutang
dalam perjanjian perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha,
pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tersebut.
2. Tempat Pajak Terutang
a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan
b. Tempat kegiatan usaha dilakukan atau
c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderak Pajak
d. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dalam hal Impor;
31
e. Tempat tanggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha
dilakukan dalam hal pemanfaatan BARANG Kena Pajak Tidak
Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam
Daerah Pabean atau
f. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis
dari Pengusaha Kena Pajak.
3. Pajak Terutang yang tidak dipungut
Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 tahun 2009 Pasal
16 b , Pajak Terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhya atau dibebaskan
dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, yaitu:
a. Kegiatan di Kawasan tertentu atau tempat tertentu didalam Daerah
Pabean;
b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena
Pajak tertentu;
c. Impor Barang Kena Pajak Tertentu;
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar
Daerah Pabean didalam Daerah Pabean; dan
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak teertentu dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean.
II.7 Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 tahun 2009
yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983
32
tentang PPN dan PPnBM . Dalam Undang-undang ini baru mulai berlaku pada
tanggal 1 April 2010 nanti. Berikut beberapa perubahan yang dilakukan oleh
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai :
1. Objek dan Non Objek Pajak;
2. Bukan Objek;
3. Pengembalian (retur) Jasa Kena Pajak (JKP);
4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
5. Pengkreditan Pajak Masukan;
6. Restitusi PPN;
7. Demand Pajak Masukan;
8. Pemusatan tempat PPN terutang;
9. Saat pembuatan Faktur Pajak;
10. Fasilitas Perpajakan;
11. Restitusi Turis Asing;
12. Tanggung Renteng;
II.8 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
33
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang KUP UU no.16 Tahun 2000 bahwa
Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm yang
sebenarnya terutang untuk melaporkan:
a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu
Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku;
c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak
yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.28 tahun 2007, apabila SPT tidak disampaikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang, dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tanggal jatuh tempo
penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah tanggal 20 Masa Pajak
berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur atau minggu, SPT masa Masa Pajak
Pertambahan Nilai harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
34
BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN KABEL METAL INDONESIA
III.1 Sejarah Singkat
PT JAYA SUKSES MAKMUR didirikan pada tanggal 30 November 1998
sampai dengan sekarang perusahaan ini bergerak dibidang distributor kabel metal.
dimana pada tahun terbentuknya perusahaan ini sulit sekali di dapat dan sulit juga di
produksinya karena pada saat itu distributor kabel belum banyak di jumpai dan
ditemui oleh konsumen maka didirikanlah salah satu perusahaan distributor kabel di
Indonesia yang khusus menangani penjualan kabel tembaga lentur. Berdasarkan
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang didokumentasikan
dalam akta No.60 tanggal 15 Juni 2011 dibuat dihadapan Hannywati Gunawan,SH
Notasi di Jakarta, Para Pemegang Saham menyetujui untuk melaksanakan kuasi-
reorganisasi, menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah
mendapat persejutuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Surat No.AHU-43329.AH.01.02. Tahun 2011 pada tanggal 25
Agustus 2011.
PT. JAYA SUKSES MAKMUR merupakan salah satu distributor kabel lentur
di Indonesia yang paling banyak di cari para pemasok pemasok daerah daerah
pedalaman dikarenakan dapat menyediakan kabel lentur ber kapasitas banyak dan
dalam waktu yang tidak lama .
35
III.I.2 Visi Dan Misi Perusahaan
III.I.2 Visi Perusahaan
Menjadi produsen kabel yang tangguh dan terpercaya.
III.1.3 Misi Perusahaan
1. Memberikan kualitas produk dan pelayanan terbaik untuk pelanggan
2. Menjaga hubungan kemitraan yang saling menghargai
3. Meningkatkan daya saing melalui inovasi berkelanjutan
4. Meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang
III.1.4 Bidang Usaha
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan
perusahaan terutama meliputi bidang pembuatan kabel dan kawat alumunium dan
tembaga serta bahan baku lainnya untuk listrik, elektronika, telekomunikasi, baik yang
terbungkus maupun tidak terbungkus, beserta seluruh komponen, suku cadang, assesoris
yang terkait dan perlengkapan-perlengkapannya, termasuk teknik rekayasa kawat dan
kabel.
Perusahaan memiliki kapasitas produksi kabel sebesar 27.000 ton/tahun, terdiri dari
kabel listrik alumunium sebesar 12.000 ton/tahun dan kabel listrik tembaga sebesar
15.000 ton/tahun. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan didalam negeri dan luar negeri.
36
III.I.5 Produk-produk
Perusahaan memproduksi lebih dari 2.000 jenis dan ukuran kabel, yang terdiri dari
kabel listrik tegangan rendah dan menengah, kabel control serta kabel special lainnya
seperti kabel data/instrument, kabel frame retardant dan tahan api, kabel berjaket nilon
dll. Perusahaan juga memproduksi berbagai jenis penghantar tekanjang berbahan kawat
tembaga, alumunium dan alumunium campuran yang banyak digunakan untuk transmisi
dan distribusi tenaga listrik saluran udara.
Beberapa Merek Produk:
1. SPLN/SNI (Indonesian National Standard)
Low Voltage Cables with Alumunium Conductor
( NAYY , NA2XY , NA2XBY , NA2XRY , NA2XFGbY )
Low Voltage Cables with Copper Conductor with PVC Insulation
( NYAF, NYMHY, NYYHY, NYA , NYY , NYFGbY )
Low Voltage Cables with Copper Conductor with XLPE Insulation
( N2XY , N2XBY , N2XRY , N2XFGby )
2. IEC (International Electrotechnical Commission)
Low Voltage Cables with Copper Conductor
(NA2XSY)
Low Voltage Cables with Copper Conductor with PVC Insulation
( NYSY )
Low Voltage Cables with Copper Conductor with XLPE Insulation
( N2XCY , N2XSY)
37
Medium Voltage Cables with Alumunium Conductor
( NA2XSY , NA2XSEY , NA2XSBY , NA2XSEBY , NA2XSRY , NA2XSERY ,
NA2XSEFGbY )
Medium Voltage Cables with Copper Conductor
( N2XSY , N2XSEY , N2XSBY , N2XSEBY , N2XSRY , N2XSERY , N2XSEFGbY )
Special Cables – Fire Resistance Cables
( N2XY , N2XBY)
III.I.6 Struktur Organisasi dan Iuran Tugas
Susunan Pengurus Perusahaan PT Jaya Sukses Makmur adalah sebagai berikut .
(Sumber : PT Jaya Sukses Makmur)
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Jaya Sukses Makmur
38
Direktur
Wakil Direktur
Bagian Keuangan
Bagian Produksi
Bagian Gudang
Bagian Pengiriman
Bagian Administrasi
RUPS
Komisaris
Uraian Tugas
Struktur Organisasi sangat penting bagi suatu perusahaan untuk dapt mewujudkan
kerjasama antar bagian atau fungsi. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang
yang baik, setiap pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan baik.
Berikut adalah uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masimg-masinh fungsi yang
ada pada struktur organisasi PT Jaya Sukses Makmur:
RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai wewenang tertinggi dalam sebuah
instansi perusahaan, adapun tugasnya adalah:
1. Merencanakan dan menetapkan kegiatan yang akan dilaukuakn oleh
perusahaan.
2. Memilih dan menetapkan susunan kepengurusan perusahaan.
KOMISARIS
Bertugas mengawasi jalannya operasional perusahaan dan menerima laporan dari
seluruh kegiatan operasi yang berlangsung di perusahaan.
DIREKTUR
Direktur merupakan pemegang tertinggi di perusahaan yang bertanggung jawab
dalam memantau aktivitas perusahaan dan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memimpin kegiatan perusahaan secara keseluruhan
39
2. Mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi setiap kegiatan yang
menyangkut usaha dan dana perusahaan.
3. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh perusahaan
PRODUKSI
Bertanggung Jawab atas aktifitas produkstivitas dan efisiensi kerja perusahaan.
Berikut tugasnya:
1. Memonitori kegiatan produksi perusahaan
2. Mengevaluasi dan membuat laporan produksi
GUDANG
Bertanggung Jawab dalam penyimpanan barang-barang produksi digudang
sebelum proses pengiriman atau proses selanjutnya. Berikut tugasnya:
1. Mengawasi keluar masuknya barang serta penyimpanan yang dilakukan oleh
bagian gudang
2. Mengeluarkan surat jalan
3. Mengecek keadaan barang sebelum di packing dan proses pengiriman
4. Mencocokan keadaan barang yang dikirim dengan surat jalan.
AKUNTANSI
Bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan. Berikut tugasnya:
1. Mengawasi setiap transaksi yang terjadi diperusahaan dan kelengkapan setiap
dokumen-dokumen.
2. Melakukan perhitungan perpajakan perusahaan
3. Melakukan pembayaran dan menerima pembayaran dan tanggung jawab.
40
PENGIRIMAN
1. Bertanggung Jawab dalam mengantarkan hasil produksi kepada pelanggan
dengan meminta bukti pembayaran berserta tandatangan.
2. Memastikan bahwa pesanan sampai kepada pelanggan dengan meminta bukti
pembayaran
III.2 Kebijakan Perpajakan Perusahaan
III.2.1 Prosedur Perpajakan
Kewajiban Perpajakan yang sudah diterapkan oleh perusahaan selama tahun 2009, 2010
dan 2011 adalah :
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PT Jaya Sukses Makmur dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dengan menghitung dasar pengenaan pajak dikalikan 10% , untuk itu
dibuat Faktur Pajak Standar yang digunakan sebagai bukti pungutan pajak dalam
hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang akan digunakan untuk
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada setiap Masa Pajak
bulanan dengan menggunakan SPT Masa PPN.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, untuk itu perusahaan diwajibkan untuk memotong Pajak
Penghasilan atas gaji setiap karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan yang
seluruhnya ditanggung perusahaan.
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
PT Jaya Sukses Makmur dalam hal pembayaran PPh Pasal 25 dilakukan
setiap bulan oleh perusahaan berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun
41
2008 pasal 25, dan juga dilakukan dan dihitung sendiri (self assessment) oleh
perusahaan pada akhir tahun.
42
BAB IV
PEMBAHASAN
Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dimana Pengusaha yang
melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a, huruf c dan huruf f wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal
4 huruf a, huruf c dan huruf f Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha, Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha, dan ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena
Pajak. Berdasarkan hal diatas PT. Jaya Sukses Makmur sebagai Pengusaha Kena Pajak
yang bergerak di bidang Distributor Kabel Metal wajib memungut, menyetor dan
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
PT. Jaya Sukses Makmur selalu mensyaratkan adanya Faktur Pajak dalam
melakukan semua transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dan
membuat Faktur Pajak untuk dilakukan proses penagihan, pembayaran dan pembelian.
Dimana pada saat pembuatan Faktur Pajak, tata cara penyampaian dan tata cara
pembetulan Faktur Pajak ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
PER-159/PJ/2006. Sedangkan dalam kegiatan memperoleh Barang Kena Pajak dan Jasa
Kena Pajak, PT Jaya Sukses Makmur menerima Faktur Pajak dari pihak supplier atau
pihak menjual. Dengan begitu sesuai Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-
159/PJ/2006 Faktur Pajak yang dibuat PT. Jaya Sukses Makmur dapat mengetahui dan
43
menghitung jumlah pajak yang terutang dengan mengkrteditkan Pajak Masukan
terhadap Pajak Keluaran, dimana Faktur Pajak tersebut harus lengkap apabila Faktur
Pajak Masukan tidak lengkap maka Pajak nya tidak dapat dikreditkan.
IV.1 Evaluasi Mekanisme Tata Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai.
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Jaya Sukses Makmur yang bergerak
dibidang Distributor Kabel Metal , segala transaksi penyerahan barang maupun jasa
yang dilakukan oleh perusaahaan dikenakan perlakuan pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. PT. Jaya Sukses Makmur dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 01.660.240.1-
032.000 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.660.240.1-032.000 . PT Jaya
Sukses Makmur merupakan Subjek Pajak karena melakukan Penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki
kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Peertambahan Nilai (PPN) pada saat
melakukan transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dan juga
mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal Pajak Keluaran dan
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
PT. Jaya Sukses Makmur menganalisa perhitungan Pajak Terutang dimulai pada
saat penyerahan Barang Kena Pajak didalam pabean dan disesuaikan pada lokasi
pelaporan dan penyetoran Pajak Terutang sesuai dengan dimana perusahaan tersebut
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari
Satu. Dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT jaya Sukses Makmur
44
melaksanakan Hak dan Kewajiban yang terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan
Nilai menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 yaitu:
1. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
pemberian Jasa Kena Pajak.
2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai
Dasar Pengenaan Pajak dan transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau pemberian Jasa Kena Pajak.
3. Menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan
berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Menyampaikan Laporan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat
Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari setelah akhir
Masa Pajak.
5. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
6. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan teratur.
7. Membuat pembukuan dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan
Barang Kena Pajak.
IV.2 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.
IV.2.1 Evaluasi Pajak Keluaran dan Ekualisasi Penjualan
Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan merupakan Pajak Pertambahan
Nilai yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pajak Pertambahan Nilai diatur mengenai Pajak
45
Keluaran dimana Pajak keluaran dibuat berdasarkan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh
perusahaan. PT. Jaya Sukses Makmur membuat Faktur Pajak atas transaksi penyerahan
Barang Kena Pajak, dimana penyerahan Barang Kena Pajak dikenakan PPN sebesar
10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
PT. Jaya Sukses Makmur setelah melakukan perhitungan dan pencatatan selesai
dilakukan, maka setelah itu diterbitkanlah Faktur Penjualan dan Faktur Pajak yang akan
digunakan sebagai alat untuk penagihan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan diserahkan kepada pihak consumen. Berikut
lampiran Kertas Kerja Evaluasi Penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan SPT Masa
PPN.
Pajak Keluaran yang diperoleh dari PT. Jaya Sukses Makmur yang didapat dari
hasil penyerahan Barang Kena Pajak kepada konsumen yang dikenakan dari Pajak
Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak nya. PT. Jaya Sukses
Makmur memperoleh penjualan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 735,806,253.,-, pada
tahun 2010 sebesar Rp. 1,339,615,304 ,-, dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 727,363,111.
Berikut penulis jabarkan rekapan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Jaya Sukses
Makmur pada tahun 2009, 2010, dan 2011
46
Tabel IV.1
PT. Jaya Sukses Makmur
Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi
Periode Januari s/d Desember 2009
Masa Pajak 2009
Omset Penjualan
Penjualan (SPT) Hasil EkualisasiDPP (Rp.) PPN (Rp.)
Januari 117,333,505 117,333,505 11,733,350 Sesuai dengan yang dilapoakan di SPTFebuari 517,776,840 517,776,840 51,777,684 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTMaret 407,394,409 407,394,409 40,739,441 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTApril 537,726,930 537,726,930 53,772,693 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTMei 378,870,209 378,870,209 37,887,021 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTJuni 388,690,550 388,690,550 38,869,055 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTJuli 771,901,495 771,901,495 77,190,149 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTAgustus 715,300,705 715,300,705 71,530,071 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTSeptember 497,196,860 497,196,860 49,719,686 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTOktober 1,272,804,996 1,272,804,996 127,280,500 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTNovember 986,106,934 986,106,934 98,610,693 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTDesember 766,959,102 766,959,102 76,695,910 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTTotal 7,358,062,535 7,358,062,535 735,806,253
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 PT. Jaya Sukses Makmur.
Dari Tabel Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan diatas dapat dilihat bahwa
besarnya Pajak Keluaran yang diperoleh oleh PT. Jaya Sukses Makmur dari transaksi
penjualan kepada konsumen sebesar Rp.7,358,062,535,-, menghasilkan Pajak Keluaran
Rp.735,806,253,-. Dan dari analisis data Ekualisasi antara Omset Penjualan dan
Penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
pada tahun 2009 telah sesuai.
47
Tabel IV.2
PT. Jaya Sukses Makmur
Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi.
Periode Januari s/d Desember 2010
Masa Pajak 2010
Omset Penjualan
Penjualan (SPT) Hasil EkualisasiDPP (Rp.) PPN (Rp.)
Januari 1,092,979,829 1,092,979,829 109,297,983 Sesuai dengan yang dilapoakan di SPTFebuari 748,187,291 748,187,291 74,818,729 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTMaret 1,259,233,484 1,259,233,484 125,923,349 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTApril 766,502,540 766,502,540 76,650,254 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTMei 1.163,722,970 1.163,722,970 116,372,297 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTJuni 1,202,169,036 1,202,169,036 120,216,904 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTJuli 975,388,015 975,388,015 97,538,801 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTAgustus 1,390,671,638 1,390,671,638 139,067,164 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTSeptember 1,025,400,262 1,025,400,262 102,540,026 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTOktober 1,319,310,043 1,319,310,043 131,931,004 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTNovember 1,371,721,643 1,371,721,643 137,172,165 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTDesember 1,080,866,283 1,080,866,283 108,086,628 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTTotal 13,396,153,034 13,396,153,034 1,339,615,304
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010 PT. Jaya Sukses Makmur.
Dari tabel Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan diatas dapat dilihat bahwa
besarnya Pajak Keluaran yang diperoleh oleh PT. Jaya Sukses Makmur dari transaksi
penjualan kepada konsumen sebesar Rp.13,396,153,034 ,-, menghasilkan Pajak
Keluaran Rp.1,339,615,304 ,-. Dan dari analisis data Ekualisasi antara Omset Penjualan
dan Penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai pada tahun 2010 telah sesuai.
48
Tabel IV.3
PT Jaya Sukses Makmur
Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisai
Periode Januari s/d Desember 2011
Masa Pajak 2011
Omset Penjualan
Penjualan Hasil EkualisasiDPP (Rp.) PPN (Rp.)
Januari 1,118,888,005 1,118,888,005 111,888,801 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTFebuari 194,283,255 194,283,255 19,428,326 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTMaret 1,187,679,493 1,187,679,493 118,767.949 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTApril 194,846,378 194,846,378 19,484,638 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTMei 150,998,454 150,998,454 15,099,845 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTJuni 1,158,757,690 1,158,757,690 115,875,769 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTJuli 144,873,699 144,873,699 14,487,370 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTAgustus 1,132,026,757 1,132,026,757 113,202,676 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTSeptember 119,159,352 119,159,352 11,915,935 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTOktober 1,162,243,497 1,162,243,497 116,224,350 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTNovember 500,831,823 500,831,823 50,083,182 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTDesember 209,042,707 209,042,707 20,904,271 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPTTotal 7,273,631,110 7,273,631,110 727,363,111 Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2011 PT Jaya Sukses Makmur.
Dari Rekap Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan diatas dapat dilihat
bahwa besarnya Pajak Keluaran yang diperoleh oleh PT Jaya Sukses Makmur
dari transaksi penjualan kepada konsumen sebesar Rp. 7,273,631,110,-,
menghasilkan Pajak Keluaran Rp. 727,363,111,-. Dari analisis data Ekualisasi
antara Omset Penjualan dan Penjualan yang dilaporkan pada Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2011 telah sesuai.
Berdasarkan penjabar diatas, dapat dilihat dan disimpulkan jumlah
penjualan yang dilakukan oleh PT Jaya Sukses Makmur mengalami peningkatan
sebesar 54,92% dari total penjualan tahun 2009 sampai 2010 dan mengalami
penurunan sebesar 18,41% dari penjualan tahun 2010 sampai 2011.
49
IV.2.2 Evaluasi Pajak Masukan
Analisis Perolahan Barang Kena Pajak (Pajak Masukan) yang harus dibayarkan
oleh Perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak apabila Perusahaan melakukan transakasi
pembelian Barang Kena Pajak yang terurtang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan
dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang
tidak dapat dikreditkan. Pajak Masukan mulai diakui dan dihitung pada saat Faktur
Pembelian yang diterima oleh Bagian Keuangan dari supplier yang data tersebut
dicocokan dan dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan PP (Permintaan
Pembelian) yang diajukan oleh Purchasing pada saat melakukan pembelian. Faktur
Pajak tersebut dilampirkan nomor PO (Purchase Order) dan BPB (Bukti Penerimaan
Barang) setelah pengecekan dan penyocokan dokumen-dokumen maka dilakukan
pencatatan pada sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk penyimpanan
berkas dan tanda terima. Setelah proses tersebut selesai maka selanjutnya dilakukan
proses pembayaran sesuai dengan jatuh temponya. PT. Jaya Sukses Makmur melakukan
transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak yang menghasilkan Pajak Pertambahan
Nilai pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,772,727,444,-, pada tahun 2010 sebesar Rp.
1,725,459,483,-, pada tahun 2011 Rp. 537,859,844. Berikut penjabaran mengenai Pajak
Masukan PT. Jaya Sukses Makmur pada tahun 2009, 2010, 2011.
50
Tabel IV.4
PT. Jaya Sukses Makmur
Rekap Pajak Masukan
Periode Januari s/d Desember 2009
Masa Pajak Pembelian2009 DPP (Rp.) PPN (Rp).
Januari - -Febuari 2,092,370,790 209,237,079Maret 2,413,609,140 241,360,914April 2,441,308,710 244,130,871Mei 1,963,188,580 196,318,858Juni 2,043,883,490 204,388,349Juli 1,918,936,240 191,893,624Agustus 1,147,034,750 114,703,475September 957,055,520 95,705,552Oktober 1,462,700,180 146,270,018November 945,235,283 94,523,528Desember 341,951,764 34,195,176Total 17,727,274,447 1,772,727,444
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 PT. Jaya Sukses Makmur.
Dari tabel rekapan diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan
oleh perusahaan dari transaksi pembelian kepada supplier sebesar Rp. 17,727,274,447,-,
menghasilkan Pajak Rp. 1,772,727,444,- dengan jumlah pembelian sebesar Rp.
19,500,001,891, termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
51
Tabel IV.5
PT. Jaya Sukses Makmur
Rekap Pajak Masukan
Periode Januari s/d Desember 2010
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010 PT. Jaya Sukses Makmur.
Dari Tabel rekapan diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan
oleh perusahaan dari transaksi pembelian kepada supplier sebesar Rp. 17,254,594,890 ,-,
menghasilkan Pajak Rp.1,725,459,489,- dengan jumlah pembelian sebesar Rp.
18,980,054,379,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
52
Masa Pajak Pembelian2010 DPP (Rp.) PPN (Rp.)Januari 707,025,175 70,702,517Febuari 427,056,015 42,705,605Maret 1,016,612,549 101,661,254April 1,045,070,047 104,507,004Mei 1,380,375,418 138,037,541Juni 2,147,956,392 214,795,639Juli 1,681,546,715 168,154,671Agustus 2,115,885,582 211,588,558September 1,856,306,263 185,630,626Oktober 2,489,525,343 248,952,534November 1,523,256,903 152,325,690Desember 863,978,488 86,397,848Total 17,254,594,890 1,725,459,489
Tabel IV.6
PT. Jaya Sukses Makmur
Rekap Pajak Masukan
Periode Januari s/d Desember 2011
Masa Pajak Pembelian2011 DPP PPN
Januari 1,130,625,600 113,062,560 Febuari 195,120,000 19,512,000 Maret 12,271,850 1,227,185 April 211,063,636 21,106,364 Mei 1,160,291,100 116,029,110 Juni 134,802,200 13,480,220 Juli 113,610,430 11,361,043 Agustus 142,392,800 14,239,280 September 12,396,580 1,239,658 Oktober 1,120,616,000 112,061,600 November 19,749,585 1,974,959 Desember 1,125,658,660 112,565,866 Total 5,378,598,441 537,859,844
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2011 PT Jaya Sukses Makmur.
Dari Tabel rekapan diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan
oleh perusahaan dari transaksi pembelian kepada supplier sebesar Rp. 5,378,598,441,-,
menghasilkan Pajak Rp.537,859,844,- dengan jumlah pembelian sebesar Rp.
5,916,457,285,-. termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penjabaran diatas,
dapat dilihat dan disimpulkan jumlah pembelian yang dilakukan oleh PT Jaya Sukses
Makmur mengalami peningkatan sebesar 10.27% dari total pembelian tahun 2009
sampai 2010 dan mengalami penurunan sebesar 32.08% dari penjualan tahun 2010
sampai 2011.
53
IV.2.3 Analisis Lebih bayar atau kurang bayar dalam Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dihitung dan dianalisa
dalam data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dapat dilihat Pajak Pertambahan Nilai
yang kurang bayar / lebih bayar. Dari analisa data diatas apabila perolehan Pajak
Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh
oleh perusahaan tersebut kurang bayar yang artinya perusahaan mempunyai kewajiban
untuk membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut ke Kas Negara. Sedangkan Pajak
Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran nya maka perusahaan berkewajiban untuk
menentukan besaran pajak tersebut dikompensasikan atau direstitusikan ke Masa Pajak
bulan berikutnya. Analisa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh oleh PT.
Jaya Sukses Makmur dapat dilihat dari lampiran penjabaran dibawah ini. Berikut penulis
lampirkan penjabaran dari tahun 2009 sampai 2011
54
Tabel IV.7
PT. Jaya Sukses Makmur
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d Desember 2009
Masa PajakPajak Keluaran
(Rp.)Pajak Masukan
(Rp.)Kompensasi
(Rp.)Kurang/Lebih Bayar
(Rp.)
Januari 11,733,350 11,733,350
Febuari 51,777,684 209,237,079 (157,459,395)
Maret 40,739,441 241,360,914 157,459,395 (358,080,868)
April 53,772,693 244,130,871 358,080,868 (548,439,046)
Mei 37,887,021 196,318,858 548,439,046 (706,870,883)
Juni 38,869,055 204,388,349 706,870,883 (872,390,177)
Juli 77,190,149 191,893,624 872,390,177 (987,093,652)
Agustus 71,530,071 114,703,475 987,093,652 (1,030,267,056)
September 49,719,686 95,705,552 1,030,267,056 (1,076,252,922)
Oktober 127,280,500 146,270,018 1,076,252,922 (1,095,242,440)
November 98,610,693 94,523,528 1,095,242,440 (1,091,155,275)
Desember 76,695,910 34,195,176 1,091,155,275 (1,048,654,541)
Total 735,806,253 1,772,727,444 (8,960,172,905)
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 PT. Jaya Sukses Makmur.
Berdasarkan data table diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran PT.
Jaya Sukses Makmur pada tahun 2009 sebesar Rp. 735,806,253,- dan Pajak Masukan
pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,772,727,444,- dimana dapat disimpulkan bahwa pada
tahun 2009 PT. Jaya Sukses Makmur dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
terdapat adanya kompensasi di bulan Maret atas Lebih Bayar di bulan Febuari Sebesar
Rp.157,459,395,- , di bulan April atas Lebih Bayar di bulan Maret Sebesar
Rp.358,080,88,-, di bulan Mei atas Lebih Bayar di bulan April Sebesar Rp.
55
548,439,046,-, di bulan Juni atas Lebih Bayar di bulan Mei Sebesar Rp. 706,870,883 ,-,
di bulan Juli Lebih Bayar atas kompensasi dibulan Juni Sebesar Rp. 872,390,177,-, lalu
di bulan Agustus Lebih Bayar atas Kompensasi di bulan Juli Sebesar Rp. 987,093,652,-,
di bulan September juga ada Lebih Bayar atas kompensasi di bulan Agustus Sebesar Rp.
1,030,267,056,-, di bulan Oktober ada Lebih Bayar atas kompensasi di bulan September
Sebesar Rp. 1,076,252,922,-, di bulan November Lebih Bayar atas kompensasi di bulan
Oktober Sebesar Rp. 1,095,242,440,-, dan yang terakhir di bulan Desember Lebih Bayar
atas kompensasi di bulan November Sebesar Rp. 1,091,155,275,-, sehingga dapat
disimpulkan PT. Jaya Sukses Makmur terdapat Lebih Bayar pada tahun 2009 Sebesar
Rp. 8,960,172,90.
56
Tabel IV.8
PT. Jaya Sukses Makmur
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d Desember 2010
Masa Pajak Pajak Keluaran Pajak Masukan KompensasiKurang/Lebih
BayarJanuari 109,297,983 70,702,517 - 38,595,466Febuari 74,818,729 42,705,601 - 32,113,128Maret 125,923,349 101,661,254 - 24,262,095April 76,650,254 104,504,004 - (27,856,750)Mei 116,372,297 138,037,541 27,856,750 (49,521,994)Juni 120,216,904 214,795,639 49,521,994 (144,100,729)Juli 97,538,801 168,154,671 144,100,729 (214,716,599)Agustus 139,067,164 211,588,558 214,716,599 (287,237,993)September 102,540,026 185,63,626 287,237,993 (370,328,593)Oktober 131,931,004 248,952,534 370,328,593 (487,350,123)November 137,172,165 152,325,690 487,350,123 (502,503,648)Desember 108,086,628 86,397,848 502,503,648 (480,814,868)Total 1,339,615,304 1,725,459,483 - (2,469,460,608)
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010 PT. Jaya Sukses Makmur.
Berdasarkan data table diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran PT.
Jaya Sukses Makmur pada tahun 2010 sebesar Rp.1,339,615,304,- dan Pajak Masukan
pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,725,459,483,- dimana dapat disimpulkan bahwa pada
tahun 2010 PT. Jaya Sukses Makmur dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
terdapat adanya kompesasi di bulan Mei atas Lebih Bayar pada bulan Rp. 27,856,750,-,
di bulan Juni atas Lebih Bayar pada bulan Mei Sebesar Rp. 49,521,994,-, di bulan Juli
atas Lebih Bayar bulan Juni Sebesar Rp. 144,100,729,-, lalu di bulan Agustus Lebih
Bayar atas kompensasi di bulan Juli Sebesar Rp .214,716,599,-, di bulan September atas
57
Lebih Bayar pada bulan Agustus sebesar Rp. 287,237,993,-, di bulan Oktober
kompensasi atas Lebih Bayar pada bulan September Sebesar Rp. 370,328,593,-, di bulan
November Lebih Bayar atas kompensasi di bulan Oktober Sebesar Rp. 487,350,123 dan
yang terakhir pada bulan Desember kompensasi atas Lebih Bayar di bulan November
Sebesar Rp. 502,503,648,. sehingga dapat disimpulkan PT. Jaya Sukses Makmur pada
tahun 2010 terdapat Lebih Bayar Sebesar Rp.2,469,460,608,-.
Tabel IV.9
PT. Jaya Sukses Makmur
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d Desember 2011
Masa Pajak Pajak Keluaran Pajak Masukan Kompensasi Kurang/Lebih Bayar
Januari 111,888,801 113,062,560 - (1,173,759)
Febuari 19,428,326 19,512,000 1,173,759 (1,257,433)
Maret 118,767,949 1,227,185 1,257,433 116,283,331
April 19,484,638 21,106,364 - (1,621,726)
Mei 15,099,845 116,029,110 1,621,726 (102,550,991)
Juni 115,875,769 13,480,220 102,550,991 (155,442)
Juli 14,487,370 11,361,043 155,442 2,970,885
Agustus 113,202,676 14,239,280 - 98,963,396
September 11,915,935 1,239,658 - 10,676,277
Oktober 116,224,350 112,061,600 - 4,162,750
November 50,083,182 1,974,959 - 48,108,223
Desember 20,904,271 112,565,866 - (91,661,595)
Total 727,363,112 537,859,845 - 82,743,916 Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2011 PT Jaya Sukses Makmur
Berdasarkan data table diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran PT
Jaya Sukses Makmur pada tahun 2011 sebesar Rp.727,363,112,- dan Pajak Masukan
58
pada tahun 2011 sebesar Rp.537,859,845,- dimana dapat disimpulkan bahwa pada tahun
2011 PT Jaya Sukses Makmur dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terdapat
adanya kompesasi di bulan Febuarai atas Lebih Bayar di bulan Januari Sebesar Rp.
1,173,759,-, dan pada bulan Maret perusahaan mengalami kondisi Kurang Bayar
Sebesar Rp.116,283,331,-, lalu pada bulan April terdapat Lebih Bayar yang akan
dikompensasikan pada bulan Mei Sebesar Rp.1,621,726,-, pada bulan Mei terdapat
Lebih Bayar yang akan dikompensasikan ke bulan Juni sebesar Rp. 155,442,-, dan pada
Lebih Bayar di bulan Juni akan dikompensasikan ke bulan Juli, setelah itu pada bulan
Agustus sampai November terdapat Kurang Bayar dan terakhir dibulan Desember
terdapat Lebih Bayar atas Rp.91,661,595,-.
IV. 3 Analisis Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai.
IV.3.1. Pencatatan pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak ( Pajak Keluaran)
PT. Jaya Sukses Makmur dalam melakukan transaksi Penjualan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen melakukan system atau menrapkan
system pembayarannya Cash , Giro dan Transfer. Pada saat PT. Jaya Sukses Makmur
dalam melakukan Penjualan akan mengeluarkan atau membuat Invoice atas transaksi
penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan setiap hari nya.
Invoice tersebut yang nanti nya akan digunakan sebagai Dasar Penangihan perusahaan
atas konsumen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Non-Pajak Pertambahan
Nilai.
59
Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam transaksi
Pajak Keluaran PT. Jaya Sukses Makmur membuat beberapa jurnal atas Pajak Keluaran
yang dipungut oleh perusahaan sebagai berikut.
- Jurnal pada saat transaksi Penjualan Tunai :
Debit (Rp.) Kredit (Rp.)Kas XXX Penjualan XXX Pajak Keluaran XXX
Berikut terlampirkan Jurnal Pajak Keluran dari tahun 2009, 2010, dan 2011 pada
PT. Jaya Sukses Makmur yaitu sebagai berikut
Tahun 2009 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)Kas 8,093,868,788 Penjualan 7,358,062,535 Pajak Keluaran 735,806,253
Tahun 2010 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Kas 14,735,768,338
Penjualan 13,396,153,034
Pajak Keluaran 1,339,615,304
Tahun 2010 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Kas 8,000,994,221
Penjualan 7,273,631,110
Pajak Keluaran 727,363,111
60
- Jurnal pada saat transaksi Penjualan Kredit :
Debit (Rp.) Kredit (Rp.)Utang Dagang XXX Penjualan XXX Pajak Keluaran XXX
Tahun 2009 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)Utang Dagang 8,093,868,788 Penjualan 7,358,062,535 Pajak Keluaran 735,806,253
Tahun 2010 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Utang Dagang 14,735,768,338
Penjualan 13,396,153,034
Pajak Keluaran 1,339,615,304
Tahun 2011 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Kas 8,000,994,221
Penjualan 7,273,631,110
Pajak Keluaran 727,363,111
IV.3.2 Pencatatan Perolehan atas Barang Kena Pajak (Pajak Masukan).
Dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak kepada Supplier, perusahaan yang
melakukan transaksi tersebut menerima sebuah Invoice beserta Faktur Pajak yang akan
dijadikan pihak supplier sebagai tanda terima bahwasan nya Barang Kena Pajak tersebut
telah berlangsung dan dijadikan Dasar Penagihan pihak supplier kepada perusahaan atas
Pajak Masukan yang terutang. Setiap transaksi PT. Jaya Sukses Makmur membuat jurnal
atas transaksi tersbeut, berikut Jurnal Pajak Masukan pada tahun 2009, 2010 dan 2011.
61
- Jurnal Transaksi Pembelian secara Tunai :
Berikut terlampirkan Jurnal Pajak Keluran dari tahun 2009, 2010, dan 2011 pada
PT. Jaya Sukses Makmur yaitu sebagai berikut:
Tahun 2009 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Pembelian 17,727,274,447 Pajak Masukan 1,772,727,444
Kas 19,500,001,891
Tahun 2010 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Pembelian 17,254,594,890
Pajak Masukan 1,725,459,489
Kas 18,980,054,379
Tahun 2011 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Pembelian 5,378,597,441
Pajak Masukan 537,859,844
Kas 5,916,457,285
62
Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Pembelian xxx
Pajak Masukan xxx
Kas xxx
- Jurnal Transaksi Pembelian secara Kredit :
Tahun 2009 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Pembelian 17,727,274,447 Pajak Masukan 1,772,727,444
Utang Dagang 19,500,001,891
Tahun 2010 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Pembelian 17,254,594,890
Pajak Masukan 1,725,459,489
Utang Dagang 18,980,054,379
Tahun 2011 Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Pembelian 5,378,597,441
Pajak Masukan 537,859,844
Utang Dagang 5,916,457,285
Jurnal pada saat Pembayaran /Penyetoran PPM Kurang Bayar :
63
Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
Pembelian xxx
Pajak Masukan xxx
Utang Dagang xxx
Debit (Rp.) Kredit (Rp.)
PPN Kurang Bayar XXX
Kasa/Bank XXX
IV.4 Analisis Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
IV.4.1 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam setiap Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak atau Perusahaan
mempunyai kewajiban dalam hal melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan
Nilai yang terutang Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar yang disetorkan ke Kas Negara,
atau Lebih Bayar bisa dikompensasikan atau restitusi ke Masa Pajak berikutnya. PT.
Jaya Sukses Makmur wajib melakukan penyetoran Pajak Pertamabahn Nilai yang
Kurang Bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Surat Setoran Pajak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari:
- Lembar ke-1 : Untuk arsip PT. Jaya Sukses Makmur.
- Lembar ke-2 :Untuk Kantir Pelayanan Pajak melalui Kantor
Perbendaharaan Kas Negara (KPKN).
- Lembar ke-3 :Untuk PT. Jaya Sukses Makmur yang akan dilampirkan
pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Lembar ke-4 :Untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran
- Lembar ke-5 :Untuk arsip Pemungut/Pihak lain.
Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2000 penyetoran Pajak Pertambahan
Nilai dilakukan selambat-lambatnya tgl 15 masa pajak berikutnya, sedangkan Undang-
Undang No.42 tahun 2009 , penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat
penyetoran dilakukan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum
Surat Pemberitahuan Masa disampaikan. Namun apabila perusahaan tidak melakukan
64
pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang
berlaku, maka sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan No.28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 2a,
Pengusaha Kena Pajak ada dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)
per-bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai tanggal pembayaran.
Berikut penjabaran mengenai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang
dilakukakn oleh PT. Jaya Sukses Makmur apakah sudah sesuai atau tidak dengan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 yang berlaku untuk Masa
pajak periode 2009, 2010 dan 2011.
Tabel IV.10
PT. Jaya Sukses Makmur
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d Desember 2009
Masa PajakKurang/Lebih Bayar
(Rp.) Tanggal Setor
Keterangan sesuai/tidak dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000
Januari 11,733,350 16-Febuari-2009 Tidak Sesuai Undang-Undang Febuari (157,459,395) - -Maret (358,080,868) - -April (548,439,046) - -Mei (706,870,883) - -Juni (872,390,177) - -Juli (987,093,652) - -Agustus (1,030,267,056) - -September (1,076,252,922) - -Oktober (1,095,242,440) - -November (1,091,155,275) - -
65
Desember (1,048,654,541) - -
Berdasarkan table IV.10 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2009 , PT.
Jaya Sukses Makmur mengalami lebih bayar pada bulan Febuari sampai pada Desember
dan pada bulan Januari mengalami kurang bayar namun pada saat penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai nya tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai No.18 tahun 2000.
Tabel IV.11
PT. Jaya Sukses Makmur
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d Desember 2010
Masa PajakKurang/Lebih Bayar
(Rp.) Tanggal Setor
Keterangan sesuai/tidak dengan Undang-Undang No.18 dengan Undang-undang 42 Tahun 2009
Januari 38,595,466 19-Febuari-2010 Tidak Sesuai dengan Undang-undangFebuari 32,113,128 19-Maret-2010 Tidak Sesuai dengan Undang-undangMaret 24,262,095 16-April-2010 Sesuai dengan Undang-undangApril (27,856,750) - -Mei (49,521,994) - -Juni (144,100,729) - -Juli (214,716,599) - -Agustus (287,237,993) - -September (370,328,593) - -Oktober (487,350,123) - -November (502,503,648) - -Desember (480,814,868) - -
Berdasarkan table di atas dapat dilihat, bahwa pada bulan Januari sampai pada
bulan Febuari perusahaan dalam melakukan penyetoran tidak sesuai dengan undang-
66
undang No.18 tahun 2009 dan bulan Maret perusahaan tepat waktu pada saat penyetoran
dan juga pada bulan-bulan yang lainnya terdapat kompensasi atau Lebih Bayar.
Tabel IV.12
PT Jaya Sukses Makmur
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d Desember 2011
Masa PajakKurang/Lebih Bayar
(Rp.) Tanggal Setor
Keterangan sesuai/tidak dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009
Januari (1,173,759) -Febuari (1,257,433) -Maret 116,283,331 -April (1,621,726) -Mei (102,550,991) -Juni (155,442) -Juli 2,970,885 18-Agustus-2011 Sesuai dengan Undang-undangAgustus 98,963,396 15-September-2011 Sesuai dengan Undang-undangSeptember 10,676,277 23-Oktober-2011 Sesuai dengan Undang-undangOktober 4,162,750 17-November-2011 Sesuai dengan Undang-undangNovember 48,108,223 16-Desember-2011 Sesuai dengan Undang-undangDesember (91,661,595) -
Berdasarkan table di atas dapat dilihat, bahwa pada bulan Juli sampai pada bulan
November perusahaan dalam melakukan penyetoran telah sesuai dengan undang-
undang No.42 tahun 2009 dan tepat waktu pada saat penyetoran, sedangkan pada Masa
Pajak bulan Januari sampai Juni terdapat Lebih Bayar.
Evaluasi Penyetoran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
67
Dilihat dari data penjabaran di setiap table diatas dapat dilihat, bahwa Penyetoran
Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2009, 2010 dan 2011 PT. Jaya Sukses Makmur
mengalami dalam kondisi keterlambatan Penyetoran pada tahun 2009 pada bulan Januari
namun pada tahun 2010 dan 2011 perusahaan dalam melakukan penyetoran telah tepat
waktu dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
IV.4.2 Analisis Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Dalam hal melakukan Pelaporan atas seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini PT. Jaya Sukses Makmur melakukan Pelaporan
Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan system
perpajakan di Indonesia yaitu Self Assesment dimana perhitungan, penyetoran, pelaporan
dan serta tanggungjawab dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak . PT. Jaya Sukses Makmur
melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Masa lengkap dengan lampirannya sebagai pertanggungjawaban atas
Pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran perusahaan. Dan Lebih atau Kurang
Bayar.
Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2000, pelaporan SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berikutnya
sedangkan menurut Undang-undnag No.42 Tahun 2009, pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang mulai
direalisasikan pada bulan April tahun 2010. Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai disampaikan oleh PT. Jaya Sukses Makmur di kantor Pelayanan
Pajak tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
68
Dalam pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
perusahaan terlambat untuk melaporkan maka akan dikenakan sanksi berupa denda
Sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai yang telah ditetapkan Undang-
Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7
ayat 1.
PT.Jaya Sukses Makmur dalam melaporkan setiap kegiatan Penyerahan dan
Perolehan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang sebelum tanggal 20 bulan
berikut setelah Masa Pajak dan membuta Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat 3 (tiga)
rangkap, yaitu:
1. Lembar ke-1 : Untuk arsip PT.Jaya Sukses Makmur
2. Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN
3. Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP Taman Sari
4. Lembar ke-4 : Untuk Bank BCA atau Kantor Pos dan Giro
5. Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain
Dibawah ini berikut penulis jabarkan tanggal Pelaporan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Jaya Sukses Makmur yang sesuai dengan Undang-
Undang atau tidak pada tahun 2009,2010 dan 2011.
Tabel IV. 13
PT Jaya Sukses Makmur
69
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Masa Pajak 2009Kurang/Lebih Bayar (Rp.) Tanggal Lapor
Keterangan Sesuai/Tidak dengan UU PPN No.18 Tahun 2000
Januari 11,733,350 20-Febuari-2009 Sesuai dengan Undang-undangFebuari (157,459,395) 20-Maret-2009 Sesuai dengan Undang-undangMaret (358,080,868) 20-April-2009 Sesuai dengan Undang-undangApril (548,439,046) 20-Mei-2009 Sesuai dengan Undang-undangMei (706,870,883) 20-Juni-2009 Sesuai dengan Undang-undangJuni (872,390,177) 20-Juli-2009 Sesuai dengan Undang-undangJuli (987,093,652) 20-Agustus-2009 Sesuai dengan Undang-undangAgustus (1,030,267,056) 20-September-2009 Sesuai dengan Undang-undangSeptember (1,076,252,922) 20-Oktober-2009 Sesuai dengan Undang-undangOktober (1,095,242,440) 20-November-2009 Sesuai dengan Undang-undangNovember (1,091,155,275) 20-Desember-2009 Sesuai dengan Undang-undangDesember (1,048,654,541) 20-Januari-2010 Sesuai dengan Undang-undang
Periode Januari s/d Desember 2009
Berdasarkan Data table IV.13 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2009, PT.
Jaya Sukses Makmur tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
Tabel IV. 14
PT Jaya Sukses Makmur
70
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d Desember 2010
Masa Pajak 2010Kurang/Lebih Bayar (Rp.) Tanggal Lapor
Keterangan Sesuai/Tidak dengan UU PPN No.18 tahun 2000 dan UU PPN No.42 Tahun 2009
Januari 38,595,466 20-Febuari-2010 Sesuai dengan Undang-undang
Febuari 32,113,128 20-Maret-2010 Sesuai dengan Undang-undang
Maret 24,262,095 20-April-2010 Sesuai dengan Undang-undang
April (27,856,750) 20-Mei-2010 Sesuai dengan Undang-undang
Mei (49,521,994) 20-Juni-2010 Sesuai dengan Undang-undang
Juni (144,100,729) 20-Juli-2010 Sesuai dengan Undang-undang
Juli (214,716,599) 20-Agustus-2010 Sesuai dengan Undang-undang
Agustus (287,237,993) 20-September-2010 Sesuai dengan Undang-undang
September (370,328,593) 20-Oktober-2010 Sesuai dengan Undang-undang
Oktober (487,350,123) 20-November-2010 Sesuai dengan Undang-undang
November (502,503,648) 20-Desember-2010 Sesuai dengan Undang-undang
Desember (480,814,868) 20-Januari-2011 Sesuai dengan Undang-undang
Berdasarkan Data table IV.14 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2010, PT
Jaya Sukses Makmur tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
Tabel IV. 15
PT Jaya Sukses Makmur
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
71
Periode Januari s/d Desember 2011
Masa Pajak 2011Kurang/Lebih Bayar (Rp.) Tanggal Lapor
Keterangan Sesuai/Tidak dengan UU PPN No.42 Tahun 2009
Januari (1,173,759) 20-Febuari-2011 Sesuai dengan Undang-undang
Febuari (1,257,433) 20-Maret-2011 Sesuai dengan Undang-undang
Maret. 116,283,331 20-April-2011 Sesuai dengan Undang-undang
April (1,621,726) 20-Mei-2011 Sesuai dengan Undang-undang
Mei (102,550,991) 20-Juni-2011 Sesuai dengan Undang-undang
Juni (155,442) 20-Juli-2011 Sesuai dengan Undang-undang
Juli 2,970,885 20-Agustus-2011 Sesuai dengan Undang-undang
Agustus 98,963,396 20-September-2011 Sesuai dengan Undang-undang
September 10,676,277 20-Oktober-2011 Sesuai dengan Undang-undang
Oktober 4,162,750 20-Novenber-2011 Sesuai dengan Undang-undang
November 48,108,223 20-Desember-2011 Sesuai dengan Undang-undang
Desember (91,661,595) 20-Januari-2012 Sesuai dengan Undang-undang
Berdasarkan Data table IV.15 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2011, PT
Jaya Sukses Makmur tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
Evaluasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
Dari setiap data table yang dilampirkan diatas dapat dilihat bahwa PT Jaya
Sukses Makmur dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa pajak
Pertambahan Nilai tidah pernah ada nya keterlambatan pelaporan dari tahun 2009, 2010,
dan 2011. Namun apabila ada keterlambatan di tahun-tahun berikut nya maka PT Jaya
Sukses Makmur akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 500,000,-, per bulan.
IV.5 Pembahasan Hasil Temuan
72
Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan atas Penerapan Pajak
Pertmbahan Nilai pada PT. Jaya Sukses Makmur, ditemukan beberapa temuan-temuan
sebagai berikut:
1. Terjadinya keterlambatan dalam penyetoran Masa pajak bulan Januari pada
tahun 20009 yang menyebabkan perusahaan harus membayar sanksi
administrasi. Sanksi administrasi dapat dihindari dengan melakukan
perencanaan dengan baik dan melakukan prosedur yang telah dibuat oleh
pemerintah.
2. Terdapat Faktur Pajak yang dibuat oleh perusahaan kepada consumen yang
Non-PKP yang seharusnya tidak perlu dibuat oleh perusahaan namun pada
saat pelaporan SPT Faktur Pajak tersebut digunggung.
3. Ada juga Faktur Pajak yang diterima perusahaan dimana Faktur pajak
tersebut tidak lengkap sehingga dikembalikan kepada supplier untuk direvisi,
seperti pada Faktur Pajak Masukan pada bulan Mei tahun 2011 atas Kode
dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.11.00001154 dengan total DPP
624.600,00 PPN 10% dari DPP 62.460,00 tidak mencantumkan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mengakibatkan Pajak Masukan untuk
pihak supplier tidak dapat dikreditkan.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
V.1 Simpulan
73
PT. Jaya Sukses Makmur dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai
salah satu kewajiban perpajakan yang harus dijalankana oleh perusahaan. PT.Jaya
Sukses Makmur merupakan Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari. Dari analisis yang
penulis lakukan pada PT. Jaya Sukses Makmur dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jaya Sukses Makmur selama tahun
2009, 2010 dan 2010 secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang
yang berlaku yaitu dalam hal melakukan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan
apabila terdapat Lebih Bayar dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
2. Dalam melakukan kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai, PT. Jaya Sukses Makmur sudah memenuhi peraturan yang
ada, karena didalam pelaporan nya selama tahun 2009, 2010 dan 2011 selalu
dilakukan tepat waktu sehingga tidak pernah ada nya sanksi administrasi. Namun
pada saat Penyetoran pada tahun 2009 ada keterlambatan Penyetoran Masa Pajak
Januari, ditahun 2010 terlambat penyetoran pada bulan Januari dan Febuari dan
2011 perusahaan dalam melakukan Penyetoran telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangnya.
3. Terdapat beberapa Faktur Pajak yang pada saat melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak ataupun pembelian Barang Kena Pajak tidak mencantumkan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang seharusnya dicantumkan dikarenakan
perusahaan tersebut merupakan perusahaan kecil yang belum dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
74
V.2 Saran.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan pada PT. Jaya Sukses Makmur, maka
penulis akan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan
masukan bagi perusahaan, antara lain:
1. Untuk menghindari Sanksi Administrasi sebaiknya PT. Jaya Sukses Makmur
dalam pembuatan Faktur Pajak, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk pelaksanaan penyetoran dan pelaporan agar sesuai dengan peraturan yang
berlaku sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran
dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
3. Dalam menerbitkan Faktur Pajak, sebaiknya diisi dengan lengkap, jelas, benar
secara formil ataupun material, dan ditanda tangani oleh pimpinan atau pejabat
yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Harus dicek kembali sebelum melakukan tukar Faktur agar meminimalisir
terjadinya kesalalahan dan pembetulan pada Masa Pajak tertentu.
75